Papua Merdeka Harga Mati

ARSO, KOMPAS.com — Sarasehan pemerintah pusat dengan Dewan Adat dan masyarakat Keerom Papua, Kamis (20/8) di Arso, berlangsung penuh semarak. Para peserta melontarkan semua unek-uneknya terkait berbagai permasalahan di Papua.

Teriakan-teriakan Papua Merdeka beberapa kali terdengar bersahut antara peserta dan masyarakat. Mereka berpendapat tuntutan orang Papua hanya satu yaitu “M” atau Merdeka.

Sarasehan dipimpin Dirjen Kesbangpol Departemen Dalam Negeri Ahmad Tanri Bali, Ketua Dewan Adat Keerom Hubertus Kwambre, Sekjen Aliansi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia, dan mediator Pastor John Jonga.

Peserta ditaksir berjumlah 100-an warga dan bertempat di rumah adat Keerom di Arso. Dalam forum itu, Presiden Komite Nasional Papua Barat Terianus meminta jaminan dari dirjen bahwa setiap perkataan/unek-unek peserta dan masyarakat dalam sarasehan itu tidak berujung pada masalah hukum serta intimidasi dari aparat dan intelijen.

Menanggapi permintaan ini, dirjen mengatakan akan berkoordinasi dengan Kapolda Papua dan Pangdam Cenderawasih. Ia pun menjamin setiap aspirasi dan masukan akan disampaikan secara utuh kepada Menteri. “Semua masukan baik lisan atau tertulis atau video akan saya laporkan secara utuh tanpa dikurangi,” ujarnya.

Terianus dan belasan peserta yang berbicara berpendapat bahwa masyarakat Papua dianaktirikan Indonesia. Setiap bersikap, mereka dituding masuk gerakan separatis. “Karena itu lebih baik kami merdeka saja,” ujar Terianus Yoku.

http://regional.kompas.com/read/2009/08/20/1444274/papua.merdeka.harga.mati

August 20, 2009 0

Pengibaran Bintang Kejora di MRP Kembali Disidangkan

Suasana sidang kasus makar dengan terdakwa Sem Yaru.JAYAPURA-Sidang kasus makar yaitu pengibaran Bintang Kejora di halaman kantor MRP Kotaraja, dengan terdakwa Semuel Yaru dan Luther Wrait, Rabu (12/5) kemarin kembali dilanjutkan dengan menghadirkan tiga orang saksi. Mereka adalah dua orang security Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan satu orang anggota polisi. Para saksi tersebut berada di TKP (halaman kantor MRP) saat Sem Yaru CS mengibarkan Bintang Kejora.

Namun karena pertimbangan waktu dan masih banyaknya agenda sidang, sehingga saksi yang diperiksa hanya du orang security Kantor MRP masing-masing Daniel O Wanggai dan Frengki. Kedua saksi di depan majelis hakim mengakui saat kedua terdakwa datang dengan massa pada 16 November 2009 sekitar pukul 10.00 WIT sedang melaksanakan tugas pengamanan kantor MRP.

Salah satu saksi bernama Daniel O Wanggai yang ditemui sebelum sidang menceritakan bahwa saat datang terdakwa Sem Yaru tidak langsung dengan massa dan juga tidak langsung mengibarkan bendera Bintang Kejora. ‘’Saat datang hanya sempat mengungkapkan kata-kata merdeka beberapa kali kemudian pergi. Tidak lama kemudian datang lagi dengan massa dan di tengah halaman Kantor MRP Sem Yaru mengeluarkan bendera yang disimpan di kantongnya kemudian diikatkan pada batang pohon pinang,’’ cerintanya.

Dikatakan, saat demo tersebut, tidak ada anggota MRP yang menemui ataupun menerima aspirasinya. ‘’Waktu itu yang menemui para pengunjung hanya Ibu Angganita Waly. Bukan anggota MRP,’’ ungkapnya.

Dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim Puji Wijayanto,SH tampak kedua terdakwa didampingi oleh tim kuasa hukum sebanyak delapan orang dari LHB Papua dan sejumlah advokad dari lembaga advokatd lainnya. Sidang pemeriksaan saksi yang berlangsung sekitar dua jam tersebut ditunda hari Kamis (20/5) masih dalam agenda pemeriksaan saksi-saksi.
Sekedar diketahui, Semuel Yaru (52) dan Luther Wrait (52) bersama satu orang yang masih DPO bernama Alex Mebri adalah secara bersama-sama merencanakan aksi unjuk rasa dan dalam pelaksanaannya, Semuel Yaru adalah penanggungjawab demo sekaligus sebagai juru bicara, Luther Wrait sebagai pengkoordinir dan pengumpul massa dan Alex Mebri bertugas menyiapkan pamflet dan bendera Bintang Kejora.

Dalam aksi demo tersebut, Sem Yaru dengan membawa bendera Bintang Kejora yang diikat pada batang phon pinang sepanjang 2,5 meter. Dalam orasinya Sem Yaru mengatakan bahwa Otsus gagal dan hanya dirasakan segelintir orang saja.
Selain itu juga dikatakan bahwa Otsus yang merupakan hasil perjuangan rakyat Papua, sehingga hasilnya harus untuk rakyat Papua dan apabila Otsus gagal maka lebih baik kita merdeka. Orasi tersebut kemudian disambut oleh sekitar 50 orang yang ikut aksi demo dengan teriakan merdeka berulang-ulang.

Atas perbuatannya Sem Yaru dan Luther Wrait oleh JPU A Harry,SH mendakwanya dengan pasal makar, yakni untuk Sem Yaru Pasal 106 KUHP subsidair pasal 110 ayat (1) ke-2 dan pasal 160 KUHP tentang. Sedangkan untuk Luther Wrait karena perannya hanya membantu sehingga ditambah dengan pasal 56 KUHP.(cr-10)
bintangpapua.com

August 16, 2009 0

Tujuh Anggota OPM Dibekuk

Bersenjata Granat dan Panah Beracun

melakukan tindak kriminal, kini sedang didalami atas kemungkinannya juga terlibat penyerangan di PT Freeport belum lama ini.(reuters/muhammad yamin)

TERSANGKA: Anggota Organisasi Papua Merdeka yang disangka melakukan tindak kriminal, kini sedang didalami atas kemungkinannya juga terlibat penyerangan di PT Freeport belum lama ini.(reuters/muhammad yamin)
JAKARTA – Polda Papua menangkap tujuh tersangka pelaku gangguan keamanan yang diduga terkait Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Yapen Waropen. Wakadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Sulistiyo Ishak menjelaskan, tersangka diserahkan aparat Polres Yapen ke Polda Papua, Selasa (21/7) pukul 06.00 WIT.

“Mereka diancam dengan UU Darurat No 12/1951 karena gangguan keamanan yang dilakukan di wilayah Papua,” kata Sulistiyo kepada wartawan di Jakarta Media Center, Bellagio, Mega Kuningan, Jaksel, Selasa (21/7)

Tujuh tersangka tersebut saat ini masih dalam pemeriksaan Polda Papua. Mereka adalah PU, YA, LA, OA, AB, YR dan OY. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti antara lain dua pistol rakitan, empat senapan angin, satu granat aktif, 14 amunisi, dua lembar bendera bintang kejora dan peralatan perang tradisional seperti parang dan panah beracun.

Wakadiv mengakui penangkapan mereka ini terkait dalam operasi Tegak Cendrawasih yang dilancarkan kepolisian. Namun mengenai keterkaitan tersangka dengan aksi kekerasan di Papua belakangan ini seperti di PT Freeport, saat ini masih didalami tim penyidik kepolisian.

“Kami terus mendalami keterkaitan pelaku dengan sejumlah kasus kekerasan dan gangguan keamanan di wilayah Papua,” ujarnya.

Seperti diketahui, PT Freeport diserang oleh kelompok bersenjata beberapa kali. Tiga orang tewas tertembak.(rie/JPNN)

July 22, 2009 0

Kapolri sinyalir penembakan warga Australia terkait OPM

Jakarta–Pelaku penembakan terhadap warga Australia di Timika, Papua, diduga kuat terkait Oganisasi Papua Merdeka (OPM). Lokasi kejadiannya selama ini memang rawan terhadap dari aktivitas OPM.

Demikian jawab Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso ditanya kaitan OPM dalam gangguan keamanan di kawasan Freeport, Timika. Hal ini disampaikan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/7).

“Merunut laporan dari sana, disinyalir memang ada. Di km 50 kan memang daerah klasik,” ujar Djoko.

Berdasar identifikasi di lapangan, TNI menyarankan agar Polri memperketat keamanan di kawasan tersebut. Meski tidak ada penambahan personel, tapi TNI telah menyiapkan satgas untuk membantu Polri.

Sementara Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri yang ditemui di kesempatan sama menyebut pihaknya menggelar berbagai operasi menyusul peningkatan gangguan keamanan di Papua. Sejumlah orang yang diduga anggota OPM berhasil diamankan.

“Di Yapen Waropen kita berhasil menangkap beberapa pelaku indikasi OPM. Di Timika kita tunggu tim ini bekerja,” ujar Kapolri.

dtc/fid

July 14, 2009 0

Persuasif Menangani Kapeso

Jakarta, matanews.com

Kapolri Jenderal TNI Bambang Hendarso Danuri mengatakan, penanganan kasus pendudukan lapangan terbang Kapeso oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif melalui upaya negoisasi.

“Kita mengharapkan penanganannya dilakukan melalui negoisasi dan persuasif sehingga masalah yang dihadapi dapat terselesaikan,” kata Kapolri di Jayapura, Selasa.

Kapolri hadir di Jayapura bersama Menkopolhukam Widodo AS untuk meninjau situasi keamanan di wilayah itu menjelang pelaksanaan pemilihan presiden. “Situasi keamanan di Papua menjelang pemilihan presiden dalam keadaan aman,” tambah Kapolri.

Sementara itu Wagub Papua Alek Hesegem dalam kesempatan terpisah mengakui, kasus pendudukan lapangan terbang Kapeso sudah dapat diselesaikan dan saat ini wilayah tersebut sudah dikuasai aparat kepolisian. “Karena itu pihaknya meminta masyarakat untuk segera kembali ke rumah mereka masing-masing untuk melanjutkan aktifitas sehari-hari mereka,” kata Hesegem.

Menurutnya, kasus Kapeso terjadi karena berbagai faktor yang harus dan segera ditangani untuk mencegah meluasnya permasalahan itu. “Kalau yang dihadapi panah dan tombak kita bisa dekati tapi yang dihadapi saat ini adalah senjata walaupun hanya rakitan. Bendera Bintang Kejora juga akan segera diturunkan aparat keamanan,” tambahnya.

Lapangan terbang Kapeso sejak awal Mei lalu dikuasai kelompok separatis OPM pimpinan Alex Makabori dan Decky Imbiri dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora serta menduduki gereja di sekitar lapangan.

Saat ini pihak polisi sudah berhasil menguasai gereja yang berjarak sekitar 300 meter dari daerah itu.

Menkopolhukam bersama Kapolri dan rombongan seusai melakukan berbagai pertemuan tertutup baik di Mapolda Papua maupun di Makodam XVII Cenderawasih kemudian kembali ke Jakarta melalui Makassar dengan menggunakan pesawat khusus milik TNI-AU.(*z/an)

July 9, 2009 0

SEMUA KASUS PENEMBAKAN DI TEMBAGAPURA TIMIKA ADALAH TANGGUNGJAWAB PT.FREEPORT INDONESIA DAN TNI/ POLRI

Statemen Resmi OPM terkait insiden PT. Freeport Indonesia
HE WEST PAPUA NATIONAL ARMY
TENTARA NASIONAL PAPUA BARAT
MARKAS KOMANDO PEMBEBASAN
NASIONAL PAPUA BARAT
———————————————————-

PRESS RELEASE JEND. KELLY KWALIK

SEMUA KASUS PENEMBAKAN DI TEMBAGAPURA TIMIKA ADALAH TANGGUNGJAWAB PT.FREEPORT INDONESIA DAN TNI/ POLRI

Salam Revolusi

Kepada Masyarakat Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bangsa Australia, Bangsa Amerika Serikat, Uni Europe dan Asia Pacific serta Bangsa Colonial Indonesia.

Atas nama Allah Pencipta Tanah Papua Barat, atas nama Leluhur bangsa Papua Barat, atas nama Moyang bangsa Papua Barat, atas nama Tulang Belulang yang dibantai karena keganasan Latinas Colonial Indonesia, dan atas nama seluruh Masyarakat Papua Barat, saya Jenderal Kelly Kwalik menyatakan bahwa, seluruh kejadian penembakan, baik Security maupun Warga Negara Australia di Tembagapura Timika adalah tanggungjawab PT.Freeport Indonesia dan TNI/POLRI. Untuik itu atas nama bangsa Papua Barat, Kami sampaikan kepada Negara Australia bahwa, Bangsa Papua Turut berduka atas inside penembakan Al. Saudara Drew Nicholas Grant.. Selalu pemimpin besar TPN-OPM mau sampaikan bahwa, persoalan penembakan terhadap Saudara al adalah murni conspiracy pengalian keamanan. TNI-POLIRI dan PT.Freeport Indonesia bertanggungjawab penuh.

Masyarakat Dunia yang kami hormati,

Sebagaimana pernyataan saya selaku pimpinan panglima besar Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-OPM) tentang kejadian di sepanjang jalan Km. 50 sampai dengan Km. 74, Tembagapura. Ingin saya menyatakan bahwa, segala kejadian di seluruh Tanah Papua maupun di Areal PT.Freeport Indonesia Tembagapura – Timika – Papua adalah sebuah prose’s rekayasa belaka oleh Pihak Colonial Indonesia lewat pasukan TNI-POLRI untuk mencari keuntungan dalam kedudukan, kepangkatan dan Kekayaan. Semuanya adalah hanya sebuah aduh domba yang sengaja diciptakan oleh Pasukan colonial Indonesia (TNI-POLRI) selama hampir setenga Abad Papua Barat Ada dibawah colonial Indonesia.

Semua kejadian mulai; Hari Rabu jam 4.00 WIP. Sekitar 30 Pasukan masuk ke Mil 74 dan melakukan penyerangan terhadap fasilitas PT.Freeport Indonesia. Tidak ada korban Jiwa. Dalam peristiwa ini 1 bus PTFI, 2 Mobil, 1 Kontener di Bakar. Terjadi tembak menembak antara pasukan TPN dan gabungan Pasukan TNI – POLRI dari Jam 6.00 – 15.00 WIP. Terjadi pengibaran bendera Pusaka Bangsa Papua (Sang Bintang Kejora) diatas Puncak Trowongan Mil 74 dari Jam 700-15.00 WIP. Situasi kemudian dikacaukan oleh TNI pukul, 16.00 WIP. sekitar 500 pasukan gabugan TNI-POLRI sedang menguasai Mil 68 sampai dengan Mil 74. Hingga penembakan Al. Drew Nicholas Grant adalah sebuah konspirasi pengalihan keamanan yang terjadi dipihak kubuh TNI-POLRI.

Untuk memperkeruh situasi dan sebagai tindakan kebiadaban sebuah sifat dasar dalam setiap operasi TNI dan POLRI bangsa Indonesia yang sangat brutal, akibatnya terjadi penembakan terhadap Karyawan PT.Freeport Indonesia asal Warga Negara Australia. Kejadian tersebut terjadi di Mil 53 pada pukul, 4.00 WIP. Peristiwa ini terjadi ketika 4 Karyawan PT.Freeport sedang menuju ke Mil. 68 untuk bekerja. Dalam Mobil ada 4 orang, karyawan yang lain luka-luka sementara karyawan asal Australia meninggal dunia.

Melihat kondisi aduh-domba yang rupanya MEMOJOKAN TPN-OPM, tanpa ada sebuah pembuktian, maka. Tepat pukul, 11.00 WIP, hari minggu. TPN – OPM melakukan penyerangan terhadap Mobil PT.FI dan TNI yang sedang mengangkut Pasukan Gabungan TNI-POLRI ke Mil 68. Dalam kejadian ini, 4 Mobil PTFI rusak, dan di Tambah 2 Mobil TNI-POLRI. Peristiwa tembak-menembak ini tertujuh kepada TNI-POLRI yang mengakibatkan 1 Anggota Security Tewas dan 1 lagi Anggota Brimob Tewas dan 3 orang lainnya Luka-Luka. Pengalaman kasus penembakan 2 Warga Amerika Serikat tahun 2000 di Mil 62-63 yang mengorbankan orang Papua, sementara pelaku penembakan jelas-jelas adalah Anggota Kopasus. Membuat kami harus bertindak mengincar TNI-POLRI sesuai surat Perintah Operasi (PO) yang tidak mengorbankan masyarakat sipil.

Bersambung……..
Statemen Resmi OPM terkait insiden PT. Freeport Indonesia

Kami bangsa Papua Barat sungguh menyadari, bahwasannya semua peristiwa demi peristiwa yang mengakibatkan terjadinya pembantaian demi pembantaian, penculikan, pemusnahan, penganiayaan dan pemerkosaan adalah sifat dasar Colonial yang selama ini diterapkan oleh Bangsa Indonesia lewat TNI-POLRI di seluruh Tanah Papua Barat. Bukan hanya itu yang terjadi, semua program kolonisasi terhadap bangsa Papua Barat juga terjadi diberbagai lapisan kehidupan, baik social, economy, budaya, kesenian dan lebih dari pada itu adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Tanah Papua adalah penuh dengan conspiracy politic economy.

Peristiwa-peristiwa seperti ini bukan sebuah scenario yang baru kali ini dilakukan oleh Pihak Colonial Indonesia lewat TNI-POLRI di Areal PT.Freeport Indonesia dan Papua Barat keseluruhan, apa yang terjadi di sepanjang jalan PT.Freeport Indonesia ini adalah satu bagian kecil tindakan brutal yang sangat biadap dari sekian tindakan keganasan TNI-POLRI. Sehingga saya atas nama bangsa Papua Barat mau menyatakan bahwa, Kejadian demi kejadian diatas adalah satu dari sekian kejadian paling sadist yang pernah dilakukan oleh TNI-POLRI di Tanah Papua Barat.

Bukan hanya persoalan dalam negeri, kadang kalanya, persoalan luar negeri menjadi sebuah balas dendam Indonesia mengatas namakan TPN-OPM. Dengan berbagai penyusupan, pembunuhan kemudian melansir segala kejadian tersebut kepada pihak TPN-OPM. Pembunuhan

Warga dunia dan Para simpatisan bangsa Papua yang kami muliakan,

Sesungguhnya, perjuangan kami bangsa Papua adalah perjuangan untuk memperoleh kedaulatan (Kemerdekaan penuh) dari penjajahan Colonial Indonesia. Perjuangan TPN-OPM adalah perjuangan terhormat, perjuangan berwibawa, bukan perjuangan sporadic atau perjuangan brutal, sebagaimana selama ini dilakukan oleh Colonial Indonesia terhadap masyarakat sipil di Tanah Papua Barat.

Catatan memorials bangsa Papua atas keganasan colonial Indonesia dengan sikap brutal berawal ketika itu, kebrutalan colonial Indonesia terjadi pada tahun 1962, ketika itu secara Defector bangsa Papua Barat telah menyatakan Kemerdekaan pada tanggal, 1 December 1961 dengan nama Negara adalah Papua Barat (West Papua), nama bangsa adalah Bangsa Papua, Nama Bendera adalah Bintang Kejora dan Lagu kengsaan adalah Hai Tanahku Papua. Selain lambang Negara dan lainnya diatas, bangsa Papua pada saat itu sudah memiliki 12 Partai politic dan Dewan Rakyat Nieuw Guinea. Ini semua adalah sebuah fakta sejarah yang telah dikebiri oleh Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa capitalist yang hanya mengejar kekayaan alam Tanah Papua.

Masyarakat dunia yang kami muliakan,

Kekejaman bangsa Indonesia di Tanah Papua telah di mulai sejak tanggal, 12 April 1961 ketika Sukarno memerintahkan kepada seluruh angkatan bersenjata Colonial Indonesia untuk aksi militer dengan nama Commando Rakyat. Dimana dalam komandonya President Soekarno mengatakan, “…Belanda mengadakan (Negara Papua), Belanda Mengibarkan Bendera Papua, Belanda Mengadakan Lagu kebangsaan Papua..” Kita tidak boleh diam, Kita harus bertindak……. Setelah Colonial Indonesia mengeluarkan Commando Rakyat, juga dikeluarkan commando Mandala untuk membunuh manusia Papua dengan melakukan berbagai operasi yang menelan korban Jiwa rakyat Papua. Mulai dari Operasi Banteng, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Naga, Operasi Lumba-Lumba, Operasi Grakula, Operasi Koteka, Operasi Silet, Operasi Matoa, Operasi Mambruk serta masih banyak lagi dan berbagai bentuk terror serta intimidation dan aduh domba yang dilakukan oleh Colonial Indonesia lewat TNI-POLRI.

Warga dunia yang kami banggakan,

Selain berbagai bentuk operasi dan penganiayaan diatas, juga terjadi berbagai kekerasan dalam structure kehidupan bangsa Papua Barat. Diantaranya adalah pemaksaan kepada masyarakat Papua untuk menggunakan bahasa Indonesia, Structure pemerintahan dikuasai oleh Non Papua, Pembunuhan dan atau pemusnahan manusia Papua melalui transmigration, pemusnahan manusia Papua melalui Keluarga Berencana (KB) Pembunuhan manusia Papua melalui Minuman Keras, Pembunuhan melalui perempuan pelacur yang dikirim dari Pulau Jawa, Bali, Sumatra, Sulawesi dan Maluku, Penguasaan wilayah Papua melalui sistem pemerintahan dengan melakukan pemekaran Propinsi, Pemekaran Kabupaten dan berbagai perusahan asing yang masuk ke Tanah Papua lalu mendukung Colonial Indonesia dalam hal ini TNI-POLRI dengan memberikan Facilities untuk memusnahkan Manusia Papua yang mengeruk kekayaan alam Papua.

Berbagai bentuk kekerasan diatas hanya menjadi sebuah duka dan penderitaan panjang rakyat Papua Barat dalam mengarungi roda kehidupan di tanah yang Allah ciptakan untuk bangsa Papua Barat. Dunia membisu… seolah-oleh turut mendukung Bangsa Colonial Indonesia untuk memusnakan manusia Papua. Duniapun memberikan segala macam facilities demi kepentingan dunia di Tanah Papua dan demi memusnakan manusia Papua. Sementara manusia Papua hanya berdoa dan berjuang untuk mempertahankan hidup. Manusia Papua menjadi makluk manusia yang tidak berdaya dari segala macam conspiracy economy Politic para kaum pemilik modal dan kaum penjajah.

Warga dunia yang kami hormati,

Peristiwa demi peristiwa di Tanah Papua yang selama ini terjadi, terutama peristiwa-peristiwa penembakan di sepanjang Areal PT.Freeport Indonesia sesungguhnya adalah sebuah conspiracy kepentingan economy TNI-POLRI dan para mafia economy Indonesia. Penembakan atas dua Warga Negara Amerika yang note bane adalah staff Pengajar di SPJ adalah sebuah conspiracy satu piring dua sendok yang mengorbankan masyarakat Papua. Semua kejadian kekerasan semuanya selalu dilemparkan kepada pihak TPN-OPM, sementara pelaku sesungguhnya adalah sedang berpesta dibalik penderitaan dan tuduhan dunia terhadap bangsa Papua terutama TPN-OPM.

Sebagaimana telah saya selaku panglima tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat .. Jenderal Kelly Kwalik…tegaskan pada bagian pertama, Semua kasus penembakan di Areal PT.Freeport Indonesia terutama terhadap Saudara al. Drew Nicholas Grant adalah Tanggungjawab PT.Freeport Indonesia dan TNI-POLRI. Telah jelas bahwa, Conspiracy perebutan penguasaan Security PT.Freeport Indonesia antara Sipil Social Security, POLRI dan TNI. Penarikan pasukan TNI dari Areal PT.Freeport Indonesia telah menciptakan situasi keamanan yang tidak kondusip di antara pihak TNI dan Pihak Kepolisian. Di Tambah lagi dengan keinginan PT.Freeport Indonesia yang merencanakan sipil security. Belum lagi conspiracy pencurian facilities PT.Freeport Indonesia (BESTU) yang sering dilakukan oleh pihak TNI dan juga Pihak POLRI.

Saya selaku pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat membantah dengan tegas semua pernyataan baik oleh PANGDAM TRIKORA, KAPOLDA PAPUA maupun Secretaries menteri Politic dan Keamanan negara colonial Indonesia yang mencoba-cobah untuk tidak bertanggungjawab atas pembunuhan Saudara al. Drew Nicholas Grant. Kalau Bangsa Colonial Indonesia merasa sebagai negara yang beradap, yang menghargai nilai makluk manusia, maka saya meminta Indonesia harus mengakuinya secara gentlemen, tetapi apabila bangsa Indonesia adalah bangsa Biadap yang tidak menghargai nilai kemanusiaan, maka teruslah tunjukan kebiadaban colonial Indonesia di mata dunia International…. Karena memang bangsa Colonial Indonesia telah membangun negara dengan kebiadaban dan penuh kebobrokan.

Warga Dunia yang kami hormati,

Kalau situasi ini kemudian semua pihak menyalakan Tentara Pembebasan Nasional Tanah Papua Barat, TPN-OPM, maka saya ingin menyampaikan kepada dunia bahwa:

1. Pasukan TPN-OPM akan melakukan gerakan perlawanan terhadap segala bentuk tuduhan.

2. Segala operasi perlawanan pasukan tentara pembebasan Nasional atas TNI-POLRI akan menjadi tanggungjawab kami selaku Pimpinan Besar TPN-OPM. Diluar itu adalah pihak-pihak kepentingan dan tentunya pasti adalah pihak TNI-POLRI yang selama setengah Abad telah menunjukan prestasinya dimata Indonesia, Mata public International dan mata masyarakat Papua.

3. Kami akan terus melakukan perlawan hingga akhir hayat kami, dan akan menghentikan secara total operasi penambangan PT.Freeport Indonesia dan akan berhenti apabila ada pihak dunia/negara lain mau menjadi mediator dalam menyelesaikan persoalan Papua Barat.

4. Kami menghimbau kepada dunia untuk melihat persoalan ini secara professional dan kepada Warga negara Papua Barat untuk satukan langka, satukan barisan dan satukan kekuatan untuk mengembalikan Tanah Papua ke Pangkuan West Papua dari tanggan Colonial Indonesia yang saat ini sedang menjajah bangsa Papua Barat.

Demikian pernyataan press ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.
Timika, 15 Jul. 09
Markas Besar
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat

JENDERAL KELLY KWALIK
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat

July 5, 2009 1

Polda Siap Amankan Warga Mamberamo

Jayapura (PAPOS) – Polda Papua telah menyiapkan satu kapal polisi perairan (Polair) dan sejumlah perahu kayu di dekat lapangan terbang perintis Kasepo, Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo Raya yang telah dikuasai kelompok bersenjata sejak 19 Mei 2009.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira, beberapa hari lalu, mengatakan, kapal Polair dipakai sebagai sarana negosiasi antara polisi dengan kelompok bersenjata.

“Kapal Polri itu dilengkapi dengan pengeras suara sehingga dapat dipakai untuk menghimbau warga agar meninggalkan lapangan terbang,” katanya.

Sedangkan sejumlah perahu disediakan untuk warga yang bersedia meninggalkan lapangan terbang secara sukarela.

Polri, katanya, hingga kini tetap menggunakan upaya persuasif dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat dan pejabat pemerintah setempat.

“Upaya negosiasi telah tiga kali dilakukan dan akan terus diupayakan agar mereka meninggalkan lapangan terbang secara sukarela,” ujarnya.

Menurut dia, kendati jumlah warga yang menduduki bandara sekitar 150 orang namun hanya tiga orang yang memiliki senjata api dan diduga sebagai pihak yang menggerakkan warga.

“Warga sekitar itu hanya direkrut tiga orang untuk sama-sama menduduki lapangan terbang. Warga dijadikan tameng oleh ketiga orang itu,” katanya.

Polri sangat hati-hati untuk melakukan upaya tindakan kepolisian sebab bisa jadi akan jatuh korban warga yang hanya ikut-ikutan saja.

“Polisi lebih mementingkan keselamatan warga. Jika ada tindakan represif, tiga orang ini akan berlindung di balik warga sehingga bisa jadi akan jatuh korban dari warga,” ujarnya.

Kini, Polda Papua telah mengerahkan tim dari Brimob ke sekitar lapangan terbang dan siap bertindak jika dibutuhkan untuk merebut lapangan terbang.(ant)

Ditulis oleh Ant/Papos
Selasa, 02 Juni 2009 00:00

June 3, 2009 0

Polisi Masih Ragu-ragu

JAYAPURA-Lapter Kapeso yang terletak di Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo Raya tampaknya masih akan lebih lama lagi dikuasai oleh kelompok yang disinyalir dari TPN/OPM.
Pasalnya, pihak kepolisian dalam hal ini Polda Papua masih ingin melihat perkembangan terakhir dari upaya negosiasi yang telah dijalankan. Bahkan polisi membuka diri untuk melakukan negosiasi kembali.

Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Polisi Drs FX Bagus Ekodanto saat dikonfirmasi wartawan di RM Citra Bundo Ruko Dok II Jayapura mengatakan, masih akan ada dilakukan negosiasi kembali.

Namun Kapolda menegaskan, pihaknya juga masih terus melakukan himbauan kepada kelompok pimpinan Decky Imbiri tersebut agar tidak menguasai lapter Kapeso.

Bagus Ekodanto membenarkan, bahwa pada Jumat (29/5) kemarin merupakan negosiasi terakhir, tapi hal tersebut tidak serta merta langsung menyerbu kelompok yang menduduki Lapter Kapeso di Distrik Mamberamo Hilir tersebut.

Dalam negosiasi ketiga kemarin, Kapolda belum dapat informasi apa yang menjadi kemauan kelompok yang menguasai Lapter Kapeso. “Belum, belum ada kabar sampai sekarang,” kata Kapolda Bagus Ekodanto.

Pihaknya masih akan melihat perkembangan terakhir. “Kami tidak semata-mata langsung menyerbu tapi masih melihat perkembangannya,” terang jenderal bintang dua ini.

Sekadar diketahui, sejak Lapter Kapeso dikuasai kelompok TPN/OPM, Polisi sudah mengirimkan 2 pleton Brimob dan 1 regu Detasemen khusus (Densus) ke Mamberamo Raya untuk membantu proses negosiasi dengan kelompok TPN/OPM.

Beberapa hari sebelumnya Polda Papua sudah mengirimkan 1 SSK Brimob ke kampung Bagusa yang tak jauh dari lokasi Lapter Kapeso.

Sementara itu eks pentolan OPM yang Nick Messet mengatakan, aparat keamanan harus melibatkan berbagai komponen masyarakat seperti dewan adat, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh gereja setempat.

” Saya yakin jika masalah ini diatasi dengan cara-cara merakyat, semua persoalan bisa diselesaikan dengan baik. Sebab, pada dasarnya mereka ini hanyalah korban dari orang-orang yang memiliki kepentingan disana. Warga sebenarnya tidak tahu menahu soal apa yang mereka tuntut, karena mereka ini orang-orang yang kurang berpendidikan yang mudah dipengaruhi pihak-pihak tertentu,” ujarnya, kemarin.

Messet yang juga orang asli Sarmi ini yakin bahwa orang-orang yang menduduki Lapter tersebut bukan kelompok TPN/OPM, tapi masyarakat biasa yang terhasut oleh orang-orang tertentu. Karena itu, adanya tudingan bahwa mereka ini TPN/OPM, tidaklah benar.

Sepengetahuan dirinya, tegas Messet, bahwa mereka yang menduduki lapter adalah orang-orang yang frustasi. Orang Papua kalau tidak memiliki pekerjaan, maka mereka bisa berbuat seperti itu karena tidak memiliki pekerjaan atau kesibukan lain.

” Yang jelas mereka ini hanya menginginkan kesejahteraan dan keadilan sosial, apalagi diera Otsus sekarang ini. Tapi saya juga tidak memungkiri jika ada juga orang-orang Papua yang pemalas sehingga hidupnya tidak maju-maju. Jadi kalau kondisinya seperti ini, jangan menyalahkan pemerintah, tapi salahkan diri sendiri dan pemerintah daerah,” ujar Nick Messet yang pernah tinggal lama di luar negeri.

” Saya sendiri jika tinggal di Papua mungkin juga jadi orang malas. Makanya saya tinggal di luar negeri, biar disana terbuka pikiran dan wawasan untuk bisa melihat dunia dan kehidupan ini bisa lebih baik lagi, terutama membangun kampungnya sendiri,” ungkapnya.

Untuk itu, dirinya mengharapkan kepada orang-orang yang menghasut masyarakat seperti Decki Imbiri dan teman-temannya agar keluar dari Mamberamo dan segera kembali ke kampungnya membangun daerahnya sendiri, supaya rakyatnya lebih sejahtera dan damai.

Baginya, Otsus adalah solusi terbaik untuk membangun Papua agar lebih maju, makmur dan sejahtera. Sebab, tidak ada cara lain untuk memajukan daerah ini kecuali Otsus.

” Di era yang sudah maju ini, sudah tidak zamannya lagi kita berjuang untuk Papua Merdeka. Sampai kapanpun Papua tidak akan bisa merdeka. Justru dengan adanya Otsus ini Papua sudah merdeka, tapi dalam bingkai NKRI. Merdeka macam apalagi yang mau dicari, karena semuanya sudah terjawab dalam Otsus. (bat/mud/wen/luc)

May 30, 2009 0

Negosiasi Kapeso di Kapal Polair

JAKARTA (PAPOS)

May 30, 2009 0

Bintang Kejora di Sentani

JAYAPURA (PAPOS) –Kapolda Papua Irjen Pol. FX Bagus Ekodanto menyesalkan terjadinya pengibaran bintang kejora di salah satu SMP sekitar Hawaii, Sentani, Kabupaten Jayapura Jumat (29/5) kemarin. Pasalnya, tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab itu bisa membuat panik warga Sentani.

Informasi yang dihimpun media ini, pengibaran dilakukan sekitar pukul 06.00 WIT tepatnya ditiang bendera SMP tersebut. Namun, setelah setengah jam kemudian bendera kembali diturunkan oleh seseorang. “ Kami sampai saat ini masih mencari tahu kebenarannya,” jelasnya kepada wartawan Jumat (29/5) kemarin, di Mapolda Papua.

Selanjutnya Kapolda menyampaikan Polisi belum bisa menyatakan kalau pengibaran itu benar adanya, yang pasti Polisi terus melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta akibat adanya pengibaran itu menimbulkan kepanikan bagi warga Sentani.

Sinyalemen siapa yang menurunkan bendera sudah diketahui, hanya saja pihak tersebut enggan memberikan barang bukti tersebut.“ Kalau dia mau simpan barang bukti itu dan tidak mau memberikan kepada Polisi, silahkan saja,” kata Kapolda sembari senyum. (fer)

Ditulis oleh Feri/Papos
Sabtu, 30 Mei 2009 00:00

May 30, 2009 0