West Papuan Liberation Movement lobbies at the UN

RadioNZ – United Liberation Movement for West Papua leaders have been in New York this week, lobbying at the United Nations about their self-determination struggle in Indonesia.

United Nations, New York.
United Liberation Movement for West Papua leaders have been lobbying at the United Nations in New York. Photo: RNZ / Alexander Robertson

The Liberation Movement’s secretary-general Octo Mote and spokesman Benny Wenda said they have been meeting with officials from several UN departments and various embassies.

They have been talking about their hopes for a new internationally-supervised self-determination vote for the indigenous people of Indonesia’s Papua region.

Mr Wenda said the lobbying gives them an opportunity to correct misinformation spread internationally about Papua by Jakarta and people within the UN system appreciate the discussions.

“We’re also updating the current situation (on the ground in Papua) and this is like… that West Papua has been neglected for the last fifty years, so they’re surprised that this has been going on. So there’s a number of diplomats we met in New York.”

Mr Wenda said that taking the matter to the UN is part of the new phase of their struggle.

He said the combined issues of human rights abuses in West Papua, and Papuans’ self-determination struggle, are considered an issue for the whole Pacific islands region, and that Pacific countries are increasingly supportive.

Jakarta said Papua’s incorporation into Indonesia is final and that human rights abuses in the region are being addressed.

It also said it is devoting significant resources into creating better conditions for economic development at grassroots levels in West Papuan communities.

However, despite Jakarta’s sensitivity to it, there have been various diplomatic gains made this year in advancing West Papua as an issue for the UN to address.

This includes the call by the International Parliamentarians for West Papua for an independence referendum in Papua, and the rise of the Pacific Coalition for West Papua.

It is still unclear if the melanesian Spearhead Group will accept the Liberation Movement’s bid to be a full member in the group – a decision could be made before Christmas, according to the MSG secretariat.

However Mr Wenda said Papuans were greatly encouraged by the unprecedented call by seven Pacific states at the UN General Assembly in September for the world community to take action about alleged historical and current injustices in Papua.

Vanuatu pushes for position on UN committee to counter Indonesian colonization

Barak Sope, Mantan PM Vanuatu, Penyantun Perjuangan Papua Merdeka di Vanuatu
Barak Sope, Mantan PM Vanuatu, Penyantun Perjuangan Papua Merdeka di Vanuatu

Former Prime Minister of Almasdarnews – Vanuatu, Barak Sope, wants his country to become a member of the United Nations Special Committee on Decolonisation to counter Indonesia’s aggression on its eastern most provinces of West Papua.

Vanuatu has consistently been one of the most consistent advocates of Papuan self determination and to end Indonesian genocide against the Melanesian people of the region.

The former Prime Minister believes that Indonesia only has a seat on this committee to protect its interests in West Papua.

“The reason why Indonesia is there is to prevent West Papua’s case. That is all they are doing – always wanting to be in that top committee to ensure that West Papua is not discussed in that committee,” he said.

“That is why it is important that we have countries that would support the idea of West Papua to get independence and the proper way of doing it is to be on the Committee of 24.”

Radio NZ explained that while West Papua is not on the list of 24 territories being considered for independence, six Pacific territories are on it – namely French Polynesia, New Caledonia, American Samoa, Guam, Tokelau and Pitcairn.

Masyarakat dan Gereja Pasifik puji aksi FRI West Papua

Jayapura, Jubi – Komunitas masyarakat sipil Pasifik memberikan apresiasi dan pujian pada aksi FRI West Papua 1 Desember lalu. Kalangan gereja Pasifik pun menunjukan penghargaan mereka untuk FRI West Papua.

“Selama persekutuan PIANGO (Asosiasi LSM Pasifik) dan PCC (Konferensi Gereja Pasifik) di Suva kemarin (1/11/2016), kami membahas aksi FRI West Papua pada 1 Desember lalu. Kami sampaikan penghargaan kami pada mereka,” kata ekumenis animator PCC, Sirino Rakabi kepada Jubi, Sabtu (3/11/2016).

Kata Rakabi, pada 1 Desember PCC dan PIANGO melakukan persekutuan doa untuk mendoakan perempuan Papua Barat dan anak-anak, pemuda dan pemimpin gereja karena mereka terus mendorong penentuan nasib sendiri. Mereka berkumpul di kantor PIANGO sekaligus mengikuti aksi kampanye global pengibaran bendera Bintang Kejora.

“Saya pikir penting untuk kita berdiri di celah penindasan pemerintah Indonesia pada rakyat bangsa Papua sehingga cahaya dan damai sejahtera Allah bergerak kepada mereka dari rasa takut untuk kebebasan dan cinta. Itu juga fokus persekutuan kami,” lanjut Rakabi.

Sebagai anggota gerakan solidaritas untuk Papua Barat, PCC lanjut Rakabi, PCC juga merenungkan segala tantangan yang telah diatasi selama mendedikasikan waktu dan hidup mereka pada isu Papua Barat dan Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Sushil Patel dari Sekretariat PIANGO mengatakan para pemimpin Pasifik siap mendorong perhatian dunia pada masalah Papua Barat.

“Kami juga berterima kasih kepada Tuhan karena menguatkan kami untuk mendukung para pemimpin kita yang berdiri di garis depan pengambilan keputusan platform internasional dan regional mendorong perhatian dunia dan tindakan pada Papua Barat,” kata Patel.

Persekutuan doa selama dua jam ini berakhir setelah upacara pengibaran bendera Papua Barat, Bintang Kejora. (*)

Polisi Bebaskan Deklarator Referendum Papua

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI West Papua), Surya Anta Ginting, telah dibebaskan oleh polisi setelah sempat ditangkap dan ditahan pasca aksi mereka pada 1 Desember.

Kebebasannya tersebut ia konfirmasi ketika satuharapan.com menanyakan hal itu  kepadanya hari ini (2/12)

“Sudah bebas kemarin sore,” kata dia, lewat pesan singkat.

Berbeda dengan dugaan banyak orang bahwa ia dan kawan-kawannya ditangkap polisi karena dugaan makar dan ingin mengibarkan bendera Bintang Kejora, Surya Anta mengatakan mereka ditangkap polisi oleh alasan lain.

Menurut Surya Anta, mereka ditahan karena melanggar Peraturan Gubernur yang melarang aksi ke Bundaran Hotel Indonesia.

Sebelumnya, Veronica Koman, Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, mengatakan, pada saat terjadi dorong-dorongan antara aparat dengan pelaku unjuk rasa, Surya terjatuh lalu ditarik oleh polisi untuk menjauhi kerumunan massa aksi unjuk rasa. Setelah lepas dari massa aksi, dia kemudian ditarik ke barisan polisi dan dipukuli menggunakan pentungan dua kali ke bagian kepala dan tubuh.

“Saya berusaha menunduk dan melindungi kepala saya dengan tangan. Polisi lalu memukul muka saya di mana-mana hingga luka-luka. Muka bagian hidung ditendang, perut dan badan saya juga ditendang,” kata Veronica Koman menceritakan kronologis yang disampaikan Surya Anta dalam pesan singkat, hari Kamis (1/12).

Veronica mengatakan, luka-luka yang dialami Surya antara lain ‌benjol di kepala atas, ‌benjol di kepala belakang, pelipis kanan memar, pelipis kiri memar, hidung luka robek.

Kemudian bagian rahang kanan dan kiri memar, lalu luka baret di punggung, leher, dan bagian badan depan juga diderita Surya akibat peristiwa itu.

Selain Surya Anta, Ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Jefry Wenda, bersama beberapa aktivis lainnya, ditangkap polisi. Mereka di antaranya: Anka Thomas, Jefri Wanda, Frans Nawipa, Iriantibus Murib, Frans Douw, Pyan Pagawak, Minus Gibian, dan puluhan lainnya.

Demonstran Referendum Papua: Kami Dipukuli Aparat

Demonstran Referendum Papua: Kami Dipukuli Aparat
Koordinator FRI Surya Anta mengatakan pemukulan diduga dilakukan oleh aparat keamanan dalam aksi demonstrasi pada hari ini. (REUTERS/Beawiharta)

Jakarta, CNN Indonesia — Front Rakyat Indonesia (FRI) mengecam keras aksi pemukulan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pedemo warga Papua dalam aksi damai soal referendum Papua Barat pada hari ini.

Koordinator FRI Surya Anta mengatakan pemukulan diduga dilakukan oleh aparat keamanan dan dirinya pun menerima pukulan di bagian kepala dan leher bagian belakang. Padahal, sambungnya, aksi tersebut dilakukan dengan damai tanpa ada keinginan untuk membuat kerusuhan.

“Aksi ini damai dan kami juga menyampaikan ke kawan-kawan jangan terjadi pemukulan. Bahkan ketika sepuluh orang kami dipukuli, kami juga berteriak kami tidak melawan,” kata Surya di Polda Metro Jaya, Kamis (1/12).

Aksi yang dilakukan sekitar pukul 08.00 itu dimulai dari lokasi LBH Jakarta, kawasan Pangeran Diponegoro,  menuju Bundaran Hotel Indonesia dan Istana Negara. Namun, pihak kepolisian mengadang massa saat tiba di Jalan Imam Bonjol sebelum sampai ke Bundaran HI.

Surya mengatakan keinginan demonstran menuju Bundaran HI menjadi alasan dibubarkannya aksi itu. Padahal, menurutnya, Bundaran HI merupakan fasilitas publik yang dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat.

Melaporkan Pemukulan

Hal yang sama juga disampaikan oleh pengacara publik LBH Jakarta Veronica Koman. Menurutnya, peraturan gubernur yang melarang aksi di Bundaran HI tidak sesuai dengan Undang-Undang.

“Di situ (Pergub) tidak ditulis larangan, jadi hanya tempat yang disediakan, tapi kan bukan berarti tidak boleh. Itu hanya pergub, tidak ada apa-apanya dibanding perangkat UU,” ucapnya.

Dengan terjadinya aksi pemukulan itu, Veronica berencana akan melaporkan oknum yang telah melakukannya. Sepuluh demonstran yang dipukul itu akan divisum sebagai alat bukti.

Kuasa Hukum yang akan diperbantukan berasal dari LBH Jakarta, LBH Pers dan LBH Keadilan Bogor Raya.

Atribut Bintang Kejora

Selain melakukan aksi di tempat yang dilarang, Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Hendy F Kurniawan mengatakan, demonstan diamankan karena membawa bendera Bintang Kejora. Lambang itu merupakan lambang dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Diamankan karena membawa atribut berlambang Bintang Kejora. Kami sita karena bukan lambang negara,” ucapnya.

Meski demikian, Hendy mengatakan, demonstran yang ditahan akan segera dipulangkan.  Mereka, sambungnya, dibawa ke Polda untuk memberikan keterangan.

Hendy mengatakan, meskipun ditahan untuk beberapa saat namun pihak kepolisian dengan demonstran dapat bekerjasama dengan baik.

“Pengamanan supaya tidak ricuh, kami juga di sini memberikan makan dan minum. Jadi diperlakukan dengan baik,” tuturnya.
​ (asa)

Kenapa orang Indonesia dukung Penentuan Nasib Sendiri Papua?

Simbol Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, sebuah front yang dideklarasikan Selasa (29/11/2016) di Jakarta untuk mendukung penentuan nasib sendiri West Papua - pembebasan.org
Simbol Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, sebuah front yang dideklarasikan Selasa (29/11/2016) di Jakarta untuk mendukung penentuan nasib sendiri West Papua – pembebasan.org

Jayapura, Jubi – FRI West Papua, kelompok sipil Indonesia yang secara terbuka menyatakan dukungannya atas penentuan nasib sendiri West Papua, mengajak masyarakat Indonesia turut tunjukkan solidaritasnya pada hak bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri.

Menurut Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI West Papua) itu, ada tujuh alasan mengapa penting bersolidaritas untuk bangsa West Papua.

Pertama, kata mereka, dunia akan lebih baik dan indah apabila setiap bangsa tidak hidup dalam penjajahan dan dapat bekerjasama secara demokratis, adil dan setara.

Bagi FRI West Papua, penjajahan masih terjadi di Papua oleh sebab integrasi Papua ke NKRI mereka anggap tidak demokratis. Mereka setuju beberapa pendapat gerakan pro kemerdekaan Papua yang menyatakan Pepera 1969 tidak sah, dan oleh karena itu West Papua bukan bagian sah NKRI, alias masih teritori yang tak berpemerintahan sendiri atau dibawah pendudukan.

Baca juga Dukung “Self Determination”, FRI West Papua dideklarasikan di Jakarta

Alasan kedua, kata Juru bicara FRI West Papua, Surya Anta, yang tampil solo di acara deklarasi front tersebut Selasa (29/11/2016) adalah penindasan sistematis yang tidak manusiawi di Papua harus mengusik nurani kemanusiaan semua masyarakat Indonesia. “Dan membiarkan penjajahan di atas tanah West Papua berlanjut adalah tindakan tidak manusiawi,” kata dia.

Mereka juga mengatakan solidaritas tersebut juga merupakan upaya untuk mendemokratisasikan rakyat dan bangsa Indonesia sendiri, memperjuangkan kesadaran kemanusiaan yang beradab terhadap rakyat dan bangsa Indonesia.

“Solidaritas diperlukan terkait perjuangan melawan Imperialisme dan Korporasi Internasional yang menyokong praktek kolonialisasi NKRI di tanah West Papua, sekaligus menghentikan praktek-prektek militerisme yang mengiringinya,” ujarnya.

FRI West Papua juga menyebutkan bahwa solidaritas terebut adalah bagian dari perlawanan terhadap rasisme terhadap siapapun termasuk rakyat West Papua, dan mereka menyatakan satu-satunya “tindakan bermoral” untuk hentikan “genosida” di West Papua adalah melalui dukungan terhadap penentuan nasib sendiri.

Dukungan

Tri Agus Susanto Siswowiharjo, Dosen Prodi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” Yogyakarta yang juga mantan aktivis Solidaritas untuk Penyelesaian Damai Timor Leste (Solidamor) menyatakan dukungannya pada inisiatif FRI West Papua itu.

“Bagus ada gerakan terbuka seperti itu. Sebagai inisiatif bersama antara orang Indonesia dan Papua. Selama gerakan di Jakarta non violence (anti kekerasan) maka tak ada alasan pemerintah dan publik Indonesia menolak organisasi ini,” kata Tri Agus melalui pesan singkat kepada Jubi, Selasa (29/11).

“Sa yakin orang Indonesia pasti mengetahui bunyi pembukaan UUD ’45: Bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa dan seterusnya. Dan dukungan terbuka ini bagus karena sekarang era demokrasi . Berjuang dengan jalur non kekerasan,” ujar dosen yang akrab dipanggil Tass itu.  Selain mantan aktivis, dia juga populer karena menulis buku Mati Ketawa Cara Orde Baru dan sempat ditahan di jaman Orde Baru.

Tass menekankan pentingnya kampanye publik lanjutan pasca deklarasi itu. “Tak hanya strategi vs negara, tetapi juga kampanye karena orang-orang  Indonesia perlu digelontor berita tentang Papua yang benar,” ujarnya.

Di tempat lain, Alghiffari Aqsa, Direktur LBH Jakarta juga mendukung inisiatif FRI West Papua. “LBH Jakarta bukan bagian FRI, tetapi kami mendukung kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dan pembentukan FRI West Papua adalah bagian dari kebebasan berserikat dan berkumpul yang biasa dan sama saja dengan kelompok lainnya. Kita harus hormati hak konstitusionalnya,” kata dia.

Dari New York, AS, Coen Husein Pontoh, pendiri situs IndoProgress.com yang memberi ruang cukup banyak untuk isu-isu Papua, juga menyambut deklarasi front ini. “Sangat dibutuhkan agar rakyat Indonesia mengetahui bahwa ada persoalan besar terkait soal Papua,” kata dia.

Coen menekankan hak penentuan nasib sendiri Papua membutuhkan penghentian tindak kekerasan yang selama ini terjadi terhadap rakyat Papua. “melalui pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri maka kita akan mengetahui dengan jelas sejauh mana klaim-klaim politik yang selama ini dilakukan baik oleh pemerintah Indonesia maupun oleh kalangan oposisi di Papua agar mendapat legitimasi dari rakyat Papua,” ujarnya.

Dia juga menambahkan hak tersebut sebetulnya bagian integral dari proses demokrasi sehingga pelaksanaan hak itu akan makin memperkuat sistem demokrasi yang kita anut saat ini.

Muhajir Abdul Azis, seorang anak muda asal Aceh menganggap inisiatif FRI West Papua juga sebagai hal yang mesti didukung. “Saya tidak tahu bagaimana menurut orang Indonesia, apalagi orang-orang di Pulau Jawa yang kebanyakan mengunyah slogan NKRI harga mati. tapi menurut saya sebagai orang Aceh inisiatif ini harus didukung, karena itu perjuangan riil,” kata dia kepada Jubi melalui pesan singkat.

Dia mengaku memahami apa yang dirasa masyarakat Papua, “Bagi yang pernah merasa bagaimana ganasnya militer Indonesia dalam berbagai kasus pembunuhan pasti paham akan apa yang diminta masyarakat Papua,” ujarnya yang merasa hal itu juga didorong oleh perasaan kebangsaan yang berbeda antara Indonesia dan Papua.

Perluasan perhatian

Sejak eskalasi isu penentuan nasib sendiri West Papua di Pasifik, masyarakat Indonesia juga sedikit banyak mengikuti dan coba mengambil sikap.

Pada bulan April 2016 lalu, setidaknya 154 orang dari berbagai spektrum sosial politik dan budaya menyatakan terbuka solidaritas mereka kepada United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan mengutuk kekerasan yang terjadi pada aktivis-aktivis pendukung ULMWP di Papua.

Di dalam pernyataan 6 April 2016 lalu, seperti dilansir oleh situs papuaitukita.net, mereka menghendaki agar pemerintah Indonesia mendengarkan Papua; mengubah pendekatan represif dan eksploitatif pada Papua; menuntut evaluasi tindakan aparat keamanan di Papua dan menghentikan pengiriman pasukan, termasuk pembangunan komando teritorial dan markas-markas Brimob baru; serta mendukung proses politik damai yang diajukan oleh ULMWP untuk membicarakan hak penentuan nasibnya sendiri.

“Indonesia bukan milik aparat. Indonesia dibangun oleh rakyat, yang berjuang untuk kemerdekaan berkumpul, bersuara dan berekspresi demi kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial,” ujar pernyataan tersebut.

Bersamaan dengan deklarasi yang dilakukan FRI West Papua Selasa (29/11), tampak beberapa orang pemuda menggelar spanduk penolakan di luar gedung LBH Jakarta. Beberapa diantara mereka menggunakan almamater universitas tertentu.

Di dalam spanduknya, mereka menyatakan “Tolak West Papua, dari Sabang Sampai Merauke untuk Indonesia, Save NKRI”. Mereka mengatasnamakan Front Penyelamat Indonesia (FPI).

FRI West Papua tampaknya akan menjadi babak baru dalam pembukaan ruang bagi isu-isu penentuan nasib sendiri West Papua, baik pro maupun kontra, untuk dibicarakan oleh publik politik ibukota.(*)

13 Organisasi Internasional Dukung Papua Merdeka

TabloidWani.com – Kuala Lumpur — 13 organisasi internasional dan delapan kelompok dari Indonesia menyatakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri.

Seperti dilansir dari malaysiakini.com, hari Kamis (1/12), solidaritas 21 organisasi tersebut menyatakan menolak segala bentuk intervensi imperialis dalam proses perjuangan demokrasi di Papua Barat.
“Solidaritas kami dengan rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri merupakan bagian dari perjuangan melawan imperialisme dan koorporasi internasional yang akan mendukung praktik perampasan tanah penjajahan di Papua Barat,” tulis pernyataan itu.

“Kami juga mendesak orang-orang di seluruh dunia untuk mengkonsolidasikan upaya untuk memperluas solidaritas dengan perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri,” lanjut pernyataan itu.

Dalam pernyataan bersama itu, 21 organisasi itu menyampaikan lima point tuntutan kepada pemerintah Indonesia.

  1. Menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri rakyat Papua Barat, termasuk memegang referendum untuk memutuskan masa depan Papua Barat.
  2. Berhenti melakukan represi terhadap rakyat Papua Barat yang menyuarakan permintaan atas penentuan nasib sendiri.
  3. Lindungi hak untuk kebebasan informasi, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat dan kebebasan berpikir bagi masyarakat Papua.
  4. Meningkatkan kehidupan rakyat Papua Barat dengan memberikan pendidikan gratis, kesehatan universal dan transportasi publik yang terjangkau.
  5. Menolak politik rasial yang dilakukan oleh militer dan polisi Indonesia terhadap rakyat Papua Barat.
    Menurut pernyataan bersama itu, sampai hari Kamis (1/12), orang-orang Papua Barat terus menghadapi intimidasi, penindasan dan kekejaman oleh pemerintah Indonesia.

“Tahun ini saja, ribuan telah ditangkap karena menyuarakan tuntutan mereka untuk menentukan nasib sendiri dan referendum kemerdekaan,” tulis pernyataan itu.

13 organisasi internasional tersebut di antaranya:

  1. The Socialist Party of Malaysia (PSM) – Malaysia
  2. Oppressed People’s Network (Shout) – Malaysia
  3. Youth Solidarity Malaysia (SAMM) – Malaysia
  4. Awami Workers Party – Pakistan
  5. Partido Lakas ng Masa (PLM) – Philippines
  6. socialist Alliance – Australia
  7. Anticapitaliste Nouveau Party (NPA) – France
  8. Pioneer – Hong Kong
  9. Globalization Monitor – Hong Kong
  10. Socialist Popular Alliance Party – Egypt
  11. Asia Monitor Resource Centre (AMRC)
  12. Committee for Asian Women (CAW) Fourth International

Kemudian delapan kelompok dari Indonesia di antaranya:

  1. Partai Pembebasan Rakyat (PPR) – Indonesia
  2. Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) – Indonesia
  3. Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) – Indonesia
  4. Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI) – Indonesia
  5. Asosiasi Solidaritas.net – Indonesia
  6. Lingkar Studi Sosialis – Indonesia
  7. States Culture Society Indonesia (earth) – Indonesia
  8. Society JUBI, Jayapura, West Papua – Indonesia

Bapak Angkat Saya Anggota Organisasi Papua Merdeka

Sore itu, hari ke lima saya tinggal seorang diri di rumah guru, dan hari kedua penyakit malaria menyerang tubuh. Sebelumnya saya sudah memelihara plasmodium vivax penyebab penyakit malaria tertiana sejak 2008. Di Papua, plasmodium yang bersemayam dalam tubuh bertambah, kali ini plasmodium falciparum yang membawa penyakit malaria bernama malaria tropicana.

Demam menyerang, kedinginan, tubuh menggigil. Saya menyelimuti seluruh tubuh. Tak berapa lama kondisi berubah. Panas terasa di sekujur tubuh, keringat kian deras bercucuran. Perut yang mual sebabkan saya memuntahkan isi perut berkali-kali. Segala yang masuk ke tubuh melalui mulut, kembali keluar dari mulut. Untuk sekadar air putih pun begitu. Betapa tersiksanya saya saat itu. Kalian yang merasa penderitaannya sudah sampai puncak hingga pada tahap mengenaskan karena status jomblo dan tak kunjung mendapat pasangan, hingga kemudian remuk redam dihantam kenangan, sebaiknya cobalah merasakan betapa menderitanya diserang malaria. Niscaya kalian akan sadar, bahwa penderitaan kalian belum ada seupil-upilnya penderitaan karena malaria.

Obat malaria yang saya bawa dari Jakarta sama sekali tak berguna. Demam terus berlanjut, kadang dingin kemudian panas. Muntah-muntah tak kunjung usai hingga cairan kuning yang terasa asam di lidah dimuntahkan lambung menuju tenggorokan dan berceceran di lantai usai dikeluarkan mulut. Biadab.

Saat akhirnya semua itu sedikit mereda jelang hari gelap, pintu rumah diketuk. Saya berjalan tertatih, memaksa diri untuk membukakan pintu. Bagaimanapun juga, sebagai manusia yang menjunjung adab ketimuran, saya harus menghormati tamu. Membukakan pintu untuknya dan menyilakan tamu saya masuk.

Pintu saya buka, dua orang tamu yang datang mengejutkan saya. Bertubuh gempal dengan otot menyembul di lengan, dada, paha dan kaki. Wajah mereka dipenuhi jenggot yang lebat. Berkoteka dan membawa noken yang mereka bebankan di kepalanya, sementara tangan kiri mereka menjinjing anak panah dan busurnya. Sekilas saya melihat tak ada perbedaan mencolok di antara keduanya. Saya merasa mereka adalah dua orang yang kembar.

“Selamat sore, Bapak. Mari masuk.” Ujar saya sesaat setelah keterkejutan saya reda. Tanpa berkata-kata, mereka berdua segera masuk. Tanpa dipersilakan duduk, mereka berdua juga segera duduk, mencari lokasi yang nyaman bagi masing-masing di antara mereka.

“Bapak mau minum apa? Tapi ambil dan buat sendiri ya, saya sedang tidak enak badan.” Sembari menunjuk dapur saya melanjutkan, “Di situ dapurnya, Bapak.”

“Ah, tidak usah. torang sebentar saja ke sini. Mau tanya-tanya sedikit.” Ujar salah seorang di antara mereka.

Melihat penampilan mereka, saya yakin mereka bukan penduduk asli dan bukan berasal dari suku yang sama dengan suku tempat saya tinggal. Karena Suku Asmat tidak mengenakan koteka. Orang-orang Asmat juga tidak terbiasa memanjangkan jenggot mereka. Kedua orang ini baru turun gunung. Mereka berasal dari suku yang ada di pegunungan, entah Nduga, atau Dani atau yang lainnya.

“Kamu dari mana? Bikin apa kamu di sini?” Pertanyaan ini ditujukan kepada saya. Rasa takut kembali menjalar di sekujur tubuh. Bulu roma saya terasa berdiri, mungkin karena demam, tapi saya rasa lebih karena rasa takut yang kian menjadi.

Mata saya terus mengawasi anah panah dan busur yang mereka bawa. Dalam keadaan takut, lemah, dan menahan rasa sakit sekaligus kantuk, saya menjawab pertanyaan mereka. Memberikan penjelasan dengan rinci tentang asal usul saya dan alasan keberadaan saya di rumah itu. Mereka mendengarkan dengan seksama.

“Baik sudah, kami jalan dulu. Ko jangan macam-macam ya di sini. Jangan bikin macam-macam, jangan ajar anak-anak macam-macam. Dan, jangan sekali-kali kasih naik itu merah putih.” Sembari mengatakan ini, salah seorang di antara mereka mengeluarkan benda seukuran telapak tangan bergambar bendera Bintang Kejora.

“Baik, bapak. Saya hanya ajar baca, tulis, hitung saja di sini. Tidak aneh-aneh.” Saya kembali membukakan pintu karena kedua orang tamu saya hendak pulang. “Silakan besok bapak datang ke sekolah. Lihat langsung kami belajar apa saja di sekolah.” ucap saya sesaat setelah mereka berdua berada di ambang pintu.

Keesokan harinya, saat saya dan murid-murid belajar di sekolah, kedua orang itu benar-benar memenuhi undangan saya. Mereka berdua memperhatikan kegiatan kami dari dekat namun tidak mengganggu kegiatan belajar kami. Salah seorang murid mengenal mereka berdua. Ia menyapa kemudian berbincang menggunakan bahasa ibu mereka. Tak seorang pun di antara murid yang mengerti perbincangan mereka, apalagi saya. Murid yang berbincang dengan kedua orang itu memang pendatang, ia berasal dari daerah bernama Kenyam, Ibukota Kabupaten Nduga yang dihuni mayoritas suku Nduga.

Usai percakapan dengan salah seorang murid, kedua orang itu masih tinggal di sekolah. Mereka menunggu hingga kegiatan belajar selesai dan kami membubarkan diri. Sesaat setelah murid-murid bubar, mereka berdua bergegas mendatangi saya dengan senyum merekah di wajah mereka. Menyalami saya, memeluk saya, kemudian berkata, “Mulai sekarang Pak Guru jadi anak kami. Kamu orang kami angkat jadi anak sudah.” Lalu mereka pamit. Saya bingung, bertanya kepada diri sendiri, “Ada apa ini sebenarnya?”

Setelah kejadian tersebut, tiap kali mereka turun gunung, atau teman atau saudara mereka turun gunung, mereka selalu menyempatkan diri singgah di rumah tempat saya tinggal. Membawakan bermacam sayur-mayur, ubi, ketela, petatas, buah-buahan, dan bermacam bahan makanan lainnya. Kadang mereka singgah untuk waktu yang cukup lama, namun lebih sering sekadar singgah untuk mengantarkan bahan makanan kemudian bergegas pergi.

Mendapat perlakuan semacam ini, tentu saja saya senang. Bahan makanan jelas bertambah, setidaknya menambah variasi supaya tidak melulu nasi putih dengan ikan asin, atau sagu dengan ikan asin. Sumber vitamin dan mineral dari sayur-mayur juga terpenuhi.

Perihal diangkat menjadi anak oleh dua orang yang jelas-jelas pejuang kemerdekaan Papua, saya merasa ini adalah pengalaman menarik dan berharga. Diangkat sebagai anak oleh mereka yang berjuang demi hak-hak dan kebenaran yang mereka yakini, berjuang demi kebebasan dan kemerdekaan yang mereka percaya akan mengubah hidup mereka menjadi lebih baik, adalah kesempatan yang berharga lagi langka. Lebih dari itu, saya bangga. Ya, bangga.

Terlepas dari pro-kontra isu kemerdekaan Papua, jargon-jargon NKRI harga mati, atau perpecahan yang terjadi di antara mereka yang menuntut kemerdekaan Papua, sejujurnya, saya harus menghormati mereka, bapak-bapak angkat saya dan semua orang yang berjuang menyuarakan kemerdekaan Papua, keadilan yang seharusnya diterima.

Bukankah lumrah mereka menuntut hak-haknya dipenuhi, menuntut untuk bisa menentukan nasib mereka sendiri setelah puluhan tahun pelanggaran HAM mereka alami, sumber daya alam mereka dirampas bahkan untuk sekadar ampas tak bisa benar-benar mereka dapat.

Jika terus menerus seperti ini, siapapun manusianya, apapun agama yang dianutnya, dari manapun mereka berasal, sudah semestinya muak akan ketidakadilan yang terjadi di Papua, dan memaklumi tuntutan kemerdekaan yang disuarakan. Benar begitu kan, Kakak? Ah, Itu sudah!

Dihadang water canon, ratusan aktifis pro Papua Merdeka ditahan

Jakarta, Jubi – Sekitar dua ratusan orang ditahan pihak kepolisian Jakarta saat aksi 1 Desember yang dilakukan bersama FRI (Front Rakyat Indonesia) West Papua dengan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) se Jawa dan Bali.

“Sekitar dua ratusan orang. Mereka dibawa ke Polda Jakarta. Tapi sudah mau dilepaskan,” kata Veronika Koman, pengacara Papua Itu Kita yang mendampingi pelaku aksi, Kamis (1/12/2016).

Diantara mereka yang ditahan, terdapat juga Surya Anta, juru bicara FRI West Papua dan Jefry Wenda, Ketua Umum AMP.

 Surya Anta dalam mobil tahanan polisi - IST
Surya Anta dalam mobil tahanan polisi – IST

“Pada saat dorong-dorongan, saya jatuh. lalu saya ditarik oleh polisi menjauhi kerumunan massa aksi. Setelah lepas dari massa aksi, saya ditarik ke barisan polisi. Disitu saya dipukul menggunakan pentungan 2 kali ke bagian kepala dan tubuh. setelah itu saya diseret ke mobil tahanan. saat akan dimasukkan ke mobil tahanan, saya ditendang di bagian punggung,” ungkap Surya tentang bagaiman ia ditahan.

Polisi menghadapi para pelaku aksi dengan semburan air water canon saat berorasi di sekitar Bundaran HI setelah berjalan dari kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

 Massa aksi saat dihadang oleh polisi - IST
Massa aksi saat dihadang oleh polisi – IST

Selain di Jakarta, aksi di Yogyakarta yang dilakukan dalam rangkaian peringatan 1 Desember ini juga berakhir dengan penangkapan

“Sekitar 14 orang peserta aksi dan ada tiga orang  dari PBH dan LBH Yogyakarta dalam aksi di Yogyakarta yang ditahan polisi,” kata Karon, aktivis Papua Itu Kita.

 Massa aksi yang ditahan di Polda Jakarta - IST
Massa aksi yang ditahan di Polda Jakarta – IST

1 Desember diperingati oleh rakyat Papua sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua sebab tanggal tersebut pada tahun 1961 ditetapkan pengibaran Bendera Bintang Fajar atau Kejora. Waktu itu Nieuw Guinea Raad atau Dewan Perwakilan Rakyat New Guinea menetapkan pengibaran bendera antara 1 November dan 1 Desember tetapi akhirnya diputuskan 1 Desember 1961. (*)

Seluruh Pendemo Referendum Papua Ditangkap

Kamis, 01/12/2016 13:08, Reporter: Raja Eben Lumbanrau, CNN Indonesia
Seluruh Pendemo Referendum Papua Ditangkap
Seluruh peserta demo dari Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua ditangkap dan diproses di Polda Metro Jaya. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia — Seluruh peserta demo yang berasal dari Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua ditangkap oleh polisi.

Tim kuasa hukum Aliansi Mahasiswa Papua dan Free West Papua, Veronika Koman mengatakan, pedemo sekarang berada di Polda Metro Jaya.

“Semua massa peserta demo, sekitar 150 orang ditangkap. Diangkut ke Metro,” kata aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta itu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (1/12).

Veronika menambahkan saat ini pedemo sedang menjalani pemeriksaan, berupa pendataan, mungkin dibuat berita acara pemeriksaan (BAP).

Penangkapan itu, menurut Veronika, merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi.

“Kami sedang mendampingi, kami akan berusaha semaksimal mungkin dilepas semua,” katanya.

Sejak pagi tadi, massa FRI berkumpul di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan melanjutkan aksi longmarch ke Bunderan HI. Ketika massa tiba di lampu merah Imam Bonjol yang berjarak sekitar 50 meter dari Bunderan HI terjadi gesekan.

FRI merupakan organisasi yang terdiri dari sejumlah kelompok masyarakat Partai Pembebasan Rakyat, Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia, PEMBEBASAN, Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia, Lingkar Studi Sosialis, dan Perkumpulan Solidaritas Net.

Rencananya, selain mendukung referendum Papua, massa FRI mendukung keanggotaan United Liberation Movement fof West Papua (ULMWP) di Melanesia Spearhead Group, Pacific Island Forum dan memperjuangkan keanggotaan ULMWP di Perserikatan Bangsa-bangsa.

FRI juga mendesak militer ditarik dari Papua agar referendum berjalan damai, adil dan tanpa tekanan. Hal ini juga supaya masyarakat Papua mendapatkan kebebasan informasi, ekspresi dan berorganisasi.

Tanggal 1 Desember selama ini dikenal sebagai Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan dianggap istimewa bagi sebagian kelompok di Papua karena dinilai sebagai hari kemerdekaan. Setiap tahunnya pada tanggal ini petugas keamanan selalu memperketat pengawasan di Papua lantaran kerap ada pengibaran bendera bintang

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny