Lagi, Anggota TNI Ditembak di Papua

[JAYAPURA] Pembakan kembali terjadi di Puncak Jaya, Selasa ( 5/7) sore. Dari sumber SP, terungkap sebanyak tujuh orang anggota TNI dari Yonif 751 melakukan patroli di Kampung Kalome, Distrik Tinggi Nambut, Puncak Jaya. Saat berpatroli tim dihadang dan ditembaki, dan tim patroli membalasnya.

Sehingga terjdi kontak tembak antara Tentara Pembebasan Nasional (TPN) /Organisasi Papua Merdeka ( OPM) dengan personil 751. Akibatnya angota TNI tertembak atas nama Prada Kadek yang mengalami luka tembak pada bagian siku sebelah kanan.

Tak hanya itu saja pada saat tim evakuasi bergeser ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) tim evakuasi dihadang dan kembali terjdi kontak tembak lagi antara TPN / OPM dengan tim evakuasi.

Kembali lagi dua anggota terkena bernama Sertu Deni, yang mengalami luka tembak pada bagian paha kanan. Dan Praka Fauzi mngalami luka tembak pada bgian tangan kanan.

Sekitar pukul 20.00 WIT, korban berhasil di evakuasi ke RSUD Mulia dan pagi ini sudah diterbangkan ke Jayapura untuk dirawat di RS Marten Indey Jayapura.

Kapendam XVII Cenderawasih, Kolonel Infantri, Ali Bogra tak ada ditempat saat didatangi wartawan di kantornya di Kodam XVII Cenderawasih, tak ada ditempat.Begitupun saat di hubungi SP, namun tak mengangkat teleponya.[154 ]

http://www.suarapembaruan.com/home/lagi-anggota-tni-ditembak-di-papua/8687

July 6, 2011 0

Tidak Untuk Bicara Merdeka Atau Referendum

JAYAPURA—Sesuai rencana, konferensi Papua Tanah Damai secara resmi akan dilaksanakan hari ini Selasa (5/7) di Auditorium UNcen Abepura. Terkait dengan itu, Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda SH mengatakan, Konferensi Perdamaian di Tanah Papua yang digagas Jaringan Damai Papua (JDP) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini adalah suatu kegiatan merangkum semua pikiran- pikiran masa depan Papua dan bukan kegiatan menuntut Referendum atau “Merdeka”.

Karena itu, diseruhkan kepada semua elemen masyarakat baik pemerintah, institusi TNI/Polri, LSM, adat, gereja, perempuan dan lain lain untuk memberikan dukungan.

Menurut politisi senior Partai Demokrat Provinsi Papua ini, untuk mencapai suatu persamaan persepsi, maka perlu dilakukan mediasi untuk membahas bersama segala macam persoalan persoalan urgen yang dihadapi rakyat Papua. Walaupun dana maupun nilai uang cukup besar yang dialokasikan untuk pembangunan. Tapi mengapa justru Papua tak pernah ada perubahan perubahan.

“Keluh atau isi hati rakyat Papua itu apa. Ini yang harus dibicarakan,” ujarnya ketika dikonfirmasi Bintang Papua di ruang kerjanya, Senin (4/7). Dikatakan, pihaknya mengharapkan kegiatan ini tak hanya sekedar sampai disitu tapi harus ada suatu tindaklanjuti sampai kepada pemerintah pusat. “Jadi tak hanya kita buka dialog lalu selesai, tapi saya yakin Pater Nelles dan kawan kawan sudah punyai visi yang jauh kedepan. Setelah ini harus buat apa agar Otonomi Khusus dan semua pikiran rakyat benar benar disalurkan lewat mekanisme,” tukasnya.

Sedangkan Kordinator Program ICS (Institute for Civil Strengthening) Papua, Yusak Reba,SH,MH

mengatakan, “Kalau saya melihat upaya rekan dari JDP, sebagai upaya mencari jalan tengah berkaitan dengan konflik Papua yang selama ini kita masih mencari model persoalan dan cara pemecahannya,” ungkapnya saat ditemui di Kantornya, Senin (4/7).

Dikatakan, persoalan mendasar adalah berkaitan Papua dalam bingkai NKRI yang masih dipersoalkan.

“Kira-kira cara apa atau media apa, yang kita pakai menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar. Masalah pembangunan itu soal kedua, yang terutama status politik Papua dalam bingkai NKRI itu yang masih dipersoalkan,” jelasnya.

Menurutnya, konferensi tersebut sebagai sebuah kesempatan bagaimana orang Papua secara bersama-sama bicara untuk memperoleh cara-cara untuk menyelesaiakan persoalannya. “Apakah itu referendum, apakah dialog atau yang lain, ini kan masih ada perbedaan diantara kelompok orang Papua,” jelasnya.

Bisa saja, menurutnya konferensi tersebut menuju ke arah referendum orang asli Papua. “Yakni untuk menguji pilihan yang teridentifikasi dalam konferensi. Karena ini belum tentu mewakili seluruh orang Papua,” jelasnya lagi.

Yusak juga mengungkapkan bahwa, wacana untuk adanya dialog yang melibatkan perwakilan dari masyarakat pendatang di Papua juga menjadi hal yang cukup penting untuk dilaksanakan.
“Karena saya kira di negeri ini bukan saja orang Papua yang hidup dan tinggal. Orang Papua ini juga jangan dikira hanya orang Papua murni, tanpa perkawinan campur. Oleh karena itu memang perlu ada dialog-dialog yang dibangun melibatkan orang non Papua,” terangnya.

Komentar sebaliknya datang dari orang yang menyatakan sebagai Juru Bicara TPN OPM melalui telepon kepada Wartawan saat dihubungi melalui HP Yusak Pakage.

Orang yang mengaku berpangkat Letjend dan bernama Willy Nambe yang berada di Markas Besar TPN/OPM di Victoria, salah satu wilayah Perbatasan RI-PNG, tersebut menyatakan, Konferensi tersebut tidak akan menghasilkan solusi bagi orang Papua.

“Kami sampaikan bahwa kegiatan besok, kami TPN/OPM tidak tahu, karena memang kami tidak diundang. Kami tidak mendukung, karena tidak ada koordinasi dengan kami,” ungkapnya.

Selain itu, karena yang diiginkannya hanya membentuk Papua sebagai sebuah negara.
“Kami TPN/OPM pesan tidak mendukung, di Papua Barat ini tidak ada dialog nasional, dialog internasional, atau dialog apapun itu tidak ada. Kami hanya menginginkan pengakuan sebagai suatu negara,” tegasnya.

Bahkan ia mencurigai konferensi tersebut diselenggarakan orang-orang yang menjadi alar pemerintah Indonesia. “Kami hanya mau referendum di Papua Barat. Disitu bisa kita saksikan bahwa siapa-siapa orang Papua yang mendukung NKRI dan siapa-siapa orang Papua yang mendukung referendum,” tegasnya.

Sementara itu, Peter Dr Neles Tebay,Pr mengungkapkan, dalam Konferensi yang dibuka hari ini (Selasa 5/7), akan tampil sebagai pembicara utama Menkopolhukan Djoko Suyanto.
Selain itu, Gubenur yang akan memaparkan perspektifnya tentang Papua Zona Damai, Pangdam XVII/Cenderawasih, Kapolda Papua, Tokoh-Tokoh Agama, Ketua Majelis Muslim Papua H Arobi Auitarau, Forkorus Yoboisembut juga sudah siap.

Menyoal pihak TPN/OPM yang menyatakan tidak diundang, diakui konferensi ini hanya untuk orang Papua yang ada di dua provinsi, yaitu provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. “Untuk orang Papua yang di Luar Negeri dan di Hutan yang dikatakan TPN/OPM tidak. Tapi apapun pendapat mereka kita hargai, dan memang mereka punya hak mengemukakan pendapat,” jelasnya.

Ditambahkan, pengamanan lokasi konferensi dipercayakan kepada Petapa (Penjaga Tanah Papua). “Jumlahnya sekitar 100 orang dari Petapa yang akan melakukan pengamanan baik di sini (Auditorium Uncen) maupun di tempat penginapan para peserta,” jelasnya.(mdc/aj/don/lo3)

http://www.bintangpapua.com/headline/12325-tidak-untuk-bicara-merdeka-atau-referendum
Senin, 04 Juli 2011 22:27

July 4, 2011 3

DPR Papua Diminta Tentukan Sikap Soal Dualisme MRP

ASPIRASI : Wakil ketua DPRP, Komarudin Watubun,SH.MH bersama ketua komisi C DPRP, Carolus Boli,SE dan anggota komisi C lainnya saat menerima aspirasi pengunjukrasa.

ASPIRASI : Wakil ketua DPRP, Komarudin Watubun,SH.MH bersama ketua komisi C DPRP, Carolus Boli,SE dan anggota komisi C lainnya saat menerima aspirasi pengunjukrasa.
JAYAPURA [PAPOS]- Koalisi Rakyat Papua Bersatu Untuk Keadilan meminta Dewan Pewakilan Rakyat Papua (DPRP) menentukan sikap terkait dualisme Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB).

“Beberapa waktu lalu unsur pimpinan dari legislatif Papua pernah menyatakan sikap akan bubar atau mundur dari jabatan, jika polemik (dualisme MRP) ini belum terselesaikan dengan baik,” kata Ketua Koalisis Rakyat Papua Bersatu untuk Keadilan (KRPBK) Osama Usman Yogoby, kepada ANTARA di Jayapura, Selasa.

Ancaman mundur atau bubar yang disampaikan oleh pimpinan DPRP tersebut, katanya, apakah hanya sekadar slogan atau “gula-gula politik” untuk menenangkan rakyat Papua yang kini telah terbagi menjadi dua provinsi tersebut. “Apakah sikap tersebut hanya pernyataan sesumbar saja atau hanya `gula-gula politik` saja,” katanya.

Ia mengaku, sebenarnya pihaknya telah menolak adanya MRP jilid II sejak dari masa pemilihan sejumlah anggota untuk masa pengabdian lima tahun mendatang, dengan melakukan berbagai aksi protes kepada DPRP.

Karena KRPBK menilai kinerja dan sejumlah masukan yang dilakukan oleh MRP jilid I pimpinan Almarhum Agus Alua Alue dan kawan-kawan kepada DPRP tidak diindahkan atau tidak dianggap sebagai salah satu pengambil kebijakan adat.

“Sebenarnya kami tidak lagi fokus untuk menyoroti MRP ataupun MRPB, karena sebelumnya kami telah menolak dengan jelas lewat berbagai aksi protes dan unjuk rasa ke DPRP sejak tahun lalu dan awal tahun ini,” katanya.

Untuk itu, awal bulan Juli nanti ia bersama sejumlah perwakilan dari berbagai komponen dan elemen yang peduli pada Papua, termasuk perwakilan berbagai universitas yang ada di Papua melakukan dengar pendapat dengan DPRP terkait aspirasi yang pernah disampaikan oleh pihaknya, termasuk beberapa hasil rekomendasi MRP jilid I. “Kami akan beraudiens dengan DPRP pada awal Juli nanti, untuk tanyakan sejauh mana mereka perjuangkan aspirasi kami,” katanya.

Majelis Rakyat Papua jilid II sebanyak 73 orang dilantik Mendagri pada 12 April lalu, kemudian pada 15 Juni lalu secara tak terduga Gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi melantik sejumlah utusan MRP dari Papua Barat menjadi Majelis Rakayat Papua Barat (MRPB) dengan Ketua Vitalis Yumte.Akibatnya, terjadi polemik di tengah masyarakat Papua, karena UU Otsus Papua hanya mengamanatnya saru MRP untuk semua provinsi di Papua.[bel/ant]
Written by Bel/Ant/Papos
Thursday, 30 June 2011 00:00

June 30, 2011 1

Warga Ultimatum Kepolisian

JAYAPURA [PAPOS]- Situasi keamanan di kawasan Abepura berangsur pulih pasca-bentrok antar warga pendatang dengan warga asal Pegunungan. Namun, sebagian warga pendatang, yakni Makassar Sulawesi Selatan, masih berjaga-jaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pantauan VIVAnews.com, Senin 30 Mei 2011, aktivitas perdagangan di sepanjang Jalan Kali Acai, Abepura, mulai berdenyut. Sabtu malam lalu, jalan ini sempat jadi sasaran lemparan batu dari warga asal pegunungan Papua.

Bentrok ini berawal dari kecelakaan lalulintas dengan korban Ortisan (22), seorang mahasiswa asal Pegunungan Bintang di Jalan Kali Acai. Ortisan yang mengendarai sepeda motor diserempet pengemudi motor dari arah berlawanan. Sejumlah tukang ojek yang melihat korban langsung bergegas menolong. Sementara pengendara motor yang menyerempet korban langsung kabur.

Namun, Ortisan malah marah dan memukul seorang tukang ojek yang berusaha membantu dirinya, perlakuan kasar tersebut memicu kemarahan dan pelaku menikamkan pisau ke punggung korban.

Usai menikam Ortisan, pelaku penikaman melarikan diri. Informasi penikaman terhadap Ortisan didengar oleh rekan – rekannya yang tinggal bersama di Asrama Mahasiswa Pegunungan Bintang. Mereka lantas mendatangi lokasi kejadian, mencari pelaku penikaman. Sejumlah pertokoan pun menjadi sasaran lemparan batu dari para mahasiswa yang marah.

Bentrokan tak terelakkan lagi dan tiga mahasiswa luka. Bentrokan baru bisa diredam setelah aparat kepolisian turun ke lokasi kejadian. Korban luka adalah Yulianus Urapdana (27), Elisa Mimin (21), dan Alpen Amirka (23).

Wakapolresta Jayapura, Kompol Raydian Kokrosono mengatakan, warga asal pegunungan meminta agar polisi segera menangkap pelaku yang telah menikam Ortisan. Kepolisian sendiri mengaku sudah mengantongi identitas pelaku.

“Warga memang memberi ultimatum hingga hari Selasa besok. Pelaku penikaman harus bisa ditangkap.” Dia meminta warga tidak melakukan serangan lagi dan mempercayakan proses penyelesaian pada hukum.

Korban di Rawat

Kecelakaan lalulintas [Lakalantas] yang terjadi di jalan baru, Pasar Lama Abepura, Sabtu [28/5] sekitar pukul 17.30 Wit berujung terjadinya kekerasan antara warga pasar lama Abepura dan masyarakat Pegunungan Bintang.

Tak ayal empat korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah [RSUD] Abepura untuk mendapatkan perawatan intensip. Ke empat korban diantaranya, Yesman Dean [22] warga BTN atas Tanah hitam, Alven Amirka [24] warga Asrama Pegunungan Bintang jalan Buper, Elisa Mimin [22] warga Kota Raja Dalam dan Yulianus Uropdana [22] warga Perumnas II Waena.

Kapolsek Abepura, Kompol Arie Sandy Z. Sirait SIK,M.Si melalui Kanit Reskrim, Iptu L. Simanjuntak, SH menjelaskan, kejadian berawal ketika terjadi laka lantas antara korban Alven Amirka dengan orang tak dikenal di jalan baru Pasar Lama Abepura. Lantas kemudian, warga disekitar itu hendak menolong korban, namun korban tidak terima, akhirnya terjadi perkelahian dengan beberapa orang di tempat kejadian perkara [TKP].

Kemudian, salah satu dari orang tak dikenal tersebut membacok bagian punggung korban hingga mengeluarkan darah. Nah, disaat bersamaan teman korban datang, Yesman Dean bersama istrinya naik sepeda motor hendak menuju pasar Youtefa. Setelah tiba di TKP, Yesman berhenti dan berusaha melerainya, tetapi justru Yesman terkena lemparan batu mengenai kepala bagian belakangnya hingga luka berdarah, akhirnya kedua korban dilarikan ke rumah sakit Abepura.

Setelah kejadian beberapa saat kemudian sekitar pukul 18.30 Wit, masa datang dari asrama Pegunungan Bintang serta dari beberapa asrama lainnya ke jalan baru pasar lama dengan maksud mencari pelaku pengeroyokan korban sambil berjalan kaki, mereka melakukan pelemparan terhadap kios-kios sepanjang pasar lama dengan mengunakan kayu dan batu. Untung saja anggota Polsek Abepura kota bersama Kapolsek Abepura Kota, Kompol. A. Sirait dan Kanit Reskrim Iptu. L.Simanjuntak sigap mencoba menghadang massa yang datang, tapi massa terus maju. Kuatir massa bertemu dengan masyarakat jalan baru Pasar Lama yang sudah siap dengan alat tajam untuk mempertahankan diri maka, anggota mengeluarkan tembakan peringatan ke udara beberapa kali. Upaya ini tidak sia-sia, aparat berhasil mengendalikan situasi.

Setelah situasi dapat dikendalikan, kemudian ditemukan lagi dua korban yang dianiaya orang tak dikenal dengan alat tajam atas nama, Elisa Mimin. Korban dibacok pada bagian kepala belakang kepala dengan mengunakan alat tajam hingga mengeluarkan darah. Sedngkan Yulianus Uropdana mengalami luka bacok pada bagian siku tangan kirinya hingga mengeluarkan darah.

Jatuhnya korban ini tidak terima masyarakat Pegunungan Bintang, membuat ratusan masyarakat mendatangi Polsekta Abepura, Minggu [29/5] sekitar pukul 16.00 Wit, kemarin, dengan maksud minta kepada pihak aparat kepolisian Polsekta Abepura agar segera mengungkap pelaku pengeroyokan terhadap empat korban tersebut.

Kehadiran masa ini diterima dengan baik oleh Kapolsekta Abepura, Kompol. A. Sirait. Dihadapan massa Sirait mengatakan untuk mengetahui siapa pelaku atas kejadian itu, pihak Kepolisian Polsekta Abepura dibac-up Polresta Jayapura kini tengah melakukan penyelidikan guna mengetahui siapa pelakunya.‘’Kasus ini sudah ditangani oleh Polres Kota Jayapura. Kasus ini akan diusut sampai tuntas hingga pelakunya tertangkap,’’ tegasnya.

Usai massa mendengar penjelasan dari Kapolsek Abepura, massa meninggalkan Polsek Abepura dan pulang kerumah masing-masing dengan aman dan tertib.

Dari pantauan Papua Pos akibat kejadian tersebut, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mulai dari pasar lama, Abepura, jalan Kali Acai, Kamp Kei sampai lampu merah, mendapat pengamanan dari aparat kepolisian.[cr-63/vvn]

Written by Cr-63/Wn/Papos
Tuesday, 31 May 2011 00:00

May 31, 2011 0

Stop, Stigmatisasi OPM Bagi Orang Papua

JAYAPURA-Membawa misi Indonesia di dunia internasional, yakni sebagai Dubes RI untuk Kolombia, belum cukup baginya, sebelum mengabdikan ilmunya dengan kembali membangun tanah kelahirannya sendiri, tanah Papua, yang masih terus tertinggal di banding daerah lainnya di Indonesia, meski sudah digelontor dengan triliunan dana Otsus. Kira-kira itulah salah satu niat tulus yang mendorong Dubes RI untuk Kolombia, Michael Menufandu memutuskan untuk maju bertarung dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Papua periode 2011-2016 mendatang.

Hal itu tercermin dalam pemaparan visi dan misi yang disampaikannya di depan tim Pansus Gerinda dan PBR, Rabu (25/5) kemarin. Penyampaian visi misi ini sesuai dengan permintaan Partai politik yang dipinangnya, Gerindra dan PBR. Sebagai bentuk keseriusannya untuk mengabdikan diri di Papua, maka iapun relah tidak mengenal cape dan lelah hanya untuk datang menyampaikan visi dan misinya di depan penalis Partai Gerindra dan PBR, kemarin. “ Untuk datang ke Papua saya harus menempu penerbangan selama 36 jam dari Kolombia,”katanya di depan wartawan. Michael Menufandu yang mendapat giliran kedua memaparkan visi misi, mengusung visi ‘Terwujudnya Papua yang Sehat, Cerdas, Mandiri, dan Harmoni’.

Dalam pemaparannya sekitar dua jam, dikatakan bahwa diperlukan kewibawaan Pemerintah untuk membawa kemajuan Papua dengan lebih cepat.

Tentang motivasinya untuk ikut dalam proses seleksi oleh Partai Gerindra dan PBR, dikatakan bahwa hal itu semata mengikuti prosedur yang ada. “Ini prosedur partai, yang mana saya ditelepon oleh Bu Yani untuk datang memaparkan visi dan misi saya. Jadi saya datang untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Partai,” ungkap pria yang sekarang menjabat sebagai Dubes Kolombia.

Tentang Otsus, melihat situasi yang ada memang Otsus belum berjalan dengan baik. Otsus ada harus memberikan rasa aman, nyaman dan teratur dalam berbagai aspek.

Tentang rasa aman, dimana selama ini orang Papua masih terus dihantui rasa takut di daeranya sendiri karena masing sering mendapat stigma politik, yakni orang Papua itu OPM, separatis dan pengacau keamanan lah. Kemudian ada juga stigma sosial, menyebut orang Papua terbelakang, tertinggal, bodoh dan lainnya. “Nah, kedepan stigma semacam ini jangan lagi ada, stop stigma orang Papua OPM, orang Papua ada bagian dari warga Negara kesatuan republic Indonesia,”katanya.

Ya sebagai mana langkah dalam menghadapi Pemilukada Provinsi Papua, Partai Gerindra dan Partai Bintang Reformasi yang telah menyatakan bergabung (berkonfederasi) dalam upayanya mengusung pemimpin baik di daerah maupun pusat, Rabu (25/5) menerima pemaparan visi dan misi (mengaudisi) dua kandidat Gubernur Papua Periode 2011-2016, yang ingin menggunakan kedua partai tersebut sebagai perahu menuju Papua Satu.

Ketua Pansus Pilgub 2011 Partai Gerindra-PBR Provinsi Papua Pdt Jack Wanane,MTh mengatakan bahwa, pihaknya ingin memahami lebih jauh tentang Balon yang akan diusung menuju Papua 1.

“Hari ini ada dua orang Bakal Calon Gubernur yang memaparkan visi dan misinya, masing-masing Menase R Kambu dan Michael Manufandu,” ungkapnya saat ditemui Wartawan usai mendengar pemaparan dari mantan Walikota Jayapura dua periode MR Kambu di Aula Sekretariat Partai Gerindra Provinsi Papua di Padang Bulan.

Dikatakan, para Balon yang telah didengar visi dan misinya, selanjutnya akan dibawa ke Pusat. “Nanti pusat yang berwenang menentukan siapa figur yang akan kita usung menjadi Calon Gubernur Papua,” ungkapnya.

MR Kambu yang mengusung thema ‘Bersama Membangun Papua’ mengatakan, bahwa ia sangat berharap untuk mendapat dukungan dari Partai Gerinda dan PBR. “Doa dan harapan saya PBR akan menerima dan mendukung saya,” ungkapnya kepada Wartawan usai memaparkan visi dan misinya.

Tentang upaya Pansus, dikatakan bahwa Tim tersebut lebih mengutamakan visi, misi dan orientasi dari para Bakal Calon dalam membangun Papua ke depan. “Untuk itu kita beri apresiasi kepada tim ini,” ujarnya.

Tentang visi dan misinya, Kambu mengatakan, bahwa visinya adalah membawa Papua bangkit untuk membangun dan melayani. “Tentunya dengan melibatkan 4 komponen besar, yaitu adat, agama, pemerintah dan stake holder lainnya,” ujarnya. (aj/don)

May 26, 2011 3

Video Penyiksaan Warga Mendapat Protes

JAYAPURA [PAPOS] -Beredarnya video rekaman kekerasan terhadap warga Papua yang diduga dilakukan oleh oknum TNI di Tingginambut Puncak Jaya beberapa waktu lalu, mendapat protes dari sejumlah pihak.

Pront Pepera memprotes video itu dan menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum TNI merupakan pelanggaran HAM. Hal tersebut disampaikan oleh ketua umum Pront Pepera Selvius Bobi kepada Papua Pos Kamis (22/10) kemarin di Asrama Tunas Harapan Padang Bulan Abepura.

Selvius Bobi mengatakan, video kekerasan itu bukan rekayasa, karena jelas-jelas para pelaku kekerasan dalam video tersebut menggunakan pakaian loreng dan memegang senjata.

Selvius Bobi menyampaikan, tindakan yang dilakukan oleh para pelaku dalam video tersebut merupakan salah satu sistim pemusnahan orang Papua secara diam-diam.

Selvius Bobi berkata video yang bersangkutan merupakan bukti nyata bahwa selama ini orang Papua sering ditindas dan dianiaya seperti itu. Katanya, video itu, tidak bisa lagi dibantah oleh siapapun baik pemerintah RI maupun oleh pihak TNI.

“Sudah jelas perbuatan yang diperlihatkan oknum TNI dalam video itu tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM sehingga para pelaku harus ditindak dan diproses hokum,”imbuhnya.

Selvius Bobi mengharapkan, pemerintah RI menelusuri video tersebut sampai ketemu para pelakunya, sehingga mereka harus bertanggungjawab atas perbuatan seperti digambarkan dalam video tersebut. [eka]

May 20, 2011 0

Forkorus: Papua Dianeksasi ke NKRI

SENTANI-Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 1 Mei tahun 1963 Papua yang kalah itu dikenal dengan nama Provinsi

Irian Barat resmi berintegrasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI) masuk dalam provinsi ke 26. Dan hal sejarah ini terus diperingati dari tahun ke tahun oleh setiap generasi anak bangsa, termasuk juga yang akan dilakukan pada Minggu 1 Mei besok.

Namun bagi Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut S.Pd sejarah tersebut harus diklarifikasi khususnya bagi anak bangsa Papua, karena masuknya Papua ke Indonesia bukan berintegrasi tetapi dianeksasi (penggabungan politik secara paksa) oleh Indonesia melalui operasi Trikora dengan penuh intimidasi. Oleh sebab itu Forkorus menegaskan jika bangsa Indonesia memperingati 1 Mei sebagai hari berintegrasinya Papua ke NKRI maka pihaknya dan masyarakat Papua memperingatinya sebagai hari Aneksasi Papua ke NKRI. “Bagi kami orang Papua 1 Mei itu bukan hari berintegrasi Papua ke NKRI tapi kami memperingatinya sebagainya dengan hari Aneksasi bangsa Papua oleh Indonesia pada tahun 1963,” ujar Forkorus.

Dan untuk memperingatinya Forkorus mengatakan mungkin tidak dilakukan seremonial yang muluk-muluk tetapi Forkorus menghimbau kepada semua ‘bangsa Papua’ untuk bisa mengheningkan cipta sejenak sambil berdoa kepada Tuhan terhadap nasib dan perjuangan Bangsa Papua selanjutnya untuk menuntut hak-hak politiknya agar diluruskan kembali sebagai sebuah bangsa yang bebas untuk menentukan nasibnya sendiri.

“Tidak ada seremonial peringatan HUT Aneksasi yang muluk-muluk tapi saya himbau kepada semua bangsa Papua untuk merenung sebentar dan berdoa kepada Tuhan memohon campur tangannya guna eksistensi perjuangan bangsa Papua, untuk mengembalikan hak-hak Politinya,” ujar Forkorus.

Disinggung terkait sepak terjang DAP terkait perjuangan hak-hak Politik bangsa Papua Forkorus mengatakan bahwa perjuangan tetap berjalan dan saat ini sedang dilakukan gerakan-gerakan diluar Negeri oleh National Parlemen West Papau dan Internationa Parlemen West Papua, yang direncanakan bakal ada sebuah agenda penting yang akan dilakukan oleh kedua organsiasi perjuangan bangsa Papua itu di luar Negeri. (jim/don)

Jumat, 29 April 2011 16:20

papua, history

via ScribeFire

May 3, 2011 0

Bintang Kejora Berkibar Dekat Kantor Demokrat

VIVAnews — Bendera bintang kejora — simbol separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM)– berkibar di Lapangan Timika Indah di depan Kantor DPC Partai Demokrat, Timika Papua, Rabu 6 April 2011. Juru Bicara Polda Papua, Kombes Wachyono mengatakan, bendera separatis itu ditemukan pertama kali oleh warga masyarakat. ”Bendera bintang kejora berkibar di sebatang tiang yang tingginya 2,30 meter tepat di depan DPC Partai Demokrat, kediaman Saudara Piter Magai, anggota DPRD Kabupaten Mimika,” kata dia, Kamis 7 April 2011. Bendera separatis itu ditemukan oleh seorang warga, Geri Randobkir yang hendak memperbaiki motornya di bengkel depan Lapangan Timika Indah. Ia terkejut saat menjumpai bintang kejora berukuran 2 x 1 meter berkibar. Ia lalu memberitahukan temuannya itu ke rekannya, dan keduanya lantas lapor ke Polsek Mimika Baru. Saat ini polisi telah minta keterangan empat saksi. Bintang kejora sebelumnya sempat berkibar Sabtu 20 November sekitar pukul 11.00 WIT, tepat sehari sebelum kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jayapura. Bintang kejora biasanya marak dikibarkan di Papua jelang dan saat peringatan ulang tahun OPM 1 Desember. Pada November 2010 lalu, polisi memperingatkan, bagi siapapun yang mengibarkan bendera separatis akan ditembak di tempat. Selain pengibaran bintang kejora, Rabu 6 April 2011 juga diwarnai insiden penembakan yang kembali terjadi di areal tambang PT Freeport Tembagapura, Papua. Penembak misterius beraksi, memberondong mobil Freeport yang melintas di Jalan Kali Kopi mile 37, Wilayah Tanggul Timur. Dua orang terluka dalam peristiwa itu. (eh) Laporan: Banjir Ambarita| Papua • VIVAnews

via ScribeFire

May 2, 2011 0

Dokumen Sangat Rahasia Operasi di Papua Barat, Diungkap

Sekilas Tentang Buku OPM Karya Socratez S Yoman (bagian/1)

Socratez S Yoman yang memiliki nama asli Ambiek Godmend Ekmmban Yoman, telah meluncurkan buku ke 9. Dan yang terakhir Ia meluncurkan buku dengan judul Otonomi, Pemekaran dan Merdeka (OPM?). Apa isi buku tersebut? Berikut ringkasan dari isi buku tersebut.

Oleh Ahmad Jainuri, Bintang Papua

Dengan menggunakan caver warna merah bergambar orang asli Papua berpakaian koteka dan bersenjata laras panjang, Penulis memberi sub judul “Saatnya Kebenaran Bersuara di Tanah Melanesia”. Penulis pun mengutip dua statement Presiden RI Dr. H Susilo Bambang Yudhoyono yang terkait dengan upaya menjawab permasalahan di Papua, yaitu ‘Bersama-sama mari kita serukan penolakan terhadap fitnah, berita-berita bohong, dan perilaku kasar yang melampaui kepatuta’ yang dikutip dari Kompas edisi 28 Desember 2009. Statmen berikutnya adalah yang merupakan perkataan langsung SBY tanggal 16 Agustus 2008, yaitu ‘Selesaikan masalah Papua dengan dialog damai, demokratis, jujur, adil dan bermartabat’. Dengan diberi pengantar oleh Prof. Ikrar Nusa Bhakti, buku setebal 136 halaman tersebut disusun dalam 6 BAB, yang membahas 57 pokok bahasan. Dalam pengantarnya, Profesor Riset bidang Intermestic Affair di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), mengawali dengan mengungkap sejarah tanah Papua sejak dikuasai Belanda hingga cerita realita kehidupan di Tanah Papua, termasuk kerukunan umat beragama yang saling menghormati dan saling membantu dalam kegiatan social maupun acara-acara keagamaan. Sedangka tentang penulis buku ‘OPM?’ dikatakan bahwa buku-buku karya Socratez mendapat perhatian dari para peminat masalah Papua. “Sayang, hamper semua buku-buku itu dikategorikan sebagai buku terlarang oleh Kejaksaan Agung,” ungkap Ikrar Nusa Bhakti dalam pengantarnya.

Buku-buku Yoman, kata Prof. Ikrar, adalah suara hati seorang pelayan umat di Tanah Papua, meski belum dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah. “Terlepas dari itu, buku-buku Yoman yang bukan buku ilmiah melainkan lebih sebagai ‘pamphlet politik’ ini tetap penting untuk dibaca. Karena berisi kesedihan, trauma, impian, serta gagasan mengenai apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk membangun Papua,” lanjutnya.

Dalam Bab pendahukuan, Penulis menguraikan alan mengapa bukunya diberi judul OPM? (Otonomi, Pemekaran dan Merdeka). Yakni, katanya adalah karena selama ini OPM adalah singkatan dari Organisasi Papua Merdeka.

“Saya menggumuli dan merindukan bahwa sudah saatnya stigma yang menindas, memenjarakan dan membunuh umat Tuhan ini harus dihapuskan,” ujar Pemulis masih dalam Bab Pendahuluan.

Dalam Bab yang membahas tentang ‘Otonomi’, penulis menguraikan dua UU Otonomi yang pernah diberlakukan di Indonesia. Yaitu : UU No. 12 Tahun 1969 yang membicarakan tentang pembentukan Provinsi maupun Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat dan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang pembahasannya lebih mendominasi.

Menurut Penulis, istilah otonomi bagi umat Tuhan di Tanah Papua bukan hal yang baru. Tentang UU Otsus Tahun 2001, Penulis mengawali dengan pertanyaan kenapa UU itu ada? Apakah itu itikad baik Indonesia terhadap orang Papua? Apakah Otsu situ kemauan orang Papua?

Yang langsung diberi jawaban, bahwa Otsus ditawarkan kepada rakyat Papua Barat sebagai penyelesaian menang-menang (win-win solution) tentang masalah status politik Papua, karena adanya tuntutan orang asli Papua untuk menentukan nasib sendiri (self determination).

Dalam Bab awal tersebut, Penulis juga mengutip statmennya di media massa local, yakni di Harian Bintang Papua, Pasific Pos dan Cendrawasih Pos. Namun tidak disebutkan edisi atau tanggal terbitnya, maupuan halaman dengan jelas, ketika berita yang dikutipnya dalam buku OPM? terbit.

Dalam Bab tentang Pemekaran, penulis mengutip perkataan Mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid (Alm), yang dikutipnya dari Senat Mornao 2004:9, yaitu ‘Pemekaran Provinsi Papua adalah keputusan yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan rakyat Papua. Itu bukan pemecahan masalah, namun sumber masalah baru.

Juga terdapat kutipan dari dokumen sangat rahasia tentang operasi di Tanah Papua, yaitu surat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Departemen Dalam Negeri, Ditjen Kesbang dan Linmas. Yakni Nota dinas No. 578/ND/KESBANG/D IV/VI/2000 tangal 9 Juni 2000.

Penulis juga kembali mengutip dari bukunya terdahulu yang menggambarkan pemekaran kabupaten dan provinsi. Yakni digambarkan sebagai sangkar burung, kandang kelinci dan kandang kurungan ternak babi. Dalam bab ini, penulis mengakhiri dengan kutipan opini yang ditulisnya lewat media massa local Pasific Pos, yang berjudul Pemekaran Kabupaten/Kota dan Provinsi di Tanah Papua Barat adalah Operasi Militer dan Operasi Transmigrasi Gaya Baru edisi 25 September 2009. (Bersambung) /03

Minggu, 13 Maret 2011 15:46

via ScribeFire

March 19, 2011 0

DIALOG JAKARTA-PAPUA DIMINTA DIMEDIASI OLEH PIHAK KETIGA

JAYAPURA—Sejumlah Pimpinan Gereja di Tanah Papua mendesak pemerintah pusat segera menggelar dialog dengan Orang Asli Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral dan tanpa syarat. Hal ini guna menindaklanjuti aspirasi penolakan Otonomi Khusus (Otsus). Demikian Siaran Pers yang disampaikan Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua yang ditandatangani Pdt. Dr Benny Giay, Pdt. Socratez Sofyan Yoman MA serta Wakil Ketua BP-AM Sinode GKI di Tanah Papua Pdt Drs Elly D Doirebo MSi di Kantor Sekretariat Gereja KINGMI di Tanah Papua, Jalan Sam Ratulangi, Jayapura, Rabu (9/3). “Melalui keterangan pers ini, kami Pemimpin Gereja-

Gereja Papua, memberitahukan kepada umat dan masyarakat umum di Tanah Papua mengenai tindaklanjut aspirasi penolakan Otsus dan pemilihan MRP yang telah kami suarakan kepada pemerintah pusat di Jakarta selama dua minggu berturut-turut (tanggal 13-18 Pebruari dan 28 Pebruari -3 Maret 2011). Berikut adalah fakta-fakta penting yang perlu kami sampaikan untuk diketahui,”katanya. Fakta-fakta itu antara lain, Pertama, kegagalan Otsus Papua ternyata bukan hanya merupakan penilaian sepihak dari rakyat Papua, melainkan diakui juga oleh pemerintah pusat dalam hal ini pihak eksekutif dan legislatif, begitu juga para diplomat asing dan masyarakat sipil Indonesia yang kami temui, yang selama ini memberikan perhatian terhadap pembangunan dan kemajuan rakyat Papua.

Khususnya orang asli Papua apa yang kami temui, berbagai instansi pemerintah ditingkat pusat pada dasarnya melemparkan tanggungjawab kepada pimpinan pemerintah di Tanah Papua sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kegagalan Otsus Papua.

Sikap ini kami nilai tak sepenuhnya benar karena kegagalan Otsus juga memperlihatkan tiadanya kemauan politik dan kesungguhan dari pemerintah pusat sendiri dalam membangun orang asli Papua. Hal ini telah kami tegaskan di dalam Deklarasi Theologi Gereja-Gereja Papua tanggal 26 Januari 2011, bahwa Pemerintah Indonesia telah gagal membangun dan mensejahterakan orang asli Papua.

Kedua, mengingat bahwa semua pihak telah mengakui kegagalan Otsus, maka kami tetap mendesak pemerintah, baik di pusat maupun di Tanah Papua agar segera mengumumkan secara resmi penghentian pelantikan MRP Jilid II karena sudah tak aspiratif lagi dan tak memiliki landasan hukum yang kuat.

Usaha-usaha yang sedang dilakukan pemerintah pusat dan aparat pemerintah daerah ini untuk menghadirkan MRP Jilid II kami pandang sebagai bentuk arogansi dan upaya pemaksaan kehendak yang hanya makin memperparah konflik antara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia.

Ketiga, kami tetap berpijak suara umat Tuhan yang terus mendesak pemerintah Indonesia untuk menggelar dialog dengan rakyat Papua yang difasilitasi pihak ketiga yang netral, tanpa syarat.

Kami yakin bahwa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memiliki pengalaman yang sukses dalam dialog dengan rakyat Aceh, maka dialog serupa dapat pula dilakukan dengan rakyat Papua.

Dialog merupakan cara yang paling bermartabat, damai dan demokratis yang diterima luas oleh masyarakat dunia dewasa ini sebagai modal penyelesaian konflik yang sudah dilakukan di berbagai wilayah lain.

Keempat, kami menolak pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) ataupun istilah, “Komunikasi Konstruktif” yang bertujuan menutupi kegagalan Otsus dan mengaburkan tuntutan dialog rakyat Papua.

Semua kebijakan yang dibuat negara bagi Papua, seharusnya terlebih dahulu berkonsultasi dengan rakyat Papua dan lahir sebagai kesepakatan antara pemerintah dan rakyat Papua.

Kelima, Kami menolak segala bentuk tindakan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan negara ini dengan tujuan untuk membungkam kebebasan berpendapat dan berdemokrasi di Tanah Papua, seperti penikaman yang dialami oleh wartawan Banjir Ambarita.

Karena itu, kami mendesak pihak kepolisian untuk segera mengungkap pelaku penikaman tersebut dan memproses sesuai hukum yang berlaku demi memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban, juga seluruh masyarakat di Tanah Papua. (mdc/don/03)

Sumber, BintangPapua

March 11, 2011 0