Category: Roundups

Seputar Papua Merdeka dalam liputan secara geografis tentang kondisi umum wilayah perjuangan Papua Merdeka.

Satu Warga yang Ditangkap di Papua adalah DPO Kasus Makar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim gabungan Polri dan TNI telah menangkap tujuh orang terkait sejumlah aksi yang terjadi di Papua belakangan ini.

Dari tujuh orang tersebut, ternyata satu diantaranya merupkan DPO (Daftar Pencarian Orang) kasus makar yang terjadi tahun 2010.

Sebelumnya, tim gabungan TNI-Polri, menangkap satu orang berinisial YW di Pirime setelah terjadinya kasus penyerangan Markas Polsek Pirime yang mengakibatkan tiga anggota Polri meningga dunia, Selasa (27/11/2012).

Kemudian, Kamis (29/11/2012) tim gabungan Polri menangkap enam orang berinisial JTT, KW, LK, TW, GK, dan TT.
“Dari pengembangan yang dilakukan bahwa dari ke tujuh orang yang diamankan pada dua hari tersebut, telah ditetapkan satu tersangka atas nama JTT. Yang Bersangkutan adalah merupakan DPO kasus makar yang terjadi tahun 2010, di wilayah Bolakme Kabupaten Jayawijaya,” ungkap Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Agus Rianto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2012).

Saat ini JTT dilakukan penahanan di Polres Jayawijaya. Sementara lima orang lainnya yang juga ikut ditangkap bersama JTT sudah ditetapkan pula sebagai tersangka, tetapi kelimanya tidak dilakukan penahanan dan hanya dikenakan wajib lapor saja.

Alasan lain yang menyebabkan kelimanya tidak dilakukan penahanan, dalam proses pengambilan keterangan kelima orang tersebut juga besifat koopertif.

“Yang enam tersangka kemarin pada saat dilakukan penangkapan, pada mereka juga menemukan bendera dari organisasi terlarang yang ada di Papua,” ungkapnya.

Penulis: Adi Suhendi | Editor: Anwar Sadat Guna  Tribunnews.com

0

Markas Polsek Dibobol, Polda Kirim Tim ke Polsek Apalapsili

JAYAPURA – Pasca pembobolan markas Polsek Apalapsili oleh kelompok orang tak dikenal, yang berhasil menggondol 5 senjata api laras panjang, Polda Papua langsung mengirim tim ke lokasi kejadian guna melakukan pengamanan dan penyelidikan.

“Hari ini satu regu tim sudah diterbangkan ke Apalapsili guna mengamankan markas Polsek sekaligus melakukan penyelidikan atas bobolnya gudang senjata,”

ujar AKBP I Gede Sumerta Jaya Juru Bicara Polda Papua, saat dikonfirmasi, Jumat 16 November.
Tim yang diberangkatkan, lanjutnya, gabungan dari sejumlah stuan di Polda Papua.

“Anggota tim yang dikirim ada yang dari Reskrim, Samapta dan Intel,”

ujarnya.
Mengenai kronologis kejadian pembobolan markas Polsek Apalapsili, kata I Gede, hingga kini belum mendapatkannya secara detail.

“Karens sulitnya komunikasi data beluum kami peroleh secara valid, tapi yang pasti pembobolan diketahui, saat dua anggota yang bertugas saat ini, kembali ke Polsek setelah membeli makan,”

paparnya.

I Gede Sumerta Jaya mengatakan, Kapolda Papua Tito Carnavian serta sejumlah pejabat teras akan terbang ke lokasi, Sabtu 17 November. “Kapolda dan rombongan termasuk saya, akan kesana besok, nanti saya akan laporkan perkembangan selanjutnya,”

kata dia.

Markas  Polsek Apalapsili Kabupaten Yalimo Papua, dibobol oleh sekelompok orang tak dikenal, Kamis 15 November sekitar pukul 12.00 WIT. Lima pucuk senjata api serta sejumlah amunisi berhasil digondol para pelaku. Dari data yang berhasil dihimpun, 5 senjata api yang dirampas adalah laras panjang jenis Moser. Sedangkan amunisi jumlahnya 40.

Menurut keterangan saksi mata yang namanya enggan disebut, kelompok orang tak dikenal itu berjumlah 5 orang. Mereka masuk markas Polsek  saat tidak ada personel yang berjaga.

“Para pelaku dengan leluasa masuk Mapolsek karena tidak ada penjagaan, mereka kemudian memboboll lemari penyimpanan senjata dan amnunisi,”

ungkap dia.

Memang, sebelum aksi pembobolan berlangsung, ada dua anggota yang piket di Polsek, tapi saat aksi pembobolan terjadi mereka sudah tidak berada dilingkungan Polsek.

“Sebelum kejadian, Ada dua anggota yang menjaga Polsek, yakni Bripda Musa Haluk dan Bripda John Peyon. Saat itu Bripda Haluk meninggalkan Polsek untuk membeli bahan makanan, sedangkan Bripda John Peyon tiba-tiba menghilang sebelum aksi terjadi,”

jelasnya.

Menurut dia, ada isu yang beredar, anggota yang tiba-tiba menghilang itu, disinyalemen terlibat membantu para pelaku. “Issunya memang ada indikasi anggota yang tiba-tiba menghilang bekerja sama dengan para pelaku, tapi pastinya coba tanya Kapolres,”imbuh dia.(jir/don/l03)

Sabtu, 17 November 2012 09:27, www.bintangpapua.com

0

Ketua Komisi HAM PBB : “Saya Khawatir pada Pemerintah (Indonesia) tentang Kekerasan yang Meningkat di Papua”

Jayapura, (14/11)—Dalam kunjungannya ke Indonesia, Navi Pillay, ketua Komisi HAM PBB, meski menyambut investigasi yang sedang berjalan di Papua, tetap menyampaikan rasa khawatirnya terhadap peningkatan eskalasi kekerasan di Papua sepanjang tahun 2011-2012.

“Saya juga khawatir pada Pemerintah (Indonesia) tentang kekerasan yang meningkat di Papua tahun ini. Saya menyambut berlangsungnya investigasi terhadap kekerasan pada bulan Mei-Juni di Papua dan merekomendasikan agar pemerintah mengambil langkah lebih lanjut untuk memastikan pertanggungjawaban pidana. Saya juga prihatin mendengar tentang para aktivis yang dipenjarakan untuk latihan damai kebebasan berekspresi.”

ungkap Navi Pillay dalam siaran pers UN Media center yang diterima tabloidjubi.com, Selasa (13/11) malam.

Ditambahkan oleh Pilay, jika saat ini Papua menjadi salah satu topik diskusi di Jenewa, karena sejumlah negara di Komisi HAM mengajukan pembahasan tentang Papua. Pillay pun membenarkan jika LSM-LSM sudah sering mengangkat isu Papua dalam forum-forum HAM PBB.

Selain isu Papua, Pilay juga menekankan kebutuhan untuk mengatasi isu-isu penyiksaan.

“Saya diberitahu bahwa reformasi hukum sedang dilakukan untuk mendefinisikan dan mengkriminalkan penyiksaan sebagai suatu prioritas, dan bahwa penting untuk memastikan penuntutan terhadap polisi dan pelaku penyiksaan lainnya.”

ujar Pilay.

Pilay juga mendukung komitmen Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan akan membantu untuk memperkuat pencegahan penyiksaan di Indonesia. Menurut Pilay, ratifikasi ini adalah perjanjian penting yang memungkinkan inspeksi mendadak dan rutin oleh badan-badan internasional dan nasional dalam penjara dan pusat penahanan, sehingga bisa mencegah penyiksaan dan bentuk-bentuk lain dari perlakuan kejam dan merendahkan martabat.

“Langkah penting lainnya adalah untuk menjamin pelaksanaan penuh dari Peraturan Kepolisian Nomor 8/2009 tentang Implementasi Standar Hak Asasi Manusia dan Prinsip dalam Melaksanakan Tugas Kepolisian.”

tambah Pillay.

Kunjungan Pillay ke Indonesia atas undangan pemerintah Indonesia. Selama kunjungannya, Pillay melangsungkan  pertemuan dengan pemerintah Indonesia dan Organisasi non Pemerintah untuk membahas perkembangan penegakkan HAM di Indonesia. (Jubi/Victor Mambor)

Wednesday, November 14th, 2012 | 08:34:28,www.tabloidjubi.com

0

Setelah Papua, Riau Pun Ingin ‘Merdeka’

Pembangunan seharusnya dijalankan berbasis pada potensi daerah.

JAKARTA, Jaringnews.com – Ketidakpuasan terhadap Jakarta tak hanya disuarakan oleh masyarakat Papua. Kalangan usahawan dari Riau dan Nusa Tenggara Timur pun mengungkapkan kekecewaannya.

“Perkenalkan saya Viator Butar-butar, sekretaris KADIN Provinsi Riau yang sebentar lagi akan berubah jadi KADIN negara Riau,” kata Viator Butar-butar ketika diberi kesempatan menyampaikan pendapat pada Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun 2012 Efektivitas Fiskal, Percepatan Infrastruktur dan Intermediasi Perbankan yang diselenggarakan KADIN dan INDEF di Jakarta hari ini (19/6).

Cara memperkenalkan dirinya yang unik itu digunakannya sebagai pelampiasan kekecewaan atas cara pembicara pada seminar itu yang menurutnya melihat Indonesia secara Jakarta sentris saja, tanpa melihat berbagai kekhasan daerah.

Tampil sebagai pembicara pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis, Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, Mulya Nasution, Ahmad Erani Yustisa dan Enny Sri Hartati, keduanya peneliti di INDEF.

Seharusnya, menurut Viator, pembangunan dijalankan berbasis pada potensi daerah. “Kami di Riau sering sekali heran. Di Jakarta ini banyak sekali jembatan tetapi tidak ada sungainya. Tetapi di Riau, banyak sungai tapi sangat sedikit jembatannya,” kata Viator memberikan analogi.

Contoh lain yang dikemukakannya untuk menunjukkan kekhasan daerah adalah dalam pembangunan jalan. “Kenapa truk kelapa sawit kami diharuskan mengurangi muatan karena dianggap melewati beban yang bisa ditopang oleh jalan itu. Seharusnya, justru daya jalan tersebut yang ditingkatkan sehingga dapat menyangga truk-truk yang membawa kelapa sawit,” kata dia.

Viator mewanti-wanti bahwa kekecewaan di daerah sudah sedemikian besar, apalagi bila melihat betapa timpangnya perkembangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Menurut dia jangan salahkan bila suatu saat bukan hanya Papua yang meminta merdeka.

“Saya sendiri bingung, darimana sebenarnya uang yang ada di Jakarta ini. Sebab tidak ada aktivitas produksi di sini tapi 80 persen uang repubik berada di sini,” kata Viator lagi.

Ketua KADIN Nusa Tenggara Timur, Abraham Paul Liyanto menyuarakan hal senada. Menurut dia, perlu ada upaya ekstra Pemerintah untuk membangun infrastruktur di daerah untuk mengejar ketertinggalan.

“Sudah bisa dipikirkan bila kantor pusat kementerian disebar ke berbagai provinsi sehingga pembangunan lebih merata,” kata Abraham.

Ia memberi contoh, Kementerian Perikanan dan Kelautan sepantasnya berkantor pusat di wilayah yang kaya akan laut dan perikanan. Demikian juga kementerian lain, disesuaikan dengan potensi pendukungnya.

“Di Afrika Selatan hal itu terjadi. Antara satu kementerian dengan kementerian lain bisa berjarak 3 jam penerbangan. Memang jauh tetapi dengan demikian penyebaran infrastruktur juga terjadi,” kata Abraham.

Menanggapi hal itu, Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, Mulya Siregar mengatakan, pihak BI sekarang ini sedang menggodok aturan mengenai multiple license.

Dengan aturan ini, BI akan dapat mengarahkan bank dalam pembukaan cabang. “Sehingga BI nanti bisa meminta bank membuka cabang di daerah-daerah yang masih terpencil,” kata Mulya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis mengatakan, selama ini memang ada kecenderungan Jakarta harus ‘digertak’ dulu baru mau memperhatikan daerah. Itu sebabnya ia menyarankan agar daerah lebih keras lagi menyuarakan aspirasinya.

“Saya sendiri setuju bila setiap provinsi di Indonesia digilir lima tahun sekali sebagai ibukota negara,” kata Harry Azhar, bercanda.
(Ben / Deb)

Eben Ezer Siadari, Selasa, 19 Juni 2012 16:28 WIB, JaringNews.com

Related articles

 

Enhanced by Zemanta

SBY Curiga Pihak Asing Punya Kepentingan di Papua

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasanuddin Aco

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui kekerasan di Papua sedang dalam sorotan dunia internasional. Namun sorotan itu dari cara pandang kepentingan tertentu.

“Namun kepentingan kita kepentingan negara, kepentingan rakyat, termasuk tanah di Papua agar tanah itu terus tumbuh, masyarakat sejahtera dan sebagainya,” kata SBY di kantor Presiden Jakarta, Selasa (12/6/2012).

Dikatakan Presiden, memang masalah di Papua luar biasa dan kompleks. Oleh karena itu SBY meyakinkan publik bahwa pemerintah memiliki keyakinan yang benar soal penuntasan kasus di Papua.

“Dan pihak manapun yang di luar negeri (asing) yang punya kepentingan berbeda, harus dijelaskan apa yang dilakukan di sana,” kata SBY.

SBY menegaskan masalah Papua harus dituntaskan. Tidak boleh ada satu orang pun korban jiwa dan tidak bisa dibiarkan harus dilakukan dan diberikan sanksi siapa yang melakukan kekerasan. “Hukum harus ditegakkan,” ujar SBY.

Related articles
Enhanced by Zemanta
0

Frans Wospakrik Berpulang

Mantan Rektor Uncen dan Wakil Ketua I MRP, Frans Alexander Wospakrik dipanggil Tuhan. Ia tidak hanya sebagai pendidik, tapi juga pemikir dan pelayan yang rendah hati.

FRANS Alexander Wospakrik adalah putera kedua dari sepuluh bersaudara dari ayah Tom Wospakrik (alm) dan ibu Lidia Boekoersyom (alm). Lahir di Kampung Yoka, Jayapura pada 28 Januari 1947.

Dalam kehidupan sehari-hari, Frans dikenal sebagai sosok yang bekerja tanpa mengeluh, bekerja tanpa banyak bicara, bekerja secara profesional dan tekun, bekerja sampai tuntas serta bekerja sampai titik darah yang penghabisan. Ia memiliki kemampuan intelektualitas yang tinggi, tapi rendah hati, tidak emosional dalam pengabdiannya sebagai seorang guru bagi muridnya maupun pengabdiannya bagi rakyatnya.

Masa pendidikannya dimulai dari Lagere School-B (SLB) Serui, lulus 1960 dan melanjutkan ke Primaire Meddelbare School (PMS) Biak, lulus 1963 dan meneruskannya ke SMA YPK Biak, jurusan Pasti dan Pengetahuan Alam (PasPal), lulus 1966.

Karier sebagai seorang guru yang sejati dimulai Frans setamat SMA dan diterima menjadi mahasiswa di Fakultas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan (FPPK) Universitas Cenderawasih Manokwari dan memperoleh gelar sarjana muda (B.Sc) pada 1970.

Saat itu, Universitas Cenderawsih baru berusia delapan tahun dan diperlukan banyak sumberdaya manusia untuk membangun Papua dan manusianya dari keterbelakangan, sosial, ekonomi dan budaya. Maka dalam kerangka pengembangan FPPK Uncen, Frans bersama beberapa dosen dikirim mengikuti pendidikan di Institut Pertanian Bogor dan pada saat itu juga dia diangkat menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional RI mengabdi di FPPK Uncen Manokwari pada 1970. Ia menyelesaikan Program Afiliasi pada 1975.

Sekembalinya dari IPB, Frans menjadi dosen di FPPK Uncen Manokwari. Sepuluh tahun kemudian, Frans dan istrinya, Judya Marti Wospakrik, dikirim mengikuti pendidikan di Depertment of Wood Technology Washington State University (WSU) Amerika Serikat pada 1980 dan memperoleh gelar Master of Science (M.Sc) pada 1984.

Dalam meniti karier di dunia perguruan tinggi, Profesor Ir. Frans Alexander Wospakrik, M.Sc. pernah menduduki seluruh jenjang kepangkatan dan jabatan yang ada di pegawasi negeri sipil di lingkungan Universitas Cenderawasih Departemen Pendidikan Nasional RI. Jabatan terakhir yang disandang Frans adalah Guru Besar atau Profesor dengan pangkat Pembina Utama, dengan golongan ruang IV/e.

Selain prestasi di bidang akademik, Frans Wospakrik juga gemar musik, menyanyi dan berolahraga. Ia pernah menjadi anggota band musik Kampus FPPK Uncen Manokwari, dengan lagu kesukaannya “Di Taman Bunga yang Permai di ODO Serui Manise“. Ia kerap membawakan lagu ini pada setiap kesempatan. Selama menjadi mahasiswa, Frans pernah mendapat predikat mahasiswa teladan FPPK Uncen Manokwari.

Selama 40 tahun masa karyanya, Frans Wospakrik, tidak hanya menjadi guru mengajar ilmu di dalam ruang kuliah, tetapi dia juga mengabdi diluar kampus. Ia banyak berperan penting dalam peletakan dasar-dasar pembangunan sumberdaya manusia Papua melalui pendidikan tinggi negeri dan swasta.

Riwayat sakitnya dimulai, Jumat 28 Juli 2011 lalu. Hari itu, dia mengalami serangan akut pernafasan sehingga dibawa ke RSU Abepura, dan menempati ruang rawat Intensive Care Unit (ICU). Berbagai upaya dilakukan para medis di rumah sakit itu, namun tidak tertolong. Prof. Ir. Frans Alexander Wospakrik, M.Sc. menghembuskan nafas terakhir dalam usia 64 tahun pada Minggu, 31 Juli 2011 pukul 23.10 malam.

Kematiannya mengagetkan seluruh masyarakat Papua yang berada di berbagai tempat dan berduka atas kepergian putera terbaik Papua. Frans Alexander Wospakrik, meninggalkan banyak hasil karya, teladan dan buah pikirannya di bidang pendidikan dan kehutanan bagi masa depan Papua yang lebih baik.

<><><>
FRANS ALEXANDER WOSPAKRIK. Lahir: Yoka, 28 Januari 1947. Agama: Protestan. Istri: Ir.Yudya Marti Wospakrik,M.Sc. Pendidikan: Lagere School-B di Serui, 1960. Primaire Middelbare School Biak, 1963. SMA YPK Biak, 1966. Sarjana Muda (B.Sc.) FPPK Uncen Manokwari 1970. Sarjana Penuh (Ir) Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Pasca Sarjana (M.Sc.) di Depatement of Wood Technology,Washington State University USA (Departemen of Materials Sciene & Engineering), 1984.

Jabatan: Ketua Komisi Pendidikan& Kemahasiswaan FKIP Uncen Manokwari, 1975 – 1977. Kepala Unit Penelitian FPPK Uncen   Manokwari, 1977 – 1978. Ketua Subjurusan Pengelolaan Hutan FPPK Uncen Manokwari, 1978 – 1980. Sekretaris Dekan FPPK Uncen Manokwari, 1978 – 1979. Pembantu Dekan I FPPK Uncen Manokwari, 1979 – 1980. Pembantu Dekan II Faperta Uncen Manokwari, 1984 – 1987. Dekan Faperta Uncen Manokwari, 1987 – 1992. Pembantu Rektor I Uncen Jayapura, 1992 – 1996. Dekan Fakultas Ekonomi Uncen, 1993 – 1994. Dekan Fakultas MIPA Uncen, 1998 – 2003. Rektor Universitas Cenderawasih selama dua periode: 1996 – 2005. Pendiri Fakultas Ekonomi & Fakultas Matematika dan IPA Uncen Jayapura, sekaligus menjadi dekan pertama di dua fakultas tersebut.

Jabatan Diluar Kampus: Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Utusan Daerah Irianjaya, 1997 – 2005. Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua, 2005 – 2010. Ketua Intelektua Kristen Indonesia, 1998 – 31 Juli 2011. Anggota Muspida Tk.II Kabupaten Manokwari, 1987 – 1992. Anggota Muspida Tk. I Provinsi Papua, 1996 – 2005.

Pengabdian Masyarakat: Ketua Tim Asistensi Penyusunan RUU Otonomi Khusus Papua, 1999 – 2001. Anggota Tim Environment Advisory Committee PT. Freeport Indonesia, 2002 – 2004. Anggota Tim Pendirian Universitas Ottow Geissler Jayapura. Ketua Panitia Peresmian Universitas Ottow dan Geissler Jayapura. Penasehat Panitian Pembangunan Gedung Gereja Sion Padangbulan 2002 – 2007. Koordinator Bidang Pendidikan,Unsur PKB Sion Padangbulan 2002 – 31 Juli 2011. Ketua Forum DAS Papua, 2005 – 31 Juli 2011. Ketua Umum Persekutuan Intelektual Kristen Indonesia Daerah Papua, 1998 – 31 Juli 2011.

RIWAYAT KEPANGKATANNo. Pangkat Jabatan Fungsional Gol/Ruang TMT
1. Asisten Perguruan Tinggi – II/B 1 Mei 1973
2. Pengatur – IIC 1 Maret 1976
3. Penata Muda Asisten Ahli Madya III/A 1 Oktober 1976
4. Penata Muda Tk.I Asisten Ahli III/C 1 Oktober 1978
5. Pembina Lektor Muda III/D 1 Oktober 1980
6. Pembina Tk.I Lektor Madya IV/A 1 Maret 1985
7. Pembina Lektor IV/D 1 Oktober 1987
8. Pembina Tk.I Lektor Kepala Madya IV/B 1 Oktober 1993
9. Pembina Utama Muda Lektor Kepala IV/CÂ 1 Oktober 1995
10. Pembina Utama Madya Guru Besar Madya IV/D 1 Oktober 1998
11. Pembina Utama Guru besar IV/EÂ 1 Oktober 2003

Sumber. Universitas Negeri Papua Manokwari, 11 Agustus 2011
Oleh Paskalis Keagop, Alfonsa Wayap, SuaraPerempuanPapua.orb, Kamis, 25 Agustus 2011 07:19

0

INGGRIS TIDAK MENDUKUNG GERAKAN PAPUA BARAT

marty natalegawa
marty natalegawa

Jakarta, FaktaPos.com – Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa menegaskan, gerakan sejumlah orang di Inggris yang berusaha mengembangkan isu berbagai permasalahan Papua Barat tidak pernah mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah Inggris.

“Orang-orangnya itu-itu juga, saya kan dulu pernah di Inggris sebagai duta besar, jadi saya tahu siapa orang-orangnya. Upaya-upaya mereka selama ini tidak memperoleh dukungan luas dari masyarakat dan pemerintah Inggris,” kata Marty ketika ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (02/08).

Marty menyatakan hal itu ketika diminta komentar tentang konferensi yang sedang digelar oleh International Lawyers for West Papua (ILWP) di Oxford, Inggris. Berdasarkan informasi dari laman ILWP, konferensi itu diselenggarakan di East School of the Examination Schools, 75-81 High Street, Oxford.
Konferensi itu mengangkat tema tentang kemerdekaan Papua Barat, yakni “West Papua ? The Road to Freedom”.

“Papua Barat telah diambil alih secara ilegal selama 40 tahun oleh Indonesia. Sebagai bagian dari kampanye kemerdekaan yang sedang berjalan, ‘The Free West Papua Campaign’ dan ‘The International Lawyers for West Papua’ merasa terhormat untuk mengundang anda hadir dalam konferensi khusus: ‘West Papua ? The Road to Freedom’,” demikian tertulis dalam laman itu.

Laman itu juga menyebut nama sejumlah orang sebagai pembicara konferensi, yaitu pemimpin kemerdekaan masyarakat Papua Barat Benny Wenda, ahli Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 John Saltford, dan saksi Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969 Clement Ronawery.

Marty menjelaskan, gerakan tentang Papua di Oxford memang ada. Menurut dia, sejumlah orang di kawasan itu memang berupaya untuk terus menghidupkan masalah Papua di Inggris.

Namun, kataya, masyarakat dan pemerintah Inggris tetap menyatakan dukungan terhadap Indonesia.

“Jadi pemerintah Inggris senantiasa menggarisbawahi dan menekankan bahwa mendukung NKRI, mendukung kebijakan otonomi khusus di Papua,” katanya.

Pada saat yang bersamaan, katanya, pemerintah Indonesia terus memberikan informasi kepada negara-negara sahabat tentang kebijakan Indonesia.

Sementara itu, ribuan warga yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB), mulai berkumpul di kawasa Expo, Waena, Abepura, untuk siap melakukan aksi demontrasi menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua.

Berdasar pantauan di Jayapura, Selasa (02/08), ribuan warga di bawah pimpinan Ketua KNPB Mako Tabuni itu, membawa spanduk dan poster berukuran besar, yang antara lain bertuliskan “Dukung ILWP” dan “Minta Referendum”.(atr/nov)

http://www.faktapos.com/content/fakta-terkini/10365-inggris-tidak-mendukung-gerakan-papua-barat.html

0

Mantan Waket MRP, Ir Frans Wospakrik Berpulang

JAYAPURA – Papua kembali kehilangan salah satu putra terbaiknya. Jika sebelumnya mantan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Agus Alue Alua meninggal dunia di Rumah Sakit Dian Harapan Waena Jayapura pada Kamis ( 7/4) sekitar pukul 15.00 WIT karena sakit, maka kali ini giliran mantan Wakil Ketua MRP, Ir. Frans A. Wospakrik,M.Sc berpulang ke pangkuan Yang Maha Kuasa.

Ya, Frans A. Wospakrik yang juga mantan Rektor Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura ini meninggal pada Minggu (31/7) pukul 23.15 WIT saat menjalani perawatan di ruang ICU RSUD Abepura.

Cenderawasih Pos yang memonitor langsung di RSUD Abepura hingga pukul 01.00 WIT tadi malam belum berhasil mendapatkan konfirmasi dari pihak RSUD Abepura tentang penyebab kematian almarhum.

Pihak keluarga yang berada di RSUD Abepura tadi malam juga belum bersedia memberikan keterangan, karena mereka masih terpukul atas kejadian ini. Pihak keluarga baru bersedia memberikan keterangan jika jenazah sudah berada di rumah duka di Jalan SPG Perumnas I, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, tepatnya di depan SMA Teruna Bhakti Waena.

Dari pantauan Cenderawasih Pos pukul 00.46 WIT, jenazah almarhum sedang dimandikan di kamar jenazah RSUD Abepura dan setelah selesai rencananya akan dibawa ke rumah duka. Namun hingga pukul 01.30 WIT, jenazah masih di RSUD Abepura.

Kabar duka ini sontak langsung menyedot perhatian banyak pihak. Terbukti tadi malam beberapa tokoh Papua di antaranya Ketua MRP Sementara Joran Wambrauw, Wakil Ketua MRP Sementara Pdt. Hofni Simbiak,S.Th, Staf Ahli Gubernur Agus Sumule dan para dosen dari Uncen tampak langsung berkunjung ke RSUD Abepura. (nls/fan/fud)

Sumber: Senin, 01 Agustus 2011 , 09:56:00, Cepos

Related articles
Enhanced by Zemanta
0

Kasus HAM Jadi Alasan Pro ‘M’ Tuntut Referendum

Nicholas S Messet: Pemerintahan Amerika   Menghargai  Integrasi Papua ke NKRI

Ketua Umum Yayasan Independent Group Supporting the Spacial Autonomous Region of Papua Within the Republic of Indonesia (IGSSARPRI) Franzalbert Joku dan Wakilnya Nicholas S Messet didampingi Ketua BMP Kota Jayapura Nico Mauri serta Bendahara Umum BMP RI di Tanah Papua Her Bonay di Café Dona, Jalan Pasific Permai, Ruko Dok II, Jayapura, Kamis (7/10) kemarinJAYAPURA—Kongres Amerika Serikat (AS)  yang  digelar di Washington DC Amerika Serikat (AS) 22 September 2010  lalu,  antara lain menggelar  dengar pendapat  (hearing)  untuk meninjau kembali  keterlibatan TNI dalam berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua.    Hal ini disampaikan  Ketua Umum Yayasan Independent Group Supporting  the  Spacial Autonomous Region of Papua Within the Republic of Indonesia (IGSSARPRI) Franzalbert Joku dan Wakilnya  Nicholas S Messet didampingi  Ketua Umum DPP Barisan Merah Putih (BMP) RI di Tanah Papua Ramses Wally,  Bendahara Umum DPP BMP RI di Tanah Papua Hemskerkey   Bonay serta Ketua BMP Kota Jayapura Nico Mauri serta  di Café Dona, Jalan Pasific  Permai, Ruko Dok II, Jayapura, Kamis (7/10) kemarin.

Sekedar diketahui Kongres AS ini juga dihadiri Ketua Umum  Independent Group Supporting  the  Special Autonomous Region of Papua Within the Republic of Indonesia (IGSSARPRI) Franzalbert Joku dan Wakilnya  Nicholas S Messet serta  delegasi Ormas  dan gerakan Papua merdeka, antara lain  Ketua Dewan Adat Papua  (DAP) Forkorus Yoboisembut.

Menurutnya,  ada beberapa pihak  yang mewakili ormas  dan gerakan Papua merdeka (Pro M) dalam berbagai bentuk  yang diundang menghadiri   hearing itu.  Selain menyampaikan informasi tentang pelanggaran HAM di Papua,  juga menggunakan alasan kasus pelanggaran HAM di Papua  untuk menuntut referendum di Papua  melalui  dukungan Kongres AS dan pemerintahan Amerika Serikat. Pasalnya,  lewat referendum itu masyarakat Papua dapat  diberikan  kesempatan menentukan nasib sendiri dengan tujuan Papua merdeka di luar dari NKRI.  “Saya dan Pak Messet  menyampaikan dan mengakui  bahwa benar di Papua  pernah terjadi pelanggaran HAM, bukan satu kali atau dua kali banyak kali terjadi pelanggaran HAM,  serta  apa sanksi Kongres Amerika Serikat atau dunia internasional  bisa menuntut dan mengenakan pelbagai kasus pelanggaran HAM di Papua kepada TNI,” tukasnya.

Dia mengatakan, pihaknya  juga menyampaikan pasca  bergulirnya reformasi dan demokratisasi di seluruh  Tanah Air  di akhir tahun 1990-an atau diawal tahun 2000-an banyak pembenahan atau perbaikan yang telah terjadi. Pemerintah Indonesia sekarang ini menyadari nilai nilai kemanusiaan, hak demokrasi masyarakat sehingga diterapkan kebijakan kebijakan  yang  layak untuk didukung. “Perbaikan perbaikan itu terus  diperjuangkan dan diterapkan lewat kebijakan- kebijakan pemerintah Indonesia agar nilai nilai kemanusiaan  dapat terwujud diseluruh Indonesia termasuk di Papua,” katanya.

Pilihan yang mungkin tepat untuk  Papua adalah sebagai daerah otonom dalam bingkai NKRI dimana  orang Papua bisa mendapat kesempatan untuk mengangkat hak haknya dan menikmati pembangunan serta dapat meraih nilai nilai kesejahteraan bagi rakyat Papua.           

Ditanya apakah hearing untuk membahas Papua merdeka, menurutnya, hearing  tak bertujuan untuk membebaskan Papua dari NKRI. Tapi tujuan hearing adalah untuk menengok  atau mengunjungi kondisi HAM di Papua yang sering terjadi isu internasional sampai ke Amerika Serikat.

“Isu pelanggaran HAM di Papua seperti halnya seperti di Maluku, Poso, Aceh dan Timor Leste itu sesuatu hal yang sangat memprihatinkan kami semua tahu dan membagi bagi keprihatinan tentang kondisi HAM diseluruh Indonesia termasuk di Papua,” katanya.  

Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum   IGSSARPRI Nicholas S Messet menandaskan,  Kongres Amerika ini sebetulnya  disediakan bagi  tokoh tokoh  yang pro merdeka, tapi pihaknya menyampaikan kepada Ketua Panitia  Kongres  AS  Eni Faleomavaega agar mengundang juga tokoh- tokoh integrasi Papua ke NKRI. Alasannya, apabila hanya tokoh tokoh pro merdeka seperti  Octovianus Mote dan lain, maka mereka hanya bicara Papua  merdeka.

Dia mengatakan, pihaknya  menawarkan agar  tokoh tokoh  integrasi Papua juga dapat  dihadirkan dalam Kongres AS  agar jalan tengah mana yang dapat diambil  dan tak perlu menyesatkan bangsa Papua, karena hearing tak membicarakan   Papua merdeka. Kongres maupun pemerintahan Amerika Serikat tak mendukung adanya negara republik  Papua Barat. Kongres maupun pemerintahan Amerika Serikat menghargai  integrasi Papua ke NKRI. “Apabila ada orang yang bilang bahwa Kongres dan pemerintah Amerika Serikat mendukung kemerdekaan bagi bangsa Papua Barat jangan omong  kosong,  jangan membuat kita sendiri setengah mati dan mati banyak dibunuh TNI karena ditipu oleh kita punya orang sendiri,” tuturnya.

“Saya baru dapat email dari Herman Wanggai yang menyampaikan 1 November—1 Desember 2010 akan ada puasa berdoa agar ada Washington Solution. Washington Solution apa? Apa yang dibicarakan di Washington tak ada lain hanya  bicara pelanggaran HAM serta Otsus mesti diterapkan dengan baik di Papua.” 

Saat Kongres AS ia ditanya soal penerapan Otsus di Papua, dia menjelaskan, penerapan Otsus di Papau agak tersendat sendat karena ini barang baru dan Jakarta harus jujur kepada Papua untuk menjalankan Otsus dengan baik agar 15 tahun mendatang  jangan ekor dipegang kepala dikasih. Tapi kalau benar benar jujur harus diberikan seluruhnya dan rakyat Papua mengaturnya sendiri.           

Dia mengatakan, sejak rezim Soeharto lenger saat itu muncul reformasi, demokratisasi maka rakyat  Papua mulai merasa bahwa ia mempunyai  hak dan harga diri. Saat Kongres  AS  tahun 2000 ia minta untuk merdeka. Tapi  dari hasil  Kongres  AS  itu pemerintah Indonesia akhirnya memberikan Otsus bagi bangsa Papua. “NKRI dan merdeka harga mati. Dua duanya tak bisa mati manusia Papua mau hidup terus. Tong dua boleh mati tapi manusia Papua mau hidup. Itu yang kita perlu supaya manusia Papua itu harga dirinya dijaga dan dihormati maka diberikan Otsus. Dan Otsus ini berjalan tersendat sendat karena baru saja dibuat di Aceh dan Papua, “ tandasnya. “Suatu hal yang baru  kita mesti trial and error coba coba dulu. Tapi cukup lama sembilan tahun diharapkan tahun depan dapat berjalan agar 15 tahun kedepan rakyat Papua bisa aman, sejahtera dan damai,” ujarnya  pria yang 39 tinggal di Swedia ini. (mdc)

Intervensi Papua New Guinea dalam Sidang Komisi UN 2010

WPNews:

Robert Guba Aisi; Permanent Representative aof Papua New Guinea to the United Nations

Papua New Guinea telah memajukan solusi damai di masa-masa lampau untuk menyelesaikan isu West Papua, tetapi kini PNG sangat terganggu dengan kekerasan yang dilakukan baru-baru ini oleh serangan militer terhadap penduduk sipil keturunan orang Melanesia. Kami punya hubungan bak dengan Indonesia karena mereka sedang membangun menuju demokrasi dan perlakuan baik terhadap orang West papua, tetapi intervensi ini akan mengganggu semuanya dan akan merusak negosiasi yang sudah berlangsung selama ini kalau tidak ada langkah yang diambil.

Intervensi militer hampir pasti terkait dengan ketegangan etnik antar kelompok dan harus diakhiri, untuk memberikan jalan kepada pemerintahan yang demokratis dan untuk sebuah referendum atau otonomi sebagaimana yang baru-baru ini diselenggarakan di Timor Timur.

Kami memohon kepada semua delegasi untuk mendukung upaya-upaya untuk kepada Dewan Hak Asasi Manusia (PBB) dan (kalau isu kehadiran militer ini menjadi isu mengganggu sekali lagi, maka) ke Dewan Keamanan.

Papua New Guinea melihat isu ini secara langsung penting sekali dan percaya bahwa sekarang perlu ada penyelesaian diplomatik sebelum perang sipil menyebar di West Papua.

————–
Papua New Guinea dengan hormat minta delegasi untuk memberhatikan secara khusus kepada dokumen-dokumen berikut :

1.    Reports of Indonesion military operations;
2.    Allegations of excessive use of force during police operations;
3.    Alleged extrajudicial killings during previous Indonesian operations in West Papua

Tanggapan Indonesia:

The Republic of Indonesia mengakui pernyataan Papua New Guinea dan menghargai pendapat mereka.

Akan tetapi wilayah West Papua adalah bagian dari Republik Indonesia; dan Indonesia tidak menambah pasukan militer di provinsi itu;

Perang-perang yang terjadi di sana hanyalah perang-perang suku (Ed – perang di antara orang Papua sendiri karena orang Papua suka dengan perang suku).

Kami mau katakan hal ini sekarang,

“Pemerintah Indonesia tetap berpegang teguh kepada pendapat untuk bergabung dengan Indonesia lewat Referendum yang disebut Penentuan Pendapat Rakyat pada 1969.”

Banyak pembicaraan sedang berlangsung bagaimana menyelenggarakan referendum di dalam West Papua, dan untuk mencari penyelesaian yang demokratis.
———————

Tanggapan Balik PNG: Robert Guba Aisi; Permanent Representative of Papua New Guinea to the United Nations

Penentuan Pendapat Rakyat, sebagaimana telah ditunjukkan dokumentasi Amerika Serikat, tetapi legitimasinya sendiri sudah dipertanyakan berulang-kali, dan setelah berkonsultasi dengan Vanuatu tentang hal ini, ditambah lagi dengan intervensi militer ke West Papua baru-baru ini, membuat kami secara tegas mengadvokasi untuk penarikan pasukan miiter dari West Papua, mengakhiri peperangan dan melakukan suatu investigasi yang benar dan independen tentang status orang Papua di West Papua. Kami percaya bahwa investigasi sebagaimana diusulkan oleh Vanuatu merupakan langkah logis menuju penyelesaian yang legal dan secara politis atas isu West Papua.

Keputusan Internatioanl Court of Justice tentang legalitas Kemerdekaan Kosovi pada Juli 2010 menjadi satu presenden untuks secara angsung mempertimbangkan pengusulan kasus ini ke lembaga dimaksud.

Pembicaraan-pembicaraan tentang West Papua harus dilangsungkan dalam suatu forum yang terbuka, untuk mengizinkan sebuah negosiasi yang bebas dan adil yang akan menghindari kesalahan-kesalahan yang lalu terulang dalam menangani kasus ini. Penentuan Pendapat Rakyat dimaksud hanya melibatkan kurang dari 5% penduduk West Papua waktu itu, yang perlu dipertimbangkan saat ini, mengingat situasi di West Papua membutuhkan perhatian kemanusiaan yang segera.

————————
Tanggapan William Hague, Menlu Inggris:

Foreign Secretary

Saya setuju dengan delegasi Papua bahwa perlu ada investigasi dari PBB. Hak menentukan nasib sendiri harus menjadi presenden di sini, masyarakat West Papua harus diberikan peluang untuk menyampaikan pendapat.
————-
Tanggapan Selandia Baru: Murray McCully, New Zealand Minister of Foreign Affairs and Trade

Pemerintah Selandia Baru berpendapat sama dengan pemerintah Inggris bahwa perlu ada investigasi dari PBB untuk mengurangi ketengan di wilaya itu, dan menyerukankepada pemerintah Papua New Guinea dan pemerintah Indonesia untuk menghindari peningkatan krisis dimaksud.
——————————

Tanggapan Indonesia:

Indonesia akan menghadiri pembicaraan-pembicaraan seperti ini.

Akan tetapi, kami sekarang ini percaya bahwa West Papua harus tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Saat ini Indonesia tidak akan menarik pasukan militer dari West Papua, karena kami perduli atas penduduk sipil yang tidak bersalah yang perlu perlindungan dari militer kami. Rali-rali kemerdekaan sekarang ini semakin dipenuhi kekerasan, dan keterlibatan militer perlu untuk menjaga keamanan memang berguna untuk sementara waktu dalam waktu singkat, hanya penyelesaian jangka panjang harus dicari sekarang ini.

Kami menghargai pendapat Inggris dan Selandia Baru, dan terimakasih untuk menyampaikan hal ini kepada kami. Kami akan menaati semua aturan PBB yang sudah ada tentang West papua, akan tetapi kami percaya bahwa provinsi ini harus tetap ada di dalam Indonesia. Kami rasa orang West Papua lebh aman (Ed- lebih selamat) kalau mereka tinggal di dalam Indonesia (Ed-artinya kalau mereka merdeka, mereka tidak selamat. Selamat dari apa, atau siapa?”).

——————–
Tanggapan Papua New Guinea: Robert Guba Aisi; Permanent Representative of Papua New Guinea to the United Nations

Intervensi militer di West Papua bukan sebuah solusi. Secara historis, kehadiran militer tidak membawa hasil apa-apa untuk memperbaiki krisis, resikonya justru membakar situasi berakibat kematian di pihak orang West Papua. Kehadiran militer juga penyebab utama krisis kemanusiaan bagi negara-negara tetangga seperti Australia dan Papua New Guinea, karena kami tidak punya sumberdaya untuk pelarian pengungsi berikutnya menyeberang perbatasan.

———————–
Tanggapan dari Fiji: Commodore Frank Bainimarama, CF, MSD, OStJ,
Prime Minister of the Republic of Fiji,
Commander of the Republic of Fiji Military Forces

Laporan berita begitu jelas bagi kami, campurtangan miiter dimulai sebagai tanggapan terhadap protes pro kemerdekaan yang semakin meningkat, jadi tidak secara langsung dilihat sebagai upaya untuk menghindari kemerdekaan. Ini harus dilihat sebagai upaya untuk menghindari kampanye yang semakin dipenuhi kekerasan, walaupun aksi-aksi yang dilakukan tidak direncanakan secara baik.

Fokus sekarang harus diarahkan kepada penanganan (isolasi) demonstrasi yang penuh kekerasan, sementara itu mengizinkan protes-protes secara damai. Ini dapat dilakukan dengan dua cara, pertama dengan mendorong dan melengkapi anggota polisi dan pejabat pemerintah yang berasal dari West Papua untuk bernegosiasi dengan para demonstran secara damai itu, sambil itu menarik pasukan dari wilayah itu untuk menghindari kleim kelompok yang memprotes itu mengatakan tindakan militeristik teradap penduduk sipil

Diskusi keseluruhan harus diarahkan diantara berbagai faksi, dan langkah-langkah normalisasi hukum dan lingkungan yang tertib hukum.
————————
Tanggapan dari Denmark:

Heir Apparent Crown Prince Frederik, elder son of the monarch

Saya berbicara dari perwakilan Denmark untuk PBB dalam diskusi ini. Walaupun saya setuju dengan Menlu Inggris William Hague, orang West Papua harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, sebuah penyampaian suara dengan jalan damai, dan tidak dengan pertumpahan darah. Saya katakan bahwa referendum di dalam West Papua harus diselenggarakan.

Sumber: http://itake.se/spcoldwar/index.php?showtopic=19671

0

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

Baliem Arabica Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

WANTOK News

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Go NUSANTARA Asia

BANANA Leaf Cafes

Fly Wamena

Top Of The World

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Relationship Advice

Melaneia News

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

PAPUAmart.com

Koteka

This is My Origin and My Destiny