Uskup Jayapura Bantah Bantu Separatis

Ditulis oleh Wilpret/Papos

Jayapura [PAPOS] – Terkait dengan berita The Jakarta Post, 8 Agustus 2010, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia melarang CORDAID sebuah lembaga donor Belanda yang memberikan bantuan kepada sejumlah daerah yang terdapat di Indonesia termasuk Papua, alasannya Cordait dicurigai membantu kelompok separatis Papua dan menjalankan usaha komersial.

Sebagai Uskup Keuskupan Jayapura dan Ketua Forum Konsultasi Para pemimpin Agama [FKPPA] di Tanah Papua, Uskup Leo Laba Ladjar, OFM menyampaikan tanggapan dan penjelasan guna meluruskan pemahaman yang keliru, untuk menghapus kecurigaan mengenai bantuan Cordaid untuk masyarakat Papua.

Menurutnya, Ada tiga pokok yang secara langsung melibatkan diri dalam kunjungan ke Mindanao Philipina yang bertujuan untuk menciptakan Tanah Papua Zona Damai.

Dimana, kata Uskup, Pertukaran program di Mindonao, Philipina yang menimbulkan kecurigaan pemerintah adalah program FKPPA yang didanai Cordaid yaitu kegiatan kunjungan FKPPA ke Mindanao pada 29 November 2008 sampai 4 Desember 2008.

Kunjungan pertama berlangsung dikota Zamboanga, Mindanao Selatan dengan rombongan sebanyak 9 orang terdiri atas tujuh pemimpin agama di Papua, Sekretarian FKPPA dan seorang pejabat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua. Selaku Uskup Jayapura dan Ketua FKPPA, Leo Laba Ladjar ikut serta dalam rombongan itu.

Dijelaskan, Sasaran program FKPPA adalah membangun Papua tanah damai, karena dari tahun ke tahun berbagai usaha bersama dari semua pemimpin agama di Papua turut menciptakan damai di Papua ini.

Ternyata hal seperti itu terjadi di Minadao, Philipina dimana diketahui bahwa terdapat gerakan agama-agama dengan tujuan yang sama membangun perdamaian di daerah itu, gerakan itu sudah berusia lebih 25 tahun. Dan telah terbentuk “ Bishops Ulama Conference (BUC). BUC sudah berhasil menggerakkan kaum muda berbagai agama untuk membangun perdamaian.

Papua ingin melakukan hal yang sama, sehingga para pemimpin agama di Papua melakukan study banding di Mindanao yang telah berhasil menciptakan perdamaian sesame antara agama. Cordaid bersedia membantu para pemuka agama di Papua untuk belajar dari BUC guna membangun perdamaian di Tanah Papua. Untuk itulah diprogramkanlah kunjungan FKPPA ke Mindanao.

Selama berada di Zamboanga, Mindanao Selatan rombongan FKPPA bertemu dengan para pemuka agama umat Islam untuk melaksanakan kegiatan bersama dan bersama-sama dengan mahasiswa menggelar pawai keliling kota untuk semua agama dengan tetap mengusung tema sentral yaitu “ Membangun Perdamaian” .

Dari Zamboaga rombongan FKPPA mengunjungi Davao. Di sana bertemu dan berdialog dengan para ulama dan Uskup-Uskup setempat. Hadir dalam acara itu pejabat dari Konsulat RI di Davao. Semua aktifitas dilaporkan secara transparan kepada Konsulat RI, tidak ada yang dirahasikan.

Dengan demikian semua menjadi jelas bahwa apabila kegiatan pertukaran program Papua dan Mindanao ini akhirnya dicurigai oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk membangun kelompok-kelompok separatis di Tanah Papua maka kecurigaan itu ”tidak benar”. FKPPA ke Minadanao untuk melihat langsung dan belajar semanagat “Membangun Perdamaian” untuk nantinya dikembangkan di Papua menuju “ Papua Tanah Damai”.

“ Yang menjadi pertanyaan apakah kami yang tergabung dalam FKPPA ini adalah separatis ?. Sesuangguhnya tidak masuk akal sehat dan hati nurani yang bersih, bahawa semua uasaha baik untuk “ membangun Papua Tanah Damai” pada akhirnya dicurigai sebagai gerakan separatis?,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan, Bantuan Cordaid kepada gereja Katolik di Papua khususnya untuk Rumah Sakit “Dian Harapan Jayapura dan Sekretariat keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura.

“ Bantuan untuk Rumah Sakit Dian harapan digunakan untuk operasionalnya untuk melengkapai semua peralatan rumah sakit,” katanya.

Sedangkan untuk bantuan ke Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura merupakan perangkat kerja Keuskupan Jayapura bekerja untuk mendampingi masyarakat/umat beragama di Tanah Papua agar dapat hidup secara adil dan damai serta menghormati HAM sekaligus ikut bersama-sama umat beragama lainnya membangun buaya adil dan damai serta menghormati HAM.

“Kehadiran SKP sangat terasa manfaatnya terlebih di tengah permasaahan masyarakat Papua yang semakin kompleks yang sering mengedepankan “ Budaya kekerasan‘ dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dari budaya damai. SKP mengembangkan suatu mekanisme dialog dan pemantau kondisi HAM yang semuaanya bermuara pada Membangun Papua Tanah Damai,” ujar Uskup Leo Laba Ladjar. [wilpret]

September 9, 2010 0

KNPB Biak Juga Tuntut Referendum

Ditulis oleh redaksi binpa

Puluhan warga KNPB di Biak dan Supiori melakukan unjuk rasa ke DPRD Biak NumforBIAK-Tidak saja di Kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua, di Biak, Kamis (2/9) kemarin puluhan warga yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) juga kembali menggelar aksi unjuk rasa di Halaman Kantor DPRD setempat.Mereka menuntut referendum untuk menyelesaikan status politik bangsa Papua Barat, serta menolak agenda dialog Jakarta—Papua.

Sebelum menggelar aksinya, massa berkumpul di dihalaman kantor Dewan Adat Biak (DAB) dan melakukan long marc dengan berjalan kaki ke kantor DPRD.

Walaupun sempat memacetkan arus lalu-lintas, namun massa berjalan cukup tertib menuju DPRD sambil meneriakan yel-yel ‘merdeka’ dan referendum solusi terbaik. Begitupula pada spanduk tertulis, ‘kami rakyat Papua tolak dialog Jakarta-Papua dan minta referendum’. Setelah tiba di halaman kantor DPRD setempat, beberapa orang wakil massa KNPB itu satu persatu menggelar orasi yang intinya menuntut referendum dan menolak dialog Jakarta —Papua. Kehadiran para pengunjuk rasa itu, disambut langsung oleh ketua DPRD, Nehemia Wospakrik dan sejumlah anggota dewan lainnya. Penyampaian aspirasi berlangsung aman dan lancar, hingga penyerahan dokumen aspirasi kepada DPRD.

Menurut ketua KNPB wilayah Biak dan Supiori, Adolof Baransano, pihaknya datang untuk menyampailkan aspirasi kepada DPRD antara lain menuntut referendum untuk menyelesaikan status politik Papua serta menolak adanya dialog Jakarta—Papua.

“ Kami minta DPRD tolong teruskan aspirasi kami, bahwa kami menolak dialog antara Jakarta-Papua, sebab yang dinginkan saat ini adalah referendum dan itu harga mati,” kata Adolof Baransano kepada Bintang Papua, Kamis (2/9).

Warga KNPB itu terdiri dari korban pelanggaran HAM di Papua, mantan Tapol Napol, Perempuan Papua, Dewan Adat Biak dan masyarakat adat di wilayah Biak dan Supiori.

Sedangkan ketua DPRD, Nehemia Wospakrik, setelah menerima dokumen aspirasi itu, menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan warga KNPB itu, serta segera akan ditindak lanjuti ke Provinsi dan Pemerintah Pusat. “Tuntutan mereka akan kami tindak lanjuti tanpa mengurangi sedikitpun kepada pihak yang berwewenang,” katanya. (cr-6)

September 3, 2010 6

Tuntutan Referendum Diteruskan ke Pusat

DSERAHKAN ASPIRASI-Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni menyerahkan aspirasi rakyat Papua Barat kepada Ketua DPRP Drs John Ibo MM saat aksi unjukrasa di Halaman Kantor DPRP, Rabu (1/9) kemarin.JAYAPURA—Setelah ‘jedah’ beberapa waktu, ratusan massa yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) kembali menggelar aksi unjukrasa di Halaman Kantor DPRP, Rabu (1/9) kemarin. Mereka menuntut referendum untuk menyelesaikan status politik bangsa Papua Barat, serta menolak agenda dialog Jakarta—Papua. Sebelum menggelar aksi unjukrasa di Halaman Gedung DPRP, Jayapura massa berkumpul di Depan Kantor Pos Abepura sejenak melakukan oras dan mengibarkan spanduk dan bendera KNPB. Selanjutnya massa bergerak menuju DPRP di Jayapura dengan menggunakan sekitar 7 truk.

Sejak dari Abepura massa berada dalam pengawalan aparat polisi. Walaupun sempat memacetkan arus lali lintas, namun massa berjalan cukup tertib menuju DPRP di Jayapura.
Saat massa tiba di Lapangan Imbi Jayapura pengawalan makin diperketat. Massa akhirnya berhenti sejenak menunggu massa yang bergerak dari arah depan Polda Papua. Setelah bergabung massa pun menyeruak masuk ke Halaman Gedung DPRP sembari meneriakan Hidup Bangsa Papua Barat Merdeka, Referendum Solusi Terbaik Penyelesaian Status Politik Bangsa Papua Barat dan lain lain.

Beberapa orang wakil massa satu persatu menggelar orasi yang intinya menuntut referendum dan menolak dialog Jakarta—Papua. Seorang delegasi massa naik ke lantai atas guna bertemu dan mengajak pimpinan dan anggota DPRP untuk segera menemui pengunjukrasa. Setelah menunggu beberapa jam akhirnya Ketua DPRP Drs John Ibo, Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai serta beberapa anggota DPRP antara lain Ahmad Saleh, Ignasius Mimin, Yohanes Sumarto serta Hagar Aksamina Magai turun untuk menemui pengunjukrasa.

Tindakan yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRP mendapat pujian dari massa pengunjukrasa. Akhirnta pimpinan dan anggota DPRP didaulat untuk menyimak aspirasi yang disampaikan Juru Bicara KNPB Mako Tabuni.

Mako Tanuni menegaskan pihaknya datang untuk menyampailkan aspirasi kepada DPRP antara lain menuntut referendum untuk menyelesaikan status politik bangsa Papua Barat serta menolak agenda dialog Jakarta—Papua. Selanjutnya Mako Tabuni merengsek masuk dalam kerumunan massa untuk menyerahkan aspirasi kepada Ketua DPRP Drs John Ibo.

Usai menyerahkan aspirasi tersebut Mako Tabuni mengancam tak ia dan ribuan massa tak akan meninggalkan Halaman Gedung DPRP apabila pihak DPRP tak segera mengirimkan fax yang berisi aspirasi kepada DPR RI dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketua DPRP Drs John Ibo menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan rakyat Papua Barat, serta akan segera menyampaikannya kepada pemerintah pusat, serta mengajak Mako Tabuni dan kawan kawan untuk naik ke lantai II Gedung DPRP untuk melihat langsung aspirasi yang mereka sampaikan akhirnya dikirim melalui fax kepada pemerintah pusat. Massa kemudian dengan tertib dan tenang membubarkan diri dan meninggalkan Halaman Gedung DPRP dikawal aparat. (mdc)

September 3, 2010 0

DAP Anggap Indonesia Caplok Bangsa Papua Barat

Catatan WPMNews:

Yang akan terjadi mulai tanggal 3 Septembear ialah pertemuan rutin Masyarakat Adat sedunia dan Komisi lain yang biasanya menyelenggarakan “hearing” tentang berbagai persoalan di dunia pada “open sessions”, atau sesi-sesi terbuka, di mana tidak ada tempat untuk diskusi atau mengambil kesimpulan untuk jalan keluar, tetapi hanya menyampaikan gambaran situasi daerah, bangsa, kelompok, induvidu di berbagai tempat dan negara di muka Bumi. Laporan-laporan ini dapat, tidak harus, tetapi dapat diteliti lebih lanjut oleh Forum Permanen Masyarakat Adat atau sub-sub Komisi PBB, ang kemudian dapat diajukan sebagai CONTOH KASUS untuk menyelesaikan berbagai masalah di DUnia. Jadi tidak ada sorotan isu-isu khusus untuk wilayah, organisasi tertentu.

Sebagai tambahan, Open Sessions sudah berlangsung lebih dari 40 tahun lamanya, masalah-masalah yang masuk bertumpuk sedemikian tebalnya sehingga begitu sulit untuk mencarikan jalan keluar per kasus, kecuali per contoh kasus, di mana dicarikan modus operandi dan formulasi metode penyelesaian sebagai patokan untuk kasus-kasus di seluruh dunia.

Walaupun begitu, memang ada perkecualian, di mana kasus itu kalau dianggap ‘extra-ordinary’, maka dapat dibentuk Tim Ahli yang menangani dan menelaah kasus dimaksud secara mendalam, yang kemudian masih diajukan ke sub Komisi sebelum ke Komisi dan akhirnya ke Sidang Umum.

Secara teori dan praktek konvensional, Sidang Umum PBB hanya dihadiri oleh ANGGOTA PBB, tidak ada tempat bagi organisasi, apalagi organisasi pemberontak menentang negara, yang notabene adalah anggota dari PBB itu sendiri.

Yang dimaksud dalam artikel ini adalah kehadiran dan waktu bicara bagi ILWP dan IPWP dalam Open Sessions Permanent Forum on Indigenous Issues/ Populations atau mungkin dalam Minority Rights, yang merupakan bawahan dari Komisi HAM, di bawah Sub-Komisi ECOSOC dan SIPOL.

Mekanisme penyampaian masalah dan pengambilan keputusan tidak semudah itu. Tetapi itu tidak berarti tidak ada jalan. Jalan selalu dan pasti ada. Kiprah ILWP dan IPWP adalah langkah yang dirintis untuk menuju ke sana.

WPMNews chief Editor

===================

JAYAPURA – Ratusan masyarakat Papua yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melakukan aksi demo damai di halaman Kantor DPRP, Rabu (1/9) kemarin.

Demo ini adalah salah satu langkah kesekian kalinya dari masyarakat Papua untuk menyatakan sikap, artinya ingin meluruskan sejarah pada agenda kongres Papua II.

Aksi demo damai yang banyak menyita perhatian masyarakat khususnya pengguna jalan raya ternyata membuat sedikit arus lalulintas macet dari sepanjang Skyland, pasalnya ratusan massa itu menggunakan sepeda motor dan 15 truk dari arah Abepura menuju DPRP.
Dalam aksi demo yang dikawal anggota Polresta Jayapura itu berlangsung tertib bahkan sesampainya di halaman Kantor DPRP, massa langsung menggelar berbagai orasi dari kelompok-kelompok masyarakat.

Dalam kesempatan usai memberikan orasinya, Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut mengatakan, dari sudut hukum Internasional bahwa Indonesia telah menganeksasi bangsa Papua Barat. Artinya pencaplokan atau pengambilalihan suatu daerah jajahan dengan dalih sejarah dan kekeluargaan.

“Ini yang dilakukan untuk bangsa Papua bukan integrasi, meskipun memang berbeda tipis antara aneksasi dan integrasi. Pepera follow up dari aneksasi sehingga ini yang sekarang sedang diperjuangkan oleh Bangsa Papua dan kami tidak asal perjuangkan setengah-setengah,” ungkapnya kepada wartawan di sela-sela aksi demo damai KNPB di Halaman kantor DPRP, Rabu (1/9) kemarin.

“Kami datang untuk memberikan dukungan IPWP dan ILWP yang sudah mendapat sesi bicara di dalam sidang umum PBB tahun 2010 yang akan dimulai tanggal 3 September 2010. Kami datang menyampaikan itu secara sopan dan mempunyai etika sopan santun dan kami yakin bahwa Indonesia tidak akan menyetujui dan meneruskan ini. Kami adalah manusia dan suatu bangsa. Kami mengetahui mekanisme,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya membangun etika sopan santun untuk menyampai secara baik-baik lewat mekanisme lembaga-lembaga Indonesia yang ada di tanah Papua untuk menyampaikan bahwa ini bukan rahasia bahwa perjuangan rakyat Papua diluar negeri sudah berjalan. “Tidak ada yang membuat rahasia dan hanya orang-orang tertentu yang membuat rahasia. Sekarang dunia sudah tahu dan materi gugatan Aneksasi dan Pepera sudah siap,”tukasnya.

Menurut Forkorus, dulu mungkin orangtua Papua kurang pengetahuan tapi sekarang tidak, karena masyarakat Papua sudah tahu bahwa hak masyarakat Papua dilanggar sehingga harus membenarkan itu.

Menyoal sikap DPRP, lanjut Fokorus, DPRP, Gubernur dan para bupati serta walikota di dalam mekanisme NKRI sudah ada sumpah janji supaya setia kepada NKRI namun pihaknya tidak memaksa dan menghargai itu.

Sementara dalam orasi politik saat aksi demo berlangsung menyatakan sikap prinsip bangsa Papua untuk memisahkan diri dari NKRI, sebab ini nilai bobot politik dengan prinsip HAM dan demokrasi dengan prinsipnya dijamin. Selain itu, kemerdekaan bangsa Papua siap untuk memisahkan diri dari NKRI merupakan harga mati dan tidak perlu tawar menawar untuk kepentingan NKRI.

“Otsus adalah illegal dan tidak berlaku bagi Propince of West Papua. Soal kegagalan otsus tersebut maka harus dicabut dan memang gagal total,” koar salah satu orang yang berorasi.

Selain itu, suara bangsa Papua mendesak supaya segera mengakui tuntutan dan kedaulatan bangsa Papua untuk referendum atau penyerahan tanpa syarat. (nal/fud)

September 3, 2010 2

Ratusan Massa Padati Lapangan Sinapuk Wamena

WAMENA-Ratusan massa yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) memadati lapangan Sinapuk Wamena, Rabu (1/9). Massa yang dikoordinir oleh KNPB wilayah Pegunungan Tengah Papua ini tiba di Lapangan Sinapuk Wamena sekitar pukul 10.30 WIT.

Massa membawa sejumlah spanduk dan pamplet yang bertuliskan: Referendum adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan status politik Papua, Kami bukan melayu kami Melanesia, Pepera 1969 cacat hukum dan moral, Kami Bangsa Papua Barat mendukung gugatan status politik Bangsa Papua Barat untuk menempuh jalur hukum Internasional dan tulisan lainnya.

Sebelum orasi, kegiatan tersebut diawali dengan ibadah syukur yang dipimpin pdt Philipus Soma, setelah ibadah dilanjutkan dengan orasi-orasi dari beberapa perwakilan lembaga.

Menurut Ketua KNPB Wilayah Pegunungan Tengah Papua, Simeon Dabi, kegiatan yang pihaknya gelar merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap upaya yang dilakukan oleh IPWP dan ILWP yang membawa persoalan Papua ke mahkamah international.

“Aksi ini adalah bagian dari dukungan rakyat Papua yang ada di Pegunungan Tengah untuk mendukung IPWP dan ILWP yang membawa masalah Papua ke PBB 3 September 2010, dimana kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan di dalam negeri tetapi juga di luar negeri seperti Australia, Belanda dan Inggris,”jelasnya kepada wartawan seusai orasi.

Dengan aksi tersebut kata Simeon Dabi, pihaknya berharap semua persoalan Papua dapat diselesaikan melalui jalur hukum internasional, karena persoalan Papua tidak bisa diselesaikan secara nasional.

“Sampai sekarang masalah Papua jika dibicarakan secara nasional tidak ada selesainya, sehingga satu-satunya jalan adalah harus dibicarakan di tingkat international, dengan begitu persoalan Papua bisa diselesaikan secara bermartabat,”tandasnya.

Ditempat yang sama Koordinator Umum Warpo Wetipo mengungkapkan, aksi kali ini dihadiri sekitar 600 massa yang berasal dari berbagai komponen mulai dari kalangan pemuda, aktivis, mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin berjuang mendapatkan kebenaran dan keadilan.
Setelah orasi massa meninggalkan tempat dengan mendapat pengawalan dari personil Polres Jayawijaya. (lmn/nan)

September 2, 2010 0

Persoalan Papua Harus Melalui Hukum Internasional

Ditulis oleh Iwan/Papos

WAMENA [PAPOS] – Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Pegunungan Tengah, Semen Dabi menegaskan agar banyaknya persoalan di Papua harus diselesaikan secara bermartabat melalui jalur hukum internasional, karena menurutnya hukum di Indonesia tidak dapat menyelesaikan persoalan yang menimpa rakyat Papua saat ini

Hal tersebut dijelaskannya ketika menggelar ibadah bersama yang dipimpin oleh Pdt.Philipus Sama dan dihadiri oleh sekitar seribuan masyarakat di lapangan Sinapuk Wamena, Rabu (1/9) ibadah itu menurutnya sebagai ucapan syukur dan mendukung atas adanya perwakilan rakyat asli Papua (IPWP) yang akan menyampaikan aspirasinya di sidang tahunan PBB pada tanggal 3 September nanti.

Dabi kembali menjelaskan bahwa aksi solidaritas semacam ini akan berentetan dilaksanakan dengan agenda yang sama tapi tentunya melalui intruksi bersama dari kawan-kawan yang ada di luar negeri, “Kiranya agar masyarakat Papua dapat menyatukan hati dan pikiran, karena suara rakyat adalah suara Tuhan, “ujarnya

Sementara koordinator lapangan KNPB, Warco Wetipo menuturkan bahwa ibadah syukuran ini juga sebagai bentuk solidaritas sebagai sesama masyarakat Papua yang juga kegiatan semacam ini menurutnya juga dlaksanakan bukan hanya di Wamena dan beberapa wilayah di Indonesia saja tapi bersifat internasional karena bahkan diadakan pula di beberapa negara seperti Ingggris, Belanda dan Australia.

Sebelumnya KNPB menurut rencana akan menggelar demo, tapi karena tidak adanya ijin dari pihak Polres Jayawijaya, sehingga hanya mengadakan ibadah akbar di lapangan Sinapuk, walaupun akhirnya kegiatan ini kadang pula diselingi oleh orasi dari beberapa pengurus KNPB itu sendiri serta digelarnya spanduk-spanduk yang dibawa oleh masyarakat diantaranya bertuliskan ‘referendum adalah solusi bagi raklyat Papua”, Pepera 1969 adalah cacat hukum”. [iwan].

September 2, 2010 0

Tuntutan Refrendum Terus Menggema

Ditulis oleh Loy/Iwan/Bela/Papos
Kamis, 02 September 2010 00:00

TERTIB : Ratusan massa yang tergabung dalam KNPB nampak duduk secara tertib dihalaman kantor DPRP, Rabu [1/9]. Dalam orasinya massa menuntut dilakukan referendum.

TERTIB : Ratusan massa yang tergabung dalam KNPB nampak duduk secara tertib dihalaman kantor DPRP, Rabu [1/9]. Dalam orasinya massa menuntut dilakukan referendum.
JAYAPURA [PAPOS]- Ratusan massa yang mengatasnamakan Komite Nasional Papua Barat [KNPB] mendatangi kantor DPRP, Rabu [1/9] siang. Selain di Jayapura, aksi yang sama pun terjadi di wilayah Pegunungan Tengah. Kehadiran massa ini untuk menyampaikan aspirasi bahwa KNPB siap memisahkan diri dari kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI).

Alasan memisahkan diri itu dalam orasinya yang disampaikan KNPB menilai bangsa Papua sudah mempunyai bobot Polytik yang mempunyai prinsif-prinsif HAM, Hukum dan Demokrasi sendiri. “Kemerdekaan Bangsa Papua sudah siap untuk memisahkan diri dari NKRI. Merdeka harga mati serta tidak perlu tawar menawar dan untuk kepentingan NKRI Stop,” tegas juru bicara Saul Y Bomay dalam orasinya.

Saul Bomay menegaskan otonomi khusus yang berlaku di NKRI dianggap Ilegal dan itu tidak berlaku bagi Profince of Wet Papua. Itu harus di cabut UU No 21 tahun 2001 sebagai illegal dan dinilai gagal secara total. Untuk itu, suara Papua Barat mendesak RI segera mengakui tuntutan dan kedaulatan Bangsa Papua untuk referendum atau penyerahan tanpa syarat politik of West Papua.

Bahkan dengan suara lantang ia mengatakan, Otus di RI tak membawa damai, sehingga akar dosa adalah negara RI terhadap bangsa Papua dengan tujuan memusnahkan etnis bangsa Papua. Otonomi khususnya RI adalah pelanggaran HAM terburuk dan terbesar di mata dunia sama dengan Pepera tahun 1969 dengan perilakunya sama seperti saat ini yang hanya tujuannya membinasakan bangsa Papua.

Lanjut Saul, suara bangsa Papua mendesak kepada Presiden RI dengan kabinet Indonesia bersatu agar mencabut implemntasi UU 21 tahun2001 sebagai illegal karena kedaulatan bangsa Papua sudah menolak Otsus pada negara RI 12 Agustus tahun 2005, bahkan itu sudah final secara hukum Devacto and Dejure.

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Forkurus Yaboi mendukung kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan digelar di Negara Super Power Amerika Serikat (AS) dalam waktu dekat ini.“Kami datang hari ini untuk memberikan dukungan kepada IPWP dan ILWP yang rencananya akan mendapat sisi bicara disidang umum PBB bulan September mendatang,”tegas Forkorus kepada wartawan usai menggelar demo damai di halaman Kantor DPR Papua, Rabu (1/9) kemarin.

Forkorus menyampaikan bahwa secara kontan dan etika sopan santun serta beretika moral dengan mendatangi kantor DPRP, meskipun DPRP, Gubernur Papua dan para bupati serta walikota se-Papua tidak mendukung dengan aksi DAP. Hal itu disampaikan mengingat sumpah janji yang mereka pegang saat dilantik untuk setia kepada NKRI, sehingga dipastikan mereka tidak mendukung. “Kami yakin bahwa Indonesia tidak akan menyetujui ini dan meneruskannya, oleh karean itu, kami sebagai manusia dalam suatu bangsa yang beradab dan kami tahu mekanisme itu,”tutur Forkorus.

Dikatakan, dalam pembukaan Udang-Undang, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Untuk itu, kami Bangsa Papua datang menyampaikan pada tanggal 19 Oktober 1961 secara demokrasi oleh Pantita Nasional Papua pada Kongres (I). “Kami adalah bangsa Papua secara antropologi dan kami sudah nyatakan sikap pada tanggal 19 Oktober 1961 bahwa kami adalah Bangsa Papua,” tegasnya.

Dari pantauan Papua Pos massa awalnya berkumpul di Sentani. Setelah itu kemudian massa bergerak menggunakan truck menuju daerah Abepura. Dari sini massa lain bergabung dengan massa yang datang dari Waena dan Sentani. Selanjutnya massa bertolak dengan menggunakan sebanyak 13 truck sekitar pukul 13.00 Wit menuju kantor DPRP.

Setelah massa tiba di tikungan arah Kalam Kudus, massa turun dari truck dan memilih berjalan kaki hingga menuju kantor DPRP. Alhasil, kemacetan arus lalu lintas tidak bisa dihindari. Antrian terjadi sepanjang 1 Km baik kenderaan yang datang dari arah pelabuhan tujuan kota, demikian juga sebaliknya massa yang datang dari arah dok menuju kantor DPRP, massa berjalan kaki sambil membawa spanduk ukuran besar bertuliskan Refrendum. Namun sampai selesai aksi demo tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aksi demo ini berjalan dengan aman dan lancar.

Melalui Hukum Internasional

Selain di Jayapura, aksi demo pun berlangsung di wilayah Pegunungan Tengah yang dilakukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Pegunungan Tengah. Massa mendesak persoalan di Papua diselesaikan secara bermartabat melalui jalur hukum internasional. Oleh karena menurut ketua KNPB wilayah Pegunungan Tengah, Semen Dabi hukum di Indonesia tidak dapat menyelesaikan persoalan yang menimpa rakyat Papua saat ini.

Aksi demo ini dirangkai dengan menggelar ibadah bersama dipimpin oleh Pdt.Philipus Sama. Aksi demo dihadiri sekitar seribuan masyarakat di lapangan Sinapuk Wamena, Rabu (1/9). Ibadah itu menurutnya sebagai ucapan syukur dan mendukung atas adanya perwakilan rakyat asli Papua (IPWP) yang akan menyampaikan aspirasinya di sidang tahunan PBB pada tanggal 3 September nanti. [loy, iwan, bela]

September 2, 2010 0

Stop! Stigmatisasi OPM, Makar dan Separatis

Sokrates Y Yoman, minta semua pihak stop setikmasisasi OPM makar dan separatis terhadap orang Papua.Jayapura—Ketua Umum PGBP, Pdt. Dumma S.S. Yoman meminta semua pihak agar menghentikan stigmatisasi OPM, makar dan separatis terhadap orang Papua. ‘’Cukup sampai di sini mereka dihina, dilecehkan. Mereka institusi Allah, Umat Allah. Yang dikasih stigma OPM, separtis, makar, diculik, dibunuh, itu siapa yang lakukan. Siapa yang lakukan,’’ ungkapnya tegas saat ditemui wartawan usai deklarasi Forum Gerakan Pemuda Babtis Papua (FGPBP) di Gereja PGBP Jemaat Yame Heram, Expo Waena Sabtu (28/8).

Karena itu, ia meminta semua pihak harus sadar akan hal tersebut jika menginginkan untuk tetap menjaga keutuhan NKRI. ‘’Kita harus sadar, kalau mau jaga NKRI ini baik-baik kita harus sadar,’’ tandasnya lagi.

Hal itu diungkapkan ketika disinggung tentang isi klarifikasi yang telah diberikannya ke Polda Papua, yang pada intinya menurut pendeta yang cukup memiliki kharismatik tersendiri tersebut, berisi pertanyaan tentang enam tahun konflik di Puncak Jaya yang menimbulkan keprihatinan umat belum kunjung usai. ‘’Saya bilang ada bukti-bukti. Pendeta Eliza Tabuni itu siapa yang bunuh. Itu yang saya bilang. Kemudian penggunaan uang Rp. 2,5 milyar tahun 2004 itu siapa yang pakai,’’ ungkapnya.

Ditegaskan bahwa dua hal tersebut tidak bisa disembunyikan. ‘’Karena kami orang daerah. Dan pejabat di sana orang daerah. Jangan lupa, you tidak bisa sembunyi-sembunyi,’’ tandasnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa tentang klarifikasi yang diinginkan pihak Polda Papua, Sokrates mengatakan bahwa ia tidak bisa diperlakukan sebagai tamu. ‘’Tapi panggilan secara institusi itu saya hargai jadi saya sudah beri klarifikasi. Soal saya pergi ke sana itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau mau, mereka yang datang ketemu saya,’’ ungkapnya.

Ditegaskan bahwa hal itu karena ia adalah orang yang memiliki tanah Papua. ‘’ Saya mau katakan, saya orang negeri ini, punya tanah ini. Saya tuan yang punya negeri ini, tanah ini. Jadi kalau teman-teman yang bertugas di sini butuh informasi datang ke saya. Kami tidak mau diperlakukan seperti tamu disini,’’ tandasnya lagi.

Dikatakan bahwa jika ada yang hedak memperoleh informasi yang diinginkan tentang Papua, ia terbuka. Namun dengan syarat yang membutuhkan informasi yang datang. ‘’Jadi antar pemimpin mari datang ke rumah. Mau Tanya apa. Datang saja. Pak Kapolda panggil-panggl saya, saya bukan anak kecil. Saya punya umat, kalau seenaknya saja, mereka (umat) akan marah,’’ jelasnya.

Sedangkan tentang komentarnya lewat media, Sokrates mengatakan bahwa sebagai seorang gembala umat punya hak menyampaikan keprihatinan umat kepada publik melalui media. ‘’Orang babtis akan marah kalau manusia itu dipermainkan. Karena manusia itu gambar Allah,’’ lanjutnya.

Organisasi Babtis Hanya Dibawah Aturan Tuhan
Sementara itu, Organisasi Babtis yang menurut Ketua PGBP (Persekutuan Gereja-gereja Babtis Papua) Pdt. Sokrates S Yoman telah eksis sejak 400 tahun lalu berawal di Inggris, bersifat independen, mandiri, otonom dan tidak ada yang bisa mengaturnya. ‘’Termasuk Negara tidak boleh mengatur organisasi Babtis,’’ ungkapnya saat memberikan sambutan dalam acara deklarasi Forum Gerakan Pemuda Babtis Papua (FGPBP) di Gereja PGBP Jemaat Yame Heram, Expo Waena Sabtu (28/8) kemarin.
Dalam acara yang menghadirkan delapan orang pemberi sambutan dari berbagai organisasi, termasuk di dalamnya Selpius Bobii (Front Pepera PB), Maco Tabuni (KNPB), dan lainlainnya tersebut Socratez mengungkapkan bahwa organisasi Babtis identik dengan kebebasan mengemukakan pendapat. ‘’Sehingga jangan heran kalau misalnya ada pihak-pihak yang telinganya merah , karena kita berangkat dari firman Allah. Allah tidak menciptakan orang Papua dengan stigma separatis, maker dan OPM. Karena itu kita harus lawan stigma itu,’’ ungkapnya.

Selpius Bobii dalam kesepatan tersebut mengharapkan agar organisasi kepeudaan Babtis tersebut untuk sama-sama berjuang melawan stigma yang diberikan oleh pihak manapun terhadap orang Papua seperti sparatis, OPM, maker dan lain-lainnya. ‘’Saya harap juga jangan jadi kepanjangan tangan pemerintah untuk

mengamankan kebijakan penguasa yang sebenarnya sudah ditolak oleh masyarakat. Jadi komiten memperjuangkan hak-hak dan martabat orang Papua menjadi penekanan di sini,’’ ungkapnya dengan tegas. (aj)

August 29, 2010 2

Dialog Jakarta Papua Anti Referendum

JUBI — Atas permintaan beberapa pihak untuk menggelar dialog antara Jakarta dan Papua, Lamadi de Lamato pengamat politik di Papua mengatakan, bisa terjadi jika pihak Papua menghindari adanya isu referendum.

“Jakarta sepertinya sangat anti dengan referendum,” kata Lamato, Sabtu (14/8).

Dia menjelaskan Dialog antara Jakarta dan Papua mamang harus ada untuk menghindari permintaan referendum. Lanjutnya, dialog Jakarta Papua yang pastinya, hanya untuk menemukan suatu solusi antara Jakarta dan Papua. Bukan untuk saling membuka aib masing-masing pihak.

”Kalau dari awalnya pihak Papua kemukakan dialog untuk minta merdeka pasti akan sulit untuk diterima Jakarta,” ujarnya.

Dirinya menilai dialog Jakarta Papua memang merupakan solusi sementara pada saat ini untuk bisa mensejahterakan rakyat Papua.

"Keinginan dialog telah menjadi buah diskusi antara kalangan aklifis, Lembaga Swadaya Masyarakat dan juga pihak gereja di Papua. Namun hingga saat ini masih dalam proses dan wacana karena masih ada saling kontra pendapat," pungkasnya. (Yarid AP)

August 13, 2010 2

Papua Road Map,Ungkap 4 Isu Utama Peta Konflik

Dialog Papua-Jakarta Selesaikan Konflik Secara Damai

MANOKWARI-LP3BH (Lembanga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Batuan Hukum) Manokwari sebagai lembaga advokasi masyarakat kembali menyerukan agar segera digelar dialog Papua-Jakarta sebagai jalan keluar penyelesaian masalah.

‘’Telah berkali – kali menyampaikan pandangan dan pikirannya tentang betapa dialog Papua – Jakarta adalah suatu hal yang urgen, bersifat mendesak dan perlu segera dilaksanakan,’’ ujar Direktur LP3BH Manokwari,Yan Ch Warinussy,SH dalam siaran persnya,

Dikatakan,sudah banyak pihak yang mengumandangkan tentang dialog Jakarta – Papua untuk menyelesaikan konflik Papua secara Damai. Hal ini mengingat bahwa telah banyak terjadi tindakan – tindakan politik yang bersifat manupalitif, rekayasa bahkan mengabaikan visi bersama tentang cara – cara demokratis, partisipatif dan bermartabat dalam menyelesaikan masalah konflik di Papua.

Adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam hasil penelitiannya yang berjudul Papua Road Map, Negotiating the Jast, improving the Present, and Securing the future. Dimana telah diidentifikasi adanya 4 (empat) isu utama dalam konteks peta konflik di Papua, yaitu :
Isu Pertama, masalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik dan deimigrasi masal ke Papua sejak tahun 1970. Untuk menjawab masalah ini, diperlukan adanya kebijakan afirmatif relogvisi untuk pemberdayaan orang Asli Papua.

Isu Kedua, kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk itu diperlukan paradigma baru pembangunan yang berfokus pada perbaikan pelayanan publik demi kesejahteraan orang Asli Papua di Kampung – kampung.

Isu Ketiga, adalah adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. Masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan dialog seperti yang sudah dilakukan untuk Aceh. Isu Keempat, pertanggung jawaban atas kekerasan Negara di masa lalu terhadap warga Negara Indonesia di Papua.

‘’Untuk masalah ini, jalan rekonsiliasi diantara Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pengungkapan Kebenaran adalah pilihan – pilihan untuk penegakan Hukum dan Keadilan bagi Papua, terutama korban, keluarganya, dan warga Indonesia di Papua secara umum,’’ tandasnya.
Papua Road Map menyimpulkan bahwa keempat isu dan agenda tersebut dapat dirancang sebagai strategi kebijakan yang saling terkait untuk penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh dalam jangka panjang. ‘’Pertanyaannya sekarang ialah Siapakah yang harus atau memiliki tanggung jawab dalam merancang strategi kebijakan tersebut, Pemerintah Indonesia, atau orang asli Papua kah, atau LIPI kah, atau pihak lain yang lebih netral,’’ ujarnya dengan nada tanya.

Menurut LP3BH,tanggung jawab utama tetap ada di pihak yang terlibat konflik yaitu pemerintah Indonesia dan orang asli Papua sendiri. Kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menyusun dan merancang strategi dalam mendorong terlaksananya dialog damai

August 12, 2010 4