PM Kevin Rudd dan Presiden SBY di Istana Bogor. Jakarta – Meski di Australia ada banyak simpatisan Organisasi Papua Merdeka (OPM), PM Kevin Rudd menegaskan dukungan penuh terhadap keutuhan NKRI. Dia juga menyatakan keinginan bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan stabilitas keamanan dan pembangunan di Papua.
Demikian disampaikan PM Kevin Rudd usai bertemu dengan Presiden SBY. Pertemuan yang merupakan sesi konsultasi tahunan rutin dua kepala pemerintahan tersebut, kali ini berlangsung di Istana Bogor, Jumat (5/7/2013).
“Isu yang masih dihadapi di Papua adalah keamanan, masih ada tantangan di sana. Australia ingin bekerjasama dengan Indonesia untuk menjamin stabilitas kedamaian di Papua,”
ujar PM Rudd.
Rudd menegaskan lagi sikap politik pemerintah Australia adalah mendukung keutuhan NKRI dan Papua menjadi bagiannya. Di bawah kepemimpinan Presiden SBY, dia menilai sudah banyak perubahan menuju perbaikan yang terjadi di Papua.
Sebelumnya oleh Presiden SBY disinggung masih terjadi gangguan keamanan yang dilakukan kelompok separatisme di Papua. Operasi penegakan hukum terhadap pelaku oleh TNI dan Polri, justru dikampanyekan sebagai pelanggaran HAM oleh para aktivis atau simpatisan OPM di luar negeri termasuk Australia.
“Padahal di tahun-tahun terakhir, justru yang lebih banyak menjadi korban adalah prajurit TNI dan Polri,”
paparnya.
“Intinya kami melakukan segalanya dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya dan sedamai mungkin dalam membangun Papua serta meningkatkan kesejahteraan warganya. Saya meminta pengertian Australia sebagai kawan dekat dan partner kuat Indonesia,”
sambung SBY.
Stunt Rider atau Motor Freestyle, Beratraksi diatas motor yang sedang Berjalan.Bagaimana serunya?. Simak Liputan selengkapnya di Reportase Malam pukul 02.37 WIB, hanya di Trans TV
(mpr/lh) Jumat, 05/07/2013 15:45 WIB, Mega Putra Ratya – detikNews
Bupati Keerom: Kampung Nyaw Tidak Ada di Keerom Tapi di PNG
English: Lambang (Coat of Arms) of Kabupaten (Regency) Keerom, Papua Province, Indonesia (Photo credit: Wikipedia)
KEEROM – Pengibaran Bendera Bintang Kejora (BK) yang diduga dilakukan oleh OPM di Kampung Nyaw Arso Barat,Distrik Skanto Kabupaten Keerom tanggal 1 Juli bertepatan HUT OPM dan HUT Bhayangkara ke 67, dianggap suatu rekayasa belaka. Pasalnya, Kampung Nyaw yang disebut dijadikan tempat upacara pengibaran ‘BK’ ternyata bukan di wilayah Keerom, melainkan masuk wilayah Negara tetangga PNG. Hal itu diungkapkan Bupati Keerom Yusuf Wally, Se, MM.
“Jadi Kampung Nyaw berada di wilayah Hulu atau PNG, bukan di Keerom dan Pengibaran Benderah Bintang Kejora itu adalah rekayasa,”
ungkap Bupati Keerom, Yusuf Wally, saat ditemui wartawan di Arso Dua, Kampung Yuwanain, Distrik Arso Kabupaten Keerom, Rabu (3/7).
Sebab menurut Bupati, di wilayah Pemerintah Kabupaten Keerom Kampung Nyaw tidak ada, karena kampung- kampung yang ada serta diakui Pemerintah Kabupaten Keerom hanya 61 Kampung dari Tujuh Distrik se- Kabupaten Keerom.
“Kampung Nyaw atau Kampung Tua tidak ada di Keerom, dia berada di Hulu,”
katanya.
Untuk itu ditegaskan bahwa Kampung Nyaw yang berada di Arso Barat Distrik Skanto tidak benar, semuanya hanya omong kosong yang dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya membuat suatu daerah menjadi tidak nyaman.
”Jadi munculnya nama Kampung Nyaw hanya direkayasa orang yang mengaku dan bila ada yang mengaku bahwa ada Kampung Nyaw orang itu perlu dicurigai karena tidak sesui fakta yang ada,”
ujar Bupati Keerom.
Dijelaskan kampung- kampung yang berada di wilayah Distrik Skanto hanya ada 8 kampung, antara lain, Kampung Skanto, Kampung Jaifuri, Kampung Arso Pura, Kampung Wiantre, Kampung Inteimelyan, Kampung Traimelyan, Kampung Naramben dan Kampung Wulukubun. “ Inilah nama- nama Kampung yang barada di Distrik Skanto Kabupaten Keerom, sedangkan Kampung Nyaw tidak ada di Skanto,” jelasnya.
Sementara Kapolres Keerom, AKBP. Pasero, SH.MH mengatakan, seluruh jajaran yang berada di wilayah Keerom baik dari TNI, Polri, Pemerintah Daerah maupun Masyarakat, diberikan tanggung jawab pada menjaga lingkungannya, termasuk setiap para kepala kampung di wilayahnya masing-masing.
“Adanya berita pengibaran ‘BK’ kemarin, kami tidak pernah menerima laporan dari Kepala Kampung maupun dari Masyarakat, kami hanya dengar dari Media Massa,”
ungkapnya.
Selain itu, dalam mengantisifasi 1 Juli pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Keerom telah memberikan sport, baik TNI,Polri dan masyarakat yang berada di Keerom untuk melakukan antisipasi 1 Juli.
“ Dan dalam sistim pemerintah di Kabupaten Keerom tidak ada nama Kampung Nyaw di Arso Barat, Distrik Skanto Kabupaten Keerom dan di Skanto hanya ada Delapan Kampung dan Nama Kampung Nyaw tidak ada. Dan setelah ditelesuri nama Kampung Nyaw berada di daerah perbatasan yang telah masuk wilayah PNG,” ungkap Kapolres. (rhy/don/l03)
JAYAPURA— Dubes Belanda Tjeerd de Zwaan menegaskan, pihaknya mendukung Papua bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kami tetap komit mendukung Papua bagian integral NKRI,”
ujar Dubes Belanda usai pertemuan bersama Kapolda Papua, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda di Ruangan Rupatama, Mapolda Papua, Jayapura, Rabu (3/7) petang. Ia ditanya terkait sikap pemerintah Belanda terhadap Melanesian Sparehead Group (MSG) yang mendukung Papua lepas dari Indonesia. Dikatakan Dubes Belanda, kedatangannya ke Papua untuk mengetahui pelaksanaan Otsus Plus yang diusung Gubernur dan Wagub Papua Lukas Enembe dan Klemen Tinal.
“Sebenarnya saya berharap mendapatkan jawaban itu dari orang-orang yang tadi saya tanyakan di forum, tapi tak seorangpun menyampaikan hal itu,”
tukas Dubes Belanda. Namun demikian, lanjut Dubes, pihaknya mengidentifikasi Otsus Plus lebih baik dari Otsus yang kini ada melalui kerjasama erat antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Papua, sehingga diharapkan substansi atau konten Otsus Plus akan diformulasikan secara seksama.
“Pemahaman saya bahwa sekarang sedang berlangsung ini memerlukan suatu proses. Dan ini bisa sukses prosesnya harus inklusif. Dan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders).
Menurut Dubes, kedatangannya di Papua juga ingin mengembangkan kerjasama dengan pemerintah Indonesia, terutama di bidang pembangunan pendidikan. Pasalnya, pendidikan merupakan salah-satu pilar untuk negara yang sedang berkembang atau negara yang sudah berkembang.
“Di negara saya sendiri porsi terbesar dalam anggaran negara tahun 2013 adalah untuk pendidikan,”
kata Dubes.
Dikatakan Dubes, sebagai negara yang memiliki keterbatasan anggaran pihakya harus mulai fokus pada area-area, dimana Belanda memiliki kelebihan, diantaranya membantu pendidikan tinggi di Indonesia termasuk di Papua, pengelolaan air, pertanian, kesehatan dan polisi masyarakat.
“Kami memberikan beasiswa kepada siswa-siswa Indonesia yang belajar di Belanda,”
JAYAPURA – Kelompok yang menamakan diri sebagai Kepala Pemerintahan Kerajaan Papua Barat New
English: Coat of arms of Republic of West Papua Bahasa Indonesia: Lambang Republik Papua Barat Русский: Герб Республики Западное Папуа (Photo credit: Wikipedia)
Guinea Melanesia mengadakan upacara sacral kerajaan. Mereka mengklaim, upacara itu dalam rangka pengesahan dan penyerahan Undang – Undang (UU) Nomor 01 Tahun 2013, Jumat (28/6) kemarin siang sekira pukul 11.00 WIT hingga pukul 14.00 WIT.
“Perjuangan kita telah sampai diujung penghabisan yang dicita – citakan oleh para pendahulu kepada generasi penerus perjuangan Papua,” ujar Alex Mebri selaku Raja Kerajaan Papua dalam sambutannya ketika pelaksanaan upacara sacral pengesahan dan penyerahan UU Nomor 01 Tahun 2013, kemarin siang.
Ia mengatakan, proklamasi berdirinya kerajaan Papua pada tanggal 11 Oktober 2012 lalu yang disertai dengan pengibaran bendera kerajaan (Bintang Kejora) itu juga dilengkapi dengan UUD kerajaan Papua. Rencana strategis pembangunan kerajaan dan proposal kerajaan menjadi momentum penting dalam sejarah raja – raja diatas Tanah Papua Barat atau New Guinea Melanesia.
“UU Kerajaan tersebut menjadi dasar berpijak Perdana Menteri (PM) selaku mandataris Kerajaan Papua guna menjadi petunjuk pelaksanaan bagi menteri – menteri dalam kabinet, gubernur jenderal hingga kepada marga dilingkungan perangkat kerajaan Papua Barat,”
katanya.
Lanjutnya, kerajaan Papua Barat telah berdiri ditengah sistem Pemerintahan demokrasi Republik Indonesia (RI) dan bakal calon dari Negara Republik Papua Barat (NRPB) pada kedua posisi republik sebagai posisi tawar adu argumentasi diplomasi menguji materi hukum dan kebenaran untuk mencapai suatu keadilan bagi rakyat Papua Barat.
“Jadi, guna mempersiapkan pemerintahan kerajaan Papua Barat secara menyeluruh, maka sangat mengharapkan satu dukungan kerjasama yang baik dari tingkat pusat Negara RI hingga ditingkat Pemerintahan Provinsi (Pemprov) baik Pemprov Papua dan Papua Barat serta menfasilitasi persiapan pengalihan administrasi dari pemerintah RI kepada pemerintahan kerajaan Papua Barat atau NRPB paling lambat dari tahun 2013 hingga tahun 2016, sehingga masalah Papua Barat dapat terselesaikan,”
tegasnya.
Senada dengan itu, ditempat yang sama, Persila Yakadewa selaku Perdana Menteri (PM) Kerajaan Papua Barat mengatakan bahwa pada hari ini (kemarin, red) merupakan hari bersejarah dan pertama diatas Tanah Papua Barat, karena panitia perumus telah selesai merancang UU Nomor 01 Tahun 2013 tentang tugas, tanggungjawab, hak dan kewajiban perdana menteri, kabinet atau menteri – menteri, gubernur jenderal, distrik setiap suku – suku atau kampung dan marga lingkungan.
“Dimana, seluruh rakyat asli Papua berstatus keturunan bangsawan agar bersiap – siap menerima perubahan pengalihan administrasi pemerintahan tersebut (dari NKRI kepada NRPB),” cetusnya.
Maka itu, ia menghimbau kepada TPN agar tidak terprovokasi dengan isu tindakan adu domba yang sementara ini dibangun oleh oknum – oknum politik yang ingin menciptakan proyek suap melalui “BK” dan sekarang kerajaan Papua Barat telah berdiri, sehingga jangan ada lagi prasangka buruk bahwa kerajaan ini buatan RI, tapi kerajaan ini merupakan asli buatan anak – anak atau manusia asli Papua Barat. “Dengan demikian, kami himbau kepada aparat keamanan dalam hal ini TNI/Polri agar tidak lagi melakukan aksi penembakan terhadap Orang Asli Papua (OAP) dengan alasan dalam bentuk apapun juga. Dikarenakan setelah pengalihan administrasi dari Pemerintah RI kepada Kerajaan Papua Barat, maka akan duduk bersidang guna membicarakan tentang gambar dan lambang – lamnbang yang ada diatas Tanah Papua Barat,” pungkasnya.
Berdasarkan pantauan Bintang Papua bahwa dalam upacara sakral dalam rangka pengesahan dan penyerahan UU Nomor 01 Tahun 2013 itu juga dihadiri beberapa tokoh – tokoh kerajaan Papua Barat diantaranya Martehn L. Waray selaku Raja Bomberai – Manokwari), Gustaf Toto selaku Raja Tabi, Sarlens Ayatanoi selaku Raja Waropen, Frans Raweyai selaku Raja Yapen Barat dan Yason Tabisu selaku Raja Budaya Bemei – Genyem. (mir/don/l03)
Jakarta (ANTARA News) – Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan Indonesia dan Timor Leste telah menyepakati garis batas kedua negara (demarkasi) di Dilumil Memo.
Menurut Marty, kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan bilateral antara kedua negara di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, saat kunjungan kenegaraan Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak.
Kesepakatan ini semakin mendekatkan penyelesaian garis batas kedua negara. Selama ini, masih ada tiga garis batas yang belum diselesaikan kedua negara. Selain Dilumil Memo, juga Bijael Sunan dan Noel Besi.
“Dan hari ini satu dari tiga titik tersebut sudah disepakati, yang tadi kita sepakati adalah di Dilumil Memo, masih ada dua titik lagi yang harus disepakati,”
katanya.
Ia mengatakan bahwa pihaknya terus bekerja keras agar dua garis batas lainnya (Bijael Sunan dan Noel Besi) dapat diselesaikan.
“Jadi, kita harus bekerja keras untuk menuntaskan dua lagi segmen ini, kemudian mulai berangsur membahas masalah perbatasan laut,” katanya.
Ia mengaku bahwa dirinya tidak bisa mentepakan target waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian tersebut.
“Karena ini kan harus dengan penuh kehati-hatian kita bekerja, akan sangat baik kalau diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama,”
katanya.
Sementara itu, dalam kesempatan itu, kedua negara juga menandatangani pernyatan bersama pembukaan pos pintu masuk di Haekesak/Turiskain-Tunubibi, Builalo-Memo, dan Haumeniana- Passabe.
(M041/D007)
Jakarta (ANTRA News) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Indonesia dan Timor Leste sepakat untuk meningkatkan kerja sama antarkedua negara.
Hal ini dikatakan Presiden Yudhoyono dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, seusai pertemuan bilateral dengan delegasi Timor Leste yang dipimpin oleh Presiden Taur Matan Ruak.
Pertemuan bilateral tersebut merupakan salah satu rangkaian dari kunjungan kenegaraan Presiden Taur Matan Ruak ke Indonesia.
Menurut Presiden, kedua belah pihak sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, utamanya di bidang perdagangan, investasi sektor perikanan dan kelautan serta perhubungan.
“Hubungan perdagangan berkembang baik, tahun 2008-2012 rata-rata tumbuh 28 persen dan mencapai 260 juta dolar AS tahun lalu. Kami berharap tahun 2016 bisa ditingkatkan menjadi 300 juta dolar AS,” katanya.
Selain itu, investasi Indonesia di Timor Leste juga terus berkembang, dan ke depan akan ditingkatkan. “Kami juga berharap konektivitas transportasi udara bisa banyak peluang dari bidang ekonomi dan yang lain,” katanya.
Di samping ekonomi, menurut Presiden kedua belah pihak juga sepakat meningkatkan kerja sama di bidang teknis dan pembangunan kapasitas, kerja sama di perbatasan, kerja sama bidang kepemudaan dan olahraga serta hubungan antarmasyarakat.
“Kami juga garisbawahi kerja sama pertahanan dan keamanan,”
kata Presiden.
Presiden Timor leste Tuan Matan Ruak dengan menggunakan bahasa Tetun (bahasa nasional Timor Leste) dalam konferensi pers tersebut menegaskan sikapnya untuk terus mendorong penguatan kerja sama kedua belah pihak.
“Sebagai Presiden Timor Leste saya sekali lagi menyampaikan janji untuk semaksimal mungkin memperkuat hubungan Timor Leste dan Indonesia agar rakyat kedua negara semakin kuat dalam mengejar di masa mendatang,”
katanya.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut kedua negara juga menandatangani sejumlah kesepakatan, di antaranya kerja sama terkait pelonggaran visa untuk paspor diplomatik antara Indonesia – Timor Leste, dan masalah perbatasan antarkedua negara. (M041/T007)
AntaraNews.com, Editor: Ruslan Burhani, Jumat, 21 Juni 2013 19:40 WIB
JAKARTA [PAPOS] – Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini menandatangani 11 kesepakatan seusai pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.
Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan para menteri dari masing-masing negara dan disaksikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri papua Nugini Peter Charles Paire O’Neill.
Ke 11 kesepakatan tersebut di antaranya tentang pengelolaan perbatasan, kerja sama di bidang pelatihan diplomatik, perjanjian ekstradisi antar kedua belah negara, kerja sama bidang perhubungan.
Kerja sama bidang energi, kerjasama bidang pendidikan dan pendidikan tinggi, kerja sama di bidang kepemudaan, kerja sama di bidang turisme dan kerja sama bidang olahraga.
Presiden dalam sambutannya, seusai menyaksikan penandatanganan tersebut mengatakan, pertemuan kedua belah pihak pada Senin merupakan salah satu batu loncatan pengembangan peningkatan kerja sama dan menuju hubungan yang lebih tinggi, kemitraan komprehensif.
“Yang ingin saya sampaikan adalah, kami sepakat untuk meningkatkan tingkat bilateral kami menjadi tingkat komperhensif, atau komperhensif partnership, dengan ini kedua negara memiliki peluang untuk mengembangkan kerja sama lebih luas,”
kata Presiden.
Sementara itu, Perdana Menteri O’Neill sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama yang lebih luas. PNG dan Indonesia merupakan tetangga dekat dan memiliki letak yang strategis. Ia mengharapkan agar kerja sama dapat diperluas antar kedua negara.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Presiden Yudhoyono juga mengucapkan terima kasiah atsa dukungan yang terus menerus terhadap kedaulatan wilayah Indonesia.
“Kami terima kasih kepada PNG dua hal, yang pertama adalah konsistensi dukungan PNG terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Kemudian yang Kedua adalah juga kontribusi PNG sehingga Indonesia bisa ikut menjalin kerja sama yang luas di Asia Pasifik,” kata Presiden. [ant/ida]
Mentri Luar negeri Fiji, Ratu Inoke Kubuabola (Jubi/Victor M)
Noumea-Kaledonia Baru, 18/06 (Jubi) – Negara-negara anggota Melanesian Sparehead Group (MSG) sepakat untuk mengunjungi Indonesia (Jakarta dan Papua) akhir tahun ini untuk memastikan situasi Papua Barat.
Rekomendasi ini dikeluarkan dalam pertemuan para mentri luar negeri MSG di Pulau Lifou, Loyalty Islands Kaledonia Baru, Senin (17/8). Mentri Luar negeri Fiji, Ratu Inoke Kubuabola mengatakan kunjungan ke Indonesia itu atas undangan dari Pemerintah Indonesia.
“Kita semua sepakat bahwa misi akan berangkat ke Jakarta atas undangan Pemerintah Indonesia dan kemudian ke Papua Barat. Tahun ini, tergantung pada tanggal yang disepakati dengan Pemerintah Indonesia.” kata Kubuabola, Senin malam.
Undangan pemerintah Indonesia ini, kata Kubuabola, disampaikan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 3 Juni, dalam pertemuan antara Perdana Menteri Fiji Voreqe Bainimarama dan Djoko Suyanto, Menkopolhukam Indonesia.
Meski demikian, Kabuabola mengakui jika Fiji memiliki pandangan sama dengan negara-negara MSG lainnya, yakni ingin melihat beberapa bentuk penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat.
“Fiji telah mengambil inisiatif untuk memperkenalkan roadmap mengenai masalah Papua Barat. Ini adalah masalah yang sangat sensitif – Papua Nugini, Fiji, dan bahkan Kepulauan Solomon mengambil posisi yang sama. Tapi semua negara MSG berbagi pandangan yang sama, bahwa kita ingin melihat beberapa bentuk penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat.”
ujar Kabuabola.
Kabuabola menambahkan, Fiji telah meningkatkan pandangan tentang hak asasi manusia di Papua. Bahkan ketika Perdana Menteri Fiji berada di Jakarta pada tahun 2011 telah mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Indonesia untuk mengangkat isu penyalahgunaan hak asasi manusia di Papua Barat.
Sedangkan Caroline Machoro-Regnier, representasi FLNKS dalam pertemuan para mentri luar negeri negara-negara MSG, mencatat masalah Papua Barat “lebih politis, lebih sensitif” dalam pertemuan tersebut.
“Ada kesepakatan oleh semua menteri luar negeri bahwa MSG harus mengatasi masalah ini dan kami akan terus mencoba untuk menemukan solusi terhadap sebuah isu yang ada di hadapan kita. Namun, ini adalah topik yang sangat sensitif yang mempengaruhi hubungan antara Indonesia dan negara anggota lain dalam MSG. Jadi untuk mencari solusi, kita harus mengambil jarak waktu. Sehingga untuk memulainya, pertemuan hari ini telah setuju untuk mengirim misi ke Jakarta dan Jayapura.”
kata Machoro-Regnier.
Pertemuan di Lifou ini dihadiri oleh Caroline Machoro-Regnier (FLNKS), Deputi Perdana Menteri Vanuatu dan Menteri Luar Negeri Edward Natapei, Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon, Forau Soalaoi dan Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Fiji, Ratu Inoke Kubuabola. Sedangkan Rimbink Pato, Mentri Luar Negeri Papua new Guinea tidak hadir dalam pertemuan ini karena bersama PM O’Neil sedang berkunjung ke Jakarta. (Jubi/Victor Mambor)
NDONESIA UNDANG NEGARA-NEGARA MELANESIA DATANG KE PAPUA Penulis : Admin Jubi | 12:52
JAKARTA – Sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk menempatkan Provinsi Papua, sebagai berada depan Indonesia di hadapan negara-negara
Papua Merdeka (Photo credit: Roel Wijnants)
kawasan asia pasifik, maka Presiden Republik Indoensia Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono, mengajak Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP,MH, untuk ikut serta dalam pertemuan bilateral dengan prime Maniseter Papua New Guinewa Peter O’neill, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/6) kemarin.
Hadir dalam pertemuan tersebut, juga Gubernur Provinsi Papua Barat, Bram Atururi,serta 100 pengusaha dari PNG dan Perdana Menteri PNG dan sejumlah Menteri PNG, juga staf ahli Bidang Otonomi Daerah Felix Wanggai.
Sebagaimana dalam press release Sekretariat Kepresidenan RI, bahwa, kedatangan PM Papua New Gunea Peter O’neill ini, merupakan kunjungan bersejarah semenjak Peter O’neill terpilih sebagai orang nomor satu di negera tetangga Papua ini. sebagai negara yang lansung berbatasan dengan Indonesia sepanjang 760 Km di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Bouven Digoel, dan Kabupaten Merauke.
Pertemuan bilateral antara Indoensia-PNG ini, memiliki nilai yang startegis bagi Indonesia, terutama Provinsi Papua, yang selama ini telah menjalin banyak kerja sama dengan beberapa Provinsi di Negara PNG.
Dalam pertemuan bilateral dimaksud, Presiden Susilo Bambang Yudhyono dan PM PNG Peter O’neill, sepakat mendatangani sebuah babak baru hubungan bilateral yang disebut Comprehensive Partnership between Republik of Indonesia and Papua New Gunea, (Kemitraan komprenship antara Indonesia dan PNG).
Dalam konteks kemitraan yang komprensehensif ini, pemerintah pusat menempatkan Provinsi Papua, sebagai ujung tombak di dalam kerjasama di seluruh bidang pembangunan. Pemerintah PNG mengharapkan Indonesia lebih aktif untuk melakukan kerjasama Investasi, perdagangan, energi, pendidikan, olah raga, kepemudaan, kebudayaan dengan PNG.
Dalam hal ini, PNG mengharapkan PT.PLN di Kota Jayapura, dapat membangun jaringan listrik ke wilayah PNG, den kerjasama pertambangan mineral dan energi di wilayah perbatasan RI-PNG.
Selain itu, pemerintah Indonesia menyediakan beasiswa dan pertukaran pelajar, dengan persamaan budaya antara masyarakat PNG dan masyarakat Papua, kerjasama kebudayaaan, kepemudaan, perempuan, dan kelompok-kelompok usaha kecil menengah didorong antara kedua negara.
Terkait dengan hal tersebut, Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, mengatakan, ajakan Presiden kepada Papua, untuk mendampingi PM PNG merupakan komitmen pemerintah pusat di dalam semangat otonomi khusus plus, karena jiwa dari Otsus Plus adalah Provinsi Papua memiliki kewenangan luar negeri walupaun terbatas untuk membangun kerjasama dengan negara-negara asing, terutama di kawasan pasifik.
Apalagi kenyatannya bahwa selama ini Provinsi Papua sebenarnya telah menajadi ujung tombak didalam menjalin hubungan kerjasama antara RI-PNG. Dalam pertemuan di isitana negara ini, kedua negera sepakat untuk membuka kembali layanan lintas batas tradisonal antara dua negara tersebut.
Termasuk penyelesian masalah perbatasan antara negera tidak hanya sekadar menarik menetapkan garis batas antara negara, namun jauh yang lebih penting, adalah menempatkan perbatasan negara sebagai bagian dari suatu wilayah negara dengan pengelolaan yang tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang tersusun dalam arah pembangunan jangka panjang di kawasan perbatsaan negera.
“Pemerintah Papua aktif di dalam mengelola pembangunan masyarakat di wilayah perbatasan. Pemda Papua telah mengundang kelompok-kelompok masyarakat PNG untuk studi banding dan kegiatan perdagangan dan investasi dalam skala yang terbatas,” ungkapnya kepada wartawan di Istana Negara Usai Bertemu Pertemuan tersebut di ruang pertemuan Presiden RI, Senin, (17/6) kemarin.
Terhadap kesepakatan baru RI-PNG, dalam payung kemitraan komprensif ini, Gubernur Lukas Enembe, telah mengusulkan sejumlah agenda stratgis kepada Presiden RI, antara lain, pengembangan konektivitas guna people to-people contact, meningkatan kerjasama pendidikan melalui pemberikan
beasiswa,pengembangan pembentukan sister Province/city, antara kedua negara terutama Provinsi Papua dan Provinsi,dan Kota di PNG, exchange program antara RI-PNG, yang melibatkan pemuda,mahsiwa,pelajar,dan kelompok perempuan, kerjasama dalam bidang olahraga, pemuda, budaya, dan pendidikan, seperti mengundang delagasi-delegasi PNG untuk menghadiri berbagai festival budaya di Indoensia,maupun sebaliknya.
Hal ini guna Pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan kerjasama perdagangan, dan mendorong anak-anak perbatsan PNG untuk bersekolah di sekolah-sekolah perbatsan (boda school) di Papua.
Pertemuan bilateral antara Presiden SBY dan PM PNG Peter O’Neill, ini sebagai babak baru bagi kedua negara. Hal ini juga sebagai momentum bagi Provinsi Papua, untuk melakukan peningkatan kerjasama yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua.
Ditempat yang sama, Staf khsus Presiden SBY, Velix Wanggai, menyampaikan bahwa hari ini merupakan kehormatan bagi Pemerintah Indonesia karena PM PNG mengunjungi Indonesia, yang memiliki nilai penting dalam kemitraan yang akan datang.
Pertama, disepakati meningatkan hubungan bilateral comprhensifve partenership, dimana PNG sebagai regional player di kawasan pasifik, yang secara kosisten mendukung kedaulatan Indoensia dan mendukung Indoensia aktif di MSG, PIF, Sosut Pacific Dialogue, ini mometum yang baik untuk mengoptimalkan peluang kedua negara. (nls/achi/l03)
11 Dokumen Kesepakatan (MoU) ditanndatangi PM PNG dan RI
1. Perjanjian Batas Negara
2. Diplomatic Eudcatiaon and Traning
3. Extradiction Treaty Between RI-PNG
4. Air Transportition
5. Cooperation on Petrolium and Energy
6. Education and Culture Cooperation
7. Higher Education
8. Youth Cooperation
9. Coopreation Mineral Development
10. Touristism Cooperation
11. Sport Cooperation
Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini menandatangani perjanjian ekstradisi antarkedua negara di Istana Merdeka di Jakarta, Senin.
Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin dan koleganya Menteri Hukum dan Jaksa Agung Papua Nugini Karenga Kua.
Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Papua Nugini Peter Charles Paire O`Neill.
Menteri Amir Syamsudin seusai acara mengatakan dengan adanya perjanjian ekstradisi tersebut akan semakin mengefektifkan `mutual legal assistance` (MLA) antarkedua negara.
“Terutama sekali itikad baik kedua negara, karena tanpa perjanjian pun kalau ada hubungan baik, bilateral itu selalu bisa (melalui MLA). Dengan adanya perjanjian itu lebih memudahkan kita melakukan ekstradisi, siapa pun,” katanya.
Namun demikian, menurut dia, perjanjian ini tidak serta merta langsung bisa diterapkan, namun dibutuhkan waktu untuk efektifitas pelaksanaanya.
Saat ditanya terkait koruptor yang kini menjadi warga negara PNG, Djoko Candra, Amir menjawab hal itu perjanjian itu tidak diberlakukan kasus per kasus.
“Ini kan perjanjian ekstradisi, tidak menyebut siapa, yang penting MoU perjanjian ekstradisi,” katanya.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan dalam perjanjian ekstradisi diperlukan waktu untuk menyelaraskan sistem hukum kedua negara.
“Negara masing-masing kan punya sistem hukum. Itu kan tidak mudah merundingkan satu sistem hukum yang berbeda. Itulah yang dirundingkan,”
katanya.
Jaksa Agung Basrif Arief mengatakan dengan perjanjian ini, akan lebih mudah melakukan ekstradisi dengan PNG.
“Dengan adanya perjanjian itu lebih memudahkan kita melakukan ekstradisi, siapa pun,”
katanya.
Saat ditanya wartawan terkait Djoko Chandra, ia mengungkapkan tengah ditangani tim khusus untuk membawa kembali ke Indonesia.
Papua Merdeka News 