KNPB Tuding Kiki Kurnia Aktor Rusuh Demo 26 November

Demo KNPB makan 7 korbanAbepura (Sulpa) – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menuding Wakapolres Jayapura Kiki Kurnia sebagai aktor kerusuhan pada demo 26 November 2013 lalu.

“Ya, aktor di balik semua peristiwa ini otaknya adalah Kiki Kurnia,” kata Sekretaris KNPB Ones Suhinap dalam Jumpa Pers di Kafe Prima Garden, Sabtu (30/11).

Menurut dia, awalnya KNPB sudah berkoordinasi dengan pihak aparat untuk melakukan aksi demo dari expo menuju Waena, tetapi tiba-tiba di depan Supermarket Mega Waena, tanpa kompromi aparat keamanan langsung menabrak masa pendemo dari belakang menggunakan mobil baracuda, sambil mengeluarkan tembakan ke arah masa hingga masa kocar-kacir.

Ia mengatakan, sesudah pembubaran paksa, aparat memukul dan menangkap beberapa aktivis KNPB. “Kalau polisi tidak membubarkan paksa masa demonstrasi tidak mungkin sekali terjadi kejadian-kejadian yang terjadi kemarin,” katanya.

Ones menyesalkan adanya penyisiran yang dilakukan aparat keamanan hingga daerah Perumnas Tiga Waena yang berdampak pada pengerusakan rumah warga. “Kami sangat menyesalkan tindakan aparat yang merusak beberapa rumah warga, rumah seorang anggota DPRD Yahukimo Andro Pahabol di belakang Mega Waena, Doga Tabuni di Perumans 3 Waena dan Buktar Tabuni di Perumnas 3 Waena,” katanya. (C/CR1/R5)

Senin, 02-12-2013, SuluhPapua.com

December 2, 2013 0

Agustina : Suami Saya Ditembak Dari Belakang

Penembakan-IllustrasiPASCA penyergapan dan penyisiran yang dilakukan aparat Jumat (29/11) dan Sabtu (30/11) kemarin, kondisi kampung Yonsu kini seperti kampung mati, wartawan SULUH PAPUA yang menyambangi kampung tersebut Minggu (1/12) kemarin tidak menemui warga masyarakat satupun di dalam kampung, rumah – rumah tampak kosong, hanya terlihat hewan ternak yang berkeliaran dan beberapa rumah yang rusak, hanya seorang bapak tua yang berhasil dijumpai SULUH PAPUA namun bapak tersebut mengaku baru tiba juga dari kota dan tidak mengetahui ada peristiwa dimaksud.

Pengakuan beberapa warga Kampung Yongsu yang berhasil ditemui wartawan SULUH PAPUA, Minggu siang, di beberapa kampung terdekat mengaku sedang mengungsi dan tidak berani kembali ke kampungnya, dan mereka membantah keterangan polisi bahwa terjadi kontak senjata, warga mengaku bahwa penyergapan Jumat (29/11) itu dilakukan di pagi buta dan mendadak. Kedatangan polisi itu mengendap – endap lalu mengepung kampung dan kemudian melepas tembakan. Karena panik dan takut, akhirnya warga melarikan diri ke hutan.

Agustina, istri Eduard Okoseray, salah satu korban yang dilaporkan tewas mengaku penyergapan dilakukan oleh Tim Khusus (Timsus) terjadi secara tiba-tiba. Masyarakat kampung Yongsu Sapari sebagian tidak mengetahui adanya penyergapan dari aparat kepolisian hari itu.

“Aparat datang pagi hari sekitar jam 07.00 WIT, sudah mengambil posisi sambil mengendap dan mengepung kampung, ketika aparat melepas tembakan, masyarakat ketakutan dan berusaha menyelamatkan diri masing-masing lari ke hutan,” katanya kepada SULUH PAPUA di tempat pengungsiannya, di salah satu kampung tetangga.

Ketika itu suaminya juga mengajaknya untuk lari ke hutan, namun beberapa saat kemudian karena teringat sesuatu yang tertinggal di rumah sang suami kembali ke rumah dan lari kembali menyusul dirinya, di saat melarikan diri itulah terdengar serentetan tembakan dari arah belakang dan menembus dada suaminya.

“Suami saya katakan kita harus segera lari. Setelah kami lari meninggalkan rumah, suami saya kembali ke rumah untuk mengambil sesuatu lalu suami saya lari, disaat melarikan diri tersebutlah polisi menembaknya rentetan dari arah belakang kemudian peluru tembus di depan dada. Ada dua peluru yang bersarang di tubuh”, kata Agustina

Ia juga menjelaskan bahwa setelah ditembak, aparat membiarkan tubuh suaminya tergeletak di tanah, setelah aparat pergi meninggalkan kampung, sekitar pukul 13.00 WIT barulah mayat suaminya dikuburkan oleh keluarga dan warga lainnya.

Menurut Agustina saat ini masyarakat dalam ketakutan dan was-was untuk kembali ke kampung. Semuanya lari menyelamatkan diri ke hutan. Jika pihak keamanan mengatakan ada perlawanan dari korban itu itu tidak benar, yang benar korban berusaha untuk lari menyelamatkan diri namun ditembaki dari arah belakang.

“Saya harap sebelum kita kembali ke kampung, kami minta Amnesty Internasional dan Komnas HAM Papua untuk segera datang ke Kampung Yongsu Sapari karena kami takut aparat keamanan akan datang dan menyerang kami lagi,” katanya dengan mimik ketakutan dan masih diliputi suasana duka.

Menurut saksi mata lainnya kepada SULUH PAPUA yang mengaku sempat melihat peristiwa penyergapan, Jumat (29/11) kemarin. Ketika saksi itu kembali dari pantai dengan beberapa teman-temannya, aparat keamanan menyergap dari arah belakang dan menyuruh angkat tangan lalu aparat melakukan pemukulan dan menendang dirinya beberapa kali dan seorang temannya.

Setelah itu ketika aparat keamanan akan pulang, meminta maaf atas perlakuan terhadap dirinya dan seorang temannya. Lebih lanjut dikatakannya bahwa saat ini masyarakat sedang sembunyi di hutan dan dikuatirkan akan mengalami kelaparan dan juga dapat mengakibatkan kematian. Ia juga mengatakan aparat keamanan merusak 5 rumah warga. (amr/cr-12/r2/lo3)

Senin, 02-12-2013, SuluhPapua.com

December 2, 2013 0

Amatus Douw: OPM dari Melbourne

Inda Marlina Rabu, 30/11/2011 21:23 WIB

AMATUS DOUW tak akan pernah melupakan kekejaman militer yang membuat hidup orangtuanya berakhir.

Mereka menyiksa Pius Douw—sang bapak— setelah ditangkap di Kampung Widimei, Kabupaten Paniyai, Nabire karena terkait dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1998. Pius dipukuli dengan gagang senjata. Ditendang. Namun ini juga tak cukup.Mereka merampas hewan ternak babi dan ayam milik keluarga Amatus. Pius hanya bertahan selama 2 tahun dalam penyiksaan hingga akhirnya meninggal pada September 2000.

Josephine Pekey—sang istri—sudah lebih dulu meninggal dengan nasib sama buruknya, pada Agustus 1996. Josephine dipukul. Ditendang dengan sepatu laras.“Mama sering menyediakan makanan saat kami berkumpul,” ujarnya pada saya. “Kami sekeluarga adalah pendukung OPM. Bapak dulunya adalah kepala suku di Kampung Widimei.”Akhir Oktober, saya mewawancarai Amatus di sebuah siang yang dingin di kawasan Footscray, pinggiran kota Melbourne, Australia.

Amatus juga membawa kawannya, Florentinus Pirimapun, salah satu anggota Tentara Pembebasan Nasional OPM—sebuah gerakan yang ingin merdeka dari Indonesia sejak 1965—dan sempat keluar-masuk hutan di Merauke. Keduanya berusia di awal 30-an dan kini bersekolah di Melbourne dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu pembangunan komunitas internasional serta matrikulasi bahasa Inggris.Amatus berasal dari keluarga yang berkecukupan di Paniyai. Tubuhnya lebih kecil dibandingkan Florentinus, yang memiliki badan tinggi dan tegap, yang berasal dari sebuah keluarga sederhana di Merauke.

Kesan saya, Florentinus agak pendiam. Namun mereka memiliki cita-cita yang sama: kemerdekaan untuk Papua. Pada periode 1998-2000, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)—organisasi sipil yang memfokuskan pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Jakarta— mencatat maraknya pelanggaran oleh aparat TNI maupun kepolisian. Ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.Kontras mencatat minimal tiga bentuk pelanggaran yang dominan selama 3 tahun di Papua, yakni pembunuhan, penahanan tanpa alasan hukum dan penyiksaan.

Pada 1998 pula, Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri karena tekanan besar masyarakat sampai demonstrasi berdarah di Jakarta.

Salah satunya dikenal sebagai peristiwa Semanggi. Bacharuddin Jusuf Habibie kemudian menggantikannya. Namun kekerasan tak juga berakhir.

Khusus Papua sendiri, organisasi itu melaporkan sebanyak 146 kasus pelanggaran HAM terjadi pada akhir 2000.Telegram Kedutaan Amerika Serikat (AS) di Jakarta untuk Departemen Luar Negeri pada 29 Februari 1968 membeberkan bahwa tentara bukanlah hal yang baru dalam sejarah Papua.

Dokumen tersebut menjelaskan sedikitnya 10.000 pasukan telah ditempatkan di sejumlah wilayah di Papua yang dulunya dikenal sebagai Irian Barat.

Namun ironinya justru tak membantu masyarakat. Penarikan akhirnya dilakukan dalam rangka reformasi besar-besaran.

“Sebanyak sepuluh ribu tentara tidak dibutuhkan di sana,” tulis telegram tersebut. “Mereka hanya menjadi beban, terutama pada perekonomian Irian Barat .”Kabel itu juga mengungkap bagaimana Papua bisa masuk ke dalam wilayah Indonesia. Ada rekayasa dalam pemungutan suara yang kelak dikenal sebagai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada Juli-Agustus 1969.

Hasil keputusan Pepera menyatakan Irian Barat memilih menjadi bagian dari Indonesia. Menteri Luar Negeri saat itu, Adam Malik, mempercayai cara terbaik untuk mempengaruhi masyarakat di sana adalah melalui kepala suku.Adam juga menyarankan dukungan dari 60 kepala suku dapat diperoleh melalui pemberian bantuan kepada mereka beserta sukunya, termasuk, mengundang mereka ke Sukarnapura—nama ibukota sebelum diganti Jayapura —satu demi satu untuk berbicara kepada gubernur. Sementara kabel diplomatik Kedutaan Besar Jakarta ke Departemen Luar Negeri pada 28 Mei 1968—yang memuat perjalanan konsuler ke Irian Barat—menegaskan tentang kebohongan Jakarta.

Dokumen itu memaparkan para misionaris, pegawai PBB dan ‘separatis’ menganggap Indonesia tak akan pernah memberikan keinginan Irian Barat untuk merdeka.

“ akan mengatur pemungutan suara yang memastikan pilihan akan jatuh pada penggabungan ,” demikian bunyi kabel tersebut.Amatus mengetahui penyimpangan itu.Kini Papua semakin bergolak. Ada penempatan militer. Pelanggaran HAM dan kepentingan bisnis. Ketika kuliah di Universitas Negeri Papua, Manokwari, sejumlah dosennya khawatir saat berbicara soal hak-hak orang Papua.

Rektor juga melarang aktivitasnya. Amatus akhirnya dicopot dari posisi Gubernur Mahasiswa Fakultas Ekonomi Pembangunan.

Namun masalah ini tak membuatnya surut. Dia tetap saja mengkritik persoalan Papua melalui demonstrasi dalam peringatan Hari HAM Internasional pada 10 Desember 2002.“Beberapa gereja dan organisasi sipil mendukung protes terhadap masalah pelanggaran HAM,” ujarnya. “Namun setelahnya, banyak mahasiswa yang dijadikan target. Beberapa teman yang terlibat tiba-tiba menghilang, mungkin dibunuh atau diculik.”Bagaimana dengan Florentinus?Dia tak seberuntung Amatus soal pendidikan. Florentinus putus sekolah saat berumur 12 tahun atau ketika duduk di kelas I SMP karena latar belakang kemiskinan.

Orangtuanya hanya bertani ubi. Dia pun memutuskan untuk membantu keluarganya dengan berburu babi, rusa dan buaya. Pada pertengahan 2005,

Florentinus bergabung dengan OPM—yang sudah dikenal lama dalam lingkungannya— dan mulai keluar-masuk hutan di Merauke.Dia menilai organisasi itu berjuang untuk mendapatkan kembali hak-hak orang Papua. Tanah mereka. Florentinus tak hanya diajari memegang senjata: busur, tombak, parang dan senapan tua, tapi juga bertahan hidup. Kelompok yang pergi kota untuk makanan harus cerdik betul, karena nyawa taruhannya. Jika tak dapat makanan, terpaksa mereka berpuasa.“Saya sudah biasa tak makan tiga sampai empat hari,” ujar Florentinus, menepuk-nepuk perutnya sambil tertawa. “Kami juga bisa makan apa pun yang ada di hutan.”“Bagaimana caranya mendapatkan uang?”“Uang terkadang dari saudara yang bekerja di kota. Mereka punya simpati saja.”Militer Indonesia, menurut Florentinus, biasanya dengan mudah mengenali wajah anggota OPM dari muka.

Cukup dengan melihat jenggot atau jambang yang panjang dan tak terurus. Itu mengapa mereka harus hati-hati saat turun ke kota. Apalagi, suasana di Papua semakin memanas dengan didatangkannya lebih banyak pasukan militer.Laporan akhir 2005 oleh Human Rights Watch (HRW)— organisasi yang memfokuskan penelitiannya pada HAM dan berbasis New York—menemukan meningkatnya pelanggaran HAM di Papua dengan semakin meluasnya pemindahan paksa, penculikan, pembakaran dan penahanan semena-mena terhadap masyarakat sipil.

HRW juga mencatat terjadinya aksi sweeping serta kekerasan yang brutal untuk mengejar para militan.“Di Merauke, tentara Komando Pasukan Khusus secara rutin menangkapi orang Papua secara ilegal dan memukulinya,” ujar Brad Adams, Direktur Eksekutif HRW. “Di Jayapura, para penjaga penjara menyiksa para narapidana.”Amatus tengah berada di Manokwari, sedangkan Florentinus di dalam hutan Merauke . Keduanya bertemu dalam perjalanan mencari suaka politik ke Australia pada Januari 2006.

Florentinus mengatakan kelompoknya membatalkan aksi penyerangan militer ke Merauke, setelah pemimpin mereka tutup usia pada akhir 2005.

Joseph Makonama, Komandan Operasi Batalyon XII Sota, Merauke meninggal karena sakit. Mereka pun berpencar. Ada yang kembali ke hutan. Ada yang ingin mencari kerja ke kota. Bagi Florentinus, informasi tentang rencana pencarian suaka politik saat itu sudah tersebar, walaupun di tengah rimba.

Ini karena setiap kelompok memiliki jaringan yang menyebarkan perkembangan situasi terakhir. Akhirnya, 43 orang bertekad mengarungi Selat Torres ke Australia, dengan perahu berukuran 25 meter dan bermesin tunggal.

Amatus dan Florentinus di antaranya. Ada sembilan perempuan, termasuk anak-anak, dan sisanya laki-laki dewasa dan mulai uzur. Saat itu adalah 14 Januari 2006. Malam pekat. Angin berhembus kencang. Ombak besar. “Hari kedua, ombak tinggi sekali dan air laut memasuki perahu. Yang muda, mulai timba-timba air,” kata Florentinus.“Kami sudah tak punya harapan hidup. Air sudah sempat sepinggang saya,” lanjut Amatus. “Mesin juga mendadak mati. Anehnya, anak-anak kecil tak ada yang menangis.”Mereka sempat terombang-ambing. Tenda perahu rusak. Makanan tak punya. Namun menjelang pagi pada hari keempat, mesin perahu kembali hidup.

Laut juga mulai bersahabat. Amatus mengatakan mereka akhirnya mengikuti arah terbang burung maupun ikan di laut untuk menemukan daratan. Sekitar pukul 05.00 pagi waktu Australia, mereka mendarat di Semenanjung Cape York, Queensland. Awalnya, sebagian mereka ragu, apakah ini benar-benar sampai ke Australia.

Ada yang berpikir di Timor Leste. Papua New Guinea. Atau justru… kembali lagi ke Indonesia. Empat orang kemudian berenang ke tepian untuk memecahkan masalah. Akhirnya, mereka yakin telah tiba di Australia. Mereka juga sangat lapar.Orang-orang kapal itu selamat di Cape York.Pihak imigrasi datang memberikan makanan dan pakaian. Ada helikopter dan kapal yang mendekat. Mereka diwawancarai soal identitas dan alasan perjalanan mereka.

Mereka akhirnya ditampung sementara dalam sebuah rumah di Brisbane, ibukota Queensland. Setelah beberapa hari di sana, otoritas Australia membawa para penumpang perahu tersebut ke Christmas Island Immigration Detention Centre—yang berlokasi 2.600 kilometer dari barat laut Australia namun dekat sekali dengan Pulau Jawa yakni 360 kilometer—dan tinggal selama 3 bulan. Mereka mendapatkan visa sementara selepasnya. Amatus maupun Florentinus bahkan memperoleh visa permanen pada 2009. Kini mereka tinggal bersama dengan menyewa rumah di kawasan Clifton Hill, Melbourne. Meneruskan kuliah dan setia mengampanyekan kemerdekaan Papua. Tahun ini akan menjadi masa terakhir untuk Amatus berada di kampus. Dia akan mengikuti acara wisuda tahun depan.

Namun sejak 2009, Amatus mendirikan International Forum for West Papua (Info WP), organisasi yang melakukan advokasi tentang kemerdekaan Papua. Dia juga menjadi koordinator utama lembaga tersebut.Mereka rajin melobi politisi di Australia. Berkampanye di pelbagai forum internasional, salah satunya di Pacific Island Forum pada awal September lalu.

Aktif dalam demonstrasi publik. Dan terakhir, tetap berkomunikasi dengan para militan. Florentinus sendiri menjabat sesuai latar belakang pengalamannya sebagai tentara pembebasan, koordinator pertanahan keamanan Info WP.“Sejak dalam kandungan, orang Papua adalah OPM,” ujar Florentinus pada saya. “Dari Sorong sampai Merauke tujuannya sama saja, ingin merdeka.”Amatus juga tak lepas dalam mencermati perkembangan Papua. Ini terutama pasca kematian sembilan orang pada Kongres Rakyat Papua III—yang dihadiri sekitar 2.000 peserta—pada 19 Oktober 2011 akibat penembakan brutal aparat.

Belum lagi soal mogok kerja PT Freeport Indonesia—perusahaan terbesar tambang milik Amerika Serikat dan hadir pada sekitar 1967— sebulan sebelumnya, yang tetap melibatkan pihak keamanan.Peranan militer selalu dominan dan tak pernah berubah. “Pemerintah di seluruh dunia harus mengutuk atas kekerasan yang dilakukan aparat militer Indonesia,” papar Amatus dalam pernyataan resminya.

“Ini adalah hak kami untuk menentukan masa depan. Pemerintah Indonesia sudah memaksa kami selama hampir 50 tahun.”International Crisis Group (ICG)—organisasi yang berbasis di Brussels dan memfokuskan pada penanganan konflik—menilai Presiden Yudhoyono sebenarnya dapat mengambil langkah sederhana untuk penanganan Papua.

Memerintahkan aparat kepolisian menghentikan penembakan sebagai kontrol massa. Namun, ICG justru menyindir sikap presiden yang meminta menterinya untuk menjelaskan penembakan di kongres ke Amnesty International.

Penghentian penggunaan peluru terhadap pekerja maupun demonstrator, ujar Sidney Jones Penasihat Senior ICG, akan menurunkan angka kematian, meredam temperatur politik, sekaligus membuktikan bahwa pemerintah tak hanya bisa sekadar ngomong. Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2008 yakni Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future, mengatakan terdapat empat masalah Papua yang menjadi sumber konflik selama ini.

Pertama, marginalisasi dan diskriminasi orang asli Papua terkait dengan pembangunan ekonomi sejak 1970.

Kedua, kegagalan pembangunan walaupun pemerintah pusat memberikan otonomi khusus sejak 2001.

Ketiga, kontradiksi Jakarta-Papua soal identitas politik dan sejarah, dan keempat, pelanggaran HAM negara pada masa lalu. LIPI menawarkan empat penyelesaian melalui rekognisi, paradigma baru pembangunan, dialog sejarah Papua hingga jalan rekonsiliasi.Penelitian yang dikerjakan pada 2004-2006 itu juga menuturkan bagaimana program otonomi khusus tidak membawa perubahan, sedikitnya dalam tiga sektor yakni pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Selain itu, maraknya korupsi dan tidak adanya transparansi anggaran daerah oleh para elit di Papua juga diungkapkan dalam laporan itu.

Khusus soal pembangunan, LIPI merekomendasikan paradigma yang baru, dengan lebih meningkatkan partisipasi orang-orang Papua.“Ini akan meyakinkan Indonesia dan ke-Indonesiaan menjadi bagian dari pelayanan publik serta fenomena sosial,” demikian seperti tertuang dalam kesimpulan eksekutif. “Secara bertahap ini akan membantu orang Papua merasa nyaman dan bangga menjadi bagian dari Indonesia.”Kami akhirnya berpisah sementara di Flinders Street Station sore itu. Saya menuju tempat tinggal— sebuah apartemen sewa—di kawasan Carlton Place, sekitar 15 menit dari stasiun menggunakan tram.

Amatus dan Florentinus juga kembali ke Clifton Hill. Waktu sudah menujukkan hampir pukul 06.00 tetapi Melbourne belum juga gelap. Tetapi setidaknya buat saya, hari itu semakin dingin. (Izf/Bsi) (anugerah.perkasa@bisnis.co.id)

November 30, 2013 0

Mayat Pria Berbaju Loreng Ditemukan di Belakang Ekspo

Mayat Pria Saat Berada di RS Bhayangkara Polda PapuaJAYAPURA – Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan mengambang di Danau Sentani, tepatnya di Belakang Ekspo, Jalan Gelanggang II, Kelurahan Waena, Distrik Heram. Mayat tersebut ditemukan pertama kali oleh seorang nelayan bernama Erens Modouw (33) warga Belakang Ekspo, Jalan Gelanggang II, Kelurahan Waena, sekitar pukul 09.00 WIT.

“Ya, benar. Pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan yang hendak mengambil jaring ikan dengan menggunakan perahu sampan yang juga merupakan warga sekitar situ,”

ujar Kapolsekta Abepura Kompol Decky Hursepunny didampingi Wakapolsekta Abepura Iptu Frits Orlando Siagian dan Kanit Reskrim Polsekta Abepura Iptu Subur Hartono saat dikonfirmasi Bintang Papua, Rabu (27/11) kemarin sore.

Kapolsekta Decky demikian sapaan akrabnya menceritakan, awalnya saksi melapor ke Pos Patmor Ekspo, sehingga melapor ke Polsekta Abe. Dan, begitu mendapat laporan dia bersama beberapa anggota langsung meluncur ke lokasi kejadian.

“Dari hasil keterangan saksi di lokasi kejadian, awalnya mayat tersebut mengapung di tengah danau, sehingga saksi meminta bantuan kepada warga sekitar danau untuk mengevakuasi mayat ke pinggir danau,”

katanya.

Lebih lanjut, Kapolsekta Decky mengatakan jasad pria tersebut mengenakan celana pendek kain warna hitam dan memakai baju loreng bertuliskan SNIPER. Ciri – ciri gemuk, pendek dan berwajah bulat. Hingga sore hari aroma menyengat sudah keluar dari tubuh pria yang diperkirakan berusia 23 s/d 25 tahun ini.

“Kami perkirakan korban tewas pada Rabu (27/11) sekitar pukul 02.00 WIT, atau belum cukup 24 jam, dilihat dari kondisi tubuhnya yang mengenaskan,”

sambungnya.

Kapolsekta Decky mengatakan, baik dari hasil identifikasi sementara, hasil visum dan hasil foto rongent di RS Bhayangkara Polda Papua tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan apalagi luka tembak pada tubuh mayat pria tersebut. Namun, petugas akan tetap melakukan penyelidikan.

“Kami tetap akan melakukan penyelidikan dengan cara mengumpulkan alat bukti dan semua saksi yang mengetahui kejadian tersebut,” tandasnya.

Pasca ditemukannya jasad pria malang tersebut langsung dibawa ke RS Bhayangkara Polda Papua untuk divisum. Sementara polisi berharap bila ada yang kehilangan anggota keluarga dapat melapor ke Polsekta Abepura.

Ketika disinggung terkait demo KNPB yang berakhir rusuh, kata Kapolsekta Decky bahwa mayat pria itu tidak ada kaitannya dengan kerusuhan KNPB, Selasa (26/11) siang lalu di depan Mega Waena.

Dengan tidak adanya tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan, sehingga pihaknya dapat memastikan bahwa jasad pria itu tidak terkait dengan pengejaran massa pendemo KNPB.

Berdasarkan pantauan Bintang Papua pada saat mengevakuasi mayat pria itu ke RS Bhayangkara Polda Papua itu terlihat beberapa tokoh seperti mantan anggota Komnas HAM Perwakilan Papua Matius Murib, S.H., Direktur RSUD Abepura yang juga Direktur UP2KP drg. Aloysius Giay, M.Kes., mengikuti jalannya proses visum dan foto rongent yang dilakukan pihak medis di RS Bhayangkara Polda Papua.

Sementara itu berdasarkan informasi yang diperoleh Bintang Papua diketahui mayat pria itu bernama Meus Kipka (23 s/d 25) warga Pos 7, Sentani, Kabupaten Jayapura dan sekitar pukul 20.00 WIT sanak keluarga telah mendatangi RS Bhayangkara Polda Papua guna melihat kondisi dari mayat pria tersebut.

Kapolres Jayapura Kota AKBP Alfred Papare, S.I.K., ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (27/11) membenarkan pihaknya telah menerima laporan kasus penemuan mayat di Danau Sentani tepatnya di Gelanggang 2, Kelurahan Waena, Rabu (27/11) pukul 09.00 WIT. Sesosok mayat pria tanpa identitas tersebut ditemukan seorang nelayan bernama Erens Modouw (33).

Pasca penemuan mayat, dikatakan Kapolres, pihaknya masih melakukan penyelidikan identitas korban. Namun, setelah dilakukan otopsi tim medis RS Bhayangkara, tak ditemukan kekerasan fisik pada tubuh korban.

“Kami masih menunggu kehadiran keluarga korban untuk mengambil jenazah korban,”

kata Kapolres. (mir/mdc/don/l03)

Sumber: Kamis, 28 November 2013 18:57, Binpa

November 28, 2013 0

Liput Aksi KNPB, Polisi Larang Wartawan Ambil Gambar

Jayapura — Aksi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam rangka mendukung pertemuan IPWP dan ILWP serta kampanye Sorong to Samarai di Port Moresby, ibukota Papua Nugini yang digelar di Jayapura, Selasa (26/11/13) berakhir ricuh.

Kontributor majalahselangkah.com, Hendrikus Yeimo, dari tempat kejadian melaporkan, aksi massa dihadang polisi ketika hendak mau pulang ke Perumnas 3 Waena.

“Tadi setelah massa melakukan aksi di Ekspo dan pulang ke Perumnas 3, mobil polisi masuk tengah-tengah massa aksi, polisi juga menembakkan gas air mata ke arah aksi massa. Setelah itu, massa aksi dikejar aparat serta dipukul. Beberapa orang ditangkap, tapi sementara ini saya belum bisa pastikan jumlahnya,”

kata Yeimo melalui telepon selulernya.

Wartawan media lokal maupun nasional yang yang sedang meliput jalannya aksi KNPB tak luput dari teror dan intimidasi. Bahkan polisi melarang untuk mengambil gambar saat kericuhan dan pengejaran terhadap massa aksi terjadi.

“Polisi larang kami wartawan untuk ambil gambar dan periksa kami punya Id Card. Mereka juga suruh kami hapus foto-foto yang kami ambil sebelumnya,”

tuturnya menceritakan.

“Misel Gobai, wartawan Suluh Papua dapat pukul di kepala. Tapi untungnya pakai helm, jadi tidak terlalu parah.”

Saat meminta konfirmasi, Kabid Humas Polda Papua, Sulistyo Pudjo Hartono, S.Ik mengatakan, awalnya aksi berjalan aman, tetapi polisi mengambil tindakan karena massa aksi keluar dari anjungan Expo.

“Mula-mula aksi berlangsung aman, tetapi massa demo keluar anjungan saat melewati jembatan Ekspo, mereka juga aniaya pendatang dan korban ada di rumah sakit,”

tulisnya dalam pesan singkat.(AE/MS)

Selasa, 26 November 2013 13:31,MS

November 26, 2013 2

Di Timika, Gabungan TNI/Polri Tangkap 31 Orang Papua

Orang Papua ingin Papua Merdeka. Foto Ilustrasi demonstrasi rakyat Papua menuntut Self Determination bagi bangsa Papua. Ist.

Timika — Sebanyak 31 orang Papua di Timika ditangkap oleh gabungan Polisi dan TNI di taman makam Jenderal Kelly Kwalik, hari ini, Selasa (26/11/13) sekitar pukul 08:15 waktu Papua.

Menurut informasi yang diterima Victor Yeimo, ketua umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), sebagaimana yang disebarkannya, Polisi juga menangkap Ketua KNPB Wilayah Timika, Steven Itlay dan Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Abihud Degey, saat memimpin aksi damai dari masyarakat Papua yang menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat.

Mereka, 31 orang yang ditangkap, telah dibawa ke Pos Polisi, Mile-32. Nama mereka adalah:
1 . Steven Itlay
2 . Abihud Degey
3 . Billy Hagawal
4 . Dony Mote
5 . Petrus Bobii
6 . Bony Bora
7 . Yulianus Edoway
8 . Paulus Doo
9 . Martinus Pekey
10 . Paulina Pakage
11 . Agustin Pekey
12 . Sony Ukago
13 . Daniel Kotouki
14 . Seprianus Edoway
15 . Argenes Pigay
16 . Menase Dimi
17 . Timotius Kossay
18 . Welius Kogoya
19 . Demianus Kogoya
20 . Kasianus Kamke
21 . Aduart Suruan
22 . Melianus Gobay
23 . Pais Nasia
24 . Makson Kotouki
25 . Maria Piligain
26 . Markus Entama
27 . Yustinus Pigome
28 . Sior Heselo
29 . Semuel Edoway
30 . Agus Itlay
31 . Yakonias Womsiwor

“Masyarakat dan aktivis terus diintimidasi, ditangkap dan dibunuh hanya karena ekspresi mereka untuk menuntut hak-hak mereka secara damai di Papua Barat. Tekanan dan perhatian dari semua pihak sangat dibutuhkan,”

komentar Victor Yeimo menanggapi penangkapan dan penahanan terhadap aktivis dan masyarakat Papua pendemo damai ini.(MS/BT)

Selasa, 26 November 2013 09:45,MS

November 26, 2013 0

Lagi, 16 Anggota KNPB Ditangkap Polisi

Jayapura — Aparat keamanan dari Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jayapura kembali melakukan penangkapan terhadap 16 anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan dibawa ke Polresta Jayapura untuk diinterogasi.

Aktivis KNPB ditangkap di depan Gapura Universitas Cenderawasih (Uncen), Abepura, Jayapura, Senin (25/11/2013) siang, ketika sedang membagikan selebaran tentang rencana aksi untuk memberikan dukungan terhadap pertemuan IPWP dan ILWP di PNG serta kampanye Sorong to Samarai yang akan digelar besok di taman Imbi Jayapura kota.

Penangkapan itu disesalkan juru bicara KNPB, Wim Rocky Medlama. Kata dia, aparat kepolisian tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena anggota KNPB tidak melakukan tindakan anarkis sebelum ditangkap, melainkan mereka hanya membagikan selebaran surat pemberitahuan kepada masyarakat Papua.

“Kami menyesalkan penangkapan tadi, hanya pembagian selebaran baru mereka ditangkap. Apa dasar hukumnya? Tidak ada undang-undang yang melarang untuk pembagian selebaran,”

ujar Wim.

Kata dia, apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah suatu tindakan pembungkaman terhadap ruang demokrasi di atas tanah Papua dan itu sangat disesalkan karena tidak memunyai dasar hukum yang kuat.

Wim menilai ada rencana aparat untuk mengganggu aksi yang akan digelar besok. Namun, kata dia, penangkapan itu tidak akan melunturkan semangat untuk melakukan aksi damai.

“Penangkapan ini kan tindakan pra psikologi, tapi kami tidak takut dengan polisi, kami ada untuk itu dan kami tetap akan turun besok,” ungkapnya.

Kapolresta Jayapura, AKBP. Alfred Papare, ketika dikonfirmasi mengaku tidak tahu ada aksi penangkapan terhadap anggota KNPB.

“Saya tidak tahu soal itu, tidak ada penangkapan,”

tulisnya melalui pesan singkat.

Dikabarkan, anggota KNPB yang ditangkap dipulangkan setelah diperiksa di Polresta Jayapura kurang lebih selama 4 jam. Sementara selebaran yang mereka bawa disita aparat sebelum dipulangkan. (MS/Hendrikus Yeimo)

Senin, 25 November 2013 21:53,MS

November 25, 2013 0

Helikopter TNI AD Jatuh di Malinau

Editor : Irman Robiawan |Sabtu , 09 November 2013 – 15:23:48 WIB | Dibaca : 16 Kali |

@IRNewscom | Nunukan: SEBUAH helikopter milik TNI AD jatuh di wilayah Pujungan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, sekitar pukul 11.00 Wita, Sabtu.

Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Kabupaten Nunukan, Octavianto di Nunukan, Sabtu (09/11), membenarkan bahwa telah terjadi kecelakaan pesawat milik TNI AD di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia itu.

Namun, ia belum dapat memastikan jumlah korban akibat kecelakaan tersebut. Octavianto mengutarakan, ia juga belum mengetahui kronologis peristiwa itu.

Ia mengatakan menerima informasi kejadian tersebut sekitar pukul 12.00 Wita dan saat ini evakuasi sedang dilakukan.

“Ada korban tapi jumlahnya belum kami ketahui. Saat ini sedang dilakukan evakuasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, helikopter tersebut sedang mengangkut logistik bagi prajurit pengamanan perbatasan Indonesia-Malinau dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Kepala Basarnas ini juga mengaku belum dapat memberikan keterangan lebih lengkap sehubungan belum mendapatkan data akurat dari tim yang berada di lokasi kejadian. [ant/fir]

Sumber Berita: http://www.indonesiarayanews.com http://www.indonesiarayanews.com/read/2013/11/09/87621/helikopter-tni-ad-jatuh-di-malinau-#ixzz2kBCOSTwe

November 10, 2013 0

TNI AU Datangkan Pesawat Tempur ke Papua

Pesawat Tempur Yang Didatangkan Ke Papua

SENTANI – Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara II (Pangkoopsau II) Marsekal Muda Agus Supriatna, memberikan perhatian khusus kepada Papua yang berada di perbatasan negara. Perhatian tersebut, dengan mendatangkan pesawat tempur taktis ke Papua untuk memperketat penjagaan terhadap pesawat asing yang masuk ke wilayah Papua.

“Kita bersyukur karena pemerintah telah mempercayakan kepada kami, khususnya TNI AU hinga akhirnya bisa membeli pesawat tempur taktis seperti Tucano dari Brazil, yang akan di standby-kan di wilayah Papua,”

ungkapnya kepada wartawan Kamis (18/10) kemarin.

Menurutnya, pesawat tempur yang akan diletakkan di Papua merupakan rencana strategis, mengingat Papua merupakan daerah perbatasan. Dengan adanya pesawat tempur taktis itu, Agus berharap akan bisa memantau keadaan dan situasi di Papua secara keseluruhan.

“Itu sangat strategis kalau kita standby-kan di sini nantinya. Namun karena pesawatnya belum lengkap 16 unit, maka memang belum kita gerakkan, namun suatu saat nanti akan kita standby-kan di sini,”

sambungnya.

Disinggung mengenai pesawat asing yang beberapa kali “mampir” ke wilayah Papua tanpa ijin, Agus membenarkan adanya hal itu. Dan dalam rangka itulah pihaknya akan mendatangkan pesawat tempur taktis tersebut ke Papua. Namun menurut Agus, menyikapi adanya pesawat asing yang masuk ke wilayah RI, pihak TNI AU, khususnya Pangkalan Udara yang ada di Papua, selalu menindak tegas terhadap pesawat asing yang masuk ke wilayah Papua.

“Makanya kita simpan radar di Biak dan di Merauke juga. Radar itu nantinya untuk pengawasan itu, jadi setiap ada pesawat-pesawat yang unschedule (di luar jadwal izin “red) maka kita pasti amankan. Kalau mereka tidak ada ijin, maka kita tidak akan keluarkan pesawat tersebut hingga mereka mengurus perizinannya,”

jelasnya.

Bukan hanya itu saja, Marsekal TNI Agus juga mengklaim beberapa kali telah menangkap pesawat yang datang dari Australia maupun PNG ketika berada di Merauke dan beberapa tempat yang ada di Papua. Jika ditemukan benda-benda yang tidak sesuai dengan izin, maka akan disita.

“Jadi kalau ada kamera, video, dan lain sebagainya akan kita ambil. Jangan-jangan mereka ingin mendokumentasikan sesuatu. Pokoknya harus ada izin dahulu. Kalau tidak ada ijin, kita akan rampas, dan mereka harus bertanggungjawab,”

tegasnya. (rib/fud/mas)

Saturday, 19 October 2013 02:49,elshampapua.org

October 19, 2013 1

Perlu Ada Sensus Orang Asli Papua

Socratez YomanJAYAPURA-Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis (PGGB) Papua, Socratez Yoman, menyatakan dalam waktu dekat ini akan melayangkan surat terbuka kepada Gubernur Papua dan Papua Barat, yang sifatnya Urgent/mendesak.

Dijelaskan, dalam isi suratnya itu, dirinya menyatakan bahwa melihat belakangan ini terjadi pemekaran kabupaten/kota dan provinsi di Papua dan Papua Barat, yang kenyataannya terkesan liar dan miskin prosedur administrasi di Tanah Papua.

Sehingga disini perlu adanya sensus untuk mengetahui jumlah penduduk asli Papua. Tujuannya untuk membuktikan berapa jumlah penduduk orang asli Papua yang sebenarnya. Pemekaran yang tidak melalui mekanisme dan prosedur syarat-syarat pemerintahan seperti luas wilayah, jumlah penduduk, sumber daya manusia (SDM) , sumber daya alam (SDA).

Karena kondisi yang terjadi selama ini, ternyata wilayah yang sama, rakyat yang sama, tapi ada hadir dua atau tiga bahkan empat kabupaten, yang notabenenya pemekaran itu merupakan bagian dari operasi militer, operasi transmigrasi, politik pecah belah orang asli.

Ditandaskannya, total jumlah penduduk Papua saat ini sebanyak 3.600.000 jiwa, yang terbagi dalam, orang asli Papua 1.700.000 jiwa, dan orang pendatang 1.980.000 jiwa (jumlah penduduk di Jawa Barat hanya 30 juta jiwa).

“Jumlah penduduk asli Papua 1,7 juta jiwa itu apakah jumlah yang benar dan apakah lebih banyak membutuhkan pemekaran kabupaten/kota dan provinsi?,” ungkapnya kepada Bintang Papua via ponselnya, Sabtu, (5/10).

Dengan demikian, jika Papua di tambah lagi tiga provinsi lagi (Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya). Maka jika dengan kondisi 5 provinsi, tentunya tiap provinsi hanya 736 jiwadan ini membuktikan bahwa Papua benar-benar daerah pendudukan.

“Kalau dimekarkan ini jelas tidak memenuhi syarat-syarat administrasi pemerintahan seperti wilayah, penduduk, SDM, dan SDA. Untuk membuktikan jumlah yang sebenarnya jumlah penduduk asli Papua, maka harus adanya Sensus penduduk yang melibatkan gereja-gereja dan LSM-LSM,” pungkasnya.(Nls/don/l03)

Senin, 07 Oktober 2013 05:57, BintangPapua.com

October 7, 2013 0