Meluruskan Sejarah Bangsa Papua

JUBI–Penulisan sejarah memang selalu memperlihatkan kemajemukan interpretasi(polyinterpretability), selain itu bersifat dinamis dan berubah dari waktu ke waktu. Sejarahwan terkemuka asal Jerman Leopold von Ranke(1795-1886) menyebutkan ada peristiwa tertentu dalam periode masa lalu mendapat tempat penting dalam suatu penulisan sejarah. Sebaliknya ada peristiwa dari tokoh-tokoh tertentu dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi justru sedikit sekali mendapat perhatian. Bahkan terlewatkan begitu saja dalam penulisan sejarah termasuk pula pelurusan sejarah orang Papua.

Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut menyebutkan tanggungjawabnya adalah untuk meluruskan sejarah Papua. Pasalnya selama ini sejarah orang Papua telah banyak dibengkokan sehingga harus dikembalikan pada jalur yang benar. Oleh karena itu tak heran kalau Forkorus Yaboisembut menerbitkan sebuah buku berjudul Aspek Hukum adanya aneksasi kemerdekaan kedaulatan Papua Barat oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Follow Upnya.

Buku ini juga menurut Yaboisembut untuk mengcounter buku yang ditulis Mangasi Sihombing yang berjudul Aspek Hukum Kebenaran Papua atau Irian. Ini artinya bahwa Yaboisembut telah membawa masyarakat Papua ke dalam suatu dialog yang bermartabat sebagai orang yang beradab yakni penerbitan sebuah buku untuk menjawab ketidak benaran sejarah atau sejarah yang dibengkokan perlu diluruskan.

Yaboisembut bukan mengeluarkan pendapat ataupun melarang peredaran buku tetapi mengajarkan orang Papua agar mulai belajar menulis sebuah kebenaran dalam bentuk buku. Walaupun harus diakui minat menulis dan membaca bagi orang Papua sebenarnya sesuatu peradaban baru dari masyarakat yang hanya mengenal budaya lisan.

Namun keberanian Yaboisembut menulis buku patut dihargai dan diacungi jempol guna melengkapi buku-buku tentang pelurusan sejarah di Tanah Papua. Sebenarnya banyak buku yang diterbitkan setelah pelaksanaan Pepera 1969, pemerintah Provinsi Papua menerbitkan buku berjudul PEPERA 1969 di Irian Barat yang isinya tentang proses pemilihan melalui 1025 orang anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP) mewakili 800.000 penduduk di Irian Barat.

Begitupula DR John Saltford yang menjadi pembicara di KTT ILWP di Oxford juga menulis buku Irian Jaya:United Nations Involvement With the Act of Self Determination in West Irian (Indonesia West New Guinea) 1968 to 1969. Socratez Sofyan Yoman juga menulis buku Orang Papua Bukan Separatis, Makar dan OPM juga menyinggung soal Pepera yang tidak demokratis di Irian Barat.

Buku tentang pelurusan sejarah juga telah dilakukan oleh Prof Dr P.J Drooglever di Negeri Belanda yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul, Tindakan Pilihan Bebas Orang Papua dan Penentuan Nasib. Buku ini telah menuai banyak protes dari berbagai pihak terutama dari mereka yang mengganggap proses Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 sudah selesai. Mestinya harus ada penerbitan buku lain untuk menjawab keragu-raguan orang Papua tentang sejarah integrasi di Indonesia. Mengutip pendapat mantan Kapolda Papua Irjen Pol Bekto Soeprapto menyebutkan dari aspek politik, tantang upaya damai di Papua paling tidak berakar dari perbedaan pandangan antara Pemerintah dan sebagian masyarakat Papua tentang proses integrasi Papua ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.Selain itu sebagian masyarakat Papua merasa bukan bagian dari bangsa Indonesia yang didomniasi ras Melayu.(Kompas, 9 Agustus 2011).

Lalu siapa yang sebenarnya memaksakan orang-orang Melanesia di Papua menjadi warga negara Indonesia? Padahal nama Indonesia sendiri sebenarnya diberikan oleh ahli etnolog asal Inggris james Reinhart, sejak 1850. Selanjutnya nama itu digunakan lagi oleh Adolf Bastian antropolog asal Jerman. Kedua antropolog ini mengelompokan Pulau-Pulau yang terbentang antara Samudera Hindia dan Pasifik dengan sebutan Indonesia, Melanesia, Polinesia dan Mikroniesia.

Terlepas dari pro dan kontra apa arti sebuah nama, perlu ditelaah lebih mendalam mengapa orang Papua berkeinginan untuk meluruskan sejarahnya atau meminjam pendapat Bekto tentang perbedaan pandangan tentang proses integrasi bangsa Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI).

Sejarawan Indonesia dari Universitas Indonesia, Lie Tek Tjeng dalam tulisannya berjudul Politik Securiti Asia-Pasifik AS menjelaskan, karena Myanmar(Birma) menjalankan politik netral yang mengakui satu China yaitu RRC, menjalankan politik tidak ingin memusuhinya. Sikap Menlu AS John Foster Dulles mengatakan “netralisme adalah immoral,” menyebabkan AS memusuhi Myanmar maupun Indonesia dan India yang semuanya menjalankan politik satu China dengan mengakui RRC. Belakangan jaman Presiden Obama sekarang ini justru, pemerintah AS menolak penjualan pesawat tempur AS ke Taiwan.

Menurut Lie Tek Tjeng pengakuan satu China yakni RRC mengakibatkan AS tidak menyokong klaim Indonesia terhadap Irian Barat(Papua dan Papua Barat). Ini menyebabkan Presiden Soekarno memanfaatkan dunia komunis untuk perjuangan merebut Irian Barat. Runtuhnya rezim Soekarno membawa pemerintah Orde Baru dibawah kekuasaan Jenderal Besar Soeharto menjadi Presiden RI yang menjalin hubungan erat dengan Pemerintah AS yang membawa wilayah Papua ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia lewat Pepera 1969 yang dianggap tidak demokrasi. Kontrak Karya Pertama PT Freeport 1967 antara Pemerintah AS dan Indonesia dilakukan dua tahun sebelum pelaksanaan Pepera, sebagai gambaran di mana pelanggaran terhadap hak-hak penduduk asli Papua yang terus berlangsung hingga kini. (J/02)

WEDNESDAY, 17 AUGUST 2011 10:19 J/02 HITS: 374
http://tabloidjubi.com/daily-news/jayapura/13695-meluruskan-sejarah-bangsa-papua.html

August 17, 2011 1

Pepera Tak Bisa Diganggu Gugat

JAYAPURA – Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang belakangan semakin menghangat dibicarakan dengan pelaksanaan kajian oleh International Lawyer for West Papua (ILWP) di London, Inggris, memaksa salah satu pelaku sejarah Pepera, Ramses Ohe kembali mengeluarkan statemennya terkait sejarah Papua.

Saat menggelar jumpa pers di kediamannya, Waena, Minggu (31/7), yang dengan tegas bahwa Pepera Tahun 1969 tidak bisa diganggu gugat lagi. “Kita sudah merdeka sejak Tahun 1945, sekarang yang kita butuhkan adalah bersatu padu himpun seluruh kekuatan kita untuk bangun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini,” ungkapnya saat menggelar jumpa pers di kediamannya, Waena, Minggu (31/7).

Apa yang telah diletakkan sebagai dasar atau pondasi oleh orang tua terdahulu, ditegaskan agar jangan dibongkar. “Mari kita bicara tentang apa yang orang tua belum capai, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan apapun yang diperlukan oleh kita semua. Itu yang kita lihat. Sehingga keinginan yang tidak baik itu, bongkar pasang rumah itu kita buang dari kita semua,” lanjujtnya. Ramses yang menegaskan kembali bahwa ia sebagai pelaku sejarah pelaksanaan Pepera, yang membacakan sikap politik saat itu di hadapan Ortisan, bahwa Pepera tersebut sudah sah dan harga mati. “Dalam tempo tiga bulan, ketukan PBB jatuh, dan Belanda pergi dari Papua. Jadi tidak bisa bicara apa yang telah kita buat, sudah harga mati. Kalau mau bicara itu lagi, PBB mana yang mau akui lagi,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Selpius Bobii selaku Ketua Umum Eknas Front Pepera PB (Eksekutif Nasional Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat) menyatakan bahwa, agenda yang digelar oleh ILWP adalah forum ilmiah (seminar).

“Ada pihak-pihak yang menganggap itu pra referendum, bahkan ada yang menganggap itu final. Pemahaman itu perlu diluruskan,” ungkapnya saat menggelar jumpa pers di Asrama Tunas Harapan, Padang Bulan.

Dikatakan, kalaupun nanti forum yang digelar oleh ILWP mengasilkan sebuah rekomendasi berupa peninjauan kembali Pepera 1969, maka tidak bisa dilaksanakan begitu saja. “Itu harus dibawa ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), dan yang membawa harus sebuah Negara anggota PBB. Karena ILWP tidak punya kewenangan ketuk palu yang sifatnya mengikat,” lanjutnya.

Dewan Keamanan PBB, kata Selpius Bobii juga belum bisa mengetuk palu yang sifatnya final. “Karena apa yang menjadi kesimpulannya harus direkomendasikan ke PBB untuk dimasukkan dalam agenda pembahasan di PBB. Dan untuk masuk dalam agenda itu membutuhkan proses yang rumit,” lanjutnya lagi.

Dikatakan juga, bahwa dalam pembahasan di PBB, juga tidak bisa langsung diambil keputusan dengan mudah. “Di situ akan diadakan perundingan-perundingan, setelah perundingan tidak tercapai kata sepakat batu di voting,” ungkapnya.

Sehingga ia berharap agar tidak ada reaksi yang berlebihan oleh masyarakat Papua, yang memicu ketegangan. Demikian juga tentang isu-isu yang berkembang belakangan ini, seperti adanya demo tandingan pada 2 Agustus nanti, serta berbagai issu lainnya, dinilainya sebagai pembunuhan psikologis masyarakat Papua.

Sehingga ia berharap agar tidak ada penekanan yang berlebihan dari pihak aparat TNI dan Polri dalam menyikapi agenda 2 Agustus oleh ILWP di London. “Rakyat Bangsa Papua yang hendak melakukan demonstrasi atau kegiatan damai lainnya dalam menyambut kegiatan ILWP di London, harus dilakukan dengan bermartabat dan damai, hindari penyusupan-penyusupan yang memprovokasi massa aksi damai,” harapnya.

Sedangkan Mako Tabuni selaku Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), memastikan bahwa pada 2 Agustus besok, pihaknya akan menggelar aksi demo damai sebagaimana demo-demo sebelumnya. Yakni mengambil titik kumpul massa di Perumnas III, Expo, Lingkaran Abe, dan sejumlah tempat lainnya.

Bahkan pihak KNPB juga membatasi peliputan oleh wartawan, yakni dengan membagi Kartu Identitas (ID Card) kepada wartawan. “Kami tidak bertangungjawab apabila terjadi apa-apa pada wartawan saat meliput tanpa kartu identitas dari kami,” ungkapnya, yang Minggu (31/7) kemarin membagi-bagikan ID Card kepada wartawan.(aj/cr-32/don/l03)

Senin, 01 Agustus 2011 00:17
http://bintangpapua.com/headline/13182-pepera-tak-bisa-diganggu-gugat

August 1, 2011 27

Forkorus: Papua Dianeksasi ke NKRI

SENTANI-Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 1 Mei tahun 1963 Papua yang kalah itu dikenal dengan nama Provinsi

Irian Barat resmi berintegrasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI) masuk dalam provinsi ke 26. Dan hal sejarah ini terus diperingati dari tahun ke tahun oleh setiap generasi anak bangsa, termasuk juga yang akan dilakukan pada Minggu 1 Mei besok.

Namun bagi Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut S.Pd sejarah tersebut harus diklarifikasi khususnya bagi anak bangsa Papua, karena masuknya Papua ke Indonesia bukan berintegrasi tetapi dianeksasi (penggabungan politik secara paksa) oleh Indonesia melalui operasi Trikora dengan penuh intimidasi. Oleh sebab itu Forkorus menegaskan jika bangsa Indonesia memperingati 1 Mei sebagai hari berintegrasinya Papua ke NKRI maka pihaknya dan masyarakat Papua memperingatinya sebagai hari Aneksasi Papua ke NKRI. “Bagi kami orang Papua 1 Mei itu bukan hari berintegrasi Papua ke NKRI tapi kami memperingatinya sebagainya dengan hari Aneksasi bangsa Papua oleh Indonesia pada tahun 1963,” ujar Forkorus.

Dan untuk memperingatinya Forkorus mengatakan mungkin tidak dilakukan seremonial yang muluk-muluk tetapi Forkorus menghimbau kepada semua ‘bangsa Papua’ untuk bisa mengheningkan cipta sejenak sambil berdoa kepada Tuhan terhadap nasib dan perjuangan Bangsa Papua selanjutnya untuk menuntut hak-hak politiknya agar diluruskan kembali sebagai sebuah bangsa yang bebas untuk menentukan nasibnya sendiri.

“Tidak ada seremonial peringatan HUT Aneksasi yang muluk-muluk tapi saya himbau kepada semua bangsa Papua untuk merenung sebentar dan berdoa kepada Tuhan memohon campur tangannya guna eksistensi perjuangan bangsa Papua, untuk mengembalikan hak-hak Politinya,” ujar Forkorus.

Disinggung terkait sepak terjang DAP terkait perjuangan hak-hak Politik bangsa Papua Forkorus mengatakan bahwa perjuangan tetap berjalan dan saat ini sedang dilakukan gerakan-gerakan diluar Negeri oleh National Parlemen West Papau dan Internationa Parlemen West Papua, yang direncanakan bakal ada sebuah agenda penting yang akan dilakukan oleh kedua organsiasi perjuangan bangsa Papua itu di luar Negeri. (jim/don)

Jumat, 29 April 2011 16:20

papua, history

via ScribeFire

May 3, 2011 0

Dokumen Sangat Rahasia Operasi di Papua Barat, Diungkap

Sekilas Tentang Buku OPM Karya Socratez S Yoman (bagian/1)

Socratez S Yoman yang memiliki nama asli Ambiek Godmend Ekmmban Yoman, telah meluncurkan buku ke 9. Dan yang terakhir Ia meluncurkan buku dengan judul Otonomi, Pemekaran dan Merdeka (OPM?). Apa isi buku tersebut? Berikut ringkasan dari isi buku tersebut.

Oleh Ahmad Jainuri, Bintang Papua

Dengan menggunakan caver warna merah bergambar orang asli Papua berpakaian koteka dan bersenjata laras panjang, Penulis memberi sub judul “Saatnya Kebenaran Bersuara di Tanah Melanesia”. Penulis pun mengutip dua statement Presiden RI Dr. H Susilo Bambang Yudhoyono yang terkait dengan upaya menjawab permasalahan di Papua, yaitu ‘Bersama-sama mari kita serukan penolakan terhadap fitnah, berita-berita bohong, dan perilaku kasar yang melampaui kepatuta’ yang dikutip dari Kompas edisi 28 Desember 2009. Statmen berikutnya adalah yang merupakan perkataan langsung SBY tanggal 16 Agustus 2008, yaitu ‘Selesaikan masalah Papua dengan dialog damai, demokratis, jujur, adil dan bermartabat’. Dengan diberi pengantar oleh Prof. Ikrar Nusa Bhakti, buku setebal 136 halaman tersebut disusun dalam 6 BAB, yang membahas 57 pokok bahasan. Dalam pengantarnya, Profesor Riset bidang Intermestic Affair di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), mengawali dengan mengungkap sejarah tanah Papua sejak dikuasai Belanda hingga cerita realita kehidupan di Tanah Papua, termasuk kerukunan umat beragama yang saling menghormati dan saling membantu dalam kegiatan social maupun acara-acara keagamaan. Sedangka tentang penulis buku ‘OPM?’ dikatakan bahwa buku-buku karya Socratez mendapat perhatian dari para peminat masalah Papua. “Sayang, hamper semua buku-buku itu dikategorikan sebagai buku terlarang oleh Kejaksaan Agung,” ungkap Ikrar Nusa Bhakti dalam pengantarnya.

Buku-buku Yoman, kata Prof. Ikrar, adalah suara hati seorang pelayan umat di Tanah Papua, meski belum dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah. “Terlepas dari itu, buku-buku Yoman yang bukan buku ilmiah melainkan lebih sebagai ‘pamphlet politik’ ini tetap penting untuk dibaca. Karena berisi kesedihan, trauma, impian, serta gagasan mengenai apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk membangun Papua,” lanjutnya.

Dalam Bab pendahukuan, Penulis menguraikan alan mengapa bukunya diberi judul OPM? (Otonomi, Pemekaran dan Merdeka). Yakni, katanya adalah karena selama ini OPM adalah singkatan dari Organisasi Papua Merdeka.

“Saya menggumuli dan merindukan bahwa sudah saatnya stigma yang menindas, memenjarakan dan membunuh umat Tuhan ini harus dihapuskan,” ujar Pemulis masih dalam Bab Pendahuluan.

Dalam Bab yang membahas tentang ‘Otonomi’, penulis menguraikan dua UU Otonomi yang pernah diberlakukan di Indonesia. Yaitu : UU No. 12 Tahun 1969 yang membicarakan tentang pembentukan Provinsi maupun Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat dan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang pembahasannya lebih mendominasi.

Menurut Penulis, istilah otonomi bagi umat Tuhan di Tanah Papua bukan hal yang baru. Tentang UU Otsus Tahun 2001, Penulis mengawali dengan pertanyaan kenapa UU itu ada? Apakah itu itikad baik Indonesia terhadap orang Papua? Apakah Otsu situ kemauan orang Papua?

Yang langsung diberi jawaban, bahwa Otsus ditawarkan kepada rakyat Papua Barat sebagai penyelesaian menang-menang (win-win solution) tentang masalah status politik Papua, karena adanya tuntutan orang asli Papua untuk menentukan nasib sendiri (self determination).

Dalam Bab awal tersebut, Penulis juga mengutip statmennya di media massa local, yakni di Harian Bintang Papua, Pasific Pos dan Cendrawasih Pos. Namun tidak disebutkan edisi atau tanggal terbitnya, maupuan halaman dengan jelas, ketika berita yang dikutipnya dalam buku OPM? terbit.

Dalam Bab tentang Pemekaran, penulis mengutip perkataan Mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid (Alm), yang dikutipnya dari Senat Mornao 2004:9, yaitu ‘Pemekaran Provinsi Papua adalah keputusan yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan rakyat Papua. Itu bukan pemecahan masalah, namun sumber masalah baru.

Juga terdapat kutipan dari dokumen sangat rahasia tentang operasi di Tanah Papua, yaitu surat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Departemen Dalam Negeri, Ditjen Kesbang dan Linmas. Yakni Nota dinas No. 578/ND/KESBANG/D IV/VI/2000 tangal 9 Juni 2000.

Penulis juga kembali mengutip dari bukunya terdahulu yang menggambarkan pemekaran kabupaten dan provinsi. Yakni digambarkan sebagai sangkar burung, kandang kelinci dan kandang kurungan ternak babi. Dalam bab ini, penulis mengakhiri dengan kutipan opini yang ditulisnya lewat media massa local Pasific Pos, yang berjudul Pemekaran Kabupaten/Kota dan Provinsi di Tanah Papua Barat adalah Operasi Militer dan Operasi Transmigrasi Gaya Baru edisi 25 September 2009. (Bersambung) /03

Minggu, 13 Maret 2011 15:46

via ScribeFire

March 19, 2011 0

WikiLeaks: RI Desak AS ‘Pulihkan’ Kopassus

VIVAnews – Indonesia dikabarkan tak bersedia menerima kunjungan Presiden Barack Obama kecuali Amerika Serikat (AS) mencabut larangan pelatihan bagi satuan elit Kopassus. Pencabutan ini juga dipandang penting untuk melindungi kepentingan Amerika.

Demikian menurut laman harian Australia, The Age, yang mengklaim mendapat bocoran eksklusif dari WikiLeaks atas memo diplomatik AS menyangkut isu Kopassus itu, Jumat 17 Desember 2010. Laporan itu diduga berasal dari Kedutaan AS di Jakarta dan dikirim ke Washington DC pada Januari 2010.

Menurut The Age, enam bulan setelah keluar memo itu, AS sepakat untuk melanjutkan latihan dengan Kopassus, setelah dilarang sejak 1999. Kebijakan mendapat kritik dari kalangan pembela HAM karena satuan elit Indonesia itu terlibat dalam pelanggaran HAM, diantaranya kekerasan di Timor Timur dan Papua.

Menurut memo itu, Kedubes AS di Jakarta menilai permintaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas pencabutan larangan itu harus dipenuhi untuk menjamin bahwa militer dan keamanan Indonesia akan melindungi kepentingan Amerika, termasuk kerjasama dalam perang melawan terorisme.

Memo itu juga menyebut bahwa hubungan militer yang lebih dekat dengan kedua negara akan mendorong reformasi lebih lanjut di tubuh militer Indonesia.

“Presiden Yudhoyono [SBY] dan pejabat senior Indonesia lainnya telah menegaskan kepada kami bahwa SBY melihat isu pelatihan Kopassus ini merupakan ujian bagi hubungan bilateral, dan beliau percaya bahwa kunjungan Presiden Obama tidak akan sukses kecuali isu ini diselesakan sebelum kunjungan,” demikian penggalan memo yang dibocorkan WikiLeaks kepada The Age.

Pada kunjungan ke Jakarta Juli lalu, Menteri Pertahanan AS, Robert Gates, mengatakan bahwa AS perlu membuka lagi hubungan dengan Kopassus. Ini “sebagai dampak reformasi militer Indonesia dalam satu dekade terakhir, profesionalisme TNI yang terus berlangsung dan langkah-langkah yang telah dilakukan Kementrian Pertahanan [Indonesia] atas isu HAM,'” demikian laporan itu.

JUM’AT, 17 DESEMBER 2010, 08:26 WIB
• VIVAnews

December 17, 2010 0

Status Politik Papua di PBB Diperingati

JAYAPURA—Tanggal 19 November 1969 dikenal sebagai tahun dimana sejarah Tanah Papua di perdebatkan di PBB dan Internasional. Untuk Papua tanggal 19 November 2010 dianggap ‘keramat’ oleh sejumlah elemen elemen perjuangan Papua Merdeka yang sejak Jumat pagi, (19/11) bersama kelompok Petapa atau penjaga Tanah Papua kembali mengenang saat dimana sejarah Papua diangkat dalam kongres Amerika.

Adanya lampu hijau tentang agenda Papua yang dibicarakan dalam kongres Amerika, meski tak jelas apakah kongres Amerika secara terang- terangan mendukung kedaulatan Papua sebagai suatu negara atau tidak, tidak diterangkan secara jelas.

Koordinator Umum aksi demo damai sosialisasi Congress Of the United State House Of Representatives Washington DC 20313 Wilson Waimbo Uruwaya menyatakan rencana mereka itu di kantor MRP kemarin, dia bersama semua elemen perjuangan Papua yang ada di Jayapura akan melakukan demo ke DPRP dengan satu tujuan mendukung semua alternatif/ solusi terbaik penyelesaian damai masalah status Politik Papua Barat tahun 1969 yang diperebatkan dalam sidang Umum PBB 1969 dan dinyatakan sebagai” Satatus Politik Papua yang Mengambang di PBB dan Internasional.

Menurut keterangan Wilson Uruwaya, semua elemen perjuangan rakyat Papua telah bersatu untuk mensosialisasikan hasil kongres Amerika yang baru berakhir 22 September 2010 telah diadakan acara dengar pendapat di kongres tentang kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Sub Komite Asia Pasifik dan lingkungan global untuk mencarikan solusi dalam mengatasi masalah serta situasi sulit yang dihadapi Bangsa Papua Barat hari hari terakhir ini.

Dalam kutipan laporan kongres Amerika yang tertulis, saat ini untuk pertama kalinya dalam kongres, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua Barat menjadi sorotan utama yang menyebabkan Bangsa Papua mendekati titik hasil dalam sejarah.

Dengan adanya Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi begitu lama dan panjang di Papua Barat, perlu mendapatkan perhatian dan pengakuan pihak Internasional dan penghargaan terhadap hak hak orang Papua Barat.

Surat khusus kongres Amerika yang ditanda tangani Sheila Jackson Lee dari Congreess Women yang ditujukan kepada Profesor Kurtz dari Universitas George Mason bersama Herman Wanggai yang telah memasukkan Sheila Jackson Lee dalam kongres Amerika. Konon Sheila Jackson Lee adalah seorang perempuan Politisi dari Partai Demokrat Amerika yang memasukkan Barak Obama dalam barisan Partai Demokrat Amerika dan berhasil meloloskannya dalam pencalonan Presiden Amerika.

Isu- isu tersebut diagendakan dan harus diusahakan jalan keluarnya, karena telah mengabaikan Papua Barat. “ Ini adalah harapan saya yang tulus bahwa harus ada upaya hentikan tindakan Militer Indonesia dan Pemerintah yang tidak adil, keadaan ini harus direformasi terhadap pelanggaran pelanggaran itu”. Secara khusus kami mau harus ada peningkatan kesadaran untuk nasib orang Papua Barat dalam hubungannya dengan kelambanan aktor Internasional, maka situasi disana akan kian memburuk sebab bagaimanapun, sejarah Papua Barat berhubungan dengan Amerika Serikat.

Mengutip peryataan Sheila Jackson Lee dalam kongres tersebut, yang terungkap bahwa sesudah konferensi tersebut, pihaknya masih akan bertemu lagi dalam waktu dekat untuk bekerja sama dengan pihak keamanan Internasional agar mengamankan Papua Barat. (Ven )

via ScribeFire

November 19, 2010

Sebut Pepera Final, Meset Dinilai Keliru

JAYAPURA—Pernyataan Mantan Tokoh OPM, Nicholas Meset yang menyebutkan Papua final dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Mahkamah Internasional, mulai mengundang kontra, kali ini datang dari rekan-rekan seperjuangnya.

Kepada media ini, Selasa (27/7) malam kemarin, Juru Bicara Political West Papua Saul Bomoy kepada Bintang Papua mengatakan, pernyataan Nicholas Meset merupakan pembohongan terhadap perjuangan rakyat Papua Barat yang dilakukan, karena berada dalam tekanan dan keterpaksaan.

Menurutnya, Pepera 1969 itu belum final dan Mahkamah Internasional maupun badan keamanan dunia (PBB) sejak tahun 1969 hingga saat ini tidak pernah mengeluarkan pernyataan ataupun keputusan yang menyebutkan bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI.

“Papua dalam NKRI itu karena hasil rekayasa Pepera 1969, hasil rekayasa bukan murni,” tegasnya mengulang.

Oleh karena itu pihaknya, lanjut Bomoi, menyarankan kepada Nicolas Meset untuk menghentikan manuver politiknya yang selalu menyebutkan bahwa Papua sudah final dalam NKRI , karena hal tersebut adalah pembohongan, sebaiknya Nicholas Meset memilih diam dan tidak banyak berkomentar soal masalah Politik Papua.

“Jangan terus menutupi kebenaran, kau sebaiknya pasimaut, (tutup mulut) dan kau sudah kalah dalam berpolitik bagi Papua Barat, yu tipu dan yu, tutup mulut dan diam-diam di Papua kita berdosa terhadap rakyat Papua Barat,” ungkapnya.

Bomoy yang juga merupakan korban Daerah Operasi Militer (DOM) menegaskan bahwa ferendum rakyat Papua Barat merupakan satu-satunya cara paling demokratis di dunia.
“Ini mekanisme demokrasi, hukum dan humanisme (HAM) untuk penentuan nasib sendiri, sesuai dengan declaration of humanisme and united nation,” terangnya.

Dia juga menuding bahwa manuver politik yang dilakukan Nicholas Meset karena yang bersangkutan telah buat kontrak politik dengan Pemerintah Indonesia sehingga hal itu bisa dimaklumi.

“Dialog antara pemerintah RI dengan Rakyat Indonesia juga harus dihentikan karena itu bukan solusi, itu memperumit serta memperpanjang konflik di Papua Barat,” singgungnya.(hen)

July 28, 2010 4

Dokumen Pepera Terkuak

Bersama Dokumen Lain Akan Diserahkan kepada Presiden SBY

JAYAPURA—-Memanasnya aspirasi desakan referendum akhir-akhir ini, rupanya membuat hati keluarga para pencetus Pepera meradang, untuk itu mereka akhirnya secara terang-terangan mempublikasikan dokumen sejarah Pepera itu kepada publik. Ya, dokumen sejarah Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat), terkuak. Ternyata dokumen berharga itu, masih tersimpan rapi di rumah keluarga keturunan Stefanus Saberi, mantan Ketua Gerakan Merah Putih Provinsi Irian Jaya sesuai SK No 35/TK/Thn 1968. Dalam SK Gerakan Merah Putih Provinsi Irian Jaya tersebut tercatat sebagai pelindung adalah Pangdam XVII Cenderawasih Brigjen Sarwi Eddie Wibowo dan Muspida Provinsi Irian Jaya saat itu.

Pepera adalah referendum yang diadakan pada tahun 1969 untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua antara milik Belanda atau Indonesia. “Gejolak politik yang akhir- akhir ini terjadi di Papua antara lain tuntutan agar pemerintah Indonesia memberikan referendum bagi rakyat Papua untuk membentuk negara otonomi terlepas dari induk semangnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membuat keluarga keturunan Stefanus Samberi mempublikasikan kepada rakyat Indonesia khususnya rakyat Papua,” ujar Yakobus D Affar, cucu tertua almarhum mendiang Stefanus Samberi ketika menggelar jumpa pers di Restauran Bintang Laut, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Rabu (23/6) pagi. Pasalnya, menurut Affar, selama sejumlah pihak selalu mengklaim bahwa merekalah pencetus Pepera, padahal dalam dokumen tersebut dikatakan bahwa Stefanus Samberi adalah seorang pencetus masuknya Irian Jaya ke pangkuan ibu pertiwi NKRI. “Dokumen otentik menyangkut sejarah Pepera kini masih tersimpan utuh di tangan saya. Semua kunci perjuangan Irian Jaya masuk ke NKRI ada ditangan saya,” tukas Affar. Karena itu, lanjutnya, pihaknya minta agar pemerintah Indonesia segera meluruskan sejarah Pepera yang tertuang dalam dokumen yang ditinggalkan Stefanus Samberi serta minta pemerintah Indonesia melindungi keluarga keturunan Stefanus Samberi di atas Tanah Papua.

“Melihat gejolak politik di Provinsi Papua antara lain rakyat Papua minta referendum, maka posisi kami terancam. Saya minta pemerintah Indonesia harus segera meluruskan sejarah Pepera agar semua orang dapat memahami tokoh No 1 yang memasukan Irian Jaya ke NKRI adalah Stefanus Samberi,” tukasnya meneteskan air mata. “Saya menyampaikan hal ini karena didukung bukti otentik dari dokumen asli peninggalan tete saya Stevanus Samberi. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa Mantan Ketua Gerakan Merah Putih Provinsi Irian Jaya saat Pepera hanya tete saya Stefanus Samberi bukan banyak orang sebagaimana yang diklain sejumlah pihak selama ini,” tukasnya seraya menunjukan dokumen asli peninggalan Stefanus Samberi.

Menurut Affar, pihaknya membuka dokumen sejarah Pepera kepada publik lantaran Nikolaus Youwe, Ketua Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah kembali ke Tanah Air setelah selama puluhan tahun tinggal di Negeri Belanda. Keberangkatan Nikolaus Youwe ke Negeri Belanda saat itu juga adalah berkat saran dari Stevanus Samberi. Ketika Nikolaus Youwe tiba di Jayapura, maka ketika itu pula Yakobus Affar berinisiatif meminta waktu untuk bertatap muka bersama Nikolaus Youwe hanya untuk sekedar menunjukkan foto dirinya dan Nikolaus Youwe tempo dulu sekaligus memohon kepada Nikolaus Youwe memfasilitasi agar keluarga almarhum mendiang Stefanus Samberi dapat bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Namun demikian, ujar Affar, permohonan untuk bertemu Nikolaus Youwe hingga kini tak pernah ditanggapi yang bersangkutan. Bahkan ia juga meminta bantuan Ondoafi Gasper Sibi untuk mempertemukannya dengan Nikolaus Youwe. Tapi belum terealisasi hingga kini. Maksud pertemuan dengan Presiden SBY, tambah Affar, agar pihaknya dapat menunjukkan sebuah dokumen tentang sejarah Pepera. Betapapun, sejarah Pepera mesti diluruskan oleh pemerintah serta rakyat Indonesia khususnya rakyat di Provinsi Papua. “Hal yang benar harus diungkapkan karena kebenarannya adalah diatas segalanya,” tukasnya.

“Karena sulit bertemu Nikolasu Youwe, makanya saya gelar jumpa pers agar dapat dipublikasikan kepada pemerintah dan rakyat Papua. Biar pemerintah Indonesia dapat membandingkan perjuangan tete Stevanus Youwe dengan Nikolaus Youwe” Sekedar diketahui, Stefanus Samberi lahir di Serui 6 Juli 1935. Pada 9 Agustus 1976 di Jayapura ia diangkat menjadi Ketua Gerakan Merah Putih Provinsi Irian Jaya Almarhum Stefanus Samberi meninggal tahun 1983 ketika transit di Bandara Hasanuddin Makasar dalam penerbangan dari Jakarta menuju Jayapura. Kini jasad Stevanus Samberi dibaringkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Trikora, Waena. (mdc)

June 24, 2010 4

46 Tahun Irian Barat Masuk Ke NKRI Tidak Sia-Sia

WAMENA (PAPOS)- Setelah 46 tahun Irian Barat kembali kepangkuan NKRI, ternyata usaha pejuang Pepera tersebut tidak sia-sia, karena adanya bukti nyata bagi masyarakat Irian (Papua) seperti dengan banyaknya pembangunan yang dirasakan selama ini.

Hal tersebut dijelaskan salah satu tokoh pejuang Pepera kabupaten Jayawijaya, Bernard Manobi kepada Papua Pos di Wamena, berkaitan dengan peringatan kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI 46 tahun silam, Jumat (1/5) kemarin.

Menurutnya, sebagai saksi hidup dan sebagai pejuang Pepera, 46 tahun silam betapa sulitnya bagi para pejuang di kabupaten Jayawijaya yang dulunya disebut Keresidenan Pegunungan Tengah saat itu, untuk dapat bergabung ke NKRI. Namun pada akhirnya, dengan penuh pengorbanan air mata dan darah ketika melawan penjajah (Belanda), akhirnya usaha itu tidak sia-sia, hal ini dibuktikan dengan masuknya Irian barat kepangkuan NKRI.

Ditambahkan, sebagai pejuang Pepera yang berjuang demi pembebasan Irian Barat dari tangan penjajah, Bernard mengharapkan kiranya anak cucu dan generasi muda di Papua untuk tetap mempertahankan wilayah ini dalam bingkai NKRI.(iwan)

sumber PAPUA POS !!!

May 24, 2010 2

Cari Solusi Pro dan Kontrak Intregasi Papua

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melakukan seminar publik tentang pro dan kontrak integrasi Papua, Selasa (11/5) kemarin, di aula Diklat Sosial Abepura.

SEMINAR digelar oleh KNPB dengan judul Mencari Keadilan dan Kebenaran tentang Integrasi Papua Yang Selama Ini Membingungkan Masyarakat Papua.

Sebagai pembawa materi dalam seminar publik tersebut, yakni Edison Warimon dari Kontras Papua, Nickonas Meseet dan Wakil Ketua DPRD Papua Barat.

Seminar dihadiri sekitar 200 peserta dari berbagai kalangan masyarakat baik dari tokoh Adat, tokoh Pemuda, tokoh Masyarakat, kaum Perempuan Papua dan para Mahasiswa.

Menurut Ketua Panitia, Mako Tabuni, yang juga selaku juru bicara KNPB saat ditemui disela-sela kegiatan mengatakan, tujuan dari seminar yakni untuk mencari kebenaran apakah integrasi Papua sudah selesai atau belum.

Mako Tabuni mengatakan, seminar ini dilakukan karena ada dua buku yang saat ini beredar di masyarakat, yang satu berjudul integrasi sudah selesai dan yang satu berjudul integrasi belum selesai, sehingga membingungkan masyarakat di Papua.

Kata Mako, dalam seminar ada tim perumus dari lembaga-lembaga pendidikan yang akan merumuskan hasil seminar untuk memastikan apakah integrasi sudah selesai atau belum, agar rakyat Papua tahu sesungguhnya kebenaran integrasi Papua.

Mako Tabuni juga menyampaikan, dalam waktu dekat hasil kajian dari tim perumus seminar tersebut akan disampaikan ke masyarakat umum di Papua dan di Indonesia, serta akan disampaikan juga ke 70 negara di dunia yang peduli terhadap masalah Papua.[**]

Ditulis oleh Eka/Papua
Rabu, 12 Mei 2010 00:00

May 14, 2010 0