Brimob Disersi Jadi Pelatih OPM?

Wakapolda Papua Brigjen Paulus WaterpauwJAYAPURA – Salah seorang anggota Brimob Jajaran Polda Papua dikabarkan desersi dari pelaksanaan tugasnya, bergabung dengan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Bahkan kabar menyebutkan Brimob Disersi tersebut menjadi pelatih tembak OPM. Hanya saja kabar itu dibantah Polda Papua.

“Kabar mengenai adanya anggota Brimob yang bergabung dengan kelompok OPM sama sekali tidak benar, namun kalau ada yang disersi atau meninggalkan tugas, bisa jadi ada,”

ujar Wakapolda Papua Brigjen Paulus Waterpauw, Rabu 4 Desember.

Menurutnya, anggota yang desersi pun hanya beberapa orang.

”Memang kami akui ada yang desersi, tapi itu bisa dihitung jari, mereka juga sedang dicari untuk kembali ke kesatuannya,”

kata dia.

Issu atau rumor terkait adanya anggota yang desersi, sambungnya, sudah beredar sejak tahun lalu, tapi setelah di inventarisir hanya dua orang yaitu di Paniai. “Indikasinya memang ada 2 orang anggota Polri yang desersi di Paniai, tapi bukan bergabung dengan OPM,”ucapnya.

Sebelumnya, issu atau rumor tentang sejumlah anggota Brimob Polda Papua bergabung dengan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka pimpinan Matias Wenda, yang bermarkas di Viktoria Perbatasan RI-PNG, merebak. Mereka bergabung, untuk bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Salah satu warga Kabupaten Keerom yang namanya enggan disebut mengatakan, ada salah satu anggota Brimob aktif berinisial SW bergabung dengan OPM pimpinan Matias Wenda. Kemudian dia dipercaya menjadi pelatih atau pembina para militer OPM di Viktoria.

Kelompok Matias Wenda, Yan Korari dan Lambert Pekikir diduga memiliki persenjataan jenis Mozer, AK 47 dan M16. (jir/don/l03)

Kamis, 05 Desember 2013 11:00, Binpa

December 6, 2013 0

1 Desember, Aktivitas Masyarakat Jayapura-Mulia Normal

December 2, 2013 0

1 Desember, Jangan Ada Pengibaran ‘BK’

Deer TabuniJAYAPURA — Ketua DPRP Deer Tabuni, S.E., M.Si., menyerukan kepada seluruh masyarakat Papua yang tersebar di 29 Kabupaten/Kota, agar jangan melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora (BK) pada tanggal 1 Desember yang disebut-sebut sebagai HUT Kemerdekaan Papua Barat.

“Mari kita maknai HUT Kemerdekaan Papua Barat pada 1 Desember mendatang dengan damai dan indah melalui doa syukur,”

imbuh Deer Tabuni di ruang kerjanya, Kamis (28/11).

Karena, kata Deer Tabuni, bila ada pengibaran Bintang Kejora nanti akan berhadapan dengan pihak keamanan. Tapi, pihak keamanan juga harus duduk bersama agar bisa mengayomi masyarakat Papua sekaligus menjadikan Tanah Papua sebagai tanah damai tanpa ada perbedaan apapun.

Deer Tabuni mengatakan, pihak masyarakat membantu Kapolda dan Kapolres seluruh Tanah Papua bersama-sama menjaga ketertiban dan kedamaian sesuai misi dan visi Gubernur dan Wagub Papua yakni Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.

Untuk itu Ketua DPRP menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk menghindari hal-hal yang dianggap melanggar tindak pidana.

“Pengibaran Bintang Kejora tak boleh dilakukan di Tanah Papua, karena akhirnya menelan korban jiwa, “

kata Deer Tabuni.

Ditambahkan Deer Tabuni, pihaknya juga menghimbau kepada KNPB agar tak melakukan aksi demo pada 1 Desember. Apalagi Kapolda telah menegaskan tak mentolerir dan tak memberikan izin demo bagi siapapun.

“Kegiatan seperti demo, lalu tempatnya, acaranya berlangsung dimana dan apakah pengibaran Bintang Kejora bisa dilakukan atau tidak. Itu semua harus ada izin dari pihak keamanan untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan,”

ujar Deer Tabuni, seraya menambahkan, kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar dan aman apabila ada izin dari pihak keamanan. (Mdc/don/l03)

Jum’at, 29 November 2013 02:13, Binpa

November 29, 2013 0

“Tak Ada Papua di Luar NKRI”

Kapolri Jenderal (Pol) Drs. Sutarman, S.H.JAYAPURA — Indonesia adalah juga milik warga Papua. Tak ada Papua di luar wilayah NKRI. Tak ada ide maupun pemikiran apa pun yang dilakukan kelompok masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan pengibaran bendera bukan merah putih akan ditindak tegas. Demikian antara lain diungkapkan Kapolri Jenderal (Pol) Drs. Sutarman, S.H., ketika melakukan kunjungan kerja ke Polda Papua, Jayapura, Rabu (27/11).

“Kami mengharapkan kedepan tak ada lagi niatan-niatan oleh sekelompok tertentu yang ingin memisahkan diri dari NKRI,”

tegas Kapolri didampingi Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D.

Dikatakan, mengibarkan bendera merah putih karena merah putih ada di dalam dada semua warga Indonesia. Apalagi dengan kondisi kini begitu besar perhatian Presiden untuk membangun Papua, antara lain melalui pembentukan UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat) untuk bersama membangun Papua dan untuk meningkatkan infrastruktur yang ada.

Sementara itu terkait pengamanan 1 Desember yang diperingati sebagai HUT OPM, khususnya di Puncak Jaya, Kapolres Puncak Jaya AKBP Marselis S ditempat yang sama menerangkan pihaknya melakukan razia, melakukan tindakan kepolisian, patroli serta pendekatan Community Policing (Polisi Masyarakat) yakni melakukan penggalangan dengan semua kelompok masyarakat di Mulia, agar masyarakat, TNI /Polri aman.

Disentil kenapa tak dilakukan penggalangan masyarakat di wilayah Tingginambut, dia mengatakan, situasinya belum memungkinkan.

Jenderal (Pol) Drs. Sutarman, S.H., mengatakan pihaknya turun ke wilayah Papua, bahkan kunjungan kerja pertama setelah dilantik menjadi Kapolri menggantikan Jenderal (Pol) Drs. Timiur Pradopo beberapa waktu lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dan Polri sehingga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu.

Ditanya rencana pembentukan Polda Papua Barat, kata Kapolri, pembentukan Polda Papua Barat belum tentu dilakukan tahun 2014, karena masih harus mengajukan anggarannya.

Dikatakan, pihaknya telah mempunyai pembentukan Polda baru. Pasalnya, setiap daerah pemekaran harus dibentuk satuan Kepolisian yang ada di Pronvinsi maupun Kabupaten/Kota mengikuti struktur organisasi yang ada di Pemerintah Daerah. Tapi juga tergantung APBN untuk membangun kantor, perumahannya, sehingga agak terlambat untuk mengikuti pemekaran daerah yang selama ini terjadi baik ibukota Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

“Sehingga itu bagian masukan tentu ini terkait dengan anggaran yang kita miliki kedepan. Kalau anggarannya ada kalau perlu segera kita bangun. Tapi kalau anggarannya belum ada tentu juga kita tak bisa,”tegas Kapolri.

Ketika kunjungan kerja ke Raja Ampat yang itu juga Polres pemekaran. Setelah Polresnya dibangun ada perumahan Kapolres dan Wakapolres. Tapi menjadi persoalan anggota yang bekerja, ternyata tak ditampung di perumahannya dia tinggalnya di Sorong akhirnya pulang-balik setiap minggu, karena untuk kepentingan keluarga.

“Kalau membawa keluarga juga ndak ada di tempatnya. Mau kost tapi kostnya juga mahal,”

tukas Kapolri.

Kata Kapolri, inilah yang menjadi persoalan sehingga kalau perlu membangun perumahannya dulu, rumahnya Kapolres, rumahnya Wakapolres, rumahnya anggota. Kantornya belum dibangun rumahnya sudah ada. Rumahnya bisa digunakan kantor sementara. Masih perlu dilakukan evaluasi. (Mdc/don/l03)

Source: Kamis, 28 November 2013 18:59, Binpa

November 28, 2013 0

KNPB Didesak Hentikan Kekerasan

Paulus WaterpauwJAYAPURA — Polda Papua menyampaikan penyesalannya terhadap aksi kerusuhan, ketika demo KNPB mendukung pendirian kantor perwakilan OPM di Port Moresby ibukota Papua New Guinea (PNG) di Expo, Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Selasa (26/11).

Penyesalan itu diungkapkan Wakapolda Papua Brigjen (Pol) Drs. Paulus Waterpauw didampingi Kapolres Jayapura Kota AKBP Alfred Papare, S.IK., ketika menyampaikan keterangan di Mapolres Jayapura Kota, Selasa (26/11).

Agar tak terjadi lagi korban material maupun korban jiwa dalam waktu mendatang, terang Wakapolda, pihaknya mendesak KNPB segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang mengakibatkan timbulnya korban material maupun jiwa, khususnya warga sipil yang tak ada kaitannya dengan peristiwa tersebut.

Dikatakan, pihaknya menyampaikan kepada KNPB untuk tidak melakukan aksi demo, karena aparat keamanan tidak akan pernah memberikan izin. Apabila KNPB tetap ngotot demo, maka aparat akan menindak tegas dengan melakukan pembubaran paksa dan proses hukum.

“Kami paham tujuan kalian untuk memisahkan diri dari NKRI, tapi tak boleh mengganggu Kamtibmas,”tegas Wakapolda.

Langkah-langkah hukum terhadap pendemo, Wakapolda menambahkan, pihaknya telah menahan 28 aktivis KNPB di Mapolres Jayapura Kota, guna proses hukum lebih lanjut.

Ditanya tentang Ketua Umun KNPB Buchtar Tabuni dan Juru Bicara KNPB Wim Rocky Medlama, Wakapolda mengatakan, pihaknya segera memanggil Buchtar Tabuni untuk mempertanggungjawabkan aksi demo tersebut.

“Kami akan berkoordinasi dengan pihak Lapas Abepura terkait status Buchtar Tabuni, karena sebelumnya yang bersangkutan terlibat kasus pengerusakan dan penghasutan ketika demo KNPB beberapa waktu lalu,” ujar Wakapolda.

Kata Wakapolda, pihaknya juga menyita sejumlah senjata tajam, senjata api dan bom molotov yang ditemukan di rumah penduduk dan di Asrama Mahasiswa Rusunawa, Waena. Masing-masing 1 baju loreng milisi, 2 unit TV, 3 lembar bendera Bintang Kejora, 1 buku IPWP dan Pengadilan Makarm 1 kartu keluarga, 1 KTP, 1 Laptop merk Axio, 1 botol besar bom molotov, 2 botol kecil bom molotov, 6 unit HP, 3 buah korek gas, 1 tas, 1 dompet wanita, 3 pisau, 3 parang, 2 sabit, puluhan busur dan anak panah, 1 bendera KNPB bertuliskan Lawan, 1 spaduk bertuliskan Kami rakyat Papua Barat menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah Vanuatu untuk Membawa Masalah Papua Barat ke Forum PBB

“Kami menghimbau kepada warga untuk menjalankan aktivitasnya seperti biasa,”

imbuh Wakapolda.

Sementara itu, Kapolres Jayapura Kota AKBP Alfred Papare, S.IK., menyatakan tak ada korban jiwa di kubu KNPB, karena semua korban jiwa telah didata di RS Dian Harapan dan RS Bhayangkara. Namun dari pihak Kepolisian menderita cedera di bahu setelah terkena lemparan batu dari massa KNPB.

“Tim medis RS Dian Harapan menyampaikan 4 korban telah dirawat, sedangkan Syamsul Ma’arif (korban penusukan) berhasil dioperasi selama empat jam karena mengalami perdarahan,” tutur Kapolres. (Mdc/don/l03)

Rabu, 27 November 2013 06:36, Binpa

November 27, 2013 0

Pemerintah RI dengan PNG Belum Temui Kata Sepakat

Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai dan stafnya, sedangkan Pemerintah PNG di wakili oleh Konsulat Jenderal PNG di Jayapura, Jack Aria bersama jajarannya, saat meninjau lokasi pembangunan Tugu Monumental di Perbatasan RI-PNGJAYAPURA – Pembahasan mengenai lokasi pembangunan Tugu Monumental di Perbatasan RI-PNG yakni Wutung antara Pemerintah Indonesia dengan PNG, belum menemui kata sepakat. Hal itu tercermian dalam pembahasan yang dilakukan antara Pemerintah RI yang diwakili Konsulat RI di PNG dan Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai dan stafnya dengan Pemerintah PNG yang diwakili Konsulat Jenderal PNG di Jayapura, Jack Aria bersama jajarannya, Selasa (26/11), kemarin.

Meski demikian, pertemuan berikutnya akan dilanjutkan setelah kedua belah pihak melaporkan kepada pimpinannya masing-masing mengenai pokok permasalahan yang menjadi kendala dalam penundaan kesepakatan dimaksud.

Kepala BPKLN Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai, mengatakan, yang namanya pembahasan antar dua negara, itu pembahasannya memakan waktu lama (bertahun-tahun) baru menemui kata sepakat, sehingga disini tergantung bagaimana diplomasi yang dibangun secara baik dengan pemerintah PNG.

Dijelaskan, mengenai masalah ini, kedua tim yang dinamai Team Task Force, yang mana Task Force RI diketuai dirinya sendiri, sedangkan Task Force PNG diketuai Konsulat Jenderal PNG di Jayapura, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pokok di lapangan mengenai pembangunan tugu dimaksud.

“Tugas tim ini adalah menyelesaikan hal-hal yang menyangkut di lapangan, seperti pembangunan tugu bagaimana, kemudian persoalan lokasi tanah dengan warga setempat, yang kita semua tahu bahwa lokasi tanah ini masih milik warga Wutung,” ungkapnya kepada Bintang Papua usai kegiatan The First Meeting Of The Joint Technical Working Group Task Force On The Constructions Og The Skouw-Wutung-Border Plaque Monument, di Kantor Balai Imigrasi Perbatasan RI-PNG Moso, Distrik Muara Tami, Selasa, (26/11).

Diakuinya, pertemuan pertama kemarin (Selasa, 26/11) berjalan cukup alot, karena dari Pemerintah PNG meminta pengertian Pemerintah Indonesia terhadap lokasi yang sama-sama (RI-PNG) tentukan pertama di Tahun 2011 lalu, ditinjau ulang, mengingat Pemerintah PNG sedang membangun bangunan dan lainnya di wilayah perbatasan itu, dan di sini Pemerintah PNG mengkuatirkan jika dibangunan tugu itu akan mengganggu aktifitas pelintas batas.

Apalagi mengingat, dengan dibangunnya tugu monumen tersebut, itu menandai dibukanya akses langsung aktifitas lintas negara, tidak seperti sekarang yang hanya batas pada wilayah perbatasan semata.

Dengan adanya permintaan Pemerintah PNG dimaksud, tentunya penetapan kesepakatan lokasi awal pembangunan tugu ditunda, dan masalah tersebut dilaporkan kembali ke Pemerintah Pusat (RI), karena ada dua lokasi baru yang ditawarkan Pemerintah PNG, yakni, lokasi tawaran pertama 100 meter dari tanda batas ke wilayah NKRI, dan lokasi kedua yang ditawarkan pemiliki hak ulayat yaitu di daerah yang pemandangan obyek wisatanya bagus, yakni tepat berdekatan dengan tugu batas MM1.

“Jadi ini kami laporkan ke pemerintah pusat kita masing-masing, dan rencana pertemuan lanjutan awal tahun 2014, dan kami harapkan semuanya berjalan dengan baik, karena memang dasar kita adalah kerjasama yang baik,”

pungkasnya.(nls/don/l03)

Rabu, 27 November 2013 06:31, Binpa

November 27, 2013 0

Hadapi 1 Desember di Keerom Digelar Rapat Lintas Sektoral

KEEROM–Kapolres Keerom AKBP. Pasero,S.H.,M.H., mengungkapkan untuk pengamanan 1 Desember yaitu peringatan Hut Kemerdekaan Papua, maka Polres Keerom dan TNI serta jajaran Pemda Kabupaten Keerom telah melaksanakan rapat lintas sektoral yang dipimpin langsung Bupati Keerom Yusuf Wally, S.E.,M.M., di Aula Polres Keerom.

Rapat ini guna menghimpun atau mengkoordinasikan rencana pengamanan 1 Desember tersebut.

“Jadi pada hari ini kita baru saja melakukan rapat koordinasi lintas sektoral guna mengamankan Kabupaten Keerom terkait dengan menjelang 1 Desember ini, dimana dalam lintas sektoral tersebut dipimpin Bupati Keerom yang melibatkan semua unsur keamanan yang ada di Kabupaten Keerom,”

ungkapnya kepada Bintang Papua di Kantor Bupati Keerom, Selasa (26/11).

Menurutnya, pihaknya akan melakukan rapat terakhir pada tanggal 30 November mendatang, guna memantapkan pengamanan untuk Kabupaten Keerom, dimana untuk kegiatan yang nantinya akan dilakukan seperti penggalangan aparat keamanan dari TNI/Polri, dan satpol PP, serta ada juga razia –razia serta patroli gabungan setiap malam yang akan dilakukan.

“Masih ada satu kali rapat terakhir untuk memantapkan persiapan pengamanan terkait dengan 1 Desember yang nantinya kami akan lakukan penggalangan kekuatan gabungan dari TNI/Polri dan ada beberapa yang nantinya akan disiagakan didaerah –daerah yang dianggap rawan,”

jelasnya.

Selain itu juga mengimbau kepada masyarakat agar jangan cepat percaya dengan isu–isu yang berkembang dilapangan sebab menjelang 1 Desember ini banyak isu berkembang dan belum pasti ada kebenaran dalam isu tersebut, sehingga jika memang masih dalam isu sebaiknya masyarakat tidak terprovokasi.” Kami harap masyarakat bisa menjalankan aktifitas rutinnya seperti biasanya, jangan mendengar isu yang tidak bertanggung jawab, dan kita perlu ada kerukunan dalam bermasyarakat, dan polisi sebagai mitra masyarakat akan sangat mendukung hal tersebut,” tuturnya.

Ditambahkan, untuk 1 Desember ini pihaknya menjamin keamanan masyarakat, dan apabila ada indikasi kecurigaan masyarakat akan hal–hal yang mengganggu keamanan masyarakat, maka masyarakat diminta segera melaporkan kepada pihak berwajib yang terdekat, guna dapat ditindaklanjuti. (rhy/don/lo2)
Baca 8 kali

Rabu, 27 November 2013 08:08, Ditulis oleh redaksi binpa

November 27, 2013 0

Skotlandia Hendak Tinggalkan Inggris Raya

Tidak mau ikut mewarisi utang Inggris.

GLASGOW – Perdana Menteri Skotlandia, Alex Salmond mengungkapkan cetak biru kemerdekaan dari Inggris Raya. Pemisahan diri itu akan ditentukan lewat referendum 18 September 2014.

“Masa depan Skotlandia kini berada di tangan orang Skotlandia sendiri,” kata Salmond seraya memperlihatkan dokumen cetak biru setebal 670 halaman di Glasgow, Selasa (26/11).

Referendum akan menentukan apakah perserikatan dengan Inggris, yang sudah berumur 306 tahun, berakhir atau berlanjut. “Masa depan kami tidak akan ditentukan oleh saya, tidak akan ditentukan oleh lawan, tidak akan ditentukan oleh media, tapi akan ditentukan oleh rakyat,” ujarnya.

Dokumen itu menjabarkan secara terperinci berbagai hal terkait pemisahan diri, seperti mata uang, sistem perpajakan, perawatan anak, dan kesejahteraan rakyat. Salmond, yang juga mengetuai Partai Nasional Skotlandia (SNP), bertekad membangun “negara yang lebih makmur dan adil”, yang terbebas dari “warisan utang” Inggris.

Dia yakin tujuan itu bisa tercapai karena Skotlandia punya cadangan minyak dan gas yang melimpah. Sumber daya alam itu diyakini cukup untuk menghidupi rakyat Skotlandia hingga 50 tahun ke depan. Setelah masa itu, dia percaya Skotlandia sudah punya sumber daya energi terbarukan dan tidak lagi bergantung pada bahan bakar fosil.

Salmond mengatakan Skotlandia merdeka akan bertanggung jawab atas keuangannya sendiri, termasuk penentuan pajak dan pengelolaan pendapatan dari tambang minyak dan gas di Laut Utara. Namun, Skotlandia akan tetap menggunakan mata uang pound sterling dan mengakui monarki Inggris. Negara itu juga akan mempertahankan keanggotaannya di Uni Eropa dan NATO.

“Kami punya rakyat, kemampuan, dan sumber daya yang dapat menjadikan Skotlandia negara yang lebih berhasil,” kata Salmond. Pernyataan ini disampaikannya di Pusat Ilmu Pengetahuan Glasgow yang terletak di tepian Sungai Clyde. Kawasan itu pernah menjadi pendorong perekonomian Skotlandia lewat industri perkapalannya.

Buku putih kemerdekaan Skotlandia diungkapkan ke depan publik 10 bulan sebelum jadwal referendum. Penentuan pendapat rakyat nanti akan diikuti sekitar lima juta orang pemilih. Salmond berharap usulannya bisa diterima lebih banyak orang.

Dalam jajak pendapat yang digelar surat kabar Sunday Times, hanya 38 persen warga Skotlandia mendukung rencana kemerdekaan. Sebanyak 47 persen menolak dan 15 persen lainnya belum menentukan pendapat. Dengan banyaknya massa mengambang, masa depan Skotlandia belum bisa diprediksi.

Dorong Pertumbuhan

Salmond, yang partainya menguasai parlemen, menjadikan masalah ekonomi sebagai alasan utama merdeka. Jika dalam referendum nanti rakyat mendukungnya, kemandirian Skotlandia akan dimulai pada 24 Maret 2016, bertepatan dengan peringatan Akta Perserikatan 1707.

Dia berjanji memangkas pajak perusahaan hingga 3 persen untuk mendorong investasi dan pertumbuhan industri. Kebijakan itu diharapkan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Kementerian Keuangan Inggris yang menyebutkan, kemerdekaan bakal membuat pembayar pajak Skotlandia keluar biaya tambahan hingga 1.000 pound per tahun hingga akhir dasawarsa ini. Salmond mematahkan laporan itu dengan janji rakyat akan membebani rakyat dengan kenaikan pajak.

Pemerintah Inggris mengatakan rencana SNP memerdekakan Skotlandia, tapi tetap menggunakan pound sebagai mata uang perserikatan dan tetap menggunakan layanan Bank of England untuk hubungan ekonomi dengan negara lain di Inggris Raya, tidak akan berjalan.

“Seperti yang selalu dikatakan pemerintah, terkait masalah kemerdekaan, ide mata uang perserikatan tidak mungkin diwujudkan,” kata juru bicara Perdana Menteri David Cameron.

Langkah Skotlandia menuju kemerdekaan dicermati secara internasional dan bisa menjadi contoh buat bangsa lain yang ingin berpisah dari negara induk. Salah satunya adalah Catalonia yang 80 persen rakyatnya menghendaki kemerdekaan dari Spanyol. (AFP/BBC)

Sumber : AFP/BBC

27 Nopember 2013 17:04 Henri Loedji Eropa SINAR HARAPAN

November 27, 2013 0

Flotilla unsettles Indonesia’s occupation of West Papua

As we sat around a campfire in Brisbane, Kevin Buzzacott held up a bottle of water collected from the springs near Lake Eyre — a vast salt encrusted plain, which except in times of rare floods is bone dry. The inner city park in Brisbane where we met was one of the many stops the West Papua Freedom Flotilla made in its journey over August and September from Australia to the Indonesian colony of West Papua. The rapt audience of black, white and indigenous activists that night included 30 people who would later board two small yachts on the last leg of the land and sea convoy.

Buzzacott spoke of a source in the north, on the border between West Papua and Papua New Guinea, that sends water surging thousands of kilometers south through a network of subterranean capillaries that later springs up in the desert. “This water has come to the Arabana people as a blessing from the land of the Papuans,” said Buzzacott, an Aboriginal elder from Lake Eyre. “I want to take it back to the people of West Papua and say thank you,” said Buzzacott.

But to take the water back to West Papua involved an act of courage and defiance. This risky venture, an initiative of indigenous Australian Aboriginal elders and West Papuan refugees, was designed to build solidarity and shine a light on the Indonesian government’s ongoing occupation of West Papua. It was also a creative experiment employing ritual and ceremony as a form of third-party nonviolent intervention.

When I met the activists in Brisbane, the Indonesian government had not only refused the group permission to conduct a “cultural exchange” in West Papua, they had readied their air force, three naval patrol boats and sent thousands of troops to the south of the country to thwart the flotilla. Bob Carr, Australia’s foreign minister at the time, threatened that the Australian citizens on board would not receive any consular assistance in the event they were arrested by the Indonesian authorities.

Buzzacott and the other activists refused to back down. “We know we could have been arrested or even shot,” said Ronny Kareni, a young West Papuan activist and musician who was a key organizer of the flotilla. “But we want to know how far we can push both the Australian government and the Indonesian government.”

“Push” might be putting it too mildly. When the Indonesian government refused the activists entry, the organizers of the flotilla issued their own Aboriginal “passports” and West Papuan “visas” in a symbolic challenge to state-centric notions of sovereignty. The flotilla activists spoke openly about the need for human rights monitoring in West Papua and the West Papuans’ right to independence.

Awakening solidarity through song and ceremony

Back around the campfire in Brisbane, Buzzacott spoke about how Aboriginal people, Torres Strait Islanders, Papua New Guineans and West Papuans were once united.

His is a longer view reaching back to the last ice age more than 10,000 years ago when Australia and New Guinea were connected by a land bridge. He spoke of the shared flora and fauna — the kangaroo, cassowary, cuscus and echidna — as well as the shared stories and long forgotten ceremonies that once connected the “bow and arrow” people with the “woomera people,” a tool used by Aboriginal people to extend the range and velocity of the spear. He then reached down into a bag and pulled out some ash collected from various Aboriginal tent embassies around Australia. He placed ash on our skin and poured water over our hands, symbols of peace and recognition of our connection to the earth. He spoke of love, music and the healing power of fire — of campfires where stories have been told for over 50,000 years.

Buzzacott then told his own story about meeting Jacob Rumbiak 10 years ago. Rumbiak, a senior West Papuan leader and former political prisoner living in exile in Australia, told Buzzacott how the West Papuans were facing slow motion genocide. Rumbiak’s story resonated with Buzzacott. He was shocked and disturbed to hear that colonialism was still continuing; that violent racism is still a reality — that the West Papuans face helicopter gunships, arrest and torture by the Indonesian army and police simply for wanting to be free — and that the influx of Indonesian migrants is turning indigenous West Papuans into a minority in their own land. As he and Rumbiak’s friendship grew, the idea of the Freedom Flotilla, a voyage of indigenous solidarity, took root.

Uncle Kev, as he is affectionately known by the activists, is not the only one who yearns to re-establish connections. In a movement that historically has been riven by disunity, the vision of reuniting ancient ties and diverse tribes strikes a chord with West Papuan activists from inside the country as well. West Papuan activist Silas, whose name has been changed to protect his identity, told me that his people, the Malind Anim who live in the vast savannah in the southern part of West Papua, speak of the Malkai, the people of Papua New Guinea and the Torres Strait, as relatives. He recounted when cultural exchanges took place between the Malind Anim, the Malkai, and Aboriginal and Torres Strait Islander peoples from Australia at the turn of the 20th century. These ancient exchanges may have been interrupted by the vagaries of colonialism but the links forged by them are still sung about in song. He wants to reawaken these connections and harness the energy of solidarity to propel his country to freedom.

In the Malind language these songs, and the dances that accompany them, are called Nggatzi. The entire Australian Aboriginal and Melanesian region, from Sorong in the northwest of West Papua to Samurai in the southern part of Papua New Guinea onwards to the island of Tanna in the south of Vanuatu, is knitted together by song. “We sing each other’s songs,” said Silas, “and in this way we come to know and connect with each other.”

Departing on Indonesian Independence Day

The Pog and Trudy departing Cairns on August 17, 2013. (WNV/West Papua Freedom Flotilla collection)

After leaving Brisbane the flotilla headed north to Cairns. The planned itinerary was to hug the coast to the Torres Strait Islands, an archipelago administered by Australia and situated between the Australian mainland and Papua New Guinea. Papua New Guinea is an independent democratic state situated on the eastern half of the island of New Guinea. The western half of the island of New Guinea is West Papua, which has been occupied by the Indonesian government since 1963. From Horn Island in the Torres Strait the boats then planned to travel to Merauke, on the southern coast of West Papua. The entire distance from Cairns to Merauke is approximately 900 nautical miles.

On August 17, Indonesia’s Independence Day, the flotilla departed Cairns. Around the same time Ronny Kareni traveled to Vanuatu to elicit support for the Papuan cause from the five Melanesian countries, Papua New Guinea, Solomon Islands, Fiji, Kanaky (also known as New Caledonia, a colony of France) and Vanuatu.

The Indonesian government was not impressed. Instead of celebrating the country’s achievements, news about Indonesian Independence Day was dominated by the flotilla’s impeding arrival, how Indonesia intended to respond, ongoing human rights violations in West Papua — home to Indonesia’s longest running separatist conflict — and why the Indonesian government continues to ban foreign media from traveling to the territory. The flotilla catalyzed news stories in places as far away as Ghana and mesmerized people across the Pacific.

In response the Indonesian government urged the Australian government to stop the flotilla. While Carr lambasted the members of the flotilla in the media, in the end the Australian government failed to do anything of substance. The only thing the Australian Foreign Ministry did was write a mild letter to Isabella Brown, one of the organizers, pointing out that their actions were “high risk” and advising the participants in the flotilla to avail themselves of the Australian Department of Foreign Affairs’ online travel advice service. It was the diplomatic equivalent of a green light.

When the flotilla arrived in the Torres Strait Islands they received the same mild departmental advice again. However, the activists were not breaking any law and the Australian government did not mobilize either the police or navy to stop the boats. One of the participants on the boats, Tully Star, an activist from Melbourne, told me in an interview by phone that the only contact she had with the Australian authorities during her time on Trudy, a 30-foot ketch, was a visit from Australian Customs who boarded the yacht to ensure that people had the requisite safety gear and that it was all in working order. “No one has tried to stop us,” said Star. “In fact, Customs has been quite willing to facilitate us leaving the country.”

The Indonesian government’s ire also failed to raise any reaction from the Papua New Guinean government. The flotilla sailed within sight of Papua New Guinea but their government did not respond. Privately, members of the government told Kareni, who had also traveled to Papua New Guinea to organize support, that they supported what he and the flotilla members were doing.

A secret ceremony

worshippers who attended the prayer service at the Maranatha church hall, Sorong on the 3rd of July 2013. Four of the organizers of this church service at the Maranatha church hall in Sorong on July 3, including Yohanis Goram, the photographer and a customary leader and director of an environmental NGO, were later arrested and charged with treason. (WNV/Yohanis Goram)

Four of the organizers of this church service at the Maranatha church hall in Sorong on July 3, including photographer Yohanis Goram, a customary leader and a director of an environmental NGO, were later arrested and charged with treason. (WNV/Yohanis Goram)

Before the flotilla left Horn Island in the Torres Strait bound for West Papua they held a press conference. The West Papuans and organizers of the flotilla knew what they were doing was dangerous. By the time the group had arrived in the Torres Strait, four West Papuans inside the country had already been arrested by the Indonesian police and charged with treason, which could result in 20-year prison sentences, simply for organizing a church service to pray for safe passage for the flotilla. Despite this repression, West Papuan activists inside the country urged the flotilla to continue with their journey.

Jacob Rumbiak, Kevin Buzzacott, Ronny Kareni, Isabella Brown, and Amos Wainggai — a West Papuan activist and former refugee — told the press what was by then global news: One of the boats, the Pog, would continue to travel to West Papua while the other boat, Trudy, returned to mainland Australia because the safety of those on board could not be guaranteed. The activists reiterated their desire to open a dialogue with the Indonesian authorities about their intentions and advised the growing network of supporters on how they could track the flotilla’s position via the flotilla’s website. A pulsating light showed the Pog tracking towards West Papua, however, the organizers concealed part of their real plan from the public.

On September 12, the cultural exchange took place in two small aluminum dinghies at a secret location just off the coast of West Papua. Several Malind Anim from Merauke were there. Also present was Yacob Mandobayan, a young man who would later be forced to flee for his life along with six others, including a pregnant woman and a child, after the Indonesian security forces conducted house-to-house searches for flotilla organizers. Also representing the West Papuans were Elieser Awom, a former political prisoner and now Minister of Defense for the National Federal Republic of West Papua, a coalition of West Papua resistance groups who supported the flotilla, and Frans Kapissa, a university lecturer.

The ceremony was captured on video and circulated around West Papua. As the sacred water and ash was exchanged Kapissa thanked the members of the flotilla. “This ancient tie between Aboriginal peoples and us that was broken has been restored. We hope that your support will continue for always.” Buzzacott, speaking through tears told the West Papuans that “we are going to struggle all the way.” As the two boats pulled away at the conclusion of the cultural exchange the cry of “Papua Merdeka,” or Free West Papua, rang out across the waters.

Making West Papua an international problem

In West Papua grievances have gone unaddressed for decades. Under the current Indonesian President Susilo Bambang Yudhuyono state violence in West Papua has festered. Yudhuyono’s approach in West Papua has been to ignore or deny the problem. Nonviolent attempts by West Papuans to express their aspirations for independence have been criminalized.

The conflict and violence in West Papua has to become an international problem before the international community can be expected to take action. The West Papua Freedom Flotilla has made a valuable contribution to that process, particularly in Melanesia, a sub-region of the vast Pacific. Shortly after the flotilla concluded the Prime Minister of Vanuatu, Moana Carcasses Kalosil, spoke in support of international action for West Papua at the United Nations General Assembly.

The West Papua Freedom Flotilla posed a dilemma for both the Australian and Indonesian governments. If they did nothing the flotilla would reinvigorate solidarity in the region. If they responded violently or threatened violence, as the Indonesian government ended up doing, they would expose the reality of the occupation and the suppression of the Papuans’ right to freedom of expression. By publicly putting their bodies on the line and maintaining strict nonviolent discipline the flotilla activists created a win-win situation for the movement, although not one without costs.

These personal costs, however, are ones the West Papuans are increasingly willing to pay. “We need to take action otherwise we will disappear. In 20 years our people will be less than 30 percent of the population. We are dying under the barrel of a gun,” Kareni told me. This is not rhetoric. According to Dr. James Elmslie, in the 1960s West Papuans made up 96 percent of the population of West Papua. Currently their numbers are less than 50 percent.

Of course there are also lessons learned. There could have been more preparation and training in nonviolent action; more contingency planning about how to support activists involved in the flotilla inside the country; greater representation from other resistance groups and from different parts of Papuan society; and a willingness to follow through and illegally enter West Papua, thereby bringing the flotilla to a dramatic climax. Importantly, the activists also could have avoided talking about independence in order to attract even greater third party support.

“With this journey we are testing the waters” said Ronny Kareni. “We knew exactly when we had to stop and we have learned a lot. But this action is just the beginning.” As he sat cradling a guitar, with his characteristic smile and laugh, he continued: “There will be other flotillas and other exchanges and these will be even bigger. I imagine a Melanesian flotilla.”

When I raise the possibility of a bigger flotilla of boats and ships traveling to West Papua from the Melanesian countries with Silas he smiled. “Of course” he said. “The song has already been sung.”

—

This story was made possible by our members. Become one today.

November 19, 2013 0

Pemerintah Australia Dukung Penegakan Hukum di Papua

Dubes Australia goyang yospan bersama pejabat utama Polda Papua di kediaman Kapolda Papua (18/11)Jayapura – Senin (18/11) kemarin, Duta Besar Australia, YM Gregg Moriaty bertemu dengan Kapolda Papua, Irjen Pold Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D.

Dalam kunjungannya ke Polda Papua Dubes Australia didampingi sejumlah staff, antara lain, Brigadir Jhond Longhim Gould Head of Australia Defence Staff (HADS), Mr. Jean B. Carcasso (Ministre Conselor/Bid Propam), Mrs. Adelle Neary (Second Secretary (Political) and visi division Office, Mrs. Cassandra H. (Second Secretary (Economic)), Mr. Perarco Chawan Koretje (Director Of Decentralination, Poverty Reduction and Purel Development (Bid Propam)), Mr. Jhon Theoloft Weohan (Deputy Program Director For Papua and West Papua (AIPD) dan Federal Agust Benjamin Koster (CPP Licism Officer).

Kepala Bidang Humas Polda Papua AKBP SULISTYO PUDJO. H, S.I.K., dalam pressreleasenya yang diterima Bintang Papua, mengatakan, dalam pertemuan Kapolda Papua dengan Dubes Australia itu, ada hal-hal penting yang disampaikan. Antara lain perkembangan pembangunan di Papua, perkembangan situasi keamanan di Papua, termasuk juga kondisi investasi di Papua.

Menurut Kabid Humas, soal Perkembangan pembangunan di Papua. Dikatakan, Kedutaan Australia mengamati bahwa pembangunan di Papua sangat pesat tentu saja sebagai akibat berbagai instrumen negara mampu bekerja dengan baik khususnya Polri dalam membina keamanan di Papua makin baik dan berimbas pada meningkatnya kegiatan pembangunan di Papua.

Sedangkan Perkembangan situasi keamanan di Papua, dikatakan mengenai masalah kamtibmas di Papua, Dubes Australia menyampaikan akan meningkatkan dan akan memperkuat kerja sama keamanan antara Australia dengan Polri. Pemerintah Australia akan bekerjasama dan saling membantu dalam berbagai tindakan Kepolisian khususnya menyangkut aspek yang mengganggu keamanan dan ketertiban sesuai dengan perundang-undangan.

Australia mencermati situasi Indonesia khususnya Papua dan sangat memberikan apresiasi yang luar biasa di karenakan selama kepemimpinan Kapolda Papua Irjen Pol Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., situasi di Papua sangat kondusif berbagai kejadian konflik horizontal dan vertikal berkurang sangat signifikan.

Mengenai Kondisi investasi di Papua, Kedutaan Australia menekankan dukungan keamanan yang sangat penting untuk memastikan iklim investasi makin membaik di Papua.

Pemerintah Australia mendukung bahwa masalah di Papua khususnya menyangkut insurgency di tangani dengan cara-cara penegakkan hukum. Selain itu kedatangan Dubes Australia di Polda Papua tidak membicarakan masalah politik tetapi mengecek program-program bantuan dan kerja sama Australia dan Indonesia yang ada di Papua.

Sementara itu Kebijakan Kapolda Papua mensikapi masalah Papua dibagi menjadi masalah konflik horizontal yaitu masalah antara masyarakat adat, antara masyarakat adat dan pendatang. Masalah sehubungan dengan konflik pertanahan dan masalah sebagai akibat Pemilukada.

Sementara masalah vertikal yaitu konflik antar masyarakat dengan pemerintah. Khususnya menyangkut masalah kelompok bersenjata dan non kelompok bersenjata yang memiliki keinginan merdeka.

Sedangkan Kebijaksanaan yang diambil Kapolda Papua adalah pendekatan soft approach di kedepankan daripada pendekatan hard approach.
Kesimpulan dari pertemuan itu lanjut Kabid Humas adalah

Masalah integritas Papua di bawah NKRI, Pemerintah Australia sangat menghormati perjanjian Lombok (Lombok Treaty) antara pemerintah Australia dan Indonesia, yang mana itu adalah kebijakan PM baru Anthony John “Tony” Abbott dari Australia via Ambassador dan tidak ada satu kata pun bahwa Papua keluar dari NKRI;”Kata PM Anthony John “Tony” Abbott.

Adapaun Kalimat dari Perjanjian Lombok antara lain
1. Menekankan saling menghormati dan menghargai kedaulatan negara lain
2. Menekankan ada saling bekerjasama, di mana kedua negara saling bekerjasama dalam menghadapi situasi masa depan yang makin dinamik

3. Menekankan di mana kedua negara saling memperkuat kerja sama di bidang politik, ekonomi, budaya dan keamanan sesuai dengan kepentingan bersama dan hubungan baik antar kedua negara.

Australia Dukung Program Prioritas di Papua

Sebelum ke Polda Dubes Australia YM Greg Moriaty didampingi Staf Kedubes Mrs Adelle Neary, dan Departemen Army (Atase/Departemen Pertahanan dan Keamanan) Australia, Raymond Press, bertemu Pemerintah Provinsi Papua, yang diterima Sekda Provinsi Papua, Hery Dosinaen, yang juga didampingi oleh Karo Humas dan Protokoler Setda Provinsi Papua, F.X. Mote, S.H., M.Si., Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri, Suzana Wanggai, Karo Pemerintahan Setda Papua, Sendius Wonda, dan Kepala Distamben Provinsi Papua, Bangun Manurung. Pertemuan yang berlangsung tertutup kurang lebih 1 jam.

Plt Sekda Herry Dosinaen, mengatakan, kedatangan Dubes Australia YM Greg Moriaty didampingi Staff Kedubes Mrs Adelle Neary ini, dan rombongannya itu, tidak lain untuk bekerjasama dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

Hal dimaksud, juga bagian dari tindaklanjut dari beberapa tahun lalu, dimana Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia telah datang ke Papua untuk melakukan kerjasama khususnya dalam memberikan perhatian kepada masyarakat di Papua.

Untuk kerjasama dalam bidang kesehatan, lebih fokus terhadap pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan di Papua, diantaranya HIV/AIDS dan lainnya di Papua, sedangkan untuk bidang pendidikan belum ada pembicaraan secara detail, apakah dalam bentuk bantuan peningkatan SDM atau beasiswa.

Diakuinya, sebelumnya juga bertemu dengan tamu dari Hawai, yang membicarakan kerjasama dalam bidang pendidikan terutama pendidikan dasar yang saat ini bersama dengan Rektor Uncen sedang membahas di Uncen Jayapura.

“Bahkan, utusan dari Hawai ini akan melakukan kunjungan ke beberapa sekolah di Kota Jayapura dan beberapa hari lagi akan digelar pertemuan dengan utusan dari Hawai,”

jelasnya kepada wartawan usai pertemuan tersebut di ruang kerjanya, Senin, (18/11).

Ditegaskannya, apakah bantuan itu dalam bentuk fresh money atau peningkatan SDM? Sekda Herry Dosinaen mengungkapkan bahwa kerjasama itu akan pada fokus peningkatan SDM dan tentunya akan didukung dengan financial.

Disinggung soal apakah membicarakan banyaknya warga Papua yang meminta suaka ke Australia? Sekda Herry Dosinaen menegaskan tidak membicarakan hal tersebut, tetapi lebih pada kerjasama dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

“Jadi, mereka mendukung sepenuhnya Pemerintah Indonesia dan mendukung pembangunan prioritas yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Papua dalam bingkai NKRI,”

tukasnya.

Senada dengan itu, secara singkat, Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzana Wanggai menandaskan, kedatangan rombongan Australia, Honolulu dan Hawai ke Papua adalah untuk melakukan kerjasama di bidang kesehatan dan pendidikan.

“Bidang kesehatan, mereka lebih fokus terhadap permasalahan HIV/AIDS. Sementara di bidang pendidikan mereka ingin melihat program beasiswa untuk wilayah Indonesia timur khususnya Papua yang sudah berjalan lama, apakah program tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Diharapkan kedepannya ada penigkatan dalam memberikan beasiswa bagi rakyat Papua menempuh pendidikan,” pungkasnya.(don/nls/don/l03/@dv)

Selasa, 19 November 2013 03:08, Binpa