Gerakan kemerdekaan Papua Barat galang dukungan

BBC Indonesia – Pimpinan gerakan Papua Barat, Benny Wenda, menyampaikan kembali tuntutan untuk pemungutan suara bagi masa depan politik Papua.

Kali ini dia menyampaikannya lewat konferensi pers di sebuah hotel berbintang empat di pusat kota London, menjelang pertemuan dengan beberapa anggota parlemen Inggris, Selasa (03/05).

Lewat pernyataan persnya, Wenda mengatakan selain penegakan hak asasi manusia di Papua Barat, Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (ULMWP) juga menuntut penentuan nasib sendiri untuk masa depan politik.

“Gerakan kami yakin satu-satunya cara untuk mencapainya dengan damai adalah melalui proses penentuan nasib sendiri yang melibatkan pemungutan suara yang diawasi secara internasional.”

“Hal itu harus dilakukan sesuai resolusi Majelis Keamanan PBB 1514 dan 1541, yaitu dalam kasus Timor Timur, yang sekarang harus menjadi kasus di Papua Barat,” tambahnya.

Walau upaya untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia sebenarnya sudah berulang kali diungkapkan, agaknya kali ini mereka ‘mengemasnya’ dengan dukungan internasional, paling tidak dari Melanesian Spearhead Group (MSG), yang terdiri dari Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu.

Hadir dalam konferensi pers di London, antara lain Perdana Menteri Tonga, Akilisi Pohiva, Menteri Luar Negeri Vanuatu, Bruno Leingkone, Utusan Khusus Kepulauan Solomon untuk Papua Barat, Rex Horoi, serta Gubernur Distrik Oro di Papua Nugini, Gary Juffa.

Dalam kesempatan itu, PM Pohiva mengaku tidak tahu persis rincian situasi di Papua namun terjadi pelanggaran hak asasi dan menegaskan dukungan atas setiap perjuangan penentuan nasib sendiri.

Sementara Menteri Luar Negeri Vanuatu, Bruno Leingkone, menegaskan rasa persatuan dengan Papua Barat.

“Vanuatu sudah membuat jelas posisinya mendukung rakyat Papua Barat. Kami semua adalah satu. Kami mengecam semua pelanggaran hak asasi dan menyatakan tidak ada kekerasan kepada saudara-saudara kami di Papua Barat.”

Sedangkan Kepulauan Solomon sudah menyetujui anggaran untuk utusan khusus yang akan dibantu oleh seorang penasehat strategis.

“Jadi keduanya akan membentuk tim untuk membangun koalisi di Pasifik dan di dunia untuk mengambil tindakan karena perjuangan Papua Barat sudah terlalu lama,” jelas Rex Horoi.

Usai menyampaikan tuntutan dengan dukungan dari MSG, Benny Wenda -yang dulu pernah ditangkap di Indonesia dan kini tinggal di Oxford Inggris- bertemu dengan beberapa anggota parlemen Inggris untuk meminta dukungan.
Masalah Papua ‘sudah final’

Pemerintah Indonesia sendiri menegaskan tidak menerima gagasan penentuan nasib sendiri di Papua.

Hari Senin (02/05), lebih dari 1.000 orang di Papua ditangkap ketika menggelar aksi dukungan atas gerakan kemerdekaan Papua, yang menurut polisi bertentangan dengan kedaulatan negara. Mereka kini sudah dibebaskan.

Di London, Koordinator Fungsi Penerangan KBRI, Dino R Kusnadi, menegaskan kembali posisi pemerintah Indonesia.

“Sudah jelas sikap dan posisi Indonesia bahwa masalah Paua sudah final. Papua sebagai kesatuan NKRI (Negara Kesaturan Republik Indonesia) kembali ke pangkuan Indonesia melalui act of free choice. Ini juga sudah disahkan oleh PBB, sehingga bagi kami sudah final.”

Dino juga mempertanyakan kedatangan para pejabat pemerintah beberapa negara MSG dalam pertemuan dan konferensi pers di London karena belum tentu mewakili MSG tapi sebagai individu.

“Kedua mereka ingin membesarkan suport kepada mereka (lebih) dari kenyataannya. Itu adalah bagian supaya mereka nendapat kredibilitas tapi selama ini bisa kita katakan seluruh dunia sudah mengakui Papua sebagai bagian dari NKRI,” tegasnya.
‘Menurunnya’ proporsi warga Papua

Sekjen ULMWP, Octovianus Mote, mengatakan bahwa dukungan dari negara-negara MSG amat berperan dalam pergerakan Papua Barat.

“Anda bisa melihat sekarang ini, bukan hanya saya dan Benny (Wenda), tapi juga para pemimpin negara-negara Melanesia menyatakan dukungannya sebagai kekuatan kami,” jelasnya.

Pelapor khusus PBB untuk Penyiksaan pada tahun 2010, sudah menempatkan Papua Barat dalam 10 bangsa di dunia yang akan punah jika tidak ada campur tangan internasional.”
Octovianus Mote

Dia juga mengungkapkan sebuah perkiraan bahwa pada tahun 2020 nanti maka proporsi warga asli Papua di wilayah itu hanya sekitar 25% dari total penduduk.

“Pelapor khusus PBB untuk Penyiksaan pada tahun 2010, sudah menempatkan Papua Barat dalam 10 bangsa di dunia yang akan punah jika tidak ada campur tangan internasional,” tambahnya.

Berdasarkan data sekitar tiga tahun lalu, menurut Mote, terdapat warga asli Papua sekitar 48% sedangkan pendatang mencapai 52% dari total penduduk di Papua.

Mote -yang pernah menjadi wartawan Kompas sebelum mengungsi ke Amerika Serikat- meminta perlu diakhirinya hal yang disebutnya sebagai ‘genosida yang bergerak pelan’ yang dilakukan Indonesia di Papua.

May 4, 2016 0

Gereja Katolik Minta PBB Investigasi Pelanggaran HAM Papua

Penulis: Eben E. Siadari 13:21 WIB | Selasa, 03 Mei 2016

BRISBANE, SATUHARAPAN.COM – Setelah sebagian hasil temuan mereka ke Papua sempat jadi berita ramai di media massa bulan lalu, Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Brisbane, Australia, akhirnya melansir secara lengkap hasil temuan tersebut pada hari Minggu (1/5) di Brisbane dan hari ini di Jakarta. Dalam laporan yang diberi judul We Will Lose Everything, A Report of Human Right Fact Findings to West Papua itu, laporan ini menerbitkan rekomendasi yang cukup progresif, termasuk mendesak adanya campur tangan PBB terhadap pelanggaran HAM di Papua dan bagi upaya penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

Dalam laporan setebal 24 halaman itu, salah satu rekomendasi mereka adalah “Mendesak pemerintah-pemerintah di Pasifik, termasuk Australia, untuk mengupayakan intervensi Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Sidang Umum PBB untuk melakukan investigasi independen terhadap pelanggaran HAM di Papua.”

Selanjutnya, laporan yang merupakan hasil pencarian fakta yang dilakukan oleh Executive Officer Komisi, Peter Arndt dan Suster dari St Joseph Sydney, Susan Connelly, juga merekomendasikan agar “negara-negra di Pasifik, termasuk Australia, menekan pemerintah Indonesia secara langsung dan mengupayakan intervensi PBB untuk menyelenggarakan dialog antara Indonesia dengan para pemimpin rakyat Papua, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), untuk mengidentifikasi jalur yang kredibel bagi penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.”

Laporan ini dibuat setelah delegasi Komisi mengunjungi Merauke, Jayapura, Timika dan Sorong. Mereka berbicara dan mengorek keterangan dari penduduk Papua, termasuk saksi sejarah kecurangan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. Sebagian dari laporan ini telah beredar awal Maret lalu yang dilaporkan oleh catholicleader.com.au.

Misi pencarian fakta ini mewawancarai lebih dari 250 tokoh masyarakat di Jayapura, Merauke, Timika dan Sorong. Bukan hanya soal HAM, laporan itu juga mendokumentasikan berbagai diskriminasi ekonomi, sosial dan agama di Papua, termasuk bagaimana penguasaan tanah telah lebih menguntungkan perusahaan multinasional sedangkan warga Papua dikecualikan dari kepemilikan dan pekerjaan.

Laporan tersebut mengungkap secara rinci bagaimana tim pencari fakta mengunjungi sejumlah tempat dan orang di Papua, hingga tiba pada rekomendasi tersebut. Pelanggaran HAM di masa lalu yang terus berlanjut hingga kini diutarakan dalam bentuk narasi maupun angka.

Sebagai contoh, disebutkan bahwa pada tahun 1977 terjadi pengeboman dan kelaparan selama tiga bulan di dataran tinggi Papua, yang diperkirakan menewaskan 25.000 orang. Pengeboman juga terjadi pada tahun 1997 yang merusak ladang dan ternak, yang menyebabkan kelaparan dan kematian ribuan penduduk desa.

Pada 1998 dilaporkan terjadi pembunuhan terhadap pria dan wanita yang sedang berdoa untuk kemerdekaan. Selain itu, dicatat pula pembunuhan terhadap tokoh Papua seperti Arnold Ap (1984), Dr. Thomas Wainggai (1996) dan Theys Eluay (2001) dan Kelly Kwalik (2009).

Lebih lanjut, disebutkan bahwa dalam dekade belakangan ini terjadi pelecehan dan intimidasi terhadap sejumlah lembaga-lembaga kemanusiaan internasional, termasuk Komite Internasional Palang Merah, lembaga Cordaid dari Belanda dan Peace Brigades International. “Organisasi-organisasi ini diusir dari Papua karena mereka membela HAM di wilayah mereka bekerja,” kata laporan itu.

“Delegasi Komisi yang berkunjung ke Papua pada bulan Februari 2016 menemukan tidak ada perbaikan dalam situasi HAM. Laporan pelanggaran HAM oleh anggota pasukan keamanan Indonesia tidak berkurang dan status ekonomi dan sosial rakyat Papua tidak meningkat. Sistem politik dan hukum Indonesia tidak mau dan tidak mampu mengatasi pelanggaran HAM di Papua,”

demikian bunyi laporan tersebut.

“Banyak yang berbicara tentang adanya genosida dalam gerak lambat,” kata laporan itu.

Diakui, laporan ini bermula dari kedatangan delegasi ULMWP ke Australia dan melakukan presentasi tentang yang terjadi di Papua. Seminggu setelah pertemuan, Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Brisbane mengirimkan tim ke Papua.

Sebetulnya, demikian laporan ini memberi alasan, pada tahun 2015 pemimpin negara-negara Pasifik Selatan yang tergabung Pacific Islands Forum (PIF) Leader Summit di Port Moresby telah merekomendasikan pencarian fakta ke Papua. Tetapi pemerintah Indonesia tidak mengizinkan. Padahal, salah satu tujuan Komisi mengirimkan delegasi ke Papua adalah untuk membangun hubungan dengan gereja di Papua untuk berkolaborasi di masa mendatang di sekitar isu HAM dan lingkungan.

Karena RI tidak bersedia menerima misi PIF, maka dapat dikatakan Komisi ini menjadi salah satu misi pencari fakta tidak resmi dari Pasifik yang mengunjungi Papua.

Lebih jauh laporan itu mengatakan gereja dan organisasi masyarakat sipil di Pasifik harus melanjutkan membangun jejaring solidaritas dengan mitra mereka di Papua untuk mendukung advokasi dan aksi terhadap pelanggaran HAM serta mengupayakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat dan pemimpin Papua, ULMWP.

Di Indonesia, laporan tersebut diluncurkan secara resmi di Jakarta pada Selasa, 3 Mei, oleh VIVAT International Indonesia, sebuah lembaga advokasi international.

Selengkapnya laporan ini, dapat dilihat di link ini: We Will Lose Everything.

Editor : Eben E. Siadari

May 3, 2016 1

Di Sidang Dewan HAM, SOlomon Minta PBB Turun ke Papua

Kamis, 17 Maret 2016 | 04:59 WIB

TEMPO.CO, Jayapura – Sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) ke-31 di Jenewa, Swiss berlangsung pada 29 Februari hingga 24 Maret mendatang. Berbagai isu HAM di berbagai negara anggota PBB disampaikan dalam sidang ini. Salah satunya isu HAM di Papua yang disampaikan oleh delegasi Kepulauan Solomon.

Dalam sesi pleno 15 Maret, Barrett Salato, yang menjadi Ketua delegasi Kepulauan Solomon di sidang Dewan HAM PBB, menyampaikan beberapa isu HAM di Papua yang menjadi perhatian bukan saja Kepulauan Solomon, melainkan juga Melanesia Spearhead Groups (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF).

“Kami sangat menghargai pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua. Melalui Otonomi Khusus ini, banyak sumber daya pembangunan yang disediakan untuk Papua, termasuk untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kami juga mengapresiasi meningkatnya perhatian Presiden Indonesia Joko Widodo kepada Papua sejak ia terpilih sebagai Presiden,” kata Barrett Salato.

Meski demikian, lanjut Barrett Salato, negaranya memiliki kepedulian besar pada berbagai laporan tentang penahanan, pembunuhan, penyiksaan, dan pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul yang terjadi di Papua.

“Hal-hal ini menunjukkan indikasi kuat adanya diskriminasi rasial yang terjadi pada Orang Asli Papua (OAP) di tanah mereka sendiri,” lanjut Barrett Salato.

Kepulauan Solomon dan negara-negara Melanesia, menurut Barrett Salato, juga prihatin dengan populasi OAP yang diperkirakan telah menjadi minoritas di Tanah Papua, sekitar 43 persen dari total populasi di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Kami mendorong pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Dewan HAM PBB memprioritaskan akses untuk Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berekspresi datang ke Papua,”

kata Barrett Salato.

Kepulauan Solomon, ujar Barrett Salato, juga mendesak pemerintah Indonesia merespons secara positif permintaan Ketua PIF Peter O’Neill yang juga Perdana Menteri Papua Nugini, untuk mengizinkan misi pencari fakta HAM datang ke Papua guna memastikan adanya dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di sana.

Mengenai misi pencari fakta yang merupakan resolusi pertemuan PIF di Port Moresby tahun lalu, Ketua PIF Peter O’Neill telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo pada akhir Januari lalu untuk berkonsultasi tentang misi tersebut.

Namun Ketua MSG Manasye Sogavare, seusai bertemu dengan Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama di Suva pekan lalu, mengatakan belum ada jawaban pasti dari pemerintah Indonesia.

“Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri PNG Peter O’Neill, ia mengatakan ia masih berdiskusi dengan Presiden Indonesia, tentang bagaimana PIF bisa mengirim misi pencari fakta ke Indonesia,” kata Sogavare.

JUBI

March 17, 2016 0

Kantor ULMWP di Wamena Disebut untuk Memancing Aparat Bertindak Keras

HarianPapua.com – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan menyampaikan pembukaan kantor gerakan pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Wamena beberapa hari lalu adalah sebagai pancingan untuk aparat.

Selain untuk menunjukan eksistensi para penggerak ULMWP, Luhut menyebut hal ini memang sengaja dilakukan agar aparat keamanan mengambil tindakan keras yang akhirnya memancing perhatian publik.

“Yang ada di Wamena itu mereka berharap supaya ada tindakan represif dari pemerintah dan aparat keamanan, tapi tidak (direpresi) kami biarin saja,”

kata Luhut, Jumat (19/2) dikutip Vivanews.

Luhut juga mengatakan kelompok-kelompok yang ingin menunjukan eksistensi ini harus disikapi hati-hati karena ketika aparat keamanan salah mengambil tindakan, masalah HAM akan dibawa-bawa seperti yang selama ini dilakukan.

Sementara itu terkait ancaman-ancaman selanjutnya yang berpotensi terus dilakukan kelompok ini, Luhut menegaskan negara tidak boleh takut karena Indonesia merupakan negara berdaulat.

“Ah apa ancaman-ancaman. Ini negara berdaulat jangan ancam-ancam, macam-macam saja,” katanya.

February 22, 2016 1

PM Kepulauan Solomon Dukung Dialog Indonesia-Papua Merdeka

Selasa, 26 Januari 2016 | 10:44 WIB

TEMPO.CO, Honiara – Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare mengatakan akan terbang ke Jakarta untuk memfasilitasi dialog antara pemerintah Indonesia dan para aktivis pendukung kemerdekaan Papua.

Sogavare, yang saat ini menjabat ketua kelompok negara-negara Pasifik, Melanesian Spearhead Group (MSG), berusaha mempertemukan pemerintah Indonesia dengan kelompok gerakan prokemerdekaan Papua, United Liberation Movement of West Papua (ULMWP).

ULMWP, seperti dijelaskan Abc.net.au, 25 Januari 2016, telah diberikan status pengamat (observer) di MSG pada tahun lalu.

Menurut Sogavare, selain Kepulauan Solomon, Vanuatu dan Kaledonia Baru mendukung upaya dialog pemerintah Indonesia dengan ULMWP. Adapun Papua Nugini dan Fiji kurang tertarik membahas dialog itu dengan Jakarta.

Sebelumnya, koordinator Jaringan Papua Damai, Neles Tebay, kepada Tempo pada pertengahan Desember lalu menuturkan ia mendorong pemerintah melakukan dialog dengan semua elemen masyarakat di Papua, termasuk mereka yang mendukung kemerdekaan Papua. Jadi semua pihak mendengarkan langsung apa yang menjadi tuntutan dan alasan, kemudian bersama-sama mencari solusi terbaik.

ABC.NET | MARIA RITA

January 26, 2016 0

Benny Wenda Tolak Bekerja Sama dengan BIN

Amanda Puspita Sari, CNN Indonesia Minggu, 03/01/2016 19:11 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Benny Wenda, pemimpin Gerakan Pembebasan Papua Barat yang dituding Kapolri menjadi dalang penyerangan Polsek Sinak, menolak bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara Republik Indonesia yang berencana melakukan “pendekatan lunak” terhadapnya, seperti juga yang dilakukan terhadap mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka Din Minimi.

Benny juga mengkritik perkataan Kepala BIN Sutiyoso yang menyebut jika dia menolak bekerja sama, BIN akan menyiapkan “pendekatan lain” yang hingga kini masih rahasia dan tidak dapat diungkapkan. Benny menganggap ucapan itu sebagai ancaman.

“Saya tahu bahwa ancaman ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti saya, tetapi saya menolak untuk diintimidasi oleh pihak berwenang Indonesia yang menempati negara saya, membunuh warga, dan kemudian mencoba memaksa saya untuk ‘bekerja sama’ dengan skema mereka,” ujar Benny dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (3/1).

Benny menyatakan, dia sekarang tinggal di pengasingan setelah kabur usai ditangkap dan disiksa di Papua Barat karena memimpin aksi kemerdekaan yang damai. Benny tinggal di Inggris setelah diberi suaka politik oleh negara itu pada tahun 2003.

Kini Benny mempertanyakan metode apa yang akan coba diterapkan kepadanya agar dia mau bekerja sama dengan otoritas Indonesia.

“Apakah pemerintah Indonesia mengancam dengan melanggar hukum Inggris dan menuntut saya dengan tuduhan palsu sekali lagi? Atau apakah ‘metode lainnya’ itu akan melibatkan pengiriman tentara Indonesia untuk datang dan membunuh saya di Inggris?”

ujar Benny.

“Jika BIN ingin saya ‘bekerja sama’, maka mereka harus membiarkan rakyat Papua Barat untuk menggunakan hak dasar kami untuk menentukan nasib sendiri melalui referendum kemerdekaan yang damai seperti dijanjikan kepada kami pada 1962,”

ujar Benny.

Benny, pada tahun 2002, ditangkap polisi atas sangkaan terlibat dalam peristiwa penyerangan ke kantor polisi di Abepura, Jayapura, setahun sebelumnya. Ia kemudian melarikan diri dari Lapas Abepura, dan menjadi eksil di Inggris hingga kini.

Sejak saat itu, Benny terus mengampanyekan referendum bagi masyarakat Papua. Dia meminta pemerintah RI mengizinkan warga Papua untuk memutuskan akan memisahkan diri dari Indonesia atau tetap menjadi bagian dari Indonesia.

Kepala BIN Sutiyoso berharap Benny Wenda dapat bersikap kooperatif dengan pemerintah RI seperti Din Minimi.

“(Pendekatan lunak) sudah kebijakan pemerintah, tapi bukan satu-satunya. Kalau dia tidak mau, tentu ada cara lain,” kata mantan Wakil Komandan Jenderal Kopassus itu.

Singgung Jokowi

Selain soal BIN, kunjungan Presiden Jokowi pekan ini ke Papua Barat juga disinggung Benny. Ia menuding kunjungan itu sebagai upaya untuk melegitimasi “pendudukan militer” Indonesia di Papua Barat.

“Baik dia (Jokowi) dan polisi atau militer Indonesia tidak diterima di Papua Barat. Kunjungan itu hanya untuk terus menindas kami dan mengeksploitasi sumber daya alam kami,” kata Benny, melemparkan tuduhan.

Benny berpendapat pemerintah Indonesia tengah berupaya mengalihkan isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.

Dalam kunjungannya ke Papua yang bertepatan dengan pergantian tahun, Jokowi meninjau langsung sejumlah pembangunan infrastruktur di provinsi paling timur Indonesia itu, mulai bandara, jalan, sampai rel kereta.

Jokowi juga menyambangi Kenyam di Kabupaten Nduga yang masuk kategori zona merah, yakni wilayah dengan keamanan rawan. Di kota itu, Jokowi meninjau pembangunan ruas jalan Kenyam-Batas Batu sepanjang 39,9 kilometer. Jalan itu dibangun untuk mempercepat pembangunan Papua dan untuk menurunkan harga sandang pangan yang mahal.

Lihat juga:Benny Wenda Bantah Tudingan Kapolri Dalangi Penyerbuan Polsek Sinak
(agk)

January 4, 2016 2

BIN Akan Dekati Tokoh Separatis Papua Benny Wenda

Abraham Utama, CNN Indonesia Rabu, 30/12/2015 09:02 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Badan Intelijen Negara akan menerapkan pendekatan lunak (soft approach) kepada seluruh kelompok ekstremis dan separatis yang melawan pemerintah Republik Indonesia. Hal itu juga berlaku bagi Benny Wenda, tokoh Organisasi Papua Merdeka yang menjadi eksil di Inggris dan disebut Polri sebagai dalang penyerangan terhadap Polsek Sinak tiga hari lalu.

“Itu (pendekatan lunak) sudah kebijakan pemerintah, tapi bukan satu-satunya. Kalau dia tidak mau, tentu ada cara lain,” ujar Kepala BIN Sutiyoso di Jakarta.

Melalui pendekatan lunak itu, BIN berharap Benny Wenda dapat kooperatif seperti kelompok separatis Aceh pimpinan Nurdin Ismail alias Din Minimi, mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka.

Jika Benny Wenda menolak untuk bekerja sama, metode lain disiapkan. Metode itu menjadi rahasia BIN dan Sutiyoso tak dapat membeberkannya.

Mantan Wakil Komandan Jenderal Kopassus yang pensiun dari dunia kemiliteran dengan pangkat letnan jenderal itu hanya berkata, pemerintah RI harus mengambil kebijakan tertentu untuk menjamin keamanan seluruh masyarakat Indonesia.

Tahun 2002, Kepolisian menangkap Benny dengan sangkaan terlibat dalam peristiwa penyerangan ke kantor polisi di Abepura, Jayapura, setahun sebelumnya.

Belum sempat mendapatkan putusan hakim, Benny melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Abepura menuju Papua Nugini. Ia kemudian terbang ke London, Inggris, dan mendapatkan suaka dari negara itu.

Sejak saat itu hingga kini, Benny yang masuk daftar pencarian orang alias menjadi buron Kepolisian RI terus mengunjungi sejumlah negara untuk mengampanyekan referendum bagi masyarakat Papua.

Benny meminta pemerintah RI mengizinkan warga Papua untuk memutuskan akan memisahkan diri dari Indonesia atau tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

December 31, 2015 1

Wale: Isu West Papua adalah Isu MSG dan PIF

Thursday, 10 September 2015, Megaphone PAPUA

Foto: Matthew C. Wale. (doc:www.parliament.gov.sb)

Port Moresby, Megaphone PAPUA – Matthew Wale di sela-sela pertemuan, kepada media mengatakan isu West Papua memang merupakan isu yang sensitif, perlu ada Indonesia dalam proses penyelesaiannya, diplomasi internasional memang tidak pernah memandang sesuatu dari segi moral, ini yang membuat permasalahan ini menjadi rumit.

“Seperti yang Anda tahu diplomasi internasional tidak pernah dilakukan atas dasar moral dan ini yang merubah semua menjadi rumit. Namun kami merasa karena masalah yang dihadapi masyarakat adat West Papua, imperatif moral jauh melampaui pertimbangan lain dan kami berharap bahwa para pemimpin akan naik ke tantangan dan membuat keputusan yang tepat untuk masalah ini, “kata Wale.

Matthew Wale juga mengatakan bahwa, Solomon Island dalam hal ini memahami bahwa isu ini memang sensitif, namun pertemuan ini menjadi tempat yang baik untuk Solomon menyampaikan aspirasi Rakyat Melanesia di West Papua.

“Kami menyadari bahwa masalah ini tidak berarti mudah tetapi kita melihat waktu yang tepat dan merasakan keadaan yang tepat untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan juga ada informasi lebih lanjut di luar sana terkait situasi terkini di Papua Barat dan Forum Kepulauan Pasifik, pemimpin melanesia memiliki kewajiban moral untuk menangani masalah ini secara bertanggung jawab, “

lanjut Politikus Solomon Island ini.

Dia mengatakan orang Papua Barat adalah bagian dari Melanesia dan Pasifik dan karena itu masalah mereka relevan dengan ditangani oleh MSG dan Forum Kepulauan Pasifik.

“Pemerintah Solomon Island memahami ada sensitivitas pada masalah Papua Barat untuk keamanan Pasifik, terutama untuk Papua Nugini setelah berbatasan langsung dan juga kerja sama perdagangan antara negara-negara anggota Forum Pasifik dan Indonesia” ucap Wale.

Sementara itu Perdana Menteri PNG Peter O’Neil sebagai ketua dalam pertemuan yang memimpin Rapat ke 46 PIF, mengatakan kepada Press bahwa isu-isu yang dibahas kemarin di tingkat Menteri dan Pejabat akan dibahas secara rinci di retreat Pemimpin setelah pernyataan hasil akan dikeluarkan.[Hugo/MP]

September 10, 2015 1

Papua Barat, Isu Paling Kontroversial dalam Agenda PIF

Jayapura, Jubi – Forum Kepulauan Pasifik (PIF) telah dibuka pada tanggal 4 September, ditandai dengan Workshop PINA/PIFS Regional Media yang dibuka oleh Dame Meg Taylor, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Kepulauan Pasifik.

Kepada wartawan yang menghadiri workshop, Meg Taylor kembali menegaskan lima isu yang ada dalam agenda PIF. Kelima isu tersebut adalah perikanan di Pasifik, perubahan iklim, dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)di Papua Barat, kanker serviks dan Informasi, Komunikasi dan Teknologi.

Mengenai tiga rekomendasi yang sebelumnya didorong oleh Sekretariat PIF untuk dibicarakan oleh para pemimpin negara-negara Pasifik, Meg Taylor tidak memberikan tanggapan lebih lanjut. Sebelumnya, Sekjen PIF perempuan pertama ini menyebutkan tiga tindakan yang mungkin direkomendasikan kepada para pemimpin Pasifik adalah misi pencari fakta ke Papua Barat yang terdiri dari para menteri dari negara Pasifik, mendorong Papua Barat masuk dalam daftar dekolonisasi dan memberikan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia dan perusahaan pemerintah yang terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Namun Meg Taylor menegaskan dugaan isu hak asasi manusia di Papua Barat telah dimasukkan dalam agenda pembahasan para pemimpin di Pasifik untuk dipertimbangkan.

“Tiga pengajuan, yang mewakili lebih dari 30 organisasi masyarakat sipil di seluruh Pasifik telah diajukan dalam agenda para pemimpin. Dalam hal nomenklatur, pengajuan dari masyarakat sipil di Pasifik ini menunjukkan bahwa Papua Barat adalah bahasa yang digunakan untuk menjelaskan dugaan pelanggaran HAM. Tak perlu dikatakan, Papua Barat menjadi salah satu isu yang paling kontroversial dalam agenda,”

ujar Meg Taylor.

Ia menambahkan, dalam diskusinya dengan para pemimpin Pasifik untuk mempersiapkan PIF, dua isu yang tampaknya akan ditolak oleh para pemimpin adalah isu Papua Barat dan kanker serviks.

“Saya tidak akan memberikan jawaban. Saya ingin masyarakat sipil di Pasifik berpikir dan memberitahu saya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara terbaik agar saya dapat menginformasikan kepada para pemimpin. Sebab saya akan bertemu dengan enam belas pemimpin Pasifik minggu depan dan saya sudah diberi banyak pandangan. Mereka akan mempertimbangkan lima isu ini. Mungkin mereka tidak memilih semua isu untuk dibicarakan. Tapi masalah Papua Barat akan menjadi tantangan bagi beberapa pemerintah Pasifik. Dan kanker serviks, banyak orang tidak memahami betapa pentingnya masalah ini dibicarakan demi perempuan dan anak perempuan. Penyakit ini membunuh banyak perempuan di Pasifik,”

jelas Meg Taylor.

Ia juga mengakui kelompok masyarakat sipil di Pasifik mendorong Papua Barat dikembalikan dalam daftar dekolonisasi PBB, seperti halnya Tahiti. Ia membenarkan menjelang PIF, masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah se Pasifik (PIANGO) telah bertemu di Port Moresby. Ia juga menghadiri pertemuan yang diselenggarakan sejak tanggal 1-3 September ini. Dua isu utama yang didorong oleh kelompok masyarakat sipil Pasifik ini adalah Perubahan Iklim dan Papua Barat.

Emele Duituturaga Direktur PIANGO, kepada Jubi, Sabtu (5/9/2015) mengatakan kelompok masyarakat sipil Pasifik selain menginginkan perjanjian internasional yang mengikat tentang pengurangan emisi gas rumah kaca juga meminta pada para pemimpin Pasifik untuk memperhatikan masalah Papua Barat.

“Kami memiliki informasi langsung dari Papua Barat tentang kekejaman pelanggaran HAM. Ya, kami tahu bahwa ini sedang dipertanyakan. Ini juga mengapa kami mendesak misi pencari fakta atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Ini sangat mendesak,”

kata Emele.

Emele menambahkan, PIANGO bersama kelompok masyarakat sipil di Pasifik meminta para pemimpin Pasifik mendorong Papua Barat dikembalikan dalam daftar dekolonisasi PBB.

Terpisah, Octovianus Mote, Sekjen United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) yakin perjuangan rakyat Papua Barat untuk merdeka dan berdaulat akan berhasil. Hal ini ditunjukkan oleh dukungan masyarakat sipil yang terus bergulir dan meningkat. Papua sudah menjadi isu di Pasifik Selatan, bukan hanya di Melanesia.

“Papua sudah menjadi perhatian seluruh negara Pasifik Selatan karena masalah Papua merupakan masalah rakyat Pasifik Selatan. Bukan saja Melanesia tetapi Polinesia dan Micronesia,”

kata Mote.

Ia menambahkan, sekalipun ada pemerintah negara tertentu yang mencoba menghalangi pimpinan ULMWP demi hubungan baik dengan Indonesia, tidak akan mampu menghadang “people’s power” yang sedang bergulir di Pasifik Selatan.

Mengenai isu dekolonisasi Papua Barat, mantan wartawan Kompas ini mengatakan Pemerintah Kepulauan Solomon berada paling depan.

“Dekolonisasi Papua Barat satu paket perjuangan pembebasan Papua Barat dibawah kepemimpinan negara Solomon Island yg saat ini merupakan ketua MSG,”

terang Mote. (Victor Mambor)

September 6, 2015 at 23:55:16 WP,TJ

September 6, 2015 0

Menlu Vanuatu : Atasi Masalah HAM, Lalu Pertimbangkan Kemerdekaan Politik

Aksi dukungan rakyat Vanuatu untuk Rakyat Papua Barat, Desember 2014 – Suplied [TabloidJubi.com]

Jayapura, Jubi – Menteri luar negeri Vanuatu yang baru, Kalfau Moli mengatakan pemerintah Vanuatu akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat Papua Barat di forum internasional.

Kalfau Moli diangkat pekan lalu setelah Perdana Menteri (PM) Joe Natuman memecat Sato Kilman dari posisi menteri luar negeri.

Kilman telah dituduh keliru menafsirkan dukungan Vanuatu untuk hak bangsa Papua Barat yang telah lama berjalan dalam urusannya dengan Indonesia.

Kiery Manasseh, juru bicara PM Natuman membenarkan tuduhan terhadap Sato Kilman itu.

“Kilman dipecat karena tuduhan menyalahgunakan posisinya sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan posisinya itu ia menggunakan isu Papua Barat untuk kepentingan kampanye pribadinya. Beberapa anggota parlemen bahkan menduga Indonesia memberikan dukungan finansial pada Kilman untuk menjatuhkan Natuman,”

ujar Manasseh kepada Jubi melalui sambungan telepon, Selasa (9/6/2015) pagi.

Saat ini desakkan untuk peduli pada aplikasi United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) menjadi anggota Melanesia Spearhead Group (MSG) di negara-negara anggota MSG semakin kuat.

Menteri Luar negeri Moli mengatakan dukungan Vanuatu tetap kuat.

“Posisi Vanuatu sebagai negara berdaulat adalah kita ingin mengatasi masalah hak asasi manusia dan lalu pertimbangkan kemerdekaan politik. Namun yang sangat penting adalah forum yang jelas diletakkan pada tempatnya sebelum kita melihat masalah. Tetapi kami akan mendorong isu hak asasi manusia dalam forum nanti,” ungkap Moli.

Moli menegaskan hubungan Vanuatu yang baik dengan Indonesia dapat berperan dalam meningkatkan perubahan positif di Papua. (Victor Mambor)

Source: Jubi, Diposkan oleh : Victor Mambor on June 9, 2015 at 10:04:36 WP

June 11, 2015 0