Bukan OPM, Marsel Diminta Dibebaskan

JAYAPURA – Marsel Muyapa (25), warga Kalibobo, Jalan Jayanti RT 15/RW 04, Nabire sekaligus seorang sopir angkutan umum jurusan Nabire-Dogiyai-Deiyai dan Paniai yang saat ini ditahan di Polda, diminta dibebaskan.

Pasalnya, Marsel adalah bukan bagian dari TPN/OPM tetapi hanya seorang sopir yang ikut ditembak dan ditangkap oleh Timsus dan Satgas Brimob Polda Papua, ketika mobil yang dikendarainya disewa Kelompok OPM di Wilayah Paniai Jhon Salmon Yogi dan Yulianus Nawipa pada tanggal 30 April 2015 Pukul 10.45 WIT di Kampung Sanoba Atas Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.

Permintaan ini disampaikan Keluarga korban Marsel Mayupa masing-masing Melianus Gobay dan Kornelia Muyapa didampingi Pembela HAM Matius Murib kepada wartawan di Jayapura, Rabu (20/5).

Dikatakan, pihaknya mewakili keluarga, masyarakat, gereja, tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang berdomisi di 4 Kabupaten masing-masing Nabire-Dogiyai-Deiyai dan Paniai.

Menurut Melianus Gobay, pihak keluarga Marsel Muyapa menolak perlakuan dari Timsus dan Satgas Polda Papua yang melakukan penembakan dan menyatakan Marsel Muyapa tergolong dalam TPN/OPM.

Karenanya, pihak keluarga memohon agar polisi membebaskan Marsel Muyapa dengan alasan sebagai berikut. Pertama, Marsel Muyapa bukan salah satu anggota TPN/OPM. Kedua, Marsel Muyapa adalah seorang sopir angkutan umum yang melayani masyarakat jurusan Nabire-Dogiyai-Deiyai dan Paniai.

Ketiga, semua masyarakat yang ada di 4 Kabupaten mengetahui dia adalah seorang sopir yang setia melayani. Keempat, untuk itu jika terjadi apa-apa terhadap Marsel Muyapa maka pihak keluarga akan menuntut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kelima, dengan demikian harapan keluarga, masyarakat, gereja, tokoh pemuda, tokoh masyarakat memohon agar pihak yang terkait untuk segera membebaskan Marsel Muyapa.

Sementara itu, Matius Murib menegaskan, pihaknya merasa prihatin terkait tindakan Polisi setelah menangkap, menembak dan menjadikan korban Marsel Mayupa sebagai tersangka. Lebih ironis lagi, luka tembak di bagian paha kiri korban Marsel Muyapa masih meregang. Tapi dipaksakan diperiksa dan ditahan di Mapolda Papua.

Menurut pengakuan korban, tambah Matius Murib, ketika ditangkap ia berusaha mengangkat kedua tangannya sembari menyampaikan kepada Timsus dan Satgas Brimob bahwa dirinya hanya seorang sopir yang melayani masyarakat dan tak punya kaitan dengan kegiatan lain. Tapi ternyata ia ditembak juga.

Karenanya, cetus Matius Murib, pihaknya sangat meragukan profesionalisme Polisi, karena tindakan yang dilakukan di luar prosedur yang seharusnya digunakan. Pasalnya, jika menangkap seseorang seharusnya ada dugaan masalahnya atau seseorang yang dinyatakan DPO.

“Kalau didalam sebuah mobil ada penumpang yang lain dipisahkan dong yang targetnya saja ditembak, Dalam situasi perang sekalipun jika orang sudah angkat tangan ndak boleh ditembak. Ini bukan situasi perang kenapa ditembak,”tegas Matius Murib.

Karenanya, tutur Matius Murib, pihaknya menganjurkan koreksi internal Polri dalam melaksanakan operasi apapun harus prosedural sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SPO) yang ada di Polri.

“Kalau bisa cukup diarahkan kepada target operasi bukan justru warga yang tak tahu-menahu dijadikan korban,”paparnya. (mdc/don/l03)

Source: Kamis, 21 Mei 2015 03:58, Bukan OPM, Marsel Diminta Dibebaskan

11 Perkerja Jalan Disandera di Lanny Jaya ukuran huruf Cetak Email Jadilah yang pertama!

JAYAPURA – Sebanyak 11 orang Karyawan PT. Timur Laut Papua yang bekerja pada pembangunan jalan antara Kabupaten Lanny Jaya – Kabupaten Tolikara, Papua disandera masyarakat kampung Bunom, Distrik Milimbo, Kabupaten Lanny Jaya pada Minggu 10 Mei 2015.
Dari data yang diperoleh Bintang Papua, aksi penyanderaan itu terjadi Minggu (10/5/2015) malam yang dilakukan kepala kampung Bunom, Distrik Milimbo, kabupaten Lanny Jaya dan masyarakat lainnya.

Kemudian, Senin (11/5) Tim negosiasi terdiri dari Wonikmu Kogoya (Anggota DPRD Lanny Jaya), Timutius Kogoya (Kepala Distrik Milimbo) dan Alfred (Kontraktor PT. Timur Laut Papua) berangkat ke kampung Bunom guna menjemput para karyawan yang ditahan oleh Gerius Wenda.

Tim negosiasi berhasil membawa 11 orang karyawan PT. Timur Laut Papua pada Senin pukul 23.00 Wit dan langsung dibawa ke Camp PT. Timur Laut Papua untuk menjaga alat-alat berat dan kendaraan lainnya.

Esok harinya, Selasa (12/5) dinihari sekitar pukul 03.00 WIT, Tim negosiasi beserta 11 Karyawan PT. Timur Laut Papua berangkat menuju Kota Wamena untuk seterusnya dievakuasi ke Jayapura.

Kapolda Papua, Irjen Pol. Yotje Mende membenarkan peristiwa itu. “ Ya.. benar kejadian itu ada, tetapi bukan penyanderaan lah,” katanya, usai sertijab Dir Tahti dan Kapolres di Aula Rastra Samara Mapolda Papua kemarin.

Ia mengungkapkan, kasus tersebut terjadi lantaran ada kesalah pahaman dengan kepala desa setempat. Dimana, dari informasi ada rencana pergantian kepala Kampung, yang mana Gerius Wenda kepala Kampung Bunom akan diganti, sehingga melakukan aksi protes pergantian tersebut dengan penyanderaan kepada 11 karyawan perusahaan kontraktor jalan yang sedang bekerja di kampung tersebut. “ Itu hanya karena salah paham saja,” ucap Kapolda Yotje. (loy/don/l03)

Source: Rabu, 13 Mei 2015 11:05, BintangPapua.com

ULMWP : Jokowi ke PNG, Tekanan untuk O’Neill

Jayapura, Jubi – Kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo ke Papua Nugini (PNG) pekan ini merupakan usaha terbaru Jakarta untuk memberikan tekanan pada anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) agar tidak mendukung aplikasi Papua Barat sebagai anggota negara-negara Melanesia ini.

Octovianus Mote, Sekretaris Jenderal United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) mengatakan diplomasi Indonesia ini berkaitan dengan pertemuan MSG pada 21 Mei mendatang. Pada pertemuan Menteri Luar Negeri dari negara-negara anggota MSG ini, akan dibahas permohonan keanggotaan Papua Barat yang disampaikan oleh ULMWP pada tanggal 5 Februari 2015. Namun, pertemuan para pemimpin MSG ke-20 bulan Juli di Honiara nanti adalah event yang bertugas membuat keputusan akhir pada setiap aplikasi keanggotaan.

ULMWP, lanjut Mote mengantisipasi upaya Presiden Indonesia Widodo ke Port Moresby yang diduga mencoba membuat perpecahan antara Perdana Menteri PNG Peter O’Neill dengan sesama anggota MSG. Indonesia, yang merupakan anggota pengamat dari MSG, menentang keanggotaan Papua Barat dari organisasi sub-regional ini.

“Pada bulan Februari lalu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengunjungi Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Fiji dalam upaya lain untuk menekan dukungan pada Papua Barat,” kata Mote saat dihubungi di Suva, Fiji, Senin (11/5/2015).

Sebelum kunjungan Presiden Widodo untuk Papua Nugini ULMWP menyatakan terima kasih kepada PNG.
“Dari satu Melanesia kepada yang lain, saya berterima kasih kepada Perdana Menteri O’Neill untuk ekspresi baru-baru ini atas dukungan bagi rakyat Papua Barat dan berbicara atas nama kami. Papua Nugini adalah kakak kami di Melanesia dan di Pasifik,” tambah Octovianus Mote.

ULMWP juga menyinggung perjalanan Presiden Widodo ke Papua Barat pekan lalu yang melibatkan lebih dari 6.000 personel keamanan.

Secara terpisah, dari Inggris, Benny Wenda, mendesak Perdana Menteri O’Neill menekankan kepada Presiden Widodo bahwa situasi HAM di Papua Barat tetap serius. Ratusan ditangkap selama demonstrasi damai pada tanggal 1 Mei di Papua Barat menggambarkan bahwa tindakan kekerasan yang sistematis terhadap kebebasan berekspresi masih terus terjadi.

“ULMWP, terutama menekankan perlunya keadilan atas pembunuhan empat anak sekolah yang tidak bersenjata di Paniai, Desember 2014. Mereka yang tewas dilaporkan ditembak oleh tentara dari Batalyon 753 Arga Vira Tama (AVT) Nabire. Meskipun bukti sangat kuat, investigasi oleh Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia telah gagal untuk mengidentifikasi pelaku,” ujar juru bicara ULMWP ini.

Mengomentari kekejaman aparat keamanan ini Benny Wenda menekankan Presiden Joko Widodo masih belum memenuhi janjinya yang dibuat selama kunjungan bulan Desember tahun lalu ke Papua Barat untuk mengadili para pembunuh dalam penembakan di Paniai. Kurangnya tindakan pemenuhan keadilan ini merusak kunjungan terakhirnya ke Papua Barat. Para pembunuh pergi bebas dan ia melindungi dirinya dengan kehadiran militer yang besar selama kunjungannya.

“Kami orang Papua masih berkabung atas korban di Paniai,” tambah Wenda.

ULMWP, menurut Mote akan mengingatkan semua negara anggota MSG bahwa Papua Barat telah memenuhi kewajibannya untuk berdiri di atas satu suara untuk Papua Barat dengan membentuk payung ULMWP dalam pertemuan koordinasi pada bulan Desember 2014 lalu.

“ULMWP mendukung penuh hasil pertemuan para pemimpin MSG tahun 2013 lalu yang secara tegas menyebutkan MSG sepenuhnya mendukung hak-hak asasi rakyat Papua Barat terhadap penentuan nasib sendiri sebagaimana diatur dalam mukadimah konstitusi MSG,” tegas Mote. (Victor Mambor)

Source: ULMWP : Jokowi ke PNG, Tekanan untuk O’Neill, Diposkan oleh : Admin Jubi on May 11, 2015 at 23:50:12 WP [Editor : Victor Mambor]
Sumber :

30 Tapol Papua Akan Dapat Amnesty

JAYAPURA — Sedikitnya, 30 Tahanan Politik (Tapol) Papua akan mendapat amnesty (pengampunan) dari Presiden RI H. Ir. Joko Widodo (Jokowi) secara bertahap.

Hal itu diawali dengan pemberian amnesty yang dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Papua, yang mengagendakan bertemu sekaligus memberikan Amnesty atau pengampunan bagi 8 Tahanan Politik (Tapol) Papua yang selama ini menghuni Lapas Abepura, Sabtu (9/5) sekitar pukul 15.00 WIT.

Pembela HAM Papua, Matius Murib kepada wartawan di Abepura, Jumat (8/5) mengatakan, 8 Tapol Papua tersebut, masing-masing Jafrain Murib, Numbungga Telenggen, Apotnagolik Lokobal, Jefri Wanimbo, Jogor Telengen, Kimanius Wenda dan Linus Hiluka.

Menurut Matius Murib, Tapol Papua hingga bulan Februari 2015 berjumlah 38 Tapol. Presiden Jokowi pada tahap awal ini memberikan pengampunan kepada 8 Tapol, sedangkan sisa 30 Tapol secara bertahap bakal dibebaskan puncaknya pada saat HUT Proklamasi RI tahun 2015 mendatang.

Ia menjelaskan, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua, Lenis Kogoya mewakili Presiden Jokowi pada Jumat (8/5) telah menemui sekaligus menyampaikan tawaran pengampunan kepada ke-8 Tapol tersebut.

Hanya saja, ke-8 Tapol mengakui masalah politik Papua masa lalu telah melibatkan pihak internasional, seperti PBB, Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia.

Makanya sangat fair bila persoalan politik diharapkan melibatkan pihak internasional. Ke-8 Tapol ini juga menginginkan setelah mereka dibebaskan Papua langsung merdeka. “Tapi setelah bebas masih dijajah oleh Indonesia dan masih tak aman, bahkan ditangkap lagi mereka justru menolak Amnesty Presiden,” tandas Matius Murib.

Dikatakan Matius Murib, Amnesty adalah sebuah tindakan hukum yang mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya. Amnesty diberikan oleh badan hukum tinggi negara semisal badan eksekutif dan legislatif atau yudikatif.

Di Indonesia Amnesty merupakan salah-satu hak Presiden di bidang yudikatif sebagai akibat penerapan sistem pembangunan kekuasaan. (Mdc/aj/l03

Source: Minggu, 10 Mei 2015 02:30, BinPa

9 Negara, 20 Kota Aksi Serentak untuk Akses ke Papua

London, Jubi – Rabu, 29 April 2015 puluhan demonstran berbaju hitam melakukan aksi di depan Kedutaan Besar Indonesia untuk memimpin aksi global menentang isolasi panjang di Papua selama 50 tahun. Demonstrasi ini diorganisir oleh TAPOL dan Survival Internasional dan didukung oleh Amnesty Internasional Inggris serta Free West Papua Campaign. Aksi ini diikuti oleh 22 aksi serupa di dunia untuk meminta kebebasan dan keterbukaan akses untuk wilayah yang paling disembunyikan di Indonesia ini. Sejak aneksasi di Papua pada tahun 1963, Indonesia telah memberlakukan blokade media pada wilayah kaya sumber daya alam yang diperebutkan, yang memungkinan pelaku pelanggaran hak asasi manusia bertindak dengan mendapatkan impunitas total. Papua adalah salah satu wilayah konflik yang terisolasi di Papua. Selama beberapa tahun, aparat keamanan di Indonesia secara brutal telah menindas gerakan pro kemerdekaan di Papua.

Hari Aksi Serentak untuk Kebebasan dan Keterbukaan Akses untuk Papua dilakukan di Papua, Indonesia, Australia, New Zealand, the Solomon Islands, Scotland, Germany, France, Italy dan Spain. Aksi di Los Angeles, New York dan San Francisco dilakukan sehari sebelumnya. Aksi ini adalah upaya koordinasi global, yang pertama dari jenisnya, menunjukkan bahwa solidaritas di seluruh dunia untuk Papua telah mencapai situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Esther Cann dari TAPOL, sebuah organisasi HAM di London yang mengkoordinir aksi ini menyatakan: “Dunia belum pernah tampak melakukan dukungan serupa ini untuk Papua. LSMs, anggota parlemen dan kelompok solidaritas diseluruh dunia memberitahu Indonesia bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Papua tidak bisa lagi diabaikan. Suara orang Papua harus didengar. Dalam era informasi ini, sangat mengejutkan bahwa ada daerah tertutup seperti Papua.”

Dari Pulau Solomon sampai Scotlandia sampai San Fransisco, ratusan demonstran dari 22 kota di 10 negara berbeda bersatu untuk meminta kebebasan dan keterbukaan di Papua. Demonstran menggunakan baju hitam, menunjukkan ketertutupan media di Papua. Mereka bersatu untuk meminta Presiden Joko Widodo memenuhi janji pada masa pemilihan presiden untuk membuka akses bagi jurnalis internasional, kelompok kemanuisaan dan organisasi HAM. Aksi diam 3 menit dilakukan untuk menjadi simbol pembungkaman media di Papua.

Presiden Jokowi sendiri menyatakan bahwa tidak ada yang disembunyikan di Papua. Lalu mengapa hampir tidak mungkin wartawan dan organisasi HAM melaporkan situasi di Papua? Kita tahu bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua, tapi kami masih tidak tahu skala pembunuhan dan penyiksaan yang terjadi selama 50 tahun terakhir, ” kata Cann.

“Hari aksi global ini adalah upaya kami untuk mengatakan kepada pemerintah Indonesia bahwa dunia sedang memperhatikan. Meskipun mereka terus mengisolasi Papua selama 50 tahun, dunia tidak melupakannya. Kebenaran harus terungkap dan harus disampaikan,”kata aktivis hak asasi manusia Peter Tatchell, yang turut serta dalam aksi tersebut.

Di akhir aksi, sebuah surat kepada Presiden Jokowi yang ditandangani oleh 51 orang dan organisasi dari Papua, Indonesia dan kelompok internasional serta anggota parlemen diserahkan langsung kepada Kedutaan Besar Indonesia di London. Surat tersebut menunjukkan bahwa “blokade media di Papua telah memberangus hak orang-orang Papua untuk didengar suaranya dan membuka ruang pelanggaran HAM seperti pembunuhan, penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang berlangsung tanpa tindakan penghukuman/impunitas… Secara de-fakto, pelarangan jurnalis internasional, LSM dan organisasi kemanusiaan berkontribusi terhadap isolasi kepada jurnalis di Papua dan menyebabkan investigasi independen dan pembuktian hampir tidak mungkin dilakukan. Sebuah petisi Avaaz meminta kebebasan media di Papua telah diinisiasi oleh Free West Papua Campaign dan ditandatangani oleh lebih dari 47,000 dan disampaikan kepada Presiden Jokowi oleh mahasiswa Papua di Jakarta hari ini.

Reporters without Brothers, salah satu penanda tangan surat bersama, mengkritik kebebasan media yang semakin terbatas. Benjamin Ismail, Kepala Desk Asia-Pasifik di Reporters without Borders mengatakan, “peringkat Indonesia dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia telah memburuk secara dramatis dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2015, Indonesia berada pada peringkat 138 dari 180 negara. Posisi tahun ini terutama adalah hasil dari blokade media di Papua Barat yang dibatasi oleh otoritas negara.”

Akses untuk pemantau HAM telah ditutup dalam 8 tahun. Beberapa tahun terakhir, kelompok kemanusiaan dan organisasi HAM internasional telah dipaksa unatuk menutup kantor mereka dan meninggalkan Papua. Jurnalis dan lembaga swadaya masyarakat internasional yang bermaksud untuk mengunjungi Papua saat ini disyaratkan untuk menjalani proses visa ketat yang melibatkan persetujuan dari 18 instansi pemerintah yang berbeda-beda yang dikenal dengan Komite Clearing House.

Pada Oktober tahun lalu, dua orang jurnalis Prancis telah dihukum 11 minggu dalam tahanan atas dakwaaan pelanggaran imigrasi. Pada sidang Dewan HAM bulan lalu, Valentine Bourrat, salah satu dari dua orang jurnalis Prancis yang ditangkap menyatakan: .. menetapkan Papua tertutup bagi jurnalis menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menyembunyikan pelanggaran HAM. Sebagai jurnalis kami tidak bisa membiarkan pembunuh menang dalam keheningan.”

Laporan independen yang dilakukan oleh jurnalis lokal dan nasional berada dalam kondisi berbahaya dan beresiko terhadap kematian. Berdasarkan AJI Papua, pada tahun 2014 telah terjadi 20 orang peristiwa kekerasan dan intimidasi yang terjadi kepada jurnalis di Papua.

“Jurnalis di Papua harus bisa bekerja tanpa intimidasi, teror, dan ancaman dari pihak pemerintah melalui aparat keamanan. Kita harus bisa melaporkan secara independen tanpa takut akan pembatasan, Mengapa hal ini tidak dijamin untuk wartawan di Papua? Kalau dianggap warga negara, mengapa hak-hak kami tidak dihargai?” kata Oktovianus Pogau, wartawan Suara Papua.

Selama kampanye presiden, Presiden Jokowi secara terbuka menyatakan bahwa tidak ada yang harus disembunyikan di Papua dan berjanji untuk membuka wilayah ini. Sekarang, 6 bulan pada masa pemerintahannya, Papua masih tertutup dari komunitas internasional. Ketika Presiden Jokowi berjanji dalam komitmennya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, penghukuman terhadap 8 terpidana yang diduga melakukan perdagangan narkoba justru terjadi kurang dari 24 jam yang lalu meragukan arah masa depan HAM di Indonesia. (*)

Source: TabloidJubi.com, Diposkan oleh : Admin Jubi on April 30, 2015 at 12:27:02 WP [Editor : Victor Mambor]
http://tabloidjubi.com/2015/04/30/9-negara-20-kota-aksi-serentak-untuk-akses-ke-papua/

PNG Supporting West Papua’s Indepencence

 PNGBlogs.com  Melanesian support for a free West Papua has always been high. Travel throughout Papua New Guinea and you will often hear people say that West Papua and Papua New Guinea is ‘wanpela graun’ – one land – and that West Papuans on the other side of the border are family and kin.

In the Solomon Islands, Kanaky, Fiji and especially Vanuatu, people will tell you that “Melanesia is not free until West Papua is free”. This was the promise that the late Father Walter Lini, Vanuatu’s first prime minister made.

Ordinary people in this part of the Pacific are painfully aware that the West Papuan people continue to live under the gun. It is the politicians in Melanesia who have been slow to take up the cause.

But that may be changing.

Earlier this month, Powes Parkop, Governor of the Papua New Guinea’s National Capital District, nailed his colours firmly to the mast.

In front of a crowd of 3000 people, Governor Parkop insisted that “there is no historical, legal, religious, or moral justification for Indonesia’s occupation of West Papua”.

Turning to welcome West Papuan independence leader Benny Wenda, who was in Papua New Guinea as part of a global tour, the governor told Wenda that while he was in Papua New Guinea “no one will arrest you, no one will stop you, and you can feel free to say what you want to say”.

These are basic rights denied to West Papuans who continue to be arrested, tortured and killed simply because of the colour of their skin.

Governor Parkop, who is a member of the International Parliamentarians for West Papua, which now has representatives in 56 countries, then went on to formerly launch the free West Papua campaign.

He promised to open an office, fly the Morning Star flag from City Hall and pledged his support for a Melanesian tour of musicians for a free West Papua.

Governor Parkop is no longer a lone voice in Melanesia calling for change.

Last year, Papua New Guinea’s Prime Minister Peter O’Neill broke with tradition and publicly admonished the Indonesian government’s response to ongoing state violence, human rights violations and failure of governance in West Papua.

Moved by 4000 women from the Lutheran Church. O’Neill said he would raise human rights concerns in the troubled territory with the Indonesian government.

Now Governor Parkop wants to accompany the Prime Minister on his visits to Indonesia “to present his idea to Indonesia on how to solve West Papuan conflict once and for all.”

Well known PNG commentator Emmanuel Narakobi remarked on his blog that Parkop’s multi-pronged proposal for how to mobilise public opinion in PNG around West Papua “is perhaps the first time I’ve heard an actual plan on how to tackle this issue (of West Papua)”.

On talk back radio, Governor Parkop accused Australian Foreign Minister Bob Carr of not taking the issue of West Papua seriously, of “sweeping it under the carpet.”

In Vanuatu, opposition parties, the Malvatumari National Council of Chiefs and the Anglican bishop of Vanuatu, Rev James Ligo are all urging the current Vanuatu government to change their position on West Papua.

Rev Ligo was at the recent Pacific Council of Churches in Honiara, Solomon Islands, which passed a resolution urging the World Council of Churches to pressure the United Nations to send a monitoring team to Indonesia’s Papua region.

“We know that Vanuatu has taken a side-step on that (the West Papua issue) and we know that our government supported Indonesia’s observer status on the MSG, we know that.

“But again, we also believe that as churches we have the right to advocate and continue to remind our countries and our leaders to be concerned about our West Papuan brothers and sisters who are suffering every day.”

In Kanaky (New Caledonia) and the Solomon Islands, West Papua solidarity groups have been set up. Some local parliamentarians have joined the ranks of International Parliamentarians for West Papua.

In Fiji, church leaders and NGO activists are quietly placing their support behind the cause even while Frank Bainimarama and Fiji’s military government open their arms to closer ties with the Indonesian military.

This internationalisation of the West Papua issue is Indonesia’s worst nightmare; it follows the same trajectory as East Timor.

The West Papuans themselves are also organising, not just inside the country where moral outrage against ongoing Indonesian state violence continues to boil, but regionally as well.

Prior to Benny Wenda’s visit to Papua New Guinea, Vanuatu-based representatives from the West Papua National Coalition for Independence formerly applied for observer status at this year’s Melanesian Spearhead Group meeting due to be held in Noumea, New Caledonia in June, home to another long running Melanesian self-determination struggle.

While in Vanuatu Benny Wenda added his support to that move, calling on Papuans from different resistance organisations to back a “shared agenda for freedom”.

A decision about whether West Papua will be granted observer status at this year’s MSG meeting will be made soon.

In Australia, Bob Carr may be trying to pour cold water on growing public support for a free West Papua but in Melanesia the tide is moving in the opposite direction.

PACIFIC SCOOP

Idiologi Beda, KNPB Tak Terdaftar di Kesbang

JAYAPURA — Kepala Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang) Provinsi Papua Musa Isir, S.Sos, MPA., melalui Kepala Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Ekonomi Kesbang Provinsi Papua, Palgunadi, SE., mengatakan pihaknya tidak bisa membubarkan KNPB.

Pasalnya, Organisasi Masyarakat (Ormas) tersebut sama sekali belum mendaftarkan diri ke Badan Kesbang Provinsi Papua.

“KNPB tak terdaftar di Kesbang, karena termasuk Ormas tak resmi, karena ideologinya   bertentangan dengan Pancasila  dan UUD 1945,” tegas Musa Isir ketika dikonfirmasi terkait status hukum Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Di ruang kerjanya, Jumat (27/3).

Musa Isir menjelaskan di Papua terdapat 320-an Ormas yang terdaftar di Badan Kesbang Papua, di dalamnya tak termasuk  KNPB, bahkan pihaknya juga tak  mengetahui  keberdaaan  Ormas tersebut.

“Mungkin karena tujuan KNPB memang bertentangan dengan negara, sehingga  dia tak mendaftar di Kesbang. Kalau dia mendaftar jelas kita tolak, sebab salah-satu persyaratan sebagaimana UU No. 17 /2013 tentang Ormas, setiap Ormas harus memiliki AD/ART dan  berdasarkan Pancasila  dan UUD 1945,”

kata  Palgunadi.

Untuk membubarkan Ormas  yang  bertentangan dengan UU, Menurut Palgunadi, mesti ada  prosedur  dan tahapan-tahapannya, seperti peringatan tertulis. Apabila peringatan tertulis  ternyata tak digubris, maka Ormas  tersebut  dapat  dituntut  di  Pengadilan. Jika terbukti melanggar hukum,  maka  Pengadilan berhak  untuk  membubarkan  Ormas tersebut.

Palgunadi menandaskan, walaupun ada UU No. 17 /2013 tentang Ormas,  tapi  peraturan ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP). Ini  yang menyebabkan pihaknya  sulit membubarkan Ormas  yang  bertentangan, termasuk KNPB.

Palgunadi mengatakan, sebetulnya yang salah bukan Prmas, tapi oknum-oknumnya ternyata bertentangan  dengan ideologi negara dan mengganggu ketertiban umum.

Karenanya, terangnya, aparat seharusnya mengamankan oknum-oknum Ormas yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan UU.

Dikatakan Palgunadi, hingga tahun 2015 terdapat  320-an  Ormas di Papua  yang terdaftar di Kesbang Provinsi Papua. Tapi hanya sebagian kecil melaporkan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.

“Sebetulnya yang perlu dilakukan tindakan hukum sesuai  KUHP adalah oknum-oknum yang melakukan tindakan anarkis  dan mengganggu  ketertiban masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen (Pol) Yotje Mende mengusulkan agar KNPB dibubarkan, karena sudah sering melakukan tindakan anarkis  dan mengganggu ketertiban masyarakat. (Mdc/don/l03)

Source: Sabtu, 28 Maret 2015 14:13, BinPa

52 Tahun Kembalinya Papua ke NKRI Bakal Diperingati

JAYAPURA – 52 tahun kembalinya Papua ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan diperingati oleh Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi Papua. Hal itu terungkap ketika Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Fransen G. Siahaan beraudensi dengan Pimpinan Daerah Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi Papua, Rachman Iba beserta rombongan, di ruang Cycloops Makodam XVII/Cenderawasih, pada (26/3) kemarin.

Audensi yang berlangsung kurang lebih dua jam itu, bertujuan membahas rencana penyelenggaraan Musyawarah Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi Papua Tahun 2015, serta rencana seminar dan Apel Akbar dalam rangka memperingati 52 Tahun kembalinya Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pertemuan itu, Pangdam Fransen menyambut positif dan mendukung rencana kegiatan tersebut. Sebab kegiatan itu akan menjadi inspirasi bagi perubahan dalam membangun konsep berdemokrasi untuk mewujudkan Tanah Papua yang kondusif dan harmonis diatas sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatas kepentingan nasional.

“Kami sambut positif demi menumbuhkan kecintaan terhadap Tanah Air, kesadaran Bela negara dan mempertahankan Empat Pilar keutuhan bangsa Indonesia yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI harga mati demi tetap tegaknya NKRI,” katanya.

Pada kesempatan itupula, Pangdam Fransen memberikan beberapa atensi kepada para Pemuda agar menjadi pelopor dalam segala kegiatan yang bersifat positif guna memperkokoh jiwa kebangsaan, memelihara, dan memantapkan rasa nasionalisme.

“Harus hindari disintegrasi bangsa dan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif bangsa untuk meningkatkan kreativitas, bersatu padu membangun masyarakat Indonesia khususnya Papua yang sejahtera dan bermartabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” harap dia.

Pangdam Fransesn juga menekan, agar pada pemuda jadi pelopor dalam membangun interaksi segenap komponen bangsa yang dilandasi oleh semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan serta ikut andil dalam memantapkan sistim keamanan nasional yang mampu menjaga, menjamin Integritas bangsa, keutuhan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Turut hadir dalam acara tersebut adalah, Irdam XVII/Cenderawasih, Para Asisten Kasdam XVII/Cenderawasih dan Kapendam XVII/Cenderawasih, yang selanjutnya berfoto bersama. (loy/don)

Source: BinPa, Jum’at, 27 Maret 2015 01:52

MERDEKA! Struggle and survival in West Papua

International, Ben Hillier, 29 January 2015

Simon Degei sat amid the ground cover, a gaping hole in his right shoulder obscured by a bloodied tank-top, and his face covered in dirt. It is difficult to tell from the picture precisely how long he had left. But Degei is looking to the sky and his gaze is distant; these are his last moments. The 18 year old reportedly bled to death somewhere near the Enarotali airport, Paniai regency, in West Paua’s central highlands.

It was 8 December last year. Indonesian security forces had opened fire on a peaceful demonstration at Karel Bonay football field, near the local police station. They were protesting against army violence. Four other teenagers died from gunshot wounds at the scene. A sixth victim died in hospital two days later. At least 17 others, including five primary school children, were wounded, according to reports.

A number of inquiries have been announced, but the 1997 Law on Military Courts blocks civilian investigators from interviewing military personnel. According to Phelim Kine, deputy Asia director at Human Rights Watch, there also is a “climate of fear … [that] inhibits local people from publicly discussing security force abuses”.

Indonesia maintains strict control over reporting from West Papua. Foreign journalists are banned; local reporters face intimidation. Yet the government can’t stop the flow of information about the atrocities being committed. Those with mobile phones now document events and distribute the images via social media to international solidarity campaigners and media outlets.

In January, there was another crackdown. More than 100 people were arrested, some tortured, and scores chased from their burning homes in Utikini village, in the Timika region south of Grasberg Mountain – the largest gold mine in the world. In another village, Banti, Indonesian soldiers burned down homes and chased locals into the nearby jungle.

The following day, a young man in Mapurujaya village (also Timika region) was attacked. “He was stabbed in the head with a sharp instrument and his cerebellum was pierced”, reported the Free West Papua campaign on 15 January. “He is now in a coma in hospital.” Survival International, an NGO that advocates for the rights of tribal people, has received reports that another man, Jekson Waker, was shot in the feet to “keep him still”.

The number of dead has mounted during Indonesia’s 50-year occupation. Sydney University researchers John Wing and Peter King estimate that at least 100,000 have been killed. Exiled independence leader Benny Wenda claims that the number is half a million. They are victims of what has been called slow-burn genocide.

Descriptions of the killing carry echoes of King Leopold’s Congo. When Australian journalist John Martinkus travelled to the region in 2002, Peter Tabuni, a resistance fighter who had spent decades in jungle camps, showed him a file recounting the Indonesian slaughter during the Baliem Valley insurgency in the late 1970s. “Pages of detailed gruesome information followed”, Martinkus wrote.

“They don’t just kill with a gun”, Tabuni told him. “One man I saw still alive they burnt his head and feet and they wire his hands together and they cook him over a fire and then they put a hot iron over his body. They cut the hand and ear of some and cook it on the fire and give it to them to eat.”

Added to the loss of life are torture and detention of activists, rape and mutilation of women, deliberate introduction of HIV into the population, land theft and crop destruction, cultural desecration, and denial of freedom of speech and assembly.

A colonial legacy

The situation today is a legacy not only of decades of Indonesian occupation, but of the battles Indonesians themselves waged to be free of colonial rule. The country’s four-year War of Independence officially ended when the Dutch relinquished sovereignty over the archipelago in late 1949. But millions of Indonesians continued campaigning against lingering colonial influence. In the mid- to late 1950s, workers occupied Dutch-owned companies, which were eventually nationalised, and the Indonesian government repudiated its debt to Holland.

However, the western half of the large island of New Guinea, directly to the north of Australia, remained administered by the Europeans. It was known to the Indonesians as West Irian, the latter word being an acronym of “Ikut Republik Indonesia Anti-Nederland” (follow Indonesia against the Netherlands). Later it would be renamed Irian Jaya, “Victorious Irian”. The new republic claimed it as part of the United States of Indonesia.

Sensing that their grip was loosening, the Dutch reasoned that the only way to maintain influence in the territory would be through a neo-colonial state – nominally under Papuan rule but in reality dominated by Dutch interests. They educated and trained a layer of Papuans, developed the administrative apparatus and built infrastructure to support it: airfields, ports, housing, roads, sanitation and communication. Mostly this was in the capital Hollandia (later renamed Jayapura – “Victory City”).

By the early 1960s, just 25 percent of the bureaucracy was staffed by Europeans. More than 15,000 Papuans were employed in administration and the private sector. Included in that number were more than 5,000 public servants, the vast bulk in lower ranking positions. Historian Peter Drooglever, who has meticulously researched Dutch rule in West Papua, estimates that, at the top, there were “little under a thousand individuals who at the end of the Dutch period formed the crystallising Papuan elite”.

Increasingly it was clear that Indonesia was going to take the territory. President Sukarno gave an incendiary speech at Jogjakarta in December 1961: “[T]he Dutch undertook to recognise sovereignty, independence, over the whole of that Indonesia, ‘irrevocable’ and ‘unconditional’ … This was a huge lie, a great deception … I have already given the order to the entire Armed Forces of the Republic of Indonesia … to get themselves ready so that at any moment I give you the command, you liberate West Irian from the stranglehold of Dutch imperialism.”

The words might now seem soaked with historical irony. Yet at the time, Indonesia was a beacon in the global anti-colonial movement. Indeed, a section of the Papuan elite were pro-integration. As historian Peter Savage has written, “Some saw through the Dutch ploy and were not content with ‘flag nationalism’. They turned their attention instead to the new-born Republic … seeing there a genuinely anti-(rather than neo-)colonial nationalism.” The Indonesian leaders thought similarly: Papuan nationalism was a Dutch ruse to maintain the remnants of empire. Certainly the colonists thought so, but where did that leave the Papuans? The overwhelming majority did not identify with either side. They were not Indonesian or European, but Melanesian (Pacific Islander).

When the New York Agreement was signed in August 1962, stipulating a transfer of administrative control, first to a UN Temporary Executive Authority, then to Indonesia in 1963, some Papuans began to argue for a unilateral declaration of independence. At the very least, reasoned others, a vote on self-determination should occur during the transition period so it could be carried out by the UN. They were right to be worried but wrong to place their faith in the “community of nations”.

The New York Agreement was a Cold War manoeuvre by the US to undermine Soviet influence. The Russians were providing arms to the Indonesian military and, adding to US nervousness, the Indonesian Communist Party was the largest in the world, outside of the nominally communist countries. The agreement instructed the Indonesian administration to “give the people of the territory the opportunity to exercise freedom of choice … before the end of 1969”. But it left a great deal unclear and didn’t contain the words “referendum” or “plebiscite”, preferring the bureaucrat-speak of “consultations”. This was no accident.

As Indonesians took over the administration under the UN’s watch, restrictions on movement and assembly were instituted. The new regime cleared the decks. “Only a limited number of Papuans continued serving in the bodies that had existed before”, writes Drooglever.

Great changes were also taking place in Indonesia, where a bloody right wing military coup occurred in 1965. The left was liquidated as up to 1 million were slaughtered. Two years later, General Suharto’s government presided over Operation Tampas (“Destroy”) in Manokwari. There are varying reports of hundreds or up to 3,000 killed to suppress a resistance movement of some 10,000. Suharto also illegally granted Freeport Sulphur a mining concession covering 10,000 hectares around Ertsberg Mountain in the central highlands, where the company had earlier discovered “the largest above-ground outcrop of base metal ore in the world”.

The new Indonesian regime followed through with the UN-mandated Act of Free Choice in 1969. It was a farce. Papuans refer to it as the “Act of No Choice”. Prior to the vote, Suharto declared that the “return of West Irian into the fold of the motherland” could not be undone. Behind closed doors, the UN agreed. Thousands were killed as the military unleashed a wave of intimidation in the lead-up to the vote.

Just over 1,000 handpicked Papuans out of a population of more than 700,000 were allowed to participate. One recounted to a reporter for the documentary West Papua – the secret war in Asia in 2007: “The head of the Indonesian military unit spoke to each of us, one by one … ‘You have to choose Indonesia, not Papua.’ Then he put a gun to the head of each of us and threatened: ‘If you don’t choose Indonesia then I will kill you, all of you!’”

This act of betrayal has framed the narrative of the nationalist movement ever since.

Resistance

In 1961 a national anthem, “Oh my land Papua”, was sung and a national flag, the Morning Star Flag, was raised at the first Papuan People’s Congress in Hollandia. Today, Papuans view the proceedings as a declaration of independence. At the time, however, the ceremony had limited impact. Richard Chauvel, a leading scholar on West Papua, writes: “Those involved … had been drawn primarily from a small elite that had been educated, politicised, and employed in the urban centres … From the perspective of today, they were the pioneers of Papuan nationalism … Most people thought not in terms of Papua, but in terms of locality and region.”

Hundreds of Indonesian paratroopers were soon landing in anticipation of the takeover. The Free Papua Movement (Organisasi Papua Merdeka – OPM), the umbrella under which most of the independence movement would be organised, was formed several years later. After the Act of No Choice, resistance became widespread but remained localised. It would take time for a broad nationalist movement to crystallise.

Mass protests were put down in the heavily policed cities. The strength of the Indonesian military turned many to the guerrilla struggle – the interior of the country was largely inaccessible and the border region with Papua New Guinea provided a safe exit in the event of a major offensive. The downside to this strategy was the retreat from the centres of power.

In 1971, OPM leaders Seth Rumkorem and Jacob Prai unilaterally declared independence. It didn’t result in a territory-wide uprising. Indeed it seemed to come out of nowhere, with little consultation. It is nevertheless considered an important development. “With the declaration of independence it was apparent that the feelings of West Papuan nationalism that had manifested themselves in spontaneous uprisings against the government through the 1960s had evolved into a much more definite form”, Australian author Jim Elmslie wrote in Irian Jaya under the gun. “A semi-professional full time core of guerrilla soldiers was now operating against the Indonesian government under an agreed constitution … From being only an amorphous feeling of outrage, West Papuan nationalism had become a purposeful social, political and military movement.”

The nationalists still were weakly organised, and the guerrillas would never be in a position to challenge the power of the Indonesian state. Besides, the strategy was self-limiting: every act of resistance was met with military reprisals against local villages. Hundreds, even thousands, could be killed for every guerrilla transgression. Such a burden of responsibility meant that actions had to be calculated. Nevertheless, the resistance represented defiance and unbending determination; living proof that sovereignty was never ceded.

The OPM suffered a debilitating split in the 1970s. Vicious factional infighting between Rumkorem and Prai resulted in up to 10,000 deaths. Papuans were killing Papuans. “We had to forget the jungle strategy”, says Jacob Rumbiak, who at the time was a young nationalist leader. Today he is foreign minister of the Federal Republic of West Papua (FRWP), which was declared in 2011 at the third Papuan People’s Congress.

The FRWP is located in the homeland, but Rumbiak’s Department of Foreign Affairs, Immigration and Trade is situated in Melbourne’s Docklands, a model of neoliberal development that has transformed a degraded port precinct into a corporate hub. It is a far cry from the camps from which, at age 11, he commanded a guerrilla unit in the 1960s. There were more experienced and older candidates for leadership, he says. But the OPM wanted to promote and train the youth.

Rumbiak gained a scholarship to study in Bandung, Java, in the mid-1970s. From 1982, he began educating Bandung-based Papuan students in West Papuan history. For a national movement to succeed, he reasoned, mass nationalist consciousness was required. “At the time our leaders, like Rumkorem and Prai, had groups. But information to the ground? Zero. The leader only [was informed]. I didn’t agree. I was told it’s too dangerous, why would you try and organise in Java? I said, ‘I’m a soccer player. I can play at home and I can play at my competitor’s home. This struggle is similar.’”

Rumbiak is matter of fact about the strategic choices. But underneath his jovial and welcoming exterior stands a man who endured torture for a decade in Indonesian prisons. Ironically, only when he later returned home to organise was he taken captive.

West Papua is home to hundreds of different languages, and cultural groups that often view each other with suspicion. Rumbiak’s idea was straightforward enough: secretly, he and others, including his soon to be executed cousin, the anthropologist and musician Arnold Ap, would select students from as wide a range of villages as possible. When the students went home for holidays, it would be their responsibility to raise the consciousness of their kin in West Papua and overcome local and regional divisions. “They had to look with both eyes, not just their tribe’s eye.” He was confident of this approach because, he says, regardless of the tribal differences, each shares a fundamental world outlook in which Spirit, land and culture are united. That, he believed, was the key to creating a unified movement of Melanesians for an independent West Papua.

The education project also was predicated on the experience of Indonesian brutality. Shared oppression fostered common identity. Today, writes Chauvel, “a Papuan national movement featuring a pan-Papuan identity and a commitment to an independent Papua has spread from the small, educated urban elite that gave birth to it to become a Papua-wide movement with roots in the villages. In addition, the educated elite that leads the movement is much more numerous, skilled, and politically experienced than it was when Indonesia assumed control in 1963.”

Nevertheless, regional identities and differences remain strong. Clan traditions reportedly continue to play a role in factional politics within the resistance. Competing organisational loyalties also are underwritten by differences in politics and strategy. There are many different factions, some armed, others committed to non-violence. The FRWP was proclaimed by a gathering of 5,000. Yet it is difficult to tell exactly how broad its social base is on the island, which is home to around two million Melanesians. The structure of the OPM and the number of guerrillas under arms similarly is difficult to discern, but there are a number of regional commands throughout West Papua.

In December a new umbrella organisation – the United Liberation Movement for West Papua – was formed in an attempt to present a common voice of these various factions within the independence movement.

The Indonesian vice

Despite heroic resistance and the development of a common movement, after more than 50 years Indonesia’s control over the territory has been strengthened. There were great expectations in the wake of the 1998 Indonesian protest movement, which ended Suharto’s dictatorship, and East Timor’s independence vote the following year. A Special Autonomy Law was negotiated in 2001, under president Abdurrahman Wahid, but wasn’t implemented after he was forced from office by an alliance between Megawati’s centre-right “nationalists” and the centre-right Islamic parties.

Indonesia’s grip remains vice-like for a number of reasons. One is that, for Indonesia’s military, West Papua is the last fiefdom. Since 1998, the military more and more has been pushed to the margins of national political life. It has lost its representation in parliament. It had to withdraw all its non-Acehnese forces from Aceh. It is no longer deployed against protesters or to enforce political bans. Papua is an exception, the area it has been able to hold against civilian rule.

Another relates to the state’s territorial integrity. There is little chance of the balkanisation of the archipelago today, but foreign minister Subandrio’s words to the UN Political Committee in 1957 retain a certain logic: “Self-determination with regard to West Irian would mean in fact that we should accept also the same concept with regard to the other islands or regions of Indonesia.”

Another is the economics of the region. West Papua is, quite literally, a gold mine. In 1991, Freeport’s lease was widened to 2.6 million hectares after a mammoth ore discovery at Grasberg Mountain – more than 30 times the size of the original find at Ertsberg. Freeport is one of the largest individual sources of revenue for the treasury. Grasberg also is one of the last gravy trains of the military. A New York Times investigation in 2005 found that, over the previous six years, “Freeport gave military and police generals, colonels, majors and captains, and military units, nearly $20 million. Individual commanders received tens of thousands of dollars, in one case up to $150,000.”

Merdeka!

West Papuans face more than just the violence and intransigence of the Indonesian state. The slogan of the nationalist movement is Merdeka, which also was the battle-cry of the Indonesian revolutionaries as they fought Dutch colonialism in the 1940s. Often it is translated as “independence”, yet Chauvel points out that “Papua has objectives in addition to that of political sovereignty. Some have argued that Merdeka … means not just political independence but freedom, and freedom has been defined variously as freedom from poverty, ignorance, political repression, and abuse of human rights.”

Max Lane, author of Unfinished nation: Indonesia before and after Suharto, says that the competing claims reflect a complex situation on the ground, which doesn’t necessarily afford broad support to a single political project. “Any manifestation of opposition gets widespread support, but the politics of the actual population is fractured”, he says, speaking over the phone in Melbourne. “Despite these fractures and contradictions, while the Indonesian state, through its military, treats Melanesian Papuans as an occupied people, they will increasingly feel foreign. Among the most politicised sector, university students, political nationalism is strong.”

Undoubtedly the overwhelming majority support a free West Papua. But the political and strategic differences, which partly underwrite the various organisational loyalties, are themselves informed by competing visions of Merdeka. What does the latter look like concretely? For many highlanders, it means an end to brutality and killing. Educated urbanites, however, may have different immediate concerns, such as an end to discrimination in government hiring.

Another complicating factor is the immigration of hundreds of thousands from around the archipelago. Non-Melanesians made up just 2.5 percent of the population in 1960. Elmslie, who also co-founded the West Papua Project at the Sydney University Centre for Peace and Conflict Studies, estimates that the West Papuans are today likely a minority in their own land. Even if that is not yet the case, certainly in the cities – the centres of government – they have been marginalised, as Martinkus’s description of Jayapura in 2002 indicates: “Traders from Sulawesi, Java and Bali cram into the two main streets that run down to the harbour … There is barely a Papuan face to be seen among the crowds that loiter every night.”

His impression overstates reality – West Papuans make up at least a large minority in the capital. Reality nevertheless poses an immense dilemma: how to conceptualise, let alone achieve, Merdeka in a multi-ethnic territory with competing national allegiances? Has the moment for independence passed? Jacob Rumbiak insists that it has not. “Even if we are 10 percent of the population, we will achieve it. We will fight for two years, 100 years if necessary”. After 50 years of struggle, his conviction is as strong as ever. But if he is wrong, what road for a marginalised nation without a state of its own?

Papuans at a minimum deserve full freedom of speech and organisation, including the right to advocate independence, the withdrawal of the Indonesian military, the release of all political prisoners and an end to discrimination. Could these be realised within the framework of Indonesian rule? For many Papuans it is scarcely believable. That is precisely the appeal of the demand for independence through a direct vote to right the wrong that was perpetrated in 1969.

There is another, more audacious, path that may open in coming years.

The revolutionary republic of Indonesia adopted the motto “unity in diversity”. The vision would have been limited in practice by the political project of establishing a centre of capital accumulation outside of European rule; as it was, its content was totally emptied by military dictatorship, which crushed the movement that could have given life to the words. The price of national unity under Suharto was hundreds of thousands, or more, slaughtered.

Today, workers, farmers, students and oppressed groups continue to cop the repressive heel of the Indonesian state. But the workers’ movement in Java is being reborn. A student movement also has continued since the fall of Suharto. This underscores the potential of a broad alliance from Jayapura through Jakarta to Banda Aceh – multiple insurgencies in a united struggle for economic, social and political rights. The power of unity in the service of diverse and progressive claims would be immense.

The events of 1998 were only a glimpse of that potential. The vision of another Indonesian revolution is compelling precisely because of the precedents. Down that road lies Merdeka, not just for some two million West Papuans, but for several hundred million toilers across the archipelago.

KNPB Tolak Dibubarkan

JAYAPURA – Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menolak keras usulan agar KNPB dibubarkan, lantaran dituding acapkali melakukan tindakan anarkis dan juga termasuk organisasi tak resmi, sebagaimana disampaikan Kapolda Papua Irjen (Pol) Yotje Mende.

“Keberadaan KNPB dijamin UUD 1945 dan Hukum Internasional, yakni kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berekspresi,” tegas Jubir Nasional Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Bazoka Logo dan Sekretaris Umum Ones Suhuniap memberikan keterangan pers di Abepura, Selasa (24/3).

Bazoka Logo mengatakan, pihaknya menolak keras sikap Kapolda Papua yang mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan KNPB. “Jika UUD 1945 dihapus otomatis KNPB bubar,” jelas Bazoka.

Sementara itu, Ones Suhuniap mengatakan siapapun tak berwenang membubarkan KNPB. Pasalnya, KNPB lahir sejak 1962 jauh sebelum Polda Papua berdiri. Untuk itu ia usulan Kapolda untuk bubarkan KNPB jelas melanggar deklarasi hak sipil, hak politik dan hak berekspresi, yakni menjamin setiap orang menyampaikan pendapat dimuka umum, berkumpul dan berserikat. Bahkan UUD 1945 Pasal 28 itu menjamin hal itu. Tapi Indonesia justru melanggar aturan hukumnya sendiri.

Usulan pembubaran KNPB, menurut Bazoka, pihaknya justru menuding Kapolda sengaja mengalihkan kasus dugaan penembakan oleh aparat Brimob Polda Papua di Dekai, ibukota Yahukimo, Kamis (19/3) lalu. Akibatnya, seorang warga sipil asal Distrik Silimo bernama Obangma Segenil (58) tewas, 3 warga sipil lainnya mengalami kritis.

Masing-masing Titus Giban (39), Kepala Sekolah SD Suru-Suru. Korban terkena tembakan di rusuk dan tembus perut. Simson Giban (32), Kepala Kampung Silikon, Distrik Silimo mengalami kritis hingga saat ini. Inter Senegil (16), siswa salah-satu SMA di Yahukimo. Korban terkena tembak di tangan kiri dan tangan kanan.

Usulan pembubaran KNPB juga ditolak anggota Komisi I DPR Papua, Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Ruben Magay. Ia menyatakan, pihak tak setuju jika pernyataan Kapolda Papua mengusulkan organisasi KNPB dibubarkan.

Pasalnya, menurut dia, organisasi KNPB merupakan organisasi yang didirikan untuk menyuarakan semua aspirasi rakyat Papua yang selama ini tak disalurkan secara baik oleh pemerintah daerah Papua dan pemerintah pusat.

“KNPB ini corong dari semua aspirasi dan bentuk kekerasan yang terjadi tanah Papua. Sejauh mana organisasi yang sudah terdaftar di Kesbangpol mengontrol kinerja pemerintah. Organisasi itu hanya tinggal oke-oke saja. Sementara KNPB benar-benar mengkritis terhadap pembangunan. Jadi saya tidak setuju kalau KNPB dibubarkan,”

kata Ruben kepada wartawan, Selasa (24/3).

Menurutnya, KNPB kini sedang menyampaikan semua masalah di tanah ini dan jikalau mereka tidak menyampaikan apa yang terjadi selama ini, maka siapa lagi yang akan menyuarakan itu. “KNPB adalah organisasi yang dibentuk masyarakat dan para pemuda di Papua untuk mengangkat semua masalah di tanah ini, agar negara bisa mengambil langkah-langkah,” ucap Ruben.

Ia mengatakan, terjadinya pembunuhan orang Papua dimana-mana, masalah politik dan lainnya lalu dengan adanya KNPB maka masalah itu semua orang tau, karena terus menyuarakan untuk pengungkapan siapa pelaku sebenarnya.

“Kini bukan masalah KNPB dibubarkan atau tidak, bagi saya tidak jadi soal, siapa yang akan bertanggungjawab atas semua kekerasan di tanah ini. Jadi, kalau Kapolda katakan KNPB dibubarkan, lalu organisasi mana lagi yang akan mengkritik setiap kebijakan di tanah Papua,”.

“Saya mau bilang ke Kapolda bahwa semua yang terjadi karena hak mereka dirampas, kesempatan mereka diambil alih, kekayaan alamnya diambil, mereka termarjinalkan, mereka ditembak, semua ini berawal dari ketindakbenaran di tanah ini,”

katanya lagi.

Sambung dia, KNPB, OPM atau siapapun kebebasan itu sudah melekat kepada seseorang dan jika kebebasannya diganggu akan melakukan perlawanan karena merasa terusik.

“Jadi Kapolda jangan selalu bicara dari sudut pandang politik. Semua orang berhak menyatakan pendapat. Apa yang selama ini KNPB perjuangkan itu fakta. Banyak masalah yang dihadapi masyarakat Papua kali ini. Tiap saat ada penembakan, pembunuhan, penangkapan. Bagaimana kinerja aparat keamanan. Kini rakyat mau mengadu ke polisi, mereka tak lagi percaya,”

tutupnya. (mdc/loy/don/l03)

Source, Jubi, Rabu, 25 Maret 2015 00:17

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny