Metrotvnews.com, Jayapura: Panglima Organisasi Papua Merdeka, Goliath Tabuni, Kamis (22/7), tetap enggan menyerahkan diri. Diduga, Goliath mendalangi penembakan dan pembakaran konvoi mobil dari Wamena ke Puncak Jaya Mulia.
Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Polisi Bekto Suprapto telah memberikan ultimatum kepada Goliath. Tapi, ultimatum itu tak digubris. Bahkan Goliath terus melakukan penembakan dan pembakaran mobil di Puncak Jaya.
Aksi penembakan dan pembakaran empat mobil pembawa bahan makanan dan bangunan itu terjadi Rabu siang. Satu mobil kabur dan tiga lainnya dibakar. Barang-barangnya pun dijarah. Tidak ada korban jiwa.(Ricardo Hutahaean/RAS)
Semuel Yaru da Luther wrait saat mendengar tuntutanJayapura—Masih ingat dengan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di halaman kantor MRPSemuel Yaru da Luther wrait saat mendengar tuntutan beberapa waktu lalu? Ternyata kasus yang melibatkan dua terdakwa, Semuel Yaru alias Sem Yaru dan Luther Wrait, sudah memasuki tahap penuntutan jaksa.
Kedua terdawak yang didakwa pasal makar, Rabu (21/7) kemarin oleh JPU RH. Panjaitan,SH yang surat dakwaannya dibacakan Hadjat,SH dituntut dengan ancaman berbeda.
Untuk Sem Yaru dituntut 3 tahun penjara, sementara Luther Wrait 1 tahun 6 bulan. Hal yang memberatkan Sem Yaru adalah terdakwa sudah pernah dihukum.
Menanggapi tuntutan tersebut, Penasehat Hukum terdakwa Iwan Niode,SH mengatakan, tuntutan tersebut tidak masuk akal. ‘’Tuntutan itu gila dan ngawur,’’ ungkapnya kepada Bintang Papua saat ditemu di PN Jayapura usia sidang.
Menurutnya, tuntutan makar tersebut tidak masuk akal, karena substansi apa yang dilakukan oleh terdakwa menurut Iwan Niode adalah bukan untuk memisahkan diri dari NKRI. ‘’Seperti yang sudah-sudah dalam setiap unjuk rasa, orang berorasi, pengibaran bendera dan lain-lain itu adalah pernak-pernik yang umum dipakai dalam sebuah unjuk rasa,’’ jelasnya.
Dikatakan, inti dari unjuk rasa yang dilakukan terdakwa menurutnya adalah ingin menyuarakan kegagalan Otsus yang tidak dirasakan masyarakat. ‘’Jadi dalam hal ini saya sangat berharap majelis untuk jeli melihat hal itu. main set (cara berpikir) kita tentang itu harus dirubah,’’ lanjutnya.
Sementara itu, JPU dalam dakwaannya mengatakan, Semuel Yaru dan Luther Wrait didakwa pasal kesatu primair pasal 106 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP subsidair pasal 110 ayat 2 ke-1 KUHP atau kedua pasal 160 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.
Dari fakta-fakta persidangan, menurut JPU terungkap bahwa pada Senin 16 Nopember 2009 sekitar pukul 10.00 WIT Semuel Yaru, Luther Wrait dan Alex Mebri serta diikuti sekitar 50 orang simpatisan melakukan unjuk rasa di halaman kantor MRP dengan membawa Pamphlet/spanduk dan bendera Bintang kejora.
Dalam unjuk rasa tersebut, Semuel Yaru mengibarkan bendera Bintang Kejora dengan cara memegang batang kayu pohon pinang dan pada ujung batang kayu tersebut diikat bendera Bintang Kejora.
Saat mengibarkan bendera tersebut, Sem Yaru dengan suara keras menyampaikan tentang kegagalan Otsus yang tidak dirasakan masyarakat Papua dan jika Otsus gagal lebih baik merdeka.
Orasi tersebut kemudian disambut para simpatisan dengan yel-yel merdeka-merdeka. Unjuk rasa dengan orasi dan pengibaran bendera tersebut adalah dengan tujuan untuk memisahkan wilayah Provinsi Papua dari NKRI menjadi Negara West Papua.
Berdasarkan uraian tersebut JPU berpendapat bahwa unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan primair yakni pasal 106 KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP terpenuhi sehingga pasal pada dakwaan subsidair maupun pasal alternatif tidak perlu dibuktikan. Dan selama dalam proses persidangan tidak ditemui satupun yang menjadi alasan pemaaf dan pembenar dari diri terdakwa.
Sehingga JPU menuntut kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara 3 tahun untuk Semuel Yaru dan 1 tahun 6 bulan untuk Luther Wrait dengan dipoting masa penahanan sementara. (cr-10)
JAYAPURA, KOMPAS.com — Aksi kriminalitas yang meresahkan kembali terjadi di Puncak Jaya, Papua. Dua truk dibakar dan dua warga sipil hilang di ruas jalan Kalome Tingginambut, Rabu (21/7/2010) sekitar pukul 16.00 WIT.
“Benar (ada kejadian itu), tapi saya belum dapat datanya. Hubungi Kapolres-nya masih belum tersambung,” kata Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Wachyono ketika dihubungi, Rabu malam.
Aksi kriminalitas bersenjata kerap kali terjadi di Puncak Jaya yang didalangi kelompok sipil bersenjata pimpinan Goliath Tabuni. Kelompok ini menyebut kelompoknya sebagai Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM).
Kelompok ini telah berhasil merampas senjata api milik aparat saat menyergap di pos-pos keamanan. Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe memberikan batas waktu pada 28 Juni 2010 lalu agar kelompok itu menyerahkan senjatanya. Namun, seruan ini diacuhkan kelompok itu dengan tetap membuat keonaran.
Mayor Jenderal TNI, Hotma Marbun JAYAPURA [PAPOS] – Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI, Hotma Marbun membantah bahwa, kunjungannya di Kabupaten Puncak Jaya bersama Kapolda Papua beberapa hari yang lalu terkait deadline Bupati, Lukas Enembe terhadap kelompok bersenjata yang tak sepaham dengan NKRI diwilayah tersebut.
“Kunjungan di Puncak Jaya bersama Kapolda waktu itu hanya mengecek anggota kita saja disana, tidak ada kaitannya dengan deadline bupati,” tegas Pangdam Hotma Marbun didampingi Kapendam XVII/Cenderawasih, Lektol Inf, Susilo usai memimpin upacara serah terima jabatan Danpomdam XVII/Cenderawasih, Rabu (21/7) kemarin dilapangan Makodam.
Pangdam menjelaskan bahwa wilayah teritorial Kodam XVII/Cenderawasih mulai dari provinsi Papua hingga Papua Barat, maka sebagai Pangdam harus mengetahui wilayah dan kondisi anak buah.
Tidak ada pembicaraan mengarah kesitu, nggak ada,” ujarnya.
Pangdam lebih jauh mengungkapkan, terkait deadline 28 Juni bagi kelompok-kelompok sipil bersenjata yang ada diwilayah Puncak Jaya itu menjadi urusannya bupati Puncak Jaya, bukan TNI. ” Kalau mau minta bantuan bukan begitu caranya, Kalau mau operasi militer negara yang menentukan, kalau DPR setuju operasi militer dilakukan di daerah Puncak Jaya, maka operasi itu akan kita laksanakan, tapi kita melakukan tugas tentara di Papua,” jelasnya
Pangdam secara tegas mengatakan, operasi militer adalah suatu operasi tertentu yang dibiayai oleh negara untuk menumpas kelompok separatis.
“Tapi yang saya lakukan sekarrang tidak, TNI hanya diminta membantu polisi untuk mengamankan wilayah Puncak Jaya, maka saya kasih, jadi kalau ada orang ngomong tentara harus keluar dari Papua, berarti itu bukan warga negara Indonesia,” jelasnya.
Bahkan Pangdam menilai, hal itu dilakukan oleh orang luar yang tak senang negara ini.
“Tentara tidak bisa dikeluarkan dari Papua, karena gelar tentara sampai Papua, jadi kalau ada yang tidak senang dengan tentara, berarti bukan orang Indonesia,” tegasnya
Pangdam menegaskan kembali bahwa selama TNI dan polisi masih berada di tanah ini, Papua tidak akan merdeka. Sementara disinggung demo referendum akhir-akhir ini, Pangdam menilai dilakukan oleh orang-orang tertentu. “Bilang Otsus gagal, siapa yang suruh, karena bila Otsus dikembalikan dan dinyatakan gagal, berarti MRP juga gagal dan harus ditiadakan, karena MRP ada karena Otsus,”jelas Pangdam Hotma Marbun.
Pangdam juga menilai pernyataan pihak-pihak yang mengatakan kalau Otsus di Papua gagal adalah datang dari oknum tertentu saja, karena setelah ditanyakan kepada yang lain Otsus dinyatakan tidak gagal, bahkan saat ini masyarakat dikamoung-kampung sudah merasakan Otsus melalui pemberian dana Respek. [loy]
Aparat Polresta Jayapura dan Polsek Abepura, Jumat (21/8), mengamankan tujuh orang yang diduga mengetahui aktivitas markas TPN OPM di Abe Gunung Jayapura Papua. Ini dilakukan saat siang harinya aparat kepolisian menggerebek markas itu. Ditemukan tiga bendera Bintang Kejora, puluhan peluru senapan M-16, senjata tajam, dokumen beserta stempel, kliping media, dan kamera. Penggerebekan ini tak berhasil meringkus Demus Wenda, Sekertaris Jenderal Komite Nasional Papua Barat yang mengaku bertanggung jawab atas pengibaran bendera Bintang Kejora pada 17 Agustus 2009.
JAYAPURA, KOMPAS.com – Kelompok kriminal bersenjata di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, tidak takut lagi kepada aparat. Mereka nekat menyergap mobil sipil yang terletak di 2 kilometer dari pos TNI, Rabu (21/7/2010) sore.
Bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe, Rabu malam, menginformasikan, tiga mobil dibakar dan dua orang dinyatakan hilang akibat perbuatan tidak bertanggung-jawab itu.
Lukas mengatakan, kasus ini bermula ketika iring-iringan empat mobil dari Wamena (ibukota Kabupaten Jayawijaya) menuju Mulia (ibukota Puncak Jaya). Iring-iringan itu mengangkut bahan makanan.
Setiba di Distrik Tingginambut, sekitar pukul 17.00, mereka dihadang sekelompok orang tak dikenal. Seketika itu langsung tiga mobil dibakar, sementara satu mobil berhasil melarikan diri kembali ke Distrik Illu.
Menurut Lukas, aksi kriminal di Tingginambut ini jaraknya sekitar 2 Km dari pos TNI. “Saya juga baru mendapat informasi dari Puncak Jaya, yang lebih jelas akan kami kontak Kapolres, untuk mematikan apakah tiga orang sopir itu melarikan diri atau sudah meninggal,” ujar Lukas Enembe kepada pers di sela-sela pembukaan Musda KNPI Papua, semalam.
Ia menambahkan, kekuatan aparat keamanan di Puncak Jaya saat ini kurang lebih 1 Satuan Setingkat Kompo (SSK). Namum, dengan kondisi geografis yang berat, aparat belum memungkinkan turun ke lokasi.
Dikatakan, persoalan di Puncak Jaya tidak akan kunjung selesai karena Pemerintah Provinsi Papua tidak ada perhatian.
“Hasil pertemuan dengan gubernur, kapolda dan pangdam (sekira 3 bulan lalu) sampai saat ini juga tidak jelas. Padahal, kondisi masyarakat di Puncak Jaya sangat merindukan kedamaian,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua itu mengatakan, beberapa surat yang menamakan dirinya TPN/OPM kepada Pemkab Puncak Jaya, menyatakan, kemerdekaan Papua adalah harga mati.
“Bahkan, mereka minta Pemkab Puncak Jaya membeli senjata. Maka dari itu, diharapkan, Gubernur segera mengambil keputusan apa yang harus kami lakukan untuk menghentikan penembahkan dan aksi kriminal yang terus terjadi di Puncak Jaya sepanjang tahun ini,” katanya.
JAYAPURA, KOMPAS.com – – Kelompok kriminal bersenjata di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, menyergap mobil sipil yang terletak di 2 kilometer dari pos TNI, Rabu (21/7/2010) sore.
Berikut kronologi kasus penembakan dan pembakaran mobil oleh kelompok kriminal bersenjata di Puncak Jaya yang diterima Kompas, Kamis (22/7/2010) pagi.
Pada hari Rabu, terjadi penghadangan, penembakan, dan pembakaran konvoi empat mobil Mitsubishi Strada dari Wamena ke Mulia yang menyebabkan dua orang luka parah akibat tertembus proyektil peluru.
Pada pukul 13.00, keempat mobil yang membawa solar dan bahan makanan dari Distrik Illu. Namun setelah sampai Kampung Pagargom, tepatnya dekat SD Pagargom, kurang lebih 2 kilometer dari Pos TNI Kalome (45 km dari Mulia) tiba-tiba ditembaki dari arah atas gunung.
Para penembak melakukan dawi-dawi atau tarian lokal yang diduga kelompok pimpinan Goliath Tabuni. Aksi ini menyebabkan sopir Lanko Nafi terkena serpihan proyektil di lengan kiri.
Pukul 13.45, Letda (Inf) Deddi dari Pos TNI Illu dan delapan anggota menuju lokasi kejadian. Mereka tiba pukul 15.30 dan mendapati 3 mobil sudah terbakar dan barang muatan kosong yang kemungkinan telah dijarah.
Tujuh orang (sopir dan kernet mobil) yang belum diketahui identitasnya dengan membawa satu mobil berhasil lolos dan kembali ke Illu. Sedangkan sopir, Timotius Enumbi dan penumpang Neminces Wonda lari mengamankan diri dan tiba di Pos Polisi Tingginambut pukul 18.30. Keduanya luka parah karena terkena serpihan proyektil pada kaki kanan dan kiri.
Syalom.
GUNA MENDESAK DPRP MELAKSANAKAN SIDANG PARIPURNA MENINDAK LANJUTI TUNTUTAN RAKYAT PAPUA, SEKALIGUS MENINDAKLANJUTI AKSI DEMO TANGGAL 18 JUNI 2010 DALAM RANGKA MENYERAHKAN HASIL MUSYAWARAH MASYARAKAT PAPUA
MAKA AKAN DIADAKAN DEMONSTRASI DAMAI SECARA BESAR-BESARAN DI JAYAPURA PADA;
HARI/TGL : KAMIS, 8 JULI 2010
*]TEMPAT KUMPUL :
– SENTANI = POS 7, LAPANGAN MAKAM TEYS ELUAY, KAMPUNG HARAPAN
– ABE = PERUMNAS III, KAMPUS UNCEN LAMA, DEPAN MERPATI
– ENTROP, HAMADI, ARGAPURA, POLIMAK, DOK DAN SEKITARNYA DI TAMAN IMBI JAYAPURA
*]TUJUAN AKSI :
KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (DPRP)
*]WAKTU :
TANGGAL 08 jULI 2010, & AKAN BERTAHAN DIKANTOR DPRP BEBERAPA HARI SAMPAI SIDANG PARIPURNA DIADAKAN
*]TARGET AKSI;
SIDANG PARIPURNA TERLAKSANA DAN RAKYAT PAPUA PULANG MEMBAWA HASIL.
DEMIKIAN RENCANA KEGIATAN INI DIBUAT UNTUK DIKETAHUI, DAN DIDOAKAN SERTA DILAKSANAKAN BERSAMA OLEH KITA SEMUA ORANG PAPUA.
Yang mengundang;
DAP, PDP, WPNA, SOLIDARITAS PEREMPUAN PAPUA, PGGP, SINODE GKI, GIDI, KEMAH INJIL, BAPTIS PAPUA, PANTEKOSTA, KNPB, AMPTPI, AMWP, FRONT PEPERA, GARDA-P,FORUM INDEPENDEN MAHASISWA, OKP-OKP SE-KOTA/KAB. JAYAPURA-SARMI-KEROM, BEM/SENAT MAHASISWA SE-JAYAPURA SERTA SELURUH LAPISAN MASYARAKAT PAPUA YANG BERADA DI JAYAPURA, SENTANI, KEROM, SARMI DAN SEKITARNYA.
SATU TANAH, SATU HATI SATU BANGSA DAN SATU TUJUAN
Salam persatuan…!
JAYAPURA—Dua pelaku yang diduga melakukan penyeludupan amunisi di Bandara Sentani, Jayapura, Rabu (23/6) sekitar pukul 12.00 WIT, ternyata dilaporkan telah melarikan diri ke negara tetangga Papua New Guinea (PNG). Amunisi yang diduga diseludupkan berupa caliber 5,56 mm sebanyak 38 butir, AK 47 sebanyak 7 butir dan Imageze M16. Amunisi tersebut berhasil diamankan petugas KPPP Udara yang saat itu tengah melakukan pengawasan di lokasi tersebut. “Ya, kami telah mengetahui pelaku yang diduga menyeludupkan amunisi tersebut setelah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi,” ujar Kapolda Papua Irjen Polisi Drs Bekto Suprapto MSi usai upacara HUT Bhayangkara ke 64 di Lapangan Brimob Kotaraja, Jayapura, Jumat (1/7) pagi.
Namun demikian, katanya, kedua pelaku aat ini telah menyeberang ke PNG. Karena itu, pihaknya telah melakukan kerjasama dengan pihak Polisi PNG dan Provini Sandaun untuk menari dan menangkap keduanya.
Ketika ditanya dugaan penyeludupan amunisi ini berkaitan dengan ketidak-tertiban pengamanaBandara Sentani, menurut Kapolda, kedepan pihaknya lebih memperketat keamanan termasuk menggunakan anjing pelacak khusus untuk bahan peledak.
Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, amunisi tersebut diduga kuat hendak dikirim kepada kelompok kriminal bersenjata yang selama ini sering membuat serangkaian aksi teror, intimidasi dan penembakan terhadap warga sipil maupun aparat keamanan. (mdc)
Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe saat berbincang-bincang dengan Kapolres AKBP Aleks KorwaMulia—Deadline 28 Juni bagi TPN/OPM agar menyerahkan diri sebagaimana pernah diungkapkan Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, bukan berarti setelah deadline langsung diadakan penyerangan terhadap kelompok yang terus bergerilya di hutan dan pegunungan di Papua tersebut.
‘’Deadline itu bukan berarti langsung tentara masuk operasi, itu tidak. Ada tahapan-tahapannya sehingga harus dengan tegas kita bicara begitu,’’ ungkapnya saat memberi keterangan pers di kediamannya kemarin.
Dikatakan, dengan adanya deadline sudah banyak perkembangan yang diperoleh, terutama komunikasi yang terjalin lewat surat. ‘’Dengan begitu kita bisa kirim surat, dan setelah mereka baca nanti bisa menilai bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik dan menyengsarakan rakyat. Kesadaran untuk mereka itu yang kita tuju,’’ lanjutnya.
Dijelaskan, kalau deadline seperti yang banyak diartikan masyarakat umumnya, yaitu operasi militer atas TPN/OPM, menurutnya hal itu butuh koordinasi dengan berbagai kalangan karena akan menyangkut berbagai hal, seperti bagaimana menyiapkan masyarakat yang akan diungsikan dan lain-lainnya. ‘’ Berapa biaya yang harus kita siapakan, siapa-siapa yang harus dicari dan tempatnya dimana. Ini bukan pekerjaan deadline seperti ini. Ini pekerjaan terkoordinasi dan pekerjaan terpadu semua komponen,’’ jelasnya.
Dan terkait dengan komunikasi yang terjalin, menurut Bupati pihaknya telah menerima banyak sekali surat dari berbagai kalangan, terutama kelompok TPN/OPM. ‘’Terakhir kemarin malam saya menerima surat dari mereka. Suratnya ditujukan kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan tembusan sebanyak 23 tembusan yang semuanya di luar negeri termasuk Presiden Amerika Serikat Obama,’’ ungkapnya sambil menunjukkan surat berbungkus amplop coklat.
Isi surat yang oleh Bupati Lukas Enembe sempat dibacakan dan disaksikan wartawan baik lokal maupun nasional di halaman kediaman Bupati Puncak Jaya tersebut tampak isinya yang juga terdapat susunan kabinet negara yang diinginkan oleh TPN/OPM, yang berisi Anton Tabuni sebagai presiden dan dengan 32 menteri. Rupanya dengan melihat susunan ini, ternyata OPM sudah mempersiapkan kabinet.
Yang mengejutkan diantara kabinetnya terdapat sejumlah tokoh masyarakat maupun tokoh agama, termasuk Sekjen PDP Thaha Alhamid di dalamnya. ‘’Surat-suratnya banyak dan saya file untuk nantinya bahan laporan saya. Artinya ada komunikasi dengan mereka yang isinya macam-macam, termasuk permintaan-permintaan mereka yang mungkin kita tidak bisa jawab seperti permintaan senjata dan amunisi. Kita jawab ini menyangkut sendi-sendi kehidupan berbangsa sehingga kita balas itu tidak mungkin kita lakukan,’’ ungkapnya.
Disinggung solusi terbaik, dengan tegas Lukas Enembe mengatakan bahwa hanya satu yakni TPN/OPM dapat menyerah dan kembali menjadi warga negara membangun bersama Papua yang damai. ‘’Sudah tidak ada jalan lain. Wilayah ini dibentuk atas dasar undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia,’’ tegasnya.
Dikatakan juga bahwa kepada LSM maupun organisasi-organisasi lain jangan terus menyorot aparat yang sering dituding melanggar HAM. ‘’Orang yang dibunuh aparat itu bisa saya hitung, paling sekitar lima orang. Sedangkan yang mereka (TPN/OPM ) bunuh itu jauh lebih banyak. Kalau aparat kita tidak terlalu persoalkan karena memang sudah tugasnya di situ. Tapi ini masyarakat, tukang ojek mereka bunuh, wanita-wanita mereka perkosa dan ada beberapa orang yang mereka siksa hingga mengalami luka berat dan sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit di sini. Trus mau disebut apa kelakuan mereka itu?,’’ ungkapnya.
Sementara itu Kapolres Puncak Jaya AKBP Aleks Korwa mengungkapkan terkait situasi Kamtibmas di Puncak Jaya bahwa pihaknya terus melakukan kewaspadaan meski dukungan peralatan yang minim. ‘’Kendala kita ras mereka pada umumnya sama, terus masyarakat jua ketakutan melapor karena terkait ancaman jiwa mereka. Medan di sini seperti kita lihat bersama itu sulit. Sedangkan bagi mereka itu rumah mereka,’’ ungkapnya usai peresmian Politeknik Kesehatan Program Khusus Diploma III Puncak Jaya.
Dan terkait deadline, Kapolres mengatakan bahwa target sasaran yakni kembalinya senjata milik aparat TNI/Polri yang dirampas kelompok TPN/OPM yang menurutnya berkekuatan sekitar 300-400 orang dengan senjata yang juga cukup banyak belum ada satupun yang berhasil kembali. ‘’Untuk langkah-langkah selanjutnya kita koordinasi dengan pemerintah daerah. Rencana nanti diatas satu juli kita akan rapat ulang karena 1 juli adalah hari Bhayangkara. Nantinya kita rapatkan bersama terkait hasil rapat 15 Juni lalu,’’ ungkapnya.
Terkait poster-poster yang dipajang di sejumlah tempat dipinggir Jalan raya yang berisi foto orang yang masuk DPO, Aleks Korwa mengatakan bahwa hal itu cukup efektif dalam upaya pengejarannya ‘’Diantara poster itu berhasil kita tembak satu yaitu Elenius Telenggen beberapa waktu lalu,’’ ungkapnya lagi.
Disinggung jam malam maupun razia-razia pada pos-pos tertentu oleh aparat TNI/Polri yang berkekuatan sekitar 500 personel gabungan anggota organik Polres Puncak Jaya, Gegana Brimobda Papua, Densus 88 Antiteror, Satuan Pelopor dari Kelapa Dua Bogor serta TNI, Kapolres mengatakan bahwa untuk jam malam memang diberlakukan sampai jam 9 malam. ‘’Kita himbau kepada masyarakat untuk tidak keluar diatas jam 9 malam. Tapi itu tidak kaku, masih ada toleransi,’’ jelasnya.
Untuk razia, menurutnya yang diperiksa adalah KTP, senjata tajam dan senjata. ‘’ Selama ini belum ada satupun yang kita ambil. Sedangkan kalau ada masyarakat yang tidak memiliki KTP kita koordinasi dengan dinas kependudukan untuk segera mengurus ke sana,’’ jelasnya. (cr-10/jir)
VIVAnews – Situasi Puncak Jaya Papua belum benar-benar kondusif, aksi kelompok bersenjata yang diduga OPM masih terus mengancam dan setiap saat bisa terjadi.
Saat Wakil Gubernur Papua Alex Hasegem berkunjung ke Mulia, ibu kota Puncak Jaya Senin 28 Juni, sebanyak 1 SSK aparat gabungan TNI/ Polri menjaga bandara Mulia.
Penjagaan di sepanjang jalan yang dilintasi juga tak kalah ketat.
Wakapolres Puncak Jaya, Komisaris Jefry Dian mengatakan, penjagaan ketat dilakukan untuk mewaspadai dan mencegah aksi dari kelompok bersenjata.
"Di bandara ada 1 SSK aparat gabung ditempatkan, sedangkan di sepanjang kota Mulia juga dalam jumlah yang sama. Ini mengantisipasi aksi dari kelompok pengacau yang masih berkeliaran, terutama saat Wagub berkunjung," ujarnya.
Menurutnya, situasi Puncak Jaya belum bisa dikatakan aman, selama kelompok pengacau masih memiliki senjata. Mereka bisa beraksi kapan dan dimana saja di Puncak Jaya.
"Sudah 8 senjata api aparat yang dirampas, ditambah senjata yang mereka miliki sebelumnya, tentu setiap saat mereka bisa menebar teror," ujarnya.
Dikatakan, saat ini kelompok bersenjata itu juga tidak segan-segan masuk kota Mulia dan melakukan aksi teror penembakan.
"Mereka bukan lagi hanya beraksi di kampung-kampung tapi sudah masuk kota dengan menyamar seperti masyarakat, inilah yang diwaspadai," ujarnya.
Kondisi geografis Kota Mulia yang dikelilingi gunung-gunung, sangat menyulitkan aparat keamanan dalam melakukan pengejaran.
"Kami sangat kewalahan jika mengejar kelompok itu, pasalnya,
sesudah mereka beraksi, bisa dengan cepat masuk gunung-gunung yang terjal," tukasnya.
Dari pantauan, setiap saat aparat keamanan baik Polisi maupun tentara melakukan patroli dengan senjata lengkap. Setiap anggota juga terlihat memakai rompi anti peluru meski patroli dilakukan dalam kota.
Papua Merdeka News 