JAYAPURA – Berkas perkara dua anggota TNI dari satuan Kodim 1702/Wamena yang diduga kuat terlibat menjual amunisi kepada kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Lanny Jaya, Papua kini telah diserahkan ke Auditer Militer (Otmil) Jayapura, untuk menjalani persidangan.
“Penyelesaian pemeriksaan dan penyidikan terhadap kedua oknum anggota TNI oleh penyidik POMDAM dan kini sudah diserahkan ke Otmil untuk melihat berkas perkara bersama barang bukti dan saksi-saksi,” kata Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI, Tatang Sulaiman kepada wartawan di Makodam XVII/Cenderawasih, Selasa (13/1) pagi.
Tatang menandaskan, pembuktian terhadap kedua oknum TNI akan terungkap setelah menjalani persidangan. “Mereka (Dua Oknum) menjual amunisi dan harus di pidana berat karena sudah melanggar aturan hukum,” tegasnya.
Kedua oknum TNI tersebut masing-masing bernama, Sersan Dua Martinus Jikwa
(Orang Lanny Jaya) masa pensiunan dan Sersan Dua Arsyad Wagap masih aktif anggota TNI Kodim 1702/ Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Kedua oknum tersebut ditangkap setelah mendapat laporan, bahwa kedua menjual amunisi kepada kelompok OPM bersama, salah satu oknum pensiunan TNI bernama, Peltu Urbanus Wenda.
Mereka ditangkap setelah sebelumnya menangkap pimpinan kelompok OPM, Rambo Wonda dan Rambo Tolikara bersama beberapa rekannya dan salah satu oknum polisi, bernama Briptu Tanggam Jikwa, pada 26 Oktober di Hotel Boulevard, Wamena, Kabupaten Lanny Jaya.
Sejak penangkapan itu, akhirnya berkembang hingga mengarah kepada kedua oknum anggota TNI dari Kodim 1702/Wamena dan oknum pensiunan TNI, yang kemudian langsung dilakukan pemeriksaan di Pom Kodam XVII/Cenderawasih. (loy/don/l03)
Abepura, Jubi – Mahasiswa Kabupaten Jayawijaya, wilayah Lanitipo, Wuka Lagowan, Asolokowal, Assotipo, pemilik hak ulayat tanah Molama, Wouma dan Megapura, menolak rencana pembangunan Markas Komando (Mako) Brimob di atas tanah adat mereka. Pasalnya, tanah adat mereka itu sumber ekonomi bukan untuk mendapatkan kekuasaan elit.
“Tanah Molama jadi lahan sumber ekonomi warga, tetapi elit hendak mengorbankan lahan ini demi kepentingan pemekaran dan kuasa. Karena itu kami tolak!”kata Bennyamin Lagowan bersama rekan-rekannya kepada awak media di Abepura, kota Jayapura, Papua, Senin (12/1).
Menurut mereka, ada elit lokal yang hendak mengubah tanah yang dulu menjadi lahan pertanian warga dari wilayah Paniai, Lani Jaya, Tolikara dan Jayawijaya sebagai markas aparat keamanan. Indikasi perubahan itu dapat terbaca sejumlah skenario ini.
Awalnya, menurut Lagowan, beberapa waktu lalu, pemerintah daerah berusaha mewacanakan membangun kantor wali kota, namun ditolak sejumlah tokoh masyarakat dan adat. Penolakan itu mengurung niat pemerintah dan tidak bisa masuk merebut tanah adat.
Alius Asso, tokoh pemuda dari wilayah Aso-Lokowal, mengatakan, rupanya pemerintah tidak menyerah. Pemerintah memanfaatkan momen meninggalnya sejumlah tokoh yang kerap menolak rencana pemerintah dan menjaga stabilitas wilayah Wouma, Welesi, Hepuba dan Kurima.
“Orang yang selama ini bisa atasi masalah, menolak rencana pemerintah meninggal tiba-tiba. Konflik kepentingan ditimbulkan. Situasi masih tegang,”katanya.
Situasi yang tidak stabil pasca perang suku itu, kata Asso, pemerintah Jayawijaya, dalam hal ini Bupati Wempi Wetipo memanfaatkan untuk memuluskan ambisinya dengan menghadirkan Markas Komando Brimob dengan alasan keamanan. Padahal pemerintah ingin merebut tanah adat warga dan lahan pertanian.
Kalau pemerintah bernafsu membangun Mako Brimob, kata Victor Tibul, yang mewakili mahasiswa pegunungan lain mempertanyakan nasib masyarakat. Pemerintah hendak kemanakan warga yang selama tergantung pada lahan pertanian itu. “Masyarakat akan diusir ke mana,”tegasnya.
Menurut Tibul, kehadiran aparat hanya menambah daftar pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga Jayawijaya. Warga terus menjadi korban dan tersingkir di atas tanah sendiri dari waktu ke waktu. Warga yang sudah menjadi korban atas nama perang suku, akan terus menjadi korban.
Kemudian, Wempi Asso menambahkan, masyarakat tidak mungkin melakukan perang suku tanpa ada aktornya. Pasti ada aktor yang bermain untuk menghabisi warga. Karena itu, ia berharap warga harus sadar diri. “Orang-orang tua ini tidak boleh ikut ramai karena kita perang, kita yang korban dan yang nikmati intelektual,”katanya.
Sementara itu, Arman Fakni, mahasiswa dari wilayah Sairery mengatakan dirinya sangat prihatin dengan pembangunan Markas Brimob itu. “Saya tidak mengakui pembangunanan markas. Brimob karena mengambil alih tempat masyarakat. Kalau ambil alih, masyarakat ke mana. Masyarakat punya hak hidup di negerinya,”katanya
Sonny Meaga, mahasiswa Fisip Uncen, asal wilayah Kurima mengatakan apapun alasannya, warga sudah menjadi korban atas kepentingan elit Jayawijaya. Karena itu, Bupati Jayawijaya harus bertanggungjawab atas korban. “Bupati dan militer tidak boleh lepas tangan. Mereka harus bayar kepala dan tegas tolak kantor Brimob,”katanya.
Kemudian, Wempi Asso menambahkan, masyarakat tidak mungkin melakukan perang suku tanpa ada aktornya. Pasti ada aktor yang bermain untuk menghabisi warga. Karena itu, ia berharap warga harus sadar diri. “Orang-orang tua ini tidak boleh ikut ramai karena kita perang, kita yang korban dan yang nikmati intelektual,”katanya. (Mawel Benny)
Special Advice r to the West Papua National Coalition for Liberation, Barak Sope, was applauded when he was introduced to the West Papua Unification Meeting devotion in the Chiefs Nakamal yesterday morning.
The Head of the Pacific Conference of Churches Delegation Pastor Francois, and the Chairman of the West Papua Unification Organising Committee, Pastor Allan Nafuki both welcomed his presence saying it is vital for the spirit of the Meeting.
Sope who sat throughout the morning devotion, which ended at 12.30pm said as he was leaving, that what is happening in Port Vila now is a living example for other Governments to consider doing to support the people of West Papua.
“Vanuatu has dared to take the stand to support the struggle of the people of West Papau because no other country in the world has made such a humanitarian offer to the West Papuans,” he said.
At the beginning it was Sope who brought the Black Brothers Band to Vanuatu who used to perform to fundraise for the Vanuaaku Pati while at the same time, doing public awareness through its music about the West Papua struggle for freedom.
The first time that the ni Vanuatu public realised just how serious the struggle was when a member of the band assaulted an Indonesian tourist outside the Fung Kuei shop when a tourist liner was in port.
Sope has been close to the West Papua struggle throughout his adult life and even adopted Andy Ayamiseba into his family as his brother.
Ayamiseba is the West Papua Head of Mission in Vanuatu, who is currently recovering at Vila Central Hospital following the amputation of his right leg due to non communicable disease.
In the latest development, former Prime Minister and present Leader of Opposition Moana Carcasses also joined the devotion and stayed for approximately 15 minutes.
It was Carcasses when he was Prime Minister that he delivered a highly powerful address at a UN special committee in Geneva on March 6 of this year, against the reports of human rights abuse allegedly caused by the Indonesian military on West Papuans.
His address rocked the superpowers and reverberated round the world.
The historic gathering of West Papuan leaders in Vanuatu from different factions in the independence movement have united,Saturday and formed a new body called the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
This new organisation unites the three main organisations who have long struggled for independence in their own way.Coming together to present a united front will allow them to re-submit a fresh application for membership of the Melanesian Spearhead Group (MSG) as well as countering Indonesian claims that the West Papuan groups are divided.
“The negotiations and kastom ceremonies attended by leaders of all the major groups and observed by the chiefs, churches and the government of Vanuatu demonstrates that West Papuans are united in one group and one struggle,”the West Papuan Leaders said at the conclusion of their deliberations at the Chiefs nakamal in Port Vila on Saturday afternoon.
The key groups who have united include the:Federal Republic of West Papua (NRFPB), National Coalition for Liberation (WPNCL) and the National Parliament of West Papua (NPWP). An external secretariat consisting of five elected members from the various groups will now co-ordinate the ULMWP activities. Octovianus Mote has been elected as General Secretary of the ULMWP while Benny Wenda is the spokesperson and the other three elected members are Rex Rumakiek, Leone Tangahma and Jacob Rumbiak.
General Secretary Mote said at the close of the unification meeting, “I am honoured to be elected and very happy we are now all united.
The ULMWP is now the only recognized coordinating body to lead the campaign for MSG membership and continue the campaign for independence from Indonesia”.
The ULMWP wishes to express its profound gratitude to the government of Vanuatu, the Malvatumaurii Council of Chiefs, the Vanuatu Christian Council of Churches and the Pacific Council of Churches who have facilitated the week long meeting of delegates, who came from West Papua and around the world to unite after 52 years of struggle,a press statement issued at the conclusion of the Meeting stated.
The signing of the Chiefs Nakamal Declaration for West Papua Unity,last Saturday afternoon was witnessed by Prime Minister Joe Natuman, Deputy Prime Minister and Minister of Trade Ham Lini, Minister for Lands Ralph Regenvanu,Port Vila MP Edward Natapei,Malvatumauri President Chief Senio Mao Tirsupegovernment officials, church leaders,Chiefs and other community leaders,the members of the delegations of the three West Papuan Group and general members of the public.
The Declaration that was signed by leaders of the three West Papuan Group read:
“We the undersigned; the Federal Republic for West Papua (NRFPB), West Papua National Coalition of Liberation(WPNCL),West Papua National Parliament(WPNP/NewGuinea Raad),have conducted the Summit on West Papua,we do declare that today the 6th December 2014 at the Chiefs Nakamal,at Saralanga,Port Vila,Vanuatu,that the undersigned groups have united and established the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP),a body representing all resistance organizations both inside and outside West Papua.
“We declare and claim that all West Papuans,both inside and outside West Papua,are united under this new body and will continue our struggle for Independence.
“This meeting has been conducted pursuant to the decision made by the Melanesian Spearhead Group (MSG) in Port Moresby,Papua New Guinea in June 2014,that West Papuan Independence organizations must first unite before an application for membership can be re-submitted to the Melanesian Spearhead Group(MSG). We are now united and will re-submit an application under this new body, the ULMWP.
“We are determined that the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) becomes the Coordinating Body to support all international efforts to regain our sovereignty. In order to support this,we have formed a secretariat of five people;Benny Wenda,Jacob Rumbiak,Leone Tanggahma,Octovianus Mote and Rex Rumakiek,and representing the three largest resistance organizations and also all non-affiliated resistance organizations that support our struggle. We will maintain our existing organizations but commit to be united by the coordinating efforts of the United Liberation Movement for West Papua.
“This important and historic declaration has been made possible through the faithful efforts of the Vanuatu Government,Malvatumauri National Council of Chiefs,the Vanuatu Christian Council (VCC),the Pacific Conference of Churches (PCC) and the commitment of the liberation organizations.”
After the signing ceremony,the President of the Malvatumauri National Council of Chiefs and members of the Port Vila Council of Chiefs facilitated a reunification custom ceremony, for the three West Papuan Groups after many years of operating separately.
West Papua Reunification Committee chairman Pastor Allen Nafuki said, “The organizing committeeis very pleased with the outcome of the Meeting which achieved its objectives very successfully through deliberations and good understanding of all the three West Papuan Groups as well as the Malvatumauri National Council of Chiefs,the Port Vila Council of Chiefs, the Pacific Conference of Churches (PCC), the Vanuatu Christian Council (VCC), with the full support of the Vanuatu Government lead by the Prime minister Natuman, the Deputy PM,ministers present on Saturday and the people of Vanuatu.
“This could not have been achieved with the understanding of everyone involved,especially the three Groups of West Papua with their leaders and members of their delegations, the Vanuatu Government, the Malvatumauri, VCC and the PCC and many others support. The meeting has achieved its objectives for which we are all proud of and are thankful to God for His guidance.”
The signing was signed by three leaders representing the three West Papua Groups and witnessed by the President of the Malvatumauri chiefTirsupe,Pastor Kalsakau Urtalo on behalf of the VCC,Mr. Murray Isimeli, of the PCC and Vanuatu’s and former Vanuatu prime minister Barak Sope.
Details of the reconciliation ceremony along with various important speeches from different parties involved will be carried by the Daily Post in forthcoming issues.
JAYAPURA – Kapolda Papua, Irjen Polisi Drs. Yotje Mende, M.H., M.Hum., menandaskan, pihaknya akan tetap mewaspadai momen 14 Desember yang oleh kelompok tertentu diperingati sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) Melanesia.
“Meski tergolong aman dibanding 1 Desember kemarin, namun kami Polda Papua dan jajaran tetap mewaspadai agar situasi Papua tetap aman dan kondusif,” kata Kapolda Papua dalam coffee Morning dengan para Pimred eletronik, cetak yang berlangsung di ruang Raputama, Selasa (9/12).
Untuk menjaga keamanan menjelang perayaan HUT Melanesia disebut, Kapolda Yotje meminta peran aktif seluruh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan seluruh stakeholder di tanah Papua.
Tak hanya tokoh masyarakat, Kapolda Yotje juga meminta peran aktif media di Papua dalam menjaga keamanan, terutama dalam menyampaikan informasi. “Peran aktif media sangat penting, Kalau ada berita yang didapat bisa disampaikan kepada saya selaku pimpinan dan juga kepada Kabid Humas. Kalau saya tidak bisa menjawab, berarti saya sampaikan ke Kabid Humas selaku corong saya,” katanya.
Kapolda Yotje manandaskan, dalam memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, anggota Polda Papua dan jajaran akan diturunkan di lokasi-lokasi yang memang dianggap rawan. “Kami berharap tidak ada kejadian jelang HUT Melanesias ini, apalagi bulan ini merupakan suasana natal. Kita jaga kebersamaan ini semoga natal bisa terlaksana dengan baik,” harapnya. (loy/don)
Jayapura, Jubi – Pasca tewasnya dua anggota Brimob Polda Papua, Aipda Thomson dan Bripda Forsen, situasi di Ilaga dikabarkan mencekam.
Anggota DPRD Kabupaten Puncak, Penilus Balinal, mengatakankan insiden penembakan ini tidak bisa dikaitkan dengan perdamaian abadi, lantaran perdamaian tersebut soal konflik Pemilukada.
“Sekarang ini masalah baru. Ini bukan karena senjata api dan panah tapi senjata api lawan senjata api,” tegas Balinal, Rabu (3/12).
Menurut Balinal, saat perdamaian kemarin situasi sangat aman. Dirinya tidak tahu dalam rangka apa insiden penembakan ini. Saat ini masyarakat sangat khawatir dan merasa takut.
“Informasi yang saya terima, pihak keamanan membakar honai-honai di sekitar lokasi kejadian. Jumlahnya belum tahu. Tapi setelah kejadian ini masyarakat kumpul satu tempat di kantor terdekat,” ujarnya.
Sementara itu, Waka Polda Papua, Brigadir Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw, menyesalkan adanya insiden tersebut karena sebelumnya sudah disepakati perdamaian abadi.
“Saya pikir ini salah. Ini harus dibahas lagi, jangan aparat ditekan kemudian tidak mampu berbuat lebih karena khawatir dengan lingkaran HAM. Itu yang nanti kami akan coba untuk bagaimana lakukan langkah-langkah lanjut dengan semua pihak untuk membicarakan upaya-upaya seperti ini,” kata Waterpauw.
Dari data yang dihimpun Jubi, pasca tewasnya dua anggota Brimob Polda Papua di Ilaga Kabupaten Puncak, pelaku diduga melarikan diri ke arah gunung melewati depan Kantor Bupati Puncak menuju kampung Pancuran.
Aparat keamanan mengejar pelaku hingga ke kampung tersebut dan membakar sekitar 15 honai di kampung tersebut, yang sudah dalam keadaan kosong. (Indrayadi TH)
Sumber: Penulis : Indrayadi TH on December 4, 2014 at 15:17:44 WP, Jubi
Posted: Wednesday, December 3, 2014 12:00 am, By Len Garae | Vanuatu Daily Post, diterjemahkan PMNews
Kemarin pagi Port Vila bangun dengan gegap gempita menyambut marching dari Brigade Mobil (Brimob) Brass Band dan pukulan yang membuat semua mata mau melihatnya, saat mereka memimpin paradanya melewati Ibukota menuju ke bukit di mana Bendera Bintang Kejora telah berkibar berdampingan dengan Bendera Vanuatu di Saralana yang dikibarkan oleh para pejuang kemerdekaan dari Vanuatu.
Sejumlah orang melambaikan bendera West Papua dipimpin oleh Perdana Menteri dan anggota kabinetnya dan delegasi dari West Papua yang telha tiba pada waktunya untuk mengambil bagian dari Pertemuan Unifikasi di Rumah Adat (Nakamal) para Kepala Suku dalam waktu tiga hari dimulai dari hari ini
Ketua “West Papua Unification Committee Meeting”, Pastor Allan Nafuki, mengatakan masyarakat West Papua perlu ketahui bahwa masyarakat Vanuatu ada di belakang mereka dalam roh, dalam pertahanan mereka merebut kembali kemerdekaan mereka dari kolonial yang brutal.
Sang Ketua membuat pernyataan ini di hadapan tantangan yang tradis yang terus menantang para pemimpin di organisasi yang berbasis di Port Vila West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL).
JAYAPURA – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang setiap tahunnya dilaksanakan setiap 1 Desember, secara umum berjalan aman dan lancar di seluruh Wilayah Papua dan Papua Barat.
Dimana sebelumnya peringatan HUT OPM 1 Desember ini, diwarnai pengibaran Bintang Kejora atau aksi penembakan. Namun kali ini, relativ aman, meski beberapa daerah di Kota Jayapura dan Yahukimo menggelar ibadah bersama untuk memperingati 1 Desember tersebut.
Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua, Brigadir Jenderal Polisi Paulus Waterpauw saat ditemui wartawan, mengungkapkan, informasi yang diterima dari malam hingga menyambut 1 Desember situasi daerah Papua dan Papua Barat aman dan terkendali tanpa adanya gangguan keamanan.
“Memang 1 Desember ada daerah-daerah melakukan ibadah syukur 1 Desember, namun semuanya aman tanpa ada gangguan kamtibmas. Kami berikan kesempatan bagi mereka asalkan tidak diluar yang tidak kita inginkan,”
kata Waterpauw, usai memimpin acara syukuran HUT Polairud ke-64 di Rasta Samara Polda Papua, Senin (1/12).
Hanya saja, kata dia, dari hasil monitor anggota dilapangan, daerah Merauke sempat terjadi upaya penaikan bendera namun berhasil digagalkan petugas dilapangan. Namun situasi daerah tersebut aman dan tak terjadi apa-apa. ”Pengibaran ini sudah kita amankan, tidak terjadi apa-apa di sana. Kami bersinergitas tokoh-tokoh yang ada. Buktinya, secara umum aman,” akunya.
Lanjut Waterpauw yang akan dipromosikan untuk menjadi Kapolda Papua Barat itu, menandaskan, bahwa pihaknya telah melakukan upaya cipta kondisi seperti razia, operasi, sweaping skala besar sebelum menyambut 1 Desember yang diklaim merupakan HUT OPM.
“Tadi malam sekitar pukul 12.00 wit, saya ke Keerom karena mendapat informasi ada masyarakat asing di daerah Skamto dengan wajah-wajah baru, tapi setelah dicek ternyata mereka merupakan pekerja daerah itu,”
Kata Watepauw.
Hal Sama diutarakan, Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel (Inf) Rikas Hidayatullah menyatakan bahwa sejauh ini wilayah Papua relatif aman, meskipun ada di daerah Merauke sempat bendera dikibarkan namun dengan cepat diturunkan anggota lapangan disana.
“1 Desember, semua kegiatan berjalan sesuai dengan masing-masing tak ada yang signifikan. Dan ini membuktikan masyarakat Papua sudah sangat cerdas hingga saat ini akan semakin maju kedepan. Sekarang ini yang perlu membangun Papua demi generasi Papua selanjutnya,”
tandasnya.
Kapendam menjelaskan sekitar 2/3 kekuatan diplotingkan bagi anggota Polri dilapangan yang akan disiagakan hingga besok, selasa red (2/12). Dimana, dalam hal ini Polri yang diutamakan dan TNI sifatnya memback up,”
Keluarga Korban misteri hilangnya 17 orang di Mamberamo Raya, Ny. Regina Muabuai dan Hendri Muabuai didampingi TPFI Ny. Eni Tan, ketika bertemu Komnas HAM RI di Swiss-bel Hotel, Jayapura, 20 November lalu. JAYAPURA — Kasus hilangnya 17 penumpang Speedboat saat melakukan perjalanan dari Serui menuju Kabupaten Mamberamo Raya, masih terus dipertanyakan pihak keluarga korban. Mereka masih berharap kasus ini harus diungkap tuntas.
Terkait dengan itu, untuk memperkuat penyampaian Tim Pencari Fakta Independen (TPFI) Ny. Eni Tan sesuai peryataan dari Koordinator Sub Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Natalius Pigai bakal membuka ulang misteri hilangnya 17 orang menggunakan Speedboat Saweri Sinuai Nehupa berangkat dari Serui menuju Kasonaweja, Mamberamo Raya pada 3 Maret 2009 silam, ketika bertemu keluarga korban di Swiss-bel Hotel, Jayapura, 20 November 2014 lalu.
Selanjutnya Bintang Papua menemui Ny. Regina Muabuai dan Hendri Muabuai di Jalan Paldam, Belakang Masjid Raya Kloofkam, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Senin (24/11).
Hendri Muabuai mengatakan, menjelang 6 tahun atau persisnya 3 Maret 2009, Ishak Petrus Muabuai, Kabag Umum Pemda Mamberamo Raya, salah satu dari 17 orang penumpang speedboat di Mamberamo Raya, pihaknya terus mempertanyakan Polda Papua kerjanya apa?
Dikatakan Hendri Muabuai, pihaknya minta agar pihak Polda Papua menginisiasi bedah kasus atau gelar perkara secara terbuka disaksikan masyarakat umum. Tak perlu ditutup-tutupi serta menghadirkan Tim Khusus Mamberamo Raya sesuai keputusan Rakorsus di Kemenkopolhukam, untuk membahas penyanderaan 17 orang di Mamberamo Raya pada Agustus 2013.
Menurut Hendri Muabuai, pihak keluarga mempunyai hasil investigasi tersendiri dan mempunyai 2 sandera yang berhasil meloloskan diri. Seorang diantaranya telah bertemu langsung mantan Kapolda Papua M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D, sekaligus dimintai keterangan selama seminggu.
Selain itu, lanjut Hendri Muabuai, pihaknya menyambut gembira adanya rekomendasi dari Menkopolhukam yang diteruskan kepada Kasum TNI mengingat rekomendasi pertama ke BIN 21 September 2013 dinyatakan hilang.
Pertemuan di Kasum TNI dengan membawa rekomendasi langsung dari Menkopolhukan yang ditujukan kepada Kasum TNI, diantar langsung Deputy I Poldagri, sehingga terbentuklah Tim Khusus Mamberamo Raya.
“Mereka bertemu keluarga korban di Restoran Be-One pada 9 Desember 2013,” ujarnya.
Sementara itu, Ny. Regina Muabuai menuturkan, selama ini hasil investigasi misteri hilangnya 17 orang baik Polda Papua, TPFI maupun keluarga korban berbeda-beda.
“Mari kita duduk bersama biar hasil investigasi sinergis,” tegas Ny. Regina. (Mdc/don)
Papua Merdeka News 