Komandan OPM Kecam Penembakan Warga di Keerom

Komandan OPM, Lambert Pekikir, mengecam penembakan warga di Keerom, Papua, 17 Agustus 2011. Dasnum Gomba warga Arso 14, Distrik Skamto, Keerom, tewas ditembak karena diduga anggota kelompok bersenjata.

VHRmedia, Jayapura – Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) mengecam penembakan Dasnum Gomba (30 tahun), di Arso 14, Distrik Skamto, Kabupaten Keerom, 17 Agustus 2011.

Dasnum Gomba tewas ditembak anggota Yonif 330 Kodam XVII Cenderawasih. “Kami mengecam dan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyelesaikan masalah Papua secepatnya,” kata Lambert Pekikir, Koordinator Umum TPN/OPM Dalam Negeri Papua Barat, Minggu (21/8) malam.
Dia meminta Kapolda Papua, Irjen Pol Bigman Lumban Tobing dan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu segera menangkap dan mengadili pelaku. ”Pangdam dan Kapolda harus bertanggung jawab atas kasus penembakan ini,” ujar Lambert Pekikir.

Gomba tewas saat Yonif 330 Kodam Cendrawasih menggelar latihan di Distrik Skamto, Keerom. Gomba sempat dicurigai anggota kelompok bersenjata.

Gomba ditangkap ketika sedang menggarap kebun. Karena tidak lancar berbahasa Indonesia Gomba dipukuli. ”Saat itu juga ia diberondong. Mayatnya dimasukan karung dan dikubur disekitar kebun. Ternyata ada orang yang melihat tindakan brutal TNI, dan lapor ke keluarga Gomba. Mereka tidak bisa berbuat banyak karena yang dihadapi tentara,” kata Lambert Pekikir.
Menurut Lambert, kasus ini dirahasiakan TNI karena bertepatan dengan HUT RI. ”Itu disembunyikan. Korban tewas dengan luka tembak di dada. Kejadiannya itu sore sekitar pukul 15.00.”

Lambert mengaku tidak melihat langsung peristiwa tersebut. Namun berdasarkan laporan bawahannya dan kesaksian warga, dia yakin TNI salah sasaran. ”Kami tidak mau lagi ada penembakan warga sipil. Stop sudah,” kata Lambert Pekikir.
Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, Letkol Inf Ali Hamdan Bogra, mengaku belum mengetahui insiden tersebut. ”Saya belum dengar. Kalau benar ada seperti itu, pasti sudah disampaikan ke saya. Apalagi kasusnya sudah dari tanggal 17, jadi itu bisa saja tidak benar,” katanya.

Menurut Ali Hamdan Bogra, pihaknya tidak akan sembarangan menembak warga. Apalagi bertepatan dengan HUT RI. ”Kami akan cek lagi. Untuk sementara begitu dulu. Itu bisa saja keliru,” ujar Ali Hamdan Bogra. (E1)
Foto: VHRmedia/Roy

Written by VHRmedia
Monday, 22 August 2011 02:16

August 22, 2011 0

Hanya Karena Iri Ternak Sapi, Ayah dan Anak Dituduh Anggota TPN/OPM

JUBI, EPOUTO, sebuah kampung di tepian Danau Tage yang kini pusat ibukota Distrik Yatamo, pada tiga puluh tahun silam, merupakan daerah sasaran operasi militer. Kala itu operasi militer digencarkan di seluruh wilayah Paniai. Pasukan militer diturunkan dengan berbagai sandi operasi untuk memburu Jenderal Thadeus Johny Kimema Jopari Magai Yogi –Panglima TPN/OPM Devisi II Makodam Pemka IV Paniai– yang sedang bergerilya di rimba Papua. Bersama pasukannya, Yogi keluar masuk hutan dan keberadaannya meresahkan warga di perkampungan yang disinggahi.

Tidak sedikit warga sipil dituding mendukung perjuangan Yogi. Nama-nama mereka dikantongi pihak militer, atas laporan “kaki tangan” yang juga warga setempat.

Akhir tahun 1998, Ferdinandus Tekege, salah satu pemuda Epouto, dituduh sebagai anggotanya Thadeus Yogi. Oleh beberapa oknum yang ternyata masih kerabat keluarga, Fery –sapaan akrab Ferdinandus Tekege– dilaporkan kepada pihak aparat di Enarotali, ibukota Distrik Paniai Timur, bahwa ia adalah salah anggota TPN/OPM dan sering menyelamatkan keluarga Yogi.

Tak pelak, atas jasa informan, Fery langsung diburu militer. Ia saat itu Pewarta di Paroki St. Fransiskus Assisi Epouto sekaligus menjabat Sekretaris Desa Epouto. Karena tak berhasil, istri, anak-anak serta kerabat keluarganya yang jadi target operasi. Mereka dihukum dan dianiaya.

Fery karena merasa terancam, memilih hengkang dari kampung halamannya. Meninggalkan rumah, istri dan anak-anak serta ternak piaraan. Hidup di belantara hutan, berpindah-pindah dari satu gunung ke gunung yang lain selama beberapa tahun lamanya.

Di saat operasi militer masih berlangsung, keluarga terdekat Ferdiandus Tekege masih terus diincar. Sekalipun tak ada kaitan dengan aksi Yogi, juga bukan simpatisan TPN/OPM, beberapa orang di Epouto dipukul, dihukum, direndam selama berjam-jam dalam parit bahkan di Danau Tage. Tindakan represif pasukan militer kala itu sungguh tragis! (Lihat “Seri Memoria Passionis: Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Wilayah Paniai dan Tigi, Irian Jaya; Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura, Oktober 1998).

***

KISAH kelam masa lalu kembali menimpa Ferdinandus Tekege. Orang yang tidak senang dengan keberadaan keluarganya, rupanya belum habis. Diam-diam, oknum tertentu melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa ia dan anak sulungnya, Siprianus Tekege, bagian dari TPN/OPM yang bermarkas di Eduda.

Sebuah pesan singkat dari seorang polisi, beredar luas. “Ferdinan Tekege dan Siprianus Tekege harus ditangkap, disiksa dan dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Karena mereka dua adalah TPN/OPM yang dengan bebasnya ke sana – ke mari di kota Enaro”.

Demikian isi SMS yang mengagetkan seorang Kepala Dinas di Pemkab Paniai. Identitas kedua orang yang disebutkan dalam pesan singkat itu dikenal baik oleh Kepala Dinas tadi. Segera menghubungi nomor handhpone Fery dan Sipri, tapi tidak aktif. “Oh, berarti tidak ada di Enarotali. Mungkin sudah ke kampung,” pikir sang Kepala Dinas.

Ia langsung mencari orang-orang yang hendak ke Epouto. Dengan maksud, isu melalui SMS itu bisa disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ferdinandus Tekege tercatat sebagai PNS di salah satu SKPD. Sedangkan anaknya, Siprianus Tekege sementara masih menunggu SK CPNS Formasi tahun 2009. Keduanya selama ini tinggal di rumah mereka, di Epouto. Karena belum ada perumahan dinas di Enarotali ataupun Madi. Setiap hari kerja, mereka dua berangkat dari Epouto menuju kantornya dengan terlebih dahulu menyeberang Kali Yawei. Dari Enarotali selanjutnya menggunakan jasa ojek atau bus Pemda ke Madi, begitupun sebaliknya. Hanya hari tertentu bermalam di Enarotali.

Semenjak beberapa hari terakhir situasi keamanan di wilayah Paniai tidak kondusif, banyak orang pulang kampung. Kepala Dinas berpesan kepada seorang lelaki paru baya, “Segera ke Epouto dan tolong bawa surat ini.” Diatas secarik kertas berisi kutipan SMS itu tertera pula tandatangannya, supaya bisa meyakinkan mereka dua.

Rabu 17 Agustus 2011, sekitar pukul 16.15 WIT, pemuda yang membawa kabar tiba di Potibutu. Segera setelah sodorkan surat dari Kepala Dinas, Fery langsung membuka dan membaca dengan suara lantang isi surat. Beberapa orang yang ada di rumahnya, tidak percaya. Tapi, setelah surat itu dilihatnya langsung, isak tangis pun memecah kesunyian sore itu.

Dalam suasana haru, anak istri dan sanak familinya melepas Fery dan Sipri keluar dari rumah. Meninggalkan kampung halaman dan mengungsi ke hutan.

Selama tinggal di hutan, keduanya harus berhadapan dengan situasi baru. Dingin. Hujan. Lapar dan haus juga tak bisa terhindarkan. “Sobat, sekarang ini kami dua sedang lapar sekali. Perut kosong, dari kemarin kami dua tidak makan dan minum,” Sipri mengirim SMS kepada seorang sahabatnya, Kamis (18/8) siang.

Tak ada tempat istirahat, Fery berusaha mengumpulkan kayu seadanya untuk bikin pondok di tengah hutan. Sipri dari pagi sudah lemas, karena lapar. Sesekali ia berusaha mengusir nyamuk-nyamuk hutan yang terus menggigitnya.

“Heran, di kampung kami ternyata masih ada orang berhati busuk. Mereka pergi lapor yang tidak-tidak. Kenapa bapak dan saya dituduh seperti begitu?,” keluh Sipri.

***

BUAH hati dari pasangan (alm) Nicolaus Tekege dan (alm) Lusia You itu menikah dengan Yohana Yeimo, tahun 1985. Ferdinandus Tekege dikaruniai 9 anak. Lima putra dan empat putri. Siprianus Tekege, anak pertamanya. Siprianus sendiri mempunyai satu anak, buah kasih dengan istrinya, D. You.

Ayah dan anak ini menyelesaikan pendidikan tinggi dari kampus yang sama: Universitas Satya Wiyata Mandala (USWIM) Nabire. Ferdinandus mendapat titel Sarjana Sosial (S.Sos) dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan (FISIP), tahun 2005. Sedangkan Siprianus, alumni Fakultas Pertanian. Dengan gelar Sarjana Perternakan (S.Pt) yang diraihnya medio 2009, pria kelahiran 14 Agustus 1986 itu diterima sebagai CPNS setelah mengikuti tes pada formasi 2009 lalu.

Sejak muda, Fery tergolong ulet dalam menafkahi keluarganya. Memelihara beberapa jenis ternak seperti kelinci, ayam dan babi, juga mengembangkan usaha pertanian di lahan warisan orang tuanya. Hingga kini usaha ternak masih dilanjutkan, bahkan ternak sapi miliknya berkembang sangat pesat. Jumlahnya puluhan ekor.

“Selama ini saya dengan bapak biasanya hanya mengurus ternak sapi milik kami. Mencari nafkah buat keluarga dengan susah payah. Tapi, hanya masalah kecil di kampung, orang pergi lapor ke pihak polisi bahwa kami dua masuk dalam anggota Yogi di Eduda. Ini aneh sekali.”

Tuduhan oknum warga sekampung sebagaimana dilaporkan kepada pihak kepolisian, diduga kuat karena dilatarbelakangi iri hati atas ternak sapi. “Iri hati dan mereka beberapa kali berusaha mau hilangkan nyawa kami,” kata Ferry.

Inisiatif melarikan diri ke hutan, menurut dia, semata-mata menjaga keselamatan nyawa setelah beberapa hari terakhir beredar isu adanya perang di Paniai. “Jangan sampai kami jadi korban.”

Laporan yang diterima pihak polisi, hanya akal-akalan dari “kaki tangan” mereka yang selama ini memang menjadi informan. Lantaran terlanjur “makan gaji” setiap bulan, terpaksa informan mengemas isu sedemikian rupa. Dengan harapan, bisa tetap eksis sebagai “pengumpul informasi” di lapangan.

Namun, dituduh sebagai pengikuti Yogi, terlalu berlebihan. Kecaman dari berbagai pihak pun dialamatkan kepada oknum pelapor. “Kami kutuk orang-orang itu,” ujar Kepala Suku Distrik Yatamo, Amandus Youw, Jumat (19/8) siang.

Bagi Amandus, tuduhan kepada Fery dan Sipri itu tidak berdasar. Oknum informan dianggap telah merekayasa fakta dan membohongi “atasan”. “Kapolres Paniai maupun anggotanya tolong jangan percaya omongan dari orang yang datang melaporkan,” tegasnya.

Amandus kemudian minta kepada si pelapor untuk segera menarik laporan palsu itu. “Supaya damai, karena kalau tidak, bisa saja nanti diselesaikan secara adat.”

Sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat Paniai mengharapkan kepada pihak kepolisian tidak cepat mengambil kesimpulan apalagi sampai melakukan tindakan penangkapan atau penyiksaan.

Himbauan itu bukan hanya kepada bapak dan anak yang telah mengungsi ke hutan sejak empat hari lalu. Hal sama tentunya berlaku bagi semua orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Paniai. Aparat keamanan harus memberi warga masyarakat rasa aman menyusul makin derasnya berbagai isu belakangan ini. Apalagi pasca kontak senjata dan rentetan tembakan pada puncak peringatan HUT ke-66 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Soeharto, Enarotali, Rabu (17/8) lalu, sudah seharusnya pemerintah daerah dan aparat keamanan setempat menyatakan “Paniai Damai” agar kepanikan warga tidak berlangsung terus menerus.

“Seperti yang kemarin-kemarin itu jelas bikin semua orang takut. Jadi, Muspida harus segera bertanggungjawab terhadap situasi keamanan di Paniai,” ujar Kepala Suku Mee, Yafet Kayame, Sabtu (19/8) pagi di Enarotali.

Amandus sependapat. Ia juga meminta, penyebaran informasi tidak untuk menakut-nakuti orang. Semua pihak mesti berusaha menciptakan suasana tenang agar aktivitas sehari-hari bisa dilanjutkan kembali.

“Khusus Fery dan Sipri, jika ada masalah di kampung, selesaikan di kampung. Jangan malah saling jual hanya untuk dapat harga rokok,” tegasnya. “Apalagi, laporan masuk ke polisi menjelang aksi penyerangan dari TPN/OPM, lantas mereka dua dicap sebagai anggota yang harus ditangkap dan lain-lain, padahal orang yang lapor itu tidak senang atau karena ada masalah pribadi,” tutur Amandus.

Tuduhan sebagai anggota atau pengikuti Yogi, ujar Aman, harus dipulihkan. Warga tidak boleh dengan mudah distigma seperti itu. Orang Papua khususnya Suku Mee masih trauma dengan operasi militer masa lalu. “Saya kira, soal tuduhan itu perlu dipertanyakan langsung kepada Kapolres Paniai.”

Fery dan Sipri sebagai kepala keluarga, tentu saja sangat dinanti-nantikan istri dan anak-anak mereka. Kehilangan kehangatan suami sekaligus ayah sudah dirasakan selama empat hari terakhir. “Kalo nanti terjadi apa-apa sama mereka dua, apakah Polres dan si pelapor mampu menjamin kehidupan anggota keluarganya di kampung? Laporan ke polisi itu rekayasa, sangat tidak benar, jadi tolong ditarik kembali. Mereka dua warga biasa dan sehari-harinya bekerja untuk menafkahi keluarga,” tuturnya.

Seiring isu pendropan aparat keamanan ke Paniai, makin mengkhawatirkan kerabat terdekat Fery dan Sipri, jangan sampai ada operasi pengejaran. “Tuhan, lindungilah bapak dan anak saya,” Mama Yeimo sembari meneteskan air mata.

“Setahu saya tidak ada warga yang masuk DPO,” kata sebuah sumber di Mapolres Paniai menanggapi SMS berisi tuduhan itu.

***

SETELAH ditelusuri, ada beberapa hal yang kemungkinan besar bertujuan menjerat Fery dan Sipri. Pertama, pada pengangkatan Sekretaris Kampung (Sekkam) se-Kabupaten Paniai sebagai PNS tahun 2010 lalu, Ferdinandus Tekege yang juga staf di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Paniai, mendapat SK Sekkam Epouto. SK dari Pemerintah Pusat itu kemudian dipersoalkan oleh beberapa pihak yang tidak menghendaki ia merangkap dua jabatan sekaligus.

“Memang banyak kali mereka perkarakan saya soal SK Sekretaris Kampung. Untuk mendapat kejelasan sekaligus menyelesaikan polemik, kami sama-sama ke Bagian Pemdes dan sudah pula bertemu langsung dengan Sekda, tapi dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Paniai tidak berwenang untuk bisa merubah SK Pemerintah Pusat,” tutur Fery sembari menambahkan, “Jawabannya begitu dan meski jalan sudah buntu, mereka masih terus ngotot minta SK itu.”

Yang kedua, ada orang tertentu iri hati terhadap usaha ternak sapi milik keluarganya yang kini berkembang baik. Pernah pula menuduh Fery mengambil seekora anak sapi milik David Tatogo. “Itu saya sudah jelas. Jadi, saya tidak ada masalah. Tapi, mungkin dua hal ini yang melatarbelakangi mereka menuduh saya sebagai anggota Yogi,” katanya.

Persoalan yang seharusnya bisa ditangani baik di kampung, tetapi justru dikemas dengan cara meniupkan tuduhan tidak mendasar oleh oknum tidak bertanggungjawab agar amarahnya terlampiaskan karena telah diketahui pihak berwajib, memaksa mereka dua harus bertahan di tengah hutan. Sudah empat hari menahan gigitan nyamuk. Menahan haus dan lapar. “Entah kapan kami dua akan kembali ke kampung untuk bisa berjumpa dengan seluruh anggota keluarga di rumah?.” ***

Markus Youw (Wartawan tabloidjubi.com)

August 20, 2011 0

Sekali Lagi: Musibah dan Kemalangan Akan Terus Menimpa NKRI, Sampai Papua Merdeka

Di tengah perayaan HUT Kemerdekaan kolonial NKRI pada hari ini, Pemangku Adat dan Alam Papua dengan ini sekali lagi, untuk sekian kalinya memberitahukan:

Sesuai dengan seruan dan pesan-pesan sebelumnya, Indonesia harus mengakui dan memberikan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua yang telah dirampas dengan manipulasi jahatnya, karena Alm. Ir. Soekarno dan rekan-rekannya telah dengan meminta maaf, mengembalikan surat wasiat yang telah dirampas dari Tanah Papua, dan mengembalikan benda warisan nenek moyang Papua yang telah dismpannya puluhan tahun lamanya;
Surat telah kami sampaikan kepada Sultan Hamengkubuwono X, Megawati Sukarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono dan Alm. KH Abdurrahman Wahid, bahwa maryoritas Tiang Pulau Jawa, para Sunan telah menyetujui kemerdekaan bangsa Papua;
Sudah berulangkali diberitahukan bahwa musibah berupa air bah, gempa bumi, kecelakaan, dan kebakaran (khusus, sekali lagi secara khsuus kebakaran tempat-tempat usaha, perkantoran dan tempat umum, bukan rumah tempat tinggal) akan terus berlanjut, terus berlanjut dan terus berlanjut, sampai titik terakhir, atau sampai NKRI mengakui dan menyerahkan kemerdekaan dan kedaulatan tanah dan bangsa Papua.
Silahkan hitung, silahkan renngkan dan silahkan bertanya kepada hatinurani, apakah pesan-pesan ini hanyalah khayalan, takhayul, seperti pidato SBY tahun 2005, ataukah ini fakta. Apakah kebakaran-kebakaran ini takhayul? Apakah kecelakaan takhayul? Apakah musibah takhayul? Apakah ini ujian dalam rangka membersihakn umat Tuhan NKRI dalam proses masuk ke surga agar semua orang Indonesia menjadi murni bersih? Ataukah ini kutukan dan tulah dari Tuhan, sampai NKRI memenuhi tuntutan Hukum Alam dan Hukum Adat, yaitu Hukum Ilahi Pencipta Tanah dan Manusia Papua?

Sekian pesan kami untuk dimaklumi dan disebarluaskan.

Atas nama Tanah, Alam, Benda, Hewan, Tumbuhan, Leluhur, Pahlawan, Anak-Cucu, dan Bangsa Papua, atas nama Tuhan Pencipta Langit dan Bumi!!!

———————————-

OPERASI SANDI “AWAS!”

Pemangku Adat dan Alam Papua

August 18, 2011 1

Komnas HAM Papua Surati Komnas HAM Pusat

JAYAPURA—Lantaran putusan Pengadilan Militer III-9 Jayapura Kamis (11/8) terhadap tiga pelaku TNI yang melakukan pembunuhan Pdt. Kinderman Gire dan penganiayaan Pinitus Kogoya dinilai jauh dari rasa keadilan yang dicari korban dan mengecewakan, apalagi tanpa menghadirkan saksi korban membuat Komnas HAM Perwakilan Papua menyurati Ketua Komnas HAM di Jakarta sebagai bentuk protes mereka. Protes dari Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Matius Murib disampaikan melalui ponsel kepada Bintang Papua, Selasa (16/8).

Ketiga pelaku pembunuhan dan penganiayaan terhadap kedua gembala umat tersebut terjadi di Kampung Kolome, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Provinis Papua pada 7 Maret 2010. Ketiga terdakwa yang sudah divonis adalah masing masing Pratu Herry Purwanto anggota TNI Yonif 754/AVT Nabire diganjar hukuman penjara selama 1 tahun 3 bulan.
Sertu Saut Sihombing 7 bulan serta Pratu Hasirun 6 bulan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kasus perkara pembunuhan terhadap Pdt. Kinderman Gire di Kampung Kolome, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Provinis Papua terjadi pada 17 Maret 2010 ketika pelaku melakukan pengewalan 30 kendaraan sipil yang mengangkut logistik untuk kebutuhan warga di Mulia, Ibukota Kabupaten Puncak Jaya. Namun, saat perjalanan persisnya di tanjakan sebelum tiba di Pintu Angin kendaraan terhenti lantaran jalan rusak. Tiba tiba korban mendatangi salah seorang sopir untuk menanyakan bensin yang dititipkannya. Saat itu juga, pelaku Pratu Hasirun menanyai korban tentang keberadaan senjata TPN-OPM sembari memukul korban bersama korban lainnya Pinitus Kogoya yang kebetulan berada didaerah tersebut.

Akibat pemukulan tersebut, korban Pdt. Kinderman Gire tertembak di bagian punggung dan tewas di tempat. Sedangkan Pinitus Kogoya berhasil melarikan diri. (mdc/don/l03)

Kamis, 18 Agustus 2011 17:33

August 18, 2011 0

Gereja Prihatinkan Kondisi Keamanan di Paniai

JUBI — Pihak Gereja Kingmi Sinode Papua Koordinator Paniai dan Gereja Katolik Dekanat Paniai menyatakan sangat prihatin terhadap situasi keamanan sejak beberapa hari terakhir di wilayah Kabupaten Paniai. Sebab, beredarnya isu akan ada kontak senjata antara TPN/OPM dan aparat keamanan, meresahkan umat/masyarakat, bahkan sebagian orang sudah mengungsi ke tempat yang dianggap aman.

Sikap prihatin tersebut mengemuka dalam satu pertemuan di Aula SKB YPPK Iyaitaka, Enarotali, Senin (15/8) sore. Keprihatinan yang terungkap pada pertemuan menyikapi situasi keamanan di Kabupaten Paniai, tertuang pula dalam sebuah surat yang akan disampaikan kepada Bupati dan pihak terkait lainnya.

Salah seorang tokoh pemuda menegaskan, cara-cara kekerasan apalagi perang tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, pihak TPN/OPM harus bijak dan tidak gegabah karena tindakan sekecil apapun akan berdampak besar yang tentunya warga sipil korbannya.

Sedangkan pihak aparat keamanan diminta memberi rasa aman bagi warga masyarakat untuk tidak panik terhadap berkembangnya berbagai isu yang sangat meresahkan.

Sebab, sejarah mencacat beberapa kasus besar yang pernah terjadi di seluruh daerah Paniai, misalnya perang PEPERA tahun 1969, peristiwa Operasi Daerah Militer tahun 1980-1986 dan konflik lainnya. Dampak dari semua itu dirasakan warga jemaat di Kabupaten Paniai. Bukan hanya memakan korban jiwa, peristiwa-peristiwa itu juga telah menimbulkan rasa trauma dan ketakutan yang mendalam dalam diri umat Tuhan.

Lantaran masih trauma, demikian ditulis dalam surat keprihatinan, isu perang yang muncul belakangan ini antara TNI-Polri dan TPN/OPM mengingatkan kembali warga jemaat pada kasus-kasus sebelumnya. Sehingga saat ini orang ada dalam rasa ketakutan. Bahkan, terjadi pengungsian besar-besaran sejak empat hari lalu. Tidak hanya di Kabupaten Paniai, masyarakat Deiyai dan Dogiyai juga mengalami hal yang sama.

Selain ketakutan di kalangan umat/jemaat Gereja atau masyarakat setempat dan mengungsi ke kampung-kampung lain, isu perang juga berdampak pada tersendatnya proses belajar mengajar di beberapa sekolah di Kabupaten Paniai. Juga aktivitas ekonomi tersendat, kios-kios memilih untuk tutup sebelum waktunya.

Bahkan, selama empat hari belakangan warga tidak melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai petani, peternak. Umat Gereja Katolik dan Kingmi di sekitar Madi, Kopo, Ipakiye, Awabutu, Enarotali, tidak mengikuti ibadah pada hari Minggu kemarin.

Mencermati perkembangan situasi yang dialami umat/jemaat, semua komponen bersama pimpinan Gereja dengan rasa prihatin menyampaikan himbauan: Pemerintah, TNI, Polri dan TPN/OPM tidak mengganggu umat Kristen Protestan, Katolik maupun Islam yang ada di wilayah Kabupaten Paniai. (J/04)

TUESDAY, 16 AUGUST 2011 04:48 J/04 HITS: 388

August 16, 2011 0

Papua Bukan Daerah DOM

JAYAPURA [PAPOS]- Aksi penembakan yang terjadi di sejumlah daerah di tanah Papua akhir-akhir ini, dimana aksi penembakan menimbulkan korban jiwa di pihak masyarakat sipil, seperti yang terjadi di Tolikara saat masyarakat melakukan aksi demo. Aksi penembakan ini dikecam oleh Ketua Kaukus Parlemen Pegunungan, Kenius Kogoya, SP.

‘’Saya terus terang cukup kecewa atas terjadinya aksi penembakan yang terjadi di Tolikara. Apalagi saya mendapat informasi ada ketidak transparan soal jumlah korban yang terjadi di Puncak,’’ kata Kenius kepada wartawan diruang kerjanya, kemarin.

Sebab kata politisi ulung partai PPRN ini, dari 19 korban yang meninggal akibat kerusuhan, empat diantaranya mati karena ditembak. Hal ini menurut Kenius harus diklarifikasi oleh Kapolda Papua, siapa yang memerintahkan polisi untuk menembak secara membabi buta. Penembakan ini adalah pelanggaran HAM yang menimbulkan hilangnya nyawa manusia.

‘’Jadi kami minta kepada Kapolda untuk serius mengungkapkan siapa pelaku dibalik kasus ini. Kasus ini tidak bisa didiamkan begitu saja,’’ kata anggota DPRP ini.

Kasus serupa juga lanjut ketua DPD PPRN provinsi Papua, terjadi di Tolikara, saat masyarakat menyampaikan aspirasi untuk percepatan Pilkada di Tolikara, sayangnya massa belum melakukan aksi demo sudah ditembak. Akibat penembakan itu, satu orang kena tembak pada bagian betis tembus tulang dan 5 orang lainnya dianiya oleh aparat.

‘’Siapapun dia pelakukan harus ditindak tegas karena ini adalah pelanggaran HAM. Khan lucu, warga Tolikara hanya melakukan aksi damai dan tidak ada tindakan anarkis. Menurut saya dalam proses demokrasi apa yang dilakukan oleh masyarakat Tolikara harus dihargai oleh siapapun, termasuk petugas di kampung-kampung dan daerah pedalaman sekalipun,’’ katanya.

‘’Jadi jangan kita selalu negative thingking terhadap setiap warga yang datang menyampaikan aspirasinya. Ini adalah era demokrasi. Jadi siapa saja masyarakat yang hendak datang menyampaikan pendapat, silahkan saja,’’ ujar Kenius yang repilih dari Daerah Pemilihan Dapil IV meliputi Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Lani Jaya, Membramo Tengah, Jayawijaya.

Ia juga mempertanyakan apakah kode etik Sekda bisa memerintahkan petugas untuk melakukan tembak di tempat. Ini juga harap diklarifikasi oleh Kapolda Papua. Kasus ini harus diselidiki betul-betul. Apakah informasi ini benar atau tidak. Apakah perintah tembak ditempat, benar-benar disampaikan Sekda sendiri.Nah, bila sekda benar memerintah penembakan itu, maka sekda harus bertanggungjawab.

Bukan Daerah DOM

Sebelumnya Kenius Kogoya menolak secara tegas pengerahan pasukan TNI di tanah Papua. Pengerahan pasukan TNI dalam pembranatasan gerakan separatis di Papua dinilai melanggar hukum karena tidak ada keputusan politik dari DPR dan presiden untuk itu, Papua Pos edisi Kamis [11/8].

‘’Saya sebagai ketua kaukus perlemen Pegunungan sangat sependapat terhadap apa yang disampaikan oleh Komisi I DPR-RI yang menyebutkan pengerahan pasukan ke Papua melanggar hukum,’’ katanya saat berbincang-bincang dengan Papua Pos di DPRP, belum lama ini.

Dikatakannya, tidak ada alasan pengerahan pasukan di tanah Papua. Sebab tanah Papua bukan Daerah Operasi Militer [DOM].’’Stop sudah mengirim pasukan ke tanah Papua,’’ imbuhnya.[tom/bela].

Written by Tom/Bel/Papos
Tuesday, 16 August 2011 01:04

August 16, 2011 1

Koalisi Pembela HAM Papua Minta Polisi Profesional

JAYAPURA – Koalisi Pembela Hak Azasi Manusia (HAM) di Tanah Papua yang terdiri dari Perwakilan Komnas HAM Papua, Kontras Papua, ALDP, LBH Papua, BUK dan JAPHAM Wamena meminta kepada pihak aparat keamanan termasuk TNI/Polri untuk lebih professional dalam melakukan proses penyelidikan tentang kasus penembakan di Kampung Nafri dan Abepantai, khususnya dalam melakukan penyisiran untuk mengejar para pelaku penembakan.

Hal itu diungkapkan Koordinator Kontras Papua, Olga Hamadi didampingi Wakil Ketua Perwakilan Komnas HAM Papua, Matius Murib, Theo Hasegem dan sejumlah rekan-rekan LSM lainnya ketika menggelar jumpa pers di Kantor Kontras Papua, Sabtu (13/8) kemarin.

Dikatakan, pihaknya sangat prihatin dengan peristiwa penembakan tersebut pasalnya masih membekas diingatan bahwa terjadinya kasus penembakan yang terjadi tahun 2010 lalu namun sampai saat ini belum diketahui siapa pelakunya.

“Tidak terungkapnya secara jelas pelaku dan motif penembakan misterius itu dapat menimbulkan pertanyaan di tengah-tengah masyarakat akan peran TNI/Polri dan intelijen selama ini, bahkan hal ini juga menunjukkan lemahnya negara dalam memberikan perlindungan serta jaminan keamanan bagi warga,” katanya.

Menurutnya, pihak aparat keamanan dalam mengungkap kasus penembakan tersebut masih menggunakan cara-cara yang tidak professional, hal itu dibuktikan dengan adanya pengaduan masyarakat yang berada di sekitar lokasi terjadinya penembakan yang mengaku dirugikan karena rumah milik warga sebanyak 3 unit dibakar oleh aparat ketika melakukan penyisiran dan pengejaran ke gunung-gunung.

“Berdasarkan laporan yang masuk kepada Koalisi Pembela HAM di Tanah Papua ternyata aparat sangat arogan ketika menyisir daerah gunung-gunung. Masyarakat banyak yang berkebun di sana, jadi kalau rumah mereka dibakar maka siapa yang mau bertanggungjawab dan siapa yang mau kasih mereka makan,” tegas Matius Murib menyambung perkataan Olga Hamadi.
Matius Murib menambahkan, menyoal pasukan gabungan yang dikerahkan sebanyak 300 personel untuk menuntaskan persoalan ini dengan cara menyisir di gunung-gunung dan sekitarnya ternyata sangat berlebihan. Bahkan hanya membuat takut masyarakat yang mempunyai aktivitas berkebun di sekitar gunung. Tapi menurutnya, aparat keamanan harusnya lebih peka terhadap kehidupan budaya masyarakat yang tinggal di sekitar sehingga tidak salah dalam mengambil tindakan yang tentunya akan memperburuk citra aparat keamanan di mata masyarakat.

Oleh karena itu, Koalisi Pembela HAM di Tanah Papua menyatakan, pertama mendorong pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif untuk lebih proaktif dalam menyikapi kasus-kasus penembakan yang terjadi sehingga tidak menghilangkan tanggungjawab negara dalam melindungi warganya. Kemudian perlu adanya evaluasi oleh pemerintah terhadap kinerja aparat keamanannya termasuk intelijen di lapangan dan mendesak aparat keamanan untuk bekerja secara professional, akuntabel dan transparan dalam menangkap pelaku serta mengungkap motifnya sehingga tidak menambah citra buruk di mata masyarakat, terutama bisa memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih untuk menarik pasukan TNI/Polri yang saat ini sedang menyebar di wilayah Abepura dan Tanah Hitam karena kondisi Papua khususnya Jayapura masih dalam tertib sipil bukan merupakan daerah darurat militer atau darurat sipil. “Ini sudah membuat resah masyarakat karena merasa ketakutan,” tandasnya. (nal/fud)

Cepos, Senin, 15 Agustus 2011 , 03:52:0

August 15, 2011 0

Menjelajahi Kawasan Hutan, Mengikuti Pencarian Pelaku Aksi Penembakan di Nafri

Pelaku penembakan dan pembantaian di Tanjakan Kampung Nafri beberapa waktu lalu, hingga saat ini belum juga tertangkap. Meski demikian aparat gabungan TNI dan Polri terus melakukan upaya. Salah satunya yang dilakukan sepanjang hari Kamis (11/8) kemarin adalah menjelajahi kawasan hutan untuk mencari dan mengejar pelaku. Bagaimana upaya pengejaran dan pencarian itu dilakukan? laporan Bintang Papua yang ikut dalam tim pencarian tersebut, meski penuh dengan resiko.

SONY DSC — Penyisiran ke Wilayah Gunung oleh tentara Kolonial Indonesia

Mengikuti pencarian pelaku penembakan dan pembantaian yang dilakukan di tanjakan Kampung Nafri, memberikan nuansa serta pengalaman menarik bagi Bintang Papua. Berikut rankaian proses yang terekam oleh Bintang Papua saat mengikuti pencarian di pagi dini hari hingga siang kemarin, beberapa hal mungkin tidak terurai dengan jelas dan detail, mengingat suasana, kondisi dan begitu banyak hal yang berkecamuk di benak Bintang Papua, namun, sebisa mungkin kami uraikan garis besar dari perjalanan yang menegangkan dan melelahkan tersebut.

Pukul 05.00 WIT

Kami bergabung dengan tim gabungan di gunung BTN Tanah Hitam, tim gabungan saat itu akan melakukan pencarian pelaku kasus Nafri, cuaca pagi kemarin cerah, suasana sedikit tegang, kami belum mendapatkan informasi yang jelas terkait operasi yang akan dilakukan pagi dini hari kemarin, kami juga melihat kebingungan dan mungkin rasa kaget masyarakat dengan situasi pagi hari kemarin, bagaimana tidak, 300 anggota Tim gabungan TNI, Brimob, dan Polres Jayapura secara serentak, tanpa suara, tak terdengar aba-aba, seakan semuanya telah diatur dengan sangat baik, mereka terlihat bergegas turun dari kendaraan dan langsung menuju kearah gunung Tanah Hitam, Bintang Papua, yang masih was-was dengan situasi tersebut, bersama seorang rekan wartawan dari TVOne, akhirnya memutuskan untuk ikut kearah gunung, dan melihat sejauh mana proses pencarian yang dilakukan oleh Tim gabungan tersebut.
Gunung terlihat cukup tinggi, hawa pagi yang dingin semakin membuat suasana manjadi kaku, dibarisan depan sepasukan tentara, terlihat membelah rombongan menjadi beberapa tim yang masing-masing tim diisi sekitar puluhan anggota, Kapolres Jayapura Kota, AKBP, Imam Setiawan, SIK, juga terlihat berada di barisan terdepan, tiba-tiba, seorang anggota TNI terlihat mengangkat tangannya seakan member kode atau tanda kepada rekan-rekan untuk melakukan sesuatu, tim yang telah terbagi dalam beberapa kelompok, akhirnya merangsek naik ke arah gunung secara perlahan dan tenang. Kami-pun akhirnya mengikuti langkah para aparat untuk menaiki gunung pertama dari perjalanan panjang di pagi itu.

Sekitar pukul 05.30 WIT

Tim gabungan sudah berada di puncak gunung pertama, 30 menit kami lewati untuk mencapai puncak gunung pertama itu, sama sekali tidak terasa, kami lebih diliputi oleh rasa penasaran dan gambaran sebuah suasana yang akan menegangkan, benak kami berkecamuk, masih dipenuhi rasa penasaran, siapa saja pelaku-pelaku itu ? dimana markas mereka ? apa saja yang akan terlihat berada di markas mereka ? dan kejutan-kejutan lain yang akan menjadi sureprise. Konsentrasi kami pada hayalan tadi sempat terputus, tiba-toba saja kami diminta untuk merunduk, seluruh tim melakukan hal yang sama, beberapa anggota TNI didepan kami terlihat tenang dengan mata yang terus mengawasi ke berbagai arah, disi lain, beberapa anggota Brimob, dengan tegap tetap berdiri dan memantau situasi sekitar dengan senjata dalam posisi dalam pelukan dan menghadap keatas, hampir seluruh orang yang berada disitu menghadap kearah atas, sambil memantau aba-aba yang akan diberikan oleh orang terdepan, hanya beberapa orang yang berdiri menghadap kesamping, ada yang kekiri dan ada yang menghadap kekanan, sementara seorang anggota Brimob, justru berdiri berbalik arah, sepertinya sedang mengawasi area belakang rombongan kami. Kamera SONY Alpha 390 terus bereaksi, merekam setiap kejadian atau situasi yang kami anggap perlu, sementara rekan wartawan lainnya dari TVOne terus merekam kejadian-kejadian selama perjalanan kami melintasi gunung pertama. Berselang beberapa menit kemudian, rombongan kembali melanjutkan perjalanan.

Sekitar pukul 07.00 WIT

Kami telah melewati gunung pertama dan telah berada di kaki gunung, suasana tetap tegang, tidak banyak dari kami yang mengeluarkan kata-kata, hanya beberapa orang yang terlihat sedang membeicarakan hal-hal penting dengan berisik-bisik. Kami sudah tidak lagi melihat tim pertama yang berada di depan kami, namun, di sebelah kiri dan kanan kami, sesekali terlihat beberapa anggota TNI dan Brimob melintas dalam jarak kurang lebih 100 meter dari kami, suasana mulai semakin tegang bagi kami, semua berhenti seketika, dari kejauhan, terlihat pondok kecil diatas sebuah perbukitan, semua merunduk, tenang, tegang, sepi, dan seluruh pandangan mengarah pada gubuk tersebut, gubuk itu terlihat sudah agak tua, jendela gubuk itu sudah tidak ada, secara kasat mata dan dalam jarak sekitar 500 hingga 600 meter, kami tidak melihat ada sesuatu yang bergerak di dalam gubuk itu, kami kemudian mengalihkan pandangan kearah sekitar gubuk, dibagian depan terdapat kebun kecil dengan ukuran sekita 20 X 20 meter, entah apa yang tertanam dikebun itu jadi tidak penting bagi kami, seorang anggota melihat kearah kami dan berbisik,”Kawan, coba ko arahkan keamera kesana dan zoom, lihat ada orang ka tidak,” ujarnya, sontak kami kaget dan langsung tersadar, kenapa hal itu tidak terpikirkan dari tadi, kami pun langsung melakukan hal itu, hal yang sama juga dilakukan rekan dari TVOne dengan menggunakan Handycamnya.
Gubuk tua itu kosong, itulah gambaran awal yang terlihat dari hasil zoom kamera digital kami, seorang anggota TNI kemudian memberikan aba-aba untuk terus melanjutkan perjalanan, kami-pun menuju ke gunung kedua yang terlihat cukup ‘ganas’. Perlahan tapi pasti kami mulai menanjak dan menuju ke pertengahan gunung kedua, kembali terlihat pemandangan yang menegangkan, area pertengahan gunung tersebut sangat terbuka, disisi kanan dan kiri kami terdapat bukit dengan pohon-pohon besar dan terlihat liar, luas dan rimbun, terbayang oleh kami, seandainya kami melintas dibawah pepohonan itu, pasti tidak akan terlihat dari atas, mungkin disitulah para pelaku bersemunyi apabila dikejar dengan menggunakan helicopter.

Sekitar pukul 08.00 WIT

Kami belum juga mencapai puncak gunung kedua, karena kami harus sedikit mengitari gunung tersebut dan kemudian menanjak keatas, perjalanan semakin terasa berat, karena medan yang kami lintasi mulai tidak bersahabat, satu persatu tim mulai terlihat terpeleset, terutama yang tidak menggunakan sepatu dengan soul bergerigi, hal yang sama kami alami, hanya dengan menggunakan sandal gunung yang sudah usung, kami sangat kesulitan mendaki atau melintasi area yang licin, sesekali kami juga harus berjalan diatas akar-akar kayu yang besar, menunduk karena menghindari batang-batang katu, belum lagi gangguan nyamuk atau agats atau sejenisnya, sudah tidak penting mengenali mereka, dalam keadaan seperti itu, banyak hal mulai menekan alam pikiran kami, berjalan kembali (pulang ??), sesuatu yang tidak mungkin kami lakukan, perjalanan sudah cukup jauh, dan kami adalah rombongan terkahir, senadainya harus memutuskan untuk kembali atau pulang, apakah akan aman ? tentu saja tidak, tetapi, sampai kamapn gunung ini akan terlintasi ? huuuft..!!!
Tiba-tiba kami kembali harus mengalami situasi yang menegangkan, kami harus melintasi pepohonan-pepohonan tinggi dan besar, sulit untuk melihat kearah yang lebih jauh, karena disekitar kami dipenuhi pepohonan, diameter pohon-pohon itu bahkan ada yang mencapai berkisar satu meter, suasana hening, seorang anggota TNI yang berjarak sekitar 30 meter dari kami terlihat mengeluarkan radionya, ia berbicara pada seseorang dilokasi yang lain, ia terlihat tenang, dari gerak bibirnya sulit untuk mencoba menebak pembicaraan yang dilakukan, penasaran, kami coba untuk mendekat dan mendengar pembicaraan melalui radio tersebut, setelah berjarak sekitar 5 meter, kami-pun bisa mendengarkan pembicaraan melalui radio itu. (bersambung)

BintangPapua.com, Kamis, 11 Agustus 2011 19:53

August 14, 2011 0

LMA Merauke Desak PT Medco Bayar Rp45 Miliar

JAYAPURA–Lembaga Masyarakat Adat Malind Anim di Merauke mendesak PT Medco Papua Industri Lestari segera membayar ganti rugi penggunaan lahan seluas 2.800 hektar yang dipakai sebagai hutan tanaman industri di Buepe, Distrik Okaba, sebesar Rp45 miliar.

Perusahaan milik Arifin Panigoro itu dinilai telah merampas hak masyarakat adat dan tidak menepati janji. “Ya mereka harus bayar, itu juga desakan dari masyarakat, jadi tidak boleh ada alasan lagi,” kata Albert Gebze Mouyend, Wakil Ketua LMA Malind Anim, Selasa (9/8).

Ia mengatakan, PT Medco yang sudah beroperasi selama dua tahun tidak pernah memberi peluang bagi pemilik tanah untuk berkembang. “Masyarakat sudah menunggu sangat lama, nilai ini juga sudah turun dari sebesar Rp65 miliar, seharusnya perusahaan tanggap dan melunasi,” ujarnya.

Menurutnya, tarik ulur pembayaran tanah dapat membuka pintu terjadinya konflik berkepanjangan. LMA kata dia juga mendukung seluruh upaya masyarakat yang berencana akan menyegel dan menyita barang milik perusahaan. “Pemilik perusahaan harus datang ke Merauke dan menyelesaikan masalah ini, kalau tidak bisa ada konflik,” kata Albert.
Tuntutan masyakarat kampung Sanggase, di Distrik Okaba diajukan semenjak tujuh bulan lalu. Alhasil, hingga kini perusahaan belum juga menunjukkan tanda-tanda akan membayar. “Kami minta etikat baik dari perusahaan, jangan putar-putar lagi,” kata Amambol Balagaize, warga Sanggase. Sementara itu pihak Medco Papua menyatakan belum sanggup membayar sesuai permintaan warga. Tuntutan dirasa begitu besar dan tidak tepat. “Ini sangat berat,” kata Aradea Panigoro, pimpinan PT Medco Papua Industri Lestari di Merauke.

Aradea menuturkan, perusahaan hanya bisa menyelesaikan tanggungjawabnya sebesar Rp8 miliar yang diangsur bertahap. Pihaknya juga bersedia membangun fasilitas umum dan mendirikan tempat ibadah.

Bupati Kabupaten Merauke, Romanus Mbaraka menegaskan, pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam masalah tersebut. Pemerintah menginginkan polemik pembayaran ganti rugi bisa diselesaikan segera. “Kami hanya memediasi, tapi ini semua tergantung pada perusahaan, pemerintah juga tidak akan membuat masyarakat menunggu lama,” pungkasnya. (jer/roy/lo2)

Ditulis oleh redaksi binpa
Rabu, 10 Agustus 2011 15:30

August 11, 2011 0

TNI Penyiksa Warga Divonis Tujuh Bulan Sampai Satu Tahun Tiga Bulan Penjara

JUBI — Siang tadi, Kamis (11/8) majelis hakim Pengadilan Oditur Militer III-19 Jayapura, Papua memvonis tiga orang anggotanya. Tiga oknum anggota TNI itu dihukum penjara lantaran menyiksa Ginderman Gire, warga Puncak Jaya hingga tewas.

Dalam sidang yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Letkol Adil Karo-Karo dan Mayor CHK Suyitno, Kamis, masing-masing terdakwa divonis tujuh sampai satu tahun tiga bulan penjara. Mereka adalah Sertu Saut Tong Sihombing, Pratu Hasirun dan Prada Hery Purwanto. Sertu Saut Tong Sihombing divonis 7 bulan penjara, Pratu Hasirun dijatuhkan hukuman selama 6 bulan penjara. Sementara, prada Hery Purwanto dihukum selama satu tahun tiga bulan penjara.

“Prada Hery Purwanto terpaksa harus dijatuhi hukuman berat karena sudah melanggar perintah dins tapi juga melakukan penganiayaan hingga pembunuhan dengan sengaja. Sementara dua rekannya dihukum ringan lantaran terlibat dalam penganiayaan,” kata panitera Pengadilan Militer Jayapura, Kapten Mahmud Saleh saat diwawancarai pers di Jayapura.

Sebelumnya, dalam sidang yang digelar pada Jumat, 27 Juli lalu, Prada Hery Purwanto yang menembak pendeta Gire dituntut Oditur dengan kurungan badan 12 bulan penjara. Sertu Saut Tong Sihombing dituntut 7 bulan penjara. Selanjutnya, terdakwa Pratu Hasirun mendapat tuntutan 6 bulan kurungan badan.

Terdakwa Sertu Saut Tong Sihombing dituding melanggar pasal 103 junto ayat 1 KUHP Militer dan pasal 351 KUHP yakni melanggar perintah dinas. Kemudian, melakukan penganiayaan. Pratu Hasirun melanggar pasal 103 KUHP Militer. Sementara, Prada Hery Purwanto diikat dengan pasal 103 KUP Militer dan pasal 359 KUHP yaitu tak melaksanakan perintah dinas sekaligus melakukan penganiayaan secara sengaja hingga seorang warga tewas. (J/06)

August 11, 2011 0