Sekretaris Jenderal Pacific Islands Forum (PIF), Dame Meg Taylor. –pina.com.fj
Suva, Jubi – Kelompok nonpemerintah di Pasifik diimbau untuk mengawal proses referendum yang akan berlangsung di Kaledonia Baru pada tahun 2018 dan di Bougainville pada tahun 2019. Pengawalan itu bertujuan untuk memastikan prinsip-prinsip hak mengusir penjajahan dan menentukan nasib sendiri terlaksana dengan baik.
Sekretaris Jenderal Pacific Islands Forum (PIF), Dame Meg Taylor mengatakan itu ketika merespon pertanyaan tentang peran PIF dalam menghadapi dua referendum yang akan berlangsung di Pasifik dalam dua tahun mendatang.
Taylor mengatakan, ia sendiri akan mengunjungi Bougainville tahun depan sebagai bagian dari pengawalan jalannya persiapan referendum. Ia mengimbau kepada seluruh organisasi nonpemerintah dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran warga akan haknya menentukan nasib sendiri.
“Saya hanya bisa menyarankan Anda untuk berbuat yang terbaik-mengadvokasi dan meningkatkan kesadaran warga di komunitas Anda. Peran Anda adalah memastikan bahwa hasil referendum nanti mengakhiri penderitaan warga akibat penjajahan kolonial,” katanya.
Pernyataan Taylor ini muncul sehari setelah kelompok prokemerdekaan di Kaledonia Baru (FLNKS) mengumumkan hilangnya nama-nama pemilik hak suara dari kalangan suku asli negara itu dalam daftar referendum. FLNKS memperkirakan jumlahnya antara 20.000-25.000 hak suara yang tidak tercatat dalam daftar pemilih.
Sementara itu, Theresa Jantong dari Bougainville menyatakan bahwa pemerintah otonom Bougainville dan pemerintah Papua Nugini telah berkonsultasi untuk memastikan jalannya referendum pada tahun 2019. Keduanya terlibat dalam perang sipil selama lebih dari satu dekade dan berakhir pada 1999.
Di bawah Kesepakatan Damai Bougainville, daerah otonom itu seharusnya menggelar referendum pada tahun 2020. Namun, target itu dipercepat dan telah ditentukan bahwa referendum akan berlangsung pada 15 Juni 2019.
Papua Barat
Selain referendum di Kaledonia Baru dan Bougainville, kawasan lainnya di Pasifik yang sedang dipersiapkan untuk menggelar referendum yaitu di Papua Barat. Penasihat politik pemerintahan Kepulauan Solomon, Fei Tevi mengatakan bahwa Papua Barat adalah satu hotspot lainnya di Pasifik selain Kaledonia Baru dan Bougainville.
“Isu penentuan nasib sendiri bukanlah isu baru. Ini merupakan agenda para pemimpin politik di Pasifik sejak tahun 1980-an. Kelompok masyarakat sipil seharusnya turun ke lapangan mendukung upaya ini agar masyarakat sadar tentang haknya menentukan nasib sendiri,” ujarnya. (*)
THE MISS VANUATU COMPETITION IS ON! Daily Post will be profiling contestants for Miss Vanuatu weekly until the crowning in November. Miss Vanuatu is showcasing a range of talents from young and vibrant women determined who will soon be crowned Miss Vanuatu 2016.
Name: Kaylyndella Mala
Age: 18
Island of Origin: Ambae
Occupation: Student at Sorovanga JSS
How did you enter the Miss Vanuatu competition?
I have a friend who is also in the competition who asked if wan interested to join. I then approached Madame Michelle if I can join in the pageant to which she agreed and here I am, competing for Miss Vanuatu 2016.
What do you think Miss Vanuatu is all about?
Miss Vanuatu is a competition where our beauty is put into good use and to showcase the diverse custom and culture from which we are from.
If you were to win Miss Vanuatu 2016, what are your future goals?
If I win the Miss Vanuatu 2016, I will put my effort into helping youth to realise their potential in their communities and make use of their talents to improve their lives as well as for the community which they belong to. I want to be the inspiration for women and girls in Vanuatu that anyone can be in the competition and to dream big.
NAME: Delinson Tari
AGE: 20
ISLAND OF ORIGIN: Ambae
OCCUPATION: Student at USP
How did you enter Miss Vanuatu 2016 competition?
I heard from a friend who is also in the competition and wanted to join. I met up with the president of the competition who confirmed my participation.
What do you think Miss Vanuatu is all about?
It is a competition where contestants show their beauty. It is a platform where women and girls can show their confidence especially in a society usually dominated by men.
If you were to win Miss Vanuatu 2016, what are your future goals?
As I am still a student (a science student), health is the very important aspect of our life, so i believe if I win and become the next Miss Vanuatu, I will improve our health facilities and resources by advocating for help to aid these improvements.
NAME: Melissa Fare
AGE: 20
ISLAND OF ORIGIN: Ambrym
OCCUPATION: Student at USP/ Part-time external Aid at PVIS
How did you enter Miss Vanuatu 2016 competition?
I was asked by the Miss Vanuatu competition committee to part of the show as I have previously took part in some of the beauty pageant in Port Vila
What do you think Miss Vanuatu is all about?
This competition is a full package- brains and beauty, courage and confidence in critical times. You’re not just showing how beautiful you are but how smart and confident you to handle, like I said, critical times and good times.
If you were to win Miss Vanuatu 2016, what are your future goals?
My long term goal is to become a diplomat representing my country. I thought being in the competition, the positives and the negatives but then I looked at it as an opportunity where I can use my talents and learn new things that will build me into a better person and best represent my country, Vanuatu whether in the region or internationally if there is need. I will advocate for women and girls, for children and especially people with special needs in our community and make their voices heard.
Masyarakat Papua melakukan pengucapan syukur untuk kerja ULMWP hingga tahun 2016 – Dok. Jubi
Jayapura, Jubi – Sinyal positif akan diterimanya ULMWP sebagai anggota penuh MSG pada Desember 2016 mendatang adalah pengakuan paling signifikan terhadap identitas politik West Papua sejak administrasi United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) 1960-an.
Patrick M. Walsh, peneliti di Observer Research Foundation, seperti dilansir eastasiaforum.org Sabtu (5/11/2016), mengatakan hal itu seiring meningkatkan pembicaraan isu West Papua di kawasan Pasifik.
“Peluang keputusan oleh MSG itu kaya makna politik sekaligus menambah rumit mosaik hubungan (antar negara) yang memang sudah rumit di kawasan Pasifik,” ujar peneliti yang berbasis di New Delhi, India tersebut.
Menurut dia, kampanye Free West Papua terhadap hak penentuan nasib sendiri disamping sudah menunjukkan kemajuan nyata, juga harus cermat karena berada di tengah MSG yang sekaligus sedang bergelut dalam politik internalnya.
Dinamika baru di Forum Kepulauan Pasifik (PIF) akibat masuknya French Polynesia dan Kaledonia Baru, juga harus diperhitungkan, yang tampaknya tak berdaya atas isu West Papua.
“Meskipun kampanye Free West Papua telah mendapatkan momentum dan dukungan popular beberapa tahun belakangan ini, namun tuntutan penentuan nasib sendiri telah lama dan cukup tragis diabaikan oleh komunitas internasional, bahkan hingga saat ini,” ujar Walsh.
Hal itu, kata dia, disebabkan oleh pengabaian komunitas internasional terhadap pelanggaran Act Of Free Choice (Pepera), atau yang biasa disebut juga ‘Act of No Choice’ 1969 akibat tidak adanya pilihan dan
partisipasi bebas.
“Sejak Pepera, kedaulatan Melanesia di West Papua dikucilkan menjadi sekadar memori dan pergerakan perlawanan pinggiran. Hak rakyat untuk kedaulatan seperti yang dijamin PBB ditumbangkan oleh politik perang dingin, kontrak tambang bawah meja dan teror atas agresi,” ungkap Walsh.
Terlepas dari situasi yang menantang tersebut, Walsh meyakini bahwa peluang diterimanya West Papua sebagai anggota penuh di MSG akan membuat MSG menjadi kekuatan regional penting pendukung penentuan nasib sendiri, sekalipun PNG dan Fiji kemungkinan besar tidak akan mendukungnya.
“Sangat jelas bahwa rakyat West Papua telah berhasil menarik perhatian publik terhadap isu yang terus menggantung di berbagai Forum tersebut, yaitu pendirian kolektif mereka atas dekolonisasi,” tegas Walsh.
Terpisah, Budi Hernawan, peneliti di Abdurrahman Wahid Centre, seperti dilansir liveencounters.net meramalkan status keanggotaan penuh di MSG tersebut masih rentan. “Perkembangan terkait isu ini menunjukkan perbedaan tak terdamaikan di dalam MSG seiring keputusan yang harus diambil berbasis konsensus,” ujar Hernawan
.
Dalam konteks ini, lanjutnya, ditambah dengan tidak adanya perubahan respon dari Jakarta, membut ULMWP harus kerja lebih keras.
“Di satu sisi, mereka (ULMWP) harus mengarahkan negosiasi dengan kekuatan politik di Jakarta dan Pasifik, secara domestik mereka juga harus menjawab ekspektasi konstituennya. Jika pemimpin ULMWP bisa menjawab tantangan ini, mereka akan bisa membuktikan kesolidannya. (*)
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. –rt.com
Jerusalem, Jubi – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu akan mengunjungi Fiji dalam rangkaian lawatannya ke Singapura dan Australia Februari mendatang. Israel mulai memprioritaskan kerjasama dengan negara-negara kepulauan kecil seperti Fiji dalam rangka mengumpulkan dukungan di forum Perserikatan Bangsa-bangsa.
Netanyahu memaparkan rencana kebijakannya itu di sela diskusi dengan komunitas Yahudi-Amerika melalui sambungan langsung video dari Jerusalem. “Mengapa saya mengunjungi Fiji? Karena 15 negara, 15 kepulauan ini mempunyai satu hak suara di PBB juga akan datang ke Fiji,” ujar Netanyahu.
Perjalanan ke negara-negara kecil ini dinilai penting. Menurut dia, negara-negara kepulauan kecil ini dihuni oleh 910.000 penduduk yang tentu lebih besar dari Jerusalem. Jika kunjungan ini jadi dilaksanakan nanti, maka ini akan menjadi kunjungan perdana menteri Israel pertama kali ke negara-negara kepulauan kecil seperti Fiji.
“Saya sampaikan kepada Anda bahwa kita tidak akan menunggu sampai satu dekade lagi, Israel akan meraih suara mayoritas di PBB karena bantuan dan dukungan negara-negara kecil ini. Memang ini tidak akan terjadi esok hari, tapi ini akan terjadi, cepat atau lambat,” ujar Netanyahu.
Dalam pergaulan internasional, Fiji telah mengirimkan pasukannya untuk bergabung bersama pasukan penjaga perdamaian PBB yang bertugas di perbatasan Israel-Suriah di Libanon dan di dataran tinggi Golan, Mesir dan Irak sejak tahun 1978.
Awal bulan lalu, perdana menteri Fiji, Frank Bainimarama mengunjungi Israel. Pada kesempatan itu, Netanyahu berterima kasih kepada Bainimarama atas dukungan yang diberikan Fiji terhadap Israel dalam ajang pertemuan multilateral.
“Ada keterikatan antara rakyat Israel dengan Fiji. Kita sama-sama bukan negara besar tapi kita sama-sama memiliki kesempatan untuk bekerjasama dalam berbagai hal,” katanya.
Pada kesempatan itu, Bainimarama juga menyambut baik. “Sebaga orang Fiji, kami selalu menghormati orang Israel sebagai kawan baik dan menghormati seperti kami menghormati kawan-kawan dekat kami di kawasan Pasifik,” ujar Bainimarama. (*)
Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare bersama Presiden JICA, Shinichi Kitaoka di Honiara, Rabu (16/11/2016).—Solomonstarnews.com
Honiara, Jubi – Kendati disingkirkan dari partai politiknya tempat bernaung, Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare tetap bertugas sebagai perdana menteri. Rabu (16/11/2016), Sogavare menerima kunjungan presiden badan kerjasama pembangunan internasional dari Jepang (JICA), Shinichi Kitaoka.
Dalam pertemuan itu, Sogavare berterima kasih kepada Kitaoka atas kerjasama pembangunan yang telah dilakukan bersama Kepulauan Solomon. Sogavare berharap agar kerjasama itu terus berlanjut.
Shinichi mengatakan bahwa JICA berencana melanjutkan kerjasama membantu Kepulauan Solomon dalam bidang pembangunan infrastruktur, perubahan iklim, manajemen air dan limbah dan pembangunan sumber daya manusia.
Sogavare berharap agar JICA juga bisa mendukung rencana pemerintah Kepulauan Solomon dalam memerangi korupsi, perubahan iklim dan strategi manajemen infrastruktur. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah tengah menjalankan reformasi untuk memperkuat stabilitas politik.
Kitaoka mengatakan stabilitas politik adalah syarat utama dan terpenting dalam pembangunan yang berkelanjutan. JICA sebagai badan kerjasama Pemerintah Jepang akan terus mendukung pemerintahan Kepulauan Solomon. Ia juga mengaku senang dengan kinerja JICA di Honiara.
Dukungan
Setelah Partai Persatuan Demokratik (UDP) menyingkirkan Sogavare sebagai anggota, ia tetap terlihat optimistis akan tetap menjalani masa jabatannya hingga tahun keempat. “Kaukus pemerintahan telah menunjukkan dukungan kuat bagi kepemimpinan Perdana Menteri Manasseh Sogavare,” ujar Kaukus Pemerintahan dalam pernyataan pers yang dirilis pekan lalu sesaat sesudah muncul pengumuman pencabutan keanggotaan Sogavare dari UDP.
Salah seorang pimpinan UDP, Barnabas Henson, mengatakan bahwa Sogavare memang akan tetap menjadi perdana menteri meski disingkirkan dari UDP kecuali Sogavare dicopot oleh parlemen.
Para anggota parlemen dari UDP juga telah menyatakan dukungannya kepada Sogavare. UDP adalah anggota koalisi pembentuk pemerintahan bersama dua partai lainnya yaitu partai aliansi rakyat (PAP) dan partai Kadere. Ketiga partai itu membentuk koalisi demokratik untuk perubahan (DCC). (*)
Dailypost.vu – Director General (DG) of the Melanesian Spearhead Group (MSG) Secretariat, Amena Yauvoli says the MSG Leaders Summit, which has been postponed from October, is scheduled for December 2016.
Speaking to Vanuatu Nightly News’ Kizzy Kalsakau recently before leaving for Fiji, MSG DG Yauvoli confirmed that if all MSG Leaders consent, the Leaders Summit will take place on December 20.
“At the moment, we are working with member countries to agree on the date which the chairman prescribed-which is the 20th of December,” he explained. “We are still waiting for confirmation from member countries for us to be able to confirm.”
When questioned on the possibility of the meeting postponed to 2017 in the absence of a consensus on the date, the DG says it depends on the MSG Leaders.
“That is a possibility, but as we all know the organisation is a member-driven organization where decisions are made by leaders and members,” he said. “The Secretariat does not make any decision whatsoever, we only facilitate, provide and recommend to the Leaders.
“If the majority of the Leaders vouch for the meeting to held on December 20, then it will be done.”
Commenting on the agenda, DG Yauvoli said, “One of the outstanding agenda is membership issues which will be discussed again. This was first discussed during the Special Leaders’ Summit in Honiara in July.
“In addition, an important agenda for me as the new DG is the Work Program and Budget for 2017, which we are currently working on and our governing body has to approve before we enter the New Year.”
Previously, the MSG Leaders Summit was scheduled to be hosted in Port Vila from October 3-4, 2016.
At that time the Vanuatu West Papua Association hosted the Wantok Summit, which brought together Free West Papua Civil Society Organisation support groups within Melanesia, including the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), hosted in Port Vila in parallel with the MSG Leaders Summit.
One of the main issues in the Wantok Summit then was to convince the MSG Leaders, to endorse the admission of ULMWP as a full member of MSG.
But this did not eventuate because the Leaders’ Summit was postponed without any explanation from the MSG Secretariat.
Earlier this year, the MSG Leaders Summit was scheduled for May 3-5, 2016 but then deferred due to the availability and commitments of the Leaders.
This was a blow to the Vanuatu Free West Papua Association, who had organized a public march to coincide with the MSG Leaders’ Summit.
Meanwhile, Minister of Foreign Affairs Bruno Lengkone, recently presented a cheque of Vt15 million to DG Yauvoli, part of the overall Vt28 million commitment pledged by each MSG Leader towards the Vt115 million MSG Rescue Package that was agreed during the MSG Leaders Meeting in 2015.
Fiji and Solomons have fully made their contributions of Vt28 million and DG Yauvoli is hopeful that PNG can make its contribution before the end of 2016.
The DG said the monies are intended for obligatory payments, which have been outstanding for several years, for instance severance entitlements for four officers that have left the organisation and to whom the MSG Secretariat still owe Vt20 million.
Other payments include Vanuatu National Provident Fund (VNPF) entitlements, which have to be cleared before the end of the year.
When questioned on the contribution of the Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), the DG replied that the Leaders agreed for the amount to be apportioned from the four member countries, FLNKS is an organisation even though it is a member of MSG.
“It does not take away their participatory rights in terms of decision making in the organisation,” he explained.
Baca Juga Koran Cetak Berita sambungan diatas ini: Foto
Manado–Suarapasema.blogspot.com— Seperti yang Dilansir di Koran Harian Kawanua Post dengan Judul Berita “Gubernur Sulut Gagalkan Misi OPM” Yang dikeluarkan pada hari Senin 12 April 2015 di Kawanua Post, Di Manado Sulawesi Utara.
Dalam Berita Tersebut lebih diuraikan bagaimana cara untuk Menggagalkan Rencana dan Dukungan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari Luar Negeri oleh Gubernur Sulawesi Utara ” DR. Sinyo Harry Sarundajang atau disapa SHS dengan Melakukan pendekatan dengan Memberikan Bantuan Dana Rp. 3 Miliar untuk pembangunan Stadion di Samoa, Amerika Serikat. Kami Aktivist Papua menilai bantuan tersebut sebagai suap agar warga Provinsi Samoa Amareka serikat tidak lagi mendukung kemerdekaan Papua Barat.
Selengkapnya Baca Dibawa ini yang dikeluarkan koran cetak Oleh Kawanua Post Senini 12 April 2015 Teks Original or Teks Asli.
Gubernur Sulut Gagalkan Misi OPM
Manado, Luar Biasa Sepak Terjang Gubernur Sinyo Harry Sarudajang (SHS). Selain memikirkan Masyarakat Sulawesi Utara, SHS juga mengemban misi Intelijen Indinesia yakni menggagalkan misi dari Oraganisasi Papua Merdeka (OPM).
Keberhasilan SHS itu asal muasalnya adalah dengan menjalin hubungan kerjasama dengan pihak Amerika Serikat. Diketahui Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri membangun kerja sama dengan Amerika Serikat.
SHS dipercayakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk membangun kerjasama dengan provinsi Amerika Samoa, Negara Bagian Amerika Serikat, Melalui bidang olahraga, yakni membantu membangun membangun sebuah Stadiondi Samoa Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia Sepakat sepakat untuk membangun gelanggang olahraga yang jika di rupiahkan Mencapai Rp. 10 Miliar. Untuk Pemerintah Indonesia Memberikan bantuan uang Rp. 3 Miliar.
Waktu lalu kerja sama kerja sama antara kedua provinsi tersebut sudah dilakukan, dan melalui pemerintah Indonesia telah diberikan bantuan untuk pembangunan sebuah stadion, “Ungkap Ibnu Hadi Direktur Amerika Utara dan Tengah Kemeterian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia (RI), Kemarin.
Kerja sama yang dilakukan kedua wilayah tersebut, Lanjut hadi atas kerja prakarsa Gubernur SH sarundajang dan Duta Besar Ri untuk Amerika Serikat (waktu itu dino pati jalal).
“Tentu saja kerja sama kedua wilayah tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah RI sehingga kedatangan kami ke sulut untuk membahas tindak lanjut dari kerja sama tersebut,” Ujarnya.
Pada Mei Nanti Stadion yang dibantu pemprov sulut tersebut selesai dan siap diresmikan. “Pembahasan kami menyangkut soal rencana Gubernur beserta jajarannya meresmikan stadion di samoa Amerika, tersebut lanjutnya.
Dia Menambahkan, Kelanjutan kerja sama antara kedua wilayah akan dibina oleh Pemerintah Pusat, dalam meningkatkan hubungan antara Kedua Negara, Yakni indonesia dan amerika serikat. “17 Agustus 2015 nanti Rencananya kita akan mengundang Gubernur Samoa, Amerika. dan Aggota Kongres Amerika Serikat, perwakilan dari Provinsi tersebut untuk hadir pada hari kemerdekaan Indonesia dan setelah itu mereka akan mengunjungi sulut ujar Hadi.
Ibnu Hadi mengakui Program itu merupakan bagian dari politik luar negeri Indonesia Mempertahankan keutuhan Negeara Kesatuan Rebublik Indonesia (NKRI). Terkait dengan Perjuangan OPM, SHS berhasil dalam menjaga keutuhan Indonesia. Sebab, waktu lalu ada anggota kongres Amerika Serikat asal Provinsi Tersebut, Yaitu Eni Faleomavaega yang Vokal menyuarahkan Soal Indonesia, terlebih khusu Mendukung Papua Barat Untuk berpisah dari Indonesia.
“Kami mengapresiasi upaya Gigih dari Gubernur SH Sarundajang yang telah menghasilkan suatu program konkret yang dapat membantu hubungan luar negeri Indonesia, ” Jelasnya.
Sesuai Informasi yang didapat ternyata Usaha Kerja sama antara sulut dan Samoa Amerika yang digagas oleh SHS tersebut untuk tidak lagi memilih Eni Faleomavaega agar tidak terpilih lagi menjadi anggota Kongres Amerika. Sehingga, Suara untuk mendukung Papua Merdeka Tidak Lagi Digaungkan.
Upaya tersebut sampai saat ini terlihat berhasil karena menurut Informasi yang didapat, Politikus tersebut sudah tidak lagi terpilih dan bahkan Popularitasnya telah menurun.
Mengenai kabar itu. Gubernur SH Sarundajang tidak menampiknya, Menurutnya, Memang dampak dari kerja sama tersebut telah membuahkan hasil yakni Eni Faleomavaega tidak terpilih lagi dan telah digantikan Politikus Wanita dari Partai Reblik.
“Sebagai Bentuk apresisasi dari kemenlu, Pemprov Sulut akan terus mengambil bagian dalam setiap kebijakan ataupun Program antara Indonesia dan Amerika di Wilayah Samoa Amerika, “Ungkapnya.
SHS Mengatakan kerjasama saudara-saudara Provinsi Tersebut telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri RI. “Justru Karena hubungan dengan samoa amerika ini menjadi momen untuk menyetukan keluarga POLYNESIA termasuk PAPUA serta meredam suara-suara Negatif di Amerika Serikat Untuk memeca Belah NKRI,” Ungkapnya.
Samoa Amerika Juga Disebut dengan Samoa Timur adalah sebuah wilayah tak terorganisasi dan terpisah milik amerika serikat yang berada di bagian Selatan dari samudera Pasifik di timur Negara Samoa. (Suara Pasema West Papua/AKK)
theislandsun.com – THE Leader of Free West Papua Movement in Solomon Islands has called on political parties to leave West Papua issue alone.
Speaking to this paper, Mr Samson Faisi said it is disappointing to see a National Leader use West Papua as a reason to topple Prime Minister Manasseh Sogavare.
He pointed out that there are many important reasons the political parties put to represent their point but not West Papua.
Mr Faisi said Political Parties should find arguments on failed party policies the current government fail to deliver as their base of argument.
He strongly condemn Sir Nathaniel Waena’s statement in the paper yesterday to support the call for the Prime Minister to step down.
“Leave West Papua out of the political issue, West Papua issue deals with human safety and freedom as a human being we should think again.
“It is disappointing to see national leaders acting childish,” Mr Faisi said.
He said he is also an active member of a Political Party and that such statement not only shame but also cause embracement on the country.
Mr Faisi said the West Papua issues is dealing with safety and freedom of humanity and that leaders should see the real issue rather than talking nonsense.
He said seven countries in the Pacific are behind the fight to free West Papua and it is a shame for Solomon Islands to pick on West Papua as scapegoat in the current Political uphill.
Meanwhile Mr Faisi salutes Prime Minister Manasseh Sogavare for his support toward West Papua.
Matavai Pacific Cultural Arts atau Matavai Seni Budaya Pasifik dan bendera bintang fajar di Allianz Stadium, Stadion Sepak Bola Sydney, Australia, disana menampilkan seni dan tari budaya Pasifik.
Dalam acara tersebut bendera Oraganisasi Papua Merdeka (OPM) ikut dibawahkan atau diampilkan dengan bendera-bendara negara Pasifik lainnya.
Ini adalah bagaimana dukungan rakyat Pasifik terhadap keinginan Papua merdeka atau keinginan orang Papua berpisah dari Indonesia. Dan dari negara-negara di wilayah Pasifik tersebut juga menginginkan hal yang sama untuk Papua.
Solomon Star News – The Prime Minister Manasseh Sogavare has refuted claims there are moves to topple his government in this parliament sitting.
Speaking in an interview Mr Sogavare described the claim baseless.
“It is a complete lie, a typical example of desperate effort by people with dirty motives to distort matters.
“I am enjoying the support of the entire government bench,” Mr Sogavare said.
Meanwhile a Cabinet minister said most MPs and ministers within the current ruling government disagree with the Party’s president Sir Thomas Chan to terminate the Prime Minister Manasseh Sogavare from UDP.
The minister who wants his name witheld said the DCC government is remain solid to pass its 2017 national budget when Parliament is resume to deliberate on the budget today.
“…we are confident that we will sail through 2018 with no problems.
“They confirmed and pledged each other that there is no hidden agenda and there will be none.
“DCC has the best and right policies to move the country forward during their tenure in office and beyond.”
There are speculations that Ministers will take a mass resignation or walkout from government and support the Opposition.
However the MP refuted the claim saying: “The Ministers said that we already have a legitimate government so why should we form another one with people who are only hungry for power and position at the expense of the mass.”
Prime Minister Sogavare believes that the time has come for all leaders to set aside the shackles of doubt and suspicion that only breeds perceptions and media propaganda to influence public opinion to promote self rather than unity and peace.
However, a well placed source within UDP party said, despite PM’s claim of solidarity and infact, a rift is happening within the DCC government.
“ PM is playing the old game, and responds from our President is nothing but the truth, he did not address issues UDP have raised oftently when Cabinet meets,” the source said.
The source said the PM never respects UDP Party, the Party that puts him into power to become the country’s prime minister.
He said UDP must elect a new parliamnetary leader becasuse now PM is leading DCCG without a political party that requires a legal explanation.
“Issues we need clarification on Sogavare’s membership of UDP and leader of the coalition in the light of his removal from UDP. These questions could be raised as a point of order in parliament tomorrow (today).”
He said Prime Minister needs to realize that DCCG is UDP, PAP and Kadere, not himself.
“His leadership of DCCG is by virtue of his membership of UDP.”
Parliament resumes this morning after being adjourned from last week.
Matavai Pacific Cultural Arts
Papua Merdeka News 