JAYAPURA [PAPOS] – Ratusan massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) bersama Penjaga Tanah Papua (Petapa) mendatangi Gedung DPR Papua, Senin (18/10) kemarin, menuntut penyelesaian masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Tanah Papua yang dilakukan oleh TNI/Polri.

Massa yang berjumlah sekitar 300 orang itu sebelumnya berencana untuk melakukan long march dari Abepura hingga ke gedung DPR Papua di pusat kota Jayapura namun tidak diberikan ijin, akhirnya massa yang berasal dari Perumnas III, Sentani, Ekspo dating ke Gedung DPRP dengan menggunakan truk dan taksi. Mereka juga membawa berbagai macam spanduk, salah satu spanduk yang dibawa tersebut bertuliskan, “ Polisi harus mereformasi diri secara total biar ditingkat konstitusi maupun implementasi. Rakyat Papua mendesak DPRP untuk membentuk tim independen untuk menuntaskan masalah HAM di Tanah Papua. Rakyat Bangsa Papua Perlahan-lahan sedang punah oleh kekerasan militer. Rakyat Bangsa Papua bukan tempat laboratorium atau praktek tembak menembak oleh TNI/Polri”.

Written by Loy/Papos
Tuesday, 19 October 2010 00:00

Massa yang tiba di Jayapura tidak langsung ke Gedung DPRP, tetapi massa turun di Taman Imbi lalu berjalan kaki menuju ke Gedung DPR Papua dan berlari-lari sambil berteriak yel-yel Papua.

Tiba di gedung DPRP massa tidak langsung diterima anggota DPRP, tetapi mereka melakukan orasi-orasi yang isinya menuntut penengakan HAM atas penembakan yang terjadi di Tanah Papua yang dilakukan oleh TNI/Polri.

Massa meminta pemerintah untuk bertanggung jawab atas penembakan terhadap Theis H. Eluay, Opinus Tabuni, Nahason Mabel, Kelly Kwalik, Ismail Lokobal, dan beberapa kasus penembakan yang terjadi di Manokwari dan daerah lain di Tanah Papua.

Akhirnya Wakil Ketua dan Anggota Komisi A DPRP menerima mereka, pernyataan sikap KNPB dibacakan dan disampaikan oleh Ketua Umum DAP Papua Forkorus Yamboisembut, S.Pd yang diterima Wakil Ketua Komis A, Ir. Wenan Watori. Dalam pernyataan sikap disebutkan, bahwa sejak reformasi di Indonesia, rakyat Papua mendapat ruang kebebasan terbuka lebar untuk menyampaikan berbagai tuntutan mulai dari penarikan TNI, penarikan transmigrasi, penegakan HAM dan pengakuan Hak-Hak politik orang Papua, mereka juga mendesak agar pihak Kepolisian mereformasi diri secara total.

Namun dibalik reformasi yang telah berjalan, negara melakukan berbagai operasi pembunuhan kilat, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang dan pemenjerahan para tokoh pejuang Papua. “Negara gagal menjamin hak hidup orang Papua, bukti kegagalan itu adalah terjadinya penculikan dan pembunuhan di Tanah Papua ini,” kata Forkorus.

Lebih jauh Fokorus mengungkapkan, kematian masyarakat Papua terus terjadi dari hari kehari dan akan terus berlangsung secara perlahan-lahan kepunahan hak hidup orang asli Papua akibat kekerasan aparat militer dan sipil yang ada di atas tanah Papua ini.

Dia mengatakan, kekerasan militer tidak dapat dibenarkan sesuai dengan hati nurani orang asli Papua, juga tidak sesuai dengan instrument hukum internasional dan hak azasi manusi serta bertentangan dengan pembukaan UUD 1945 dan negara tidak bisa mengkriminalisasi masyarakat adat Papua serta menjustifikasi separatis.

Untuk itu, Fokorus menegaskan, Dewan Adat Papua mendesak Gubernur Papua dan DPRP untuk segera mengambil langkah-langkah untuk penyelamatkan hak hidup rakyat Papua dan menekan reaksi repressive militer untuk mereformasi diri dalam implemntasi justisia karena kekerasan bukan solusi untuk menyelesaikan masalah Papua tetapi justru melahirkan kekerasan baru.

Setelah menyampaikan aspirasi tersebut dan menyerahkan kepada Wakil Ketua Komisi A, Ir. Wenan Watori, Watori mengatakan akan menerima aspirasi ini dan menyemapikan kepada pimpinan dewan untuk selanjutnya dibicarakan. Setelah menyampaikan aspirasi dan mendapat tanggapan dari Komisi A DPRP akhirnya massa pulang kembali ke tempat asalnya dengan menggunakan truck.[loy]

Seribuan Massa yang memadati Makam Theys Minta Referendum Jadi Solusi Politik Papua

SENTANI—Tuntutan referendum untuk Papua terus disuarakan.

Pasalnya, ada kabar beredar di masyarakat di Papua, jika sejumlah negara telah membuka diri untuk mendukung referendum Papua. Bahkan Sebi Sambom, salah satu piplar KNPB yang selama ini menjadi tahanan politik karena tuduhan makar mengklaim dari 199 negara yang menjadi anggota PBB 101 diantaranya sudah siap memberikan dukungan terhadap referendum di Papua, dan nasib Papua akan devoting di PBB pada tahun 2011 mendatang, itu berarti kebebasan bangsa West Papua, dari penindasan oleh Indonesia semakin berpeluang terjadi. Hal itu menguat dalam aksi demo ribuan massa di Makam Theys, Kamis kemarin.

Ya, jika beberapa waktu lalu aspirasi politik Papua Merdeka sering dilontarkan tokoh-tokoh politik garis keras west Papua ke pemerintah Indonesia, baik melalui lembaga legeslatif maupun eksekutif di daerah dan pusat, namun saat ini mungkin bisa dikatakan tidak.

Mungkin saja masyarakat serta organisasi politik yang selalu mengkristal dengan aspirasi merdeka yang ditujukan ke Pemerintah itu tidak pernah ada kejelasan sama sekali, sehingga saat ini campur tangan Pemerintah Indonesia sama sekali tidak diharapkan dalam penanganan aspirasi Papua Merdeka.

Bukan itu saja, upaya masyarakat Papua melalui tim 100 untuk membuka dialog dengan Pemerintah Indonesia tidak pernah terwujud sehingga masyarakat dan tokoh politik Papua lebih memilih menyelesaikan status politik tanah Papua melalui jalur internasional.

Terbukti konsentarsi ratusan massa yang melakukan aksi demo damai di makam alm Theys Eluay Kamis (23/9) yang dumulai sekitar pukul 09.00 itu sama sekali tidak mendesak Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan aspirasi politik Papua Merdeka dari orasi-orasi yang mereka lakukan.

Hanya semangat perjuangan yang terlihat dari mereka dengan tarian waiatay (lari berputar) yang terus mereka lakukan dengan menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Papua Barat ciptaan Balck Brothers. Semangat itu semakin bergelora ketika sekitar pukul 13.00 ratusan masa menggunakan belasan truk dan motor bergabung dari arah Abepura ke Makam alm Theys Eluay.

Aksi ini sendiri mendapat pengawalan ketat dari 5 pleton anggota Polres Jayapura dibackup 3 pleton Brimobda Polda Papua. Sementara disisi lapangan makam alm Theys nampak pasukan baret biru penjaga tanah papua juga mensterilkan setiap sudut lapangan dari oknum-oknum yang dianggap tidak berkompoten dalam kegiatan tersebut.

Marko Tabuni yang mengawali orasi politik tersebut lebih banyak meyampaikan perjuangan politik Papua Barat yang kini telah ramai menjadi diskusi hangat di anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, akibat pelanggaran HAM yang terus terjadi dan meningkat di Papua yang dilakukan oleh militer Indonesia.

Bahkan Marko menyebutkan 12 Negara masing-masing Papua New Guniea, Fiji, Vanuatu, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Afrika selatan, Saudi Arabia, New Zeland, Denmark, Amerika, dan Australia merupakan Negara-negara yang kini telah membuka diskusi referendum West Papua di PBB.

Seperti yang termuat pada perdebatan panjang pada 3 September 2010 pada sidang tahunan PBB yang tertuang pada copy-an selebaran setebal 13 halaman, yang sebarkan kepada ratusan masa itu. Guna memberikan penghargaan kepada keduabelas Negara tersebut sebanyak 12 bendera dari Negara-negara tersebut ditancapkan di depan panggung orasi yang berada di sisi utara makam Theys Eluay, dan mendapat sambutan tepuk tangan dan yel-yel dari ratusan masyarakat yang hadir pada saat itu.

Usai Marko menyampaikan orasi politiknya dilanjutkan oleh Sebi Sambom salah satu pilar KNPB yang selama ini menjadi tahan politik karena tuduhan makar.

Kepada ratusan masa itu Sebi mengatakan agar masyarakat tetap tenang dan memberikan informasi yang baik kepada sesamanya baik itu orang papua maupun pendatang termasuk TNI/POLRI, terkait perkembangan status politik tanah Papua saat ini yang sudah ramai menjadi perdebatan di PBB.

Karena menurutnya cepat atau lambat referendum akan segera dilakukan lagi atas desakkan Negara-negara yang peduli dengan status politik d tanah Papua guna mengulang referendum yang pernah dilakukan pada 1969 yang dinilai cacat hukum itu. Sehingga dengan jalan inilah bangsa West Papua akan mengakhiri kebersamaannya selama ini dengan Indonesia. Sebi juga meminta agar generasi muda yang aktif dalam perjuangan agar tidak takut dengan TNI/Polri karena ada hukum internasional yang memberikan jaminan kebebasan dan demokrasi bagi setiap makhluk hidup didunia.

Dalam aksi demo damai tersebut sosok si-jangkung Forkorus Yaboisembut yang adalah Ketua Dewan Adat Papua tidak berada dalam kegiatan tersebut. Ternyata usut-punya usut tokoh yang paling frontal dengan pelanggaran HAM di Papua itu kini telah berada di Amerika Serikat, hanya saja tidak dijelaskan apa tujuan perjalanannya ke sana.

Aksi demo damai yang dipelopolir oleh KNPB itu sendiri baru bubar sekitar pukul 17.30 WIT. (jim)