Timika Tidak Aman

Timika [PAPOS]- Mobilitas kendaraan dari arah Timika menuju Tembagapura dan sebaliknya sampai saat ini belum dibuka khusus pada malam hari sejak insiden penembakan yang menewaskan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia dan anggota polisi beberapa waktu lalu.

“Sampai saat ini belum dibuka untuk malam hari, sedangkan untuk siang harinya tetap normal,” kata Kapolres Mimika AKBP Mochammad Sagi di Timika, Selasa.

Ia mengatakan, belum dibukanya perlintasan kendaraan ruas jalan Timika-Tembagapura pada malam hari guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Adapun pengamanan terhadap setiap kendaraan yang melintas di ruas jalan Timika-Tembagapura masih tetap dilakukan oleh anggota Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan PT Freeport Indonesia yang berasal dari personel Polri dan TNI.

“Protap (prosedur tetap) dilakukan untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi karyawan. Tidak ada maksud lain,” jelas Sagi.

Sementara itu pada Senin (8/3) siang dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kapolda Papua Irjen Pol Drs Bekti Suprapto dengan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Hotma Marbun dan Presiden Direktur & CEO PT Freeport Indonesia Armando Mahler tentang pengamanan areal Obyek Vital Nasional (Obvitnas) itu.

Satgas Pengamanan PT Freeport Indonesia beranggotakan 886 personel, terdiri dari 607 personel polisi dan sisanya personel TNI.

Sagi mengatakan, personel polisi yang tergabung dalam Satgas Pengamanan PT Freeport Indonesia berasal dari Polda Papua, Polres Mimika ditambah sejumlah anggota Satuan Tempur (Satpor) Mabes Polri.

Sedangkan dari unsur TNI juga berasal dari Kodam XVII/Cenderawasih yakni Batalyon Infantri 751 Jayapura dan Batalyon Infantri 755 Merauke.

“Jumlah personel Satgas Pam Freeport dikurangi untuk lebih mengefektifkan pengamanan,” kata Sagi menyinggung berkurangnya jumlah personel Satgas Pengamanan Freeport dari sebelumnya sebanyak 1.576 orang menjadi 886 orang.[ant/agi]

Ditulis oleh Ant/Papos
Rabu, 10 Maret 2010 00:00

March 10, 2010 0

KONTRAS TOLAK KODAM PAPUA

Kepala Biro Monitoring HAM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Syamsul Alam Agus menilai, penambahan atau pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di Papua sebaiknya dibatalkan.

Sebab, penambahan Kodam akan membuat suasana di Papua semakin tidak kondusif.

“Syarat utamanya saya kira bagaimana rencana membuat Kodam harus dibatalkan,” kata Syamsul saat jumpa pers di Kantor Kontras, Jakarta, Minggu (17/1).

Ia menyebutkan, berdasarkan pengalaman di Aceh dan Poso, di mana agenda aparat keamanan tidak sejalan dengan agenda rekonsiliasi dan perdamaian yang digagas pemerintah. Akibatnya kegagalan tujuan perdamaian itu sendiri.

“Saya kira agenda militer di sana harus dibatalkan terlebih dahulu dan kemudian memajukan dan mendukung proses dialog yang sudah terlihat di masyarakat Papua namun pernyataan dari tentara sendiri belum ada untuk mendukung penyelsaian di Papua,” ujar Alam.

Ia juga menduga peningkatan aksi-aksi teror di Papua sejalan dengan keinginan tentara untuk mengembangkan intensi militer. Sehingga dalam konteks ini, ia melihat pengembangan Kodam dan penambahan pasukan ke Papua semata-semata hanya proyek.

“Kami curigai, teror di Papua khususnya area Freeport dan memotong mata rantai pembunuhan Kelik Kwalik ini jadi tanda tanya besar,” tandasnya.

March 4, 2010 0

Kemungkinan Banjir Terjadi

BANDUNG–MI: Ketinggian air di Kampung Cieunteung, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, kembali meninggi sekitar 30 centimeter.

“Dua hari terakhir ini, hujan deras terjadi, akibatnya ketinggian air di Cieunteung yang sebelumnya turun menjadi 30 centimeter, saat ini naik kembali menjadi 60 centimeter,” kata Camat Baleendah Usman Sayogi, Selasa (2/3).

Ia mengatakan, warga masih menggunakan perahu kayu menuju rumahnya yang masih terendam banjir di Kampung Cieunteung.

Dikatakannya, genangan air, sejak Sabtu (28/2) merendam ratusan rumah, seperti RT 01,02 dan 04 di RW 20. Bahkan, ketinggian air di tiga RT yang terletak persis di pinggir Sungai Citarum tersebut mencapai sekitar satu meter.

“Air mulai masuk ke rumah sejak Sabtu dan Minggu (1/3) sempat surut hingga sekitar 30 cm. Sekarang malah naik lagi,” katanya.

Menurutnya, hingga saat ini, warga masih mengunsi di tenda pengunsian atau di rumah saudara.

Sementara itu, siang harinya petugas dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung melalui Puskesmas Baleendah menyerahkan bantuan kaporit dan larutan risol di daerah bencana banjir.

Pemberian kaporit kepada warga dibantu oleh puluhan mahasiswa dari salah atui Sekolah Tinggi Kesehatan (Stikes) yang ada di Bandung.

Serbuk kaporit tersebut, diberikan bagi warga yang berada di RW05 RW07 Kampung Muara, Kelurahan Andir, Kabupaten Bandung, untuk kemudian ditabur di sumur warga. (Ant/OL-7)

March 3, 2010 0

Pasar Mopah Terbakar

KOBARAN API : Kobaran api yang sedang

March 2, 2010 0

Pelaku Penghinaan RAS di Facebook Harus Dihukum

JAYAPURA [PAPOS] – Pelaku penghinaan terhadap Ras Etnis Papua melalui Facebook yang dilakukan seorang Pegawai Negeri Sipil berininsial TU Sabtu (27/2) lalu diminta segera di proses hukum oleh Polda Papua dan dipecat dari PNS. “ Kami dari Forum Pemuda Peduli Penegakan Demokrasi Papua (FPPPDP) meminta Kapolda Papua untuk memproses hukum pelaku penginaan melalui Facebook, karena perbuatannya sudah membusukkan nama naik masyarakat Papua,” tegas Ketua FPPPDP, Isack.J.Maniagasi SE, ketika bertandang di Redaksi Papua Pos Minggu (28/2) kemarin.

Isack mengatakan pelaku telah melakukan pencemaran nama baik orang Papua dan melecehkan nama baik orang Papua, serta membuat perkataan sara terhadap ras etnis Papua, untuk itu pelaku harus diproses harus sampai ke pengadilan.

Selain kepada Kapolda Papua, Isack juga minta kepada Gubenur Provinsi Papua untuk segera memberhentikan pelaku dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta meminta kepada Wali Kota, Ketua DPRP, Ketua MRP, bahkan seluruh Bupati di tanah Papua untuk memperhatikan pelaku dan diproses secara hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia.

“ Jika hal itu tidak ditanggapi baik dari Polda Papua maupun kepada Gubenur Provinsi Papua, maka Forum Pemuda Peduli Penegakkan Demokrasi Papua akan membuat permasalahan ini akan terus berlanjut,” tukas Isack

Isack leih jauh mengatakan, Masyarakat Papua bukan orang yang mau dihina, kalau memang ada masalah sama orang tertentu, harus bertemu dengan orang tersebut bukan membuat perkataan lewat Facebook.

Sebagai seorang yang intelek dan professional tidak seharusnya melakukan perkataan itu lewat Facebook, karena Facebook bukan untuk tempat melecehkan nama baik Ras Papua.

“ Yang jelas pelaku harus diproses secara hukum sampai kepengadilan dan di putuskan sebagai PNS selanjutnya keluar dari bumi Papua ini,” tegas Isack

Isack juga menyampaikan bahwa hal itu akan menjadi pelajaran bagi yang lainnya sehingga tidak menimbulkan perbuatan yang melanggar Hak Azasi Manusia kedepan.

“ Pelaku TU tidak bisa dibebaskan begitu saja, harus diproses secara hukum jika penyidik Reskrim Polda Papua memperlambat proses penyidikan atau membuat kesengajaan maka akan menimbulkan konflik bagi ras Papua,” tambahnya.[loy]

Ditulis oleh Loy/Papos
Senin, 01 Maret 2010 03:17

March 1, 2010 2

Kontribusi Freeport Tak Ada Bagi Pembangunan di Mimika

JAYAPURA [PAPOS]

February 24, 2010 0

Pengadilan HAM Harus Dibentuk di Papua

JAYAPURA [PAPOS]- Kasus pelanggaran HAM di Papua dari dulu sampai sekarang tidak jelas dan banyak pelaku kasus pelanggaran HAM Papua tidak terungkap, sehingga dibutuhkan adanya Pengadilan HAN di Papua.

Hal itu dikatakana Ketua Esekutif Nasional Front Penjuangan Papua Barat, Selvius Bobi kepada Papua Pos ketika ditemui di Kantor Depateman Hukum dan HAM Papua, Kamis(18/2) lalu.

Menurutnya, selama ini banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua tidak pernah terungkap dan masyarakat yang menjadi korban kekerasan hanya bisa menangis menahan kesakitan yang dideritanya.

Agar hal itu tidak terjadi maka harus ada Pengadilan HAM di Papua yang merupakan kebutuhan utama dalam menangani masalah pelanggaran HAM di Papua.

February 20, 2010 0

11 PSK Positif HIV di Jayawijaya

WAMENA-Dari 44 wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terjaring dalam operasi rutin Kepolisian Resort (Polres) Jayawijaya (Minggu,14/2), setelah menjalani pemeriksaan dokter dan konselor di Poliklinik Polres Jayawijaya, 11 diantaranya reaktif atau positif HIV. Demikian diungkapkan penanggung jawab VCT RSUD Wamena, dokter Viviana Maharani kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (18/2).

Dokter Vivi sapaan akrab dokter Viviana Maharani mengungkapkan, ke 11 PSK tersebut yang melakukan pemeriksaan lanjutan baru 4 orang.

February 19, 2010 0

Polri Telusuri Keterkaitan OPM dalam Penembakan di Papua

Jakarta – Kepolisian belum menemukan adanya keterlibatan OPM dalam aksi penembakan sejumlah anggota Brimob di Timika, Papua. Namun dilihat dari aksi penembakan, indikasi adanya keterlibatan OPM terus ditelusuri.

“(Keterlibatan) OPM belum. Tapi indikasi ke arah sana iya,” kata Kadivhumas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (25/1/2010).

Edward mengatakan, dilihat dari aksi dan praktek penyerangan memang mirip dengan aksi OPM. Namun, polisi tidak mau mengambil kesimpulan terlalu cepat.

“Mereka kan sering melakukan penyerangan seperti itu. Dan dari kasus yang terungkap modus atau cara-cara seperti itu,” jelasnya.

Edward mengatakan, polri belum menambah jumlah personel atau pengerahan operasi di Timika, Papua pascapenembakan. Polri hanya akan mengerahkan kekuatan dengan melakukan pengejaran pada pelaku.

“Kita intensifkan kekuatan di sana dan lakukan pengejaran. Kita lakukan penyisiran di TKP dan tempat lain yang diduga menjadi tempat pelaku bersembuyi,” tandasnya.

Apakah ada hubungannya dengan Kelly Kwalik? “Belum tahu,” pungkasnya.

January 25, 2010 0

Pasca Penembakan Kelly Kwalik, Polri Tetapkan 1 Tersangka Separatis

Jakarta – Kepolisian menetapkan Jeep Murip (24) sebagai tersangka terkait kasus separatisme di Papua. Dia ditangkap bersama empat orang lainnya dalam penggerebekan yang menewaskan Kelly Kwalik, pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Karena dia memegang peluru, dikenakan pasal UU darurat,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Nanan Soekarna di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Kamis (17/12/2009.
Nanan menjelaskan peran Jeep adalah ajudan Kelly Kwalik. “Dia anggota Kelly Kwalik,” ujarnya.

Empat orang lain, lanjut Nanan, tidak dikenakan status tersangka. Sebab mereka hanyalah istri dan anggota keluarga Kelly Kwalik. “Karena dia keluarga, dia istri, tidak bisa dikenakan pasal apapun,” ujar Nanan.

Nanan menjelaskan, saat ini keluarga masih diamankan di Polres Timika. Mabes Polri pun tidak akan membawa keluarga Kelly ke Jakarta. “Cukup di Polda Papua,” ujarnya.

(ddt/lrn/detikNews)

December 17, 2009 0