(01/12/16) Malam ini tepatnya jam 19.00 WITA perempatan jendral sudirman kota sinjai puluhan mahasiswa dan pemuda melakukan aksi demonstrasi mendukung kemerdekaan bangsa papua. Gerakan ini tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Kota Sinjai. Aksi demonstrasi ini dilakukan dengan membakar lilin, orasi , baca puisi dan buka baju.
Ada empat tuntutan dalam aksi kali ini:
1. Berikan hak demokratis papua menentukan nasib sendiri,
2. Hentikan pelanggaran HAM dan tarik militer dari Tanah Papua,
3. Tolak perampasan tanah di Sukamulya,
4. Bebaskan kawan kami yang ditangkap!
“Kami melakukan aksi malam karena kami ingin memperlihatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kita hidup dalam kehidupan bangsa gelap. Dan kenapa kita membakar lilin untuk membuktikan bahwa masih sedikit cahaya untuk kemajuan serta membuka baju. Karena realitanya sekarang demokrasi dan hak asasi manusia kita ditelanjangi oleh militer”,
ungkap Pacul korlap aksi demonstrasi.
Aksi demonstrasi ini berlangsung sekitar kurang lebih dua jam dengan ditutup dengan menyanyikan lagu darah juang serta doa bersama sebagai bukti berkabung terhadap kematian demokrasi dan hak asasi manusia di negara indonesia.
Pemimpin ULMWP, Octovianus Mote (tengah) dan Benny Wenda (kanan) berbincang dengan PM Vanuatu, Charlot Salwai (kiri) dalam MSG Special Summit di Honiara, Juli 2016 – Jubi/Victor Mambor
Jayapura, Jubi – Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI West Papua) menggelar aksi bersama di beberapa kota di Indonesia. Di Jakarta aksi dilakukan bersama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) se-Jawa-Bali yang rutin turun aksi setiap tanggal 1 Desember.
“Menkopolkam sudah mengatakan akan membubarkan aksi besok (Kamis). Kepolisian juga menolak pemberitahuan demonstrasi yang dikirim FRI West Papua dan AMP yang telah lebih dulu diberikan,” demikian konfirmasi Veronika Koman, pengacara publik, kepada Jubi Rabu malam (30/11/2016).
Veronika bersama tim advokasi mendampingi aksi tersebut di Jakarta dan memantau aksi-aksi dan kegiatan terbuka lainnya di beberapa kota, termasuk Papua. Selain Jakarta, aksi akan berlangsung hari ini, Kamis (1/12/2016) di Palu, Poso, Makassar, Yogyakarta, Ternate.
Sementara di Papua, menurut konfirmasi sebelumnya dari pihak ULMWP dan KNPB aktivitas peringatan 1 Desember akan berbentuk ibadah syukur di tempat terbuka maupun di sekretariat.
“Karena pernyataan Menkopolkam tersebut, dan pengalaman sebelumnya, maka kami mengajak berbagai pihak khususnya media untuk memantau perkembangan kegiatan di 1 Desember, agar mengurangi bahkan cegah kemungkinan represi,” ujar Vero.
Aksi di Jakarta akan dimulai pukul 08.00 hingga 12.00 siang waktu setempat dan akan berpusat di Istana Negara. Mereka mengusung isu penentuan nasib sendiri West Papua seperti yang sebelumnya sudah dinyatakan oleh FRI West Papua dalam deklarasinya di LBH Jakarta (30/11).
Pada peringatan 1 Desember 2015 lalu di Jakarta, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) tidak berhasil menembus istana negara. Sebanyak 306 orang ditangkap Kepolisian Metro Jaya di Bunderan Hotel Indonesia, setelah sebelumnya melakukan beberapa penyisiran di titik-titik keberangkatan para mahasiswa. Dua mahasiswa Papua sempat dijadikan tersangka pemukulan oleh polisi, namun bebas tiga hari kemudian.
Apresiasi ULMWP
Octovianus Mote, Sekretaris Jenderal ULMWP didalam naskah pidatonya untuk peringatan 1 Desember yang diterima Jubi Rabu (30/11), menyatakan dukungan terhadap inisiatif pendirian FRI West Papua tersebut.
“Rakyat Indonesia terutama di kalangan terdidik sudah mulai akui aneka kejahatan yang dilakukan pemerintah dan militer Indonesia terhadap rakyat Papua Barat. Lebih dari pada itu dalam minggu ini kita baru menyaksikan dideklarasikannya FRI West Papua. Gerakan rakyat Indonesia ini memberikan dukungannya terhadap hak Bangsa Papua Barat untuk merdeka sebagai bangsa berdaulat,” ujar Mote.
Hal ini, lanjut Mote, adalah hasil dari kerja keras seluruh anggota ULMWP yang tak terbatas di kawasan Pasifik tetapi juga terjadi di Indonesia.
Victor Yeimo, Ketua Umum KNPB yang juga tim kerja ULMWP, mengatakan pembentukan FRI West Papua adalah sejarah baru dalam perjuangan pembebasan nasional West Papua.
“Untuk pertama kalinya rakyat Indonesia melalui berbagai organisasi gerakan dan individu mendirikan Front yang akan berjuang bagi rakyat West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri,” ujarnya.
Dia meyakini masih banyak rakyat Indonesia lainnya yang sebetulnya mendukung inisiatif tersebut. “Kami yakin masih banyak rakyat Indonesia yang sedang mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua tanpa kehilangan—atau bermaksud menyangkal—keIndonesiaannya,” kata dia.
Hal senada juga diungkapkan Tim Kerja ULMWP di Lapago, Dominikus Surabut dan Sekretaris Dewan Adat Hubula di Wamena, Engelberth Sorabut. “Kami ucapkan terima kasih atas deklarasi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua di Jakarta,” ujar Dominikus.(*)
Jakarta, CNN Indonesia — Front Rakyat Indonesia (FRI) untuk Papua Barat berencana menggelar aksi demonstrasi menuntut referendum bagi Papua pada 1 Desember 2016. Unjuk rasa itu akan diadakan di Bundaran Hotel Indonesia. Dari Bundaran HI, massa akan long march menuju Istana Negara.
“Kami akan turun aksi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya,” kata juru bicara FRI Surya Anta mengatakan, di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Selasa (29/11).
FRI merupakan organisasi yang terdiri dari sejumlah kelompok masyarakat Partai Pembebasan Rakyat, Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia, PEMBEBASAN, Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia, Lingkar Studi Sosialis, dan Perkumpulan Solidaritas Net.
Meski mendukung penentuan nasib sendiri warga Papua, namun belum bisa dipastikan bakal ada warga Papua yang akan ikut aksi.
Surya mengatakan, dukungan untuk Papua diberikan karena selama ini masih terjadi penjajahan di wilayah paling timur Indonesia itu. Bentuk penjajahan itu salah satunya adalah diskriminasi dan kekerasan terhadap masyarakat Papua. Surya menampik adanya kepentingan asing dalam solidaritas mereka untuk referendum Papua.
Dalam aksi demonstrasi 1 Desember nanti, akan diusung beberapa tuntutan. Selain dukungan terhadap referendum Papua, mereka mendukung keanggotaan United Liberation Movement fof West Papua (ULMWP) di Melanesia Spearhead Group, Pacific Island Forum dan memperjuangkan keanggotaan ULMWP di Perserikatan Bangsa-bangsa.
FRI juga mendesak militer ditarik dari Papua agar referendum berjalan damai, adil dan tanpa tekanan. Hal ini juga supaya masyarakat Papua mendapatkan kebebasan informasi, ekspresi dan berorganisasi.
FRI juga menyerukan kepada dunia internasional untuk membangun konsilidasi solidaritas perjuangan hak menentukan nasib sendiri bagi Papua Barat.
“Kami juga memperjuangkan supaya masyarakat dapatkan pendidikan gratis, perluasan sekolah dan universitas, kesehatan gratis dan transportasi murah,” ujarnya.
Tanggal 1 Desember selama ini dikenal sebagai Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan dianggap istimewa bagi sebagian kelompok di Papua karena dinilai sebagai hari kemerdekaan. Setiap tahunnya pada tanggal ini petugas keamanan selalu memperketat pengawasan di Papua lantaran kerap ada pengibaran bendera bintang kejora, simbol kemerdekaan di Papua. (sur/yul)
SUPPORT for the indigenous people of West Papua continues to gather momentum.
On Thursday, about 50 Methodist Church heads of divisions signed the solidarity movement for West Papua petition forms at Suva’s Centenary Church in support of the call for the freedom of the natives of West Papua.
This petition drive headed by the Ecumenical Centre for Research, Education and Advocacy would be handed to Prime Minister Voreqe Bainimarama at the end of April.
“There is a united umbrella body now, the Fiji’s Solidarity Movement for West Papua, and the church does not enter into anything lightly. We have been moving to this for a number of years now, this was back in 2013 when our relationship with West Papua started,”
church secretary for communications Reverend James Bhagwan said.
“It is not just lip service we are doing. We are committed to the West Papua issue and we kindly requested our church leaders to show their support to the issue.
“We took them through a presentation before they signed the petitions. We will hope to send it out to the divisions if possible and in issues like this, we make sure the church moves together and we do everything together.”
Kepada Yth.,
Rekan-rekan Media Cetak dan Elektronik
di tempat
DEKLARASI RAKYAT INDONESIA MENDUKUNG HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BANGSA WEST PAPUA
Sejak masuknya Indonesia ke West Papua pada tahun 1963, tak henti-hentinya bangsa Papua menderita di bawah kolonialisme Indonesia. Manipulasi sejarah dilakukan secara sistematis oleh pemerintah Indonesia. Akar konflik yang tak kunjung selesai di West Papua dikarenakan oleh manipulasi sejarah ini.
Pada tahun 1969, PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat), referendum untuk menentukan apakah West Papua akan bergabung dengan Indonesia, dilaksanakan dengan penuh tipu muslihat. Maka hasil dari PEPERA adalah tidak sah.
Nasionalisme sempit dengan jargon “NKRI Harga Mati” telah mematikan banyak orang West Papua. Ribuan telah dibunuh, disiksa dan diculik oleh negara. Perampasan lahan juga terjadi di mana-mana. Pembungkaman kebebasan berekspresi dan berpendapat terhadap orang West Papua adalah salah satu yang terburuk di negeri ini.
Maka dari itu, kami rakyat Indonesia menganggap bahwa sudah saatnya rakyat West Papua bisa menentukan nasib di tanah mereka sendiri.
Dengan ini kami bermaksud untuk mengajak dan mengundang rekan-rekan media untuk meliput “Deklarasi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua” melalui konferensi pers yang akan diadakan pada:
Hari dan Tanggal : Selasa, 29 November 2015
Waktu : 10:30 s/d selesai
Tempat : Lantai 1 Gedung LBH Jakarta
Jalan Diponegoro No. 74 Menteng, Jakarta Pusat
Demikian undangan ini kami sampaikan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Surya Anta (081574304391). Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 28 November 2016
Hormat kami,
Front Rakyat Indonesia untuk West Papua
(FREE-WEST PAPUA)
PORT VILA, SATUHARAPAN.COM – Sebuah komite Melanesian Spearhead Group (MSG) mengadakan pertemuan di Port Vila, Vanuatu, untuk membahas pedoman mengenai keanggotaan di organisasi regional itu.
Sub komite Hukum dan Isu Institusional merupakan komite yang ditugaskan oleh para pemimpin MSG pada KTT Juli lalu, untuk menjelaskan panduan dan kriteria bagi tingkatan keanggotaan seperti peninjau (observer), associate dan anggota penuh.
MSG adalah organisasi negara-negara di Pasifik Selatan, terdiri dari Solomon Islands, Vanuatu, Fiji, Papua Nugini dan gerakan kemerdekaan Kanak (FLKNS) Kaledonia Baru. Indonesia menjadi anggota associate sedangkan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi peninjau.
Perlu diperjelasnya perihal kriteria keanggotaan itu dikarenakan lima anggota penuh selama ini berselisih paham dalam mempertimbangkan permohonan ULMWP untuk menjadi anggota. Indonesia menolak keanggotaan ULMWP karena menganggap rakyat Melanesia di Indonesia diwakili sendiri oleh Indonesia. Sedangkan ULMWP yang selama ini berjuang menentukan hak menentukan nasib sendiri, menganggap mereka merupakan perwakilan dari Melanesia di Indonesia. Papua Nugini dan Fiji mendukung sikap Indonesia sementara Vanuatu, Solomon Islands dan FLKNS mendukung ULMWP.
ULMWP mendapat status peninjau pada KTT MSG tahun lalu namun permohonan untuk menjadi anggota penuh terus tertunda karena belum jelasnya kriteria keanggotaan.
Dalam pertemuan selama dua hari itu, seorang pejabat luar negeri Solomon Islands, William Soaki mengatakan pedoman keanggotaan itu diperlukan agar kriteria tersebut memberikan kontribusi pada tujuan keseluruhan kelompok.
Ia memperkuat pendapat yang baru-baru ini dilontarkan oleh Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, bahwa sejak tahun lalu kriteria keanggotaan MSG telah dikembangkan dengan tidak mencerminkan prinsip-prinsip awal pendirian kelompok itu, yang berkisar di seputar upaya dekolonisasi Melanesia.
Soaki mengatakan pedoman diperlukan untuk memberikan ruang lingkup yang lebih ramping dan jelas bagi para pemimpin untuk digunakan dalam menilai ekspresi kepentingan atas berbagai bentuk keanggotaan dalam MSG.
Direktur Jenderal Sekretariat MSG, Amena Yauvoli, mendorong komite untuk memberikan “resolusi yang bisa diterapkan ke depan”.
Ia mengatakan pembahasan panitia adalah “sangat penting bagi masa depan organisasi” karena isu keanggotaan Papua bisa membuat atau menghancurkan organisasi.
Belum jelas kapan KTT MSG akan dilangsungkan kembali, setelah selama ini sempat tertunda untuk mengambil keputusan atas permohonan keanggotaan ULMWP. Beberapa waktu lalu, sekretariat MSG mengusulkan KTT MSG dilakukan pada 20 Desember ini, namun belum ada tanggapan atas usulan tersebut.
Kardinal Jhon Ribat menjabat Uskup Agung Port Moresby (PNG) di Malanesia/doc Misacor Org.
Roma (KM) –Paus Fransiskus telah mentabiskan 17 kardinal baru dari seluruh dunia, banyak dari mereka telah memilih untuk membantu penggantinya, ditahbiskan pada (20/11/2016) lalu dari gereja Katolik St.Petrus di Roma
Para kardinal baru berasal dari lima benua, dan termasuk utusan Vatikan untuk Suriah. Mereka berasal dari berbagai latar belakang ” adat istiadat”.
Salah – satu yang diangkat kardinal adalah Jhon Ribat dari Negara Papua New Guiena di Melanesia. Selain ini, para kardinal baru datang dari negara-negara termasuk Republik Afrika Tengah, Bangladesh dan Mauritius.
Jhon Ribat MSC, Uskup Agung Port Moresby, berjanji akan menciptakan Gereja adalah momen sukacita yang besar. Dia adalah kardinal MSC pertama dan kardinal pertama dari Papua Nugini. Pengangkatannya menggarisbawahi pelayanan sendiri Gereja di PNG dan kepemimpinannya pada sejumlah isu-isu moral dan sosial.
Dia tegas menentang hukuman mati dan merupakan pendukung gaya hidup sederhana untuk melindungi lingkungan. Pengangkatannya membawa karisma dan spiritualitas kita kepada pemerintah Gereja Universal.
Pada saat yang sama, janji Kardinal Ribat adalah kesaksian untuk kerja tak kenal lelah dari begitu banyak orang dan saudara kita sendiri selama 135 tahun terakhir; imam agama dan lainnya; banyak orang awam, maka memberitakan Injil di Pasifik dan untuk menjadi saksi kasih Allah penuh belas kasihan di mana-mana dan untuk semua orang.
Kita bisa adil bangga dengan apa yang kami buat untuk “umat” dan seluruh keluarga di PNG dan seluruh Pasifik Selatan.
Ketua Pemuda Klasis Kota Jayapura Naftali Yogi. (Foto: Hendrik T/KM)
Timika, (KM)—Tokoh Pemuda Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua, mendukung penuh ULMWP agar diterima Menjadi Full Members di MSG.
Ketua Pemuda Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua, Klasis Kota Jayapura, Naftali Magay, mengatakan, Kami sebagai pemuda dan pemudi Gereja, pada pertemuan yang akan diselenggarakan di Honiara, sangat mendukung ULMWP agar diterima di MSG. Tapi, diingatkan juga membahas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua.
“Seluruh Pemuda Gereja Kingmi di Tanah Papua, kami sanggat sport pertemuan para pemimpin negara-negara MSG di Honiara Ibu kota Solomon Island yang akan menjadi pembahasan ras Melanesia tertanggal 14-16 Juli 2016 Melalui KTT MSG, ULMWP agar diterima menjadi Status keanggotaan Penuh di MSG,”Kata Yogi Kepada kabarmapegaa.com, Kamis, (14/07/16) dari Jayapura.
Dalam pembahasan itu, ia menambahkan sekaligus diharapkan, para Pemimpin MSG, musti jelih melihat semua Pelanggaran HAM berat di Papua yang terjadi Sejak 1969 hingga kini
“Seperti, peristiwa penembakan kilat, yang terjadi di Paniai, 8 Desember 2014, Biak-Sorong-Wamena-Timika-Yaukimo dan Jayapura sekaligus Penculikan toko, Perjuangan (Theis H Eluai) hingga kini,”bebernya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Swadaya Masyarkat (YLSM) Wilayah Meepago, Servius Kedepa, menyatakan, pada prinsipnya rakyat Papua sangat mendukung penuh ULMWP agar diterima sebagai Anggota penuh di MSG.
Dame Meg Taylor (tengah) Sekretaris Jenderal Pacific Islands Forum – IST
Jayapura, Jubi – Sekretaris Jenderal Pacific Islands Association of Non-Governmental Organisations (PIANGO), menegaskan bahwa perjuangan West Papua untuk keanggotaan di badan-badan regional dan kemerdekaan dari Indonesia adalah wujud ‘penghormatan atas aspirasi otonomi lebih luas oleh orang-orang yang dikoloni’.
Hal itu dikemukakan Dame Meg Taylor dalam pidatonya di konferensi PIANGO ke-8 di Suva, Fiji, minggu lalu.
“Aspirasi untuk kemerdekaan harus didukung oleh setidaknya mayoritas penduduk… dan tidak memicu konflik sosial,” kata Sekretaris Jenderal Forum Kepulauan Pasifik (PIF) tersebut.
Saat ini, enam negara anggota PIF, Solomon Islands, Vanuatu, Nauru, Marshall Islands, Tuvalu dan Tonga, telah angkat bicara di Sidang Umum PBB untuk mengadvokasi hak rakyat West Papua.
Dan menurut Dame Meg, dalam 45 tahun sejarah konsolidasi PIF, para anggotanya memang menggunakan kekuatan jumlah mereka untuk mengadvokasi, sebagai sebuah kawasan, sesama tetangganya yang tidak memiliki akses ke platform internasional karena kurangnya status internasional mereka.
“Penentuan nasib sendiri adalah prinsip fundamental dalam hukum internasional seperti ditegaskan oleh Pasal 1 Piagam PBB,” ujarnya.
Hal ini mengemuka dalam pernyataan pertama Sekjend PIF bahwa keputusan menerima French Polynesia dan Kaladonia Baru sebagai ‘keputusan yang tidak pasti dalam banyak hal.’
“Di dalam Sekretariat kami terus bekerja keras untuk mengklarifikasi dampak praktis dan hukum dari keputusan Forum Pimpinan menerima keanggotaan tersebut,” ujar Meg.
“Lebih luasnya, ada persoalan lain yang harus kita pertimbangkan, khususnya dalam konteks Forum Kepulauan Pasifik, yang punya kriteria keanggotaan tradisional itu meliputi kedaulatan penuh dan pemerintahan sendiri-sepenuhnya,” demikian ungkap Meg.
Seperti diketahui, French Polynesia dan Kaledonia Baru masih termasuk di dalam daftar dekolonisasi PBB, masing-masing dari Perancis.(*)
Port Vila, Jubi – Juru bicara parlemen Vanuatu menyatakan bahwa parlemen telah menyatakan mosi tidak percaya terhadap perdana menteri Charlot Salwai. Mosi itu diajukan oleh blok oposisi dan akan dibahas di parlemen, Rabu pekan mendatang.
Koran Daily Post melaporkan bahwa mosi tidak percaya itu telah ditandatangai oleh 31 anggota parlemen. Meski begitu, nama-nama anggota parlemen yang disebutkan telah menandatangani mosi itu hingga kini belum jelas.
Sejak kabar itu beredar, pemerintah telah menghabiskan waktu seharian untuk menyusun maneuver politik untuk menghadapi mosi tidak percaya jika usul itu diterima oleh sebagian besar anggota parlemen.
Pemerintahan di bawah Salwai teus dibayang-bayangi mosi tidak percaya dari parlemen terlebih setelah hampir dari setengah pejabat birokrasi pemerintahan dituntut penjara karena korupsi. Selain pejabat birokrasi, kasus korupsi juga menjerat banyak anggota parlemen dan mantan perdana menteri negeri itu.
Jika mosi tidak percaya itu disetujui parlemen, pemerintah bisa kehilangan legitimasi untuk melanjutkan pemerintahannya. Sejauh ini, belum ada tanggapan dari pihak pemerintah atas usul yang akan segera dibahas parlemen itu. (*)
Papua Merdeka News 