JAYAPURA (PAPOS) – Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Drs, Agus Rianto mengatakan, hasil sharing dengan DPRP dengan Polda Papua, Kamis (4/12) kemarin, mendukung penyelesaian segala permasalahan menyangkut hukum yang dilakukan Polda Papua. “Mereka sangat mendukung penanganan hukum yang dilakukan oleh Polda Papua, sebab secara sadar masalah politik tidak bisa disatukan dengan permasalahan hukum,” jelasnya kepada Papua Pos, Kamis (4/12) kemarin, melalui ponselnya.
Lanjutnya, salah satu topic yang dibicarakan yakni permasalah Buctar Tabuni yang sedang ditanggani Polda Papua khususnya Dit Reskrim. Dengan mengetahui adanya penangganan kasus ini, beberapa massa simpatisan mendatangi Polda Papua dengan cara-cara yang kurang sopan dan baik. “Kami senang diawasi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus, tapi kalau didatangi dengan cara ‘menyerang’ Polda Papua secara beramai-ramai, sepertinya kurang baik dan tampaknya telah mengintervensi Polda Papua,” jelasnya.
Kalau memang, mau mengawasi jalanannya penangganan kasus, Polisi jelas membuka diri, akan tetapi tidak serta merta melakukan tindakan yang dianggap mengintervensi. Akan lebih baik, kalau masyarakat itu mempercayakan penanganan kasus kepada Polisi dan melakukan pengawasan jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus terhadap Buctar Tabuni dan penggangan kasus lainnya.
Sebab, Polisi dalam menangani kasus diikat oleh peraturan yang sudah ada sehingga mekanismenya sudah baku. Dan tindakan Polisi bila salah langkah maka masyarakat bisa melakukan sanggahan atas penanggan kasus tersebut.(feri)
Ditulis Oleh: Toding/Papos
Kamis, 04 Desember 2008
http://papuapos.com
Kiri : KM Satria Wijaya II saat terbakar dan meledak di pela¬buhan Porasko APO Jaya¬pura. Kanan : Satu ABK korban kebakaran KM Satria Wijaya II sedang mendapat perawatan intensif petugas medis di RDUS Dok II Jayapura
JAYAPURA (PAPOS) –KM Satria Wijaya II terbakar dan meledak, Rabu (3/12) sekitar pukul 18.30 WIT, sesaat setelah meninggalkan pelabuhan Porasko APO Jayapura, hendak belayar menuju Membramo.
Kecelakaan ini, tidak sampai menimbulkan korban jiwa, hanya tiga ABK (anak buah kapal) mengalami luka kabar serius. Sementara kerugian ditaksir mencapai sekitar 300 juta rupiah.
Ledakan dasyat dari kapal yang mengangkut BBM dan bahan – bahan bangunan seperti semen, batu bata dan seng tujuan Membramo dilayari sembilan ABK itu, jadi tontonan gratis penduduk yang berada di sekitar pelabuhan.
Pasalnya, kobaran api dari kapal yang sudah berada sejauh 100 meter dari dermaga
itu, meledak mengeluarkan bunyi dasyat disertai membumbung api ke udara setinggi sekitar 10 meter.
Tiga dari sembilan ABK yang mengalami luka kritis atas nama Musa, Takim dan Rauf, oleh pihak medis RSUD DOK II Jayapura luka bakar yang dialami ketiga ABK tersebut tergolong agret dua.
ABK Kadir korban yang hanya mengalami luka bakar ringan dibagian kaki menuturkan bahwa, ketika kapal terbakar dirinya tidak mengetahui secara pasti. “Saya tidak mengetahui secara pasti penyebab terbakarnya kapal tersebut, karena kapal sudah siap berangkat ke Membramo namun tiba-tiba terbakar,”ungkapnya
Rekan kerjanya, Masran mengungkapkan, kapal bermuatan bahan bangunan dan hanya memuat BBM sembikan drum solar dan bensin satu drum untuk persedian dikapal, dan diperkirakan kerugian sebesar Rp. 300 juta.
“Kapal hanya mengangkut bahan – bahan bangunan dan hanya memuat BBM untuk persedian dikapal,”akunya.
Namun menurut Kapolres AKBP Roberth Djoenson SH yang ditemui ditempat kejadian mengatakan, kapal mengangkut BBM sekitar 29 drum yang mana kapal ini akan membawa BBM tujuan Membramo, mengenai penyebab terbakarnya kapal sementara masih diselediki.
“Kapal tersebut merupakan kapal yang mengangkut BBM tujuan Membramo, kami belum mengetahui secara pasti penyebab kebakaran,”ujarnya. (toding/nabas)
Palu, Kompas – Sedikitnya 11 desa di tiga kecamatan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, 650 kilometer utara Kota Palu, terendam banjir setinggi betis orang dewasa hingga lebih dari satu meter sejak Jumat lalu. Hingga Minggu (30/11) sore, tak kurang dari 500 rumah penduduk masih terendam air.
Informasi dari Syamsuddin Mangge, Kepala Bagian Humas dan Protokol, serta Musadianto, Kepala Subbagian Pemberitaan Humas Pemkab Buol, Minggu, menyebutkan, warga mengungsi ke rumah saudara atau tetangga saat air menyerbu. Mereka segera kembali bila air surut. Penduduk sudah terbiasa, wilayah itu memang langganan banjir tahunan.
”Desa-desa yang paling parah terendam adalah Desa Wakat, Pamoyagan, Goamonikal, dan Suraya di Kecamatan Momuno. Empat desa lain di Momuno juga kebanjiran walau tidak terlalu parah, yaitu Taluan, Petugu, Panimbul, dan Tongan. Di Kecamatan Bukul, desa yang kebanjiran adalah Bungkudu dan Biau. Sementara di Kecamatan Bokat banjir merendam Desa Kodongan,” ujar Musadianto.
Menurut Camat Momuno Syafruddin Utarakal, setidaknya 500 rumah di empat desa yang paling parah terendam banjir setinggi 50-100 cm.
Banjir kali ini disebabkan hujan deras yang turun sepanjang Jumat hingga Sabtu. Hingga Minggu sore, mendung masih menyelimuti kota Buol. Adapun di Kecamatan Momuno dan sekitarnya, hujan tak kunjung reda.
Sementara itu, sejumlah ruas jalan di sekitar Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah, mulai berlubang, ada pula yang ambles pada musim hujan ini.
Lubang tampak di ruas jalan Purwokerto-Rawalo dan Lumbir-Majenang. Jalan di Desa Cilongkrang, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, ambles sepanjang 20 meter dengan kedalaman 80 sentimeter.
Kepala Unit Pelaksanaan Tugas Bina Marga Wilayah Cilacap Priyono, Minggu, mengatakan, jalan ambles di Desa Cilongkrang kini ditimbun sementara dengan tanah. ”Yang penting jalan itu sudah bisa dilewati,” katanya.
Menurut Priyono, diduga jalan ambles karena lapisan tanah di bawah jalan melunak akibat kena rembesan air dari aliran air bawah tanah di bawah jalan itu. Akibatnya, setiap musim hujan, jalan itu ambles 5-10 cm. Namun, kali ini amblesnya terbilang cukup dalam.
Akan diteliti
Untuk memperbaiki jalan, Bina Marga Cilacap masih menunggu pencairan dana pemeliharaan jalan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009. Sambil menunggu, pihaknya akan meneliti jenis lapisan tanah di jalan itu untuk menentukan konstruksi yang harus diterapkan dalam memperbaiki jalan.
”Kami perlu tahu seberapa dalam lapisan tanah keras pada ruas jalan itu. Juga seberapa besar debit air di aliran air bawah tanah di bawah jalan itu,” katanya.
Tunggu cuaca cerah
Priyono juga menyatakan bahwa pihaknya akan memperbaiki jalan berlubang yang timbul selama musim hujan. Sejauh ini, ada sekitar 20 kilometer jalan berlubang di beberapa ruas jalan, mulai dari Brebes-Bumiayu-Pekuncen hingga Purwokerto-Rawalo dan juga Lumbir-Majenang.
”Saat ini perbaikan jalan berlubang baru tambal sulam. Perbaikan total menunggu cuaca cerah. Namun, setidaknya perbaikan itu bisa membuat nyaman para pengguna jalan,” ungkapnya.
Bagi sebagian warga Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, perbaikan jalan di wilayahnya dan beberapa kecamatan di Cilacap bagian barat terasa lambat. Hal itu diutarakan Kepala Desa Jenang Sunarto dalam panen raya padi hasil bendung darurat Sungai Cilopadang, yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Jateng Rustriningsih. Warganya merasa dirugikan dengan buruknya kondisi infrastruktur jalan di Cilacap bagian barat, termasuk jalan ambles di Wanareja.
”Masih banyak jalan di Cilacap bagian barat yang belum diperbaiki. Banyak jalan berlubang sehingga rawan kecelakaan,” kata Sunarto.
Menanggapi keluhan warga, Rustriningsih mengatakan, pihaknya akan segera meminta perbaikan kerusakan jalan di Cilacap bagian barat. (REN/MDN)
Metrotvnews.com, Deli Serdang: Banjir kiriman yang merendam sekitar 300 rumah di Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatra Utara, belum surut, hingga Senin (1/12) ini. Ketinggian air bervariasi mulai 50 centimeter hingga satu setengah meter.
Warga mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman. Mereka khawatir air semakin tinggi. Sebagian dari mereka memilih mengungsi di masjid. Menurut salah seorang warga, banjir ini banjir musiman. Setiap musim hujan, permukiman mereka selalu digenangi banjir. Meski demikian, hingga kini belum ada penanganan serius dari pemerintah daerah.(BEY)
JAYAPURA- Jika di Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya dikabarkan warga setempat terkena penyakit aneh ( Cepos 06/11), Penyakit aneh juga terjadi di Distrik Biantoga, Kabupaten Paniai. Dimana sejak 28 Mei sampai 4 Juni 2008, setidaknya 23 orang dilaporkan meninggal dunia setelah mengidap penyakit yang belum diketahui jenisnya itu.
Ketua Hubungan Masyarakat Pelajar Mahasiswa Moni Kabupaten Paniai di Jayapura, Thobias Bagubao mengatakan, dirinya baru kembali dari Distrik Biantoga dan melihat langsung wabah penyakit yang menyerang masyarakat tersebut.
“Saya baru turun dari Distrik Biantoga, dan saya prihatin sekali dengan apa yang dirasakan masyarakat di sana,” ujarnya saat bertandang ke Kantor Redaksi Cenderawasih Pos, Kamis, (6/11).
Diungkapkan, wabah penyakit anet itu kali pertama tejadi pada Mei 2008 lalu. Yang ciri- cirinya, hanya karena gigitan kelaban (Kaki seribu atau lilitan), kemudian mulai terjadi pembengkakan kulit karena racun kelaban tersebut, yang akhirnya menyebabkan korbannya meninggal dalam waktu singkat.
Dikatakannya, sampai saat ini masih terdapat 60 orang yang dirawat di rumahnya masing-masing. Karena tidak ada obat dan penanganan medis, warga mengobati penyakit itu dengan menggunakan ramuan tradisional seadanya, dengan cara kulit korban diiris kemudian dikeluarkan racunnya.
Meski sudah dilakukan dnegan cara demikian, namun si penderita tidak sembuh, malah tetap terbaring dengan sakitnya, yang pada akhirnya meninggal dunia akibat luka yang diiris dan tidak sembuh itu.
Dikatakan, permasalahan tersebut telah melaporkan ke Pemerintah Kabupaten Paniai dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, namun menurut Thobias, laporan itu tidak ditanggapi serius.
“Masyarakat mau berobat tapi tidak punya uang. Mau dapat uang dari mana sementara kehidupan mereka sangat memprihatinkan. Kaum intelektual disana juga hanya berdiam diri saja dan sibuk mengurusi partai politiknya saja,” katanya.
Dengan adanya permasalahan itu, dirinya mengharapkan supaya Pemerintah Kabupaten Paniai dapat menyikapinya dengan serius. Pasalnya jika dibiarkan saja, maka korban akan berjatuhan terus, dan lama kelamaan akan terjadi konflik di wilayah tersebut.
“ Kami sangat heran dengan sikap pemerintah, katanya era Otsus, masyarakat akan lebih diuperhatikan, tapi kenyataannya Otsus bukan mensejahterakan masyarakat melainkan masyarakat tetap hidup dalam penderitaan,” jelasnya.(nls).
Para Pendemo dengan Spanduk Bertuliskan Tolak Militerisme di Papua - Puluhan Massa Datangi DPRP
JAYAPURA-Puluhan massa yang menamakan diri Koalisi Peduli HAM Papua menggelar aksi demo di DPR Papua, Senin (3/11) kemarin. Aspirasi yang diusung adalah menolak kehadiran militer di Papua, karena dianggap hanya membuat rakyat Papua tak tenang.
Para pendemo itu, tiba di Gedung DPR Papua sekitar pukul 11.35 WIT setelah sebelumnya berjalan kaki dari Taman Imbi. Mereka terdiri dari masyarakat, pemuda dan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Jayapura. Tak seperti biasanya, mereka hanya datang dengan membawa satu spanduk yang bertuliskan Stop Praktek Militerisme di Papua, Buka Ruang Demokrasi di Papua. Selain itu tak ada lagi pamflet lain atau sejenisnya.
Setibanya di Gedung DPRP, massa yang dipimpin Jeffri Tabuni dan Bukctar Tabuni itu, berlarian mengitari air mancur yang ada di tengah halaman Gedung DPRP sembari berteriak – teriak histeris, lalu berjajar sembari membentangkan spanduknya. Mereka lalu berdoa dan selanjutnya berorasi.
Dalam orasinya, mereka meminta DPRP untuk membuka ruang demokrasi bagi orang Papua. Khususnya terkait dengan sikap TNI/Polri yang menyikapi aksi mereka pada aksinya tanggal 20 Oktober lalu.
Selain itu, kedatangan sejumlah pasukan TNI pekan lalu ke Jayapura rupanya membuat mereka bertanya – tanya, sehingga mereka ingin menanyakan langsung kepada dewan apakah itu memang kebijakan daerah atau bukan. “Kami datang ke sini untuk mempertanyakan kepada DPRP tentang kedatangan militer yang semakin hari semakin tak terbatas,” kata Jeffri.
Untuk itu, ia meminta DPRP agar segera membuka ruang demokrasi dan hak berekspresi atau hak menyampaikan aspirasi bagi rakyat Papua. “Sekarang ini kami datang sedikit karena tanggal 16 Oktober lalu di blok oleh aparat TNI/Polri,” katanya.
Kata Jeffri, kedatangan militer di Papua tidak membuat rakyat Papua tenang sebaliknya mereka bertanya-tanya resah. “Karena itu kami menyatakan menolak aparat militer masuk ke Papua,” koarnya. Untuk itu juga, pihaknya menyerukan untuk melawan praktik militerisme di Papua dan Papua. “Kenapa ada drop militer di Papua, itu hanya mengusik ketenangan masyarakat Papua,” katanya.
Begitu juga dengan Buktar, ia menanyakan kehadiran militer di Papua. “Kenapa bawa militer, apakah di Papua ada perang,” teriaknya. Ia meminta pemerintah agar menjelaskan bahwa Papua adalah zona damai, bukan zona militer. Ia lalu berteriak “Militer,” dan dijawab oleh massa “No,” begitu berulang – ulang. Tak lama setelah itu, mereka lalu mengheningkan cipta selama 3 menit.
Bergantian mereka berorasi, mereka juga mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab dengan kedatangan aparat militer ke Papua. Mereka juga mengatakan bahwa kalau militer tidak keluar dari Papua sosialisikan dan pulang ke daerah masing-masing. Entah apa maksudnya. Mereka juga mengatakan bahwa sikap represif aparat TNI/Polri pada 16/10 lalu sehingga massa yang hendak demo ke Kota Jayapura menjadi terhambat.
Massa sempat kesal juga karena cukup lama menunggu anggota DPRP belum juga menemui mereka, meski tak lama kemudian mereka diterima langsung oleh Ketua DPR Papua Drs John Ibo, MM yang di dampingi Ketua Komisi B Paulus Sumino, Sekretaris Komisi A Yanni, SE, Ketua Komisi C Yan Ayomi dan Miriam Ambolon.
Di depan anggota DPRP itu, Buktar bertanya apakah kehadiran militer di Papua telah disahkan oleh DPRP. Ia mengatakan bahwa yang ia tahu yang namanya tentara tugasnya adalah menjaga wilayah teritorial. “Tetapi kok militer begitu banyak yang masuk ke Papua ini sangat meresahkan,” katanya.
Menanggapi hal itu, John Ibo juga mengakui bahwa pada dasarnya pihaknya tidak menyukai tindakan kekerasan. Ia mengatakan kedatangan militer ke Papua mungkin karena tugas karena kondisi daerah. Karena itu agar rakyat tidak penasaran dan bertanya – tanya maka pihaknya akan menggelar pertemuan dengan menghadirkan Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua untuk duduk bersama dan bicara dari hati – hati dan mengungkap segala ganjelan di hati rakyat Papua.
“Saya akan mengupakayakan kita membuka forum untuk berbicara dari hati ke hati tentang masalah ini khususnya tentang pasukan militer yang ada di Papua,” katanya. Hanya saja, kapan forum itu dilaksanakan, John Ibo tak bisa menentukan kepastiannya sebab semua sangat tergantung dari waktu yang dimiliki oleh Pangdam XVII/Cenderawasih maupun Kapolda Papua. “Sebab mereka ini sangat sibuk, jadi kita nanti menyesuaikan dengan waktu mereka,” ujarnya.
Meski begitu, seusai aksi demo kemarin, John Ibo langsung memerintahkan stafnya untuk menyusun surat undangan kepada petinggi militer dan polisi di Papua.
Kendati sempat tawar – menawar dengan kepastian dilaksanakannya forum terbuka itu, akhrnya Buktar Tabuni dan setuju juga. Tak lama setelah itu tanpa membacakan pernyataan sikapnya, ia langsung menyerahkan pernyataan sikap itu kepada John Ibo. Hal ini juga tak biasanya sebab biasanya pernyataan sikap itu dibacakan dulu sebelum kemudian di serahkan.
Kendati begitu, informasi yang dihimpun Cenderawasih Pos, isi pernyataan sikap itu terdiri dari 6 point yang isinya sebagai berikut : 1, meminta dihentikannya penangkapan dan represitas TNI/Pori terhadap aksi – aksi damai rakyat Papua Barat. 2, Hentikan intervensi TNI/Polri dalam lingkungan kampus, 3, Segera lakukan proses hukum terhadap pelaku penembakan Opinus Tabuni dan pelaku pemukulan terhadap Buktar CS tanggal 20 Oktober lalu. 4, hentikan proses hukum terhadap ketua DAP, Forkorus Yaboisembut serta pengurus DAP yang lainnya demi hukum, HAM dan demokrasi. Point ke- .5 Segera tarik kembali pendropan ribuan pasukan TNI organik dan non organik dari Papua dan terakhir atau ke-6 meminta intervensi internasional dalam hal ini pasukan perdamaian PBB dalam penyelesaian masalah Papua.
Usai menyerahkan pernyataan sikap yang tembusannya tertulis ke Presiden RI itu, Buktar Tabuni langsung menyalami para anggota dewan dan memeluk John Ibo selanjutnya aksi demo yang berlangsung damai itu bubar.(ta)
Sengatan matahari siang membuat massa Koalisi Peduli Ham Papua KPHP, yang tengah melakukan aksi demo di gedung DPRP, Senin (3/11) kemarin, nyaris tak terkendali, pasalnya massa dibiarkan begitu saja selama hampir sekitar 30 menit di plataran parkir gedung DPRP.
MELIHAT massa massa sudah mulai emosi, Kaur Dalmas Polresta Jayapura Ipda Piliphus Halitopo dihadapan massa meminta agar jangan emosi dan hindari bentrok. Karena kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah.
‘’Adek-adeku tidak bisa memaksakan kehendak kepada polisi, sebagai kaum intelektual harus lebih bersabar. Kami dari aparat kepolisian tidak punya masalah dengan adek-adek mahasiswa. Jadi jangan memaksakan kehendak, karena kibatnya bisa fatal,’’kata Halitopo.
Nasehat Halitopo yang juga selaku kepala suku Pegunungan ini direspon baik oleh massa, sehingga massa mundur.’’ Kami juga tahu etika, kami sebagai kaum intelektual tidak mungkin sampai mendobrak pintu. Aspirasi ini akan kami sampaikan dengan tenang dan secara santun kebapak-bapak dewan,’’ kata salah seorang massa yang disambut yel…
Kesabaran massa tidak sia-sia, sekitar pukul 12.35 Wit ketua DPRP Drs. John Ibo, MM bersama ketua komisi C Yan Ayomi, S.Sos, ketua komisi B Paulus Sumino, MM, sekretaris komisi A DPRP Yanni dan staf DPRP Rudolf Morin turun menemui massa. Kedatangan pimpinan DPRP ini disambut baik oleh massa dengan menyampaikan orasinya. Dalam orasinya kordinator Koalisi Peduli HAM Papua, Buchtar Tabuni mempertanyakan apakah APBD Papua disahkan untuk masuknya militer di Papua.
Sebab saat ini menurutnya, basis militer ada dimana-mana. Apakah tidak lebih baik uang pembangunan pos-pos itu dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Untuk itu, massa meminta ke DPRP agar bersedia memfasilitasi Koalisi Peduli HAM Papua duduk bersama dengan Kapolda, Pangdam dan Pemerintah. Kehadiran pemerintah sangat penting untuk memberikan penjelasan, jika memang DPRP tidak pernah menyetujui masuknya militer ke Papua.
Usai mendengar aspirasi massa, ketua DPRP Drs. John Ibo, MM menyebutkan bahwa tidak ada kebijakan dari DPRP untuk mendatangkan TNI ke Papua. ‘’Kebijakan itu tidak ada. Hanya euporia yang ada, gerakan menakut-nakuti rakyat,’’ kata Ibo.
Bahkan politisi ulung Golkar ini menyatakan kesiapan DPRP untuk memfasilitasi pertemuan koalisi dengan Pangdam dan Kapolda untuk berbicara dari hati ke hati. Namun demikian ketua DPRP tidak bisa memastikan kapan akan dilakukan pertemuan karena ini menyangkut waktu. Apalagi dua lembaga itu berbeda.
’’ Kita akan usahakan secepatnya dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi masalah waktu dengan Kapolda dan Pangdam,’’ kata Ibo seraya menugaskan komisi A DPRP yang diwakili sekretaris komisi A DPRP Yanni segera melakukan kordinasi dan mencari waktu yang tepat kapan bisa dilakukan pertemuan.
Jawaban yang disampaikan oleh ketua DPRP kurang memuaskan massa, sehingga massa minta agar ketua serius dan memastikan kapan waktunya, bila perlu minggu ini sudah ada pertemuan.
Jika tidak, kata Buctar setelah aspirasi disampaikannya dan diterima ketua DPRP, massa akan datang lebih bsar dari yang hadir sekarang. ’’ Kami berikan waktu sebelum tanggal 13 November sudah harus ada pertemuan Koalisi, Kapolda dan Pangdam dan kami akan lengkapi semua data-data terkait terjadinya kekerasan yang dilakukan militer ke masyarakat.Usai menyampaikan aspirasi, massa kembali kerumah- masing-masing tanpa ada keributan. (**)
WAMENA (PAPOS) – Pasca bentrok antara oknum TNI dan oknum Polri, situasi kota Wamena dan sekitarnya aman dan kondusif ditandai aktifitas warga masyarakat tetap berjalan normal seperti biasa.
Hal ini sesuai komitmen TNI dan Polri sama-sama menjaga situasi daerah agar tetap aman dan terkendali seperti dijelaskan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI A.Y. Nasution dan Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. Bagus Ekodanto. Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Bagus Ekodanto menegaskan kepada wartawan di Wamena bahwa akan menyelesaikan masalah ini secara tuntas. “Untuk oknum anggota Polri dan TNI yang terlibat, tetap akan menjalani proses hingga ke pengadilan, dan ini telah mejadi komitmen bersama kami“ tegas Ekadanto.
Akibat bentrok pada Sabtu (1/11) dini hari itu , salah satu anggota TNI Prada Lamek, mengalami luka tembak di bagian pantat kini sedang menjalani perawatan secara intensif dan sudah mulai berangsur-angsur sembuh.
Satu anggota TNI hingga kini masih belum diketahui keberadaannya dan masih dalam pencaharian. Anggota Brimob Brigpol Erik Alfons mengalami luka pada bagian belakang kepala, siku tangan kiri dan pinggang bagian belakang, Briptu Jusman mengalami luka di tangan kiri.
Sementara itu, Dir Reskrim Polda Papua Kombes Pol Drs Paulus Waterpauw melalui Plh AKBP Bonar Sitinjak SH mengatakan, sebagai bentuk keseriusan Polda Papua untuk menindaklanjuti kasus ini, pihaknya mengirim 6 penyidik dibac-up POM ke Wamena.
Selain itu pihaknya kata Bonar juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 saksi dari personil Brimob.” Enam penyidik yang dikirimkan diantaranya 3 perwira,” ujarnya kepada wartawan, Senin (3/11) kemarin di Mapolda Papua.
Keberangkatan enam penyidik ini nantinya akan berkoordinasi dengan Polres Jayawijaya. Bahkan, enam penyidik Dit Reskrim bersama penyidik Polres Jayawijaya akan bergabung dengan POM TNI dari Kodam XVII/Cenderawasih.
Disinggung hal apa saja yang ditanyakan kepada 8 saksi, Bonar menjelaskan, sekitar kejadian tersebut tentunya. ” Pertanyaan sifatnya tidak jauh kaitaannya dengan bentrok di Wamena,” jelasnya.(iwan/feri)
JAYAPURA (PAPOS) – Ratusan massa yang mengatasnamakan Koalisi Peduli HAM Papua (KPHP), Senin (3/11) kemarin, melakukan aksi demo di gedung DPRP mempersoalkan pengiriman aparat TNI ke Papua.
Pertanyaan itu disampaikan koordinator aksi demo Buchtar Tabuni dalam orasinya, sekaligus mendesak DPR Papua memfasilitasi pertemuan mereka dengan Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih. Kehadiran pasukan TNI melalui pengiriman secara besar-besaran ke ranah Papua kata Buthar Tabuni dapat meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di kampung-kampung.
Kendati diterpa mentari yang cukup menyengat serta mendapat pengawalan dari petugas kepolisian, tetapi semangat massa untuk menyampaikan aspirasinya tidak surut.
Massa secara bergantian menyampaikan orasinya sambil menunggu kehadiran anggota DPRP untuk menerima aspirasi mereka. Dalam melakukan aksi demo kali ini sedikit beda bila dibandingkan aksi-aksi demo yang dilakukan massa sebelumnya ke DPRP.
Yakni massa selalu membawa spanduk ukuran besar dan pamplet ukuran kecil dari karton disertai dengan kritikan, namun kali ini massa hanya membawa satu spanduk ukuran 1 meter kali 3 meter dengan bertuliskan ‘Stop Praktek Militer, Buka Ruang Demokrasi bagi Papua,’’.
Ditengah sengatan sinar mentari siang massa nyaris tegang, karena setelah ditunggu 30 menit tak seorangpun anggota DPRP yang bersedia turun menemui massa dipelataran parkir DPRP.
Tak pelak saat orasi, massa diminta berdiri untuk bersiap-siap mendobrak dan masuk ke kantor DPRP yang saat itu pintu utama masuk mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian.
Selain itu massa juga melampiaskan kekecewaanya telah memilih anggota DPRP, bahkan massa mengancam untuk memboikot pemilu 2009 mendatang.’’Saya minta semua massa tenang jangan mudah terpengaruh oleh hasutan yang tidak bertanggungjawab, sebagai kaum intelektual, kita datang untuk menyampaikan aspirasi bukan membuat keributan, karena itu pak Polisi, orang-orang yang berada diluar massa agar disuruh pulang untuk menghindari-hal-hal yang tidak diinginkan,’’ kata salah seorang massa dalam orasinya.(bela)
Ditulis Oleh: Javaris/Papos
Selasa, 04 November 2008
SYDNEY (PAPOS) -Australia mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya yang ingin melakukan perjalanan ke Indonesia pada saat makin dekatnya waktu pelaksanaan hukuman mati terpidana Bom Bali I, Amrozi dan kawan-kawan (dkk). “Kami menganjurkan agar warga Australia mempertimbangkan kembali keinginan mereka mengadakan perjalanan ke Indonesia,” kata Menteri Luar Negeri Australia Stephen Smith dalam wawancaranya dengan televisi Nine Network yang ditangkap di Indonesia, tadi malam . “Kami juga mengarahkan ke mereka (warga Australia) agar menjauh dari lokasi yang dijadikan sebagai target serangan teroris pada masa lalu apabila mereka tetap melakukan perjalanan ke Bali atau Indonesia,” tambah Stephen Smith.
Peringatan itu dikeluarkan Australia mengingat makin dekatnya pelaksanaan hukuman mati Amrozi dkk atas keterlibatannya dalam kasus bom Bali pada tahun 2002 yang menewaskan 202 orang.
Sementara pemerintah provinsi Bali juga telah memperketat pengamanan di sejumlah kedutaan besar, lokasi yang kerap dikunjungi oleh wisatawan, pusat perbelanjaan serta pelabuhan menjelang eksekusi Amrozi dkk.
Jumlah aparat polisi tambahan yang telah dikerahkan ke jalan-jalan di Bali mencapai hingga 3.500 personil. Serangan bom Bali pertama ditargetkan ke beberapa tempat hiburan malam yang dipadati oleh sejumlah turis Barat. Serangan itu menewaskan lebih dari 160 turis asing termasuk diantaranya 88 warga Australia.(nas/detikcom)
Papua Merdeka News 