JDP Fasilitasi Dialog Internal Papua

JAYAPURA — Jaringan Damai Papua (JDP), sesuai dengan peranannya sebagai fasilitator untuk semua, akan menfasilitasi Dialog Internal Papua dalam rangka menyambut ajakan dialog yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungannya ke Papua, Desember 2014 lalu.

Hal itu diungkapkan dalam siaran Pers yang disampaikan Koordinator JDP Pater Dr. Neles Tebay di Kampus STFT Fajar Timur Abepura, Kota Jayapura, Kamis (19/3). Menurut Neles, Dialog Internal Papua ini akan diselenggarakan dalam tahun 2015 ini di Jayapura, Papua.

Dalam kunjungan lalu, ujar Neles, Presiden Jokowi menyampaikan dua komitmen pemerintah yakni membangun Papua menjadi Tanah Damai dan menyelesaikan berbagai permasalahan di Tanah Papua melalui Dialog.

Komitmen ini memperlihatkan, terang Neles, bahwa pemerintah telah membuka diri dengan untuk berdialog dengan Papua dalam rangka menjadikan Papua sebagai Tanah Papua.
“

Jadi Dialog Jakarta – Papua bermuara pada terciptanya perdamaian di Tanah Papua. Itu berarti agenda dialog Jakarta – Papua adalah pembangunan perdamaian di Tanah Papua,” terang Pemenang Penghargaan Tji Hak Soon Justice and Peace Award dari Seol, Korea Selatan, tahun 2013 silam.

Karenanya, tambah Neles, warga Papua yang hidup diatas Tanah Papua ini mesti menyambut keterbukaan pemerintah ini dengan gembira. Pasalnya, komitmen pemerintah ini merupakan suatu kesempatan emas yang disediakan oleh pemerintah untuk membahas tentang pembangunan perdamaian di Tanah Papua melalui suatu proses dialog.

Untuk menyambut kesempatan inilah, jelas Neles, JDP mengambil inisiatif untuk mengfasilitasi Dialog Internal Papua sebagai suatu tahapan persiapan menuju Dialog Jakarta – Papua.

Menurut pengamatan JDP, cetus Neles, Dialog Internal Papua ini penting sekali untuk dilaksanakan karena sudah merupakan kebutuhan, bahkan suatu kerinduan warga Papua. Ketika Dialog Jakarta – Papua diwacanakan, banyak pihak mengangkat pentingnya dialog internal antara warga Papua sebelum berdialog dengan pihak Jakarta.

Pernyataan seperti “Sebelum kita berdialog dengan Jakarta, perlu ada dialog antara kita yang hidup di Tanah Papua”, ini sudah berkali-kali disampaikan oleh banyak pihak.

Menyadari pentingnya dialog internal ini, JDP memilih moto “Mari Kitorang Bicara Dulu”.

Neles mengatakan, JDP melihat juga bahwa di antara warga Papua sendiri belum ada pemahaman yang sama tentang tujuan dan agendanya. Ada pihak yang berpandangan bahwa Dialog Jakarta – Papua ini membahayakan integritas teritorial RI. Ada juga pihak lain yang menganggap bahwa Dialog Jakarta – Papua ini berbahaya karena dapat menghancurkan ideologi Papua Merdeka.

Selain itu, kata Neles, masih ada orang yang memahami bahwa Dialog Jakarta – Papua merupakan solusi atas konflik Papua. Padahal Dialog Jakarta—Papua bukanlah tujua melainkan sarana untuk mengindentifikasi masalah dan mencari solusi-solusi terbaik dengan melibatkan semua pihak yang berkentingan.

Ketika JDP menawarkan Papua Tanah Damai sebagai tujuan maupun agenda dari Dialog Jakarta – Papua, ucap Neles, sejumlah pihak masih mempertanyakan konsep Papua Tanah Damai. Bahkan masih ada pemahaman yang berbeda tentang Papua Tanah Damai. Para pimpinan agama yang tergabung dalam Forum Konsultasi Para Pimpinan Agama (FKPPA) menganggap Papua Tanah Damai sebagai visi masyarakat Papua yang mesti dibangun dan diperjuangkan oleh setiap warga Papua, entah apapun agamanya. Tapi ada pihak lain yang melihat Papua Tanah Damai sebagai upaya untuk menutupi dan menyangkal segala bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua.

Neles mengutarakan, Dialog Internal Papua dilaksnakan untuk melibatkan semua warga Papua dalam membahas konsep Papua Tanah Damai dan menetapkan tujuan agenda Dialog Jakarta—Papua menurut warga Papua.

Dalam Dialog Internal Papua, setiap dan semua warga diminta pendapatnya dan dikonsultasikan, sehingga merasa dilibatkan dalam upaya membangun Papua yang damai sejahtera melalui dialog Warga Papua yang dimaksud disini bukan hanya Orang Asli Papua (OAP), ucap Neles, melainkan juga semua paguyuban yang hidup di Tanah Papua.

Maka semua anggota Paguyuban, sebagai warga Papua, diundang untuk berpartisipasi dalam Dialog Internal Papua. Semua Paguyuban diajak untuk memberikan pemikiran yang konstruktif tentang pembangunan perdamaian di Tanah Papua.

“JDP akan memikirkan metodeogi, sarana, dan cara yang tepat untuk melibatkansemua warga Papua dalam Dialog Internal Papua,” ujar mantan Wartawan The Jakarta Post ini. (Mdc/don/l03)

Source: Jum’at, 20 Maret 2015 00:36, BinPa

March 20, 2015 0

Indonesia Menghindar dari Isu Papua di Pasifik

Diposkan oleh : Victor Mambor on March 5, 2015 at 22:33:47 WP, Jubi

Jayapura, Jubi – Meski kunjungan Menteri Luar (Menlu) Negeri Indonesia, Retno Marsudi ke Papua Nugini (PNG), Kepulauan Solomon dan Fiji bertujuan mempererat hubungan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara tersebut, namun tak bisa dipungkiri, isu Papua Barat menjadi agenda lain dalam kunjungan ini. Baik di pihak Indonesia maupun di pihak PNG, Kepulauan Solomon dan Fiji.

Media PNG, Fiji maupun Kepulauan Solomon melaporkan bahwa kunjungan Menlu Indonesia di negara mereka erat kaitannya dengan aplikasi baru keanggotaan MSG yang diajukan oleh UMLWP tanggal 5 Februari lalu. Meski isu ini tak muncul secara terbuka, namun O’Neill, Perdana Menteri PNG pada akhirnya mengakui bahwa ia meminta Indonesia untuk mendukung Papua Barat menjadi anggota MSG.

Namun perhatian utama dari kunjungan ini, ternyata bukan tentang hubungan kerjasama Indonesia dengan tiga negara tersebut ataupun aplikasi Papua Barat ke MSG. Media di Pasifik menyoroti sikap dari Menlu Indonesia maupun pemerintah negara yang dikunjungi yang melarang pertanyaan wartawan tentang Papua Barat.

Beberapa wartawan PNG, saat dihubungi Jubi usai sesi konferensi pers, Jumat (27/2/2015) mengatakan mereka dilarang bertanya soal Papua saat sesi konferensi pers, baik oleh pihak Menlu Indonesia maupun Menlu PNG sendiri. Larangan ini dibenarkan oleh Alexander Rheeney, Presiden Dewan Media PNG.

“Faktanya, departemen luar negeri PNG memberikan instruksi kepada wartawan untuk tidak bertanya tentang Papua dalam sesi konferensi pers. Ini sangat disayangkan,” kata Rheeney saat dihubungi Jubi, Rabu (4/3/2015).

Rheeney menambahkan, ia telah mengajukan permintaan klarifikasi kepada departemen luar negeri PNG dan menunggu kesempatan untuk mendapatkan klarifikasi dari Menlu PNG, Rimbink Pato.

“Persoalan Papua Barat akan terus menjadi masalah yang menarik perhatian bukan saja PNG atau anggota MSG saja. Tapi juga negara-negara di Pasifik dan bahkan dunia,”

tambah Rheeney.

Sementara kantor Perdana Menteri (PM) PNG, Peter O’Neill, menanggapi pertanyaan wartawan mengenai larangan bertanya tentang Papua, mengatakan pihaknya memahami bahwa kedua menlu hanya menyampaikan pernyataan pers saja, dan kemudian memberikan kesempatan wawancara “door stop” untuk delegasi media mereka sendiri.

“Ini sering terjadi dalam pertemuan bilateral, kadang-kadang karena karena preferensi bahasa atau protokol isu-isu internasional sering lebih mengemuka daripada isi pertemuan bilateral itu sendiri,”

kata juru bicara kantor PM PNG seperti dikutip The Guardian.

Tak hanya di PNG, di Kepulauan Solomon, bahkan undangan kepada wartawan untuk menghadiri pertemuan antara Menlu Indonesia dengan Menlu Kepulauan Solomon dibatalkan secara sepihak.
“Hanya beberapa menit sebelum pertemuan dimulai, kami diberitahu bahwa kami tak diundang menghadiri pertemuan itu,” kata Ofani Eremae, editor Solomon Star kepada Jubi.

Eremae menyesalkan pembatalan tersebut. Menurutnya, rekan-rekan sesama wartawan di Kepulauan Solomon berpandangan, kunjungan seorang menteri harusnya terbuka pada media.

“Saya yakin, ia (Menlu Indonesia-Red) sedang menghindari pertanyaan tentang Papua Barat,” kata Eremae .

Sementara dalam kunjungan Menlu Indonesia di Fiji, Titi Gabi, direktur Pacific Freedom Forum kepada Jubi mengatakan wartawan Fiji juga tak diberikan kesempatan untuk bertanya tentang Papua.
“Pertanyaan tentang Papua Barat diijinkan di Jakarta, mengapa tidak diijinkan di Port Moresby, Honiara dan Suva?” tanya Gabi.

Ditambahkan oleh Gabi, laporan larangan pada wartawan untuk bertanya tentang Papua Barat dalam sebuah sesi konferensi pers adalah salah satu contoh Indonesia sedang menghindar dari akuntabilitas tentang Papua Barat.

Larangan pada wartawan ini juga mengundang reaksi dari organisasi wartawan Indonesia juga. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Arfi Bambani, dalam siaran pers bersama International Federation of Journalist (IFJ) mengatakan AJI menyesalkan tindakan Menteri Luar Negeri Indonesia yang menolak akses informasi tentang Papua.

“Ini bisa memperluas informasi yang salah tentang Papua dan menciptakan kekhawatiran lebih lanjut mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Pembungkaman juga memperkuat fakta ada penyimpangan di Papua, bahwa ada pelanggaran hak asasi manusia dan pembungkaman kebebasan berbicara,”

kata Sekjen AJI Indonesia.

Wakil Direktur IFJ Asia Pasifik, Jane Worthington menambahkan bahwa membatasi pertanyaan ada wartawan adalah “serangan” pada kebebasan berekspresi dan juga hak publik atas informasi.

AJI dan IFJ mengakui Papua tetap menjadi perhatian dalam hal pelanggaran hak asasi manusia serta pembatasan represif pada wartawan lokal dan asing yang mencoba untuk membuat liputan di Papua. Dua organisasi wartawan ini menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses informasi tentang Papua dan mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa pembatasan informasi hanya menciptakan spekulasi negatif di mata masyarakat global.

Menjelang dan saat kunjungan Menlu Indonesia ke tiga negara anggota MSG, serta Australia dan Selandia Baru, media-media di Pasifik memberitakan dukungan rakyat negara-negara tersebut baik pada aplikasi Papua Barat untuk menjadi anggota MSG, penyelesaian persoalan HAM hingga kemerdekaan Papua Barat.

Di Suva, Fiji, Ecumenical Centre for Research, Education and Advocacy (ECREA) meluncurkan petisi dukungan pada perjuangan rakyat Papua Barat. Sebelumnya, rakyat Fiji telah menunjukkan dukungan mereka pada Papua Barat melalui aksi solidaritas di Suva, akhir bulan Februari yang dilanjutkan dengan aksi long march. Demikian juga di Honiara, Kepulauan Solomon. Free West Papua Movement’ in Solomon Islands melakukan aksi damai selama kunjungan Menlu Indonesia di ibu kota negara itu. (Victor Mambor)

March 6, 2015 1

Menlu PNG : Butuh Komitmen Politik Untuk Mengakhiri Kekerasan di Papua Barat

Jayapura, Jubi – Mentri Luar (Menlu) negeri Indonesia, Retno Marsudi tiba di Papua Nugini (PNG) Jumat (27/2/2015) dalam rangkaian turnya ke tiga negara Pasifik. Seperti diberitakan oleh media Indonesia maupun Papua Nugini, kunjungan Retno ini adalah untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan tiga negara di Pasifik yakni PNG, Kepulauan Solomon, dan Fiji.

Kunjungan Menlu Indonesia ini diharapkan bisa membicarakan isu Papua Barat yang sempat dilontarkan oleh Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill beberapa waktu lalu. Namun dilaporkan oleh sumber Jubi dari Port Moresby, baik Menlu Indonesia maupun Menlu PNG, Rimbink Pato melarang wartawan untuk bertanya tentang isu Papua Barat dalam pertemuan antar kedua menlu ini. Bahkan dalam sesi konferensi pers sekalipun. Rimbink Pato memang telah mengeluarkan pernyataannya sebelum sesi konferensi pers bahwa PNG dan Indonesia hanya akan membahas isu-isu bilateral, regional dan internasional. Pato sama sekali tidak menyinggung tentang isu Hak Asasi Manusia yang dilontarkan perdana menteri negara tetangga ini.

Hanya saja, setelah pertemuan, saat sudah tidak bersama dengan Menlu Indonesia, Rimbink Pato berhasil diwawancarai beberapa wartawan lokal mengenai isu Papua Barat.

Dilaporkan oleh PNG Today, menjawab pertanyaan wartawan PNG tentang isu-isu Papua Barat, Pato mengatakan Menlu Indonesia melakukan diskusi ekstensif tentang Papua Barat dengan Perdana Menteri Peter O’Neill saat sarapan pagi Jumat (27/2/2015).

Pato mengatakan Kedua pemerintah sepakat untuk mengambil “tindakan komprehensif” untuk mengatasi penderitaan rakyat Papua Barat.
“Komitmen politik diperlukan untuk mengakhiri masalah kekerasan di Papua Barat sekali dan menyeluruh,” kata Pato, kepada wartawan lokal, Jumat (27/2/2015)

Sementara itu, siaran pers dari Kementrian Luar Negeri Indonesia yang diterima Jubi, Sabtu (28/2/2012) mengatakan RI dan Papua Nugini akan meningkatkan kerangka Kemitraan Strategis yang disetujui pada Plan of Action tahun 2013. Kedua Menlu menekankan pentingnya mendorong upaya peningkatan perdagangan, termasuk di pasar perbatasan.

Indonesia dan PNG juga membahas realisasi dari komitmen Indonesia sebesar US$20 juta, atau sekitar Rp258 miliar untuk program pengembangan kapasitas bagi negara-negara Melanesia (MSG).

Terkait isu-isu regional, Menlu Retno Marsudi menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mendukung Keketuaan Papua Nugini di APEC pada tahun 2018, sebagaimana diputuskan dalam APEC Leaders’ Declaration di Beijing tahun lalu.

Dalam bidang hubungan antar masyarakat, RI dan Papua Nugini juga akan bekerja sama di bidang kepemudaan dan olahraga, pendidikan, serta hubungan antar-budaya dan antar-masyarakat di daerah perbatasan. (Victor Mambor)

Souce: Diposkan oleh : Victor Mambor on February 28, 2015 at 23:45:51 WP, S

February 28, 2015 1

Dialog Papua-Jakarta yang Dijanjikan Jokowi Ditagih

JAYAPURA – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Willem Wandik, S.Sos, menyatakan, hingga kini masyarakat Papua menagih janji Presiden Jokowi saat kegiatan Natal 2014 untuk melakukan dialog Jakarta-Papua.

“Masyarakat Papua sekarang menagih janji Presiden Jokowi saat kegiatan Natal 2012 lalu dan juga MRP serta tokoh masyarakat di Papua untuk melakukan Dialog Jakarta-Papua. Sekarang janji itu sedang dinanti dan menunggu jawaban,” kata Willem Wandik saat menghubungi Bintang Papua, Kamis (26/2) tadi malam.

Ia menyatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan perwakilan kedutaan Australia di Jakarta belum lama ini. “Saya menerima langsung pertemuan Kedutaan Australia yang dihadiri, Erlin Kelly selaku Sekertaris Tiga Politik yang membawahi isu Papua” katanya.
Kata dia, dirinya selaku perwakilan Papua telah menjelaskan isu-isu terkini Papua saat ini, yakni mengenai janji Presiden Jokowi kepada masyarakat Papua dengan melakukan Dialog Jakarta-Papua. “Janji ini ketika menghadiri natal bersama dengan masyarakat Papua di Mandala, pada bulan Desember 2014 lalu,” kata Willem.

Salah satu isu terkini di Papua, menurut Willem Wandik, yakni adanya rencana partai penguasa dengan mendorong pemakaran Daerah Otonomi baru (DOB) di tanah Papua, yang menimbulkan Kontra dengan keinginan masyarakat. “Tak hanya ini, akan tetapi soal mobilisasi militer besar-besaran serta proses pemusnahan etnis melanesia,” ucapnya.

Willem asal kelahiran Kabupaten Tolikara- Provinsi Papua ini, merasa ragu kondisi masyarakat Papua ini dibiarkan akan menjadi bola liar. Jadi saya harapkan Presiden Jokowi agar benar-benar memperhatikan masyarakat Papua dengan serius,” harapnya kepada Presiden Jokowi.

Lanjut dia, pemekaran di Papua, masyarakat tidak setuju. Akan tetapi, justru yang diharapkan di Papua saat ini resolusi ketatanegaraan bagi masyarakat di Tanah Papua. “Saat ini masyarakat Papua perlu kembali dihadirkannya peran negara berupa Triple Track Strategy untuk menyelesaikan persoalan di tanah Papua,” tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan politisi Partai Demokrati itu, bahwa Triple Track Strategy yang pernah ditawarkan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di antaranya negara memberikan Otonomi Khusus Plus.

“Negara perlu menyelesaikan konflik di tanah Papua, guna mewujudkan Papua sebagai tanah damai, negara melanjutkan pembangunan yang komprehensif dan intensif,” akunya.

Oleh karena itu, bila Presiden RI Joko Widodo, maka kedepan Papua menjadi lebih baik dan damai. “Saya tegaskan bahwa, Papua penting dijadikan sebagai tanah damai non militeristik (Land Of Peace) dan Papua juga butuh resolusi ketatanegaraan, sistem penyelenggaraan negara yang adil,” tutupnya. (Loy/don/l03)

Source: Jum’at, 27 Februari 2015 01:10, BinPa

February 28, 2015 0

Rakyat Fiji Launching Gerakan Solidaritas Untuk Papua Barat

Jakarta, Jubi – Harian Fiji Times menulis pentas sandiwara, pembacaan puisi dan lagu-lagu yang dinyanyikan menandai hari keadian social dunia di Taman Sukuna, Suva, Ibu Kota Fiji Jumat (20/2) menandai dukungan rakyat Fiji terhadap hak penentuan nasib sendiri dan kebebasan saudara dan saudari Melanesia yang ada Papua yang sedang memperjuangkan kemerdekaan dari Pendudukan Indonesia. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peluncuran Gerakan Solidaritas untuk Papua Barat.

Sebagaimana laporan jurnalis Fiji Times, lebih dari 300 orang yang ada sekitar pasar, warga gereja Metodis Fiji dan presiden gereja metodist Rotuma Pdt. Tevita Nawadra hadir meluncurkan Gerakan Solidaritas untuk Papua Barat ini. Gerejakan ini menjadi dukungan penting dari Fiji.

Ketua Dewan Gereja-Gereja Fiji Manumalo Tuinanumea yang menghadiri peluncuran gerakan solidaritas itu mengatakan harapan dan doa bahwa Bintang Kejora akan terbit, bahwa kemerdekaan untuk West Papua tercapai dengan damai dan aplikasi untuk keanggoataan penuh dari MSG dapat diberikan.

Bee Serevi, putri musisi legendaris Fiji, Seru Serevi yang diwawancara melalui pesan singkat jejaring media social mengatakan sebagai besar mahasiswa asal Fiji di Universitas Pacific Selatan (USP) dan sebagian dari Mahasiswa Universitas Nasional Fiji (FNU) menghadiri acara itu.
“Ya mereka hadir. Mayoritas mahasiswa USP,” kata wanita yang sedang menempuh studi di USP ini.

Kata Putri pertama Seru Serevi yang merilis lagu “Biarkan Bintang Fajar Berkibar” ini, seluruh keluarganya ada bersama perjuangan rakyat Papua Barat.

“Kami menerima cerita penindasan terhadap warga Papua Barat dan penyalahgunaan kekuasaan menyebar cepat melalui media sosial,” katanya kepada Jubi, Jumat (20/2) sore. (Mawel Benny)

Source: Diposkan oleh : Benny Mawel on February 24, 2015 at 11:48:50 WP

February 24, 2015 1

6 Pucuk Senpi Disita dari Penumpang KM. Dorolonda

JAYAPURA – Aparat Kepolisian Resor Jayapura Kota bersama Polsek Kawasan Pelabuhan Laut (KPL) Kota Jayapura, menyita sebanyak 6 pucuk Senjata Api (Senpi) rakitan dan sejumlah amunisi, yang disimpan dalam sebuah koper warna abu-abu.

Senpi tersebut diduga milik penumpang KM. Dorolonda, ketika bersandar di Pelabuhan Laut Jayapura, Selasa (16/2). Ditemukannya senpi tersebut dari hasil pemeriksaan yang dilakukan aparat kepolisian ketika para penumpang turun dari atas kapal.

Data yang diperoleh Bintang Papua, terungkapnya Senpi tersebut ketika petugas Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pelabuhan mengangkut Koper milik penumpang yang tiba di Kota Jayapura.

Namun dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Polres Jayapura Kota dan Polsek Pelabuhan Laut Jayapura berhasil melihat koper yang mencurigakan. Akhirnya, polisi memaksa untuk dilakukan pemeriksaan dan ternyata berisi Senpi rakitan dan amunisi, yang selanjutnya langsung diamankan.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Patrige Renwarin ketika dikonfirmasi wartawan, membenarkan penemuan koper berisi Senpi rakitan dan amunisi itu. “Ditemukannya koper tersebut, ketika Kapal Motor (KM) Dorolonda berlabuh di Pelabuhan Jayapura sekitar pukul 19.30 WIT,” jelasnya.

Dikatakan, saat penumpang turun dari Kapal, anggota polisi berpangkat Aiptu Demmaloga curiga sebuah koper yang dibawa seorang TKBM. Ia lalu menyuruh oknum TKBM memanggil pemilik koper. Namun yang disuruh tak kunjung kembali.

“Koper itu kemudian diamakan di Polsek KPL Jayapura. Pada Rabu (18/2), sekira pukul 11.00 WIT, Kapolsek, Wakapolsek KPL bersama beberapa anggotanya memeriksa koper itu. Ternyata isinya Senpi rakitan dan amunisi,” kata Patrige, Rabu (18/2/2015).

Menurutnya, di koper itu ditemukan lima Senpi rakitan laras pendek, dan satu laras penjang. Tak hanya itu, polisi juga menemukan dua butir amunisi SS 1, dan dua bungkusan berbentuk bulat yang isinya sejenis bahan peledak. Barang bukti masih diamankan sementara di Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura.(Loy/don)

Source: Jum’at, 20 Februari 2015 10:42, BinPa

February 20, 2015 0

PNG prime minister wants to do more for Melanesians in West Papua

ABC Net News, Thursday, February 5, 2015

MARK COLVIN: Papua New Guinea’s prime minister Peter O’Neill has promised to do more to speak out on behalf of Melanesians in Indonesian West Papua.

In the past, Port Moresby has stuck firmly to its position that West Papua is an integral part of Indonesia. It’s been reluctant to talk about human rights abuses or to speak out on behalf of Melanesian separatists.

In a speech to a PNG leaders summit today, Mr O’Neill said the time had come to speak about oppression of brothers and sisters in West Papua.

Jemima Garrett reports.

JEMIMA GARRETT: Prime Minister Peter O’Neill told cabinet ministers, provincial governors, business leaders, and development partners such as Australia that 2015 will be a defining year for PNG in an increasingly uncertain world.

At home, Mr O’Neill sees a year in which core policies such as free education, better healthcare and infrastructure, and stronger law and order, take root, despite pressure on the budget from lower gas prices.

In the wider world, Mr O’Neill said, with increasing terror attacks, there must be no complacency about evil.

In the region, he highlighted the role PNG has played recently in encouraging Fiji to return to democracy, and its support for Melanesians in New Caledonia.

And then he turned to the tricky issue of Indonesian West Papua, and signalled a change of approach.

PETER O’NEILL: Sometimes we forget our own families, our own brothers, especially those in West Papua.

(applause)

I think, as a country, time has come for us to speak about the oppression of our people there.

(applause)

JEMIMA GARRETT: Apart from Vanuatu, governments in the Pacific have been slow to speak out on human rights abuses in West Papua, especially after Fiji was instrumental in getting Indonesia admitted as an observer at the Melanesian Spearhead Group of nations.

With the increasing penetration of social media, Pacific voters have become more vocal about the failure of their governments to act.

Mr O’Neill has taken note.

PETER O’NEILL: Pictures of brutality of our people appear daily on the social media, and yet we take no notice.

We have the moral obligation to speak for those who are not allowed to talk. We must be the eyes for those who are blindfolded. Again, Papua New Guinea is a regional leader.

We must take the lead in having mature discussions with our friends in a more solid and engaging manner.

JEMIMA GARRETT: On Friday, the United Liberation Movement of West Papua will submit an application for full membership of the Melanesian Spearhead Group. Grassroots campaigners are urging their governments to support their Melanesian brothers.

Indonesia will oppose the move, but with the Kanak Liberation Movement from New Caledonia already a full member, there is a precedent.

The MSG leaders are expected to meet to make a decision in the middle of the year.

MARK COLVIN: Jemima Garrett.

February 5, 2015 0

Tiga Anggota KNPB Sasarannya Mencari Amunisi

Mayjen TNI Fransen SiahaanJAYAPURA – Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. Yotje Mende, M.H., M.Hum., mengungkapkan, tiga anggota KNPB yang ditangkap gabungan TNI/Polri di PTC Entrop-Kota Jayapura, Rabu (28/1), masih terus dilakukan pengembangan oleh tim khusus Polda Papua.

“Tiga orang ini merupakan kelompok pendukung gerakan Puron Wenda selaku pimpinan KKB di daerah Lanny Jaya. Mereka merupakan kelompok yang bermain di bawah tanah. Tidak bermain di hutan tapi sasarannya hanya mencari amunisi. Sudah hampir satu tahun bereaksi di Kota,” kata Kapolda Yotje kepada wartawan usai sertijab di Aula Rastra Samara Mapolda Papua, Kamis (29/1).

Sementara itu keterlibatan oknum TNI dalam transaksi jual beli 500 butir amunisi, Kapolda Yotje mengakui hal tersebut. “Betul ada lima orang oknum TNI seperti yang diberitakan media, tapi itu saya katakan oknum TNI. Karena dia oknum TNI maka saya serahkan ke kodam,” ucap dia.

Ia menjelaskan, penangkapan terhadap ketiga anggota KNPB tersebut berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Tim Khusus beberapa waktu lalu.

Hanya saja, saat hendak melakukan penyergapan diduga ada keterlibatan oknum aparat, sehingga penyergapan tidak langsung dilakukan karena akan jadi tembak menembak bila dilakukan penyergapan, akan tetapi tetap menjajaki dan memantau gerak gerik mereka, karena yang menjadi saran tiga Anggota KNPB tersebut.

“Kita tidak tau apakah itu oknum TNI, Brimob ataukah aparat non TNI dan non Brimob. Terjadilah transaski 500 butir amunisi yang diserahkan aparat kelompok bersenjata. Amunisi sudah beralih tangan ke kelompok bersenjata,” ucapnya.

Kapolda Yotje menjelaskan, dari data yang diperoleh tim bahwa, 500 butir amunisi itu dijual dengan harga Rp10 juta. Namun ketika itu, baru membayar Rp7,5 juta. “Setelah mengikuti gerak gerik mereka, maka terjadilah penangkapan terhadap tiga orang kelompok tersebut,” kata dia.

Ketiga pelaku yang merupakan warga sipil dan kini ditangani Polda Papua dengan mereka terancam dikenakan undang-undang darurat kepemilikan amunisi ilegal. Sementara oknum anggota TNI diserahkan ke POM Kodam XVII/Cenderawasih.

Hanya saja, menurutnya, perkembangan oknum TNI pihaknya tidak punya kewenangan. “Silahkan ditanya ke Pangdam. Tapi tiga orang sipil tersebut mengakui bahwa amunisi dari oknum TNI,” sambungnya.

Ia menambahkan, amunisi 500 butir yang diamankan dari tangan salah satu dari tiga orang tersebut, kini telah disita di Mapolda papua dengan jenis amunisi 5,56.

Ditempat terpisah, Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI, Fransen Siahaan menyatakan, bagi setiap anggota TNI yang terlibat penjualan amusi sudah pasti akan dipecat dari kesatuannya.

“Saya senang dengan terbongkarnya sindikat itu. Ini sudah menjadi duri dalam daging, dengan melukai kesatuan NKRI. Saya mengusulkan, hukuman terberat untuk prajurit yang menjual amunisi kepada kelompok berseberangan adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Itu toleransi lagi,” tegas Pangdam dalam keterangan pers di Makodam XVII/Cenderawasih, Kamis kemarin.

Ia menegaskan, siapapun di belakang prajurit TNI diungkap. “Saya tidak malu karena tugas kami. Saya senang kalau sindikat itu terbongkat. Baik yang diluar maupun di dalam. Mereka ini musuh saya. Pengkhianat negara. Mereka digaji negara tapi berkhianat,” tegas dia dengan nada keras.

Mengenai amunisi yang diduga dijual oleh oknum TNI, Pangdam mengaku bahwa pihaknya masih menyelidiki asal-usul amunisi yang akan pihak kelompok bersenjata, yang digagalkan gabungan Timsus Polda Papua dan Kodam.

Namun pihaknya telah mengecek langsung seluruh dokumen adimistrasi di gudang Ajendam XVII/Cenderawasih bahwa amunisi utuh (tidak ada yang hilang). “Saya cek langsung dan ternyata amunisi lengkap. Jadi ini ini amunisi dari mana?. Apakah mungkin murni kepentingan bisnis, atau memang ada kegiatan lain di luar itu,” kata pangdam bertanya.

Disinggung apakah betul 5 oknum TNI terlibat penjul amunisi?, Pangdam mengakui belum bisa memastikan karena lima prajurit tersebut masih diperiksa. “Itu bisa saja berkembang. Saya sudah cek kapan prajurit TNI melakukan latihan. Berapa amunisi yang ditembakkan, dan berapa yang tersisa di gudang. Semua sesuai protap. Tak ada amunisi yang hilang,” ucapnya.

Namun pihaknya, akan terus menelusuri apakah ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. “Mungkin sudah terstruktur, sistematis. Ataukah pada saat latihan melaporkan sekian amunisi habis padahal tidak dipakai, atau pada saat sedang bertugas,” ucapnya.

Pangdam menambahkan, dari lima oknum TNI yang diperiksa, dua diantaranya dipastikan terlibat dalam transaksi jual beli amunisi yakni, Serma S dan Sertu MM. “Tiga lainnya belum kita pastikan karena mereka masih dalam pemeriksaan,” tutupnya

Sekedar diketahui, penangkapan terhadap tiga orang anggota KNPB tersebut berlangsung di PTC Entrop, distrik Jayapura Selatan-Kota Jayapura, pada Rabu (28/1). Mereka diantaranya, Royes Wenda, Albertho Jikwa, dan Fredy Kogoya.

Sementara lima oknum anggota TNI yang diduga terlibat menjual amunisi kepada OPM dibawah pimpinan Puron Wenda tersebut, masing-masing, Serma S, Sertu MM, Sertu N, Pratu S dan Sertu RM. Kelima oknum masih diperiksa POMDAM XVII/Cenderawasih. (loy/don)

Source: Jum’at, 30 Januari 2015 08:59, BinPA

January 30, 2015 0

TNI-Polri Tak Takut Soal Ancaman KKB

Timika – Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G Siahaan menegaskan bahwa aparat TNI dan Polri tidak mengkhawatirkan ancaman perang yang dinyatakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Ayub Waker.

“Soal ancaman itu, kami tidak menganggap bahwa kelompok Ayub Waker akan melakukan tindakan-tindakan itu karena kami mengetahui kekuatan amunisi yang mereka punya dan kemampuan mereka seperti apa,” kata Fransen Siahaan di Timika, Senin.

Pada Senin siang Pangdam Cenderawasih menggelar pertemuan dengan Pemkab Mimika, PT Freeport Indonesia dan pihak kepolisian bertempat di Rimba Papua Hotel Timika.

Pertemuan itu untuk mengevaluasi upaya penegakkan hukum pasca peristiwa tewasnya dua anggota Brimob Satgas Pengamanan PT Freeport di Utikini Lama, Distrik Tembagapura, 1 Januari lalu.

Fransen mengatakan yang menjadi fokus perhatian semua pihak hingga kini yaitu ekses dari penertiban ribuan pendulang liar di bantaran Kali Kabur.

Dengan adanya penertiban kegiatan dulang butiran emas di Kali Kabur, maka ribuan orang menjadi kaum pengangguran.

Jika kondisi tersebut tidak segera dicarikan solusinya maka bisa berdampak negatif pada terjadinya gangguan kamtibmas dan meningkatnya angka kriminalitas di Timika.

“Saya kira hal ini yang memiliki dampak yang luar biasa. Selama ini mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah karena mendulang emas di sungai, tapi sekarang mereka tidak punya pekerjaan. Ini yang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Pangdam menegaskan bahwa keterlibatan prajurit TNI dalam tugas operasi penegakkan hukum di bantaran Kali Kabur, Tembagapura semata-mata hanya membantu pihak kepolisian dalam menjalankan fungsi polisionil.

“Dalam hal melakukan pengejaran KKB Ayub Waker yang diduga sebagai pelaku penembakan dua prajurit Brimob di Tembagapura beberapa waktu lalu, kita sifatnya hanya membantu. Pak Kapolda (Irjen Polisi Yotje Mende) meminta bantuan dari TNI untuk memberikan perkuatan dalam melakukan tindakan polisionil,” jelasnya.

Forum komunikasi antarlembaga itu juga dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi internal bagaimana pengamanan yang dilakukan Polda Papua di area obyek vital nasional PT Freeport Indonesia serta bagaimana pelaksanaan operasi perbantuan yang melibatkan prajurit TNI dalam pengejaran KKB Ayub Waker.

Rapat koordinasi dan evaluasi itu dihadiri oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia yang baru Maroef Sjamsuddin dan Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang.

Adapun Kapolda Papua Irjen Polisi Yotje Mende dan Gubernur Papua Lukas Enembe serta para bupati se-wilayah Pegunungan Tengah Papua tidak sempat hadir dalam pertemuan tersebut karena sedang melakukan tugas ke luar daerah. (ant/don/l03)

Source: Selasa, 20 Januari 2015 06:23, BinPa

January 20, 2015 0

Dua Anggota Kelompok Ayub Waker Jadi Tersangka

JAYAPURA – Kepolisian Daerah Papua menetapkan dua anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Ayub Waker wilayah Timika sebagai tersangka dalam kasus penembakan terhadap dua anggota Brimob BKO Sulawesi Selatan, pada 1 Januari 2015 lalu.

Kedua tersangka tersebut kini sudah menjadi tahanan polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keduanya masing-masing, Nelson dan Giliman Waker.
Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Drs. Yotje Mende mengungkapkan, kedua tersangka tersebut mengaku bahwa mereka merupakan bagian dari kelompok organisasi terlarang dan anggota kelompok pimpinan Ayub Waker.

“Mereka ini ditangkap saat setelah penembakan terhadap dua anggota Brimob dan satu security yakni, Nelson. Sedangkan tersangka Giliman Waker ditangkap saat terjadi kontak senjata di daerah kali Kabur. Ia ditemukan dalam kondisi luka tembak,” katanya.

Sementara menurutnya, penangkapan terhadap 64 orang lainnya yang diduga merupakan kelompok organisasi terlarang dan anggota kelompok bersenjata Ayub Waker telah dibebaskan lantaran tidak cukup bukti dari hasil pemeriksaan.

Dikatakan, dari hasil pemeriksaan terhadap kelompok masyarakat yang sempat diamankan diduga hanya ikut-ikutan. Sementara beberapa masyarakat lainnya hanya mendapat telephone untuk bergabung, namun secara kepribadian mereka tidak ikut terhadap kelompok tersebut.

Meski sudah dibebaskan, pihaknya akan terus memantau pergerakan mereka serta mengejar para pelaku penembakan terhadap kelompok Kriminal Bersenjata tersebut. “Kami menduka menduga mereka masih berada di gunung sekitar Kali Kabur, Distrik Tembagapura,” katanya.

Soal jumlah mereka, Kapolda Yotje ada sekitar 50 orang namun mereka menyebar kemana-mana. “Kelompok mereka banyak juga. Namun penembakan terhadap dua anggota Brimob dilakukan oleh Ayub Waker bersama anaknya dan adeknya,” ujarnya. (Loy/don/l03)

Sumber: Kamis, 15 Januari 2015 01:04, BinPa

January 15, 2015 0