Heli Mendadak Mendarat di Lapangan Hamadi

MENDARAT : Cuaca buruk pesawat mendarat mendadak di Lapangan Hamadi, Sabtu [14/5] sekitar pukul 14.10 Wit. Pendaratan ini sontak membuat masyarakat kaget dan menjadi tontonan menarik bagi warga kota Jayapura.JAYAPURA [PAPOS] – Sebuah Helikopter jenis Puma milik TNI Angkatan Udara mendarat mendadak di Lapangan Hamadi, Sabtu [14/5] siang, pukul 14.10 Wit. Cuaca buruk disertai petir, membuat kru pesawat ini urung meneruskan penerbangan ke Lantamal.

Karena tiba-tiba mendarat, menyebabkan beberapa rumah warga di sekitar lapangan yang terkena dampak angin dari baling-baling pesawat, atapnya terangkat. Warga sekitar sontak dibuat kaget karena menyangka pesawat jatuh. Rumah Dominggus Nomenik, gentengnya rusak. Sementara keluarga Yoafifi Noak, seng beterbangan, jualan di depan rumahnya berhamburan, pohon pisang di belakang rumah tumbang.

Salah satu pilot pesawat yang tidak mau namanya disebut kepada Papua Pos, di Lapangan Hamadi beberapa saat setelah mendarat, mengemukakan, mereka terpaksa mengambil langkah pendaratan karena cuaca buruk dan tidak memungkinkan untuk meneruskan penerbangan ke Bandara Sentani. Pesawat dari perbatasan Skow-Wutung yang sedang uji coba dalam rangka kedatangan Panglima TNI dan Kapolri di Papua ini, kata pilot itu, sama sekali tidak ada kerusakan.

Beberapa warga yang rumahnya rusak karena pendaratan mendadak ini, langsung datang ke lapangan mengadukan kerusakan rumah dan jualannya. Kepada warga, kru pesawat mengatakan akan mengkoordinasikan hal tersebut dengan pihak Kodam Cenderawasih. Pendaratan mendadak ini, menjadi tontonan warga sekitar.

Kapolres Kota Jayapura, AKBP Imam Setyawan, SIK mengatakan bahwa pesawat mendadak mendarat di Lapangan Hamadi, pesawat tersebut rencana mendarat di Lantamal terganggu oleh angin yang begitu kencang dan petir sehingga pilot dari satuan angkatan udara yang mengawaki pesawat mengambil keputusan penyelamatan melalui pendaratan yang lebih dekat.

Dari kejadian ini tidak ada korban, bahkan jadi tontotan masyarakat. Beberapa rumah warga yang rusak, sudah sampaikan ke pihak Korem yang ada di lapangan, bahwa seng dari masyarakat sekitar yang rusak karena helicopter, akan didatakan dan dibicarakan dengan pihak Korem karena bukan unsure kesengajaan. Kalau masih bisa digunakan, digunakan kembali, yang diperbaiki akan dikoordinakan dengan Korem. Pihak Korem bertanggungjawab.

“Pesawat dari Pos TNI Wutung ini, terbang dalam rangka orientasi untuk kedatangan Panglima TNI, dalam rangka survey kelaikan, pengenalan medan,” terang Kapolres Kota. [ida]

May 16, 2011 0

Selidiki Penembakan di Freeport

TIMIKA [PAPOS]- Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo mengatakan, kasus penembakan dan pembakaran mobil karyawan di areal PT Freeport Indonesia awal April 2011 masih dalam proses penyelidikan polisi di wilayah Polda Papua.

“Untuk bisa mengungkap seterang-terangnya apa yang terjadi, kita mohon dukungan informasi sebanyak-banyaknya termasuk dari masyarakat,” kata Timur di Timika, Sabtu, saat kunjungan kerja tiga hari di Timika hingga Minggu.

Dalam kunjungan kerja ke Papua itu, Panglima TNI dan Kapolri akan mengunjungi wilayah perbatasan di Merauke dan Jayapura. Timur memohon doa restu dari seluruh masyarakat agar pengungkapan kasus penembakan hingga pembakaran mobil bersama karyawan Freeport itu bisa terungkap secepatnya.

Menurut Kapolri, keterlibatan tim Pusat Laboratorium Forensik [Puslabfor] Mabes Polri dalam mengidentifikasi bukti-bukti yang terdapat di lokasi kejadian beberapa waktu lalu merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya mengungkap masalah tersebut.

Sebelumnya Kabid Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Boy Rafli Amar yang ikut turut dalam rombongan Kapolri dalam kunjungan kerja ke Timika mengatakan kunjungan kerja Kapolri tidak terkait kasus penembakan dan pembakaran mobil karyawan PT Freeport April lalu.

Ia mengatakan, sesuai laporan dari Polda Papua proses pengungkapan pelaku penembakan dan pembakaran mobil karyawan Freeport di ruas jalan Tanggul Timur menuju Kampung Nayaro satu bulan lalu itu masih dalam tahap penyelidikan. “Mohon bersabar, proses di Puslabfor membutuhkan waktu,” kata Boy.

Situasi Kamtibmas Aman

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Timur Pradopo menilai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua secara umum aman.

“Sebagaimana dilaporkan oleh Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih, semua kegiatan masyarakat bisa berjalan sesuai rencana masing-masing. Artinya, kalau kegiatan masyarakat berjalan lancar, berarti wilayah itu aman,” kata Kapolri kepada wartawan di Timika, Sabtu.

Kapolri mendampingi Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono melakukan kunjungan kerja ke wilayah Papua mulai Jumat (13/5). Timika merupakan wilayah pertama yang dikunjungi Panglima TNI dan Kapolri dalam rangka melakukan silahturahim dengan jajaran prajurit TNI dan Polri setempat.

Selanjutnya, Panglima TNI dan Kapolri bersama rombongan akan melanjutkan kunjungan kerja ke wilayah Merauke dan Jayapura.

Menurut Kapolri, agar situasi kamtibmas di wilayah Papua tetap kondusif maka sangat dibutuhkan keterlibatan masyarakat dan semua komponen setempat untuk secara sinergis melakukan pengamanan bersama.”Kalau semua pihak menjalin koordinasi secara sinergis sesuai arahan Bapak Panglima TNI, Insya Allah wilayah itu pasti aman,” kata Timur Pradopo.

Sebelumnya, Panglima TNI Agus Suhartono menegaskan sesuai laporan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu, situasi keamanan di Papua secara umum khususnya di daerah yang rawan dan wilayah perbatasan dengan negara tetangga Papua Nugini (PNG) cukup kondusif.

“Tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan,” jelas Agus Suhartono usai melakukan tatap muka dengan jajaran prajurit TNI yang bertugas di Timika bertempat di Markas Komando Detasemen B Brimob Polda Papua.

Kabid Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Boy Rafli Amar yang ikut dalam rombongan Panglima TNI dan Kapolri menjelaskan kunjungan kerja kedua petinggi institusi negara itu ke Papua sudah lama terjadwal.

“Tidak ada hal yang spesifik. Kunjungan kerja Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri semata-mata untuk melihat bagaimana kondisi anggota di lapangan sekaligus memberikan pengarahan,” jelas Boy.

Wilayah Papua selama ini merupakan salah satu daerah di Indonesia yang cukup tinggi tingkat gangguan kamtibmasnya. Beberapa waktu lalu, aparat TNI dan Brimob terlibat baku tembak dengan kelompok separatis di wilayah Mulia Kabupaten Puncak Jaya.

Selain di Puncak Jaya, wilayah Mimika terutama di areal PT Freeport Indonesia juga sering dilanda teror penembakan oleh orang tak dikenal.Pada awal April 2011, dua karyawan PT Freeport Indonesia, Daniel Mansawan dan Hari Siregar tewas terpanggang api dalam mobil yang dikendarainya saat melintas di ruas jalan Tanggul Timur menuju Kampung Nayaro, tepatnya di Mil 37 MA 220.Hingga saat ini, kasus tersebut belum bisa diungkap secara tuntas oleh pihak berwajib.[bel/ant]

May 16, 2011 0

Heli Mendadak Mendarat di Lapangan Hamadi

“Pesawat dari Pos TNI Wutung ini, terbang dalam rangka orientasi untuk kedatangan Panglima TNI, dalam rangka survey kelaikan, pengenalan medan,” terang Kapolres Kota. [ida]

May 16, 2011

SRPAM Minta Penikamanan di Nabire Dipecat

JAYAPURA [PAPOS] – Solidaritas Rakyat Papua Anti Militerisme [SRPAM] meminta Pangdam XVII/Cendrawasih untuk bertangungjawab atas kasus penikaman terhadap korban, Derek Adii oleh oknum anggota TNI di pelabuhan Samuba Nabire, Sabtu [14/5] malam.

Ketua SRPAM, Benekditus Goo saat jumpa pers di Padang Bulan, Senin [16/5] mengatakan, pihakny berharap Pangdam segera menangani kasus penikaman terhadap korban Derek Adii yang dilakukan oleh pelaku oknum anggota TNI di pelabuhan Samuba Nabire secara serius.

Disamping itu, SRPAM mendesak Pangdam melakukan memproses hukum terhadap pelaku tidak melalui peradilan militer melainkan harus melalui peradilan HAM. Bahkan oknum anggota TNI tersebut harus dipecat dari kedinasan sebagai anggota TNI.

‘’Kami minta juga Komnas HAM Papua tidak diam tapi harus turun ke lapangan untuk melakukan investigasi kasus tersebut. Selain itu, kami juga minta DPRP agar segera membentuk tim invetigasi kasus tersebut dan turun ke lokasi kejadian dalam waktu dekat. Sebab jika dibiarkan begitu saja maka kejadian pertumpahan daerah di atas tanah Papua akan terus terjadi,’’ paparnya.

Kejadian ini menurut dia, membuktikan bahwa pemerintah pusat maupun daerah tidak serius melakukan perlindungan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan aparat militer dengan sewenang-wenang di Papua selama ini.

SRPAM juga menyambut baik kehadiran orang nomor satu di jajaran kepolisian Republik Indonesia [Kapolri] dan Panglima TNI di Papua. Siapapun pejabat negara boleh-boleh saja datang ke Papua, tetapi tidak sebatas jalan-jalan seperti wisatawan, karena persoalan yang dilakukan pihak kepolisian di daerah Papua beberapa waktu lalu terhadap warga sipil di Moanemani dan beberapa daerah Papua lainnya sampai saat ini belum ditangai secara tuntas.

‘’Kami minta pemerintah pusat bahwa jangan menjadikan papua sebagai tempat rekreasi atau wisata, nanti datang jalan rame-rame ke semua daerah lihat-lihat pemandangan penderitaan yang dialami rakyat Papua lalu kemudian pulang ke Jakarta, cerita baku tipu, nanti balik lagi lihat penderitaan rakyat yang semakin meningkat malah biarkan begitu saja lalu tidak ada kebijakan tegas yang di ambil dan tidak membawa hasil positif bagi rakyat papua,”tegasnya.

Untuk itu, siapapun pejabat Negara yang datang ke Papua tujuannya harus jelas sehingga ada hasil yang akan diberikan kepada rakyat Papua, sebab pejabat Negara sudah beberapa kali datang ke Papua termasuk Presiden dengan sejumlah menteri beberapa waktu lalu, tapi hasilnya sama saja. ‘’Hingga kini belum pernah ada perubahan dan menangani persoalan yang dihadapi rakyat Papua. Padahal sudah jelas rakyat Papua mengalami penderitaan cukup serius, tetapi tidak ada penanganannya,’’ katanya.[cr-63]

May 14, 2011 0

SRPAM Minta Penikamanan di Nabire Dipecat

May 14, 2011

Perlu Pengawasan Hindari Penebangan Pohon Secara Liar

JAYAPURA [PAPOS]- Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua terus melakukan pengawasan untuk menghindari adanya penebangan pohon di Papua secara liar, karena penebangan pohon saat ini tidak seimbang dengan penanaman pohon yang dilakukan.

Menurut Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, Ir. Marthen Kayoi, MM, saat ini merupakan salah satu orientasi penghasilan negara namun setelah berjalan cukup lama, dinas kehutanan menilai antara penebangan dan pertumbuhan pohon tidak seimbang.

“Maka harus ada langkah-langkah pengamanan dan perlindungan untuk hutan, sehingga manajemen penguasahaan hutan berubah ke pengelolaan hutan,” ujar Marthen Kayoi kepada wartawan usai membuka pelatihan dan pendidikan terhadap tenaga teknis serta tenaga pengawasan hutan produksi lestari di Hotel Yasmin Jayapura, Senin [9/5] lalu.

Untuk pengelolaan, dinas kehutanan Papua telah membangun hutan-hutan produksi lestari di Papua yang terdiri dari 56 daerah. Hal ini secara bertahap akan dikembangkan, di mana pembangunan hutan lestari akan di bangun di Serui, Biak, Merauke dan Jayapura serta Timika.

“Hutan lestari ini dibangun sebagai contoh pengelolaan hutan, serta pendekatan pelayanan lebih di sektor pengelolaan agar bagaimana mengurus secara efektif,” katanya.

Dijelaskan, kesatuan pengelolaan hutan berada di kabupaten dan kota. Sehingga diharapkan pengelolaan hutan lestari dapat berkelanjutan dengan menggunakan aturan kehutanan secara baik, yakni menghitung berapa jumlah pohon yang ditebang dan berapa yang ditanam.

“Sebenarnya untuk pemenfaatan hutan oleh masyarakat, sudah sejak dulu masyarakat memanfaatkannya. Namun, saat itu belum mempunyai nilai ekonomi, sementara saat ini kayu telah mempunyai nilai ekonomi,” ucapnya.

Setelah kayu mempunyai nilai ekonomi, lanjutnya, aktivitas masyarakat semakin tinggi. Maka upaya dari pemerintah saat ini adalah menyediakan fasilitas kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memanfaatkan dengan cara yang lebih professional dan ramah lingkungan.

Ditambahkan, dengan adanya program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di kampung-kampung. Jika hal ini tidak dilakukan dengan baik sesuai aturan kehutanan, otomatis kayu tidak akan mendatangkan nilai ekonomis yang tinggi dan dukungan sumber daya alam.

“Oleh sebab itu, masyarakat harus bekerja melalui sistem HPH dan industri kayu rakyat. Dimana hal ini merupakan program pemerintah yang mendapat dukungan dari semua pihak,” jelasnya. [tho]

May 11, 2011 0

Perlu Pengawasan Hindari Penebangan Pohon Secara Liar

“Hutan lestari ini dibangun sebagai contoh pengelolaan hutan, serta pendekatan pelayanan lebih di sektor pengelolaan agar bagaimana mengurus secara efektif,” katanya.

“Oleh sebab itu, masyarakat harus bekerja melalui sistem HPH dan industri kayu rakyat. Dimana hal ini merupakan program pemerintah yang mendapat dukungan dari semua pihak,” jelasnya. [tho]

May 11, 2011

Massa Pro ‘M’ Siap Demo – Titik Kumpul Makam Theys, Abepura, dan Taman Imbi

JAYAPURA—Momen 1 Mei kemarin merupakan hari integrasi Papua ke NKRI yang oleh kelompok tertentu menyebutnya hari Aneksasi Papua Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mengingat 1 Mei kemarin bertepatan hari Minggu, maka perayaannya diundur satu hari, yakni 2 Mei hari ini dalam bentuk aksi damai oleh kelompok Pro Merdeka (pro M). Ribuan massa dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) didukung berbagai komponen, seperti faksional pergerakan perjuangan Papua Barat, direncanakan turun jalan (maksudnya: menggelar aksi demo damai) di Kantor DPR Papua dan Kantor Gubernur, Jayapura, Senin (2/5) pukul 08.00 WIT Wakil Ketua KNPB Mako Tabuni yang dihubungi Bintang Papua semalam membenarkan rencana aksi demi damai guna memperingati Hari Aneksasi Banga Papua Barat kedalam NKRI.
Dia mengatakan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah RI melalui DPR Papua dan Gubernur Provinsi Papua untuk meluruskan Perjanjian New York (New York Agreement) dan meninjau kembali Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang sangat merugikan Bangsa Papua Barat baik dari aspek politik maupun hukum.

Dijelaskan, aksi demo damai tersebut direncanakan diikuti massa pergerakan perjuangan Papua Barat yang datang dari Manokwari, Sorong, Biak, Merauke, Sarmi, Keerom dan lain lain.
Menurut dia, aksi demo damai tersebut dengan Titik Kumpul di Sentani di Makam Theys, Titik Kumpul Abepura di Depan Kantor Pos Abe serta Titik Kumpul Jayapura di Taman Imbi mulai pukul 08.00 WIT.

Ditanya apakah pihaknya telah mengantongi izin resmi dari aparat kepolisian terkait aksi demo damai, dia menandaskan, pihaknya telah mendapatkanizin resmi dari Kepolisian setempat kerena aksi demo ini adalah aksi damai untuk menyampaikan aspirasi Bangsa Papua Barat kepada pemerintah RI melalui DPR Papua dan Gubernur Provinsi Papua.

Dia menandaskan, tanggal 1 Mei 1963 adalah Aneksasi Banga Papua Barat kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah awal pembunuhan embrio berbangsa dan bernegara bagi rakyat Papua Barat.

Akibatnya, ujar dia, nasib masa depan rakyat Papua Barat benar benar terancam kepunahan (genocide) dari atas Tanah Warisan Leluhurnya. Yang ada dan dinikmati oleh rakyat Papua adalah dibunuh, dibantai, digusur, diperkosa hak dan martabat, diskriminasi, marginalisasi dan cucuran darah dan air mata oleh kejahatan keamanan negara RI. Sadar tak dasar martabat dan harga diri kita diinjak injak.

Semua demi kepentingan negara negara kapitalisme yang lebih mengutamakan emas,k kayu, munyak dan seluruh kekayaan alam yang ada diatas Tanah Papua dan manusia Papua (Ras Melanesia) yang Allah ciptakan segambar dan serupa Allah. Supaya setiap manusia dapat hidup saling menghargai hakl setiap suku bangsa.

“Maka mari datang bergabung kita tunjukan harga diri kita sebagai anak negeri Bangsa Papua Barat. Nasib negeri ini ada padamu kini untuk menentukan ribuan nasib anak cucu kedepan,” ujarnya. (mdc/don)

Minggu, 01 Mei 2011 16:32

history, papua, neo-colonialism

via ScribeFire

May 3, 2011 0

Longsor di Areal Freeport, Dua Karyawan Tertimbun

Satu Korban Tewas, Satunya Lagi Belum Ditemukan

JAYAPURA- Musibah longsor kembali terjadi di areal Wet Muck di UG Panel 2 North,Tambang Freeport Tembagapura, Papua, Senin 18 April sekitar pkl 23:00 WIT. Longsor itu menimbun dua alat berat dan dua operatornya ikut tertimbun longsor. Juru Bicara Polda Papua Kombes Wachyono, mengatakan, longsor terjadi saat aktivitas penambangan berjalan. ”Kegiatan tambang sedang berjalan di lokasi, tiba-tiba terjadi longsor dan tanah menimbun sebuah loader dan rockbreaker. Dua operatornya ikut tertimbun,”ujar Wachyono, Selasa 19 April. Lanjutnya, upaya pencarian langsung dilakukan tim SAR perusahaan, dengan menyingkirkan tanah longsoran di atas alat berat. ”Tadi pagi sekitar pukul 02.26 WIT, satu jenazah berhasil ditemukan di dalam kabin loader, sedangkan seorang lagi masih dicari,”singkatnya. Korban yang berhasil ditemukan bernama OBET TATOGO dengan nomor ID 895707 dan berhasil dievakuasi ke RS Tembagapura. Sedangkan seorang lagi, bernama HAMDANI dengan nomor ID 266194 belum ditemukan. ”Upaya pencarian di dalam longsoran masih terus dilakukan,”ucapnya. Sementara Lokasi longsor saat ini telah diamankan oleh Safety Dept Perusahaan Freeport, dan Polisi langsung ke TKP untuk ikut Melakukan olah TKP.

Tim SAR Freeport Kesulitan Cari Korban Longsor

Tim Search and Rescue (SAR) PT Freeport Indonesia mengalami kesulitan mencari salah satu korban longsor tambang bawah tanah DOZ di area Panel 2 Nort, Tembagapura, Mimika, Papua.

Kapolsek Tembagapura, AKP Sudirman saat dihubungi dari Timika, Selasa, mengatakan kondisi medan yang tertutup material longsoran berupa bebatuan bercampur lumpur dan pasir menyulitkan petugas untuk segera menemukan Hamdani, karyawan PT Freeport yang bekerja sebagai operator alat berat pada tambang bawah tanah (under ground). “Petugas mengalami kesulitan untuk melakukan pencairan satu korban lagi karena material longsor menutupi seluruh terowongan,” jelas Sudirman.

Ia mengatakan, bencana longsor yang terjadi pada Senin malam sekitar pukul 23.00 WIT tersebut mengakibatkan rekan Hamdani, Obet Tatogo meninggal dunia.

Jenazah Obet yang ditemukan tim SAR PT Freeport pada Selasa pagi sekitar pukul 02.26 WIT telah dievakuasi ke RS Tembagapura. Saat ditemukan, Obet berada dalam kabin loader yang dikemudikannya.

Kedua korban, kata Sudirman, bekerja sebagai operator alat berat (loader dan rockbreaker) di dalam tambang bawah tanah DOZ PT Freeport.

Sebelumnya, Juru Bicara PT Freeport Indonesia, Ramdani Sirait membenarkan telah terjadi kecelakaan industrial di area Panel 2 Nort tambang bawah tanah DOZ.

“Hingga saat ini satu pekerja telah dinyatakan meninggal dunia dan satu pekerja lainnya sementara dalam proses pencarian dan evakuasi oleh personel UG Mine Rescue dan Petugas K3,” ujar Ramdani.

Ia mengatakan, inspektur tambang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah dihubungi untuk melakukan investigasi atas kejadian tersebut.

Akibat kejadian tersebut, menurut Ramdani, untuk sementara waktu operasi tambang DOZ dihentikan guna keperluan investigasi dan pembersihan material longsoran. Secara keseluruhan, katanya, operasional tambang PT Freeport tetap berjalan normal. “PT Freeport sangat berduka atas meninggalnya salah satu karyawan kami tersebut dan rasa belasungkawa sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada keluarga. Kami berharap upaya pencarian dan evakuasi akan dilakukan dengan selamat,”harap Ramdani.(jir/binpa/don)

http://bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=…:longsor-di-areal-freeport-dua-karyawan-tertimbun&catid=25:headline&Itemid=96

via ScribeFire

April 24, 2011 0

Kasus HAM Dilaporkan ke Utusan Kedubes AS

BIAK- Masyarakat Adat Papua di Biak, telah menyampaikan sejumah implikasi dari seluruh persoalan sosial politik yang terjadi di Papua. Baik itu pelanggaran HAM, pelanggaran kesejahteraan, terutama pelanggaran yang terjadi di era Otonomi Khusus (Otsus) yang berimplikasi kepada kegagalan Otsus. Semua persoalan tersebut disampaikan kepada sekretaris I bidang politik Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS), Melanie Higgins saat berkunjung ke kantor Dewan Adat Papua, khususnya di Biak. Persoalan yang merujuk pada satu hal atau solusi bagi masyarakat Papua yaitu merdeka. “ Itu yang murni keluar dari masyarakat Papua, khusus masyarakat adat di Biak, bahwa merdeka adalah satu jalan untuk penyelesaian semua akumulasi persoalan di Papua ,” kata ketua dewan adat Papua di wilayah Biak-Supiori, Yan Pieter Yarangga kepada Bintang Papua setelah pertemuan dengan utusan kedubes AS di kantor dewan adat setempat, Rabu (16/2). Menurutnya, kunjungan Melanie Higgins ke Papua, adalah salah satu keputusan konsistensi AS untuk mengawasi penyelenggaraan Otsus di Papua. Sehingga secara langsung ia harus mau mendengar dari masyarakat adat Papua tentang perkembangan Otsus yang sudah berjalan sekitar 10 tahun ini. Sejumlah masalah yang disampaikan masyarakat adat, kata Yan Pieter Yarangga, cukup signifikan, seperti kegagalan Otsus yang langsung dipresentasikan, serta beberapa kasus ril tentang insiden pemukulan TNI terhadap warga sipil yang berkaitan dengan polemik tanah, yang terkait status tanah TNI AU. Begitu juga sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan sejarah, proses pembangunan, angka kemiskinan di Papua yang semakin tinggi. Bahkan dari perempuan Papua menyampaikan korban HIV AIDS serta melonjaknya pengidap penyakit tersebut di Biak dan seluruh Papua. “ Yang disampaikan itu adalah semua masalah serius dan merupakan indikator dari apa yang disebut dengan genosida, namun kami menyesal dan sungguh sangat naïf sekali kalau AS mengatakan bahwa tidak ada genosida di Papua ,” kata ketua dewan adat yang biasa disebut mananwir beba ini. Dan kata dia, masyarakat adat Papua tetap pada posisi sangat menghargai kunjungan Melanie Higgins dan posisi AS saat ini. “ Dan pada akhirnya kami berkesimpulan dan kami sangat mengerti bahwa AS tetap mendukung kebijakan NKRI di tanah Papua. Tetapi perlu diketahui bahwa kami juga tidak akan mundur, kami akan berjuang terus sampai ada penyelesaian status politik bangsa Papua. Dan itu sudah menjadi komitmen ,” ujarnya. Namun sebagai masyarakat adat Papua yang menghendaki adanya penyelesaian status politik Papua, berharap Melanie Higgins dapat melanjutkan persoalan yang disampaikan masyarakat adat Papua kepada pemerintah AS agar diteruskan kepada pemerintah pusat di Jakarta, untuk segera mengambil langkah-langkah penyelesaian Papua secara komprehensif. “ Sebenarnya ada banyak soal yang akan disampaikan, tapi waktunya sangat singkat. Hanya kami berkesimpulan pada beberapa indikator persoalan yang sangat substansial ,” kata mananwir beba.(pin/aj/03)

papua, indonesia, humanity, rights, politics