20 Uskup Negara-negara Melanesia Turun ke Papua, Ada Apa?

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Tanpa banyak menarik perhatian pemberitaan media mainstream Jakarta, sebanyak 20 uskup Gereja Katolik Papua Nugini dan Kepulauan Solomon mengunjungi Jayapura akhir pekan lalu. Di antara mereka yang datang, adalah Uskup Agung Port Moresby, John Ribat dan Uskup Agung Honiara, Solomon Islands, Adrian Smith.

Media Australia, abc.net.au, yang pertama kali melaporkan adanya kunjungan itu, tidak menyebutkan kapan persisnya para uskup menginjakkan kaki di Papua. Namun menurut Markus Haluk, tokoh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang turut menghadiri misa yang diadakan para uskup itu, rombongan uskup tiba di Jayapura pada hari Jumat 8 April pukul 09:00. Mereka pulang pada hari Sabtu pukul 14:00.

“Sebanyak 20 uskup, tiga dari Solomon Island dan 17 dari Papua Nugini. Selain itu ada 2 pastor imam dan dua suster,” kata Markus Haluk lewat pesan singkat kepada satuharapan.com.

Di antara agenda mereka adalah mengunjungi STFT Fajar Timur, RS Katolik Dian Harapan, pertemuan dengan uskup-uskup Papua dan misa bersama.

Para aktivis setempat mengatakan kunjungan para uskup itu terkesan mendadak dan tidak diumumkan secara luas. Bis dan personel militer dilaporkan mengangkut dan mendampingi mereka selama kunjungan ke Papua.

Frederika Korain, aktivis dan pengacara di Papua, mengatakan kunjungan para uskup itu sama sekali tak terduga.

“Merupakan kejutan besar bagi kami, karena sudah puluhan tahun tidak ada delegasi sebesar itu datang ke tanah kami,” kata dia, kepada abc.net. au.

Ia menambahkan, dirinya baru mengetahui adanya kunjungan itu pada hari pertama mereka tiba di Papua, pada sore hari. Info tersebut ia dapatkan dari pelajar yang bertemu dengan para uskup.

“Mereka datang dari perbatasan Papua Nugini dengan mengendarai bis militer, dikawal oleh personel militer, beberapa di antara mereka berseragam, yang lainnya tidak,” kata Frederika.

Para aktivis yang mendengar adanya kunjungan itu, segera mencoba berbagai cara untuk datang dan menemui mereka. Namun, kata Frederika, pengawal oleh personel militer sangat ketat dan ia menilai kunjungan para uskup ke Papua agak tertutup.

Sebuah kelompok perempuan Katolik di Papua mengatakan, kunjungan para uskup dari negara-negara Pasifik Selatan ini adalah semacam misi pencarian fakta (fact finding).

Apakah mereka dapat menemukan fakta yang sebenarnya di Papua?

“Saya pikir mereka tidak akan mendapatkan gambaran yang akurat tentang kehidupan di Jayapura. Mereka tidak punya waktu bertemu dengan penduduk biasa,” kata Frederika.

Kendati demikian, kedatangan para uskup itu tetap mendapat apresiasi. Kedatangan mereka diharapkan dapat memberi mereka gambaran yang lebih jelas tentang apa yang terjadi di Papua.

“Kami mendapat pernyataan yang jelas, khususnya dari presiden Bishop Conference, yang bertemu dengan Uskup Agung Jayapura. Bahwa mereka akan datang lagi dan ingin mendengarkan apa yang terjadi di sini (Papua),” kata Frederika.

Menurut Markus Haluk, pertemuan ini adalah inisiatif dari para uskup Kepulauan Solomon dan Papua Nugini. Hanya saja mereka diantar dan dijemput dengan mobil bis Kodam 17 Cendrawasih.

“Tanggapan saya, kami menyambut baik kunjungan bersejarah uskup Solomon dan Papua Nugini. Sudah saatnya uskup-uskup Melanesia dari Papua Nugini dan Solomon mendengar, melihat langsung, tangisan penderitaan umat pribumi Katolik (Kristen) Melanesia di West Papua,” kata Markus Haluk.

“Sudah waktunya para uskup Melanesia dan Oceania, Australia, Selandia Baru, Asia, Eropa, Uni Eropa, AS bahkan Bapa Suci Paus Fransiskus, mendoakan kami guna menyelamatkan umat Tuhan di Melanesia, Papua Barat yang sedang menuju kepunahan,” kata dia.

Sebelum ini, Gereja Katolik Keuskupan Brisbane, telah membuka kembali mata dunia internasional atas pelanggaran HAM di Papua dengan terungkapnya laporan yang disajikan sebuah tim pencari fakta yang mereka kirim ke Papua.

Dalam laporan itu dikatakan warga Papua dipukuli, diintimidasi, disiksa, diculik bahkan dibunuh di Papua.

Isi laporan ini dihimpun oleh Shadow Human Rights Fact Finding Mission to West Papua yang dibentuk oleh Brisbane Catholic Justice and Peace Commission, menyusul kunjungan mereka ke Papua pada bulan Februari.

Laporan itu mendokumentasikan berbagai diskriminasi ekonomi, sosial dan agama di Papua, termasuk bagaimana penguasaan tanah telah lebih menguntungkan perusahaan multinasional sedangkan warga Papua dikecualikan dari kepemilikan dan pekerjaan.

Laporan itu juga membandingkannya dengan sebuah genosida dalam gerak lambat dan menyatakan bahwa “orang (pemerintah) Indonesia ingin mengganti agama Kristen dengan Islam”.

Penulis laporan tersebut, Suster Susan Connelly dari Kesusteran Josephite, berangkat ke Papua didampingi oleh oleh executive officer Komisi Perdamaian dan Keadilan Keuskupan Agung Brisbane, Peter Arndt.

Selama misi pencarian fakta, mereka mewawancarai lebih dari 250 tokoh masyarakat di Jayapura, Merauke, Timika dan Sorong.

Belum diketahui apakah isi laporan mereka akan menjadi sikap resmi Gereja Katolik.

TNI Amati Sikap Gereja Katolik

Berkaitan dengan kunjungan para uskup tersebut, menurut Ketua Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, pemerintah pusat khususnya TNI, selalu berusaha mengamati sikap dan posisi gereja, dalam konstelasi konflik di Papua.

Hanya saja, kata Adriana, dalam wawancara khusus dengan satuharapan.com, Senin (11/4), di Papua jumlah gereja banyak. Oleh karena itu sulit untuk mendapatkan satu kesimpulan mengenai posisi mereka dalam menyikapi keinginan sementara kalangan rakyat Papua yang menuntut ingin menentukan nasib sendiri (self determination).

Menurut Adriana, sikap Gereja Katolik lebih dapat dibaca antara lain karena hirarki organisasinya yang jelas.

“Gereja di Papua kan banyak. Saya melihat Katolik lebih mudah membacanya,” tutur dia.

Sikap Gereja Katolik selama ini, kata Adriana, adalah fokus pada misi kemanusiaan. Itu sebabnya, kata Adriana, Gereja Katolik sangat menentang pelanggaran HAM di Papua.

Namun, ia menambahkan, dalam hal perjuangan untuk menentukan nasib sendiri atau merdeka di kalangan rakyat Papua, sikap Gereja Katolik sudah disampaikan oleh Paus Fransiskus kepada Duta Besar Indonesia untuk Vatikan.

Menurut Adriana, Paus mengatakan kepada Dubes, bahwa Gereja Katolik tetap mendukung Papua sebagai bagian dari NKRI. Namun di sisi lain, pemerintah pusat harus memperhatikan Papua secara serius.

“Paus sudah menyampaikan kepad Dubes kita bahwa Vatikan mendukung Indonesia, Papua di dalam Indonsia, tetapi tolong perhatikan Papua,” tutur Adriana, menirukan pesan Paus.

Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Gereja Katolik tentang hal ini.

Di luar Katolik, diakui oleh Adriana, banyak juga gereja yang pro-kemerdekaan. “Jemaatnya juga banyak dan mereka mendukung adanya dialog. Dan mereka sudah sampai pada tuntutan yang konkret. Mereka umumnya bicara tentang hal yang sama. Apalagi kalau bicara tentang pelanggaran HAM, suaranya sama,” kata Adriana

“Dari TNI yang paling dikahwatirkan memang posisi gereja Katolik. Kalau sudah diasumsikan bahwa mereka pro kepada merdeka, itu yang paling ditakuti tentara. Sejauh ini belum. Posisi gereja membela kemanusiaan, bukan pro kemerdekaan.”

Laporan lengkap dari hasil kunjungan para uskup ini, menurut radionz.co.nz diharapkan rampung pada akhir bulan ini.

Penulis: Eben E. Siadari 09:02 WIB | Rabu, 13 April 2016

April 13, 2016 0

Akademisi : Gunakan Pasal Makar, Indonesia Menjajah Papua

Jayapura, Jubi – Pengamat Politik Papua dari Universitas Cendrawasih Jayapura, Marianus Yaung menilai pemerintah Republik Indonesia menjajah orang Papua di negerinya sendiri.

“Wilayah kolonial, kalau pasal makar dikenakan kepada aktivis,” tegas Yaung dalam keterangan persnya, menanggapi penetapan dua aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai tersangka Makar Pasca pembubaran Ibadah di Mimika Papua beberapa waktu lalu.

Baca: Pembubaran Ibadah di Timika : 15 Orang Diperiksa, Dua Ditetapkan Tersangka

Kata Yaung, penggunaan pasal makar terhadap aktivis KNPB itu tidak kena konteks, dan terkesan dipaksakan. Karena organisasi yang KNPB dukung, Melanesia Spearhead Group itu berada di wilayah Pasifik bukan di Papua. Juga, aktivitas ibadah itu tidak bertentangan dengan UU, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

“Karena itu salah gunakan pasal makar. Makar hanya dikenakan kepada kegiatan organisasi yang ada dalam negeri. Menggunakan pasal makar, itu sama saja Indonesia menjajah Papua,” tegasnya.

Kata dia, pasal makar yang digunakan itu pasal produk pemerintah Belanda saat menjajah Indonesia. Pemerintah Belanda, saat ini, sudah tidak lagi menggunakan pasal makar. Hanya Indonesia saja yang masih mengunakan pasal makar untuk orang Papua.

“Negara asal pasal makar ini saja sudah menghapusnya. Pemerintah Belanda sadar kebebasan berekspresi menyampaikan pendapat itu penting,” ungkapnya serius memuji pemerintah Belanda.

Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw, di Jayapura, mengatakan, dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Kedua tersangka itu masing masing Steven Itlay yang menjabat Ketua KNPB dan Jus Wenda anggota KNPB yang juga diduga pelaku penganiayaan terhadap Kapolres Mimika AKBP Yustanto.

Menurut Kapolda, Steven Itlay akan dikenakan pasal makar yakni primer pasal 106 KUHP jo pasal 53 KUHP dan subsider pasal 160 KUHP, sedangkan Jus Wenda dikenakan pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 212 KUHP.

Adapun barang bukti yang disita yakni spanduk bertuliskan referendum dan gambar bendera bintang kejora, kata Irjen Waterpauw lagi.

Ones Suhuniap Sekretaris KNPB pusat, membantah pernyataan Kapolres Mimika, yang mengaku dipukul aktivis KNPB.

Baca KNPB : Pemukulan Kapolres Mimika itu Fitnah

“Pernyataan Kapolres itu tidak benar. Itu fitnah. Tidak ada yang memukul dia. Itu modus untuk mengkriminalisasi KNPB,” kata Ones Suhuniap, Sekretaris Umum KNPB, Rabu (6/4/2016).

Ia menambahkan, ibadah di Timika yang dimediasi KNPB itu pun tidak mengganggu aktifitas umum.

“Kami lakukan di halaman gereja bukan halaman kantor polisi,” kata Ones. (Mawel Benny)

April 10, 2016 0

Masyarakat Vanuatu Dukung Papua Merdeka, Ini Strateginya

Jum’at, 08 April 2016 | 10:09 WIB

TEMPO.CO, Port Vila – Asosiasi Vanuatu untuk Papua Barat Merdeka mendorong peningkatan status keanggotaan Papua Barat menjadi anggota penuh di kelompok negara-negara Melanesia di Pasifik selatan (Melanesian Spearhead Group/MSG).

Pastor Allan Navuki sebagai Ketua Asosiasi Vanuatu untuk Papua Barat Merdeka mengatakan upaya mendorong Papua Barat untuk mendapat status keanggotaan penuh di MSG sebagai respons atas pernyataan Menteri Koordinator Politik, hukum, dan Keamanan Indonesia Luhut Pandjaitan saat berkunjung ke Fiji dan Papua Nugini pekan lalu.

Seperti dikutip dari PNG Today, 7 April 2016, Luhut mengatakan Fiji dan Papua Nugini telah setuju mendukung Indonesia mendapat status anggota permanen di MSG. “Menjadi anggota penuh akan memperkuat posisi Indonesia di MSG,” kata Luhut.

Luhut juga menegaskan bahwa Provinsi Papua tidak terpisahkan dari Indonesia. Dengan demikian, tak satu pun negara boleh mengganggu kedaulatan Indonesia.

Namun, menurut Navuki, sikap Fiji dan Papua Nugini tidak akan menghalangi posisi kuat Vanuatu untuk berjuang agar Papua Barat mendapat status keanggotaan penuh di MSG. Selain Vanuatu, menurut Navuki, Kepulauan Solomon dan FLNK atau Kaledonia Baru mendukung Papua Barat mendapat status keanggotaan penuh di MSG.

Asosiasi Vanuatu untuk Papua Barat Merdeka merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewakili sejumlah kelompok masyarakat sipil. Asosiasi ini telah mempersiapkan kegiatan aksi berjalan kaki menelusuri Kota Port Vila guna mendukung perjuangan Papua Barat untuk merdeka.

Papua Barat, yang diwakili ULMWP (The United Liberalization Movement for West Papua), saat ini berstatus observer member di MSG. Adapun Indonesia berstatus associated member.

MSG beranggotakan negara-negara di kawasan Pasifik selatan, meliputi Papua Nugini, Fiji, Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan FLNK atau Kaledonia Baru.

PAPUA NUGINI TODAY | MARIA RITA

April 8, 2016 1

Dukungan Papua Merdeka Datang Dari Anak-anak SMA di Jakarta

Wene-Papua.com, Pada hari ini 7/4/2016 dukungan Papua Merdeka datang dari jakarta. Mereka adalah Siswa dan Siswi SMA Persada Jakarta. Mereka relah mengecat pakaian seragam mereka dengan pilox dengan gambar bendera Bintang Kejora yang merupakan simbol perjuangan bangsa Papua dan nama serta pesan-pesan mereka untuk mendukung Papua Barat lepas dari Negara Republik Indonesia.

Simpati dan dukungan dari anak-anak SMA itu patut diapresiasi, mengingat pada bulan April ini Free West Papua Campaign sedang menggalang dukungan dari orang-orang di seluruh dunia lewat berbagai Sosial Media untuk pertemuan antara International Parliament for West Papua (IPWP), The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan International Lawyer for West Papua (ILWP) yang akan diadakan pada 3 Mei mendatang di London Inggris.

Foto-fotonya diclick di sini

Papua Merdeka News menyerukan kepada semua pejuang, organisasi dan tokoh Papua Mrdeka menyatukan hati, doa, tenaga dan dana. Organisasi perjuangan kita sudah satu, sekarang waktunya kita menyatukan sisah modal kami yang belum disatukan.

April 7, 2016 1

Menlu Papua Nugini: Kami Tidak Tertarik Bicara Papua Merdeka

Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Rimbink Pato (Foto: RNZ/Johnny Blades)

PORT MORESBY, SATUHARAPAN.COM – Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Rimbink Pato, mengatakan Papua adalah bagian integral dari Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Negaranya tidak tertarik untuk membicarakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

“Posisi Papua Nugini selalu pada pandangan bahwa provinsi Irian Jaya (nama lama dari Papua) merupakan bagian integral dari bangsa yang berdaulat Indonesia. Jadi kami tidak tertarik membicarakan masalah penentuan nasib sendiri, karena itu tidak pernah menjadi masalah bagi kami, dan itu tidak pernah menjadi perhatian bagi kami,”

kata Rimbink dalam wawancara dengan Johnny Blades dari radionz.co.nz.

Kendati demikian, Papua Nugini, menurut dia, menganggap masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua tetap menjadi keprihatinan, seperti telah terungkap[ dalam resolusi yang dikeluarkan oleh pemimpin Pacific Island Forum di Port Moresby.

“Perdana menteri kami telah menulis surat kepada Presiden Joko Widodo dan memberitahukan resolusi itu; dan mungkin akan ada respon untuk itu. Tapi itu bukan masalah yang ada hubungannya dengan panggilan apapun untuk menentukan nasib sendiri,”

kata dia.

Komentar Rimbink merupakan jawaban atas berbagai spekulasi atas kunjungan Menkopolhukam, Luhut Binsar Pandjaitan ke Papua Nugini, yang oleh banyak kalangan dikatakan untuk menekan negara itu untuk tidak mendukung kelompok yang selama ini menyuarakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

Rimbink juga menegaskan bahwa kerjasama Papua Nugini dengan Indonesia berlangsung cukup erat. Termasuk dalam berbagai masalah yang dihadapi, seperti soal kebakaran hutan di Merauke dan ketegangan militer di perbatasan.

“Ada beberapa insiden baru-baru ini sepanjang perbatasan tapi kami mampu bekerja sangat erat dengan pemerintah Indonesia dan membawa masalah tersebut ke sebuah resolusi. Dan, seperti yang saya katakan, Papua Nugini menjadi teman yang sangat dekat dari Indonesia, dan Indonesia mempercayai negara kami, sehingga tidak ada yang kami ingin lakukan yang akan menggantikan kepercayaan dari rakyat dan pemerintah Indonesia kepada kami.”

Namun pada saat yang sama ia menekankan bahwa isu hak asasi manusia tetap penting dan mengharuskan Indonesia dan Papua Nugini bekerjasama.

Editor : Eben E. Siadari

April 1, 2016 0

Solomon Tunjuk Utusan Khusus untuk Angkat Isu Papua di PBB

Kantor pusat Melanesian Spearhead Group (MSG) di Port Vila, Vanuatu (Foto: RNZI / Jamie Tahana)

HONIARA, SOLOMON ISLANDS, SATUHARAPAN.COM – Negara Kepulauan Solomon akan menunjuk mantan diplomat negara itu, Rex Horoi, menjadi utusan khusus urusan Papua di Melanesian Spearhead Group (MSG).

Perdana Menteri Solomon, Manasseh Sogavare, telah mengisyaratkan bahwa Horoi – mantan direktur Foundation for the Peoples of the South Pacific, akan segera mengisi posisi tersebut.

Menurut radionz.co.nz, Horoi akan bertanggung jawab memastikan dukungan MSG untuk memasukkan Papua dalam daftar Dekolonisasi PBB.

Sejak tahun lalu, Kepulauan Solomon telah merencanakan penunjukan utusan khusus untuk melobi negara-negara di kepulauan Pasifik dalam mendukung dimasukkannya Papua dalam daftar dekolonisasi PBB.

Kepulauan Solomon juga diharapkan akan menunjuk Feiloakitau Tevi – mantan Sekretaris Jenderal Konferensi Gereja-gereja Pasifik – sebagai penasihat bagi utusan khusus tersebut.

March 22, 2016 0

Tokoh Gereja Afrika akan Bawa Isu Papua ke AS

Penulis: Eben E. Siadari 08:24 WIB | Jumat, 11 Maret 2016

Pendeta Fred Deegbe, mantan Ketua Ghana Baptist Convention dan pendiri gereja Calvary Baptist Church (kiri), mengatakan akan membawa isu Papua ke pertemuan gereja di AS (Foto: gospelcrusader.com)

ACCRA, SATUHARAPAN.COM – Salah seorang tokoh gereja Afrika, Pdt Dr. Fred Deegbe, berjanji akan mengangkat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua dalam pertemuan raya gereja di Amerika Serikat dalam waktu dekat.

Deegbe, pendeta senior pada Calvary Baptist Church dan mantan ketua Dewan Kekristenan Ghana (Christian Council of Ghana, CCG), mengatakan hal itu dalam pertemuannya dengan Juru Bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda.

Sebagaimana dilaporkan oleh ghanaweb.com, Benny Wenda mengunjungi Ghana dalam rangka menghadiri peringatan ulang tahun ke-59 kemerdekaan negara itu pada 6 Maret lalu.

Pendeta Deegbe bahkan mendoakan rakyat Papua dan Benny Wenda atas kedatangannya ke Ghana. “Tuhan menciptakan manusia dan Dia menginginkan manusia di mana pun untuk merdeka,” kata dia.

Deegbe berjanji akan mengangkat isu Papua pada pertemuan gereja di AS.

Sementara itu, mengatasnamakan rakyat Papua, Benny Wenda pada kesempatan tersebut memohon pejabat pemerintah dan pemimpin Ghana untuk membantu ULMWP dalam upaya mereka untuk bergabung dengan PBB.

Benny Wenda yang pernah dinominasikan untuk menerima hadiah Nobel untuk bidang perdamaian, bertemu dengan sejumlah pemimpin Ghana, di antaranya dengan dua mantan presiden Ghana, yaitu John Agyekum Kufuor dan Jerry John Rawlings.

satuharapan.com mencoba mengubungi Benny Wenda melalui seluluar, tetapi belum ada respons.

Sementara itu, Sekjen ULMWP, Octovianus Mote, lewat pesan singkat mengatakan dirinya juga akan mengadakan diskusi di New York membicarakan masalah Papua. Salah satunya adalah mengenai laporan genosida di Papua oleh Gereja Katolik Keuskupan Brisbane dan satu topik lain.

Kufuor dalam pertemuan dengan Benny Wenda menyerukan dukungan terhadap pembebasan rakyat Papua.

“Sangat penting bahwa kemanusiaan harus menjadi pusat dari segala sesuatu. Sebagai seorang manusia, Anda memiliki hak kemanusiaan,” kata Kufuor.

Kufuor juga meyakinkan Benny Wenda bahwa ia akan berhasil dan seluruh dunia mendukung dia.

“Indonesia bahkan tidak dapat menghentikan Anda,” kata dia.

“Ghana pernah menjadi negara koloni selama 100 tahun, Apa yang Anda kerjakan sudah benar,” lanjut Kufuor kepada Benny Wenda.

Menurut dia, meskipun jarak Ghana dan Papua jauh, pada dasarnya mereka adalah sama.

“Sangat jelas, Anda bukan orang Indonesia.”

Rawlings juga telah menjanjikan dukungan bagi perjuangan ULMWP. Dia mengatakan “kami merasa terhormat untuk memperjuangkan rakyat Anda. Kita mengalami sejarah yang mirip.”

“Tidak mengherankan bagi saya Anda mendapat dukungan dari Ghana di PBB pada tahun 1969 dan kami juga menerima pengungsi Papua pada tahun 1980,” kata Kufuor.

“Afrika Barat telah mengalami perbudakan, perjuangan melawan kolonialisme dan merdeka.”

Ia juga menyarankan agar Benny Wenda melobi semua anggota kongres, senator dan wakil rakyat berbagai negara dan organisasi dunia.

Di antarnya adalah melobi Uni Eropa, Uni Afrika dan organisasi lainnya.

“Terus lah ketuk dan ketuk lagi, jangan biarkan mereka tertidur,” kata Kufuor.

Editor : Eben E. Siadari

March 11, 2016 1

Socratez: RI Tolak PM Solomon Justru Percepat Papua Merdeka

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Tokoh Papua, Pendeta Socratez Sofyan Yoman, menilai penolakan Presiden Indonesia Joko Widodo terhadap permintaan pertemuan dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare, untuk membahas masalah Papua Barat justru dapat mempercepat Papua Merdeka.

“Kalau Ketua Melanesian Spearhead Group (MSG) ditolak, untuk apa Indonesia menjadi anggota MSG? Dengan alasan-alasan seperti ini Indonesia semakin memberikan legitimasi dan kekuatan lobby-lobby ULMWP di dunia Internasional. Akibatnya, Indonesia sendiri mempercepat Papua Merdeka,” kata Socratez dalam pesan singkat yang dikirim ke satuharapan.com, hari Jumat (26/2).

Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGGBP) itu juga menilai, bahwa “memang sangat berat dan rumit bagi pemerintah Indonesia menghadapi masalah Papua.”

Dia mencontohkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan awal kemenangan bagi Pemerintah Indonesia. “Tapi sayang, pasal demi pasal dan ayat demi ayat yang dalam UU Otsus itu tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh bahkan kenyataannya Otsus telah gagal total.”

Untuk memperbaiki itu, kata Socratez, pemerintah provinsi Papua sudah mengajukan Otsus Plus tapi itu juga ditolak pemerintah.

“Permintaan untuk smelter dibangun di Papua juga tidak digubris Jakarta. Lebih parah lagi penembakan 4 siswa di Paniai 8 Desember 2014, yang dilakukan aparat keamanan tidak ditangkap dan diadili pelakunya.”

Lebih lanjut, Socratez yang berada di Jayapura, menilai lebih fatal lagi bagi pemerintah Indonesia yang menolak Tim Pencari Fakta dari Pasific Island Forum (PIF) ke Papua dan menolak menerima kunjungan ketua MSG PM Salomon Islands untuk pertemuan dengan Indonesia sebagai anggota MSG.

“Pemerintah Indonesia jangan persalahkan rakyat Papua tapi introspeksi diri baik-baik demi kebaikan Indonesia,” katanya.

Jokowi Tolak Bertemu PM Solomon

Sebelumnya, Presiden Indonesia Joko Widodo telah menolak permintaan pertemuan dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare, untuk membahas masalah Papua Barat.

Hal itu diungkapkan Sogavare di Noumea, New Caledonia, pada hari Jumat (19/2), dalam pertemuan dengan para pejabat dari Front de Liberation Nationale Kanak et Sosialis (FLNKS). Ini merupakan perjalanan 13 hari Sogavare sebagai Ketua MSG di ibu kota MSG. Sedangkan FLNKS merupakan anggota MSG.

“Perjalanan saya saat ini ke ibu kota MSG seharusnya telah berakhir di Jakarta,” kata Sogavare kepada rekan-rekan FLNKS seperti dikutip solomonstarnews, hari Senin (22/2).

“Ini adalah untuk membahas kemungkinan mengatur pertemuan antara Indonesia dan anggota United Liberation Movement of West Papua (ULMWP), yang menginginkan kemerdekaan bagi Papua Barat.”

Tapi Sogavare mengatakan: “presiden Indonesia telah mengindikasikan dirinya tidak tertarik untuk membahas masalah Papua Barat.”

Keputusan dari presiden Indonesia menimbulkan banyak pertanyaan, mengapa Indonesia menjadi anggota MSG jika tidak mau bekerja sama dalam menangani isu-isu yang menjadi perhatian MSG.

“Namun demikian, pemerintah Kepulauan Solomon di bawah kepemimpinan saya dan MSG di bawah pimpinan saya akan terus mengejar isu Papua Barat,” kata Sogavare.

Editor : Eben E. Siadari

February 27, 2016 1

Internasionalisasi Aspirasi Papua Merdeka Tidak Bisa Dihindari

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Indonesia selama ini berusaha untuk menolak dan menghindari internasionalisasi masalah Papua. Padahal, pada kenyataannya masalah Papua termasuk aspirasi untuk merdeka sudah menjadi masalah internasional sejak lama. Oleh karena itu sulit menghindari sorotan dunia internasional atas masalah ini.

Hal ini dikatakan oleh Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Kumolo, dalam wawancara dengan satuharapan.com di Jakarta (24/2).

“Internasinalisasi masalah Papua sudah ada sejak dahulu bahkan persoalaan Papua bukan persoalaan nasional tetapi persoalaan internasional,” kata Cahyo, yang banyak melakukan kajian tentang Papua.

Menurut dia, masalah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Status Papua dilaksankan sesuai dengan perundingan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda. Hal itu sudah menunjukkan adanya dimensi internasional masalah Papua.

Lalu peristiwa Trikora, yang kemudian memicu konflik Indonesia dan Belanda yang dimediasi oleh Amerika Serikat, juga menunjukkan dimensi internasional masalah Papua.

“Ketika beberapa tokoh OPM melarikan diri ke luar negeri, ke Belanda, Papua Nugini dan Australia, itu sudah mulai menciptakan benih-benih proses internasionalisasi mengenai Papua yang kemudian bermuara pada pembentukan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (International Parliementarians for West Papua) di Inggris pada tahun 2008. Kemudian KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) pada 2015, itu juga merupakan bagian dari internasionalisasi masalah Papua,” kata Cahyo.

Ia mengakui ada perbedaan pendapat mengenai kadar internasionalisasi masalah Papua saat ini. “Ada yang bilang belum ada apa-apa, karena negara di Pasifik masih terlalu kecil dan ada juga yang berpendapat ini adalah masalah yang serius,” kata dia.

Namun, menurut Cahyo, MSG merupakan kelompok beranggotakan negara-negara yang merdeka. Anggota MSG sendiri merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Isu ini bisa saja dibawa ke forum yang lebih tinggi,” kata Cahyo.

“Meskipun MSG hanya bagian dari Pasifik Selatan, saya menduga mereka memiliki jaringan yang kuat dengan negara yang besar seperti Australia, Amerika Serikat. Kita tidak boleh menyepelekan mereka dan kita tidak boleh memandang mereka tidak memiliki kekuatan politik,” kata Cahyo.

Editor : Eben E. Siadari

February 25, 2016 0

Jokowi Tolak Bertemu PM Solomon Bahas Opsi Papua Merdeka

Presiden Indonesia Joko Widodo telah menolak permintaan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare (kiri) yang akan membahas isu Papua Barat. (Foto: news.godsdirectcontact.net/arrl.org)

NOUMEA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Indonesia Joko Widodo telah menolak permintaan pertemuan dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare, untuk membahas masalah Papua Barat.

Hal itu diungkapkan Sogavare di Noumea, New Caledonia, pada hari Jumat (19/2), dalam pertemuan dengan para pejabat dari Front de Liberation Nationale Kanak et Sosialis (FLNKS). Ini merupakan perjalanan 13 hari Sogavare sebagai Ketua Melanesian Spearhead Group (MSG) di ibu kota MSG. Sedangkan FLNKS merupakan anggota MSG.

“Perjalanan saya saat ini ke ibu kota MSG seharusnya telah berakhir di Jakarta,” kata Sogavare kepada rekan-rekan FLNKS seperti dikutip solomonstarnews, hari Senin (22/2).

“Ini adalah untuk membahas kemungkinan mengatur pertemuan antara Indonesia dan anggota United Liberation Movement of West Papua (ULMWP), yang menginginkan kemerdekaan bagi Papua Barat.”

Tapi Sogavare mengatakan: “presiden Indonesia telah mengindikasikan dirinya tidak tertarik untuk membahas masalah Papua Barat.”

Keputusan dari presiden Indonesia menimbulkan banyak pertanyaan, mengapa Indonesia menjadi anggota MSG jika tidak mau bekerja sama dalam menangani isu-isu yang menjadi perhatian MSG.

“Namun demikian, pemerintah Kepulauan Solomon di bawah kepemimpinan saya dan MSG di bawah pimpinan saya akan terus mengejar isu Papua Barat,” kata Sogavare.

Selama bertemu di Noumea, juru bicara FLNKS, Victor Tutugoro, mengatakan kepada Sogavare bahwa isu Papua Barat merupakan agenda yang harus dikejar dengan semangat MSG.

“Kami sedang mencari pemerintahan Anda untuk menjadi tuan rumah dialog antara pemerintah Indonesia dan ULMWP sehingga mereka dapat duduk tatap muka dan membahas masalah Papua Barat,” kata Tutugoro kepada Sogavare.

“Sangat penting bahwa ULMWP disediakan dengan platform mengangkat isu-isu secara langsung kepada pemerintah Indonesia,” tambahnya.

Sogavare berterima kasih kepada Tutugoro karena mengangkat isu tersebut bersama dia, dan meyakinkan bahwa hal tersebut merupakan niatnya untuk membawa Indonesia dan ULMWP untuk berdialog.

“Masalah Papua Barat adalah jantung hati pemerintah dan rakyat Kepulauan Solomon,” kata Sogavare.

Dia berterima kasih kepada FLNKS atas dukungan mereka untuk pengakuan terhadap ULMWP di MSG untuk status pengamat pada KTT Pemimpin MSG ‘di Honiara tahun lalu.

Sogavare mengatakan pentingnya masalah ini bagi pemerintah Kepulauan Solomon telah dimanifestasikan dalam penunjukan seorang utusan khusus untuk Papua Barat pada tahun lalu. Namun, ia mengatakan utusan khusus tersebut telah “menyeberangi lantai” untuk bergabung dengan Independent Group di parlemen dan pemerintah sekarang dalam proses penunjukan tenaga pengganti untuk memajukan isu Papua Barat dan mengejar untuk menentukan nasib sendiri.

Editor : Eben E. Siadari

February 22, 2016 0