Prasasti Perdamaian Dunia Dibangun di Papua

JAYAPURA— Komite Perdamaian Dunia (The World Peace Committee) akan membangun Prasasti Perdamaian Dunia di Papua, tepatnya di Timika. Peletakan batu pertama akan dilakukan Menkopolhukam Joko Suyanto, Sabtu, (26/1).

Demikian disampaikan Kepala Divisi Pengembangan Wilayah Asia Pasific dan Oceeania Departemen Komunikasi Komite Perdamaian Dunia (The World Peace Committee) Hudi Wantoro kepada Bintang Papua di Jayapura, Senin (21/1). Dia mengatakan, pihaknya juga merencanakan membangun jalan Perdamaian Dunia di lokasi yang sama yang akan diresmikan Penjabat Gubernur Papua drh. Constan Karma.

Dia memaparkan, prasasti perdamaian ini direncakan dibangun setinggi 21 meter, yang mana pondasi pertama setinggi 5 meter berisi pesan-pesan dari para pimpinan Indonesia tertinggi sampai terendah. Misalnya, Presiden RI, pejabat lembaga tinggi negara, tokoh masyarakat, pengusaha, budayawan, seniman, kepala desa bahkan artis.
“Harapannya kalau semua komponen berkomitmen untuk menciptakan kedamaian, bisa diyakini pasti akan tercapai,” katanya.

Untuk pondasi kedua setinggi 4 meter, lanjutnya, berisi tulisan para suku ditambah dengan telapak tangan. Tulisan itu dimaksudnya untuk mengajak 267 suku besar agar bersama-sama menciptakan kedamaian di Papua.

“Kalau dilihat dari luar Papua sangat indah,” ujarnya.

Pondasi Tahap ketiga, kata dia, berisi pesan-pesan dari berbagai bahasa di Indonesia, baik itu bahasa daerah Aceh hingga bahasa daerah di Papua, yang terdiri dari berbagai suku.

“Kalau bahasa bisa dijadikan suatu simbol, maka Prasasiti ini bisa digunakan untuk pusat peradaban manusia,” tuturnya.
Disinggung jangka waktu pembangunan, Hudi mengemukakan bahwasanya menyusul letak lokasi Prasasti yang stategis dekat Pelabuhan diperkirakan bisa memakan waktu 4 hingga 5 bulan. Sementara biaya sendiri ditafsir mencapai miliaran rupiah.

Dia menambahkan, Komite Gong Perdamaian Dunia saat ini sudah membangun 46 prasasti di 46 negara. Sementara di Indonesia sendiri telah membangun 4 prasasti, masing-masing di Ambon, Kupang, Jepara, Yogyakarta dan Taman Perdamaian Dunia di Bali seluas 80 hektar dengan dilengkapi patung para tokoh international.

Dia mengatakan, Komite Gong Perdamaian Dunia adalah suatu lembaga international yang dideklarasikan di Jenewa Swiss dengan anggotakan 202 negara. Komite ini beranggotakan masyarakatnya, maupun pimpinan negara.(mdc/don/l03)

Senin, 21 Januari 2013 16:22, Binpa

January 22, 2013 0

Kunjungan Gubernur Sandaun, Politik Penjajah dan Politik Papua Merdeka

Melibat perkembangan politik NKRI dan Papua New Guinea, khususnya terkait dengan kegiatan para gerilyawan di wilayah perbatasan NKRI-Papua New Guinea, yang secara nyata diberitakan media di Indonesia bahwa Gubernur Sandaun Province, Papua New Guinea mendukung upaya NKRI memberantas kelompok kriminal bersenjata atau sipil bersenjata di wilayah perbatasan, maka PMNews menyempatkan diri mewawancarai Secretary-General dari Tentara Revolusi West Papua (TRWP) atau West Papua Revolutionary Army (WPRA), Leut. Gen. TRWP Amunggut Tabi.

General Tabi menyatakan, “Gubernur May tahu siapa dirinya dan apa artinya yang dia katakan, dan itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan PMNews.”

Berikut petikan wawancara.

Papua Merdeka News (PMNews):

January 19, 2013 0

Kerjasama PNG dan Pemprov Papua Lebih Diprioritaskan

JAYAPURA– Faktor kedekatan secara wilayah, sehingga kerjasama antara Negara Indonesia dengan Negara Papua Newguinea, sehingga kerjasama tersebut lebih banyak (diprioritaskan) dengan Pemerintah Provinsi Papua.

Hal itu terungkap saat Gubernur Provinsi Sandaun – PNG, Hon Amkat May bertemu dengan Penjabat Gubernur Papua, drh. Constant Karma beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkorpimda)Provinsi Papua, di Gedung Negara (GN) Dok V Atas Jayapura, Kamis (17/1).

“Karena Provinsi Papua yang lebih dekat maka lebih banyak kerjasama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dengan Pemerintah Provinsi Sandaun di PNG,” kata Penjabat Gubernur Papua, drh.Constant Karma kepada wartawan usai melakukan pertemuan tertutup, di Gedung Negara (GN) Dok V Atas Jayapura, Kamis (17/1) kemarin siang.

Gubernur menjelaskan, dari pertemuan tersebut ada kesepakatan kerjasama yang baik yang nanti akan ditandatangani bersama, sehingga diharapkan ada suasana yang baik antara PNG dengan Indonesia dalam hal ini Pemprov Papua sebagai negara tetangga.

“Tadi (kemarin, red) kami diskusi juga tentang kawasan perbatasan, karena kawasan perbatasan setiap tahun ada pertemuan – pertemuan rutin dari Border Liaision Officers Meeting (BLOM) dan Joint Border Committee (JBC) tingkat menteri dan dalam pertemuan ini banyak sekali yang dibicarakan,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Constan Karma berujar, Gubernur Provinsi Sandaun – PNG, Hon Amkat May mengatakan kepada Pemprov Papua, dirinya akan berusaha agar prasasti yang sudah ditandatangai oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan Maichel Schummary di Port Moresby dapat di dirikan secepatnya.

“Prasasti ini sudah ditandatangani tetapi hingga saat ini belum berdiri.Dalam rapat BLM banyak hal sudah kami bicarakan,namun masyarakat di sebelah PNG masih ada masalah-masalah yang perlu di selesaikan.Tadi (kemarin, red) beliau janji kepada kami, masalah-masalah internal mereka akan diselesaikan secepatnya sehingga diharapkan pada Mei mendatang sudah selesai, dengan demikian realisasi pendirian prasasti itu dapat terlaksana di perbatasan antara PNG – Indonesia,” katanya. (mir/aj/lo2)

Jum’at, 18 Januari 2013 23:55, Binpa

January 19, 2013 0

Negara New Caledonia Jajaki Rencana Kerjasama Dengan Papua

JAYAPURA – Melihat adanya kemiripankultur budaya masyarakat adat, Pemerintah Negara New Caledonia menjajaki rencana untuk melakukan kerja sama dibidang budaya serta isu tentang penanganan masalah perempuan.

Hal tersebut sebagaimana hasil pertemuan Menteri Pemberdayaan Perempuan New Caledonia, Dewe Gorodey yang didampingi suami dengan Plt. Sekda Provinsi Papua Drs. Elia I. Loupatty, MM, di Kantor Gubernur Provinsi Papua Dok II Jayapura, Jumat (18/1) kemarin pagi.

Menurut pengakuan Gorodey, dirinya bersama suami sudah berada di Indonesia selama tiga pekan. Sementara keinginannya untuk mengunjungi Kota Jayapura lebih dikarenakan oleh adanya kesamaan kultur budaya antara Papua dan New Caledonia yang notabene sama-sama berada di daerah kepulauan pasifik.

“Jadi, memang saya tertarik kesini (Jayapura, red) karena di Papua ada festival budaya yang juga ada di tempat kami tiap tahunnya. Makanya, kami kesini dengan harapan ingin melihat kebudayaan Papua lebih dekat dan secara langsung,” katanya.

Lebih lanjut dia berharap kedepan bakal terjalin suatu kerja sama antara Indonesia khususnya Provinsi Papua dengan New Caledonia, dalam hal budaya serta adanya pertukaran kultur yang dapat yang dibarengi penanganan isu perempuan antar kedua wilayah tersebut.

“Maka itu, saya berpikir kedepan untuk mengundang pihak – pihak terkait dari Papua guna duduk bersama kami kedepannya untuk membahas soal isu perempuan.Tapi, yang terutama adalah pertukaran budaya dan kita ingin sekali ada kerjasama dibidang tersebut,” tukasnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt).Sekda Provinsi Papua, Drs. Elia I. Loupatty, MM. menyambut positif rencana kerjasama yang dikemukakan Menteri New Caledonia tersebut.Pihaknya berharap rencana itu bisa terwujud, sehingga bisa terjadi tukar menukar informasi budaya antar kedua wilayah yang berada di pasifik ini.

“Dari kami dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sangat menyambut baik dan tentunya memang perlu ada proses yang harus ditempuh karena ini antar bangsa, dan saya rasa untuk New Caledonia tidak terlalu berbeda jauh dengan kebudayaan Papua yang ada di Melanesia. Selain itu, saya rasa inisiatif beliau dibidang kebudayaan dan penanganan masalah perempuan saya kira ini sangat baik untuk dilakukan kerja sama antar kedua belah pihak,” cetusnya.

Usai bertemu Sekda Papua, Menteri Dewe Gorodey dijadwalkan mengunjungi sejumlah tempat wisata serta sanggar seni budaya di Kota Jayapura, kemudian bakal berangkat ke Jakarta untuk bertemu Presiden Susilo Bambang Yhudoyono.

Sebelumnya Menteri Dewe Gorodey bersama suami diterima Sekda Papua yang didampingi Kepala Biro Humas Setda Provinsi Papua, Annie Rumbiak, serta Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Provinsi Papua, WimCH. Rumbino, diruang kerjanya. (mir/aj/lo2)

Jum’at, 18 Januari 2013 23:54, Binpa

January 19, 2013 1

Gubernur Sandaun Minta Polda Papua Tangkap Kelompok Kriminal

Ditulis oleh Tom/Papos

JAYAPURA [PAPOS] – Untuk mempererat hubungan bilateral RI-PNG khususnya di Provinsi Papua dengan Provinsi Sandaun-PNG, dan juga menjajaki kemungkinan kerjasama antarkedua provinsi, Gubernur Sandaun-Papua New Guinea [PNG] melakukan pertemuan dengan Kapolda bersama jajaran Polda Papua.

Kerjasama yang dimaksud adalah di bidang perdagangan, olahraga, budaya, kesehatan, keamanan, pendidikan dan bidang lainnya.

Usai pertemuan dengan Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian di ruang Cenderawasih, Kamis (17/1) Gubernur Sandaun, Hon Amkat Mai didampingi Konsulat RI-PNG, Jahar Gultom kepada wartawan mengemukan, Negara PNG dengan Negara RI, dalam hal ini Kepolisian Polda Papua dipercayakan untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaku-pelaku yang telah dianggap melanggar hukum yang bersinergis sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Agenda dalam pertemuan itu adalah, Sister City Vanimo-Jayapura, peningkatan perdagangan antara Provinsi RI-PNG, pembangunan tugu batas Skouw-Wutung yang prasastinya telah ditandatangani oleh Presiden RI SBY dengan Perdana Menteri Michael Samore, pada bulan Maret 2010 di Port Moresby, menjajaki peningkatan kerjasama di bidang olah raga, budaya ,pendidikan dan kesehatan antara Provinsi Sandaun-PNG dengan Provinsi Papua-Indonesia.

Disinggung mengenai keberadaan pimpinan TPN/OPM wilayah Wutung, RI-PNG, Lambert Pekikir, Amkat Mai mengemukakan, nama itu belum pernah didengar sebab sebelumnya ia merupakan tenaga pengajar di Provinsi Sandaun. Ia kemudian terjun ke dunia politik dan terpilih menjadi Gubernur Provinsi Sandaun. Namun bila Polda Papua menemukan pelaku kejahatan lari dan bersembunyi di Provinsi Sandaun, maka ia minta Kepolisian Polda Papua menangkapnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Provinsi Sandaun dengan Provinsi Papua sepakat untuk menindak pelaku kejahatan yang diketahui bersembunyi di Provinsi Sandaun lalu menghukumnya sesuai dengan hokum yang berlaku. “Jangan karena persoalan ini hubungan yang disepakati menjadi renggang. Provinsi Sandaun-PNG mendukung Polda Papua untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap pelaku kejahatan yang diketahui bersembunyi di Provinsi Sandaun,” kata Amkat Mai.

Dia menambahkan, mengingat penting dan strategisnya Provinsi Sandaun karena berbatasan langsung dengan Provinsi Papua, memungkinkan perdagangan antara kedua belah pihak baik melalui Pasar Skouw maupun laut di mana dengan dilakukannya pertemuan itu bisa menjadi jembatan untuk memperkecil berbagai perbedaan persepsi tentang isu-isu perbatasan termasuk Isu-isu keamanan untuk kepentingan bersama.

Senada juga disampaikan Kapolda Papua, Tito Karnavian. Inti dari pertemuan adalah membangun hubungan kerja sama yang baik antara Provinsi Sandaun dengan Provinsi Papua mengingat masih banyak potensi-potensi yang digali antara Provinsi Papua dengan Provinsi Sandaun. Nantinya melibatkan elemen dari pemerintahan.

Namun yang paling utama adalah penempatan anggota polisi dari masing-masing provinsi baik Sandaun maupun Papua, yang berguna untuk memudahkan bila sewaktu-waktu ada warga Provinsi Papua bersembunyi di Provinsi Sandaun bisa dikembalikan kepada kepolisian Polda Papua guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Sebaliknya juga bila warga Provinsi Sandaun lari ke Provinsi Papua maka polisi dari Polda Papua akan mengembalikan kepada Kepolisian Sandaun. Jadi sama hal seperti pelaku tindak kriminal bersenjata, sepanjang kelompok tersebut murni melakukan tindakan kriminal maka Gubernur Provinsi Sandaun, akan mendukung langkah kepolisian Polda Papua melakukan tindakan hukum yang akan dituangkan dalam kesepakatan atau MoU.
Lebih jauh dikatakan Kapolda Papua, mengenai transaksi peredaran narkotika jenis ganja, kedua pihak harus sepakat dan serius menanganinya sampai menangkap para pelakunya. [tom]
Terakhir diperbarui pada Jum’at, 18 Januari 2013 20:42
Jum’at, 18 Januari 2013 20:38, Binpa

January 19, 2013 0

Pelaku Penembakan di Puncak Jaya Diduga Seorang Remaja

JAYAPURA [PAPOS]- Siapa pelaku penembakan terhadap Praka Hasan anggota Yonif 753/ Nabire dan seorang warga sipil Hj. Haddis Nito, 1 Januari lalu di Pasar lama Kampung Wuyuki distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya perlahan mulai terungkap.

Kepolian Resort Puncak Jaya menduga pelaku penembakan tersebut adalah seorang gemaja berusia 18 tahun.

“Berdasarkan olah TKP, polisi menemukan selongsong peluru, dan telah memeriksa delapan orang saksi. Ada dugaan kuat pelaku penembakan merupakan seorang remaja pria berusia delapan belas tahun,” ungkap Kapolres Puncak Jaya AKBP Marselis kepada wartawan saat ditemui di Polda Papua, Kamis (17/1).

Menurutnya, hingga saat ini polisi masih terus bekerja keras agar pelaku utama dari aksi penembakan tersebut diungkap. Dia mengakui, dalam mengungkap kasus ini polisi sudah membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat. “Informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu tugas polisi,” terangnya.

Ia menambahkan, semua anggota polisi yang bertugas di Puncak Jaya diwajibkan membina hubungan dengan masyarakat, terutama anggota yang berasal dari luar demi terwujudnya kebersamaan dan kekeluaragaan antara polisi dengan masyarakat setempat sehingga bila sewaktu-waktu terjadi persoalan bisa diselesaikan dengan baik dan tepat.[tom]

Jum’at, 18 Januari 2013 23:43, Ditulis oleh Tom/Papos

Terakhir diperbarui pada Jum’at, 18 Januari 2013 23:49

January 18, 2013 0

Tak Kenal Lambert

JAYAPURA—Meski mengaku belum pernah mendengar nama Lambert Pekikir, Panglima TPN/OPM yang bermarkas di Victoria, Wutung, Papua New Guinea (PNG), dan telah beberapa kali melakukan aksinya, di wilayah perbatasan RI-PNG, namun pemerintah PNG mengaku komitmen, bila pihak Polisi PNG berhasil menangkapnya segera dikembalikan ke pemerintah RI untuk diproses hukum. “Saya belum pernah mendengar nama Lamber Pekikir, karena sebelumnya saya memang sebagai dosen dan saya belum pernah ketemu, dan baru ini saya menjadi politisi. Jadi kalau memang petugas Polisi kami mengetahui hal itu dia harus ditangkap dan dikembalikan untuk dituntut sesuai hukum yang dilakukan pemerintah RI,” ujar Gubernur Provinsi Sandaun Hon Amkat Mai dan rombongan yang terdiri dari pejabat pemerintahan, pebisnis dan kalangan media massa ketika melakukan kunjungan kerja dengan Kapolda Papua Irjen (Pol) M. Tito Karnavian, MA di Mapolda Papua, Jayapura, Kamis (17/1).

Dia mengutarakan, pihak pemerintah RI dan PNG menyepakati dan bekerjasama bila ada tindakan melanggar hukum dan mengganggu keamanan dihukum sesuai hukum yang berlaku.

“Kedua pihak Polisi RI dan Polisi PNG akan bekerjasama untuk menindak dan menghukum pelaku itu sendiri,” ujarnya.
Karenanya, lanjutnya, pemerintahan PNG dibawah kepemimpinan Pieter O’Neil dan Leo Dion betul-betul mengharapkan hubungan baik dengan Indonesia.

“Jadi untuk menjaga hubungan ini kami berharap hal-hal yang demikian ini harus dihukum karena kelompok sipil bersenjata yang beraksi di wilayah perbatasan RI-PNG mengganggu hubungan kedua negara,” tukasnya.

Kunjungi Kota Jayapura
Sementara itu dalam lawatannya ke Papua, Gubernur Provinsi Sandaun, Papua Papua New Guinea (PNG) Hon Amkat Mai dan rombongan yang terdiri dari pejabat pemerintahan, pebisnis dan kalangan media massa melakukan kunjungan kerja ke Kota Jayapura selama Kamis (17/1) hingga Minggu (20/1).

Demikian Siaran Pers yang disampaikan Konsul RI Jahar Gultom, Kamis (17/1). Dia mengatakan, tujuan kunjungan tersebut adalah untuk mempererat hubungan bilateral antara RI-PNG, khususnya Provinsi Papua dengan Provinsi Sandaun, dan juga menjajaki kemungkinan kerjasama antara kedua Provinsi di berbagai bidang meliputi perdagangan, olahraga, budaya, kesehatan, keamanan, pendidikan dan bidang lainnya.

Selama di Jayapura, Gubernur Hon Amkat Mai dan rombongan akan bertemu dengan Gubernur Papua dan Jajarannya, Kapolda Papua, Walikota Jayapura, Ketua Kadin Papua dan para pemangku kepentingan terkait lainnya.

Kata dia, adapun agenda yang dibahas antara kedua Gubernur, yaitu. Sister City (Kota Kembar) Vanimo—Jayapura, peningkatan perdagangan antara kedua Provinsi khususnya dan antara RI-PNG pada umumnya, pembanguann tugu batas Skouw Wutung yang prasastinya telah ditandangatani oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan PM Michael Samore pada bulan Maret 2010 di Port Moresby, untuk menjajaki peningkatan kerjasama di bidang olahraga, budaya, pendidikan dan kesehatan antara kedua Provinsi.

Kunjungan kerja Gubernur Sandaun tersebut, lanjut dia, dinilai penting dan strategis, mengingat Provinsi Sandaun berbatasan langsung dengan Provinsi Papua yang memungkinkan perdagangan antara kedua wilayah baik melalui pasar Skouw maupu laut. Dinilai memiliki nilai historis karena kunjungan Gubernur Sandaun ke Bumi Cenderawasih. Sebab sejak pembentukannya, Provinsi Sandaun telah dipimpin oleh 4 orang Gubernur, sebelum kepemimpinan Gubernur Hon Amkat Mai, namun belum pernah ada yang berkunjung ke Jayapura.

Diharapkan dengan kunjungan Gubernur Hon Amkat Mai tersebut akan dibicarakan upaya-upaya bersama dalam meningkatkan hubungan dalam segala bidang, termasuk peningkatan volume perdagangan antara kedua Provinsi, meningat Provinsi Sandaun memiliki ketergantungan yang besar terhadap suplai barang-barang kebutuhan dari Indonesia, seperti pangan, sandang , alat-alat rumah tangga, bahan-bahan bangunan, elektronik dan lain-lain.

Selain itu, kunjungan tersebut dapart menjadi jembatan untuk memperkecil berbagai perbedaan persepsi tentang isu-iu perbatasan kedua negara termasuk isu-isu keamanan untuk kepentingan bersama. Selain melakukan pertemuan dan perbincangan dengan berbagai Stakeholder di Provinsi Papua, Gubernur Amkat Mai juga akan memberikan kuliah umum di Uncen Jayapura sebagai forum ilmiah untuk menyampaikan pandangan-pandangan beliau tentang hubungan internasional. (mdc/mir/don/l03)

Kamis, 17 Januari 2013 21:13, Binpa

January 18, 2013 0

Gubernur Sandaun: Kelompok Kriminal Nyeberang ke PNG, Akan Ditangkap

JAYAPURA—Kelompok kriminal di Indonesia (Papua) yang menyeberang ke negara tetangga Papua New Guinea (PNG) dipastikan tidak akan aman. Pasalnya, Pemerintah PNG berjanji akan menangkap mereka untuk selanjutnya dikembalikan ke Indonesia guna diproses sesuai hukum yang berlaku. Demikian diungkapkan Gubernur Provinsi Sandaun, Papua New Guinea (PNG) Hon Amkat Mai menjawab pertanyaan wartawan usai bertemu dengan Kapolda Papua, kemarin.

Untuk diketahui, Gubernur Provinsi Sandaun, Papua New Guinea (PNG) Hon Amkat Mai beserta rombongan berkesempatan berkunjung ke Polda Papua yang diterima langsung oleh Kapolda Papua Irjen Pol Drs. M. Tito Karnavian, MA didampingi Pejabat Utama Polda Papua bertempat di Ruang Cenderawasih, Mapolda Papua, Jayapura, Kamis (17/1).

Dalam kunjungannya kali ini Gubernur Provinsi Sandaun bertujuan untuk meminta masukan kepada pihak Polda tentang masalah kepolisian dan kebijakan Kapolda.

Pertemuan yang berlangsung selama satu jam Kapolda memaparkan tentang kebijakan Polda Papua untuk memberantas korupsi dan penyalahgunaan miras atau minuman berakohol. Namun saat ini Polda Papua lebih mengutamakan tindakan persuasif. Namun bila terjadi pelanggaran hukum maka penanganannya dengan menggunakan penanganan secara minimum.

Setelah pertemuan, dalam wawancara oleh wartawan ketika ditanya bagaimana kalau kelompok sipil bersenjata atau pelaku tindak pidana lainnya yang sering kali setelah melakukan kejahatannya lari ke PNG atau ke wilayah dia.

“Apabila ada kejadian seperti itu dan Polisi kami mengetahui maka akan ditangkap dan diserahkan kepada pihak Polisi di Papua untuk dituntut sesuai hukum yang ada di Indonesia,” ujarnya.

“Saat ini pemerintahan di bawah Pieter O’Neil sangat berharap hubungan yang baik dengan Indonesia dan untuk menjaga hubungan ini, kami berharap tindakan seperti tadi harus dihukum karena tidak mau mengganggu hubungan kedua negara” tegasnya.
Ditanya tentang hubungan bilateral RI-PNG ke depan, dia mengatakan, tadi sudah dibahas dan akan ditindaklanjuti melalui kerja sama dikedua belah pihak.

Kapolda menyatakan, pihaknya membahas studi banding masalah Kepolisian atau keamanan juga masalah studi banding masalah ekonomi khususnya dari pihak mereka untuk bisa bekerjasama bidang ekonomi guna memetik keuntungan dari harga yang murah dan produk-produk yang bagus yang ada di Indonesia, karena bila dibandingkan dengan impor dari negara lain yang jaraknya jauh tentu harga jauh lebih mahal.
Kapolda mengatakan, Gubernur juga menyampaikan Sandaun bisa jadi potensi pasar (market) bagi pengusaha Indonesia seperti tambang, minyak, pembangunan perkebunan dan lain-lain.

Kata dia, hal ini dalam rangka untuk memacu hubungan baik tersebut yang akan memacu perdagangan maka salah satu areanya adalah masalah hukum atau keamanan yang menjadi domainnya Kepolisian dan mengharapkan hukum dapat mendukung hubungan dagang.

“Disamping itu, keamanan dapat mendukung para pebisnis di kedua belah pihak terutama dari PNG dapat dijamin di daerah Papua,” tukas Kapolda.
Kata dia, pihaiknya telah menyampaikan kita akan mendukung sepenuhnya langkah-langkah itu karena akan menguntungkan kedua belah pihak. “Tapi kita juga meminta pengusaha kita atau karyawan kita yang bekerja di PNG juga dilindungi,” tandas dia.

“Masyarakat kita yang berdagang di sana dan memasarkan hasil di sana juga dilindungi sehingg sama-sama saling melindungi dan saling kita mematuhi hukum masing-masing dalam pelaksanaan itu.”

Namun, lanjutnya, karena ada perbedaan sistem hukumnya maka kita harapkan adanya koordinasi antar penegak hukum baik melibatkan Kepolisian, Imigrasi, Bea Cukai.

Dan salah satu yang ingin dikerjakan adalah bidang Kepolisian misalnya pertama membentuk Laison Officer (LO) atau Perwia Penghubung baik dari kedua belah pihak sehingga kalo ada problem cepat kita atasi dan yang kedua namanya Joint Interdiction Mechanism atau mekanisme untuk mengiterdiksi orang yang lari ke PNG maupun yang lari dari PNG ke Indonesia/ Papua.

Menurutnya, salah-satu yang ditanyakan dari pihaknya adalah bagaimana kalau kelompok-kelompok bersenjata lari ke PNG. Mereka menyatakan sepanjang itu adalah kriminal murni seperti penembakan, pembunuhan dll itu dinilai sebagai prinsip double criminality yang artinya di PNG diakui sebagai pidana demikian juga dengan di Indonesia dan tentunya akan ditangani oleh pihak mereka sesuai dengan tahapan-tahapan kasus lainnya.

“Dan inilah yang kita untuk segera di tindaklanjuti melalui kunjungan-kunjungan kepolisian diantara kedua belah pihak dan akan membentuk kelompok-kelompok kecil dan natinya akan dibuat Memorandum of Understanding (MOU),” tukasnya. (mdc/don/l03/@dv)

Kamis, 17 Januari 2013 21:12, Binpa

January 18, 2013 0

Gustaf Kawer : Tim Siap Mendampingi Simeon

Jayapura — Keluhan Keluarga Simeon Daby, ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengenai tidak adanya pengacara yang mendampinggi Simeon ditangapi Tim Pengacara Koalisi Untuk Penegakan Demokrasi Untuk Papua, Gustaf Kawer. Kawer mengatakan pihaknya siap mendampingi persidangan Simeon Daby. Kesiapan tim Koalisi untuk demokrasi itu tidak bisa terwujud, menurut Gustaf, terkendala dana.

“Kalau dampingi mereka (setiap persidangan Aktivis KNPB), sejak awal kita sudah ada kemauan. Problemnya adalah kami tidak punya dana operasional ke Wamena,”

kata Gustaf menanggapi keluhan keluarga Simeon Daby tentang proses penahanan, pembuatan BAP dan penyerahan dari tahanan polisi ke tahahan kejaksanan tanpa didampingi pengacara, Kamis (2/1).

Sementara itu, anggota pegacara lain, Olga Hamadi mengatakan dirinya belum dihubungi soal mendampingi persidangan Simeon. Namun, menurut Olga, pihaknya siap mendampingi kalau pihak keluarga menghubunginya.

“Saya belum dihubungi soal itu oleh pihak keluarga. Nanti, kalo dihubunggi, pasti akan saya tanggapi,”

kata Olga Hamadi, pegacara sekaligus, Koordinator Koontras Papua.

Sebelumnya, keluarga Simeon berharap pihak pengurus pusat KNPB bisa membantu dalam mencarikan pengacara yang akan mendampinggi Simeon.

“Kami berharap teman-teman Simeon yang ada di Jayapura bisa membantu mencari pengacara,”

kata keluarga Simeon.

Pihak KNPB pusat mengaku sudah berusaha menghubungi pengacara yang akan mendampinggi Simeon. Pengacara yang dihubungi sudah bersedia ke Wamena.

“Kami jalan pada tingkatan koordinasi dengan pengacara. Pengacara kaka Gustaf Kawer dan Olga Hamadi sudah bersedia ke Wamena,”

kata Juru Bicara KNPB pusat, Roky Wim Medlama, kepada tabloidjubi.com, Kamis (3/1)

Hanya, menurut Roky Medlama, ada pihak-pihak yang membatasi.

“Pegacara sudah siap ke Wamena (tapi) ada yang mengahalangi ini menjadi persoalan,”

kata Wim, Kamis (3/1). Mengenai ini, Gustaf maupun Olga tidak memberikan komentar. (Jubi/Mawel)

Sunday, January 6th, 2013 | 19:11:30, TJ

January 6, 2013 0

Kelompok Bersenjata Diminta Tak Kotori Momentum Natal

Mulia – Seluruh kelompok kriminal bersenjata yang senantiasa menganggu masyarakat dan aparat keamanan, agar tidak mengotori Natal yang sebentar lagi dirayakan umat Kristiani di seluruh dunia.

Permintaan ini diungkapkan Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian.” Momentum Natal jangan dikotori,” tegas Kapolda Papua di Mulia, Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya, Minggu.

Dikatakan, aparat keamanan saat ini lebih mengedepankan tindakan persuasif sehingga anggota yang saat ini ditugaskan di kawasan Kabupaten Lanny Jaya hanya melakukan patroli guna memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Kapolda sangat mengharapkan apa yang dilakukan anggotanya dipahami dan dimengerti oleh kelompok tersebut sehingga mereka tidak lagi menganggu baik itu masyarakat maupun aparat keamanan.

Akan tetapi, tegas Irjen Pol Tito Karnavian, bila kelompok bersenjata yang posisi persembunyiannya sudah diketahui tetap menganggu maka Polri yang didukung TNI tidak akan segan-segan bertindak tegas.

Irjen Pol Tito Karnavian mengaku, pihaknya belum dapat memastikan sampai kapan aparat keamanan yang saat ini masih terus berjaga jaga baik di Tiom maupun Pirime, Kabupaten Lanny Jaya. “Kami akan terus berjaga jaga sampai masyarakat kembali merasakan keamanan hingga dapat melakukan aktifitas tanpa merasa ketakutan,” kata Kapolda Papua.

Diakui, saat ini aktifitas masyarakat di Tiom, ibukota Kab.Lanny Jaya berangsur angsur mulai kembali normal, dimana terlihat pasar yang sudah kembali berjalan.

Begitu pula jalur transportasi darat yang menghubungkan Tiom-Wamena sudah kembali dilalui masyarakat, jelas Kapolda Irjen Pol Tito Karnavian.
Jalur Tiom-Wamena dapat ditempuh selama tiga jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda empat. (ant/don/l03)

Senin, 10 Desember 2012 09:48, Binpa

December 10, 2012 0

Category: Roundups

Prasasti Perdamaian Dunia Dibangun di Papua

Kunjungan Gubernur Sandaun, Politik Penjajah dan Politik Papua Merdeka

Kerjasama PNG dan Pemprov Papua Lebih Diprioritaskan

Negara New Caledonia Jajaki Rencana Kerjasama Dengan Papua

Gubernur Sandaun Minta Polda Papua Tangkap Kelompok Kriminal

Pelaku Penembakan di Puncak Jaya Diduga Seorang Remaja

Tak Kenal Lambert

Gubernur Sandaun: Kelompok Kriminal Nyeberang ke PNG, Akan Ditangkap

Gustaf Kawer : Tim Siap Mendampingi Simeon

Kelompok Bersenjata Diminta Tak Kotori Momentum Natal

Follow me on Twitter

Community

Blogs I Follow

Blog Stats

Top Posts & Pages

a service by www.wantok.biz

Login

or Register?

Related articles

Related articles

Related articles

Related articles

Follow me on Twitter

Community

Blogs I Follow

Blog Stats

Top Posts & Pages

a service by www.wantok.biz

Login

or Register?