Di Darwin, Australia dikabarkan sudah membuka kantor Oraganisasi Papua Merdeka (OPM), Minggu (27/4/2014) yang dimotori Benny Wenda dan kawan-kawan.
Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pun menanggapinya dengan ragam tanggapan. Di Manokwari, Papua Barat, KNPB menyatakan dukungannya.
”Kami mendukung penuh peluncuran kantor perwakilan OPM di Australia,” kata Ketua KNPB wilayah Mnukwar, Alexander Nekenem ketika diwawancarai di Kompleks Amban Permai, Jalan gunung Salju Amban, Manokwari, Sabtu (26/4/2014).
Ia pun mengajak rakyat Papua (dan Papua Barat) untuk menyatakan dukungannya terhadap upaya Benny Wenda ini.
Sabtu lalu, mereka menggelar ibadah syukur dan berharap upaya referendum bagi bangsa West Papua segera digelar.
Menurut Alexander, Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 cacat hukum sehingga harus digelar referendum lagi.
“PEPERA ini tidak sesuai dengan hukum internasional,” katanya.
Selain di Australia, sebelumnya kantor yang sama telah berdiri di tiga Negara lainya, masing-masing di Oxford Inggris, Holand (Belanda), dan Papua Neu Genea (PNG). Dalam waktu dekat imbuh Alex, Benny Wenda dkk, akan kembali meluncurkan kantor yang sama di dua negara lainya, yakni Negara Sinegal dan Selandia Baru.
Seperti dikabarkan detik.com, 6 Mei 2013, meski membuka kantor di Oxford, Inggris, kegiatan aktivis OPM lebih banyak di Belanda, Australia dan kawasan Pacifik Selatan. Namun sikap resmi pemerintah negara-negara tersebut sudah jelas, mendukung kedaulatan NKRI.
”Kelompok ini punya aktivitas di Eropa itu di Belanda dan Inggris, tapi yang secara formal buka kantor di Inggris. Ada juga di Australia dan negara-negara pasifik selatan,” kata Ketua BIN Letjen TNI Marciano Norman, di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (6/5/2013).
Lanjut, Marciano mengatakan, pemerintah RI akan berusaha melakukan upaya-upaya diplomasi di negara yang terdapat gerakan OPM.
Menurut dia, gerakan OPM itu hanyalah sebuah gerakan kecil.
”Kita juga sedang melakukan langkah-langkah, konstruktif bagaimana ke depan hal-hal seperti ini mendapat dukungan aktif, di negara di mana mereka bergerak,” ungkapnya.
Terkait pembukaan kantor OPM di Oxford, London, Inggris, Marciano menjelaskan kalau hal itu bukanlah sikap resmi pemerintahan Inggris.
”Saya rasa sikap pemerintah Inggris sudah jelas dan sudah pemerintah juga sudah lakukan langkah-langkah jelas,” terangnya.
KNPB Ancam Boikot Pilpres 2014
Lain halnya dengan KNPB di Kota Jayapura. Mereka menyatakan dukungannya dengan mengancam akan memboikot pemilihan presiden (pilpres) Juli mendatang.
Dukungan dan seruan itu disampaikan Ketua I KNPB, Agus Kosay, ketika memberikan orasi politik di Kampung Vietnam, Perumnas III Waena, Sabtu (26/4/2014).
Ia mengatakan, saatnya membuka mata dan melihat realita yang sedang terjadi di seluruh dunia untuk isu Papua.
“Jangan kita masa bodoh saja. Orang-orang dan organisasi di luar negeri sibuk dengan nasib kita orang Papua lalu kenapa kita di dalam negeri hanya duduk nyaman,” katanya seperti dilansir tabloidjubi.com, Sabtu (26/4/2014).
“Kita memang sangat sadar bahwa 50 tahun lebih bersama Indonesia dan setiap lima tahun mengikuti Pilpres tetapi tidak ada perubahan yang signifikan bagi orang Papua di atas tanah leluhurnya. Orang Papua semakin disiksa dan menderita. Ini menandakan kita bukan bagian dari mereka,”
lanjutnya.
KNPB Mimika dalam siaran pers seperti dalam situsnya knpbnews.com, 26 April 2014, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Australia.
Mereka juga mendesak pimpinan Negara-negara MSG untuk segera menindaklanjuti keputusan KTT MSG 20 Juli 2013 lalu demi hak penentuan Nasib Sendiri dan segra mendaftarkan Bangsa Papua juga sebagai Anggota MSG.
Disebutkan juga ancaman boikot pilpres 2014.
“Karena Pemilihan Presiden ini memperpanjang penderitaan dan pemusnahan etnis bagi Bangsa Papua Barat 5 tahun kedepan. Komitmen Bangsa Papua Barat boikot pilres 2014 solusi referendum,”
demikian siaran persnya, Sabtu (26/4/2014). (TOY/R3/LO1)
KEEROM – Merasa dibohongi, masyarakat Adat Waris akhirnya menghentikan Proyek Pembangunan Gapura Perbatasan RI-PNG di Distrik Waris. Proyek ini berasal dari Pemerintah Pusat melalui dana Akokasi Khusus (DAK) oleh Badan Pengelolah Kawasan Perbatasan (BPKP) Kabupaten Keerom sebesar Rp460 juta, yang dimulai pembangunannya sejak Desember Tahun Anggaran 2013 di hentikan sementara. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah daerah terutama badan kawasan perbatasan bertanggung jawab atas penunjukan proyek tersebut.
“ Kami menghentikan proyek pembangunan gapura perbatasan RI-PNG yang berada di Distrik Waris yang masih bermasalah antara Badan Pengelolah Kawasan Perbatasan dengan 3 (tiga) Kontraktor, untuk selanjutnya meminta kepada badan pengelolah kawasan perbatasan menyelesaikan persoalan yang ada, apalagi kami sebagai pemilik hak ulayat dan juga yang sebenarnya mengerjakan proyek ini,” ujar Pengusaha Asli Keerom dan juga sebagai Pemilik Hak Ulayat Distrik Waris Bernat Meho saat ditemui Bintang Papua di Keerom, Kamis (23/1) kemarin.
Menurutnya, pembangunan Gapura Perbatasan RI- PNG yang ada di Distrik Waris seharusnya diberikan ke CV. Sungai Em-Pai Brothers, seharusnya diberikan kepada kami, sebagai anak asli terutama sebagai pemilik hak ulayat, namun dengan berbagai kepentingan kami di bohongi dan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada kontraktor lain, bukan ke CV. Sungai Em-Pai Brothers,” katanya.
Oleh karena itu, sebagai anak yang mempunyai hak ulayat merasa di permainkan sehingga terpaksa bertindak untuk memulangkan tenaga kerja yang berada di Lokasi pekerjaan Pembangunan Gapura Perbatasan RI- PNG di Distrik Waris. “ Pekerjaan itu seharusnya kami yang kerjakan, tapi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Keerom memberikan pekerjaan kepada kontraktor lain,”ujarnya.
Selain itu, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan kepala Bidang kerja sama Badan Pengelola kawasan perbatasan sejak awal tahun 2013 lalu untuk meminta sejumlah paket pekerjaan di sepanjang kawasan perbatasan. “ Namun kepala bidang kerja sama yang waktu itu masih dijabat ibu Yully Wally membohongi kami dengan alasan sejumlah proyek yang berasal dari pusat telah dipaketkan langsung bersama kontraktornya. Pada akhirnya dengan berbagai kepentingan proyek tersebut diberikan kepada kontraktor lain yang ada di Kabupaten Keerom,” katanya.
Oleh kerana itu, sebagai anak adat, alasan historis yang mendasar sehingga ia memulangkan tenaga kerja pada Pembangunan Gapura Perbatasan RI- PNG dan menghentikan pekerjaan tersebut. “ kata Ibu Yully Pemerintah sekarang Orang Adat di Keerom tidak ada Proyek,” kata Bernat Meho.
Dengan dilakukannya pemulangan terhadap tenaga kerja suatu solusi atau jawabannya yang dianggap pas atas apa yang pernah disampaikan oleh Pemerintah Daerah. “ Jadi adat tidak ada proyek di Pemerintahan Kabupaten Keerom saat ini, kami menghentikan pekerjaan dan kami masih menuggu dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Perbatasan Keerom untuk menyelesaikan persoalan ini,
“Kami juga telah membatalkan pembangunan gapura perbatasan RI – PNG di distrik waris, dan memulangkan tenaga pekerja serta siap mengembalikan dana kontraktor sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) yang telah membayar masyarakat pemilik hak ulayat,”
JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima kunjungan kehormatan para menteri luar negeri negara-negara Pasifik rumpun Melanesia (Melanesian Sparhead Groups/MSG), di Kantor Presiden, Rabu (15/1).
Tiga menlu MSG yang datang, yakni Menlu Papua Nugini (PNG) Rimbink Pato, Menlu Fiji, Ratu Inoke Kubuabola dan Menlu Kepulauan Solomon, Soalagi Clay Forau. Para menlu datang ke Indonesia, bersama kepala delegasi negara MSG, sejak 11 Januari lalu.
“Mereka berada di Indonesia atas undangan pemerintah untuk meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan negara-negara Pasifik, khususnya MSG, di bidang ekonomi dan pembangunan,” kata Menlu RI Marty Natalegawa dalam keterangan pers seusai mendampingi Presiden dalam pertemuan itu.
Ketiga menlu telah berkunjung ke Jayapura (Papua) dan Ambon (Maluku) untuk melihat perkembangan dan pembangunan di sana. Menurut Menlu Marty, kunjungan tersebut untuk meningkatkan pemahaman tentang perkembangan di dua provinsi tersebut.
“Meningkatkan pemahaman tentang perkembangan di Papua dan Papua Barat karena para menlu pada waktunya nanti diharapkan memberikan rekomendasi pada pemimpin negara masing-masing,” sambungnya.
Dalam pertemuan dengan Presiden SBY tadi, ketiganya menginformasikan apa yang mereka lihat dalam kunjungan ke Indonesia. Presiden sendiri, lanjut Marty, menekankan pentingnya hubungan bilateral dengan masing-masing negara, juga kepentingan antara kawasan Pasifik dan Asia Tenggara.
Menlu PNG Rimbink Pato, yang memberi keterangan pers sesudah Marty membenarkan bahwa kunjungannya ke Papua dan Maluku untuk melakukan hubungan dengan masyarakat Indonesia. “Terdapat sekitar 11 juta bangsa Melanesia di kedua provinsi tersebut. Kami ingin melihat apa saja yang terjadi di Papua dan Maluku, serta Maluku Utara. Kami sekaligus melihat hubungan antara MSG Grup dan Indonesia,” ujar Pato.
Pato menyampaikan bahwa dalam pertemuan tadi, Presiden SBY berbagi pandangan tentang perkembangan di provinsi-provinsi tersebut serta visi konektivitas Indonesia. Pato menyambut baik visi tersebut dan berharap Indonesia juga mengembangkan konektivitas dengan negara-negara Melanesia, begitu pun sebaliknya.
Menurut Pato, dalam pembicaraan dengan Presiden SBY tadi juga dibahas peningkatan kerja sama pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan teknologi.
Mendampingi Presiden ketika menerima ketiga menlu MSG ini, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Menlu Marty Natalegawa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, dan Seskab Dipo Alam. (flo/dom/jpnn)
Ditulis oleh Redaktur Sumeks, Rabu, 15 Januari 2014 20:17
Jayapura, 11/1 (Jubi) – Sekretariat Melanesia Spearhead Group (MSG) menyatakan keberatannya untuk terlibat dalam undangan Pemerintah Indonesia untuk mengunjungi Indonesia dan Papua, karena menganggap kunjungan ke Indonesia, termasuk ke Papua sudah melenceng dari resolusi para pemimpin negara-negara MSG di Noumea, Kaledonia Baru, bulan Juni tahun lalu.
Sumber Jubi di sekretariat MSG, mengatakan kunjungan negara-negara yang tergabung dalam MSG ke Indonesia bersifat Multilateral, bukan kunjungan MSG seperti keputusan dalam resolusi pemimpin MSG di Noumea, tahun lalu.
“Kunjungan ke Indonesia untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan pembangunan. Ini lebih bersifat kunjungan multilateral, bukan kunjungan dari sebuah entitas bernama Melanesia Spearhead Group. Tema kunjungan ternyata diluar resolusi yang diambil oleh pemimpin MSG di Noumea, tahun lalu.”
kata sumber ini, Sabtu (11/01).
Karena maksud dan tujuan yang berbeda dari resolusi MSG ini, lanjut sumber ini, Sekretariat MSG telah menyatakan keberatan mereka. Sekretariat MSG juga tidak menghadiri pertemuan teknis tentang kunjungan ini, yang dihadiri oleh para Mentri Luar negeri dari Papua New Guinea, Kepulauan Solomon dan Fiji. Sedangkan Mentri Luar Negeri Vanuatu juga tidak menghadiri pertemuan ini. Vanuatu hanya mengirimkan Hon Joe Natuman (Vanuatu special envoy for decolonisation) untuk hadir.
Berbeda dengan informasi sebelumnya yang diterima dari Mentri Luar Negeri vanuatu, Joe Natuman mengatakan bahwa para Mentri Luar Negeri dari Papua New Guinea, Kepulauan Solomon dan Fiji ini juga akan mengunjungi provinsi Papua. Delegasi ketiga negara ini dijadwalkan bertemu dengan Gubernur Papua dan DPRP pada tanggal 13 Januari di Jayapura. Namun Natuman menambahkan, bahwa kunjungan ke Papua ini hanya untuk bertemu dengan pemerintah provinsi dan DPRP saja, tidak dengan elemen masyarakat sipil seperti pihak Gereja, Masyarakat Adat atau Tahanan Politik.
“Vanuatu masih menunggu kabar terakhir mengenai agenda di Papua dari ketua MSG, Victor Tutugoro. Jika pertemuan hanya dilakukan dengan orang-orang pemerintah saja, besar kemungkinan Vanuatu akan menolak untuk terlibat.”
kata Natuman, saat dihubungi Jubi (11/1).
Kepala Misi Papua Barat di Vanuatu, Andy Ayamiseba, membenarkan kunjungan para Mentri Luar negeri dari tiga negara Melanesia ini. Menurut Andy Ayamiseba, ia telah bertemu dengan Pemerintah vanuatu dan Sekretariat MSG, Jumat (10/1) di Port Villa, vanuatu.
“sekretariat MSG menolak kunjungan ini karena tidak sesuai dengan jiwa resolusi dari MSG leaders meeting. Mereka tidak mengikuti MSG technical staff. Tiga Menlu yang lain datang dengan team departemen luar negeri mereka, terkecuali Menlu Vanuatu. Vanuatu menolak hadir dengan alasan yang sama.”
English: Coat of arms of Republic of West Papua Bahasa Indonesia: Lambang Republik Papua Barat Русский: Герб Республики Западное Папуа (Photo credit: Wikipedia)
Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M Tito Karnavian M.A., Ph.D., saat bersalaman dengan sejumlah Pejabat teras usai melakukan pertemuan di ruang Raputama, Jumat (10/1) kemarin. JAYAPURA – Sebelum kedatangan 5 menteri luar negeri (Menlu) Melanesian Spearhead Group (MSG) ke Papua dalam waktu dekat, Kapolda Papua. Irjen (Pol) Drs. M Tito Karnavian M.A., Ph.D., menggelar tatap muka dengan Kasdam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Hinca Siburian mewakili Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Crhistian Zebua di ruang raputama, Mapolda Papua, Jumat (10/1) petang.
Dalam pertemuan tertutup yang dipimpin langsung Kapolda dengan dihadiri sejumlah pejabat teras di Mapolda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih berlangsung kurang lebih empat jam tersebut. Selain membahas kedatang MSG, juga membahas tentang peristiwa di daerah Kabupaten Puncak Jaya dan di daerah Timika.
Juru bicara Polda Papua, Kombes (Pol) Pudjo Sulistyo S.IK., menjelaskan, bahwa dalam pertemuan salah satu utama yang dibahas terkait rencana kedatangan lima Menlu MSG ke Indonesia, terutama di Papua yang rencana, kedatangan mereka belum bisa dipastikan.
Kedatang MSG ke Papua, kata Kabid Humas, berdasarkan hasil komunikasi yang sudah dilakukan pada bulan Juni lalu oleh MSG, termasuk Indonesia, sehingga dari rencana tersebut akan datang ke Indonesia dan juga akan datang ke Papua, yang rencananya akan berkunjung di Jayapura, Manokwari dan Sorong.
“Tujuan utama MSG datang ke Papua untuk mengecek pengamanan dan serta perkembangan di Papua maupun di Papua Barat, hanya saja masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Jakarta tentang jadwal kedatangan mereka ke Papua,” ujarnya.
Apakah kedatangan mereka membahas isu di Papua yang selama ini berteriak untuk merdeka, Kabid Humas mengemukakan bahwa kedatangan mereka tidak lain melihat pembangunan yang ada di tanah Papua.
“Memang itu isu yang terungkap selama ini, namun kedatangan mereka hanya untuk melihat perkembangan pembangunan, yang mana seluruh stakeholder, baik masyarakat Papua asli maupun pendatang yang lama di Papua diberikan kesempatan yang sama untuk diberikan pembangunan, terutama dalam bidang bidang pendidikan, kebudayaan, agama, ekonomi komunikasi dan lain sebagainya,”
ujarnya.
Juga Disikapi Kelompok Organisasi Papua Merdeka
Rencana kedatangan delegasi Foreign Ministers Mission (FMM) Melanesian Spearhead Group (MSG) ke Papua Barat juga turut disikapi rakyat Papua Barat dan kelompok organisasi Papua Merdeka (OPM).
Juru Bicara TPN OPM, Jonah Wenda, mengatakan, beberapa hari terakhir, pihaknya mendapat informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya bahwa delegasi Foreign Ministers Mission (FMM) Melanesian Spearhead Group (MSG) atau Misi Para Menteri Luar Negeri Negara-Negara Melanesia, telah diundang oleh Pemerintah Indonesia untuk mengunjungi Papua dan Indonesia (Jakarta).
Undangan ini merupakan hasil kesepakatan yang telah dituangkan kedalam Komunike Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) MSG di Noumea pada 21 Juni 2013 lalu. Dimana pada point 20 dan 21 Komunike KTT MSG disebutkan bahwa delegasi FMM yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Fiji akan mengunjungi Jakarta dan kemudian ke Papua dalam Tahun 2013 berdasarkan undangan dari pemerintah Indonesia.
“Kunjungan delegasi FMM-MSG dimandatkan untuk menyoroti isu pelanggaran HAM di Papua. Namun, hingga kini, belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan rencana kunjungan delegasi FMM-MSG. Kami sendiri mendapat informasi bahwa pada 12 Januari 2014, delegasi FMM-MSG akan tiba di Jakarta. Sementara sumber lain menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak mengijinkan delegasi FMM-MSG untuk mengunjungi Papua. Jika delegasi FMM-MSG tidak mengunjungi Papua, maka upaya untuk menyoroti persoalan HAM di Papua tidak akan berjalan secara maksimal,” ungkapnya dalam keterangan persnya kepada wartawan di Aula P3W Padang Bulan Sosial, Jumat, (10/1).
Dijelaskannya, sebelum Komunike KTT MSG ditandatangani, Pemerintah Vanuatu danpimpinan Front Pembebasan Nasional Sosialis Kanak (FLNKS) sangat khawatir dengan sikap Pemerintah Indonesia yang akan menutupi semua kasus pelanggaran HAM yang mereka lakukan terhadap rakyat Papua Barat. Kekhawatiran tersebut Nampaknya akan segera terbukti, yang mana pemerintah Indonesia masih bersikap tertutup dan membatasi kunjungan delegasi FMM-MSG ke Papua Barat.
Pada dasar itu, mengacu pada situasi yang berkembang seperti dipaparkan diatas, maka pihaknya mengeluarkan pernyataan, berupa, (1) mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk segera memberikan klarifikasi secara terbuka kepada rakyat Papua Barat, terkait rencana kunjungan delegasi FMM-MSG ke Jakarta maupun Papua. (2). Menyarankan delegasi FMM-MSG yang berkunjung ke Papua agar bertemu dengan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Bangsa Papua Barat. (3) Menyarankan delegasi FMM-MSG yang berkunjung ke Papua untuk bertemu dan mendengar langsung kesaksian dari para korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
“Dalam kesempatan yang baik ini, kami juga ingin menghimbau kepada seluruh rakyat Papua Barat agar mempersiapkan mobilisasi umum dalam rangka menyambut delegasi FMM-MSG. Tata cara penyambutan harus dilakukan sesuai dengan tradisi sopan-santun adat dan budaya Melanesia,”
bebernya.
Lanjutnya, jika Pemerintah Indonesia Gentelmen, harus terbuka untuk delegasi datang ke Papua lihat kondisi yang ada, bahwa ini Pemerintah Indonesia sudah 50 tahun membangun Papua dan ini hasil pembangunannya. Tetapi bila tertutup, berarti itu ada sesuatu yang disembunyikan.
Ditempat yang sama, Ketua Panitia Penjemputan Delegasi FMM MSG, Pdt. Benny Jantewo, menandaskan, soal ketidakjelasan kedatangan delegasi FMM MSG, itu pihaknya mempertanyakan kepada Pemerintah Indonesia, bagaimana konsekuen dengan niat baik Pemerintah Indonesia, karena kesepakatan KTT Nomea itu delegasi MSG datang ke Papua atas permintaan Pemerintah Provinsi Papua.
“Mau tanya Jakarta konsekuen ataukah tidak atas permintaan mereka di KTT Nomea. Kami berterima kasih Pemerintah Indonesia yang mana waktu pertemuan di Nomea ada pertemuan untuk hadir, ini sesuatu yang bagus, karena mau keterbukaan, cuma kami kecewa, karena waktu 6 bulan lalu Juni 2013-23 Desember 2013, ini sudah lewat baru muncul pernyataan bahwa mau ke Papua, ini jelas tidak ada konsekuensi atas permintaan sendiri dalam forum resmi negara-negara di MSG,”
paparnya.
Meski demikian, namun, jika pada 12 Januari 2014 delegasi FMM MSG ini benar-benar hadir, maka harus ada koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dan pihaknya selaku masyarakat adat yang sudah siapkan diri untuk penyambutan kedatangan delegasi Menteri Luar Negeri MSG itu. Akan tetapi bila belum ada kepastian, maka pada Senin, (13/1) pihak akan bertemu Gubernur, DPRP, MRP, Kapolda Papua dan Pangdam, untuk mencari tahu kepastian kedatangan para delegasi, karena apapun Gubernur perpanjangan tangan pemerintah pusat, dan tujuan kedatangan MSG ke Papua sehubungan dengan pelanggaran HAM.
“Kami masyarakat adat sebagai korban HAM tidak bisa kerja sendiri, juga Pemerintah Indonesia bekerja sendiri-sendiri, tapi kita semua bekerja sama-sama untuk melihat masalah ini secara bersama-sama pula. Kesepakatan Nomea kan itu atas undangan Pemerintah Indonesia, maka penyambutan perlu kita siapkan, supaya kehadiran mereka delegasi menjadi ragu. Kerjasama itu perlu supaya situasi dilapangan tidak terjadi kendala, ini perlu yang kita bicara agar rakyat tidak menjadi soal,”
katanya lagi.
Ditandaskannya, pada situasi akhir-akhir ini, persoalan seperti ini sudah diatur sedemikian rupa oleh pihak lain sehingga menghalangi para korban HAM untuk hadir memberikan kesaksian dalam pertemuan kedatangan FMM-MSG tersebut.
Menurutnya, harusnya korban pelanggaran HAM perlu didengar kesaksian para korban HAM tidak hanya untuk delegasi MSG, tapi juga harus didengar Pemerintah Indonesia juga, Polda dan Kodam juga harus dengar, karena yang melakukan pelanggaran HAM adalah pihak Polisi/TNI. Dengan kata lain semua harus terbuka saja, siapa yang benar dan siapa yang salah dalam kasus pelanggaran HAM itu, apalagi persoalan HAM ini sudah memicu sampai di dunia internasional.
“Kita harus terbuka dan main kucing-kucingan dan sembunyi-sembunyi , ini kan perjuangan kami. Kapolda pernah menyatakan larangan senjata boleh, tapi perjuangan damai boleh dilaksanakan jadi ini bagian kami, jadi kenapa kita tidak sama-sama luruskan masalah, siapa benar dan siapa yang salah,”
tukasnya.
Untuk penyambutan sendiri, pihaknya akan menyambut para delegasi dengan adat budaya Malanesia. Tarian adat dan suling bambu, tambur di Bandara Sentani, dan itu sebuah penghormatan terhadap saudara-saudara sesama Malanesia di Pasifik Selatan yang tidak dibayangkan akan datang ke Papua.
Tentunya kedatangan para delegasi tersebut untuk melihat pembangunan di era Otsus dan sebelumnya, apakah selama ini Pemerintah Indonesia betul-betul membangun Papua ataukah tidak. Dan jika protokoler Pemerintah Provinsi Papua setuju, maka para delegasi diarahkan untuk survei dari Kemiri sampai Pasir 2, Distrik Jayapura Utara untuk melihat pembangunan, apakah ada pemberdayaan ekonomi orang asli Papua, apakah ada Mall orang asli Papua, apa ada bengkelnya, rumah makannya, atau masih jualan pinang di pinggir jalan.
Kemudian, perlu bertemu dengan dengan Komnas HAM Papua untuk melihat dan mendengar langsung pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Dan dalam era Otsus ini akan ada yang mengamanatkan bahwa perlindungan terhadap orang asli Papua. Dalam rangka perlindungan itu diarahkan paling tidak MSG bertemu dengan KPA Provinsi Papua dengan rumah sakit bahwa berapa orang asli Papua yang menjadi korban HIV/AIDS, ini supaya jelas bahwa kedepannya Papua ini jelas ataukah tidak, ini terbuka saja, karena rakyat Papua ingin tidur diatas tanah ini, bukan untuk hancur.(loy/Nls/don/l03)
Paulus WaterpauwJAYAPURA— Bentrok warga di Pasar Sanggeng, Manokwari Papua Barat menyebabkan dua orang tewas. Mereka adalah La Amin dan YM. Selain itu, seorang pedagang bernama Zainudin mengalami luka-luka, 2 Petak Kios Sepatu, 1 Counter HP, 1 Warung, 1 Depot Air Minum, 1 Kantor dan 1 Gedung Anggerung dibakar. Aksi bentrok antar warga ini terjadi Minggu (29/12) sekitar pukul 18.00 WIT.
Hal itu dibenarkan Wakapolda Papua Brigjen (Pol) Drs. Paulus Waterpauw ketika dikonfirmasi usai Upacara Penutupan Pendidikan Pembentukan Brigadir Dalmas Polri Tahun 2013 di Lapangan SPN Jayapura, Senin (30/12).
Menurut Wakapolda, pasca bentrok warga Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., serta beberapa pejabat utama Polda Papua langsung memimpin upaya penyelidikan serta bertemu tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat di Manokwari untuk meminta mereka agar bentrok warga ini tak berkembang luas di Manokwari. Namun, informasi terakhir dari Kapolres Manokwari sementara situasi sudah bisa dikendalikan.
Kata Wakapolda, pihaknya telah menangkap dan menahan tersangka BR dan 10 rekannya untuk penyidikan selanjutnya.
“Saya harap masyarakat menjaga keamanan yang sudah terkendali sehingga kita dapat mengakhiri tahun 2013 dengan baik serta memasuki Tahun Baru,” tukas Wakapolda.
Kronologis kejadian bentrok warga di Manokwari pada Minggu (29/12) sekitar pukul 18.00 WIT korban yang hendak menutup Kios /Stand Jualan pakaian miliknya di Pasar Tingkat Sanggeng didatangi oleh BR yang dalam keadaan dipengaruhi miras sekaligus meminta uang kepada Zainudin (Pemilik Kios Paman dari La Amin). Zainudin memberikan uang ala kadarnya kepada pelaku, namun pelaku masih berusaha untuk masuk kedalam Kios milik Zainudin. Selanjutnya Zainudin menghalangi pelaku agar tak boleh masuk dalam Kios sehingga pelaku merontak dan ditahan oleh para pedagang yang berada disekitar Kios Zainudin serta menyuruh pelaku untuk pulang.
Alhasil, BR kemudian pergi meninggalkan pasar Sanggeng sekitar 15 menit kemudian pelaku beserta 10 orang rekannya datang lagi kedepan Kios Zainudin mengamuk dan memukul Zainudin menggunakan rante motor yang mengenai muka Zainudin, memukul La Amin menggunakan botol yang mengenai kepala bagian belakang La Amin.
La Amin kemudian berlari ke Pos Security Pasar Sanggeng dan langsung pingsan didalam Pos Security Pasar. Korban La Amin dibawa ke RS AL Manakwari oleh Security Pasar untuk mendapatkan pertolongan. Sekitar pukul 18:45 WIT korban La Amin meninggal di RS AL Manokwari. (mdc/don/l03)
Yunus WondaJAYAPURA – Bupati Kabupaten Puncak Jaya Henock Ibo mengklaim, ratusan aktivis Organisasi Papua Merdeka dibawah pimpinan Goliat Tabuni, yang selama ini bergerilya di Pegunungan Papua tepatnya di Tingginambut, saat ini sudah turun gunung atau kembali bergabung dengan masyarakat. DPRP Papua sangat menyambut baik kembalinya kelompok yang selama ini berseberangan, bahkan sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya.
“DPRP sangat menyambut baik kembalinya saudara-saudara kita yang selama ini berseberangan, langkah Bupati Puncak Jaya yang terus membangun komunikasi dengan mereka, sehingga memilih kembali ke tengah-tengah masyarakat, patut di apresiasi,”
ujar Wakil Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, Kamis 19 Desember.
Dengan kembali dan membaurnya ratusan aktivis yang selama ini berseberangan, langkah selanjutnya adalah memberdayakan mereka, serta melibatkannya dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung.
“Mereka harus mendapat perhatian dari pemerintah, dengan memberdayakan mereka dalam berbagai aspek pembangunan,”
ucapnya.
Langkah ratusan aktivis Papua Merdeka kelompok Goliat Tabuni itu juga, dengan sendirinya akan mampu menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Puncak Jaya. “Citra yang selama ini melekat tentang Puncak Jaya yang tak aman, secara perlahan akan terkikis dengan kembalinya mereka ke tengah-tengah masyarakat,”papar dia.
Yang pasti, kedepan jangan lagi membicarakan tentang Papua Merdeka, tapi mari membangun daerah Puncak Jaya untuk lebih maju dan rakyatnya sejahtera.
“Kita jangan lagi bicara NKRI harga mati atau Papua Merdeka harga mati tapi bagaimana membangun Papua ke arah yang jauh lebih baik, kita harus berkaca dengan daerah lain yang sudah maju, sekarang mari kita bangun Puncak Jaya agar sejajar dengan daerah lain,”
imbuhnya.
Setelah bergabungnya kelompok itu, DPR Papua juga meminta aparat keamanan khususnya yang di tempatkan dari luar Papua, untuk lebih memahami budaya atau kultur masyarakat. Agar kedepannya tidak lagi muncul kekerasan atau apapun yang mengganggu ketentraman masyarakat. “Kami minta aparat keamanan lebih banyak belajar tentang budaya dan karakter orang Papua di setiap daerah, agar bisa terbangun sinergitas dan paling utama tidak saling mencurigai,”imbuhnya.
DPR Papua juga meminta Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat juga memahami adat dan budaya Papua. Supaya dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur tidak mengalami kendala atau benturan. “Jangan kedepankan kekuasaan, jika ada masalah, selesaikan dengan baik dengan membangun komunikasi,”tandasnya.
Masalah hak ulayat masyarakat juga harus dihormati dalam membangun infrastruktur. “Hak ulayat masyarakat harus dihormati semua pihak, karena itu juga hak dasar orang asli Papua sebagai pemilik tanah,”ucapnya.
Sebelumnya Henock Ibo mengklaim, ratusan OPM pimpinan Goliat Tabuni turun gunung dan bergabung dengan masyarakat. Mereka selama ini merasa telah dibohongi Goliat Tabuni tentang janji kemerdekaan Papua, sehingga memilih keluar dari hutan.
Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya kemudian menyambut kembalinya mereka, lalu melibatkannya dalam proses pembangunan dengan mendidik sebagian dari mereka menjadi Pamong Praja.
Pemerintah juga membangun puluhan unit rumah di sekitar Distrik Tingginambut yang selama ini dikenal sebagai Markas OPM pimpinan Goliat Tabuni. (jir/don/l03)
JAYAPURA – Kunjungan Jeremy Bally aktivis Tapol Napol yang melakukan kunjungan simpati dan solidaritas ke Lembaga Pemasyarakatan Abepura juga mendapat tanggapan dari Tokoh Intelektual Papua, Franzalbert Joku.
Kepada Bintang Papua, Rabu (18/12), Franzalbert Joku mengungkapkan, para tahanan termasuk Tapol Napol adalah warga negara yang hanya untuk sementara dibatasi kebebasannya bergerak secara leluasa, karena satu dan lain hal. Untuk itu, Tapol Napol harus mendapatkan pelayanan dan perhatian manusiawi.
Menurut Franzalbert Joku, semua tahanan perlu diberikan perhatian dan perlindungan yang sama sesuai hukum negara yang berlaku, walaupun perbuatan dan hukumannya berbeda beda.
“Namun hak asasi tetap melekat pada diri Tapol Napol sampai kapanpun. Mereka-Tapol Napol memang harus diberikan perhatian dan pelayanan sama,”
ujarnya singkat.
Sementara itu, DPRP menegaskan pemerintah jangan selalu menganggap Tapol/Napol Papua seperti musuh negara, karena mereka adalah orang-orang yang betul-betul dengan sadar dan hati ikhlas membela apa yang mereka rasa hak mereka.
Sekretaris Komisi A DPRP yang membidangi masalah Hukum, HAM dan Luar Negeri Julius Miagoni, S.H., menyampaikan ketika dikonfirmasi Bintang Papua di Jayapura, Rabu (18/12). Hal ini terkait Jeremi Bally (27), aktivis Kanada kepada Tapol/Napol Papua, yang mengunjungi Tapol/Napol yang selama ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Abepura dengan tuduhan tindakan pidana makar, antara lain : Filep Karma, Forkorus Yaboisembut, Selpius Bobii, Dominikus Serabut, Viktor Yeimo dan lain-lain.
Jeremi Bally juga menyampaikan 40 kartu pos dan pesan lain, yang dikumpulkanya dari aktivis Papua di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia dan New Zealand, guna memberi dukungan kepada Tapol/Napol di Papua, ketika bersepeda keliling dunia selama 6 bulan terakhir sejak Juli 2013 lalu.
“Kami memberikan apresiasi kepada aktivis Kanada yang mengunjungi Tapol/Napol Papua, karena dia juga seorang manusia yang datang menyampaikan kepedulian kepada manusia lain di Papua,”
kicau Miagoni.
Sedangkan terkait harapan aktivis internasional, agar pemerintah Indonesia memperlakukan Tapol/Napol Papua secara manusiawai, sebagaimana disampaikan Plt. Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Papua Fritz B Ramandey, S.Sos., M.H., dikatakan Miagoni, pihaknya sependapat. Tapi, ujar Miagoni, Tapol/Napol Papua perlu diperlakukan khusus.
Pertama, Tapol/Napol Papua tak memenuhi unsur-unsur tindak pidana makar. Kedua,Tapol/Napol Papua tak melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadap negara. Tapi mereka hanya membela apa yang mereka rasa punya hak. Ketiga, harus ada perubahan sikap setelah keluar dari tahanan.
Miagoni menjelaskan, Tapol/Napol Papua harus diperlakukan secara khusus, karena definisi makar mempunyai kriteria bahwa seorang betul-betul melakukan tindakan makar, seperti ada unsur sudah pegang alat tajam dan menyerang negara.
“Secara logika Tapol/Napol Papua tak melakukan sebuah kejahatan. Mereka itu orang-orang yang sehat jasmani sehingga tak perlu dibina, sehingga pemeritah harus mengerti out-put yang akan diperoleh setelah orang keluar dari tahanan, lanjut Miagoni.
Sesungguhnya, ujar Miagoni, Tapol/Napol Papua selama ini ditahan dengan alasan makar. Padahal mereka belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana makar.
“Dan selama ini negara ini kan menahan orang itu kan tak jelas. Ini semacam balas dendam saja, karena seharusnya sebagai sebuah negara dia harus perhitungkan setelah dia ditahan kira-kira orang itu setelah keluar seperti apa, karena tujuan orang ditahan kan dibina setelah dia bebas dia tak lakukan hal-hal yang sama,”
beber Miagoni.
Dikatakan, selama ini negara tak memperhatikan Tapol/Napol, karena Indonesia menyangkut tahanan-menahan siapa saja atas nama negara mau tahan boleh saja. Tapi perlu juga dipertimbangkan setelah dia bebas dari tahanan harus ada perubahan.
“Jangan setelah dia keluar dari tahanan dia malah tambah jahat lagi,”
Aktivis Papua Merdeka asal Kanada Jeremi BallyBersepeda Keliling Dunia menyampaikandukungan Internasional kepada Tapol dan Napol Papua ketika dijumpai di Gedung Dewan Kesenian Papua di Jayapura, Senin (16/12).JAYAPURA— Aktivis Papua Merdeka asal Kanada Jeremi Bally (27) “Bersepeda Keliling Dunia” menyampaikan sebanyak 40 kartu pos dan pesan dukungan internasional dari para aktivis Papua merdeka yang dia kumpulkan selama enam bulan terakhir sejak Juli 2013 seperti dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia dan New Zealand kepada Tapol dan Napol Papua.
ParaTapol/Napol itu masing-masing Filep Karma, Forkorus Yaboisembut, Selpius Bobii, Domunikus Serabut, Viktor Yeimo dan lain-lain yang kini ditahan dengan tuduhan makar di Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Jayapura, Senin (16/12).
“Saya ke Papua untuk bertemu Tapol dan Napol Papua untuk menyampaikan kartu pos dan pesan yang saya kumpulkan dari aktivis Papua merdeka di luar negeri yang saya jumpai saat bersepeda keliling dunia,”
ujar Jeremi Bally kepada Bintang Papua yang menjumpainya di Gedung Dewan Kesenian Papua di Jayapura, Senin (16/12).
Jeremi Bally menandaskan ia dari Jakarta dan tiba di Jayapura pada Senin (16/12) pagi.
Ketika Bintang Papua mendaulatnya naik diatas sepeda miliknya untuk difoto Jeremi Bally menyambut dengan senang hati. Kemudian, Jeremi Bally naik ke sepeda mini warna biru didepan keranjang bertuliskan “Bersepeda untuk Papua. Jeremi Bally ketika itu mengenakan kaos You Can See berwarna abu-abu tengah memetik gitar kecil menyanyikan lagu dari daerah Asmat berjudul Mambo Simbo.
Dikatakan Jeremi Bally, diri telah bertemu Tapol dan Napol Papua di Lembaga Pemasyarakatan Abepura untuk menyampaikan kartu pos dan pesan berupa dukungan internasional dari aktivis Papua merdeka seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia dan New Zealand kepada para Tapol/Napol Papua.
Ditanya bersepeda keliling dunia untuk kampanye Papua merdeka, tegas Jeremi Bally, dirinya ke Papua bukan melakukan kampanye Papua merdeka, tapi hanya untuk menyampaikan kepada para Tapol/Napol berupa dukungan melalui 40 kartu pos dan pesan dari aktivis Papua di luar negeri.
Apakah tak takut ditangkap Polisi, tandas Jeremi Bally, poda awalnya dia kwatir ditangkap Polisi aktivitasnya menemui para Tapol/Napol Papua, tapi setelah itu dirinya makin yakin bahwa aktivitasnya tak melanggar hukum di Indonesia.
Menurut Jeremi Bally, dirinya telah dua kali berkunjung ke Papua sebagai turis diawali tahun 2011 silam. Sedangkan kunjungannya kali ini adalah aktivis terakhirnya untuk menyampaikan kartu pos dan pesan dukungan dari aktivis Papua merdeka di luar negeri yang saya jumpai saat bersepeda keliling dunia.
“Saya akan segera kembali ke Kanada, tapi suatu saat saya ingin kembali lagi ke Papua,”
tutur Jeremi Bally dalam Bahasa Inggris yang fasi.(Mdc/don/l03)
Judul Asli: Cycle of War Source: Princeton Economics
Undully Free Translation by PMNews
Pada konferensi kami di seluruh dunia kami telah mendiskusikan Sikus Perang dan bagaimana ini begitu akurat mendemonstrasikan bahwa nampaknya sepertinya begitu acak, ternyata merupakan chaos yang sangat beraturan.
Dalam bukunya Siklus (New York, 1971) Edward Dewey memberikan satu pasal kepada “Pola-Pola Perang”. Penelitiannya diinspirasi oleh sebuah index internasional “War Battles” dan Perang Sipil (Cicil War Battles), yang telah dibuat oleh Raymond Wheeler pada tahun 1930-an. Wheeler menjadi profesor psikologi dari Universitas Kansas dan presiden “Kansas Acedemoy if Scienses”, dan menjadi terkenal karena studi-studinya tentang siklus perubahan iklim. Menurut Dewey,
“…Index perang dipakai oleh Professor Wheeler untuk menunjukkan hubungan antara perubahan suhu dalam iklim bumi dan kegiatan-kegiatan perang manusia. Periode-periode panas, menurut catatannya, ialah waktu-waktu kediktatoran terjadi dan ada perang-perang internasional, sementara periode-periode dingin menghasilkan pemberontakan dan demokrasi. Kompilasinya dibuat tanpa konsep siklus, tetapi ia memang mencatat bahwa ada perulangan kejadian kekeringan dan perang sipil dalam tempo waktu sekitar selang waktu 170 tahun dan setiap sepertiga dari periode kekeringan-perang sipil ini lebih ditampilkan, sehingga menciptakan siklus yang lebih panjang, 150 tahun..”
(Dikutip dalam artikel dan diterjemahkan PMNews)
Siklus Perang akan Tiba pada tahun 2014
Ini kemungkinan besar akan diawali dengan seperatisme dan kerusuhan sosial secara internal. Tidak dapat diragukan lagi meningkatkan gerakan-gerakan separis hampir di seluruh negara di Eropa. Akan tetapi para politisi sedang mengancam anggota-anggotanya yang sedang berpikir untuk meninggalkan mereka.
Benar, model in menunjukkan PD I, PD II dan perang Vietnam semuanya “spot on.” Kali ini, fokus utamannya ialah di Barat/ Timur Tengah daripada Asia. Rusia masih menjadi resiko uama. Ada nampak sejumlah hal yang mengagetkan ke depan. Perang sudah begitu regular dalam kehidupan manusia, tetapi ini SELALU dikaitkan dengan hal-hal ekonomi. Untuk memperbaiki rekor ini, sejauh ini nampaknya tidak ada PERANG DUNIA yang akan terjadi. Yang akan tampil ialah separatisme dan kerusuhan sosial yang sedang muncul.
Selalu diperdebatkan tentang “the chicken or egg” dan siapa yang datang pertama. Dalam hal ini invasi barbarian benar-benar telah mulai pada puncaknya pada Kekaisaran Romawi di mana Marcus Aurelius (161-180AD) sedang berperang di perbatasan dengan Jerman di mana ia tulis Meditasinya. Itulah puncak dari Kekaisaran Romawi dan awal dari keruntuhannya dan dimulai dengan kejatuhan kepalanya sendiri. Begitu ekonomi runtuh, kaum barbarian mulai mencium bau darah. Itu pada saat kaum barbarian ada di gerbang kota.
Kaum barbarian “sacked” (memecat) Roma pada 410AD. Istilah “vandalize” menunjukkan kepada Vandals dari Utara Afrika yang men-“sacked” Roma. Mereka merobek-robek “Copper” lepas dari atap dari setiap rumah ibadah. Apa yang mereka lakukan terhadap Roma ialah pemerkosaan nilai-nilainya. Dari sinilah istilah ini lahir dan kini masih ada berabad-abad lamanya sehingga kita sebut “vandalisme” dalam merusak. Orang-orang Vandals akan selalu diingat atas apa yang tlah mereka lakukan terhadap Roma, apa yang mereka lakukan TIDAK AKAN PERNAH terjadi tetapi untuk keruntungan ekonomi itu terjadi. Ini resiko dari sejarah yang sayangnya kita tidak pernah belajar.
Banyak orang telah tulis dan bertanya “Political-Economy Model” berdiri bagus bagi pihak Barat saat ini. Jawaban atas pernyataan itu ialah bahwa pembelokkan bersejarah nampaknya jatuh pada 2016. Bretton Woods terjadi pada tahun 1944. Ditambahkan 72 tahun menibakan kita ke tahun 2016. Model in tidak begitu menyenangkan dalam memprediksi perubahan politik dengan votalitas frekuensi yang sama.
Revolusi Rusia pada 1917 terjadi tepat pada targetnya dengan keruntuhan Tembok Berlin 72 thaun kemudian yaitu tahun 1989. Ini begitu sangat mengingatkan bahwa gelombang Model Keyakinan Ekonomi (Economic Confidence Model) akan mencapai “peak” (titik puncak) pada 2015.75, akan begitu penting. Ini kerangka waktu yang selama ini kami cari selama 30 tahun terakhir untuk melihat Krisis “Sovereign Debt”. Kecenderungan-kecenderungan tertentu tidak dapat bertahun melampaui 72 tahun tanpa berubah. Kali ini perubahan akan datang dengan menyeret politisi dari gua-gua kursi mereka. …
Siklus sebelumnya mulai 1872 dan itu berujung kepada apa yang dikenal sekarang sebagai “depresi panjang” abad ke-19 semua orang menyatakan depresi ini berlangsung selama 26 tahun. Itulah sebabnya model estat yang sesungguhnya ialah 78 tahun. Begitu dekat hubungannya dengan goncangan politik yang selalu membawa perubahan struktural. Konsekuensinya, kami melihat ke tahun 2014 sebagai awal dari kebangkitan separatisme dan kerusuhan sosial di seluruh barat. Lalu kita akan lihat tahun 2016 dan mulailah keruntuhan ekonomi yang begitu jahat. Kami akan dapat melihat hal-hal menjadi begitu buruh selama fase 2016-2010. Ini mungkin menjadi dasar dari kehancuran ekonomi Eropa.
Papua Merdeka News 