Masyarakat Puncak Tolak Keberadaan OPM

JAYAPURA – Hasil pertemuan Pemerintah Kabupaten Puncak bersama TNI/Polri dan seluruh Tokoh masyarakat yang berlangsung di Kantor Bupati Puncak, Sabtu (27/9), telah memutuskan dan menyepakati untuk menolak keberadaan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di daerahnya, yang selama ini kerap melakukan penembakan terhadap masyarakyat dan TNI/Polri.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Papua, Komisaris Besar Polis Sulistyo Pudjo Hartono mengungkapkan, dalam pertemuan itu dihadiri langsung Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan jajaran, DPRD, TNI/Polri dan Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Pemuda.

Dalam pertemuan itu menghasilkan lima kesepakatan bersama yakni :

  • Pertama, kami masyarakat Kabupaten Puncak menolak keberadaan TPN/OPM diwilayah Kabupaten Puncak.
  • Kedua, kami masyarakat Kabupaten Puncak mendukung sepenuhnya aparat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah Kabupaten Puncak.
  • Ketiga, kami masyarakat Kabupaten Puncak di semua Distrik meminta Pos pengamanan TNI/Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah ibu kota Kabupaten Puncak.
  • Keempat, kami masyarakat Kabupaten Puncak bersedia membayar denda adat sebesar Rp2 Miliar apabila dikemudian hari ada anggota keluarga kami yang membunuh aparat TNI/Polri dan masyarakat dan pihak yang ikut serta dalam pembunuhan tersebut.
    Tidak hanya itu, masyarakat juga akan mengenakan denda adat sebesar Rp2 Miliar kepada pelaku. Dan yang ikut serta dalam pembunuhan tersebut, akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jika tidak membayar denda adat tersebut maka akan diusir dari wilayah Kabupaten Puncak.
  • Kelima, apabila dikemudian hari ada masyarakat yang memberikan perlindungan, tempat tinggal dan makanan kepada kelompok TPN/OPM meninggal dunia dikarenakan adanya kontak senjata antara aparat TNI/Polri dan TPN/OPM pada saat aparat TNI/Polri melaksanakan Patroli/Razia maka kami masyarakat tidak akan menuntut denda adat karena kami menganggap masyarakat tersebut telah bersalah.

Kesepakatan ini, menurut Pudjo merupakan hal yang luar biasa, karena seluruh masyarakat telah bersatu hati untuk tidak ada kelompok-kelompok yang mengganggu mereka.

Tentu kami dari pihak kepolisian akan mengedepan persuasif dalam menegakkan hukum,” tandasnya. (loy/aj/l03)

Senin, 29 September 2014 13:25, BintangPAPUA.com

Dilema Referendum Skotlandia

Logo “Yes” bagi kemerdekaan Skotlandia di Selkirk, Inggris.
Logo “Yes” bagi kemerdekaan Skotlandia di Selkirk, Inggris.

EDINBURGH – Pendukung kemerdekaan Skotlandia kesulitan meyakinkan rakyat bahwa negara mereka akan bernasib lebih baik jika lepas dari United Kingdom (UK).

Skotlandia akan menyelenggarakan referendum tanggal 18 September untuk menentukan kedaulatan negara itu. Warga yang belum memastikan pilihan tengah menimbang pro dan kontra soal lepasnya Skotlandia dari kerja sama jangka panjang dengan Inggris, Wales, dan Irlandia Utara. Salah satunya Calum Carruthers, 36 tahun, ayah dua anak dari Dunblane, kota katedral dekat Edinburgh.

“Secara emosional, insting saya mengatakan ini adalah hal yang baik,” kata Carruthers, yang bekerja di bank. Namun ia menambahkan ketidakpastian ekonomi adalah kecemasan utamanya, sebuah dilema yang dihadapi banyak warga Skotlandia. “Ada banyak pro, tapi ada satu kontra besar yang menatap langsung ke saya.”

Jelang referendum, pendukung persatuan dengan UK dan pendukung kemerdekaan telah berdebat soal siapa yang dapat memberi masa depan ekonomi cerah bagi Skotlandia. Jajak pendapat menunjukkan hanya sekitar sepertiga warga Skotlandia—dari total empat juta pemilih—mendukung kemerdekaan. Sementara sekitar setengahnya lebih memilih tetap bersatu bersama UK. Jumlah warga yang belum menentukan pilihan pun masih banyak.

Alex Salmond, pemimpin pemerintahan semi-otonomi Skotlandia, menilai kemerdekaan penuh akan membawa Skotlandia bergabung bersama klub negara-negara kecil yang bahagia dan kaya seperti Norwegia, Finlandia, dan Swedia. Mereka yang menentang kemerdekaan, termasuk tiga partai politik utama di London, memperingatkan Skotlandia akan rugi besar jika lepas dari Inggris.

Jajak pendapat mengindikasikan pendukung persatuan menang dalam argumen ekonomi. Survei bulan ini oleh ICM memperlihatkan hanya 34% warga Skotlandia meyakini kemerdekaan akan menguntungkan ekonomi Skotlandia.

Pendukung kemerdekaan dalam kamp “yes” menilai lepasnya Skotlandia dari Inggris bukan hanya masalah produk domestik bruto (PDB). Kelompok ini sering terlihat mengenakan lencana biru dan putih, warna bendera Skotlandia, dan termasuk selebriti seperti Sean Connery.

Pendukung kemerdekaan memandang pemerintahan Inggris di London mengasingkan warga Skotlandia dan mengabaikan permintaan pemilih. Bagi mereka, kemerdekaan berarti pajak yang naik di Skotlandia akan dipakai di Skotlandia untuk hal-hal yang kurang didukung pemilih di Inggris. Ini seperti jaringan keamanan sosial yang lebih baik bagi rakyat miskin.

Menurut Salmond, salah satu prospek ekonomi Skotlandia sebagai negara independen datang dari energi terbarukan. Sektor ini dipandangnya sebagai pengganti mesin pertumbuhan dari cadangan minyak yang hilang di Laut Utara. Industri teknologi tinggi juga akan menyediakan lapangan kerja baru dengan gaji layak. Angka dari pemerintah Skotlandia memperlihatkan bahwa Skotlandia, sebagai negara merdeka, akan memiliki situasi finansial lebih baik ketimbang UK secara keseluruhan. Defisit anggaran Skotlandia untuk 2017 diproyeksi antara 1,6%-2,4% dari PDB, lebih kecil ketimbang prediksi defisit 3,4% untuk UK secara keseluruhan.

Pendukung persatuan—dan banyak ekonom—mengatakan proyeksi ekonomi Salmond terlalu optimis.

Departemen Keuangan UK mengatakan setiap warga Skotlandia akan lebih kaya 1.400 poundsterling per tahun jika Skotlandia tetap bergabung. Pemerintah memprediksi pajak minyak dan gas akan turun dengan laju yang lebih cepat dari laju yang dipakai Salmond dalam rencana belanjanya. Ekonom memperingatkan Skotlandia yang independen harus membayar biaya pinjaman lebih besar ketimbang UK secara menyeluruh.

19. August 2014, 17:04:52 SGT, The Wallstreet Journal

Dilema Referendum Skotlandia

Logo “Yes” bagi kemerdekaan Skotlandia di Selkirk, Inggris.

Logo “Yes” bagi kemerdekaan Skotlandia di Selkirk, Inggris.

EDINBURGH – Pendukung kemerdekaan Skotlandia kesulitan meyakinkan rakyat bahwa negara mereka akan bernasib lebih baik jika lepas dari United Kingdom (UK).

Skotlandia akan menyelenggarakan referendum tanggal 18 September untuk menentukan kedaulatan negara itu. Warga yang belum memastikan pilihan tengah menimbang pro dan kontra soal lepasnya Skotlandia dari kerja sama jangka panjang dengan Inggris, Wales, dan Irlandia Utara. Salah satunya Calum Carruthers, 36 tahun, ayah dua anak dari Dunblane, kota katedral dekat Edinburgh.

“Secara emosional, insting saya mengatakan ini adalah hal yang baik,” kata Carruthers, yang bekerja di bank. Namun ia menambahkan ketidakpastian ekonomi adalah kecemasan utamanya, sebuah dilema yang dihadapi banyak warga Skotlandia. “Ada banyak pro, tapi ada satu kontra besar yang menatap langsung ke saya.”

Jelang referendum, pendukung persatuan dengan UK dan pendukung kemerdekaan telah berdebat soal siapa yang dapat memberi masa depan ekonomi cerah bagi Skotlandia. Jajak pendapat menunjukkan hanya sekitar sepertiga warga Skotlandia—dari total empat juta pemilih—mendukung kemerdekaan. Sementara sekitar setengahnya lebih memilih tetap bersatu bersama UK. Jumlah warga yang belum menentukan pilihan pun masih banyak.

Alex Salmond, pemimpin pemerintahan semi-otonomi Skotlandia, menilai kemerdekaan penuh akan membawa Skotlandia bergabung bersama klub negara-negara kecil yang bahagia dan kaya seperti Norwegia, Finlandia, dan Swedia. Mereka yang menentang kemerdekaan, termasuk tiga partai politik utama di London, memperingatkan Skotlandia akan rugi besar jika lepas dari Inggris.

Jajak pendapat mengindikasikan pendukung persatuan menang dalam argumen ekonomi. Survei bulan ini oleh ICM memperlihatkan hanya 34% warga Skotlandia meyakini kemerdekaan akan menguntungkan ekonomi Skotlandia.

Pendukung kemerdekaan dalam kamp “yes” menilai lepasnya Skotlandia dari Inggris bukan hanya masalah produk domestik bruto (PDB). Kelompok ini sering terlihat mengenakan lencana biru dan putih, warna bendera Skotlandia, dan termasuk selebriti seperti Sean Connery.

Pendukung kemerdekaan memandang pemerintahan Inggris di London mengasingkan warga Skotlandia dan mengabaikan permintaan pemilih. Bagi mereka, kemerdekaan berarti pajak yang naik di Skotlandia akan dipakai di Skotlandia untuk hal-hal yang kurang didukung pemilih di Inggris. Ini seperti jaringan keamanan sosial yang lebih baik bagi rakyat miskin.

Menurut Salmond, salah satu prospek ekonomi Skotlandia sebagai negara independen datang dari energi terbarukan. Sektor ini dipandangnya sebagai pengganti mesin pertumbuhan dari cadangan minyak yang hilang di Laut Utara. Industri teknologi tinggi juga akan menyediakan lapangan kerja baru dengan gaji layak. Angka dari pemerintah Skotlandia memperlihatkan bahwa Skotlandia, sebagai negara merdeka, akan memiliki situasi finansial lebih baik ketimbang UK secara keseluruhan. Defisit anggaran Skotlandia untuk 2017 diproyeksi antara 1,6%-2,4% dari PDB, lebih kecil ketimbang prediksi defisit 3,4% untuk UK secara keseluruhan.

Pendukung persatuan—dan banyak ekonom—mengatakan proyeksi ekonomi Salmond terlalu optimis.

Departemen Keuangan UK mengatakan setiap warga Skotlandia akan lebih kaya 1.400 poundsterling per tahun jika Skotlandia tetap bergabung. Pemerintah memprediksi pajak minyak dan gas akan turun dengan laju yang lebih cepat dari laju yang dipakai Salmond dalam rencana belanjanya. Ekonom memperingatkan Skotlandia yang independen harus membayar biaya pinjaman lebih besar ketimbang UK secara menyeluruh.

19. August 2014, 17:04:52 SGT, The Wallstreet Journal

Dilema Referendum Skotlandia was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Dua Jurnalis Asing Diduga (Spionase) Mata-mata di Papua

Sabtu, 16 Agustus 2014 06:50, BINPA

JAYAPURA – Dari hasil pemeriksaan secara mendalam terhadap dua jurnalis Asing asal Perancis masing Thomas Charles Dendies (40) yang bekerja di ARTE TV Perancis dan Valentine Bourat ARTE TV, diduga melakukan kegiatan (spionase) mata-mata kepada kelompok KKB di Papua.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjend (Pol) Drs. Yotje Mende M.H., M.Hum., ketika ditemui wartawan di DPRP mengungkapkan, pihaknya akan terus melakukan pengembangan terhadap dua jurnalis asing asal Negara Perancis dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Dua Jurnalis Asing yang sudah melakukan komunikasi dengan KKB di Papua itu, masing-masing, Thomas Charles Dendies (40) yang bekerja di ARTE TV Perancis dan Valentine Bourat ARTE TV Perancis masih dalam penahanan keimigrasian Kota Jayapura.

Kapolda Yotje juga mengaku, akan terus melakukan koordinasi dengan pihak Imigrasi, pasalnya dua jurnalis Asing tersebut sudah di Imigrasi. “Dua Jurnalis sudah digelar perkaranya, dan kesimpulannya mereka ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti-bukti pelanggaran keimigrasian,” kata dia.

Disamping menetapkan mereka sebagai tersangka, Polda juga akan mencari bukti dan terus menggali kegiatan-kegiatan lain yang mereka lakukan selama berada di Papua. “Bukti-bukti dari dari laptop memang ada kegiatan mata-mata, jika ada terbukti maka kita akan melakukan penegakkan hukum,” tegas dia usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRP dalam rangka mendengarkan Pidato Presiden RI memperingati HUT ke-69 kemderdekaan RI yang berlangsung di Aula DPRP, Jumat (15/8) kemarin.

Kapolda Yotje menjelaskan, pelanggaran keimigrasian itu adalah Visa turis yang disalah gunakan untuk melakukan peliputan. Selain pelanggaran visa, polisi juga mencurigai ada pelanggaran lain dan kegiatan lain, namun sementara diserahkan ke imigrasi untuk lakukan penyelidikan dan tetap polri membackup penyelidikan.

“Pemeriksaan saat ini masih kewenangan imigrasi sesuai dengan aturan dari imigrasi. Jikalau masa penahanan selama 20 hari belum selesai proses penyelidikan maka akan bisa dilakukan penambahan masa penahanan 20 hari lagi,”

jelasnya.

Untuk pasal yang dikenakan kepada dua jurnalis Asing ini, tambah Kapolda Yotje, bahwa keduanya dikenakan pasal 122a UU nomor 6 tahun 2011 tentang imigrasi dengan ancaman penjara lima tahun penjara.

Di tempat berbeda, Staf Kedubes Prancis, Dominique Romeu Bert ditemui di Mapolda Papua, mengatakan, mengakui bahwa kedua orang warga Asing asal Peranis ini masih aktif sebagai jurnalis di ARTE TV Prancis. “Kami sudah menyampaikan kepada pihak kepolisian dan imigrasi bahwa keduanya memang jurnalis di Perancis,” katanya dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Menganai masa berlaku kepemilikan Kartu pers habis sejak tahuan 2006, Romeu menyampaikan, bahwa pihaknya akan terus melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian bahwa keduanya memang wartawan. “Untuk sementara pihak kedutaan akan terus mengusahakan dalam pemeriksaannya dan pasti mereka akan di dampingi pengacara,” tandasnya. (loy/jir/don)

Dua Jurnalis Asing Diduga (Spionase) Mata-mata di Papua

Sabtu, 16 Agustus 2014 06:50, BINPA JAYAPURA – Dari hasil pemeriksaan secara mendalam terhadap dua jurnalis Asing asal Perancis masing Thomas Charles Dendies (40) yang bekerja di ARTE TV Perancis dan Valentine Bourat ARTE TV, diduga melakukan kegiatan (spionase) mata-mata kepada kelompok KKB di Papua. Sementara itu, Kapolda Papua Irjend (Pol) Drs. Yotje Mende M.H.,…

Dua Jurnalis Asing Diduga (Spionase) Mata-mata di Papua was originally published on PAPUA MERDEKA! News

PM Vanuatu: Kami Mendukung Gerakan Kemerdekaan Rakyat Papua Barat

Vanuatu West Papua
Perdana Menteri Republik Vanuatu Joe Natuman dan Lobbyist Papua Merdeka Andy Ayamiseba

Suva, MAJALAH SELANGKAH — “Kami memiliki posisi ideologis sejarah di Papua Barat. Kami mendukung gerakan kemerdekaan rakyat Papua Barat,kami memiliki kewajiban untuk membela hak-hak saudara-saudari sesama Melanesia,” kata Perdana Menteri Vanuatu, Joe Natuman dalam keterangan yang diterima kontributor majalahselangkah.com, Selasa,(12/08/14) kemarin.

Dalam realesnya menanggapi kunjungan Duta Besar Indonesia, Mr Nadjib Riphat Kesoema yang akan mengunjungi salah satu perusahaan di Vanuatu, ia mengatakan, pada prinsipnya perusahaan di Vanuatu tetap mendukung perjuangan kemerdekaan Papua Barat.

Kami sangat prihatin dengan tuduhan pelanggaran HAM dan menyambut posisi pemerintah Anda bahwa secara bertahap menarik kehadiran militernya dari Papua Barat,” katanya.

“Secara kewilayahan memiliki perbedaan pendapat antara kedua Negara Indonesaia dan Vanuatu. Tetapi bukan berarti kedua Negara tidak dapat membahas isu-isu sensitif dengan cara damai dan menemukan cara terbaik,”

kata Perdana Menteri Vanuatu.

“Saya berterima kasih atas upaya negara Anda mengijinkan Papua Barat ikut setara dalam Festival Seni Melanesia baru-baru ini di Port Moresby. Kami akan menyambut setiap langkah seperti ini, untuk memungkinkan Papua Barat untuk bebas mengekspresikan diri,”

kata Joe.

Disampaikan juga kepada Pemimpin Indonesia terkait pertemuan kepala dan pimpinan Gereja-gereja se-Vanuatu yang rencananya diselenggarakan 1- 4 Oktober mendatang di Port Vila lama, upaya menjadikan satu payung dalam dalam mendorong bergabungnya Papua Barat ke MSG.

“Terserah mereka untuk memutuskan apa yang mereka inginkan. Kami hanya memberikan mereka ruang di sini, di mana mereka dapat mendiskusikan posisi mereka. Apa hasil sebagai hasil akhir dari pertemuan ini benar-benar keputusan mereka, bukan kami,”

Perdana Menteri menekankan.

Terlepas dari isu Papua Barat, Natuman menyambut baik tawaran Indonesia untuk membantu negara di berbagai bidang termasuk pertanian, pendidikan dan perdagangan.

Dubes Kesoema mengatakan, Indonesia sedang memajukan proses demokratisasi dan bahwa kebutuhan masyarakat adat Papua Barat, serta Melanesia lainnya di provinsi Maluku dan tempat-tempat lain sedang dipertimbangkan.

Duta Besar Kesoema mengatakan ia mewakili generasi baru pemimpin di Indonesia yang berkomitmen untuk memastikan bahwa Indonesia direformasi sepenuhnya dan dipatuhi kewajiban internasionalnya, sejauh hak asasi manusia yang bersangkutan.

Indonesia telah berjanji untuk memberikan hingga 100 traktor untuk membantu petani dalam negeri. Sejauh ini mereka telah mengirimkan 25 ini. (Alfonsa Wayap/MS)

Sumber: MAJALAHSELANGKAH.com

PM Vanuatu: Kami Mendukung Gerakan Kemerdekaan Rakyat Papua Barat

Suva, MAJALAH SELANGKAH — “Kami memiliki posisi ideologis sejarah di Papua Barat. Kami mendukung gerakan kemerdekaan rakyat Papua Barat,kami memiliki kewajiban untuk membela hak-hak saudara-saudari sesama Melanesia,” kata Perdana Menteri Vanuatu, Joe Natuman dalam keterangan yang diterima kontributor majalahselangkah.com, Selasa,(12/08/14) kemarin. Dalam realesnya menanggapi kunjungan Duta Besar Indonesia, Mr Nadjib Riphat Kesoema yang akan mengunjungi…

PM Vanuatu: Kami Mendukung Gerakan Kemerdekaan Rakyat Papua Barat was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Polda Papua Bantah Anggotanya Berikan Amunisi ke KKB

Jayapura, 5/8 (Jubi) – Kepolisian Daerah (Polda) Papua membantah adanya dugaan jika anggota polisi yang bertugas di Lanny Jaya memberikan amunisi ke Kelompok Krimina Bersenjata (KKB) di wilayah itu.

Itu tidak benar. Mereka dapat amunisi dan Senjata Api (Senpi) karena merampas dari anggota kami yang ada di sana,” kata Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolda) Papua, Brigadir Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw, Selasa (5/8).

Ia mencontohkan peristiwa penembakan empat anggota polisi di Lanny Jaya awal pekan lalu. Setelah menembak, KKB membawa kabur empat Senpi milik polisi.

“Mereka merampas empat pucuk senjata yang lengkap dengan magazen pelurunya. Itulah yang mereka pakai melawan aparat kemanan termasuk ketika baku tembak dengan TNI lalu,”

ujarnya.

Dikatakan, mereka ini sebenarnya kelompok kriminal yang mengatas namakan sebuah organisasi untuk kepentingan kelompoknya. Kini polisi sedang mencari dan berupaya menangkap mereka, hidup atau mati.

Memang Enden yang kami cari. Tidak ada toleran untuk kelompok ini karena melakukan kekerasan bersenjata dan membuat jatuh korban,” katanya.

Sehari sebelumnya, oknum yang mengklaim diri sebagai juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) Wilayah La-Pago, Kelly Tabuni menyatakankan, peristiwa baku tembak yang terjadi di Kabupaten Lanny Jaya, lalu merupakan ‘permainan’ aparat keamanan untuk menciptakan konflik di sana.

“Sebelum 28 Juli 2014, ada anggota Brimob di Lanny Jaya yang tawar senjata dan amunisi kepada kami. Mereka minta kami halau aparat Brimob yang akan datang dari luar Lanny Jaya,”

kata Kelly.

Menurut dia, pihaknya sempat bernegosiasi terkait tawaran itu. Puncaknya terjadi aksi penembakan. Kata dia, awalnya kelompok pinpinan Puron Wenda tidak berniat menyerang anggota TNI/Polri karena mempertimbangkan dampak-dampak terhadap warga sipil.

Namun aparat mereka sendiri yang ciptakan. Kami duga ini untuk dana keamanan dan supaya menurunkan simpati publik terhadap perjuangan suci TPN/OPM,” ungkap Kelly. (Jubi/Arjuna)

Suva, MAJALAH SELANGKAH — Jurnalis Senior di Fiji Sun, Nemani Delaibatiki meminta pemerintah Indonesia tidak menghalangi kebebasan berekspresi jurnalis di Papua.

“Kami Jurnalis dari Fiji suport kebebasan berekspresi Jurnalis di Papua. Sesungguhnya kebebasan berekspresi yang sudah semestinya tidak lagi ditutup-tutupi. Kerja-kerja jurnalis adalah informatif dan edukatif yang berdampak pada perkembangan suatu daerah dan negara,”

kata Nemani Delaibatiki kepada majalahselangkah.com, Rabu (06/08/14).

Selanjutnya di MAJALAHSELANGKAH.com

Penyerang Anggota Polres Lanny Jaya Teridentifikasi

Jumat, 1 Agustus 2014 00:51 WIB, Laporan Wartawan Tribun Jateng, Muh Radlis

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Sulistiyo Pudjo Hartono mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi pelaku penyerangan anggota Polres Lanny Jaya di daerah Indiwa, Senin (29/7/2014) yang menyebabkan Briptu Yoga dan Bripda Zulkifli tewas tertembus peluru.

“Sudah kami identifikasi pelakunya. Kelompok ini juga pernah menyerang Polsek di Lanny Jaya, kapolseknya di bunuh. Bahkan, mereka juga sering merampok, menembak dan membakar mobil, tukang ojek, hingga menembaki pesawat,”

kata Pudjo.

Meski ada anggota yang menjadi korban, Pudjo mengatakan, pihaknya tetap akan menjalankan program sambang desa yang selama ini sudah berjalan.

Programnya tetap akan berjalan, demi menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum. Tapi dengan metode yang berbeda,” katanya.

Yoga merupakan satu dari dua anggota Polres Lanny Jaya yang tewas diberondong peluru oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Indiwa, Kabupaten Lanny Jaya, Papua, Senin (28/07/2014).

Saat itu, 8 anggota Polres Lanny Jaya diserang kelompok bersenjata ketika  melakukan pembinaan wilayah di Indiwa, Kabupaten Lanny Jaya, Papua. Dua anggota tewas yakni Bripda Yoga dan Bripda Zulkifli, sementara dua anggota terluka yakni Bripda Alex Numberi dan Briptu Heskia Bonyadone. (*)

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny