Ormas P2MAPTP Terbentuk, Harusnya Aparat Berkaca Diri

JAYAPURA – Pengamat Sosial Politik, HAM dan Hukum Internasional FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, seharusnya pihak keamanan merasa tersinggung dan berkaca diri dengan dibentuknya organisasi masyarakat (Ormas) baru yakni Pusat Pengendalian Masyarakat Adat Pegunungan Tengah Papua (P2MAPTP).

Pasalnya, Ormas ini merupakan wujud nyata ketidakpercayaan pejabat dan elite politik Papua terhadap kinerja dan tanggung jawab TNI-POLRI dalam menjaga keamanan di wilayah Pegunungan Tengah Papua.

Semakin tingginya eskalasi konflik dan kekerasan di Pegunungan Tengah, walaupun seluruh kekuatan personil militer dan senjata telah dikerahkan, namun belum bisa mengendalikan situasi keamanan di sana.

Situasi ini menimbulkan kecurigaan yang kuat di kalangan pejabat dan elite politik Papua akan keterlibatan pihak keamanan dalam pusaran konflik di Pegunungan Tengah.

“Meningkatnya kecurigaan inilah yang menjadi alasan kuat dibentuknya Ormas baru ini untuk berperan aktif dalam menciptakan dan mengendalikan situasi keamanan di Pegunungan Tengah,” ungkapnya saat menghubungi Bintang Papua via ponselnya, Senin, (31/3).

Baginya, inilah bom waktu konflik horisontal yang sudah diletakkan pejabat Papua. Kehadiran Ormas ini akan semakin menimbulkan saling kecurigaan diantara sesama orang Papua dan juga diantara pihak keamanan dengan Ormas ini. Dan tinggal menunggu waktu saja konflik terbuka dalam skala yang lebih luas dengan jumlah korban yang jauh lebih besar muncul kepermukaan.

Konflik ini akan bermula dari dalam birokrasi Pemda Provinsi Papua, karena biaya operasional Ormas ini akan diambil dari pos anggaran mana? Dari dana Otsus atau dana pribadi pejabat gubernur atau bupati-bupati se-Pegunungan Tengah? Adakah dana yang sudah dianggarkan dalam APBD Papua 2014 untuk ormas seperti ini?.

Ketidakjelasan pembiayaan ini akan menimbulkan konflik kepentingan dalam birokrasi Pemda Papua. Sangat sulit memang mengikuti logika berpikir Gubernur Papua Lukas Enembe belakangan ini. Kita berharap terciptanya perdamaian dan keadilan di Papua lebih cepat, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik menuju masa depan Papua yang jauh lebih baik, tetapi menilai report kinerja Gubernur Papua Lukas Enembe menjelang satu tahun kepemimpinannya ini, dirinya tidak tahu Papua ini mau di bawah kemana.

Diakui Program kerja gubernur yang dipublikasikan Bappeda Provinsi Papua terlihat bagus di atas kertas, tapi dalam logika politik pemerintahan,suatu program kerja dikatakan memiliki prospek yang baik apabila ketika dipublikasikan, akan langsung memiliki dampak terhadap meningkatnya dukungan rakyat terhadap kinerja pemerintah. Yang dibuktikan dengan berkurangnya aksi-aksi protes dan aksi-aksi ketidakpercayaan lainnya.

Apakah terbukti? Justru yang terjadi adalah semakin banyak muncul rasa tidak simpati dari pegawai sendiri terhadap kinerja gubernur dan juga semakin menguatnya keinginan rakyat Papua untuk keluar dari NKRI. Semakin menguatnya perlawanan rakyat Papua terhadap kinerja gubernur yang merupakan kepanjangan tangan presiden, masa depan Papua benar-benar suram dan tak menentu.

“Ormas P2MAPTP hadir bukan untuk menjadi solusi, tetapi menjadi bagian dari kompleksitas persoalan Papua yang belum ada ujung akhir penyelesaiannya. Hentikan segera semua praktik politik DEVIDE ET IMPERA di Tanah Papua kalau orang Papua mau lihat tercipta perdamaian dan keadilan di atas tanah yang kita cintai bersama ini,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Tokoh Intelektual asal Pegunungan Tengah, Agus Adepa, menandaskan, sistem kepemimpinan di Pegunungan Tengah tidak seperti itu yang mana kepala suku dipilih dan dilantik. Sehingga tindakan hadirnya P2MAPTP ini sudah melanggar adat masyarakat Pegunungan Tengah.(nls/don/l03)

Selasa, 01 April 2014 06:59, Binpa

April 1, 2014 1

Papua Dalam Expert Meeting Tentang Masyarakat Adat Di Jenewa, 19 Maret

Jeffrey Bomay (kanan) dalam Expert Meeting (Dok. Jubi)

Jayapura, 23/3 (Jubi) – Sebagaimana tradisi yang berlangsung dalam setiap sidang Dewan HAM PBB (UNHRC), sebuah expert meeting selalu diselenggarakan untuk memperluas penggunaan standard internasional Hak Asasi Manusia yang lebih efektif. Selama beberapa tahun terakhir, Expert Meeting ini dilakukan oleh Geneva for Human Right (GHR).

Tahun 2014 ini, Expert Meeting ini mengambil tema Masyarakat Adat: Menjelang Konferensi Dunia. Expert Meeting ini secara umum dilakukan untuk meninjau tindakan PBB terhadap masyarakat adat, dan persiapan Konferensi Dunia tentang Masyarakat Adat. Sementara tujuan khususnya adalah untuk menyadarkan orang-orang yang berpartisipasi dalam Dewan HAM PBB mengenai keberadaan standar dan mekanisme hak asasi manusia internasional tentang masyarakat adat. Juga untuk berbagi pengalaman dan keahlian pada tren terbaru tentang perlindungan masyarakat adat dan untuk menyadarkan peserta tentang tantangan utama dalam proses persiapan Konferensi Dunia tentang Masyarakat Adat itu sendiri.

Masyarakat Adat Papua menjadi salah satu topik dalam Expert Meeting ini. Jeffrey Bomay, aktivis Papua yang hadir sebagai perwakilan rakyat Papua mengatakan kepada Jubi, expert meeting ini didukung oleh Dewan HAM PBB, Switzerland, Norwegia dan Mexico, serta badan gereja-gereja sedunia (WCC) yang berpusat di Genewa. Selain dirinya yang hadir sebagai pembicara dalam expert meeting hari Rabu, 19 Maret 2014 itu, hadir juga Dr. Olav Fykse Tveit, SG (WCC), Amb. Luis Alfonso de Alba (Mexico), John Henriksen (Norway), Penny Parker (Advocates for Human Rights), Perwakilan Dewan HAM PBB, David Matthey-Doret (DOCIP), Suhas Chakma, ACHR (India) dan Ngawang Drakmargyapon (UNPO).

Poster expert meeting (Dok. Jubi)

“Untuk sesi saya, saya menekankan soal pembunuhan di Timika penangkapan dan pemenjaraan ketua DAP Forkorus, Fillep Karma dan Victor Yeaimo dan penyisiran masyarakat sipil di Puncak Jaya. juga isolasi Papua dari perhatian international seperti NGOs atau pelapor khusus PBB dan badan-badan international lainnya,”

kata Jeffrey Bomay saat dihubungi Jubi, Sabtu (22/3).

Bomay mengatakan ia mendapatkan 18 pertanyaan menyangkut masyarakat asli Papua. Salah satunya adalah pertanyaan dari Perwakilan Norwegia, tentang sejarah Papua Barat, terutama Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969.

“Saya katakan Pepera harus di uji secara hukum international karena dilakukan dalam keadaan Papua sudah dianeksasi oleh Indonesia. Pepera dilakukan pada tahun 1969 kontrak pertambangan PT. Freeport sudah dilakukan pada tahun 1967, dua tahun sebelum pelaksanaan PEPERA 69. Inilah akar masalah yang membuat rakyat Papua tetap menolak hasil Pepera itu. Pelaksanaannya juga tidak mematuhi prosedur international bahwa satu orang satu suara, tetapi Indonesia mengubah itu dengan tekanan militer sehingga yang memilih hanya 1025 orang saja.”

kata Bomay.

Srilanka dan Norwegia, lanjut Bomay menanyakan tentang Otonomi Khusus di Papua. Lebih khusus mereka menanyakan, mengapa Otonomi Khusus disebut Solusi Diskriminasi oleh rakyat Papua.

“Saya berikan gambaran pada mereka bahwa Otonomi Khusus telah menghadirkan 60 kabupaten di Papua dan akan bertambah lagi 12 jika Daerah Otonomi Baru disetujui oleh DPR RI. Ini tidak masuk akal bagi penduduk Papua yang hanya berjumlah 3,6 juta dengan populasi masyarakat asli Papua sekitar 1,2 juta jiwa saja.”

ujar Bomay.

Ini, tambah Bomay lagi, telah memberikan peluang bagi penduduk Indonesia lainnya untuk masuk ke Papua, karena pemekaran daerah akan membutuhkan banyak sumberdaya manusia. Sementara masyarakat asli Papua sendiri belum dipersiapkan untuk pemekaran-pemekaran ini.

Mengenai Expert Meeting ini, Geneva for Human Right menjelaskan kepada Jubi melalui surat elektronik, bahwa dalam proses konsultasi dengan NGO dan pembela HAM, yang bekerja di bawah kondisi yang sulit, semua menuntut implementasi langsung dari standar HAM internasional. Mereka menyoroti prioritas mereka terhadap hukum kemanusiaan, isu-isu makro ekonomi, perjuangan melawan impunitas hingga perlindungan pembela HAM.

“Bahkan, baru-baru ini dalam hubungan kerja dengan mitra GHR, kekhawatiran lain muncul: hak-hak masyarakat adat dan kekerasan terhadap perempuan. Ini masalah spesifik isu-isu prioritas di semua Program GHR.”

tulis sekertariat GHR dalam surat elektronik yang dikirimkan kepada Jubi.(Jubi/Victor Mambor)

Victor Mambor on March 23, 2014 at 11:56:42 WP,TJ

March 23, 2014 0

Dituduh OPM, Warga Sima, Distrik Yaur Ditangkap

Nabire, MAJALAH SELANGKAH — Warga kampung Sima, Distrik Yaur, kabupaten Nabire, Papua, Otis Waropen ditangkap oleh gabungan polisi penjaga perusahaan perkebunan sawit dan anggota Polres Nabire pada Minggu (2/3/14). Otis dituduh menjadi anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Otis Waropen, menurut pengakuan kepala sukunya, Simon Petrus Hanebora, adalah petani di kampung Sima. Punya seorang istri dengan satu anak.

Hanebora, kepala suku besar suku Yerisiam melaporkan kepadamajalahselangkah.com, Senin (3/3/14), setidaknya satu peleton Brimob penjaga Perkebunan Sawit ditambah anggota polisi dari Polres Nabire bersenjata lengkap dikerahkan ke kampung Sima untuk menahan Otis di rumahnya.

Kata dia, hingga kini Otis Waropen yang dijadikan tersangka masih ditahan di Polres Nabire.

Hanebora sebagai ketua adat setempat menginformasikan bahwa Otis adalah benar-benar warganya yang tidak terlibat dalam OPM.

“Masyarakat saya mayoritas adalah masyarakat yang hidupnya berkebun, jadi pantas masyarakat saya kalau tinggal berhari-hari bahkan berbulan-bulan sampai bertahun-tahun di hutan. Itu hutan milik mereka to?”

kata SP Hanebora.

“Dia di hutan karena keseharian mereka selalu di hutan untuk berburu, berkebun dan lain-lain. Bebaskan dia. Dia petani biasa, bukan anggota OPM,”

tegas Hanebora ketika dihubungi majalahselangkah.com sore ini.

Hanebora juga minta Kapolda Papua tarik Brimob dari distrik Yaur, karena membuat warga resah.

“Saya juga meminta kepada Kapolda Papua untuk menarik seluruh Brimob di Distrik Yaur yang jaga keamanan di perusahaan Kelapa Sawit di Wami, karena mereka terus membuat onar dan sering melakukan penganiayaan kepada masyarakat setempat,”

kata Hanebora. (MS/Topilus B. Tebai)

Penulis : Topilus B. Tebai | Senin, 03 Maret 2014 17:46,MS

March 3, 2014 0

“Silahkan Operasi Militer, Itu Hanya Sikap Kekesalan”

Jayapura – Tak ingin banyak pihak yang memberikan penilaian keliru dan tidak-tidak terhadap dirinya, Ketua DPR Papua Deerd Tabuni akhirnya memberikan klarifikasi atas pernyataan sebelumnya yang menyebutkan dirinya mempersilahkan TNI/Polri melakukan operasi militer di Kabupaten Puncak Jaya, menyusul terus terjadinya aksi-kasi penembakan di Puncak Jaya.

Dia mengatakan, ada semacam misundertanding dalam pernyataannya sebelumnya sebagaimana yang dimuat harian Bintang Papua edisi, Selasa (11/2).

Dia tidak menampik bahwa dalam wawancara dengan wartawan itu ada keluar kalimat yang mengesankan mempersilahkan TNI dan Polri melakukan operasi militer di Kabupaten Puncak Jaya’, tapi pernyataan itu hanya sebagai ungkapan kekesalan dia selaku Ketua DPRP atas apa yang terus terjadi di Tanah Kelahirannya Puncak Jaya tersebut.

“Jadi saya tegaskan bahwa saya tidak pernah mempersilahkan TNI/polri melakukan operasi militer di Puncak Jaya, pernyataan itu hanya sebagai sikap kekesalan saya saja, sebab selama ini kita sudah menghimbau agar pasukan TNI dan Polri dikurangi dari Puncak Jaya, tapi kenyataannya terus diperkuat ke sana, ini membuat kita tidak bisa masuk lagi, jadi ini yang membuat saya kesal,”

katanya kepada Bintang Papua via Hpnya dari Jakarta tadi malam Rabu, (12/2).

Deerd Tabuni menegaskan, secara pribadi maupun kelembagaan tidak pernah bermaksud mengijinkan aparat keamanan baik TNI maupun Polri, melakukan operasi militer di Puncak Jaya dalam rangka menumpas kelompok sipil bersenjata. Sebaliknya, DPRP malah meminta, agar pasukan TNI dan Polri dikurangi atau bahkan ditarik, agar masyarakat tidak ketakutan dan mengungsi, agar bisa mengikuti pelaksanaan Pemilu Legislatif dan presiden.

“Jadi saya tegaskan sekaligus mengklarifikasi, bahwa tak ada maksud baik secara pribadi maupun kelembagaan DPRP, mempersilakan pasukan menggelar operasi di Puncak Jaya,” ujar Deerd Tabuni lagi.

Yang saya katakan, lanjutnya, pasukan yang kini cukup banyak di Puncak Jaya, hanya membuat masyarakat ketakutan dan mengungsi sehingga harus ditarik, karena jangan sampai pelaksanaan pesta demokrasi baik Pileg maupun Pilpres terkendala, sebab banyak masyarakat yang mengungsi ke daerah lainya karena takut, seperti ke Timika, Nabire Wamena dan daerah lainnya. “Mengapa pasukan makin diperkuat ke sana yang membuat trauma bagi rakyat, padahal kita sudah minta dikurangi, jadi itu yang membuat saya kesal,” tambahnya.

Sambung Ketua DPRP, menyelesaikan persoalan di Puncak Jaya hanya dengan jalur diplomasi. “DPRP tetap mengedepankan langkah dialog, guna menyelesaikan persoalan disana, bukan dengan cara kekerasan atau operasi militer,” imbuhnya.

Jadi, sekali lagi, tegasnya, DPRP tidak bermaksud mempersilahkan operasi militer dilaksanakan di Puncak Jaya, “DPRP malah meminta operasi apapun tidak boleh dilakukan di Puncak Jaya, selain hanya dengan dialog dan pendekatan kemanusiaan,” tukasnya.

Sebagai Ketua DPRP dan pribadi, Deerd Tabuni menyatakan permintaan maafnya kepada seluruh masyarakat khususnya Puncak Jaya atas berita atau kabar yang sudah berkembang.

“Itu sikap kekesalan saya, karena saya sama sekali tidak pernah menyetujui adanya operasi militer di Puncak Jaya, sebab, hanya akan melahirkan kekerasan-kekerasan baru,” tandasnya.

Deerd Tabuni juga meminta pemberitaan itu diklarifikasi, karena dirinya banyak mendapat kecaman terutama dari sesama anggota DPRP. “Saya mohon berita itu diklarifikasi, kalau tidak saya akan tuntut wartawannya,” ancamnya.

Salah seorang anggota DPRP yang menjabat sebagai Sekretaris Komisi A Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta HAM, Julius Miagoni ketika menghubungi Bintang Papua, memprotes pernyataan Ketua DPRP Deerd Tabuni yang mengizinkan operasi militer digelar di Puncak Jaya. “Sebagai anggota DPRP, saya bersama sejumlah rekan lainnya, tak mengerti dengan kebijakan ketua, yang mengizinkan operasi militer di Puncak Jaya, sebab, seharusnya DPRP sebagai representasi rakyat, wajib melindungi rakyat,” ucapnya.

Sebagai pimpinan DPRP, mestinya dalam memberikan pernyataan juga harus lebih dulu berkoordinasi dengan anggota, karena setiap keputusan parlemen harus kolegal, apalagi ini menyangkut operasi militer. “Bisa tidaknya dilakukan operasi militer kan harus ada keputusan politik, jadi kalaupun pernyataan Pimpinan demikian, dasarnya apa, kan tidak pernah sidang membahas hal itu,”ucapnya.

Untuk itu, ketua DPRP harus mengklarifikasi pernyataannya. “Stateman itu harus diklarifikasi, karena semakin menciptakan kondisi yang tidak baik di Puncak Jaya,” imbuhnya.

Kenius Kogoya Ketua Komisi E DPRP yang berasal dari daerah pemilihan Puncak Jaya, juga menyesalkan pernyataan Deerd Tabuni, jika hal itu benar. “Kalau itu benar, kami anggota sangat sesalkan, karena DPRP sebagai wakil rakyat seharusnya berkewajiban melindungi rakyat, bukan menyerahkan rakyat untuk“ ucap Kenius Kogoya.

Jadi, secepatnya, pernyataan itu harus diklarifikasi, karena sudah sangat meresahkan terutama masyarakat di Puncak Jaya. “Klrifikasi harus segera, jangan sampai menimbulkan ketidakpastian,” tuturnya. (don/jir/don/L03)

Kamis, 13 Februari 2014 08:06, BinPa

February 14, 2014 0

Pasca Kontak Senjata, Situasi Yapen Masih Mencekam

Serui (03/02/2014) – Pasca saling tembak yang terjadi antara militer Indonesia dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat ( TPN-PB) di Kabupaten Yapen beberapa hari lalu (01/02/2013-red), situasi di Kabuten Yapen, tepatnya di Distrik Angkaisera hingga saat ini masih mencekam akibat ulah TNI-POLRI yang melakukan operasi secara membabi buta di daerah tersebut.

Dari sumber yang kami dapatkan di lokasi kejadian menyebutkan bahwa

“TNI – POLRI sedang melakukan operasi secara membabi buta di sini, mereka memperlakukan rakyat sipil bagai binatang, dan banyak rakyat sipil yang memilih mengungsi ke hutan – hutan untuk menyelamatkan diri, serta seluruh aktivitas masyarakat dibuat lumpuh oleh mereka”

tutur SY dari lokasi kejadian.

SY menambahkan,

“masyarakt disini sangar ketakutan akibat tindakan brutal yang dilakukan TNI-POLRI dan untuk itu, kami mohon dukungan doa dan advokasi dari seluruh rakyat Papua dan dari setiap orang yang peduli akan penegakan Hak Asasi Manusia”,

tambahnya.(rk)

February 3, 2014 0

Lagi, Perang Suku di Mimika

Sulistyo Pudjo HartonoJAYAPURA “ Perang suku yang melibatkan sejumlah suku di Kabupaten Mimika, Sabtu (1/2) lalu kembali terjadi, hingga mengkibatkan belasan orang yang terlibat perang mengalami luka-luka.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Sulistyo Pudjo Hartono, S.Ik., saat dikonfirmasi Bintang Papua membenarkan adanya perang suku di Jayanti, Kabupaten Mimika, Papua. “Perang suku tersebut melibatkan sejumlah suku di Mimika, pada Sabtu (1/2) pagi dan mengakibatkan belasan orang luka-luka di lokasi perang tepatnya di Jayanti, Mimika,” ujarnya.

Pudjo menjelaskan, perang suku tersebut dipicu perebutan tanah hak ulayat di Mimika. Untuk itu, pihak kepolisian akan menggelar pertemuan di Polres Mimika dengan menghadirkan sejumlah lembaga masyarakkat adat serta Plt. Bupati Mimika.

“Dari informasi Polres setempat, perang suku tersebut dipicu perebutan tanah hak ulayat dan kini kami masih menunggu pertemuan hari Senin di Polres dengan menghadirkan Lemasko, Lemasmos dan Lembaga Adat lain dengan Plt Bupati Mimika,”

katanya.

Untuk mengantisipasi perang susulan, Pudjo mengklaim kepolisian setempat telah menyiagakan satu Pleton Brimob dan satu Pleton Dalmas dilokasi untuk antisipasi provokasi dari kedua belah pihak. “Dari informasi terakhir, kedua belah pihak sudah menarik diri, karena tidak ada korban,” tegasnya. (loy/don/l03)

Senin, 03 Februari 2014 01:59, BintangPapua.com

February 3, 2014 0

Aktivitas Warga Kosiwo Belum Normal Pasca Penembakan Yapen

Fotret penembakan dan korban serta senjata dan alat – alat perang maupun bendera Bintang Kejora semuanya telah disita oleh aparat keamanan di Kepulauan Yapen (Foto Parlindungan)

Timika, 3/2 (Jubi) — Hingga kini situasi keamanan terkendali, namun aktivitas masyarakat khususnya di Distrik Kosiwo dan Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen, masih sangat mencekam. Kegiatan normal masyarakat tidak berjalan seperti biasanya, pasca insiden penembakan, pada Minggu (2/2) kemarin.

Hal ini diakui oleh Sadar Parlindungan, warga Kepulauan Yapen melalui akun facebooknya kepada tabloidjubi.com, Senin (3/2), sekaligus menjelaskan, bahwa penembakan terjadi di Kampung Sasawa di Distrik Kosiwo, pada Minggu (2/2) kemarin.

Dikatakan Sadar, operasi aparat keamanan kemarin (Minggu, 2/2) mengakibatkan 1 korban tewas dari masyarakat sipil dan beberapa orang lainnya luka-luka baik dari masyarakat mau pun TNI/POLRI.

Sementara itu, Juru Bicara Polda Papua, Kombes Pujo Sulistyo mengatakan kontak senjata terjadi ketika aparat gabungan TNI mendatangi lokasi kejadian guna membubarkan sekelompok orang yang disebutkan oleh Polisi sebagai kelompok bersenjata yang sedang menggelar Konfrensi Tingkat Tinggi.

“Ada informasi, kelompok itu sedang menggelar KTT, lalu aparat keamanan di Pimpin Kapolres dan Dandim Yapen langsung menuju lokasi. Namun setibanya disana, langsung diberondong tembakan, sehingga baku tembak pecah,”

jelasnya.

Kontak senjata selama beberapa menit itu melukai Briptu Robert Danunan anggota Polisi Air Polres Yapen dan Praka Hasim anggota Kodim Yapen.

“Briptu Danunan terkena tembakan di lutut sedangkan Praka Hasim di punggung dan Marlon Bonay warga sipil motoris yang bawa aparat keamanan terkena peluru dipinggang,”

ucapnya.

Menurutnya, anggota kelompok bersenjata yang tewas bernama Yohasua Arampay (38). Setelah baku tembak, aparat gabungan berhasil menguasai lokasi, dan mengamankan 11 orang yang dituduh sebagai kelompok kriminal bersenjata. “Ada sebelas orang yang diringkus, saat ini sedang diperiksa,” kata Kabidhumas.

Lanjut Kabdhumas barang bukti yang berhasil disita adalah 13 senpi rakitan TDR, 11 Senpi laras panjang dan 2 pendek. 2 sangkur. 2 dopis (bom ikan), 2 busur. 20 anak panah,1 tombak, 1 hp. Pakaian loreng, 2 bendera bintang kejora serta bahan makanan dan obat-obatan. (Jubi/Eveerth)

Eveert Joumilena on February 3, 2014 at 20:33:21 WP,TJ

February 3, 2014 0

Kontak Senjata Di Yapen, Satu Orang Tewas

Jayapura 2/1 (Jubi) – Seorang yang diduga anggota Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) bernama Yohasua Arampayai (38) tewas tertembak dalam kontak senjata dengan TNI dan Polri di kawasan Sasawan Kepulauan Yapen-Kabupaten Kepulauan Yapen, Sabtu (1/2) pagi sekitar pukul 10.30 waktu Papua.

Akibat kontak senjata tersebut aparat kemanan TNI/Polri mengamankan sebanyak 11 orang yang diduga Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Bersama 11 orang ini polisi mengklaim mendapatkan senjata api rakitan sebanyak 13 pucuk, senjata api laras panjang sebanyak 11 pucuk, dua pucuk senjata api laras pendek, dua senjata tajam jenis sangkur (parang sabit), dua peledak rakitan jenis bom Dopis, dua Busur, 20 anak Panah, satu tombak, satu unit telepon genggam, sejumlah pakaian loreng, dua buah bendera bergambarkan Bintang Kejora, sejumlah Bama (bahan makanan) dan obat-obatan lainnya.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Polisi Pudjo Sulistyo Hartono membenarkan telah terjadi kontak senjata antara TNI/Polri dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tersebut. Dirinya menjelaskan bahwa terjadinya kontak senjata antara aparat TNI/Polri dan kelompok yang disebut Kriminal Bersenjata tersebut karena mendapat informasi bahwa kelompok itu melakukan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) di kawasan Sasawa Kepulauan Yapen.

“Atas informasi itu, aparat keamanan yang dipimpin langsung oleh Kapolres dan Dandim langsung menuju ke lokasi dengan menggunakan jalan darat dan laut . Namun tiba-tiba di berondong dengan senjata,”

kata Pudjo, Minggu (2/2).

Akibat kontak senjata yang berlangsung selama beberapa menit itu, lanjut Pudjo, seorang anggota Polri bernama Briptu Robert salah satu anggota Pol Air Polres Yapen mengalami luka tembak dibagian lutut dan Praka Hashim salah satu anggota Kodim Yapen mengalami luka serpihan rekoset di bagian punggung dan Marlon Bonay salah satu warga sipil yang bertugas sebagai Motoris mengalami luka tembak di bagian pinggang.

“Dari kontak senjata itu juga, aparat keamanan berhasil menewaskan satu dari kelompok mereka bernama Yohasua Arampay (38). Selanjutnya aparat keamanan berhasil menguasai lokasi kejadian sehingga langsung melakukan penyisiran di lokasi tersebut,”

ujarnya.

Dikatakan Pudjo, pasca kontak senjata tersebut kini kondisi daerah Kepulauan Yapen mulai kondusif dan aktifitas masyarakat berjalan lancar. Namun aparat keamanan terus melakukan pengamanan untuk menghindari adanya balasan dari kelompok yang baku tembak dengan aparat keamanan.

“Situasi sekarang aman saja, sementara kesebelas orang yang sudah diamankan kini masih dalam pemeriksaan oleh penyidik Reskrim Polres Kepulauan Yapen dan kemungkinan mereka akan dibawa ke Mapolda Papua untuk diperiksa lebih lanjut,”

katanya.

Sementara itu, dari Press Realese dari Kodam XVII Cenderawasih di wakili Penerangan Kodam melalui surat elektronik (email) kepada Jubi, menyatakan bahwa Patroli gabungan TNI-POLRI berhasil menggagalkan kegiatan latihan militer GSP/B di wilayah Yapen Barat Kabupaten kepulauan Yapen pimpinan Fernando Warobai pada 01 Februari 2014 di kampung Sasawa Distrik Kosiwo Kabupaten kepulauan Yapen.

Setelah mendapat informasi bahwa di kampung Sasawa Distrik Yapen Barat telah berlangsung latihan militer yang dilakukan oleh kelompok GSP/B wilayah Yapen Barat maka aparat gabungan TNI-POLRI melaksanakan patroli gabungan untuk melakukan penyergapan. Patroli gabungan dipimpin langsung oleh Dandim 1709/YW Letkol Inf Dedi Iswanto dan Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Anwar Narsim.

Setelah tiba di perbatasan Kp Mariarotu dan Kp Kanawa tepatnya di sungai Semboi Tim Patroli gabungan TNI-POLRI mendapat gangguan tembakan dan selanjutnya terjadi kontak tembak yang menyebabkan kelompok GSP/B mundur kearah Pantai. Setelah keadaan dapat dikuasai oleh Tim Patroli gabungan TNI-POLRI selanjutnya Patroli gabungan melakukan penyisiran dan ditemukan Gapura bertuliskan

“Anda memasuki Zona Merah “

serta satu bendera Bintang Kejora.

Setelah sampai di kawasan KP Sasawa melakukan penyisiran di tepi pantai dengan menggunakan Speed boat tiba-tiba mendapat gangguan tembakan kembali dari kelompok GSP/B dan terjadi kontak tembak yang mengakibatkan Praka Nur Hasim anggota Kodim 1709/YW luka ringan (lecet/goresan dipinggang kanan bagian belakang) dan Aipda Robert anggota Polres Yapen luka tembak dipaha kanan luar serta satu orang masyarakat sopir Speed Boat luka lecet.

Setelah kontak tembak kelompok GSP/B melarikan diri selanjutnya Tim Patroli gabungan TNI-POLRI melaksanakan penyisiran dan mendapatkan 1 Orang anggota GSP/B tewas ditempat atas nama Yohasua Arampayai serta senjata rakitan Laras Panjang 15 Pucuk, Pistol rakitan 3 Pucuk beserta puluhan amunisi senjata, bendera Bintang Kejora 2 lembar, pakaian Loreng 22 buah, Dukumen kegiatan Konsolidasi, Struktur TNP/B dan Konferensi I standarisasi Pertahanan Nasional serta 10 (sepuluh) orang anggota GSP/B ditangkap dan diamankan di Polres Kepulauan Yapen untuk menjalani pemeriksaan.

Selanjutnya korban yang terkena luka ringan akibat tembakan dirawat di KSA Kodim 1709/YW dan sampai saat ini kondisinya baik sedangkan korban tewas dari kelompok GSP/B di evakuasi menuju RSUD Kabupaten Serui. (Jubi/Indrayadi TH)

Indrayadi TH on February 2, 2014 at 19:23:02 WP,TJ

February 2, 2014 0

Presiden GIDI, Karobanak. D. Wandikbo: SESALKAN TINDAKAN TNI/POLRI DI PUNCAK JAYA DAN SANGSI HUKUMAN MATI BAGI GERAKAN PAPUA MERDEKA.

Jayapura, 30/1(Jubi)-President Gereja Injil di Indonesia (GIDI) Dorman Wandikbo (Karobanak) sangat menyesalkan atas tindakan aparat TNI/POLRI terhadap anggota jemaatnya. Terutama saat aparat melakukan penyisiran di Puncak Jaya pasca pengambilan delapan pucuk senjata milik polisi di Distrik Kulirik, Puncak Jaya, Papua.

“Sangat menyesalkan peristiwa itu terjadi Minggu (26/1). Saat jemaat sementara beribadah, dan tiba-tiba tentara masuk hentikan dan suruh keluar. Semua panik. Saat panik itu, satu persatu anggota jemaat keluar sambil merayap,” tutur Dorman (Karobanak) kepada tabloidjubi.com di kantor Pusat GIDI, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis (30/1).

Menurut Karobanak, tindakan aparat ini membuktikan bahwa negara ini tidak menghargai Gereja hingga para pemimpinnya. ”Mereka meginjak-injak gereja. Tidak lagi menghargai pemimpin gereja, padahal Injil yang lebih dulu berada di Papua,” katanya.

Jikalau aparat TNI menghargai Gereja lanjut dia, mestinya tindakan harus dengan alamat yang jelas dan tindakan mereka tidak jelas dan salah. “Orang yang merampas senjata itu arah larinya jelas. Mengapa mereka (TNI/POLRI) ada di gereja? Apa tujuannya?” tanya Karobanak.

Menurutnya, kalau TNI/POLRI mau tahu dan mencari informasi tentang kebenaran, keberadaan pelaku, mestinya datang saja dengan pakaian biasa atau pakaian preman. Dikatakan mereka bisa tanya langsung ke masyarakat, tokoh agama. “Cara itu etika yang baik,” katanya.

“Mengapa masyarakat yang korban? Cara ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Mereka dari dulu sampai sekarang berperilaku begitu. Mereka lihat orang Papua seperti biadab,” tegas Karobanak.

Kalau mau menyelesaikan persoalan, ingin mengembalikan delapan pucuk senjata, menurut Karobanak, pemimpin TNI/POLRI harus Negosiasi dengan Pemda setempat. “Beri waktu kepada Pemda. Pemerintah undang pemimpin Gereja, tokoh adat dan masyarakat. Kalau semua ini tidak berhasil, sampai kita menghadapi satu kebuntuan, silahkan TNI ambil reaksi,” katanya.

Semua proses ini tidak jalan lanjut dia dan TNI/POLRI segera mengambil tindakan.”Bicara dulu dengan Gereja, pemerintah, adat juga tidak. Mereka langsung mengambil tindakan. TNI dan Polri tidak punya hati untuk Papua. Mereka anggap orang Papua biadab,”tegas Karobanak.

Sebelumnya, seorang warga Puncak Jaya yang mengaku bernama, Ely Tabuni mengatakan kepada tabloidjubi.com bahwa beberapa warga, jemaat Gereja di Kulirik, dianiaya aparat TNI. Kepada tabloidjubi.com, Ely menceritakan kalau telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan kepada warga yang sedang beribadah di Gereja Dondobaga, Kulirik, sekitar pukul 08.00 WIT.

“Pada saat itu, mereka sedang merazia warga yang diduga anggota OPM yang ada dalam gereja. Beberapa dari aparat itu sempat memukul dan mengusir warga yang tak terima adanya gangguan dalam ibadah itu. Beruntung ada aparat lain yang berhasil menghentikan aksi kekerasan rekannya,” katanya, Senin (27/1).

Ely menambahkan, aparat kemudian mengamamankan dua orang warga dalam gereja itu yakni Tenius Telenggen dan Tigabur Enumbi untuk dibawa ke Polres setempat.

Setelah beberapa hari kemudian Bapak Presiden GIDI Pdt D. Wandikbo (Karobanak) menambahkan mengenai penggeledahan dan penyisiran yang di lakukan oleh aparat, terlebih khusus terhadap semua anggota jemaat yang di indikasi sebagai anggota OPM lalu di tangkap sewenang-wenang tersebut, Karobanak menambahkan bahwa “Kalau bicara hukuman mati, saya (Karobanak) mau tanya, apakah perjuangan Papua Merdeka itu teroris? Bicara Hukuman mati itu adalah teroris. Mereka itu bukan bunuh delapan orang, hanya delapan pucuk senjata bagaimana sampai bicara hukum mati, ”tutur Wandikbo (Karobanak) kepada tabloidjubi.com di kantor Pusat GIDI, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua,Kamis (30/1).

Perjuangan Papua Merdeka, menurut Karobanak, bukan teroris, bukan kriminal melainkan perjuangan menuntut hak yang melekat pada orang Papua yang tidak bisa diganggugat. “Papua merdeka itu hak dasar orang Papua,” tutur Karobanak. “Orang Papua minta merdeka bukan karena penderitaan, kelaparan dan kemiskinan, tapi mau lepas karena ideologi yang harus kita pahami,”tegas Karobanak.

Karena itu, menurut Karobanak, Yemiter Talenggen yang dituduh tidak layak dihukum mati. Apalagi yang bersangkutan belum terbukti keterlibatannya hingga kepemilikan senjata. Kalau pun terbukti, menurut Karobanak, Yemiter Talenggen tidak bisa dihukum mati kalau bicara ajaran Agama. “Saya tahu Bapak Wakapolda itu anak Tuhan jadi tahu firman Tuhan. Saya pikir TNI/POLRI perlu belajar pengampunan,”tuturnya.

Sebelumnya Wakapolda Papua, Paulus Paterpau mengatakan Yemiter Talenggen dihukum mati saja karena yang bersanggkutan meresahkan masyarakat, menyebabkan korban warga sipil dan militer. (Jubi/Mawel).

February 2, 2014 0