DPR Papua Optimis Smelter Dibangun di Papua

Surabaya–Takpercaya sebelum melihat langsung faktanya. Itulah yang mendorong sejumlah anggota DPR Papua sehingga mendatangi langsung PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat (8/5). Kedatangan rombongan DPR Papua yang dikomandoi Ketua Komisi D Boy Markus Dawir ini untuk melihat dari dekat sekaligus mendapatkan informasi lebih utuh tentang keberadaan PT Smelter yang rencananya juga akan dibangun di Timika,Papua.

Dalam kunjungan tersebut, selain bertatap muka dengan jajaran Manajemen PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, diantaranya, Technical General Manajer, Tetsuro Sakai, Technical Maneger, Bouman T. Situmorang, dan Mr. Katsuyoshi Isaji, tapi juga melihat proses percetakan tembaga, yang siap dijual ke pasaran.

Dari data pertemuan tersebut, diketahui pemegang saham terbesar PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, adalah Mitsubishi dari Jepang yaitu sebesar 75 persen, sedangkan kedua PT. Freeport Indonesia sebesar 25 persen, namun dalam suplai bahan baku untuk pemurnian tembaga PT. Freeport Indonesia sebagai penyumbang terbesar tembaga sebesar 85 persen.

Dalam produksi pertahunnya, PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, menghasilkan tembaga yang siap dipasarkan sebanyak 300.000 pertahun, namun diluar dari tembaga tersebut ada sisa hasil produksi yang dijual lagi seperti asam sulfat untuk pembuatan pupuk. Kemudian sisa konsentrat hasil produksi tembaga berupa lumpur Anoda (produk samping dari sisa pemurnian tembaga) mengandung emas dan perak sebanyak 57 persen yang dijual ke Korea dan Jepang untuk diolah lebih lanjut lagi.

Terkait dengan itu, pihak PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, terkesan tertutup dalam memberikan data mengenai berapa rupiah yang dihasilkan dari pemurnian tembaga dan sisa produksi konsentrat lainnya. Namun, ditafsirkan setiap tahunnya Papua kehilangan million (trilyunan) dolar hasil dari kekayaan alam Papua. Untuk itu, jika ingin menyelamatkan kebocoran ini, maka satu-satunya PT Smelter harus dibangun di Papua.

Ketua Komisi IV DPRP, Boy Markus Dawir, menegaskan, Komisi IV bersama 6 fraksi di DPRP tetap komitmen untuk sinergis dengan program Gubernur Papua, Lukas Enembe. Sehingga jika ada pihak-pihak yang berkomentar mengenai penolakan dan pesimis membangun Smalter di Papua,dipersilakan saja.

Sebelumnya Ketua Fraksi Hanura Yan Mandenas kepada wartawan mengatakan, untuk saat ini belum waktunya PT Smelter dibangun di Papua. Jika itu dipaksakan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan bagi masyarakat. Yang terpenting saat ini katanya, membangunan Sumber Daya manusia dan lingkungan dan itu butuh proses waktu yang panjang. Ia melihat pemerintah saat ini hanya cenderung mendorong pembangunan infrastruktur dengan mengabaikan pembangunan manusianya, padahal yang terpenting adalah membangunan manusia lebuh dulu, sehingga ketika investasi besar masuk di Papua, masyarakat sudah siap.

Menurut Boy Dawir, Gubernur Papua, Lukas Enembe berkeinginan membangun Smelter di Papua, tentunya didukung penuh, sebagai wujudnya berkunjung ke PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, yang selama ini disampaikan di publik bahwa PT.Freeport ada mendorong hasil tambangnya ke Gresik untuk diolah dan sebagainnya dibawah ke Jepang dan China. Sedangkan pabrik pengolahan di China DPRP bersama Gubernur Papua dan tokoh adat di Mimika. Smelter di China ini ditangani oleh Perusahan bernama Felix Group.

Dari hasil pertemuan dan manjemen PT. Smelting Gresik maupun tinjauan langsung ke pabrik, harus jujur diakui bahwa masih banyak terjadi kebocoran dalam proses dan kebocoran dalam hasil pendapatan dari PT. Freeport Indonesia terhadap Pemerintah Pusat maupun Provinsi Papua atas hasil produksi hasil tambang yang diambil dari perut Bumi Papua. Misalnya berapa kubikasi/tonnisasi hasil yang dikeruk dari Mimika, seperti mas berapa persen, tembaga persen, peraknya berapa persen, dan konsentrat lainnya yang tidak dijelaskan secara terperinci, dari hasil pengolahan ini.

“Kami menghormati kebijakan pemerintah pusat, namun lebih baik Smelter ini harus ada di Tanah Papua, supaya memudahkan kita mengotrolnya untuk mengurangi kebocoran dan laporan siluman yang ada. Kalau dibangun di Papua, otomatis kontrol dari Pemerintah Provinsi Papua akan lebih ketat terhadap pengolahan tambang yang ada di Timika,” tandasnya.

Soal pabrik pendukung Smelter, Pemerintah Provinsi Papua dengan keterbatasan dana sehingga tidak membangun, karena pertama yang dibangun harus kapasitas listrik yang cukup, dan untuk mengantisipasi semua itu, Komisi IV DPP sudah membentuk kelompok-kelompok kerja (Panja), yakni, Panja Listrik, Panja Pertambangan, Panja Emisi Karbon dan lainnya. Maka untuk masalah listrik Panja ini bekerja untuk menyiapkan listrik guna mendukung pabrik-pabrik pendukung Smalter yang akan dibangun.

PT Freeport sendiri, semasa Gubernur Barnabas Suebu, Freeport berkomitmen berkontribusi untuk pembangunan listrik di Timika dengan anggaran Rp1 Triliun. Tapi sejauh ini DPRP belum mengecek dari anggaran Rp1 T tersebut, sudah dipakai berapa selama Barnabas Suebu menjabat, karena sejak Lukas Enembe menjabat Gubernur Papua, Freeport belum memberikan laporan kepada Pemerintah Provinsi Papua. Dengan demikian sekembali dari Gresik, DPRP memanggil Freeport untuk membicarakan dana Rp1 T untuk pembangunan listrik dimaksud.

Berikutnya, Pemerintah Provinsi Papua mendapatkan alokasi gas dari LNG Tangguh Bintuni, dimana nantinya digunakan untuk juga sebagai pembangkit listrik, dalam rangka pembangunan pabrik-pabrik maupun Smelter. Juga untuk mendukung PON 2020 di 5 Klaster, yaitu Jayapura, Biak, Wamena, Timika dan Merauke.

“Pemerintah Provinsi Papua juga dapat tawaran dari Komisi VII DPR RI untuk mendorong anggaran sekitar Rp10 T, tetapi masih menggunakan batu bara, Kami sampaikan ke gubernur bahwa Kami tolak, karena kalau kita gunakan batu baru, maka kita akan bergantung pada Pulau Jawa dan Sumatera dalam ekspor bahan baku ini. Sebab bila bahan baku ini tidak ada atau harganya naik, dan tidak sesuai dengan rencana awal, maka kita akan alami stagnisasi listrik di Papua, tetapi kalau Papua sudah mempunyai gas untuk pembangkit listrik, tentunya sampai kapapun listrik tetap tersedia di Papua dalam menunjang PON 2020 maupun menunjang pabrik-pabrik yang akan dibangun di Papua,” tegasnya.

Khusus untuk Smelter dan pabrik pendukung dan lain-lain, karena sisa produksi Smelter lainnya digunakan untuk pembuatan pupuk, semen, asam pospat, dan lainnya, itu sudah teratasi dalam sebuah kebijakan saat perjalanan ke China. Dimana pabrik pengolahan tembaga dan sebagainya, PT.Felix Group China menyanggupi untuk membangun Smalter di Papua dengan biaya sendiri, tanpa meminta dukungan dana dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Papua.

Disini, baik gubernur, DPRP maupun para bupati kawasan pertambangan, semua sudah tanda tangani nota kesepakatan untuk Felix Group masuk berinvestasi di Papua. Felix Group ini adalah perusahaan salah satu dari murni swasta (bukan plat merah), namun di dukung penuh oleh China Gold. China Gold ini merupakan salah satu badan keuangan di China yang padat modal, karena bukan saja membiayai kegiatan-kegiatan besar di China tapi juga di negara-negara lain, bahkan IMF (Bank Dunia) juga meminjam uang dari China Gold ini.

“Gubernur Lukas Enembe sudah bertemu dengan pimpinan China Gold dan pimpinan Felix Group ini. Jadi Felix Group ini berinvestasi murni, sehingga bila ada tanggapan dari para politisi di Papua bahwa Felix Group saat masuk minta uang lagi dari APBN/APBD, saya tegaskan bahwa sama sekali tidak ada, karena berinvestasi murni dengan uang mereka sendiri. Tugas Pemerintah Provinsi Papua/Kabupaten/kota hanyalah melakukan pembebasan lahan seluas 50 Ha-100 Ha dimana pabrik-pabrik itu dibangun,”

jelasnya.

Pihaknya optimis atas semua yang sudah dikerjakan, yakni pabrik listrik tersedia, dan kalau Smalter sudah dibangun di Papua beserta ikutan pabrik lainnya, maka pendapatan negara dan daerah dari sektor pertambangan meningkat, karena kebocoran itu berkurang dan tidak lagi diekspor bahan baku ke China dan Jepang, tetapi semua diolah di Papua, sehingga bisa diketahui pasti tambang apa saja yang keluar dari konsentrat yang dihasilkan, misalnya emas berapa persen, perak berapa persen, nikel berapa dan tembaga berapa persen dan sebagainya. Berapa ton per hari konsentrat yang dihasilkan dan dari sekian ton itu berapa pendapatan yang diperoleh.

“Kalau ada pihak seperti Yan Mandenas pesimis bahwa Smalter tidak bisa dibangun di Papua, saya katakana bahwa membangun pabrik itu butuh waktu bukan satu atau dua hari. Atau tidak ada Aladin yang bisa sulap langsung jadi. Felix Group membangun Smalter di China butuh waktu 4 tahun, tetapi kalau di Papua butuh waktu 6-8 tahun,”

bebernya.

Nah, ketika tekan Momerandum of Understanding (MoU) antara Pemerinta Provinsi Papua dan Felix Group, ketika itulah sementara membangun Smalter di Papua, Pemerintah China membantu Papua dalam program magang bagi anak-anak Papua sebanyak 1000/tahun untuk dipekerjakan pada pabrik-pabrik yang akan di bangun di Papua. Magang ini disertai dengan pemberian beasiswa bagi pemuda Papua yang magang ini. Ini yang harus kita syukuri, karena disini Gubernur Lukas Enembe terus mendorong untuk pembangunan kawasan industri itu di Mimika.

Disinggung soal kenapa Freeport tidak mau membangun Smalter, kata Boy Dawir bahwa ini memang agak sulit, meski Pemerintah Provinsi Papua sudah menekan secara politik kepada Pemerintah AS dan Freeport, namun Pemerintah AS menyatakan dalam hal bisnis Pemerintah Provinsi Papua tidak mencampuri urusan bisnis Freeport. Sedangkan Freeport sendiri sifatnya bisnis, jadi tidak mungkin akan mengeluarkan anggaran sebanyak itu untuk membangun Smalter, tetapi sudah menyanggupi untuk membangun listrik dengan anggaran Rp1 T.

“Untuk pabrik listrik di Mimika akan dibangun dengan kapasitas besar untuk pemenuhan listrik di Papua dan pabrik-pabrik yang dibangun, sementara untuk mendukung PON 2020 tentunya akan dibangun fasilitas listrik pada 5 klaster itu,”

terangnya.

Terkait dengan penolakan komponen masyarakat Mimika, jelas Boy Dawir bahwa di Mimika terdapat 3 blok masyarakat. Ada blok masyarakat yang waktu itu ikut ke China sekitar 16 kepala suku. Setelah mereka melihat Smalter di China, akhirnya mendukung pembangunan Smalter di Mimika, karena Smalter yang di China mulai dari proses tambang itu diambil sampai konsentratnya di ambil itu, tidak ada limbah yang dihasilkan dalam proses pengolahan pabrikan itu, karena semuanya habis terpakai. Beda dengan yang ada di Gresik ini, yang uap pabrik yang masih keluar asapnya. Di China itu Analisis Dampak Lingkungannya (Amdal) nya sangat ketat.

“Smalting Gresik ini kan punya orang Jepang, jadi jelas konsentrat berupa Anoda yang mengandung emas dan perak itu di dimurnikan di China. Jadi di Smalting Gresik ini kan tidak ada transparansinya, berapa nilai rupiah yang dihasilkan, terutama dari kandungan emas itu dan lainnya. Maka ini jelas bisnis yang dikategorikan Black Market. Kami tetap mendukung Gubernur Lukas Enembe pembangunan Smalter di Papua,”

jelasnya.

“Adanya tanggapan dari teman-teman di DPR RI, tetapi apakah teman-teman di DPR RI ini tahu mengenai kebocoran-kebocoran yang terjadi ataukah tidak, dan kalau komentar mendukung Smalter Gresik, maka kami bertanya kira-kira teman-teman di DPR RI dapat bagian berapa dari keuntungan Smalter Gresik, tetapi kalau saya bicara, itu untuk kepentingan bagaimana negara, Provinsi Papua, pemilik hak ulayat dan rakyat Papua mendapatkan keuntungan pendapatan. Saya dipilih rakyat, maka saya wajib bicara untuk kepentingan rakyat,”

sambungnya.

Khusus untuk Fraksi Hanura, dirinya sangat yakin anggotanya tidak sependapat dengan Yan Mandenas, karena didalam Fraksi Hanura terdapat 3 partai (Nasdem, Hanura dan PKP). Sedangkan dalam kubu Partai Hanura pun terdapat 5 kadernya yang juga jelas memiliki pendapat pribadi yang apakah sama dengan Yan Mandenas (karena mereka belum memberikan pendapat), sementara didalamnya Mus Pigay adalah kader Hanura yang merupakan anak dari Timika jadi disinilah pihaknya menilai statmen Yan Mandenas adalah statmen pribadi yang mengatasnamakan Fraksi Hanura.

Baginya, Gubenur Papua berikan perhatian besar, karena sangat mencintai rakyat Papua, sehingga memberikan perhatian serius bagi rakyat Papua dan tidak mau menciderai rakyat dalam kepemimpinannya. Dengan demikian, pihaknya dan Gubernur Lukas Enembe kerjakan hari ini tidak lain untuk meletakan dasar-dasar yang baik bagi rakyat Papua, dan bagi siapa yang akan memimpin rakyat Papua kedepannya. Yakni, regulasi dibuat, supaya kedepan ada kepastian Papua kedepannya seperti apa, setiap tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) berapa, dan siapapun gubernur, uangnya dari sumber PAD yang jelas, serta semua pelaku ekonomi di Papua tahu hak dan kewajibannya.

“Saat ini kami mau buat aturan keseluruhan, dan siapa yang gubernur memimpin, entah itu suatu ketika Yan Mandenas, Marinus Yaung atau siapapun yang menjadi gubernur tinggal lanjutkan dengan aturan yang sudah tersedia itu, kekurangan yang muncul kemudian itu tinggal diperbaiki. Misalnya, masa gubernur Barnabas Suebu ada kekurangan diperbaiki pada masa kepemimpinan Lukas Enembe ini. Ini namanya kesinambungan. Jangan gubernur ganti gubernur bikin hal baru, nanti yang jadi korban adalah rakyat Papua, karena kita tidak buat,”

tukasnya.

Sekali lagi dirinya tegaskan bahwa optimis Smalter bisa di bangun, karena ini demi kebaikan negara dan rakyat Papua. Dimana Negara mendapatkan pendapatan yang maksimal, dan negara tidak ditipu oleh Freeport dan anak perusahaannya, begitupula kita di Papua.

Mengenai ada kelompok yang tidak mendukung Smalter dibangun di Timika. Maka dirinya mengimbau kepada rakyat yang menolak tersebut, bahwa harus dilihat akar masalahnya apa. Jika menolak membangun Smalter di Timika, tentunya masih ada kabupaten yang lain, atau suku mana yang menolak di Timika, atau juga pabrik ini dibangun dimana, apakah dibangun di hak ulayat pada suku yang menolak atau suku yang menerima. Tetapi intinya apa yang sudah Gubernur Lukas Enembe dan para bupati kawasan pertambangan yang sudah menandatangani kesepakatan bersama untuk membangun pegunungan tengah/Papua. Khusus untuk pembangunan Smalter tetap dilaksanakan, karena demi kepentingan rakyat Papua yang besar.

Namun, jika pada akhirnya di Mimika masih masyarakat adat keseluruhan menolak, maka akan dibangun di kabupaten lain, dan ini jelas akan berdampak pada kabupaten itu untuk tambahan sumber pendapatan baru bagi PAD nya. Contohnya jika Smalter di bangun di Timika atau Paniai, maka anak-anak pada wilayah itu diprioritaskan dalam peneriman pegawai pabrik itu, karena bukan hanya satu pabrik saja, tetapi banyak pabrik yang dibangun, seperti pengolahan emas, tembaga, perak, nikel dan lain-lainnya. Jika Timika menolak, tentunya dipindahkan ke Paniai, maka Paniai-lah mendapatkan keuntungan plusnya, karena selain tenaga kerja diprioritaskan, PAD meningkat, tetapi juga perputaran uang lebih besar dan lancar di Paniai, sebab pertumbuhan ekonomi lebih baik, juga pertumbuhan bidang kesehatan, pendidikan dan lainnya akan mendapatkan dukungan dari perusahaan-perusahaan pabrik bersangkutan.(don/don/l03/par)

Source: Senin, 11 Mei 2015 08:24, DPR Papua Optimis Smelter Dibangun di Papua

May 11, 2015 0

Apotnalogilik Lakobal : Yang Kami Tahu, Kami akan Diberikan Amnesti

Jayapura, Jubi – Usai menerima grasi dari Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), Apotnalogilik Lakobal, mengakui dirinya menyesal karena mengetahui menerima grasi setelah tiba di Jayapura.

“Saya menyesal. Yang kami tahu, kami akan diberikan amnesti. Sampai di Abepura ini baru kami tahu kalau kami dapat grasi. Tidak ada yang kasih tahu kami,” kata Apotnalogilik Lakobal, salah satu dari lima tahanan politik yang diberikan grasi oleh Presiden Joko Widodo, usai upacara pemberian grasi di LP Abepura, Sabtu (9/5/2015).

Presiden Indonesia, Jokowi dalam wawancara dengan Jubi usai upacara pemberian grasi, mengakui bahwa pemberian grasi adalah inisiatifnya.

“Pemberian grasi adalah inisiatif saya. Kalau mereka (tahanan politik Papua-red) ingin grasi, dalam waktu dua minggu akan kami berikan. Tapi kalau amnesti, itu perlu persetujuan DPR. Saya tidak tahu, mereka (DPR RI) setuju atau tidak,” kata Presiden Jokowi.
Apa yang disampaikan oleh Presiden Indonesia ini dibenarkan oleh Linus Hiel Hiluka, tapol lainnya yang mendapat grasi dari Presiden Jokowi. Linus mengatakan dirinya bersama empat tapol lainnya tidak pernah minta maupun memohon grasi kepada pemerintah.

“Kami kami tidak pernah minta. Grasi itu murni kehendak dan inisiatif presiden Jokowi. Presiden bilang pemberian grasi ini adalah inisiatif dari saya (presiden), bukan permohonan kami. Presiden juga minta maaf atas apa yang dilakukan aparat terhadap kami selama 12 tahun terakhir,” kata Hiluka saat jumpa pers dengan wartawan di kantor ALDP, Padang Bulan, Abepura, Minggu (10/5/2015).

Grasi merupakan hak konstitusional yang diberikan kepada presiden untuk memberikan pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Pemberian grasi adalah hak prerogatif presiden untuk memberikan ampunan.

Pemberian grasi ini diatur dalam UU No. 22 Tentang Grasi. Pemberian grasi harus diajukan secara tertulis seperti tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 UU tentang Grasi ini yang menyebutkan permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden. Selanjutnya, ayat 4 menyatakan dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya. (Victor Mambor)

Source: TabloidJubi.com Diposkan oleh : Victor Mambor on May 11, 2015 at 02:46:44 WP [Editor : -]

May 11, 2015 0

Danrem 174/ATW: Jangan Coba Macam-Macam Saat Kunker Presiden

MERAUKE – Komandan Korem 174/Anim Ti Waninggap, Brigjen TNI Supartodi memperingatkan (warning) kepada kelompok-kelompok yang berseberangan dengan NKRI agar tidak mengganggu Kamtibmas pada saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Kabupaten Merauke, Sabtu (9/5/15).

Ditegaskan, apabila ada kelompok tertentu, terutama yang berseberangan dengan NKRI melakukan gerakan yang mengganggu, maka pihaknya akan menindak secara tegas.

“Jangan ada yang coba macam-macam, yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan,” tegas Danrem, Jumat (8/5/15).
Ditegaskan kembali, kelompok-kelompok itu ditegur sebelum Presiden berkunjung di Kabupaten Merauke, agar mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kita perlu sampaikan ketegasan-ketegasan kepada siapa saja yang mungkin akan melakukan hal yang tidak benar, dan sebagainya. Kita tegur dari pada kita tindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan,” tegasnya lagi.

Terkait pengamanan, kata Danrem, pengamanan akan dilakukan mulai dari Bandara Mopah, hotel, sepanjang jalan yang dilalui Presiden dan lokasi panen raya di Wapeko Distrik Kurik.

“Saya sendiri di VIP. Pengamanan sesuai SOP yang standar. Sterilnya mulai dari H minus dua. Pengamanan ring satu dari Paspampres dibantu dari wilayah, dari TNI/Polri. Pengamanan no problem, mulai dari pengamanan awal sampai kembalinya,”

ujarnya.

Kata Danrem, kurang lebih 1.432 personil TNI yang disiagakan. Para prajurit diarahkan untuk melakukan pengamanan mulai dari Bandara Merauke, hotel Swiss-bel hingga Wapeko, Kurik.

“Untuk pasukan cadangan itu ada 4 Satuan Setingkat Kompi (SSK), setiap saat bisa digerakkan, kapan saja. Kendaraan gak ada masalah, karena kemarin kendaraan kepresidenan sudah datang,”

tandasnya. (moe/aj)

Source: Minggu, 10 Mei 2015 02:27, Danrem 174/ATW: Jangan Coba Macam-Macam Saat Kunker Presiden

May 10, 2015 0

Jangan Mudah Menstigma OPM Bagi Orang Papua

JAYAPURA – Panglima TNI Jenderal Moeldoko meminta kepada aparat TNI–Polri untuk harus menjadi perekat bangsa, dan tidak mudah memberikan stigma Organisasi Papua Merdeka (OPM) bagi orang Papua, tetapi bisa mempersatukann seluruh rakyat Indonesia.

“Jangan mudah memberikan stigma OPM kepada orang Papua, karena stigma OPM membuat sakit hati, malu atau merasa terancam bagi kehidupan mereka,” kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko didampingi Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti saat memberikan pengarahan kepada prajurit TNI-Polri se-Garnisun Jayapura di Aula Tonny A Rompi, Makodam XVII/Cenderawasih, Jumat (8/5).

Panglima meminta agar seluruh prajurit TNI-Polri menjaga perasaan rakyat Indonesia di Papua.

“Jangan dikit-dikit OPM, itu tidak baik!. Jika diberikan terus stigma OPM, dia merasa tidak nyaman, hidupya terancam dan lama-lama jengkel lalu mengalami resistesi,” katanya.

Ia mengemukakan, sekarang ini indonesia berada dalam era reformasi sehingga ketika ada persoalan kecil bisa menjadi persoalan besar lalu menimbulkan konflik yang akan berkepanjangan.

“Persoalan nasional bisa jadi persoalan internasional. Contohnya, dulu pernah ada kasus besar karena kebodohan sampai berdampak pada politik hubungan Internasional. Mungkin iseng. Namun ketika dilakukan pemeriksaan, yang mungkin hanya gara-gara HP (handphone) karena terjatuh lalu dampak sangat besar. Itu tidak boleh terjadi,” tekannya.

Selain itu, Panglima juga meminta kepada prajurit TNI-Polri sebagai perekat bagsa, harus menjadi tulang punggung dalam pembangunan sosial masyarakat.

“Saya tidak bisa bayangkan kalau kita menjadi tulang punggung masalah sosial. Jadi posisi TNI-Polri dalam struktur harus kuat,” ujarnya.

Panglima TNI menambahkan, Banyak orang yang menginginkan adanya retakan dalam tubuh TNI-Polri agar Indonesia melemah. “Kita tidak mau hal itu terjadi, sehingga upaya yang kita lakukan harus memperkuat TNI dan Polri, kita harus menjaga hubungan dengan baik agar negara ini tetap berdiri kokoh,” tegasnya. (Loy/aj/l03)

Source: Minggu, 10 Mei 2015 02:28, Jangan Mudah Menstigma OPM Bagi Orang Papua

May 10, 2015 0

Dua Hari, 264 Orang Ditangkap Karena Kebebasan Berekspresi

Jakarta, Jubi – “Dalam dua hari, 30 April – 1 Mei 2015, 264 orang ditangkap dan ditahan sewenang-wenang di Jayapura, Nabire, Merauke, Manokwari dan Kaimana, Papua. Mayoritas mereka adalah anak muda dan mahasiswa anggota dan simpatisan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dan satu orang wartawan yang sedang melakukan peliputan. Penangkapan dilakukan oleh Brimob dan Tim Khusus Polda Papua dan Papua Barat ketika massa sedang mempersiapkan dan melakukan aksi damai serta menyebarkan selebaran sosialisasi rencana aksi.” kata Zelly Ariane, Kordinator #papuaitukita, kelompok advokasi HAM untuk Papua yang berbasis di Jakarta.

1 Mei, ujar Zelly, adalah momentum bersejarah bagi masyarakat Papua yang diperingati setiap tahun.

“Bagi orang Papua 1 Mei 1963 adalah penanda Aneksasi Papua Barat, ketika administrasi Papua (waktu itu masih bernama West New Guinea) diserahkan oleh UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) PBB ke Indonesia. Peringatan 1 Mei secara damai telah dilakukan sejak lama oleh masyarakat Papua, dan respon pemerintah serta aparat keamanan selalu sama: paranoid dan represif,” kata Zelly kepada Jubi, Senin (4/5/2015).

Penangkapan yang terbesar sejak beberapa tahun terakhir ini dipandang oleh #papuaitukita sebagai pelanggaran serius terhadap hak berkumpul dan menyatakan ekspresi di Papua. Inilah wujud pembungkaman hak menyatakan pendapat dan ketiadaan ruang demokrasi di Papua, apalagi peristiwa semacam ini sudah terjadi terus menerus selama 10 tahun terakhir pasca reformasi.

Lanjut Zelly, penangkapan dan penyiksaan kali ini terjadi secara sistematik dan meluas. Hal ini ditunjukkan dengan [1] pengerahan sumberdaya kepolisian yang besar, [2] terjadi di lima kota di Papua di dua wilayah Polda yang berbeda, dan [3] dilakukan secara serentak. Karenanya sulit dihindari kesimpulan bahwa tindakan ini melibatkan unsur pengambil kebijakan keamanan tertinggi di tingkat nasional.

Aktivis HAM asal Aceh ini menegaskan bahwa tidak ada alasan apapun untuk menangkap dan menahan masyarakat yang bermaksud melakukan aksi damai memperingati Hari Penolakan Aneksasi Papua Barat, 1 Mei 2015. Kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Tuduhan makar yang ditujukan pada para aktivis, yang sedang berjuang mendorong pemenuhan HAM, dan masyarakat biasa, di Papua telah dijadikan pola oleh aparat untuk membungkam kritisisme.

Zelly yang baru-baru ini dinobatkan oleh situs petisi online, change.org sebagai Kartini Modern bersama enam perempuan pembawa perubahan lainnya, menambahkan Presiden RI Joko Widodo harus memberikan perhatian terhadap hal ini. Pemerintah dan aparat penegak hukum, lanjut Zelly, harus menghentikan semua tindakan kriminalisasi kepada para aktivis mahasiswa yang kritis di Papua.

“Pemerintah juga harus membuka ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat secara damai tanpa ancaman di Papua. Perlu diingatkan pula bahwa pemerintah Indonesia masih berjanji untuk Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi dan Beropini dalam Peninjauan Berkala Universal di Jenewa tahun 2012. Publik berhak mendapatkan informasi bebas dan kebenaran atas situasi yang terjadi di Papua,”

tegas Zelly.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan #papuaitukita, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang kepada ratusan aktivis mahasiswa, khususnya kepada anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan simpatisannya di Jayapura, Nabire, Merauke, Manokwari dan Kaimana terjadi pada tanggal 30 April-1 Mei 2015. Tercatat 264 orang mahasiswa ditangkap secara sewenang-wenang. Secara bertahap mereka telah dibebaskan setelah melalui proses interogasi. Beberapa dari mereka mengalami penganiayaan dalam proses interogasi tersebut. Pada tanggal 2 Mei, 3 orang yang ditangkap bersama 30 orang lainnya di Jayapura, akhirnya dibebaskan.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, pada 27 April 2015 Kapolres Merauke, AKBP Sri Satyatama teah menyatakan bahwa Polri tidak akan memberikan ruang kepada KNPB untuk melakukan berbagai kegiatan termasuk doa bersama pada 1 Mei 2015 mendatang. Ia akan membubarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh KNPB.”

terang Zelly.

Aktivis Hak Asasi Manusia lainnya, Indria Fernida menambahkan aparat kepolisian juga melakukan tindakan intimidatif kepada para aktivis KNPB. Sebab pada 17 April 2015, aparat kepolisian mendatangi sekretariat KNPB Wilayah Sentani dan mengancam para aktivisnya.

“Sepanjang April 2015, aparat Polres Merauke telah dua kali menggerebek sekretariat KNPB Wilayah Merauke dan menyita dokumen-dokumen milik KNPB. Selain itu, beredar selebaran gelap di kalangan masyarakat Merauke yang menyatakan bahwa KNPB adalah organisasi terlarang dan ancaman melakukan makar jika masyarakat bergabung di dalamnya,”

kata Indri, aktivis yang aktif di KontraS Jakarta.

Pada 30 Mei, lanjut Indria, 12 orang anggota KNPB ditangkap oleh anggota Polres Manokwari saat membagikan selebaran untuk ajakan aksi damai. Pada 1 Mei, sebanyak 30 orang anggota KNPB dan simpatisannya ditangkap dan diamankan oleh aparat kepolisian dari Polres Jayapura tepat di depan gapura Universitas Cendrawasih, Jayapura. Di Manokwari total penangkapan 203 orang, dari dini hari hingga siang hari ketika aksi dilakukan. Di Kaimana, aparat kepolisian membubarkan aksi dan menangkap 2 orang aktivis KNPB. Aparat kepolisian juga melakukan pengrusakan sekretariat KNPB dan PRD Maimana. Di Merauke, penangkapan tersebut terus berlanjut, dimana 15 orang anggota KNPB dan 1 Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Papua Barat wilayah Merauke. Siang harinya aparat membangun pos aparat di sekitar sekretariat KNPB wilayah Merauke dan menempatkan ratusan anggota polisi dalam pos tersebut. Aparat juga menggeledah sekretariat dan membawa spanduk, poster, dan dokumen milik KNPB.

Selain penangkapan aktivis dan simpatisan KNPB, ditambahkan oleh Budi Hernawan, mantan Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Jayapura, di Nabire seorang wartawan Majalah Selangkah online, Yohanes Kuayo, ditangkap dan diborgol oleh Satgas Polda Papua dan Tim Khusus Polda Nabire, ketika melakukan peliputan di RSUD Nabire.

Ia ditangkap hanya karena dicurigai karena mengenakan kaos Free West Papua ketika melakukan peliputan terhadap korban kontak senjata di rumah sakit tersebut,” kata Hernawan yang saat ini mengajar di Universitas Indonesia dan Universitas Paramadina.

Yohanes, lanjut Hernawan, dibebaskan setelah Pemimpin Redaksi Majalah tersebut datang dan protes atas perlakuan aparat kepolisian.

“Per-3 Mei 2015, aparat kepolisian telah membebaskan hampir semua tahanan, kecuali satu orang di Manokwari. Di sisi lain, peristiwa ini luput dari pemberitaan sehingga hak atas informasi bagi publik juga terabaikan,”

ujar Hernawan. (Benny Mawel)

Source: TabloidJubi.com, Diposkan oleh : Benny Mawel on May 5, 2015 at 09:18:56 WP [Editor : Victor Mambor]

May 5, 2015 0

Dua Hari, 264 Orang Ditangkap Karena Kebebasan Berekspresi

1 Mei, ujar Zelly, adalah momentum bersejarah bagi masyarakat Papua yang diperingati setiap tahun.

“Bagi orang Papua 1 Mei 1963 adalah penanda Aneksasi Papua Barat, ketika administrasi Papua (waktu itu masih bernama West New Guinea) diserahkan oleh UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) PBB ke Indonesia. Peringatan 1 Mei secara damai telah dilakukan sejak lama oleh masyarakat Papua, dan respon pemerintah serta aparat keamanan selalu sama: paranoid dan represif,”

kata Zelly kepada Jubi, Senin (4/5/2015).

“Pemerintah juga harus membuka ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat secara damai tanpa ancaman di Papua. Perlu diingatkan pula bahwa pemerintah Indonesia masih berjanji untuk Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi dan Beropini dalam Peninjauan Berkala Universal di Jenewa tahun 2012. Publik berhak mendapatkan informasi bebas dan kebenaran atas situasi yang terjadi di Papua,”

tegas Zelly.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, pada 27 April 2015 Kapolres Merauke, AKBP Sri Satyatama teah menyatakan bahwa Polri tidak akan memberikan ruang kepada KNPB untuk melakukan berbagai kegiatan termasuk doa bersama pada 1 Mei 2015 mendatang. Ia akan membubarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh KNPB.”

terang Zelly.

“Sepanjang April 2015, aparat Polres Merauke telah dua kali menggerebek sekretariat KNPB Wilayah Merauke dan menyita dokumen-dokumen milik KNPB. Selain itu, beredar selebaran gelap di kalangan masyarakat Merauke yang menyatakan bahwa KNPB adalah organisasi terlarang dan ancaman melakukan makar jika masyarakat bergabung di dalamnya,”

kata Indri, aktivis yang aktif di KontraS Jakarta.

Yohanes, lanjut Hernawan, dibebaskan setelah Pemimpin Redaksi Majalah tersebut datang dan protes atas perlakuan aparat kepolisian.

“Per-3 Mei 2015, aparat kepolisian telah membebaskan hampir semua tahanan, kecuali satu orang di Manokwari. Di sisi lain, peristiwa ini luput dari pemberitaan sehingga hak atas informasi bagi publik juga terabaikan,” ujar Hernawan. (Benny Mawel)

Source: Diposkan oleh : Dua Hari, 264 Orang Ditangkap Karena Kebebasan Berekspresi on May 5, 2015 at 09:18:56 WP [Editor : Victor Mambor]

May 5, 2015 0

Dua Anggota TPN/OPM Yang Ditembak Di Nabire Dirujuk Ke RSUD Jayapura

2 May, 2015 23:31 Dua Anggota TPN/OPM Yang Ditembak Di Nabire Dirujuk Ke RSUD Jayapura No comments

Dua pentolan kelompok kriminal bersenjata (KKB) pendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM)yang ditangkap bersama pimpinannya Leo Magay Yogi, di Nabire, dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara di Kotaraja, Kota Jayapura, ibukota Provinsi Papua.

Kedua anak buah Leo Yogi itu diterbangkan dari Nabire menggunakan pesawat Skytruck milik Polri setelah sebelumnya sempat dirawat di RSUD Nabire akibat luka tembak yang dideritanya.

Keduanya teridentifikasi bernama Yulianus Nawipa, dan Marcel Muyapa selaku sopir Leo Yogi.

Kabid Dokkes Polda Papua Kombes dr Raymond kepada Antara di Jayapura, Sabtu, mengatakan, keduanya tengah diobservasi di RS Bhayangkara, sebelum tim dokter melakukan operasi “Yulianus Nawipa yang menderita luka tembak. Sedangkan hanya menjalani pemeriksaan biasa,” kata Kombes Raymond.

Tim gabungan aparat keamanan, pada Kamis (30/4) siang menangkap Leo Yogi beserta kedua anak buahnya serta satu pucuk senpi .

Aksi penangkapan itu diwarnai baku tembak yang menyebabkan dua anggota OPM mengalami luka tembak termasuk Leo Yogi.

Namun nyawa Leo Yogi tidak berhasil ditolong akibat perdarahan yang dialaminya.

May 2, 2015 0

Panglima TPN-OPM Paniai, Leonardus Magai Yogi Tewas Ditembak di Nabire

Nabire, MAJALAH SELANGKAH — Panglima Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Devisi II Pemka IV Pembela Keadilan Wilayah Paniai, Leonardus Magai Yogi tewas dalam perjalanan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire setelah kontak tembak dengan Tim Satgas Polda Papua dan Tim Khusus Polres Nabire di Kampung Sanoba Atas Distrik Nabire, Kamis (30/4/2015), Pukul 10:40 waktu setempat.

Dua orang lainnya, Yulian Nawipa dan Marchel Muyapa (sopir) tertembak dalam kontak tembak tersebut. Sementara, dua orang lainnya dikabarkan telah melarikan diri.

Informasi yang dihimpun majalahselangkah.com, Marchel Muyapa adalah sopir jurusan pedalaman yang melayani kelompok Leonardus Magai Yogi.

“Dia itu adik bungsu saya, dia hanya sopir saja. Siapa pun dia melayani karena dia sopir pedalaman,” kata salah satu keluarga pagi tadi.

Pagi ini, Satgas Polda dan Timsus Nabire masih berjaga-jaga dengan bersenjata lengkap di RSUD Nabire. Keluarga dari Yulian Nawipa dan Marchel Muyapa belum boleh berkunjung.

“Nanti berkunjung jam 11:00 WIT ya. Semua tunggu di luar,” kata polisi yang berjaga di ruang perawatan pria.

Keterangan yang diterima dari Kepolisian setempat, kelompok Leonardus Magai Yogi menggunakan mobil taksi Toyota Innova DS 7372 K. Satgas Polda dan Timsus Nabire memberhentikan mobil dan kelompok Leonardus mengeluarkan senpi jenis FN dan melakukan perlawanan, sehingga Satgas dan Timsus Nabire melumpuhkan mereka. (GE/HI/MS)

Penulis : Admin Panglima TPN-OPM Paniai, Leonardus Magai Yogi Tewas Ditembak di Nabire | Jum’at, 01 Mei 2015 10:30

May 1, 2015 0

MRP : Kerja Sama Kawasan Tabi Perlu Melihat Tiga Hal

JAYAPURA – Anggota Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Seblum Werbebkay, mengatakan, Percepatan Pembangunan Kawasan Tabi menjadi tanggung jawab Kepala Daerah di lima Kawasan Tabi. Kelimanya adalah Bupati Kabupaten Jayapura, Walikota Jayapura, Bupati Keerom, Bupati Sarmi dan Bupati Memberamo Raya.

Lima Kepala Daerah Tabi ini perlu memperhatikan tiga hal. Pertama pelaksanaan Pembangunan di Kawasan Tabi akan berhasil ketika kelima Bupati dan Walikota di Tabi ini duduk bersama-sama untuk membicarakan program prioritas pembangunan kawasan Tabi yakni membicarakan infrastruktur jalan yang menghubungkan semua daerah di kawasan Tabi. Pembangunan infrastruktur jalan ini penting dan lima Kepala Daerah ini kalau benar-benar berkomitmen membangun Tabi, maka upaya-upaya ke arah pembangunan infrastruktur itu mulai dilakukan dengan menggandeng Badan Percepatan Pembangunan Papua.
Kedua, hal penting yang harus jadi perhatian para Kepala daerah di Tabi adalah pembangunan SDM di Tabi.

Pembangunan SDM Tabi perlu dibicarakan bersama-sama oleh lima Kepala Daerah ini, apakah itu pendidikan tingkat dasar, lanjutan pertama maupun pendidikan lanjutan SMA atau SMK. Dengan tidak melupakan pentingnya memberikan perhatian ketrampilan kepada SDM di kawasan Tabi. Pendidikan ketrampilan kejuruan terang Seblum merupakan pendidikan keahlian yang perlu diperhatikan, selain itu pentingnya perhatian Kepala Daerah terhadap keberadaan Balai Latihan Kerja yang dikhususkan dalam rangka mempersiapkan tenaga tenaga kerja siap pakai teruatam mereka yang putus sekolah bisa dibina di Balai Latihan Kerja tersebut, ujar Seblum

Kehadiran Balai Latihan Kerja yang benar-benar difungsikan akan berdampak positif terutama mengurangi pengangguran. Seblum juga mengatakan, pendidikan formal yang disipkan itu tak hanya pendidikan di dalam daerah saja, melainkan lima Kepala Daerah Tabi sudah mulai memikirkan bagaimana anak-anak Tabi ini bisa menyencam pendidikan di luar daerah atau pendidikan ke luar negeri.

Lebih lanjut Ondoafi Sarmi ini mengatakan, hal ketiga, masalah perekonomian rakyat di kawasan Tabi hendaknya lebih diperhatikan kalau memang para Kepala Daerah Tabi sudah bersepakat untuk memberikan perhatian serius dan kerjasama kawawasan Tabi, maka ekonomi rakyat merupakan masalah yang sangat penting dan menjadi program prioritas pengembangan kawasan Tabi.

Dia mengingatkan, apapun bentu bentuk kerjasama kasawan Tabi yang nanti dikerjakan dalam waktu-waktu kedepan ini, satu hal pokok yang perlu diperhatikan adalah Kepala daerah harus menggandengkan Adat, kerjasama Pemrintah dan Adat tidak bisa dipisahkan, lembaga Adat perlu diakomomodir sebab Adat posisinya sebagai mitra Pemerintah.

Seblum menjelaskan, ketika infrastruktur, pendidikan, ekonomi diperhatikan, dengan sendirinya kerjasama yang dibangun ini akan sampai pada proses terbentuknya Provinsi Tabi. “Hal itu terjadi sendirinya, karena Kepala Daerah di Tabi telah meletakan dasar pembangunan yang benar-benar jadi prioritas,” terangnya kepada Bintang Papua di Kantor MRP, Rabu (25/3)

Dia mengimbau kerjasama kawasan Tabi yang mulai dirintis lima Kepala daerah Tabi ini memberi perhatian penuh pada sektor kehutanan, bagaimana Kepala Daerah memproteksi pengolahan hasil hutan berupa kayu, kayu jangan diolah di luar Tabi, sebab kayu yang dibawa ke luar akan merugikan masyarakat banyak. Semua HPH diolah sendiri. (ven/don/l03)

Source: BinPa, Jum’at, 27 Maret 2015 01:56

March 27, 2015 0

Pelajar dan Mahasiswa Dihajar Brimob Polda Papua Hingga Babak Belur

Jayapura, Jubi – Aparat Brigade Mobil (Brimob) diduga telah melakukan penganiayaan dan penyiksaan terhdap empat anak muda Papua, Timotius Tabuni (18), Lesman Jigibalom (23), Eldi Abimael (18) dan Mies Tabo (15) di Cigombong, Kotaraja pada hari Rabu 18 Maret 2015.

“Kemarin (Mingggu 22/3/2015) sempat melaporkan kasus ini ke Propam Polda Papua, tetapi dari pihak propam katakan kepada kami bahwa harus ada pelaku baru bisa diproses. Hari ini juga kami sempat ke polda untuk ketemu dengan kapolda untuk menyampaikan tindakan brimob ini. Dan kami kontras mendampinginya atas permintaan keluarga korban,” jelas Olga Hamadi, koordinator KontraS Papua kepada wartawan di Padang Bulan, Senin (23/3/2015).

Olga menjelaskan, kejadian ini terpisah dengan kejadian yang terjadi antara anggota brimob dan masyarakat di Mall Ramayana pada pukul 21.00 malam, hari Rabu tanggal 18 Maret 2015. Insiden perkelahian di Mall Ramayani ini melibatkan masyarakat dari gunung dengan anggota brimob.

“Empat adik ini hendak pulang ke rumah di kotaraja dalam, lalu dihadang oleh angggota brimob dan langsung melakukan penganiayaan di Cigombong tepatnya di depan pasar Cigombong,”

kata Olga.

Olga menambahkan, beberapa pengacara sudah tandatangan suarat kuasa untuk mendampingi proses hukumnya hingga keluarga mendapat keadilan.

“Dan ini tidak bisa dibiarkan. Karena ini anggota brimob lakukan tindakan yang tidak manusiawi,” ungkapnya.

Sementara itu, Lis Tabuni, kakak dari Timotius Tabuni mengatakan keempat anak ini tidak tahu masalah dan tidak tahu apa-apa lalu mereka dihadang oleh anggota brimob yang langsung menganiaya mereka. Setelah itu ada saksi yang datang dan beritahu di rumah bahwa adiknya bersama teman-temannya dipukul.

“Maka, malam itu om dari rumah sudah datang ke mabes Brimob di kotaraja dan tanya kepada mereka yang piket. Tetapi aparat bilang mereka memang sudah ditahan. Dan mereka baik-baik saja. Kami akan pulangkan besok setelah panggil orang tua dan berikan nasihat. Jadi om saya pulang malam itu juga karena dipikirnya mereka masih baik-baik saja,”

jelasnya.

Padahal, kata Lis, mereka sedang dalam keadaan kritis yang musti mendapat perawatan medis cepat. Karena akibat dari pengeroyokan yang dilakukan terhadap keempat anak ini terluka parah.

Pengeroyokan dilakukan oleh anggota brimob dua jam setelah terjadi perkelahian antara anggota brimob dan masyarakat di Mal Ramayana. Dan keempat anak ini adalah korban salah sangka. Karena anak-anak tersebut berasal dari gunung maka angggota brimob mengira mereka juga merupakan bagian dari masyarakat yang tadinya berkelahi dengan anggota Brimob.

Akibat dari pengeroyokan itu, Eldi Kogoya (18) mengalami tulang rusuk retak dan luka memar di belakang tubuh akibat diseret di aspal jalan dan kedua lutut lecet.

Timotius Tabuni (18) mengalami gigi bagian depan satu lepas dan satunya retak. Selain itu kepala luka bocor, bagian belakang badan tergores karena ditikam dengan pisau sangkur, muka lebam, dan lecet akibat pukulan, mulut luka dan kedua lutut lecet.

Lesman Jigibalom (23) ditusuk dengan pisau sangkur dibagian bahu kanan, sampai paru-paru kana bocor dan luka memar di seluruh tubuh. Lesman dioperasi pada 19 Maret karena paru-paru bocor akibat ditusuk dengan pisau. Dan Lesman masih kritis dan sedang mendapat perawatan di rumah sakit Bhayangkara.

Mies Tabo (14) luka memar di kepala bagian depan, belakang, pundak kiri dan kanan akibat diseret di jalan aspal. Dahi lecet dan lutut kiri maupun kanan juga lecet.

Sementara itu, Wakil Kasad brimob Polda Papua, AKBP Tono Budiarto membantah jika pelakunya adalah anggota Brimob. Dikatakan, saat itu justru anggotanya yang menyelamatkan keempat pelajar tersebut dari amukan massa di pasar Cigombong.

“Anggota saya yang menyelamatkan malah dibilang yang melakukan pemukulan. Pada saat itu pukul 21.00 WIT kita masih fokus di Polsek Abepura untuk melakukan perdamaian dengan massa yang membuat kerusuhan di depan Mall Abepura. Dan pada pukul 23.00 anggota kita kembali mendapati laporan ada kerusuhan dan amukan massa terhadap empat pelajar tersebut dan menyelamatkan ke markas kita dan selanjutnya anggota membawa ke RS Bhayangkara,”

ungkapnya seperti ditulis salah satu korah harian di Jayapura. (Arnold Belau)

Source: Jubi, Diposkan oleh : Arnold Belau on March 23, 2015 at 21:03:25 WP [Editor : Victor Mambor]

March 25, 2015 0