Massa Bertahan di Makam Theys Eluay

[JAYAPURA] Sekitar 30 orang masih bertahan di Taman Peringatan Kemerdekaan dan Pelanggaran Hak Asazi Manusia, di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (3/12), tempat di mana Pemimpin Besar Bangsa Papua Theys Hiyo Eluay dikebumikan. Mereka memasang spanduk berwarna hijau bertuliskan “Papua Zona Darurat”.

Walaupun 1 Desember disebut-sebut sebagai HUT Kemerdekaan Papua Barat, mereka memilih bertahan dan menempati beberapa tenda yang sengaja dibangun di tempat tersebut, tepatnya di belakang makam Theys.

Kelompok massa ini mengaku sebagian merupakan mahasiswa yang melakukan eksodus dari Sulawesi serta panitia pelaksanaan HUT Kemerdekaan Papua Barat 1 Desember lalu. Mereka memilih bertahan sampai ada pernyataan dari Pemimpin Besar Bangsa Papua, Tom Beanal soal PT Freeport Indonesia.

Freeport diminta menghentikan operasinya, menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia dan memulihkan kerusakan lingkungan atas pembuangan sisa pasir tambang melalui Sungai Aijkwa.

Saat dihubungi SP, Rabu pagi, Markus Haluk pimpinan kelompok ini menegaskan, mahasiswa yang pulang ke Papua ini dikarenakan mereka melakukan studi di daerah lain merasa terancam jadi mereka kembali. Komunitas Papua di sana terancam, jadi sekitar 100 mahasiswa pulang. [154]

December 1, 2008 0

Jelang 1 Desember, Polres dan Kodim 1702 Jayawijaya Gelar Pasukan

WAMENA-Untuk mengantisipasi timbulnya gangguan keamanan di wilayah hukum Polres Jayawijaya jelang 1 Desember yang disebut-sebut hari kemerdekaan bangsa Papua, aparat TNI/Polri melakukan gelar pasukan yang dipusatkan di halaman Kantor Bupati Jayawijaya, Jumat (28/11).

Upacara gelar pasukan yang melibatkan kurang dari 500 personel TNI/Polri itu terdiri dari satuan batalyon 756 Wimane Sili, Kodim 1702 Jayawijaya, Polres Jayawijaya dari berbagai satuan dan satuan polisi pamong praja (Satpol PP).

Upacara gelar pasukan tersebut dihadiri Dandim 1702 Jayawijaya Letkol Inf Grandy Mangiwa, Wakapolres Jayawijaya Kompol Rudolf Beay dan para undangan lainnya. Kapolres Jayawijaya, AKBP Drs Abd Azis Dj, SH yang bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan, gelar pasukan ini merupakan satu bentuk keperdulian pihak aparat dalam rangka mengantisipasi timbulnya gangguan keamanan menjelang Desember yang dianggap sebagai bulan suci bagi umat beragama.

“Pada Desember ini menjadi perayaan yang bermakna penting bagi Umat Kristiani dan Islam untuk merayakan hari raya keagamaan,”tandasnya. Menurutnya apel kehormatan cipta kondisi itu berdasarkan perintah Panglima TNI dan Kapolri yang diteruskan melalui Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua untuk melakukan pengamanan di wilayahnya masing-masing.
Disinggung menjelang 1 Desember yang disebut-sebut sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua, kata dia, pihak aparat akan bersiaga penuh untuk mengantisipasi timbulnya konflik di tengah-tengah masyarakat. “TNI/Polri dalam melaksanakan tugasnya senantiasa melibatkan elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan elemen lain. TNI/Polri tak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat selaku mitra kerjanya,”paparnya.

Di tempat yang sama, Dandim 1702 Jayawijaya, Letkol Inf Grandy Mangiwa meminta kepada personel baik TNI maupun Polri agar senantiasa berkordinasi dengan atasan masing-masing sesuai perintah komando. “Tugas yang berat itu akan terasa ringan bila dilaksanakan dengan senang hati dan penuh percaya diri,” imbuhnya.(jk)

November 29, 2008 0

Demo, Tuntut Dialog Pangdam dan Kapolda – (Massa Berdoa di Makam Theys)

JAYAPURA- Puluhan massa kemarin kembali mendatangi gedung DPR Papua di Jayapura. Para pendemo ini menuntut janji DPR Papua pada aksi mereka tanggal 3 November lalu yang akan menfasilitasi mereka untuk bertemu Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjend TNI AY Nasution dan Kapolda Papua Irjend Pol FX Bagus Ekodanto, terkait pengungkapan penembakan Opinus Tabuni 9 Agustus lalu di Wamena.

Massa yang menamakan diri Koalisi Peduli HAM Papua dan dipimpin Bukctar Tabuni itu, tiba di Gedung DPR Papua sekitar pukul 13.00 WIT setelah melakukan longmarch dari Expo Waena ke Abepura lalu dengan kendaraan truk menuju tempat penculikan Theys Hio Eluai di Skyland untuk melakukan penghormatan dan berdoa di sana.

Setelah itu massa kembali longmarch menuju Jayapura dengan melewati Polda Papua dan ke Halaman DPR Papua.

Setibanya, di DPRP, mereka berjajar dan Bucktar Tabuni mulai berorasi setelah lebih dulu berdoa. Antara lain ia mengatakan bahwa kedatangan mereka ke gedung itu antara lain adalah untuk menagih janji Ketua DPR Papua John Ibo untuk berdialog dengan Pangdam XVII/Cenderawsih dan Kapolda Papua. “Kami datang ke sini untuk menagih janji, karena sampai sekarang ini dialog yang kami minta belum juga dilaksanakan,” katanya lantang.

Ia lalu mengatakan bahwa kedatangan mereka juga ingin menanyakan kepada Kapolda dan Pangdam siapa penembak Opinus Tabuni dan kenapa ia harus ditembak. Bukctar ingin agar kedua petinggi TNI dan Polisi itu dihadirkan untuk dialog dengan mereka saat itu juga, karena John Ibo sudah menjanjikan kepada mereka untuk membuka dialog.

Bergantian, mereka berorasi dan terus mengkritisi dewan maupun TNI / Polri baik khususnya yang terkait dengan kematian Opinus Tabuni pada peringatan Hari Pribumi Internasional di wamena beberapa waktu lalu.

Begitu juga dengan Markus Haluk yang juga ikut berorasi, ia mendesak Kapolda untuk segera mengungkap siapa pembunuh Opinus Tabuni. “Sudah tiga bulan tiga hari Opinus dibunuh tetapi kenapa sampai sekarang belum juga diungkap,” teriaknya lantang. Karena itu, pihaknya mendesak Polda maupun Pangdam untuk mengungkap kasus tersebut.

Untuk itu, Markus Haluk memberikan deadline waktu sampai tanggal 1 Desember dan kalau sampai tanggal 1 Desember nanti belum ada titik terang atau kasus itu belum juga terungkap maka pihaknya akan melakukan sesuatu. “Saya tidak mau katakan apa, tetapi kami minta 1 Desember kasus itu sudah harus terungkap, kami deadline waktu disitu apapun ceritanya, kalau tidak ada tanda – tanda, maka….,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak main-main dengan tuntutannya itu, karena itu, pihaknya akan terus menunggu DPRP, Pangdam dan Kapolda untuk berdialog mengungkap kasus ini. “Saya heran kenapa DPRP, Pangdam, Kapolda saling lempar saya lihat jadinya seperti bola pimpong, karena itu kami tuntut itu dan sejauh mana Polda mendalami kasus kematian Opinus tabuni,” koarnya lagi.

Selain itu, Markus juga mengatakan bahwa aksi mereka kemarin sekaligus untuk mencanangkan tanggal 10 November hari dimana tokoh sentral Papua Theys Hio Eluai di bunuh sebagai Hari Kematian HAM di Papua. “Jadi tanggal 10 November hari kematian Theys kami canangkan sebagai kematian HAM di Papua,” jelasnya.

Sampai pukul 15.00 WIT mereka berorasi, tidak seorangpun anggota DPRP menemui mereka. Sehingga saat itu pimpinan massa sempat bersitegang dengan aparat Polisi, tetapi untungnya tidak berlanjut. Tak lama kemudian, Weynand Watori, Banyamin Patondok, Zakarias Yoppo dan beberapa anggota DPRP lainnya menemui massa. Bersamaan dengan itu, massa membuka dompet amal di tengah – tengah kerumunan massa. Al hasil beramai – ramai ke enam anggota DPRP itu ikut memberikan sumbangan uang yang dismpan di wadah kardus. Ada juga beberapa sumbangan dari massa itu sendiri. Tidak ada penjelasan rinci tentang tujuan dibukanya dompet amal itu.

Selanjutnya, meskipun enam orang anggota DPRP telah menemui massa, tetapi mereka juga tidak bisa memberikan jaminan untuk menghadirkan petinggi TNI dan Polisi itu. Ia hanya mengatakan bahwa salah seorang wakil Ketua akan menemui mereka tetapi saat itu sedang berada di Sentani karena sedang mengikuti acara.

Tetapi, sampai pukul 17.00 WIT di tunggu, wakil ketua itu tidak juga datang hingga akhirnya massa bubar sendiri. Weynand Watrori hanya mengatakan bahwa pihaknya bisa berjanji tetapi aspirasi yang disampaikan oleh massa akan disampaikan pada pimpinan dewan sehingga janji dewan kepada mereka untuk berdialog dengan Pangdam dan Kapolda bisa segera direalisir dalam waktu dekat ini.
Sebelumnya massa pendemo ini dengan yang menggunakan 3 truk mampir di lokasi penculikan Alm Theys Hiyo Eluay dan sopirnya, Aristoteles Masoka di sekitar Perumahan Pemda Entrop Entrop pada 10 November 2001 silam.

“Agenda kami yaitu mendatangi lokasi penculikan lalu berdoa dan memberikan penghormatan,” singkat Buchtar Tabuni saat dihubungi Cenderawasih Pos lewat hand phone selulernya.
Setibanya massa dilokasi berukuran kecil dekat dengan jurang itu, terlihat pula Ketua Dewan Adat Papua, Forkorus Yaboi Sembut dan tokoh DAP lainnya. Acarapun dilanjutkan dengan penyampaian sepatah kata oleh Forkorus Yaboi Sembut.”Kita berkumpul disini untuk mengenang kembali waktu penculikan tokoh Papua Theys Eluay yang merupakan satu bukti terjadinya pelanggaran HAM,” tutur Forkorus yang saat itu datang dengan topi kebesarannya dan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta sekitar 10 detik.

Sebelum acara singkat ini diakhiri, massa kembali menundukkan kepala dalam doa yang dibacakan oleh seorang wanita menggunakan bahasa daerah.Terlihat beberapa pemuda dan pemudi yang menitikkan air mata mengenang kematian Alm Theys.”Ini ketidakwajaran yang dilakukan dalam peradaban bangsa Papua,” celetuk seorang pemuda sebelum membubarkan diri.Diakhir acara, Buchtarpun ambil bagian dengan menyampaikan pendapatnya.Dikatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai tokohnya dan saat ini kita sedang melakukannya sebagai tanda perjuangan itu masih ada,” koarnya.
Lanjut Bucthar dengan lokasi yang hanya beberapa meter dari tempat penampungan sampah ini menandakan pelecehan terhadap tokoh pejuang dengan tidak memberikan rasa hormat karenanya secara spontan Buchtarpun memerintahkan untuk mengangkat 1 bak sampah yang saat itu nongkrong dekat dengan lokasi.”Angkat! dan singkirkan,” ujarnya lantang.Satu komando ini, massapun mendekati bak sampah yang dimaksud dan beramai-ramai menggulingkan ke dalam jurang dan tidak telihat lagi oleh mata.Meski saat itu masih mendapatkan pengawalan dari aparat Dalmas Polresta, namun dalam aksi ini sama sekali tidak nampak bentuk pencegahan oleh aparat dan rombongan akhirnya kembali melanjutkan perjalanan ke DPR Papua.(ta/ade)

November 14, 2008 0

Haul Kematian Theys, Ricuh

Liputan6.com, Jayapura: Haul memperingati tujuh tahun kematian Theys Hiyo Eluai di Gedung DPRD Papua, Rabu (12/11), berlangsung ricuh. Massa pendukung Theys nyaris bentrok dengan polisi. Mereka marah begitu mengetahui pimpinan Dewan tidak berada di tempat.

Adu mulut antara polisi dengan demonstran terjadi saat warga yang akan menyampaikan aspirasi kecewa karena Ketua Dewan Papua tidak hadir. Demonstran berorasi di depan Gedung Dewan meminta agar berbagai pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus kematian Theys dan yang terakhir Optimus Tabuni diungkap.

Salah seorang anggota Dewan, Weynant Watory akhirnya menemui demonstran. Dia berjanji mempertemukan wakil pendemo dengan Ketua Dewan pada Jumat esok. Massa juga mendesak dipertemukan dengan Panglima Kodam XVII Cendrawasih dan Kepala Kepolisian Daerah Papua.(TOZ/Tim Liputan 6 SCTV)

November 12, 2008 0

Ribuan Massa FKKI Papua Kembali Demo – Kritisi Gubernur Suebu yang Sering Tak Ada di Tempat

JAYAPURA-Setelah 4 Agustus 2008 lalu menggelar aksi demo, maka ribuan massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kristen Indonesia (FKKI) Provinsi Papua, Selasa (4/11) kemarin kembali menggelar aksi serupa di halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura dan Kantor DPRP. Continue reading “Ribuan Massa FKKI Papua Kembali Demo – Kritisi Gubernur Suebu yang Sering Tak Ada di Tempat” →

November 5, 2008 0

Tidak Ada Negara Dukung Separatisme Papua

Jakarta (ANTARA News) – Jurubicara Kepresidenan Dino Patti Djalal, di Jakarta, Selasa, menegaskan bahwa tidak ada satu negara pun yang mendukung isu separatisme di Papua.

“Tidak ada satu pun negara anggota PBB yang mendukung isu separatisme di Papua sehingga posisi Indonesia sangat solid,” kata Dino di kantor Kepresidenan.

Dino mengemukakan hal itu saat menanggapi aksi peluncuran “International Parliamentarians for West Papua” di Inggris.

Walaupun begitu, Dino mengakui bahwa memang ada segelintir anggota parlemen dan LSM yang mendukung aksi itu.

“Inisiatif International Parliamentarians itu kandas dan posisi pemerintah Inggris pun tetap mendukung integritas Indonesia,” katanya.

Parlemen Inggris, lanjut dia, juga menghargai serta menghormati wilayah teritorial Indonesia.

“Situasi di lapangan juga baik,” katanya.

Sementara itu sebelumnya pemerintah Indonesia melalui Jurubicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan bahwa aksi tersebut tidak signifikan.

Ia menjelaskan bahwa peluncuran International Parliamentarians for West Papua di Inggris pada 15 Oktober 2008 itu hanya dihadiri oleh dua orang anggota parlemen Inggris –parlemen Inggris terdiri atas House of Lords sejumlah 746 orang dan House of Common sejumlah 646 orang– dan sekitar 30 peserta yang umumnya LSM yang selama ini memang pro kemerdekaan Papua.

Dengan adanya peristiwa itu, lanjutnya, maka dapat dilihat bahwa masalah kemerdekaan Papua justru bukanlah suatu hal yang menjadi isu.

Menurut Faiza, aksi tersebut hanya didukung oleh orang-orang yang sama yang selalu menggunakan referensi Indonesia di masa 90-an untuk memandang kasus Papua, padahal saat ini telah diberlakukan otonomi khusus di Papua sehingga isu-isu pro-kemerdekaan ini tidak relevan.

Menurut laporan dari KBRI London, kegiatan di dalam gedung parlemen tersebut tidak mendapat perhatian dari para anggota parlemen yang lain, kalangan media dan publik dan tidak secara resmi masuk dalam agenda kegiatan House of Common serta tidak tercatat dalam pengumuman di lobbi gedung Parlemen. Selain itu kegiatan demonstrasi dengan menyanyi dan menari yang dilakukan sebelum dan setelah acara kegiatan tersebut di luar gedung Parlemen Inggris juga kurang mendapat perhatian dari publik.(*)

October 28, 2008 0

Gereja Tawarkan Dialog Damai – menilai peluncuran International Parliaments for West Papua (IPWP) tidak signifikan

JAYAPURA (PAPOS) –Sembilan pimpinan Persekutuan Gereja-gereja di Papua, prihatin atas situasi yang bergolak beberapa hari terakhir ini di Kota Jayapura.

Di satu sisi pimpinan gereja menilai peluncuran International Parliaments for West Papua (IPWP) tidak signifikan, sementara di sisi lain pimpinan gereja menilai pihak keamanan bertindak represif terhadap orang Papua.

Keprihatinan pimpinan Gereja-gereja itu dituangkan alam suatu pernyataan sikap ditandatangani Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. JJ Mirino Krey, S.Th, Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua, Pdt. S. Karubaba, MA, Ketua I Sinode GBGP di Tanah Papua, Pdt. Tomy, Ketua Gereja Pantekosta Tabernakel Papua, Pdt. Isak Doom, S.Th, Ketua Sinode GMK di Tanah Papua, Pdt. Theys Wopari, Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Socrates Sofyan Yoman, Ketua Sinode Gereja Pantekosta di Tanah Papua, Pdt. Andreas Ayomi, Pastor Neles Tenay, Pr dan Ketua GIDI, Pdt. Lipiyus Biniluk.

Menurut mereka, pro dan kontra masalah Pepera tidak akan diselesaikan dengan cara pemblokiran jalan, penangkapan, penahanan dan lainnya. Oleh sebab itu, masalah Pepera harus diselesaikan dengan suatu dialog damai.

Pimpinan Gereja-gereja di Papua mendorong pemerintah Indonesia dan orang Papua untuk membahas masalah Pepera melalui dialog yang difasilitasi pihak ketiga yang netral. Betapapun sensitifnya, menurut mereka, persoalan Papua harus diselesaikan melalui dialog damai untuk mendapatkan solusi damai.

Dalam pernyataan sikap tertanggal 22 Oktober tersebut, pimpinan-pimpinan gereja ini menyatakan, IPWP yang diluncurkan 15 Oktober di House of Commons oleh Dubes Indonesia di London menilai acaranya tidak signifikan karena hanya dihadiri 2 orang parlemen Inggris saja.

Yang menjadi keprihatinan, meskipun peluncurannya oleh pemerintah Indonesia diakui tidak signifikan tetapi pada tanggal 16 Oktober gabungan dari Polisi, Tentara dan Angkatan Laut memblokir jalan raya di Waena untuk menghalangi ribuan orang Papua yang hendak menyampaikan pendapatnya kepada DPRP.

“Menghadapi rencana demonstrasi damai ini, pihak keamanan melakukan siaga di seluruh sudut kota Jayapura, bahkan sampai mengeluarkan tank-tank militer seakan-akan hendak menghadapi serangan militer yang dilancarkan oleh negara lain,” kata Pdt. S. Karubaba, dkk, dalam pernyataan sikapnya yang dibawa ke redaksi Papua Pos, Jumat (24/10).

Diterangkan, pemblokiran jalan oleh pihak keamanan, menurut mereka merupakan suatu tanda yang mengindikasikan adanya pemblokiran saluran demokrasi. Ribuan orang Papua tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya tentang acara peluncuran IPWP yang diakui tidak signifikan itu.

Mereka melihat bahwa ruang demokrasi sengaja ditutup oleh pihak keamanan dan tertutup bagi orang Papua. “Kami prihatin karena orang Papua yang mau demonstrasi itu tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan haknya yakni kebebasan berekspresi. Tentunya hal ini mencoreng wajah Indonesia yang sedang berkembang menjadi negara demokratis,” kata Pdt. Socrates menambahkan.

Yang makin memprihatikan, tindakan represif masih berlanjut. Ketika tanggal 20 Oktober orang Papua ingin melaksanakan demonstrasi, suasana kota Jayapura mencekam.

Aparat keamanan yang terdiri dari Polisi, Brimob, Militer dan Marinir diangkut dengan 11 truk dan disebarkan di kota Jayapura, ratusan intelijen disebarkan dalam kota.

Sementara situasi di kota mencekam, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap belasan orang dan menahan mereka di tahanan Polresta. Menurut para pimpinan gereja-gereja ini, tindakan berlebihan dari pihak aparat memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia masih salah dalam melihat orang Papua. Bila aspirasi dan pendapat berbeda dipandang sebagai orang-orang jahat yang melakukan tindakan kriminal.

Mereka melihat orang Papua berada di tengah 2 pendapat. Di satu pihak, orang Papua mendengar bahwa IPWP membahas tentang Pepera 1969 karena dinyatakan cacat hukum.

Sementara di satu pihak, orang Papua mendengar dari pemerintah Indonesia bahwa Pepera sudah final. “Kami merasa prihatin karena orang Papua dibiarkan bingung diantara 2 pendapat yang berbeda dan terus menjadi korban,” kata para pimpinan gereja ini. (frida)

Ditulis Oleh: Frida/Papua Pos
Sabtu, 25 Oktober 2008

October 25, 2008 1

Hasil IPWP London Diumumkan – Sikap Represive Aparat Disesalkan

JAYAPURA – Gagal melakukan demo guna menyampaikan dukungan peluncuran Kaukus International Perlemen for West Papua (IPWP) 15-18 Oktober lalu di London, Inggris tidak menyurutkan IPWP Papua untuk tetap menyuarakan asprasi tersebut.

Dalam press confrence di Sekertariat Dewan Adat Papua (DAP), Selasa (21/10), Ketua IPWP Papua Buchtar Tabuni didampingi Sekertaris IPWP Viktor F Yeimo, Koordinator umum Peluncuran IPWP Sebi Sambom, Koordinator Lapangan Elly Sirwa dan Ketua Tim Legislasi AMPTP Albert Wanimbo didampingi puluhan massa pendukungnya akhirnya mengumumkan hasil IPWP di London, Inggris yang sudah ada di tangan mereka.

4 lebar hasil IPWP dalam Bahasa Inggris itu diterjemahkan oleh Viktor F Yeimo. Isi dari hasil IPWP di London memuat beberapa poin yaitu pertama, mendesak setiap negara di Eropa untuk tidak melakukan hubungan dengan Indonesia sampai Indonesia memberikan ruang kebebasan yang damai bagi masyarakat Papua. Kedua, meminta agar ada peninjau dari pihak International menyangkut masalah di Papua. Ke-tiga, mendesak PBB untuk mendengarkan salah satu penasehat dari pengadilan Internasional dibawah hukum Internasional.

Ke-empat, seluruh kekayayaan alam di Papua digunakan sepenuhnya untuk masyarakat Papua. Ke-lima, desak Sekjend PBB untuk mereview kembali tentang aturan PBB menyangkut proses bebas memilih di Papua (menyangkut Pepera). Ke-enam, mengirim tim peninjau untuk melihat pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Ke tujuh, meminta pemerintah Indonesia untuk membebaskan Filep Karma, Yusak Pakage dan semua tahanan politik dengan segera serta membuka akses jurnalis internasional ke Papua. Ke-delapan, mendesak agar dihentikan segala bentuk illegal loging oleh Indonesia di Papua yang dapat mengakibatkan perubahan iklim serta memonitor perjanjian mineral di Papua hingga ICJ memberikan kelayakan.

Menurut Victor, Peluncuran Kaukus yang dihadiri oleh sejumlah parlemen International di Inggris dan Eropa ini intensif dilakukan mulai pukul 15.00 – 16.30 waktu London yang dihadiri oleh dua anggota Perlemen Inggris Andrew Smith dam Lord Harries. Tidak itu saja, Vintor juga mengklaim bahwa peluncuran tersebut mendapat dukungan dari seluruh parlemen di Inggris, Eropa Amerika, para senator di Australia, New Zealand, Vanuatu, dan Papua New Guinea.

“Dari pertemuan itu juga dihadiri oleh Benny Wenda -mahasiswa, Mrs Melinda Janki dari International Human Rights Law Expert, Jeremmy Corbyn dan Opik dari Parlemen UK,” papar Victor membacakan hasil tersebut.

Sementara ketika disinggung kecaman anggota DPR RI, Theo L Sambuaga terkait sponsor yang dilakukan pihak asing dalam parlemen tersebut, Koordinator umum peluncuran IPWP Sebi Sambom mengatakan bahwa Indonesia jangan ikut campur urusan negara lain yang sedang membahas permasalahan di Papua, karena saat ini Indonesia tidak bisa mengintervensi negara maju.” Itu hanya komentar orang politik yang sedang dalam posisi sulit,” lanjut Sebi.

Ia juga menyayangkan sikap aparat dalam aksi demo damai di Jl Irian Jayapura, Senin (20/10). Menurutnya, dari sikap represive aparat saat mengamankan dan membawa pendemo menggambarkan pada dunia bahwa di Papua memang terjadi penekanan militer terhadap masyarakat Papua Barat. Padahal menurut pria berambut gimbal ini, demokrasi itu memiliki undang-undang dan bagaimana menyampaikan pendapat dimuka umum mereka telah pahami.

” Jangan memberikan teror mental yang akhirnya menimbulkan ketakutan pada masyarakat. Kami melihat tentara dan polisi yang membangun konflik dari ketakutan tersebut,” jelas Sebi.
Sementara itu, Ketua IPWP Papua Buchtar Tabuni juga menyayangkan sikap anggota DPRP yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Alasannya, saat mereka akan menyampaikan aspirasi, ternyata tidak satupun wakil rakyat berada di tempat. ” Kami sudah memberitahukan sebelumnya bahwa kami akan datang tanggal sekian untuk menyampaikan pendapat, tetapi ternyata tidak ada siapa-siapa,” sesal Buchtar.

Sikap semacam ini yang dianggap tidak memihak rakyat sehingga kedepannya Buchtar Cs sepakat untuk memboikot Pemilu.” Kami juga akan menyurati semua mahasiswa Papua yang kuliah di Jawa, Bali, Sumatrea, Sulawesi untuk kembali menyusun kekuatan serta boikot Pemilu.

Buchtar menyampaikan bahwa dengan sikap tegas yang akan mereka ambil l itu sama artinya tidak ada legitimasi terhadap pemerintah Indonesia yang membenarkan bahwa rakyat Papua adalah bagian dari Indonesia.”Papua bisa dikatakan bagian dari NKRI jika rakyat ikut memilih. Jika tidak, yah sama saja ada penolakan terhadap legalitas daerah itu,” tegas Buchtar.

Pria dengan gaya khas kacamata hitam dan pakaian loreng model Army ini juga mengomentari soal penanganan para pendemo kemarin.

Dengan gagalnya penyampaian aspirasi langsung ke DPRP nampaknya membuat IPWP Papua merancang strategi lain. Buchtar Tabuni dan Victor menegaskan bahwa yang difokuskan saat ini bukan lagi menghadap DPRP, melainkan melakukan sosialisasi untuk seluruh masyarakat Papua Barat melalui parlemen yang telah dibentuknya.

” Jika Papua ( DPRP, red) tidak mau menerima ini, kami akan sampaikan di parlemen kami sendiri. Soal hasil ini akan kemana nantinya urusan parlemen,” tandas keduanya seraya mengatakan bahwa mereka akan kembali mengambil sikap menyurat ke Jakarta dan PBB, tanpa menjelaskan lebihjauh meteri surat yang akan dikirim tersebut.(ade)

October 23, 2008 1

Tidak Ada Negara Dukung Separatis Papua

Ditulis Oleh: Ant/Papos Rabu, 22 Oktober 2008

MASSA : Pendukung International Parlment for West Papua saat berkumpul mendengarkan orasi di depan Expo Waena(16/10) sebelum bergerak menuju DPRP, namun massa ini dihadang aparat keamanan, mereka gagal membawa aspirasi ke DPRP.
JAKARTA (PAPOS) -Jurubicara Kepresidenan Dino Patti Djalal, menegaskan bahwa tidak ada satu negara pun yang mendukung isu separatis di Papua.

“Tidak ada satu pun negara anggota PBB yang mendukung isu separatisme di Papua sehingga posisi Indonesia sangat solid,” kata Dino di kantor Kepresidenan.

Dino mengemukakan hal itu saat menanggapi aksi peluncuran “International Parliamentarians for West Papua” di Inggris. Walaupun begitu, Dino mengakui bahwa memang ada segelintir anggota parlemen dan LSM yang mendukung aksi itu.

“Inisiatif International Parliamentarians itu kandas dan posisi pemerintah Inggris pun tetap mendukung integritas Indonesia,” katanya di Jakarta Selasa (21/10) seperti dikutip Koran ini dari Antara News, tadi malam.
Parlemen Inggris, lanjut dia, juga menghargai serta menghormati wilayah teritorial Indonesia. “Situasi di lapangan juga baik,” katanya.

Sebelumnya pemerintah Indonesia melalui Jurubicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan, aksi tersebut tidak signifikan. Ia menjelaskan peluncuran International Parliamentarians for West Papua di Inggris pada 15 Oktober 2008 itu hanya dihadiri oleh dua orang anggota parlemen Inggris.

Sementara parlemen Inggris terdiri atas House of Lords sejumlah 746 orang dan House of Common sejumlah 646 orang– dan sekitar 30 peserta yang umumnya LSM yang selama ini memang pro kemerdekaan Papua.

Dengan adanya peristiwa itu, lanjutnya, maka dapat dilihat bahwa masalah kemerdekaan Papua justru bukanlah suatu hal yang menjadi isu. Menurut Faiza, aksi tersebut hanya didukung oleh orang-orang yang sama yang selalu menggunakan referensi Indonesia di masa 90-an untuk memandang kasus Papua, padahal saat ini telah diberlakukan otonomi khusus di Papua sehingga isu-isu pro-kemerdekaan ini tidak relevan.

Selain itu kegiatan demonstrasi dengan menyanyi dan menari yang dilakukan sebelum dan setelah acara kegiatan tersebut di luar gedung Parlemen Inggris juga kurang mendapat perhatian dari publik.(nas)

October 22, 2008 0

Pemerintah Indonesia Yakin Kaukus Papua Barat Tak Dapat Dukungan Internasional

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah RI yakin pembentukan kaukus parlemen Internasional untuk Papua Barat tidak mendapat dukungan. Sebab, Pemerintah Inggris tetap mendukung kesatuan Indonesia.

“Inisiatif itu kandas, tidak mendapat dukungan yang berarti dari kalangan parlemen internasional,” kata Juru Bicara Presiden, Dino Patti Djalal, di kantor Presiden, Selasa (21/10).

Pembentukan kaukus parlemen internasional untuk Papua Barat merupakan ide dua anggota parlemen Inggris. Namun, berdasarkan informasi dari Duta Besar Indonesia di Inggris, suara soal kaukus papua dalam House of Common Inggris sangat kecil dan minoritas.

“Mayoritas parlemen Inggris memahami hubungan baik dengan Indonesia sangat penting,” kata Dino.

Menurut Dino, dukungan terhadap separatisme Papua kemungkinan berasal dari satu atau dua Lembaga Swadaya Masyarakat, anggota parlemen, atau aktivis politik. Namun, tidak ada satupun negara di Persatuan Bangsa-Bangsa yang mendukung separatisme di Papua.

“Pemerintah tidak perlu kebakaran jenggot dan salah membaca posisi,” kata Dino.

Ninin Damayanti

October 21, 2008 0