Igho Batomolin, Nico Pattipawae, Riyanto NaeLiputan6.com, Manokwari: Warga Manokwari, Papua Barat, Selasa (2/8), berunjuk rasa dengan jalan kaki di jalan-jalan utama kota. Para pengunjuk rasa yang didukung Dewan Adat, Otorita Nasional Papua Barat, serta Komite Pasional Papua Barat ini menggugat kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia sysi HAM di Papua barat. Mereka juga menggungat penetuan pendapat rakyat atau Pepera 1969 yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat.
Banyaknya pengunjuk rasa membuat sejumlah pemilik toko memilih menutup usahanya lebih awal. Unjuk rasa yang berlangsung sejak pagi ini berlangsung damai hingga usai.
Di Timika, unjuk rasa dipusatkan di lapangan sepakbola Timika Indah. Mereka mendukung konferensi tentang nasib Papua Barat yang digelar pengacara, akademisi, dananggota parlemen asing di Oxford, Inggris. Para akademisi menilai penentuan pendapat rakyat yang disponsori PBB pada 1969 lalu cacat hukum. Acara ini juga diramaikan dengan tarian waita.
Sedangkan di Jayapura, ribuan warga Papua memadati Jalan Expo Waena, Abepura, dalam unjuk rasa terkait referendum 42 tahun lalu. Akibatnya, arus lalu lintas menuju Bandar Udara Sentani dialihkan melalui jalur alternatif. Menuntut referendum ulang, para demonstran berjalan kaki menuju kantor DPRD Papua.
Unjuk rasa yang digelar serempak di berbagai tempat di Papua dan Papua Barat ini berlangsung damai hingga massa membubarkan diri.(BOG)
Jayapura – Sehari pasca penembakan di tanjakan Kampung Nafri, Kota Jayapura yang menewaskan 1 orang anggota TNI dan 3 warga sipil, serta beberapa orang lainnya luka – luka, Selasa (2/8) Tentara Pembebasan Nasional – Papua Barat (TPN-PB) dengan Panglimanya Danny Kogoya mengaku sebagai pelaku penembakan tersebut. “Kami sebanyak 2 kompi yang melakukan penyerangan kemarin, tujuan kami adalah mau merdeka sendiri di atas tanah kami sendiri, kami tidak mau lagi kompromi dengan pendatang, tidak boleh ada lagi di Tanah Papua Barat,” kata seseorang yang mengaku sebagai Juru Bicara Internasional OPM – TPN PB bernama Mili Name Molo Newi via SMS dan menjelaskan bahwa penyerangan di lakukan oleh Danny Kogoya selaku Panglima OPM – TPN PB.
Dalam SMS lainnya yang diterima Bintang Papua berasal dari Melanesian Inteligen Service (MIS) Papuan di sebutkan bahwa Dany Kogoya pada tanggal 1 Agustus 2011 sekitar pukul 11.30 Waktu Papua Barat (WPB) melapor kepada Mabes OPM/TPN-PB di Victoria Vanimo bahwa telah terjadi penembakan di Jayapura dan dirinya sebagai pelaku dan hal itu murni dilakukan oleh OPM/TPN-PB. Dimana Dani Kogoya menjelaskan sebab dilakukannya penembakan karena ia menolak kebijakan tokoh intelektual asli Papua di Tanah Papua yang memiliki KTP sebagai warga NKRI, tidak boleh mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah Papua di dalam negeri dan tidak punya hak untuk memutuskan masa depan bangsa Papua karena masa depan Papua sudah ada di meja internasional.
“Pemerintah RI sudah salah mengkoordinir rakyat Papua sebagian barisan negara federal Indonesia untuk demo menolak sidang pembubaran Pepera 69 dan Referendum di Luar Negeri dan pertahankan NKRI di Tanah Papua,” jelasnya dalam point ke 3 SMS pernyataan Dany Kogoya yang diterima Bintang Papua.
Sedangkan dalam point ke 4 pernyataannya Danny segera mendesak agar Presiden RI mengakui kedaulatan bangsa Papua sebagai bangsa yang merdeka, dan pada point ke 5 ia meminta agar TNI / Polri organik maupun non organik segera di tarik dari Tanah Papua.
Berdasarkan penelusuran Bintang Papua Danny Kogoya tergabung dalam kelompoknya Lambert Pekikir yang menamakan kelompoknya Organisasi Papua Merdeka (OPM) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) dimana kelompok ini mencantumkan alamatnya di Birds Of Paradise Base Bewani River, Victoria, Vanimo.
Kelompok ini mulai di proklamirkan di Waris pada 1 Juli 1971, dengan membentuk semacam pemerintahan sementara yang disebut The Revolutionary Provincional Gouvernment Of West Papua dengan di motori oleh Yakob Prai dan Zeth Rumkorem ketika itu.
Dan saat itu Yakob Prai dan Zeth Rumkorem berdasarkan mandat dari Kantor Perwakilan OPM Luar Negeri Malmo Sweden Uni Eropa & Markas Besar OPM di Victoria menyerahkan mandat kepada Lambertus Pekikir dan P. Dany Kogoya, PM.M.Pd untuk membangun komunikasi dengan kelompok OPM lainnya di Papua Barat dan membenahi struktur TPN yang sudah mulai hancur sejak 1984 ketika di ketuai Nikolaus Ipo Hau dan Therianus Yaram.
Selain kepada keduanya, mandat itu juga diberikan kepada Ones. Z. Kogoya, S.Pak, Agus Kris, dan Stiben Pagawak, dimana dalam struktural Lambertus Pekikir sebagai Ketua Dewan Revolusi OPM Papua Barat, sedangkan Danny Kogoya sebaga Juru Bicara OPM Dalam Negeri Papua Barat, sedangkan Stiben Pagawak sebagai Kepala Staff Umum-nya.
Sang Jubir ketika di konfirmasi Bintang Papua tentang jabatan Danny Kogoya yang sebenarnya adalah Jubir sedangkan Panglima OPM/TPN-PB adalah Lambert Pekikir masih via SMS-nya, ia menjelaskan bahwa saat ini Panglima OPM /TPN-PB adalah Danny Kogoya.
“Danny Kogoya Panglima Pusat TPN/OPM-PB, sedangkan Lambert Pekikir sebagai Ketua Dewan Revolusi Papua Barat”, kata si narasumber yang akhirnya mau mengakui bahwa nama Mili Name Molo Newi yang ia sebutkan di awal percakapan via SMS tadi bukan nama sebenarnya namun nama samaran, dan akhirnya ia mau membuka identitas dirinya namun meminta di rahasiakan.
Penelusuran Bintang Papua terhadap pengakuan Danny Kogoya ke beberapa informan Bintang Papua yang mengaku sebagai “orang dekat” Lambert Pekikir juga mengakui bahwa mereka mengenali dan mengetahui bahwa aksi tersebut memang di bawa kendali Danny Kogoya, namun nampaknya merupakan inisiatif sendiri dari Danny Kogoya Cs, karena sebelumnya telah ada instruksi dari Markas Besar OPM/TPN-PB di Victory untuk tidak melakukan aksi – aksi penyerangan semacam itu sampai selesainya gelaran ILWP di London Inggris.
“Instruksi Kantor OPM/TPN-PB Luar Negeri tanggal 26 Juli 2011, seluruh pasukan OPM/TPN-PB di seluruh Tanah Papua agar tidak melakukan aksi pemberontakan militer selama Sidang Besar ILWP berjalan di Londong Inggris sampai hasil keputusan sidang 2 Agustus di umumkan. Setelah itu akan ada instruksi lebih lanjut. Terima kasih, Koordinator Umum OPM/TPN-PB Lambert Pekikir & MSF (Melanesia Scientology Forum)”, sebagaimana tertulis dalam sebuah SMS yang ditembuskan ke Bintang Papua.
Terkait SMS tersebut Jubir TPN/OPM-PB ketika di tanya Bintang Papua apakah aksi penyerangan yang dilakukan oleh Danny KogoyaCs sepengetahuan Lambert Pekikir maupun Yakob Prai apa tidak, Sang Jubir menjelaskan bahwa mereka adalah militer yang tugasnya berperang dan tidak mencampuri urusan politik yang dijalankan oleh Markas Besar.
“Lambert Pekikir dan Yakob Prai urusan politik, dan kami militer jadi sudah kami laporkan semuanya”, kata sang Jubir menambahkan bahwa aksi tersebut telah mereka laporkan kepada kedua petinggi di maksud
Pengakuan Danny Kogoya sebagai pelaku penembakan di Kampung Nafri juga di benarkan oleh salah satu informan Bintang Papua yang tergabung dalam Dewan Tradisional Papua Daerah Perbatasan, menurutnya pengakuan Danny Kogoya itu benar, dan ia juga mengakui telah menerima tembusan SMS dari Melanesian Inteligence Service (MIS) yang sama persis diterima oleh Bintang Papua yang di kirimkan dari nomor telepon Jubir OPM/TPN-PB.
“penembakan kemarin memang benar di lakukan oleh Danny Kogoya sebagai Panglima OPM/TPN-PB yang baru, saya juga sudah mendapatkan informasi terkait hal itu, hanya saja saya sudah beberapa kali menghubungi nomor kontak Danny Kogoya namun tidak aktif,”, katanya semalam.
Ketika di tanya tentang identitas Jubir OPM/TPN-PB yang baru yang mengaku bernama Mili Name Molo Newi, informan Bintang Papua mengaku tidak mengenal nama tersebut, yang menurut dugaannya itu adalah nama samaran, namun bila melihat pola dan taktik yang digunakan dirinya juga meyakini memang benar Danny yang melakukan penyergapan kemarin, dan itu semua dilakukan tanpa komando dari Markas Besar di Victoria, namun setelah melakukan barulah ia melapor.
Dan hal tersebut dilakukan oleh karena kejengkelan dan ketidak sukaan Danny Kogoya terhadap sepak terjang beberapa orang asli Papua yang sedang berupaya membawa kembali masalah Papua untuk diselesaikan dalam negeri, padahal selama ini sudah ada upaya – upaya dan perjuangan OPM untuk membawa masalah Papua ke dunia internasional. (amr/don/l03)
JUBI —- Koalisi untuk Keadilan, Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Pelayanan Publik (K2PH2P2) mengklarifikasi berita harian Cenderawasih Pos edisi 2 Agustus 2011 yang menyatakan, bahwa, pelaku penembakan di Nafri kemarin adalah bukan OPM.
Dalam pres rilis yang diterima media ini, 2 Agustus 2011 malam, Pastor John Jonga, perwakilan K2PH2P2 mengatakan, siaran pers yang dilangsungkan pihaknya Senin kemarin adalah berkaitan dengan kinerja pemerintah di kabupaten Keerom, bukan menyikapi penembakan Nafri.
“Siaran pers yang dilaksanakan oleh Koalisi Untuk Keadilan, Penegakan Hukum dan HAM Serta Pelayanan Publik sudah direncanakan jauh hari sebelumnya dan sama sekali tidak berkaitan dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi di Kampung Nafri pada 01 Agustus pukul 03.30 WIT,” tegas Pastor John, seperti dikutip dari press rilisnya.
Lanjut Pastor John, siaran pers pihaknya kemarin mengatakan, membahas kinerja pemerintah Kabupaten Keerom dan kinerja Kepolisian Kabupaten Keerom dalam kaitan dengan situasi sosial saat ini, yaitu kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) Keerom, penegakan hukum, kasus-kasus pembunuhan yang tidak terungkap pelakunya, dan korupsi di Dinas P dan P Kabupaten Keerom, seperti diberitakan media.
“Terkait dengan kasus pembunuhan di Nafri, pada konferensi pers tersebut kami tidak pernah memberikan pernyataan bahwa kejadian di tanjakan Nafri itu bukan perbuatan TPN/OPM dan bukan perbuatan orang asli Papua, tetapi yang melakukan itu adalah TPN/OPM yang dipelihara oleh oknum tertentu, seperti yang dilansir di Cenderawasih Pos 02 Agustus 2011,” lanjutnya.
Koalisi ini mengutuk keras pelaku penembakan tersebut, dan otak di balik insiden mengenaskan itu. (J/10)
Ekspresi para pendemo yang mengenakan pakai tradisional (koteka) saat melakukan aksi demo di sekitar Ekspo Waena, padang bulan Kamis (2/8), kemarin.JAYAPURA—Aksi demo damai mendukung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I International Lawyears for West Papua (ILWP) di London, Inggris Selasa (2/8) pukul 14.00 waktu Oxford atau Selasa (2/8) pukul 24.00 WIT yang direncanakan berlangsung di Halaman Kantor DPRP, Jayapura, Selasa (2/8) siang, batal. Padahal, Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda SH sehari sebelumnya telah menyampaikan kepada anggota DPRP untuk menerima aksi unjukrasa damai tersebut.
Pantaun Bintang Papua di lokasi Halaman Kantor DPRP maupun di Taman Imbi, Kota Jayapura aparat keamanan yang terdiri dari anggota Polresta Jayapura, Polda Papua didukung Brimob sejak Selasa (2/8) pukul 10.00 WIT telah menggerakan anggotanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada saat aksi unjukrasa tersebut.
Sejumlah kendaraan lapis baja diparkir di sekitar Taman Imbi dan Kantor Halaman DPRP. Beberapa saat kemudian puluhan massa mulai berdatangan dan berkumpul di Taman Imbi sembari membentangkan spanduk yang intinya mendukung KTTI I ILWP di London, Inggris. Selanjutnya sejumlah pemuda silih berganti menyampaikan orasi menuntut referendum dan menolak Dialog Jakarta –Papua yang merupakan salah satu rekomendasi dari Konferensi Perdamaian Papua yang digagas Jaringan Damai Papua.
“Kami tak percaya Pepera tahun 1969 yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah RI, karena itu kami nilai cacat hukum. Apalagi kehidupan rakyat Papua secara ekonomi morat marit,” tukas Wakil Koordinator Lapangan Pengunjukrasa di Taman Imbi Frans Hubi di Taman Imbi, Kota Jayapura, Selasa (2/8) siang.
Beberapa saat kemudian, ratusan pengunjukrasa yang datang dari arah Jalan Sam Ratulangi sembari membawa sejumlah atribut bendera Bintang Kejora. Diantaranya, para lelaki memakai pakaian tradisional koteka, lengkap dengan peralatan perang seperti anak panah, para bocah SD dan SMP serta para wanita memakai busana khas masyarakat Pegunungan berlari untuk bergabung bersama pengunjukrasa lainnya di Taman Imbi.
Saat itu Koordinator Lapangan Pengunjukrasa Tony Gobak dan kawan kawannya tampak berdiskusi bersama aparat keamanan. Pasalnya, aparat keamanan menyampaikan pemberitahuan lantaran waktu telah menunjukan pukul 15.00 WIT apalagi sesuai kesepakatan aksi unjukrasa dibatasi hingga pukul 16.00 WIT.
Tony Gobak yang ditanya Bintang Papua menandaskan, pihaknya batal menggelar aksi unjukrasa di Halaman Kantor DPRP. Hal ini disebabkan massa yang berkosentrasi di Expo, Waena lebih besar, sehingga ribuan massa dari Taman Imbi diminta untuk bergabung bersama ribuan pengunjukrasa dari Expo, Waena di Lingkaran Abepura.
Alhasil, Tony Gobak melalui pengeras suara menyampaikan agar massa bergerak ke Lingkaran Abepura menumpang sekitar 5 truk yang disiapkan dikawal aparat keamanan. Sebelum bergerak ke Lingkaran Abepura ribuan massa menyampaikan doa yang dipimpin Pdt Yesaya Dimara dari Gereja Gereja di Tanah Papua. Usai doa ribuan pengunjukrasa menumpang sejumlah truk menuju Lingkaran Abepura.
DARI EKSPO
Sementara itu dari Ekspo Waena dilaporkan, ribuan massa pendemo yang menamakan diri Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Selasa (2/8) kemarin, melakukan aksi damai dalam mendukung Konferensi Internasional yang bertema ‘The Road to Freedom’, Konferensi itu sendiri adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh dua lembaga solidaritas Papua, yakni Free West Papua Campaign yang dikomandani oleh Benny Wenda dan Internasional Lawyer for West Papua.
Dalam aksi mendukung Konferensi tersebut, Koordinator Lapangan KNPB, Mako Tabuni, saat diwawancarai di lokasi demo, menyampaikan bahwa,”Sekarang ini, kami ingin buktikan kepada dunia dan Indonesia bahwa kami ingin menentukan nasib sendiri melalui mekanisme-mekanisme hukum yang legal dan sah, baik di Indonesia, maupun di dunia Internasional,” jelas Mako Tabuni.
Demo yang digadang-gadang damai tersebut ternyata cukup mengkhawatirkan sejumlah masyarakat di Kota Jayapura, hal itu, diakibatkan sehari sebelumnya, terjadi aksi penyerangan terhadap warga yang terjadi di Kampung Nafri, terkait hal tersebut, Mako Tabuni menyampaikan,”Sekali lagi kami sampaikan bahwa, ini demo damai, tidak ada anarkis atau kekerasan dan lain-lain, terkait kejadian di Nafri, itu bukan kerjaan kami, kami tidak tahu menahu soal itu, kami selalu menempuh jalur demo damai,” jelasnya.
Dari pantauan Bintang Papua, sejak malam hari, suasana Abepura dan sekitarnya lengang, sepi dan tidak banyak aktifitas dilakukan masyarakat, hujan yang mengguyur Abepura sejak kemarin malam, semakin membuat Susana menjadi sunyi dan sepi, masyarakat juga mengalami kekhawatiran akibat beredarnya sms gelap yang mengabarkan akan terjadi pembantaian dan lain sebagainya, yang mengarah pada tindakan anarkis.
Jelang pagi hari kemarin, hujan masih terus mengguyur Abepura dan sekitarnya, suasana tetap sepi, hanya beberapa kendaraan yang lalu lalang di jalan raya, beberapa pemilik toko memilih menutup tempat usahanya, sementara beberapa lainnya tetap melayani pembeli dengan kondisi pintu setengah terbuka, jelang siang hari suasana semakin ramai, namun rona waspada tetap tergambar dari kegelisahan sebagian warga dan aksi bisik-bisik mempertanyakan demo damai.
Massa KNPB terlihat mulai berkumpul di depan Expo Waena, berselang beberapa jam kemudian , massa yang berkumpul semakin banyak dan berkisar ribuan orang, setelah beberapa kali melakukan orasi, massa pun mulai beranjak dan bergabung dengan ratusan massa lain yang telah lebih dahulu menunggu di depan Kampus Uncen, Abepura.
“Saya ingin sampaikan ke teman-teman wartawan bahwa, kami tidak bergeser ke DPR tetapi kami hanya akan berkumpul di sekitar Abe, antara di lingkaran atau mungkin di Lapangan Trikora,” jelas Mako Tabuni kepada wartawan saat menunggu kedatangan massa pendemo dari wilayah Sentani untuk beranjak ke daerah Abepura.
Setelah bergabung dan berkumpul dengan massa lainnya di depan Kampus Universitas Cenderawasih, massa pun beranjak ke pertigaan Abepura, tepatnya di depan Kantor POS Abepura, massa kamudian terkonsentrasi di lokasi tersebut, orasi pun mulai dikumandangkan oleh beberapa tokoh KNPB, termasuk Mako Tabuni, yang berseru kepada seluruh masyarakat untuk tetap tertib dalam mendukung aksi ILWP dalam Konferensi Internasional di Oxford, Inggeris.
Sepanjang jalannya Aksi Demo Damai tersebut, beberapa wartawan yang melakukan peliputan kurang merasa nyaman dengan aksi-aksi sebagian orang yang memerintahkan mereka untuk tidak mengambil gambar, yang disayangkan oleh para wartawan adalah, sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara beberapa wartawan dan Mako Tabuni, terkait pelip[utan tersebut, namun, beberapa orang yang bertugas melakukan pengamanan internal Aksi Demo, justru melarang pengambilan gambar.
Usai melakukan orasi dan rangkaian kegiatan lainnya, Demo pun akhirnya selesai dan massa dibubarkan dengan tertib dan dalam satu komando, Mako Tabuni secara tegas meminta kepada seluruh massa pendemo untuk beranjak ketitik-titik yang sudah ditetapkan untuk selanjutnya akan diangkut dengan kendaraan truk.
Sementara itu, Kegiatan ILWP dalam Konferensi Internasional adalah melakukan pengkajian hukum terhadap Pepera 1969 yang oleh Free West Papua Campaign dan ILWP dianggap ‘cacat’, rangkaian kegiatan dalam Konferensi Internasional tersebut, antara lain, Gambaran tentang situasi terkini, dengan pembicara, Andrew Smith (Anggota Parlemen), Benny Wenda (Free West Papua Campaign), Benny Giay (penjelasan situasi terkini Papua).
Kemudian dalam sesi lainnya dalam Konferensi Internasional itu, juga dibahas terkait ‘Penyebab PEPERA 1969, yang akan dipandu oleh Ben Margolis dan pembicara adalah, John Salfolt (Penulis buku Keterlibatan PBB dalam Pepera) dan Clements Runawery (Saksi hidup PEPERA 1969), serta beberapa agenda lainnya. (mdc/cr-28/ven/cr-34/don/l03)
http://bintangpapua.com/kab-jayapura/13243-ribuan-warga-manokwari-turun-ke-jalan-Manokwari—Tuntut penyelesaian sejumlah masalah pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebelum pelaksanaan PEPERA tahun 1969, ribuan warga Papua yang ada di Kota Manokwari, langsung menggelar long march, di ruas-ruas jalan protocol dalam Kota Manokwari.
Long March yang dimulai dari dua titik tersebut, dikawal ketat aparat keamanan dari Polres Manokwari, Brimob Kompi C, Kodim 1703 Manokwari, dan Fasharkan TNI AL.
Aksi yang menarik perhatian sejumlah warga Kota Manokwari ini, sempat memacetkan sejumlah ruas jalan yang dilalui masa. Mereka membawa sejumlah pamphlet serta selebaran yang intinya meminta pemerintah Indonesia memberikan referendum. Bahkan, mereka juga mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan kepada warga sipil serta pejuang kemerdakaan Bangsa Papua.
Titik start pertama yang dilakukan di Kantor Dewan Adat Papua (DAP), didahuli dengan ibadah bersama oleh seluruh warga asli Papua. Dilanjutkan dengan berjalan Kaki menyusuri Jalan Pahlawan, menuju Jalan Yos Sudarso, hingga bertemu dengan masa dari titik start kedua yakni dari Kampus Unipa Amban Manokwari.
Di pertigaan titik pertemuan kedua masa, sempat memacetkan seluruh arus transportasi di jalan itu. Bahkan aparat kepolisian pun terpaksa mengalihkan jalur kendaraan mengikuti jalan alternative. Aksi turun ke jalan tersebut, dilakukan hingga finish di Gereja Elim Kwawi.
Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Warpo Wetipo dalam keterangan persnya sebelum aksi, menjelaskan, aksi yang dilaksanakan pihaknya ini, terkait dengan kegiatan akbar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Kerajaan Inggris yang digelar bersama dengan aksi mereka pada tanggal 2 Agustus kemarin. “Kami melakukan sejumlah aksi ini dalam rangak untuk agenda gugatan status Bangsa Papua Barat secara hukum standard Internasional oleh Internasional Lawyers for West Papua, yang tentunya sebagai batu loncatan menuju pembahasan sidang tahunan HAM di PBB September 2011 mendatang,” ujarnya.
Menurut dia, masalah utama rakyat Papua Barat adalah belum finalnya status politik Papua Barat dalam NKRI, karena proses integrasi Papua Barat ke Indonesia dilakukan terdapat berbagai bentuk pelanggaran terhadap standar-standar prinsip Hukum dan HAM Inyernasional. Dia juga mengatakan, karena prose situ merupakan hasil persengkongkolan pihak-pihak internasional, maka masalah konflik Papua tentang status politik wilayah Papua Barat, harus diselesaikan di tingkat Internasional.
Ada enam point penting yang disampaikan dalam aksi tersebut, yakni pertama, memohon parlemen Eropa, IPWP, ILWP dan Diplomat OPM untuk terus mendorong penyelesaian status politik melalui jalur hukum dan politik. Kedua, seluruh rakyat Papua Barat pun diminta untuk mendukung pemerintah Republik Vanuatu serta pemerintah Negara-negara pacific lainnya untuk mebawa status politik Papua Barat ke ICJ. Ketiga, meminta dukungan pemerintah Negara-negara Eropa, Columbia dan Afrika. Keempat, meminta dukungan pemimpin Umat di Dunia untuk mendesak Referendum bagi Bangsa Papua.
Pada point kelima, KNPB pun meminta dukungan lembaga-lembaga HAM, dan keenam seluruh rakyat Papua Barat, sepenuhnya mendukung KTT oleh ILWP sebagai jalan menuju referendum bagi Bangsa Papua. (cr-30/don/LO1)
alah satu korban penembakan di Nafri, Abepura, Papua pada Senin (1/8) dini hari. (Foto: SP/Robert Isidorus Vanwi) [JAYAPURA] Pelaku pembunuhan yang menewaskan satu orang militer dan tiga warga sipil pada Senin (1/8) dini hari kemarin disinyalir dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) jadi-jadian, bukan OPM benaran. Kelompok OPM jadi-jadian ini dipelihara oleh kelompok tertentu. Sementara itu, situasi di lokasi kejadian pascaperistiwa itu, hingga Selasa (2/8) pagi ini kondusif dan aman.
Hal itu dikatakan Pendeta Socrates Sofyan Yoman dan Komandan OPM Lambert Peukikir kepada SP melalui jaringan telepon di Jayapura, Selasa (2/8)
Menurut Pendeta Socrates Sofyan Yoman, OPM tak mungkin melakukan cara-cara biadab seperti itu. “Cara-cara yang tidak manusiawi seperti itu dan itu bukan cara-cara orang asli Papua. OPM itu dipelihar oleh kelompok tertentu, entah siapa,” ujar Socrates dalam pembicaraan singkat dengan SP, Selasa (1/8) pagi via telepon.
Hal senada diungkakan Lambert Peukikir. Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam penembakan yang terjadi di Kampung Nafri, Kota Jayapura. “Tong (kita) tra (tidak) pernah melakukan kejadian seperti itu dari yang dulu hingga kemarin,” tegas Lambert Peukikir melalui teleponnya.
Lambert Peukikir adalah pemimpin OPM yang menguasai perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. Lambert pernah terlibat peristiwa tragis pada 1990 di daerah transmigrasi dan menghabisi nyawa beberapa warga di sana.
Menurut dia, kelompoknya dan OPM tak pernah terlibat dan juga tidak pernah memegang senjata serta melakukan penembakan dan penyerangan dikawasan itu. “Kelompok bersenjata itu terlatih sehingga terus menerus melakukan penyerangan dikawasan tersebut,” ujar Lambert.
Dia berharap, aparat keamanan diharapkan tak menuding OPM dalam setiap kasus penembakan dilokasi itu.
Sementara itu Wakil Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP) Yusman Conoras menyesalkan peristiwa kekerasan di Kampung Nafri tersebut. Menurut dia, peristiwa itu sangat tidak berperikemanusiaan dan menebarkan teror terhadap setiap warga yang mendambakan kehidupan yang aman dan bebas dari rasa takut.
“Kami berharap bahwa pihak yang berwenang dengan segera dapat mengungkapkan fakta peristiwa dan menangkap pelaku dari peristiwa tersebut. Hal ini untuk membuktikan bahwa negara masih dibangun dalam supremasi hukum yang maksimal, memberikan rasa aman bagi setiap warga masyarakat dan yang terpenting adalah bertanggungjawab untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban,” ujarnya saat ditemui SP di Kantornya Padang Bulan, Abepura Jayapura, Selasa (2/8) pagi.
Sedangkan Kabid Humas Polda Papua Kombes Wachyono secara terpisah menegaskan, saat ini situasi sudah kondusif. “Penyidik sedang memeriksa saksi-saksi, ”ujarnya kepada SP, Selasa pagi.
Ia sendiri tak mau berandai-andai soal pelaku pembunuhan tersebut. Namun dugaan sementara, peristiwa itu adalah kriminal murni. “Memang benar TKP tak jauh berbeda, namun polisi belum bisa menyimpulkannya,” ujarnya saat ditanya tentang keterkaitan kasus ini dengan peristiwa yang sama di tempat yang sama pula beberapa bulan sebelumnya. [154]
Mahasiswa Papua Berdemo menuntut Referendum di Istana Merdeka Kolonial Indonesia, JakartaLiputan6.com, Jakarta: Ratusan mahasiswa asal Papua berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (2/8). Mereka mendukung aspirasi puluhan pengacara yang menggugat Indonesia, Amerika Serikat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait penentuan pendapat rakyat atau Pepera 1969.
Mereka mendesak pemerintah pusat untuk segera meluruskan masalah penentuan Pepera terkait pengesahan bergabungnya Papua Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam orasinya, mereka menilai Pepera selama ini telah menyesatkan masyarakat Papua dan warga Indonesia pada umumnya. Menurut mereka, tidak ada keinginan rakyat Papua untuk bergabung dengan Indonesia.
Mahasiswa mendukung keinginan referendum di tanah Papua dan mendesak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono segera melaksanakan jejak pendapat ulang seperti yang dilakukan masyarakat Timor Timur. Para pengunjuk rasa juga menuntut pasukan TNI ditarik dari tanah Papua karena selama ini kerap mengintimadasi warga.(APY/BOG)
02/08/2011 23:58 http://berita.liputan6.com/read/347030/mahasiswa-papua-minta-pepera-ditinjau-ulang
Metrotvnews.com, Jayapura: Ribuan warga Papua di Jayapura menuntut kemerdekaan. Tuntutan mereka suarakan dalam bentuk unjuk rasa di depan markas Kepolisian Sektor Kota Abepura, Selasa (2/8).
Unjuk rasa seiring dengan berjalannya KTT International Lawyer for West Papua (ILWP) di Oxford, Inggris. ILWP menggugat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 karena dianggap cacat hukum.
Aksi damai. Dimulai pukul 14.00 WIT, warga long mars dari kawasan Waena Expo. “Jalan bareng” dijadwalkan berakhir di depan kantor DPRD Jayapura, tapi batal. Warga disetop persis di depan Mapolsek Abepura karena dituding tak ada izin.
Marco Tabudi, pemimpin unjuk rasa, dalam orasinya menyebutkan rakyat Papua menderita selama berada di bawah naungan Indonesia. Perekonomian sulit. Pelanggaran hak asasi manusia pun marak di Bumi Cendrawasih.
Marco tegas mengatakan, rakyat Papua tidak mengakui Pepera 1969. “Cacat hukum,” terang Marco.
Walau tak rusuh, toh aksi tetap dijaga ratusan polisi. Aksi, setelah lima jam, berakhir sekitar pukul 19.00 WIT. Unjuk rasa ditutup dengan doa bersama.(**)
Metrotvnews.com, Jayapura: Masyarakat Papua menggelar unjuk rasa menuntut referendum untuk tanah Papua. Sejak Selasa (2/8) pagi, warga telah berkumpul di Expo, Waena, Jayapura, Papua Barat.
Dari titik itu, mereka akan melakukan longmarch sepanjang 20 kilometer menuju kantor DPRD Papua. Selain melakukan longmarch, warga juga memblokade Jalan Expo, Waena. Akibatnya, jalan akses Jayapura menuju Bandara Sentani harus dialihkan ke jalan alternatif.
Aksi unjuk rasa itu bertepatan dengan Konferensi Tingkat Tinggi International Lawyer for West Papua (KTT ILWP) di Inggris. Dengan menggunakan pakaian adat, mereka juga membawa poster yang berisikan tuntutat ‘Papua Merdeka’. Warga mengklaim, keadilan dan kesejahteraan ekonomi serta keadilan hak azasi manusia tak mereka dapatkan sejak tergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Gagasan referendum itu bukanlah yang pertama kali. Gagasan itu muncul setelah beberapa kali terjadi ketidakadilan yang terus mendera warga Papua. Terakhir, kasus bentrokan berdarah dan penembakan makin menguatkan hati warga Papua untuk memerdekakan diri.
Melalui KTT ILWP I di Oxford, Inggris, pengacara ingin bersuara. Mereka ingin mengutarakan keinginan hatinya yang telah lama dipendam. Tanpa tedeng aling-aling, ILWP menilai terhentinya pengusutan kasus HAM dan otonomi khusus Papua yang belum terselesaikan merupakan imbas dari penentuan pendapat rakyat (Pepera) pada 1969. Padahal, Pepera merupakan dasar bergabungnya Papua ke NKRI.
Lewat KTT itu, ILWP juga ingin memantapkan hati untuk menggugat Indonesia ke Mahkamah International. Dalam rencana gugatan itu, ILWP diwakili 69 pengacara dan dipimpin Melinda Janki dari Guyana. Namun, Duta Besar Indonesia untuk Inggris Yurie Thamrin menilai langkah itu omong kosong. Pasalnya, menurut Yurie, KTT di Inggris bukan untuk menentukan pendapat referendum, melainkan untuk diskusi.(****)
VIVAnews — Hari belum terang. Masih pukul tiga pagi Waktu Indonesia Timur. Senin 1 Agustus 2011 itu sebuah angkutan umum melaju. Dari arah Yotefa di Jayapura menuju Arso kabupaten Keerom. Arso itu penuh kampung transmigran. Kawasan yang cukup rata ketimbang Jayapura yang berlembah bukit.
Tak ada yang janggal. Angkutan itu melaju seperti hari yang sudah-sudah. Tapi ketika melaju di jalan menurun di kampung Nafri mobil itu mendadak berhenti. Tak bisa melaju. Terhalang batang-batang kayu yang melintang di jalan.
Sang sopir kaget. Juga para penumpang. Sebab tak ada hujan badai yang menumbangkan kayu-kayu itu ke jalan. Kekagetan itu berubah kenggerian, ketika sejumlah orang yang menenteng bedil dan kapak mendadak muncul. Di keremangan pagi itu susah menghitung berapa banyak kawanan ini. Cuma bisa mengira sekitar 10 orang. Mereka muncul dari belakang angkutan.
Kampung Nafri yang dirimbuni pohon kelapa nan teduh, pagi itu tersaput kenggerian. “Terjadi penganiayaan, penembakan terhadap masyarakat yang ada di dalam angkutan,” kata Kepala Divisi Humas Markas Besar Polri, Irjen Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Senin 1 Agustus 2011.
Gerombolan itu memberondong pintu kanan mobil dengan 16 peluru. Mengenai sejumlah orang. Mereka luka parah. Yang belum tertembus peluru berusaha kabur. Tapi disabet parang dan kapak. Sebagian mengalami luka robek.
Para pembunuh yang mengamuk seperti sapi gila itu juga menghabisi nyawa dua penumpang Toyota Hilux DS 5851 AD yang juga melintas di tempat kejadian. Mereka tewas dibantai di dalam mobil dengan cara dibacok. Nyawa prajurit TNI dari Batalyon Infantri 756 Senggi, Pratu Dominikus Kerap, yang melintas di lokasi kejadian juga melayang.
Salah seorang warga yang menumpang taksi berplat DS 7117 A juga tewas dibunuh. Kemarahan gerombolan ini menewaskan empat orang, sejumlah orang luka berat dan dua orang luka ringan. “Semua korban sipil kecuali satu TNI, tapi dia sedang pakai pakaian preman,” kata Anton.
Apa motif gerombolan ini memang belum jelas. Polisi bilang motifnya adalah untuk mengganggu ketenangan masyarakat. Sebab dari aksi pagi buta itu, mereka tampaknya tidak menyasar kelompok tertentu.
Tapi siapa mereka juga belum dipastikan. Namun, polisi menemukan petunjuk: bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang tertancap di tempat kejadian perkara (TKP). “Mereka menancapkan bendera OPM di TKP,” tambah Anton.
Selain bendera bintang kejora berukuran 1×2 meter, polisi juga menemukan empat selongsong peluru . “Dilihat dari selongsong, biasanya peluru dari senjata laras panjang,”ujar juru bicara Polda Papua. Juga ditemukan tiga tombak kayu, 3 anak panah, 2 buah parang, dan 1 tulang Kasuari.
Dia menambahkan, polisi telah memeriksa lebih dari 5 saksi dalam kasus penghadangan dan penembakan itu. Polisi dibantu TNI masih berada di lokasi kejadian untuk melakukan pengejaran. Benarkah OPM belum pasti memang. Sejumlah tokoh OPM, seperti Moses Weror di Madang PNG, belum bisa dikontak VIVAnews.com.
Tapi kampung Nafri, entah kenapa menjadi salah satu titik paling didih di porpinsi paling timur itu. Kampung itu terletak di dekat kota Jayapura. Ini satu-satunya jalan masuk dan keluar Jayapura menuju kawasan transmigrasi di Arso dan perbatasan dengan Papua Nugini (PNG). Kampung ini terletak di pinggir laut.
Tak banyak warga pendatang di sini. Umumnya penduduk asli Papua. Meski penduduk asli di situ terkenal ramah, orang sering takut lewat daerah ini. Apalagi sendirian. Sebab kenggerian sering kali terjadi. Minggu 28 November 2010, misalnya, gerombolan orang tidak dikenal juga mencegat warga yang lewat di pagi hari.
Mereka menembak warga dengan bedil. Satu orang tewas dan sejumlah orang luka parah dan sekarat. Yang menggerikan adalah bahwa menurut Polda Papua, kawanan ini menenteng SS1, senjata yang tergolong canggih. Sempat beredar kabar bahwa para penyerang itu bukan OPM tapi sipil bersenjata. Siapa mereka belum jelas juga.
19 Orang tewas korban bentrok Ilaga
Papua belakangan ini kian memanas. Selain penembakan brutal di Nafri itu, juga terjadi kerusuhan di Ilaga, Kabupaten Puncak. Kerusuhan itu meletik semenjak Sabtu 30 Juli 2011. Puncak kerusuhan itu terjadi Minggu 31 Juli 2011, sekitar pukul 07.00 WIT.
Semula dikabarkan bahwa 17 korban tewas. Tapi hingga Senin sore, jumlah nyawa melayang sudah mencapai 19 orang. Beruntung, “Saat ini situasi sudah terkendali,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, Senin 1 Agustus 2011.
Anton memastikan bahwa kepolisian telah menurunkan satu pleton Brimob untuk menjaga lokasi bentrok. Jenazah korban bentrokan sudah dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. “Polisi sedang melakukan olah TKP, mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi, kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan tersangka,” kata dia.
Kerusuhan di Ilaga dipicu proses tahapan Pilkada di kabupaten hasil pemekaran itu. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat menyebutkan bahwa ada dualisme rekomendasi dari partai Gerindra, untuk dua pasangan calon bupati.
”Ada dua rekomendasi yang dikeluarkan partai Gerindra, yakni untuk pasangan calon bupati Elvis Tabuni-Yosia Tembak dan Simon Alom-Heri Kosnai. Inilah yang kemudian memicu terjadinya bentrok, karena saling klaim mengklaim,”ujar anggota KPU Puncak, Herianus Pakage kepada wartawan di Jayapura.
KPUD Puncak, lanjutnya, membuka pendaftaran calon bupati pada 24-30 Juli 2011. Lalu kedua pasangan mendaftar. ”Awalnya, proses pendaftaran berjalan lancar, namun di akhir pendaftaran, bentrok kedua kubu terjadi,” jelasnya.
Pasangan Elvis Tabuni-Yosia Tembak mendaftar pada 26 Juli dengan rekomendasi DPC Gerindra Puncak. Lantas, 30 Juli, giliran pasangan Simon Alom-Heri Kosnai yang mendaftar dengan membawa rekomendasi DPP Gerindra. Kedua kubu saling tak terima. Polisi lantas berupaya menghalau, tapi kedua massa tetap bentrok. Pada kerusuhan Sabtu 30 Juli 2011, empat orang tewas terkena tembakan aparat.
Tidak terima, Minggu 31 Juli kubu Simon Alom melakukan penyerangan dan sebanyak 14 pendukung Elvis Tabuni, tewas. ”Kedua kubu bentrok dengan menggunakan parang, tombak dan panah,” kata Herianus.
Sampai saat ini situasi Ilaga Puncak masih mencekam. ”Kami anggota KPU memutuskan turun ke Jayapura karena situasi masih tegang, sekaligus untuk berkoordinasi dengan KPU Provinsi apakah menunda proses tahapan pilkada atau melanjutkannya,”kata dia. Jika tidak ada kerusuhan, KPU akan melangsungkan tahapan verifikasi pasangan calon pada Senin 1 Agustus.
Herianus Pakage melanjutkan, bentrok itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan KPU, karena dualisme rekomendasi pasangan calon, adalah urusan internal partai. ”Kami hanya mengimbau, dualisme
rekomendasi itu diselesaikan secara internal oleh partai,”imbuhnya.
Ditemui terpisah, Partai Gerindra membantah jadi penyebab bentrok berdarah. “’Partai Gerindra hanya merekomendasi satu pasangan calon yakni Simon Alom-Heri Kosnai sebagai calon bupati yang diusung. Rekomendasi terhadap mereka langsung dikeluarkan Gerindra pusat,” ujar Wakil Ketua Partai Gerindra Provinsi Papua, yang juga ketua DPC Gerindra kabupaten Puncak, Amir Mahmud Madubun kepada wartawan, Senin 1 Agustus di Jayapura.
Menurut dia, sesuai dengan aturan partai, calon kepala daerah yang diusung bertarung di Pilkada, harus mendapat rekomendasi DPP Gerindra. Dan Simon Alom sudah mendapatkannya secara resmi. ”Yang diusung secara resmi oleh Partai Gerindra hanya Simon Alom,”singkatnya.
Terkait kerusuhan yang terjadi, lanjutnya, akibat dari sikap KPUD Puncak yang bertindak tidak netral. ”Gerindra hendak mendaftarkan pasangan Simon Alom-Heri Kosnai, tapi KPUD Puncak menolak, dengan alasan, ada dualisme rekomendasi. Mestinya, dalam tahapan pendaftaran, semua yang mendaftar harus diterima dulu, baru kemudian diverifikasi. Jika hasil verifikasi persyaratan tidak memenuhi aturan, baru dianggap tidak lolos.”
“Tapi, yang terjadi, saat kami mendaftarkan pasangan yang diusung partai secara resmi, KPU menolak dengan alasan, ada dualism rekomendasi, sehingga harus diselesaikan dulu secara partai. KPU kan
sudah kerja tidak sesuai aturan,” kata dia.
Menurut Madubun, yang juga menyaksikan kerusuhan antar dua kubu itu, karena sikap KPUD Puncak yang tidak netral, memancing emosi pendukung kedua kubu. ”Saat itu kami hanya diterima KPUD di halaman di luar pagar, tiba-tiba sekelompok massa dari pendukung pasangan calon Elvis Tabuni menyerang massa pendukung Simon Alom. Polisi mencoba menghalau, dengan mengeluarkan tembakan, tapi malah korban jatuh sebanyak empat orang, ”ungkapnya.
Ketika bentrok terjadi, lanjut dia, pihaknya berupaya menyelamatkan diri dari tempat kejadian, ke pos polisi terdekat. ”Karena situasi tiba-tiba tidak tekendali, kami pun ketakutan,”imbuhnya.
Setelah bentrok hari pertama dengan menewaskan empat warga, bentrok susulan kembali tejadi Minggu pagi yang menewaskan 15 warga. Selain itu rumah dan mobil milik Elvis Tabuni juga ikut dibakar massa. “Kami juga ketakutan, pasalnya untuk keluar dari Ilaga hanya bisa dengan pesawat, dan baru Senin pagi kami bisa keluar menuju Timika,” ungkapnya.
Gerindra, tambah dia, akan menggungat KPUD Puncak secara hukum, karena telah bertindak menyimpang dari aturan. ”Kami akan gugat KPU Puncak karena bekerja diluar mekanisme aturan yang ditetapkan,”imbuhnya.
Laporan: Banjir Ambarita| Papua
• VIVAnews
SENIN, 1 AGUSTUS 2011, 21:54 WIB Elin Yunita Kristanti, Nila Chrisna Yulika
Papua Merdeka News 