Pemerintah ULMWP Ditunda Jadi Anggota MSG

Jumat, 17/06/2016 23:21 WIB

KBR, Jakarta- Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mengklaim, Melanesian Spearhead Group (MSG) menunda keanggotaan organisasi Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat ULMWP. Hal itu diputuskan dalam pertemuan para menteri luar negeri anggota MSG di Fiji pekan ini.

MSG adalah organisasi negara-negara Melanesia di Pasifik seperti Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Salomon, dan Vanuatu.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam, Yoedhi Swartono, mengatakan keanggotaan ULMWP ditunda sampai organisasi itu memenuhi syarat keanggotaan. Syarat tergabung dalam MSG adalah negara berdaulat sementara ULMWP adalah sebuah organisasi gerakan politik.

“Di mana salah satunya -ini pendapat subjektif saya- kalau itu belum diubah, terus terang ULMWP tidak bisa,” jelasnya kepada KBR, Jumat (17/6/2016) malam.

“Karena disebutkan persyaratannya adalah merupakan sovereign state, negara yang berdaulat,” ujarnya lagi.

Namun, kata Yoedhi, MSG bisa saja mengubah syarat itu sehingga organisasi seperti ULMWP bisa menjadi anggota. Hal ini bisa dilakukan jika seluruh anggota MSG setuju. Jika demikian, status ULMWP akan meningkat pelan-pelan, dari observer, associate member, dan jadi full member.

Kata Yoedhi, proses itu memakan setidaknya 4 tahun. Karena penaikan status harus ditetapkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi yang digelar 2 tahun sekali. Indonesia sendiri berstatus associate member sejak Juni 2015.

Yoedhi menambahkan, pemerintah Indonesia akan berdialog dengan ULMWP. Pemerintah akan meminta organisasi itu kembali pada statusnya sebagai observer sebagaimana ketetapan MSG. MSG pada 2015 mengakui ULMWP sebagai organisasi yang mewakili orang Papua Barat yang tinggal di luar Papua Barat. “Tetap dalam kerangka Indonesia,” kata Yoedhi.

Selasa hingga Kamis (14-16/6/2016) kemarin, MSG mengadakan pertemuan menteri luar negeri di Fiji. Pada kesempatan itu, aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyampaikan permohonan keanggotaan tetap untuk ULMWP. Aktivis Papua lain saat itu mendukung ULMWP dengan aksi damai yang dilakukan di 10 kota di Papua.

Dalam debat MSG, lima anggotanya terpecah jadi dua. Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru mendukung ULMWP jadi anggota penuh. Sementara Fiji dan Papua Nugini mendukung kedaulatan pemerintah Indonesia.

Editor: Rony Sitanggang

June 17, 2016 0

14 Juli, KTT Khusus MSG Digelar di Honiara

Jayapura, Jubi – Para Menteri Luar Negeri dan pejabat senior dari negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) telah mengadakan pertemuan di Lautoka, Fiji. Hasil pertemuan, yang belum dikonfirmasi ini, membicarakan agenda-agenda apa saja yang akan dibicarakan dalam KTT forum pemimpin Melanesia di Kepulauan Salomon, pertengahan bulan depan.

Tawaran organisasi perjuangan Papua Merdeka, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk keanggotaan penuh pada forum MSG dan pengangkatan secara resmi Direktur Jenderal MSG yang baru, Amena Yauvoli, disebut-sebut menjadi dua agenda yang nantinya akan dibahas, menurut laporan Radio New Zealand, Kamis (16/6/2016).

Pertemuan di Fiji itu dilakukan menjelang pertemuan khusus para pemimpin MSG yang rencananya dijadwalkan akan berlangsung di ibukota Honiara, negara Kepulauan Salomon pada 14 Juli.

KTT pemimpin MSG awalnya dijadwalkan untuk diselenggarakan di Port Vila, Vanuatu, pada bulan lalu. Kemudian terjadi perubahan dan dipindahkan ke Port Moresby, Papua Nugini.

Namun, kegiatannya kembali tersendat dan harus ditunda lagi untuk yang kedua kalinya.

Penundaan itu disebabkan jadual para pemimpin yang bertabrakan dengan kegiatan pertemuan pemimpin dari forum Afrika, Caribian dan Pasifik (ACP) di mana pemerintah Papua Nugini menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ACP yang berlangsung sejak 29 Mei-1 Juni di Port Moresby.

Saat pertemuan ACP berlangsung, PNG juga tidak membolehkan pemimpin Gerakan Pembebasan Papua, Octovianus Mote, masuk ke Papua Nugini. Dan, sebelumnya, tokoh politik Papua Benny Wenda juga menghadapi hal serupa, penolakan dari pemerintah PNG. (*)

June 16, 2016 0

UN Elects Ambassador Thomson For Top General Assembly Post

Fijisun.fj, 👤 by Department of Information, SUVA

A first for Fiji and the Pacific, Ambassador Peter Thomson has been elected as the United Nations General Assembly president of its 71th session beginning in September.

Current assembly President Mogens Lykketoft announced the winner of the secret-ballot election.

Ambassador Thomson was one of two nominees for the post along with Cyprus’ Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs Andreas Mavroyiannis.

He won in a close 94 to 90 vote.

The UNGA presidency rotates annually between five geographic areas and this year it’s the turn for an Asian-Pacific representative to head Assembly meetings, of which both Cyprus and Fiji are members.

Ambassador Thomson’s candidacy was put forward by Fiji and eleven other Pacific Small Island Developing States at the United Nations.

After the election Ambassador Thomson congratulated Mr Mavroyiannis for the honourable manner in which the contest had been contested. He expressed his deep appreciation to those who had given their support in today’s ballot and thanked the Government of Fiji and the Pacific Small Island Developing States for putting his name forward for the Presidency.

He gave special words of thanks to the hundreds of Fijians serving in the blue helmets and blue berets of UN peacekeeping in the world’s trouble-spots.

Ambassador Thomson is the first national of a Pacific Island Country to be elected to the Presidency in the history of the United Nations.

In his address to the General Assembly after the elections, Ambassador Thomson said he would be bringing to the General Assembly’s 71st Session the international issues of importance to developing countries and the General Assembly as a whole, with special attention on the implementation of the 2030 Sustainable Development Agenda, along with necessary action on Climate Change and Ocean issues.

He said that by the end of the 71st Session, the General Assembly must be able to show real progress on all seventeen Sustainable Development Goals.

As President-elect for the 71st Session, Ambassador Thomson pledged to serve the General Assembly, “in a spirit of fidelity and commitment to the common good, always in accord with the purposes and principles of the Charter of the United Nations.”

Congratulatory messages were tweeted to Mr Thomson, including New Zealand’s Helen Clark UN who is a candidate for the UN Secretary General post.

June 15, 2016 1

NZ MPs want action on West Papua mission

5:11 pm on 15 June 2016, Radio NZ International

New Zealand politicians want the government to press for progress on a high level fact-finding mission to Indonesia’s Papua region.

The Pacific Islands Forum leaders agreed at last year’s summit in Papua New Guinea to consult Indonesia over how to monitor and investigate human rights abuses in Papua.

New Zealand Greens MP Catherine Delahunty is pushing for an independent fact-finding mission to West Papua. Photo: RNZI

The New Zealand government indicated on several occasions that Indonesia was opposed to the idea but Greens MP, Catherine Delahunty, who leads a now 20 strong group of New Zealand parliamentarians, said this country had to do more.

“We will be writing a collective letter to Murray McCully as Minister of Foreign Affairs calling on him to make a comment on this lack of progress,” she said.

“Because it was already agreed. It is clear from the past year that there continue to large numbers of human rights abuses and there is a need for a fact finding mission. So we are going to push our government because they signed up to this, they should be standing up for it.”

Meanwhile, hundreds of West Papuans have today been demonstrating again in Jayapura, Papua’s provincial capital, calling for freedom from Indonesian rule.

Reports from Papuan media sources indicate Indonesian police arrested dozens of activists since the weekend for organising the demonstration.

One one day alone in early May, around 2000 Papuans were arrested for participation in another large demo.

June 15, 2016 1

Info: ULMWP Menerima Undangan Resmi Dari MSG

WENE-PAPUA – The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai observer di Melanesian Spearhead Group (MSG) telah menerima undangan resmi dari kantor(MSG).

Berikut Informasi resmi ULMWP kepada seluruh rakyat West Papua:

Sebagai informasi bahwa pertemuan tingkat menteri luar negri Melanesia Spearhead Group (MSG) akan berlangsung di Suva Fiji, tanggal 14-16 Juni 2016. Undangan resmi United Liberation Movement for West Papua -(ULMWP) dari kantor MSG sudah terima 4 hari lalu (ini menjadi sejarah karena setelah observer ULMWP menerima undangan resmi dari MSG).

Pertemuan puncak Pemimpin MSG akan di Honiara Solomon Island 12-14 July 2016.

Mohon dukungan doa dan aksi.

Kiranya Tuhan memberkati semua kerja kita.

June 12, 2016 1

Kepulauan Solomon Bersatu Untuk Mendukung Perjuangan Papua Barat

WENE-PAPUA – Pemerintah Kepulauan Solomon, masyarakat sipil dan lembaga swasta di negara itu bersatu dalam dukungan mereka terhadap perjuangan Papua Barat.

Utusan Khusus Kepulauan Solomon untuk Papua Barat kepada The Island Sun mengatakan selama akhir pekan lalu dalam sebuah wawancara bahwa dukungan Kepulauan Solomon untuk Papua Barat tidak akan berhenti sampai hak-hak orang Papua Barat diakui.

“Kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Kepulauan Solomon memiliki hati untuk Papua Barat, seperti yang kita berbagi rasa sakit yang mereka rasakan dalam perjuangan mereka untuk pengakuan.

“Kepulauan Solomon tidak akan berhenti sebagai membangun solidaritas negara untuk membebaskan Papua Barat akan tumbuh dari kekuatan ke kekuatan.

“Dan untuk saat ini pemerintah sedang bersatu dengan para pemangku kepentingan lain di negara ini, terutama kelompok gerakan solidaritas karena mereka akan terus bersama-sama dalam kampanye ini,” katanya.

Dia tertarik untuk bertahan dalam hal ini dan mendesak Melanesia lainnya agar bersama-sama mendukung pengakuan saudara Melanesia dan saudari kita di Papua Barat.

Mr Horoi mengatakan bahwa melalui dukungan dan tekad kami, kami akan membantu membebaskan rakyat Papua Barat.

June 6, 2016 0

PM Papua Nugini dan PM Solomon Bertemu Bahas Isu Papua

Penulis: Eben E. Siadari 17:28 WIB | Senin, 29 Februari 2016

Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O Neill (Foto: RNZI / Koro Vaka'uta) — Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O Neill (Foto: RNZI / Koro Vaka’uta)

PORT MORESBY, SATUHARAPAN.COM -Surat kabar Papua Nugin (PNG)i, National, melaporkan bahwa PM negara itu, Peter O Neill, mengatakan akan terus memelihara dialog dengan Indonesia dengan cara yang terhormat berkaitan dengan isu keselamatan dan keamanan atas rakyat Papua, yang ia istilahkan sebagai “saudara Melanesia kami.”

Menurut laporan Radio New Zealand Inetrnasional (RNZI), O Neill bertemu dengan PM Solomon, Manasseh Sogavare, yang juga ketua Melanesian Spearhed Group (MSG) di Port Moresby, hari ini (29/2).

Sogavare mengunjungi Port Moresby, ibukota PNG, dalam rangka tur ke negara-negara anggota MSG mendiskusikan isu-isu yang berkembang di MSG, seperti kondisi hak asasi manusia di wilayah Papua. MSG adalah perhimpunan negara-negara di Pasifik Selatan, yang beranggotakan empat negara Melanesia, Fiji, PNG, Solomon Islands dan Vanuatu. Selain itu turut pula bergabung dengan MSG yaitu Kanak and Socialist National Liberation Front of New Caledonia.

Pada bulan Jun 2015, Indonesia disahkan sebagai associate member, sedangkan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) berstatus sebagai observer.

O’Neill mengatakan bahwa ia akan mempertahankan dialog dengan Jakarta dalam cara yang “terhormat … dengan fokus untuk membangun saling pengertian dalam kaitannya dengan keselamatan dan keamanan jutaan saudara-saudara Melanesia kami di sepanjang perbatasan.”

Dia mengatakan Papua Nugini tetap menjadi pendukung kuat MSG yang berkantor pusat di Vanuatu. Ia menegaskan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh kelompok sub regional itu tetap relevan bagi rakyat Melanesia.

Editor : Eben E. Siadari

May 29, 2016 1

PM Papua Nugini Bertemu Sekjen PBB Bicarakan Referendum

Penulis: Eben E. Siadari 19:29 WIB | Minggu, 29 Mei 2016

Jayapura, Jubi – Mantan ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Bucthar Tabuni menyeruhkan rakyat Papua bersama KNPB sebagai media perlawanan melakukan gerakan damai di dalam kota-kota di tanah West Papua.

“Kita percaya, tidak perlu emosi dan anarkis,”ungkap Tabuni dari Inggris melalui sambungan telepon genggam yang dihubungkan ke pengeras suara kepada ribuan massa KNPB yang menghadiri ibadah sekaligus pengumuman deklarasi IPWP di anjungan Expo Waena, Kota Jayapura, Papua, Rabu (11/05/2016)

Kata dia, dirinya baru saja menhadiri pertemuan International Palementarian for West Papua (IPWP) pada 3 Me lalu. Pertemuan itu dihadiri sejumlah anggota parlemen dari berbagai negara, pemipin pemerintahm, termasuk pemimpin oposisi Inggris, Jeremy Corbyn menyatakan dukungan penentuan nasib sediri bagi rakyat West Papua.

“Pimpinan Partai Buruh, pemimpin oposisi, Jeremy Corbyn mendukung kita. Langkah selanjutnya kita umumkan dimana-mana melalui gerakan damai,”harapnya.

Kata, ketika semakin banyak dukungan, pemerintah Indonesia sedang melakukan provokasi terhadap rakyat Papua. Tetapi, ajak dia, Rakyat Papua harus mengambil pelajaran dari provokasi yang dikobarkan pemerintah Indonesia. Rakyat Papua harus semakin dewasa dalam perjuangan menentukan nasib sendiri.

“Kita harus belajar dari pengalaman. Kita harus semakin maju dari satu tahap ke tahap yang lebih maju dalam perlawanan,”ungkap pria yang masih berstatus Daftar Pencaharian Orang Polda Papua terkait demo 26 November 2013.

Kata dia, perlawanan damai itu demi menghindari pertumpahan darah. Tabuni tidak mau lagi ada korban dari pihak rakyat Papua. “Kita tidak mau ada gerakan penembakan lagi,”tegasnya.

Filep Karma yang turut mengahadiri ibadat itu menyuguhkan perjuangan Papua merdeka tidak boleh melalui pertumpahan darah. Pertumbahan darah hanya melahirkan kehidupan bangsa yang buruk bila Papua Merdeka.

“Kita tidak boleh merdeka dengan darah-darah,”ungkap pria mantan tahanan Politik Papua Merdeka ini orasi pendidikan politiknya di hadapan ribuan masa.

Ia mencontohkan kehidupan bangsa Indonesia yang pernah menempuh perjuangan berdarah. Indonesia berjuang dengan membunuh penjajah, orang Cina, orang Belanda, orang Jepang berdampak pada kehidupan bangsa tidak menentu.

“Perjuangan berdarah-darah itu hanya melahirkan kehidupan bangsa yang buruk,”tegasnya.(*)

May 29, 2016 1

PM takes courageous stand

The National, Friday May 27th, 2016

PRIME Minister Peter O’Neill has reaffirmed his bold and courageous stand on the West Papua issue.

Last year, he became the first PNG Prime Minister to break the National Government’s silence on this sensitive issue since independence.

In his historic statement during the 2015 National Leaders’ Summit in Port Moresby, O’Neill said Papua New Guinea had become a respected regional leader but had not spoken about the human rights issues across its common border with Indonesia.

“I think, as a country, time has come for us to speak about the oppression of our people there. Pictures of brutality of our people appear daily on the social media, and yet, we take no notice. We have the moral obligation to speak for those who are not allowed to talk. We must be the eyes for those who are blindfolded.”

And this week, O’Neill revealed during a radio talkback show that the Government had expressed concerns about human rights issues in West Papua and their desire for autonomy to the Indonesian authorities, including President Joko Widodo.

“We have just returned from the Pacific Islands Forum leaders’ meeting that Papua New Guinea chairs and we have written to the president (Widodo) expressing that we want to send a team to West Papua to engage directly with the people. The response we are getting from Indonesia is that they welcome such a dialogue and also they are positive about the desire for West Papua to have some more autonomy,”

O’Neill told listeners.

We commend the Prime Minister for his bold initiative to establish dialogue with Indonesia on this sensitive issue, which all his predecessors had ignored for fear of upsetting our giant neighbour.
Our citizens can be rest-assured that we now have a Prime Minister who will not shirk his moral obligation to our Melanesia brothers and sisters across the border.

O’Neill’s stance has been enthusiastically welcomed by local, regional and international supporters and sympathisers of West Papuan freedom and self-autonomy.

For the younger generation of Papua New Guineans who are not familiar with the “Papua Conflict”, it is an ongoing low-level conflict between the Indonesian government and portions of the indigenous population of West Papua.

Since the withdrawal of the Dutch colonial administration from the Netherlands New Guinea in 1962, the implementation of Indonesian governance in 1963 and the formal absorption of West Papua into Indonesia in 1969, the Free Papua Movement (OPM), a militant Papuan-independence organisation, has conducted a low-level guerrilla war against the Indonesian state, targeting the Indonesian military and police, as well as engaging in the kidnapping of both non-Papuan Indonesian settlers and foreigners.

West Papuans have conducted various protests and flag-raising ceremonies for independence or federation with Papua New Guinea, and accuse the Indonesian government of indiscriminate violence and of suppressing their freedom of expression. Many West Papuans have been killed by the Indonesian military since 1969 and the Indonesian governance style has been compared to that of a police state, suppressing freedom of political association and political expression.

The Indonesian government restricts foreign access to West Papua due to sensitivities regarding its suppression of Papuan nationalism.

The Indonesian government is accused of human rights abuses, such as attacks on OPM-sympathetic civilians and jailing people who raise the West Papuan National Morning Star flag for treason.

Through the transmigration programme, which since 1969 includes migration to Papua, about half of the 2.4 million inhabitants of Indonesian Papua are born in Java, though intermarriage is increasing and the offspring of transmigrants have come to see themselves as “Papuan” over their parents’ ethnic group. As of 2010, 13,500 Papuan refugees live in exile in PNG and occasionally the fighting spills over the border.

As a result, the PNG Defence Force has set up patrols along the western border to prevent infiltration by the OPM. Additionally, the PNG Government has been expelling resident “border crossers” and making a pledge of no anti-Indonesian activity a condition for migrants’ stay in PNG. Since the late 1970s, the OPM have made retaliatory “threats against PNG business projects and politicians for the PNGDF’s operations against the OPM”.

The PNGDF has performed joint border patrols with Indonesia since the 1980s, although its operations against the OPM are parallel.

May 27, 2016 0

West Papua gets international support

Image: Andrew West with West Papuan independence leader Benny Wenda and Joe Collins from the Australia West Papua Association, (Nadyat El Gawley)

ABC.net-A few weeks ago, we heard from Catholic nun Susan Connelly who helped lead a church fact-finding mission to the Indonesian province of West Papua. Her report included allegations of widespread torture and harassment by Indonesian police and troops and even a “slow-motion genocide” of indigenous West Papuans.

The West Papuan independence leader Benny Wenda has been in Australia this week meeting supporters and a handful of politicians. Benny Wenda had an almost action-movie style escape from an Indonesian jail and he now lives in exile in Britain.
So why should the churches in particular, care about the fate of his people?