Aksi Teror atau Terorisme oleh Pemerintah NKRI, agen Teroris Internasional dan Miliasi NKRI serta teror-teror politik, ekonomi, terhadap alam semesta dan budaya.
Jayapura (SULPA) – Penderita Penyakit HIV sesuai data 31 September 2013 mencapai 15.577 HIV kasus yang ditemukan untuk 28 Kabupaten, ditambah dengan kota Jayapura.
“Namun data laporan yang baru melaporkan kasus HIV ini baru 16 Kabupaten yang sudah Lapor,” kata Dr. Nyoman Sri Antari, Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan HIV Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Kamis (16/1/ 2014).
“Ada 13 kabupaten yang belum melaporkan data HIV. Dipastikan jumlah penderita HIV bertambah jika laporan dari 13 kabupaten tersebut masuk. Sebenarnya yang dilaporkan sejak 31 Maret 2013 itu sebanyak 13374 kasus HIV, sedangkan 31 September 2013 menambah menjadi 15.577 kasus di Provinsi Papua,”
tambah Nyoman.
Dikatakan, penyakit HIV tersebut terdata juga untuk bayi sehingga jumlahnya lebih banyak, walaupun tidak terhitung secara detail.
Lanjut dia, dinas terkait telah mengambil langkah bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelatihan bagi petugas Puskesmas yang berada di wilayah kabupaten/kota, distrik dan hingga ke kampung-kampung di tanah Papua.
“Kami jujur saja bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Papua masih keterbatasan alokasi dana di Provinsi, sehingga susah untuk membiayai semua kebutuhan rumah sakit di Daerah di tingkat Kabupaten, Distrik dan Kampung, yang pasti kami tetap membutuhkan bantuan dari tiap daerah bagaimana bisa mengatasi segala penderitaan masyarakat,”
TIMIKA – Aparat gabungan TNI dan Polri terus mengantisipasi kemungkinan adanya serangan balasan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di kawasan Tanggul Timur, Kali Kopi, pasca tewasnya dua anggota kelompok itu saat kontak tembak dengan aparat pada Kamis (9/1).
Kapolres Mimika AKBP Jermias Rontini bersama Komandan Kodim 1710 Mimika Letkol Inf Rafles Manurung kepada wartawan di Timika, Jumat (10/1/2014), mengatakan hingga kini aparat gabungan TNI dan Polri masih terus bersiaga di lokasi kejadian.
“Anggota masih ada di lokasi untuk mengontrol area sekitar itu sekaligus mengantisipasi kemungkinan adanya serangan balasan oleh mereka,” kata Rontini.
Aparat juga mempertebal pengamanan di area perlintasan kendaraan dari wilayah dataran rendah menuju Tembagapura yang selama ini rawan terjadi aksi teror penembakan oleh KKB.
Dalam kontak tembak antara tim patroli gabungan TNI dan Polri dengan KKB di sekitar mil 39 Tanggul Timur, Kali Kopi, Kamis (9/1), dua anggota KKB ditemukan tewas.
Satu jenazah sudah dievakuasi ke RSUD Mimika pada Jumat petang untuk dilakukan otopsi oleh tim dokter. Sementara satu jenazah lainnya masih tergeletak di seberang sungai, tak jauh dari jenazah korban pertama ditemukan.
Upaya evakusi jenazah korban kedua mengalami kesulitan lantaran medan yang berat. Identitas kedua korban hingga kini belum diketahui secara pasti. Pihak kepolisian masih menunggu kedatangan keluarga korban.
“Sesuai prosedur, kami menunggu keluarganya kalau memang ada. Sejauh ini belum ada yang mengaku,” kata Rontini.
Menurut Rontini, barang bukti yang ditemukan di lokasi kontak tembak berupa sepucuk senjata api laras panjang jenis AR 15 merupakan senjata api standar yang biasanya digunakan oleh aparat.
Namun pihak kepolisian belum bisa memastikan apakah senjata api tersebut hasil rampasan dari aparat TNI atau Polri.
“Kami belum bisa telusuri karena identifikasi nomor senjata api membutuhkan proses,” jelasnya.
Aparat juga menyita enam lembar surat perintah operasi dari dalam tas yang ditemukan di lokasi kontak tembak. Enam lembar surat tersebut berlogo Tentara Pembebasan Papua Barat Markas Komando Daerah Papua III Pegunungan Tengah di Timika berisi perintah operasi kepada anggota KKB untuk menyuplai bahan kebutuhan pokok dan lainnya.
“Dari dokumen yang ditemukan, terlihat jelas pergerakan mereka dalam menyusun kekuatan, menyuplai bantuan bahan makanan untuk kepentingan operasi mereka,” kata Dandim 1710 Mimika Letkol Inf Rafles Manurung.
Polres Mimika akan menindaklanjuti temuan surat perintah operasi tersebut untuk mengidentifikasi nama-nama anggota KKB sebagaimana yang tertera dalam enam lembaran surat tersebut.
“Ini bukti kami untuk identifikasi lebih lanjut guna melengkapi penyidikan kasus ini. Yang jelas mereka ini berkelompok dan jumlahnya cukup banyak. Nama-nama dalam surat itu cukup banyak,”
kata Kapolres Mimika Jermias Rontini.
Yang Tertembak Kelompok “Jhon Beanal”
Anggota OMP yang tewas tertembak saat kontak senjata antara tim gabungan TNI/Polri, di kawasan tanggul Timur yang masuk dalam wilayah operasional PT. Freeport, Selasa malam berasal dari kelompok “Jhon Beanal” alias Jhon Botak.
Wakapolda Brigjen Pol. Paulus Waterpau mengaku, anak buah Jhon Beanal itu tertembak saat kontak senjata terjadi dan saat ini , jenazah sedang diupayakan untuk dievakuasi karena saat peristiwa itu terjadi sudah larut malam dan turun hujan.
“Kami masih menunggu laporan terakhir tentang evakuasi jenazah, anggota GPK, sehingga belum dapat diketahui nama korban,” aku Brigjen Pol Waterpauw.
Dikatakan, selain menembak mati anggota GPK, tim gabungan juga mendapat satu pucuk senjata jenis M 16 dari tangan korban.
Senjata tersebut, saat ini sudah diamankan, jelas Waka Polda Papua seraya menambahkan, kawasan tanggul timur atau yang lebih dikenal dengan nama kali kopi itu selama ini diketahui menjadi tempat persembunyian kelompok tersebut.
Anggota kelompok Jhon Beanal atau Jhon Botak berkekuatan sekitar 10 hingga 20 orang dengan jumlah senjata sekitar empat pucuk.
Kontak senjata terjadi, saat tim gabungan melakukan patroli kemudian ditembaki sehingga terjadi baku tembak selama sekitar 10 menit, kata Waka Polda Papua Brigjen Pol Waterpauw.
Menurutnya, dari laporan yang diterima walaupun terjadi baku tembak namun tidak mengganggu kegiatan operasional PT. Freeport, maupun warga sipil yang bermukim disekitar kali kopi.
Lokasi kontak senjata cukup jauh dari jalan sehingga tidak menganggu lalu lintas maupun kegiatan masyrakat. (ant/don/l03)
Family Support Center di RS Vanimo saat diresmikan 2 tahun lalu (IST)
Jayapura, 9/1 (Jubi) – Pengadilan Vanimo hari ini, Kamis (9/1) telah memerintahkan Kepolisian Vanimo untuk menangkap Kepala Rumah Sakit Vanimo, Dokter Stela Jimmy. Dokter ini ditangkap karena telah melawan perintah pengadilan dalam penyelidikan kematian Danny Kogoya.
Bonn Amos, Magistrate Coroner di Pengadilan Vanimo, melalui telepon selulernya membenarkan penangkapan kepala Rumah Sakit Vanimo ini. Amos, pejabat Pengadilan Vanimo yang mengeluarkan laporan kematian Danny Kogoya sebagai kasus pembunuhan ini mengatakan polisi Vanimo menahan Dokter Stella karena dokter ini mengeluarkan surat atas nama rumah sakit yang menunjuk doter lain untuk melakukan otopsi jenazah Danny Kogoya. Ini berlawanan dengan perintah pengadilan Vanimo dan permintaan keluarga.
“Ya. Pengadilan telah memerintahkan polisi Vanimo untuk menahan kepala Rumah Sakit Vanimo. Ia ditangkap sekitar jam 9.30 tadi dan sudah dibawa ke pengadilan. Dokter ini ditahan karena melawan perintah pengadilan. Pengadilan telah memerintahkan dokter Philip Gopak dari Port Moresby dan seorang dokter dari Srilanka untuk melakukan otopsi, tapi dokter Stella menunjuk dokter lain.”
kata Bonn Amos kepada Jubi melalui telepon selulernya, Kamis (9/1) pagi.
Amos juga menegaskan bahwa kasus kematian Danny Kogoya ini berada di wilayah hukum Papua New Guinea (PNG) sehingga dalam hal ini, siapapun harus tunduk pada perintah pengadilan PNG.
“Danny Kogoya meninggal di PNG. Pengadilan Vanimo sudah memastikan ia meninggal karena dibunuh dan sudah ada perintah pengadilan untuk melakukan penyelidikan dan melakukan otopsi oleh dokter yang ditunjuk pengadilan. Ini wilayah hukum PNG. Siapapun tidak boleh melakukan tindakan apapun terhadap jenazah Danny Kogoya tanpa sepengetahuan pengadilan PNG. Sekalipun itu pihak Rumah Sakit atau Konsulat Indonesia. Jenazah Danny Kogoya milik negara saat ini.”
kata Bonn Amos.
Informasi yang dikumpulkan Jubi mengindikasikan adanya konspirasi yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Vanimo dengan pihak tertentu yang berkepentingan dengan jenazah Danny Kogoya. Pihak Rumah Sakit diketahui telah memaksa keluarga Danny Kogoya untuk melakukan otopsi pada tanggal 7 Januari 2013. Meskipun sebelumnya telah disepakati oleh masing-masing pihak bahwa otopsi harus dilakukan paling lambat tanggal 7 Januari, namun otopsi ini gagal dilakukan pada tangggal tersebut. Dokter yang ditunjuk pengadilan masih berlibur sedangkan dokter yang ditunjuk Rumah Sakit Vanimo tak bisa datang karena anaknya mengalami kecelakaan. Karena dokter yang ditunjuk oleh Rumah Sakit ini tak bisa datang, pihak Rumah Sakit memaksa keluarga Danny Kogoya untuk memastikan dokter Philip Gopak melakukan otopsi pada hari itu juga, tanggal 7 Januari dengan alasan jenazah Danny Kogoya harus dikeluarkan dari Vanimo secepatnya karena membawa virus penyakit berbahaya, sementara otopsi untuk mengetahui penyebab kematian Danny Kogoya belum pernah dilakukan.
“Karena dokter yang mereka tunjuk tidak bisa datang, pihak Rumah Sakit Vanimo memberi kami waktu dua jam untuk memastikan dokter Philip melakukan otopsi. Mereka bilang, jenazah harus dikeluarkan dari Vanimo karena membawa penyakit berbahaya.”
kata Jeffrey Pagawak kepada Jubi (9/1).
Menurut Jeffrey, usai pemeriksaan dokter Stella, Pengadilan Vanimo tetap memerintahkan otopsi dilakukan oleh Dokter Philip Gopak bersama seorang dokter yang independen.
“Pengadilan telah memerintahkan melanjutkan penyelidikan dan proses otopsi dilakukan oleh dua doter yang diminta keluarga. Pihak Rumah Sakit juga telah diperintahkan untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap jenazah Danny Kogoya tanpa sepengetahun pengadilan.”
Para Personel Kodam Mulawarman. Foto: kodam-mulawarman.mil.id
Banjarbaru, MAJALAH SELANGKAH — Kodam Mulawarman menyiapkan 650 pasukan untuk dikirimkan ke Papua dalam rangka mengmankan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini selama Sembilan bulan. Dikabarkan mereka akan mulai bertugas pada akhir Februari 2014 mendatang.
Dikutip rimanews.com, para personel yang akan bertugas di perbatasan Papua Nugini dibekali dengan puluhan foto-foto petinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tujuannya agar mereka bisa mengenal siapa saja yang patut untuk diwaspadai pada saat mereka bertugas di wilayah tersebut.
“Walaupun kerawanannya sudah menurun, namun kita harus tetap siaga,”
kata Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam), Mayor Jenderal Dicky Wainal Usman, di sela-sela penyiapan Satuan Petugas Pengamanan Indonesia-Papua Nugini, di Markas Komando Batalyon Infanteri 623/Bhakti Wira Utama, Sungai Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (27/12/2013) lalu.
Sebelum diberangkatkan ke Papua, para personel yang berasal dari Yonif 623/BWU dan Yonif 600/Raider itu harus melakukan latihan pratugas selama tiga minggu. Pratugas tersebut difokuskan pada persiapan tempur dan teori penyergapan.
Selain itu, para personel ini dibekali pula keahlian bersosialisasi untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat setempat.
Pangdam juga menekankan bahaya serangan malaria. Dia meminta petugas medis menyiapkan segala keperluan agar sebelum menginjak Papua para prajurit sudah dibekali imunitas tinggi terhadap malaria.
“Malaria menjadi tantangan bagi kalian. Kalau terkena itu, kita tak bisa bekerja. Apalagi terkena malaria tropika,”
katanya. (M2/rimanews.com/Ist./MS)
Penulis : Admin MS | Minggu, 29 Desember 2013 17:41,MS
Banjarbaru — Puluhan foto petinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM) disebarkan ke prajurit yang akan bertugas di perbatasan Papua dan Papua Nugini. Tujuannya agar mereka bisa mengenal siapa saja yang patut untuk diwaspadai pada saat mereka bertugas di wilayah tersebut.
“Walaupun kerawanannya sudah menurun, namun kita harus tetap siaga,”
kata Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam), Mayor Jenderal Dicky Wainal Usman, di sela-sela penyiapan Satuan Petugas Pengamanan Indonesia-Papua Nugini, di Markas Komando Batalyon Infanteri 623/Bhakti Wira Utama, Sungai Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (27/12).
Kodam Mulawarman menyiapkan 650 personel untuk mengamankan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini selama sembilan bulan. Mereka akan mulai bertugas pada akhir Februari 2014 mendatang.
Sebelum diberangkatkan ke Papua, para personel yang berasal dari
Yonif 623/BWU dan Yonif 600/Raider itu harus melakukan latihan pratugas selama tiga minggu. Pratugas ini difokuskan pada persiapan tempur dan teori penyergapan. Selain itu, mereka juga dibekali keahlian bersosialisasi untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat setempat.
Selain persoalan OPM, Pangdam juga menekankan bahaya serangan malaria. Dia meminta petugas medis menyiapkan segala keperluan agar sebelum menginjak Papua para prajurit sudah dibekali imunitas tinggi terhadap malaria.
“Malaria menjadi tantangan bagi kalian. Kalau terkena itu, kita tak bisa bekerja. Apalagi terkena malaria tropika,”
katanya.
Selain malaria, Dicky juga meminta prajuritnya menjaga perilaku terkait tinggi kasus HIV/AIDS di Papua.
“Penyakit sipilis pun harus kalian waspadai,”
ujarnya.
Personel akan dihadapkan pada kondisi alam Papua yang ekstrem. Perjalanan dari Kalimantan ke Papua pun membutuhkan waktu hingga satu bulan. Dimulai dengan menggunakan kapal dari Pontianak ke Papua yang menghabiskan waktu tiga minggu, dilanjutkan dengan perjalanan darat sekitar 75 kilometer.
Belum sampai di situ, para prajurit pun harus melanjutkan perjalanan dengan pesawat angkut dan kemudian berpindah ke helikopter. Turun dari helikopter, mereka masih harus melakukan perjalanan selama sehari dengan rute menanjak sebelum akhirnya tiba di daerah perbatasan.
Fokus di Jayapura
Komandan Yonif 623/BWU, Mayor Singgih Pambudi Arinto, mengatakan pengamanan di perbatasan RI-Papua Nugini akan difokuskan di sektor Jayapura dan Keerom. Singgih menambahkan para prajurit juga akan membantu petugas imigrasi dan bea cukai, selain menjaga perbatasan.(Juf/RM/KJ)
Dokumen Vanimo Court Case yang menyatakan bahwa kematian Danny Kogoya adalah kasus pembunuhan (Dok. Jubi)
Jayapura, 24/12 (Jubi) – Dihari yang sama dengan dikeluarkannya perintah Vanimo Court House Vanimo untuk melakukan otopsi terhadap jenazah Danny Kogoya, empat orang datang menemui Manajemen Rumah Sakit Vanimo dan meminta untuk membatalkan otopsi. Dua dari empat orang ini diidentifikasi sebagai staf Konsulat Indonesia di Vanimo.
Danny Kogoya, yang disebut-sebut sebagai komandan Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) menyeberang ke PNG setelah dibebaskan dari LP Abepura karena tidak ada surat pemanjangan penahanannya. Pada bulan November, Danny Kogoya melakukan pemeriksaan kakinya yang diamputasi akibat ditembak oleh polisi Indonesia, di Rumah Sakit Vanimo. Selain perawatan medis untuk kakinya, para dokter di Vanimo juga mencoba untuk mengidentifikasi penyebab dari pembengkakan di beberapa bagian tubuh Danny. Dia menjalani pemeriksaan darah sebanyak empat kali di Rumah Sakit Vanimo. Para dokter di RS Vanimo kemudian mengklaim hasil pemeriksaan darah Danny ini merupakan sesuatu yang “rumit”.
Pihak keluarga Danny Kogoya mendapatkan laporan medis selama dirawat di RS Vanimo pada tanggal 15 Desember 2013. Kemudian, tanggal 17 Desember tahun 2013, keluarga Danny meminta Vanimo Court House untuk memberikan izin untuk membawa tubuh Danny kembali ke Indonesia sehingga ia bisa dimakamkan di Jayapura. Pihak keluarga menyertakan laporan medis Danny yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Vanimo. Setelah melihat dokumen medis itu, Mahkamah di Vanimo Court House menyimpulkan bahwa kematian Danny adalah kasus pembunuhan. Laporan medis menyatakan bahwa Danny menderita Liver Cirrhosis (Sirosis Hati) yang menyebabkan hati manusia gagal menjalankan fungsinya. Banyak penyebab sirosis termasuk bahan kimia (seperti alkohol, lemak, dan obat-obatan tertentu), virus, logam beracun (seperti besi dan tembaga yang menumpuk di hati sebagai akibat dari penyakit genetik) dan penyakit hati autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang hati.
Bonn Amos, petugas Koroner di Vanimo Court House yang membuat laporan kematian Danny Kogoya, saat dihubungi Jubi (23/12), mengatakan pengadilan Vanimo mengeluarkan perintah otopsi pada hari itu juga, Selasa (17/12).
“Jam 13.00 waktu Vanimo, tanggal 17 Desember 2013, pengadilan mengeluarkan perintah untuk melakukan autopsi terhadap jenazah Danny setelah saya membuat laporan koronernya.” jelas Bonn Amos.
Mengenai apa penyebab kematian Danny sehingga pengadilan Vanimo menyimpulkannya sebagai kasus pembunuhan, Bonn Amos mengatakan dari catatan medis rumah sakit diketahui ada bahan kimia yang tidak biasa dalam tubuh Danny.
“Kematian Dany kemungkinan besar disebabkan oleh adanya bahan kimia yang tidak biasa di dalam tubuhnya. Seorang dokter di Rumah Sakit Umum Vanimo diduga telah memasukkan zat kimia tertentu yang ditempatkan dalam tubuh Danny ketika ia dirawat di Rumah Sakit Umum Vanimo.”
tambah Bonn Amos.
Saat otopsi akan dilakukan jam 15.00 sore di hari yang sama, setelah pihak keluarga Danny datang membawa seorang dokter spesialis, empat orang bertemu dengan manajemen rumah sakit dan mencegah dilakukannya otopsi. Dua dari empat orang ini diidentifikasi sebagai staf Konsulat Indonesia di Vanimo, salah satunya dikenal oleh warga Vanimo sebagai Bapak Hari. Sedangkan dua lainnya tidak diketahui identitas mereka dan apa kapasitas mereka hadir di Rumah Sakit Vanimo saat itu.
“Staf Konsulat tidak memberikan alasan apa-apa saat membatalkan otopsi. Kami hanya diberitahu bahwa hal itu dilakukan, biar sama -sama enak dari pihak kalian (keluarga Dany-red) dan pihak kami (konsulat-red).” kata Jefrey P kepada Jubi, Selasa (24/12).
Tanggal 19 Desember 2013, Konsulat Jenderal Republik Indonesia mengadakan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Saundaun, Papua New Guinea. Tidak diketahui apa topik pertemuan tersebut. Tanggal 22 Desember 2013 diadakan pertemuan antara pihak keluarga Dany, staf konsulat Indonesia di Vanimo dan pemerintah daerah Sandaun dan Vanimo. Dalam pertemuan tersebut, Konsulat Indonesia akhirnya sepakat untuk melakukan otopsi, namun menekankan bahwa hal itu harus dilakukan selambat-lambatnya Senin, 23 Desember, 2013. Namun otopsi ini belum bisa dilakukan hingga hari ini, Selasa (24/12).
Setuju Melakukan Otopsi Setelah Tahun Baru
Setelah otopsi tak bisa dilakukan hingga tanggal 23 Desember, akhirnya Pemerintah Papua New Guinea (PNG), pihak keluarga dan Konsulat RI di Vanimo setuju untuk melakukan otopsi terhadap jenazah Danny Kogoya di awal tahun baru.
Matius Murib yang dihubungi Jubi mengakui telah dilakukan beberapa pertemuan antara Pemerintah kota Vanimo, Pemerintah PNG, Konsul RI di Vanimo dan pihak keluarga Danny Kogoya.
‘Masing-masing pihak sudah setuju untuk melakukan otopsi jenazah Danny Kogoya setelah tahun baru, untuk menghargai perayaan Natal dan Tahun baru.”
kata Matius Murib yang bertindak sebagai mediator dalam usaha pemulangan jenazah Danny Kogoya ke Jayapura, Selasa (24/12).
Menurut Matius, selama beberapa hari terakhir telah dilakukan pertemuan secara terpisah dan secara bersama-sama antara Pemerintah kota Vanimo, Pemerintah PNG, Konsul RI di Vanimo dan pihak keluarga Danny Kogoya untuk mencari solusi terhadap jenazah Dany Kogoya yang sampai saat ini masih berada di RS Vanimo.
“Kordinasi terus berjalan, sudah sekitar 80 persen lah untuk kasus ini.”
kata Matius Murib.
Pihak Keluarga Danny Kogoya, Jefrey P saat dihubungi Jubi (24/12) membenarkan hal ini. Jefrey mengakui bahwa pihak keluarga juga sudah bertemu dengan Pemerintah PNG, Konsulat RI di Vanimo untuk membicarakan hal ini.
“Pada awalnya Konsul Indonesia di Vanimo tidak setuju dilakukan otopsi. Mereka maunya, jenazah Danny dikirim secepatnya ke Jayapura. Biar sama-sama enak, kata mereka saat itu. Tapi setelah otoritas PNG yang diwakili Moses Pei dari bagian luar negeri pemerintahan PNG datang ke Vanimo untuk membahas ini, mereka akhirnya setuju. Kami, pihak keluarga bertemu Jahar Gultom, Kepala Konsulat RI di Vanimo, kemarin, Senin (23/12 -red). Sebelumnya, kami telah bertemu dengan Moses Pei dari bagian luar negeri pemerintah PNG. Kami sudah sepakat, untuk menghargai Natal dan Tahun Baru, jenazah Danny akan diotopsi setelah tahun baru.”
kata Jefrey.
Menghalangi Penyelidikan Kematian Adalah Pelanggaran Konstitusi RI maupun PNG
Kedua konstitusi Indonesia dan Papua Nugini menjamin hak untuk hidup untuk semua orang. Menurut hukum internasional, hak untuk hidup memerlukan kewajiban negara tidak hanya untuk menahan diri dari kesewenang-wenangan mengambil kehidupan individu, tetapi juga untuk melakukan penyelidikan terhadap kematian tidak wajar individu. Dengan menghalangi penyelidikan kematian Danny Kogoya, Indonesia telah melanggar konstitusi sendiri dan kewajiban hak asasi manusia internasional
Ditambah dengan adanya zat kimia yang tidak biasa dalam tubuh Danny Kogoya dan pernyataan dokter Vanimo bahwa ada zat kimia tertentu di tubuh Dany, tindakan Konsulat Indonesia yang membatalkan otopsi Dany Kogoya, telah menimbulkan tuduhan bahwa Danny Kogoya telah diracuni sampai mati secara perlahan oleh otoritas Indonesia. Sebelumnya, Badan Intelijen Indonesia (Badan Intelijen Negara , BIN) terlibat dalam pembunuhan Munir Said Thalib, seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia, yang diracun dengan arsenik dalam penerbangan ke Amsterdam pada tahun 2004. (Jubi/Victor Mambor)
Victor Mambor on December 24, 2013 at 10:46:33 WP, Jubi
JAYAPURA[Anggota Polsek Abepura sedang melakukan olah TKP di lokasi penemuan mayat pria di kuburan Abepura. PAPOS]-Warga masyarakat yang bermukim di sekitar Pekuburan Umum Kristen Abepura, dikejutkan dengan penemuan sosok mayat laki-laki di dalam kuburan, Jumat (20/12) sekitar pukul 06.30 WIT.
Mayat pria yang belakangan diketahui bernama Agus Itlay itu, diduga korban penganiayaan. Sebab, saat mayat pria tersebut ditemukan, di bagian wajah dan kepalanya terdapat luka sobek yang cukup serius, yang diduga bekas hantaman benda tumpul.
Tidak hanya itu, dari hasil visum yang dilakukan petugas medis Rumah Sakit Bhayangkara Kotaraja, tengkorak kepala korban juga retak, yang diduga terkena hantaman batu.
Kapolsek Abepura Kota Kompol Decky Hursepuny mengatakan kuat dugaan bahwa korban merupakan korban penganiayaan, tampaknya semakin jelas.
“Didekat mayat korban, ditemukan batu berukuran sedang, yang masih lumuran darah,”
ujar Kapolsek saat dikonfirmasi di Mapolsek Abepura, Jumat (20/12).
Tidak hanya itu, di sekitar lokasi kejadian, juga ditemukan bekas botol-botol minuman beralkohol (Miras).
Kapolsek mengatakan, dugaan sementara, pelaku penganiayaan terhadap korban, merupakan orang-orang yang ikut bersama-sama mengkonsumsi Miras bersama korban.
“Kami belum mengetahui siapa pelakunya dan apa motifnya, karena kasus ini masih dalam penyelidikan. Untuk sementara ini, kami masih mengumpulkan informasi dan keterangan dari saksi-saksi untuk menyelidiki kasus ini,”
ucapnya.
Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan menyebutkan, menyebutkan awal mula penemuan mayat tersebut, berawal ketika salah seorang warga yang merupakan mama-mama, secara tidak sengaja melintas di jalan setapak di dalam kuburan tersebut.
Pada saat melewati jalan kuburan, dia melihat korban dengan posisi terlentang agak miring dengan kondisi wajahnya berlumuran darah.
Kaget dengan apa yang dilihatnya, mama-mama tersebut kemudian memberitahukan kepada warga lainnya yang berdekatan dengan kuburan.
Setelah diberitahu, warga seketika itu langsung berdatangan ke lokasi untuk melihat kondisi korban. Mengetahui korban sudah tidak bernyawa, salah seorang warga, yang berprofesi sebagai tukang ojek, kemudian melapor ke Polsek Abepura.
Beberapa menit kemudian, anggota Polsek Abepura datang ke lokasi untuk mengamankan situasi dan melakukan olah TKP. Setelah dilakukan olah TKP, mayat korban selanjutnya dibawa ke kamar mayat RS Bhayangkara Kotaraja untuk menjalani visum lebih lanjut.
Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan terhadap kondisi fisik korban kata Kapolsek, diduga pria tersebut meninggal dunia akibat dianiaya, yang sementara ini pelakunya masih dalam penyelidikan.[nur]
Terakhir diperbarui pada Sabtu, 21 Desember 2013 00:02
Jum’at, 20 Desember 2013 23:59, Ditulis oleh M.Nur/Papos
Jayapura – Serangkaian aksi penembakan misterius di areal tambang PT Freeport Tembagapura Timika Papua, terus menjadi sorotan sejumlah pihak. DPR Papua tak henti-hentinya menyoroti aksi misterius yang hingga kini belum terungkap siapa pelakunya. Bahkan mensinyalir, aksi itu bisa saja skenario dari pihak asing.
”Perlu diwaspadai, kemungkinan serangkai aksi di Freeport bukan ulah lokal, tapi bisa saja pihak asing, dengan tujuan ingin mengeruk kekayaan alam kita, tanpa di awasi,”ujar Wakil Ketua Komisi A DPRP Bidang Politik Hukum dan HAM, Yanni , S.H., Senin 16 Desember.
Sinyalemen bahwa pihak asing bisa saja terlibat, lanjutnya, karena mudahnya pelaku dengan berbagai senjata dan amunisi yang dimiliki, masuk areal Freeport. “Pengawasan di areal Freeport kan sangat ketat, namun pelaku dan senjata yang dimilikinya, seperti mudah dimasukan untuk melakukan teror, ini salah satu yang mengindikasikan kemungkinan pihak asing bermain, dan seolah-olah OTK atau OPM sebagai pelakunya, “kata dia.” terangnya.
Apalagi, peristiwa penembakan misterius di Areal Freeport, sudah kerap terjadi, tapi pelaku belum pernah bisa diungkap. “Penembakan sudah sering terjadi, korban juga sudah cukup banyak, tapi siapa pelakunya tidak pernah terungkap.”paparnya.
Untuk itu, kata dia, aparat keamanan harus segera mengungkap pelaku serangkaian aksi penembakan misterius di areal Freeport, agar tak memunculkan berbagai persepsi atau opini yang kurang baik. “Persepsi publik kan jadinya negatif, karena pelaku teror tak pernah bisa diungkap dan ditangkap, jadi harus diungkap secepatnya,” tandasnya.
Ia juga meminta aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian, untuk meningkatkan aksi razia atau sweeping senjata api, tajam maupun bahan peledak di Timika. “Dengan gencar menggelar razia, ruang gerak pelaku akan semakin sempit,”terangnya.
Mengenai pernyataan KSAD yang memerintahkan tembak ditempat bagi pelaku aksi teror di Freeport, harus di apresiasi, karena aksi itu sangat meresahkan dan mengganggu kegiatan tambang. “Kalau KSAD perintah ditempat, kita harus meresponnya, karena memang serangkaian aksi sudah sangat meresahkan,”pungkasnya.
Serangkaian aksi penembakan itu, sangat berimbas bagi kondisi keamanan di seluruh Papua, pasalnya, opini yang terbentuk khususnya di luar Papua, bahwa secara keseluruhan Papua tidak aman. “Kan yang dirugikan seluruh Papua, karena dianggap tidak aman, padahal kejadian hanya di Freeport,”tandasnya.
Sebelumnya, KSAD Jenderal TNI Budiman menganggap, eksistensi pengacau keamanan di Papua masih berjalan. Meski sudah memerintahkan Kodam XVII Cenderawasih dan jajarannya melakukan pendekatan persuasif.
“Penembakan yang diarahkan ke rombongan Komanda Korem 174/Anim Ti Weninggap atau ATW Brigadir Jenderal Bambang Haryanti dianggap, merupakan aksi melawan simbol negara. Selama ini kami anggap mereka saudara. Kalau mereka menggunakan senjata saya perintahkan hadapi juga dengan senjata. Sekalipun penyelidikan ditangani polisi, saya juga memerintahkan agar TNI ikut mengusut pelaku yang meresahkan masyarakat itu. Penembakan terhadap TNI juga harus dihadapi oleh anggota TNI,” kata Kasad Jenderal TNI Budiman.
Sementara itu Juru Bicara Polda Papua AKBP Pujo Sulistyo saat dikonfirmasi terkait perkembangan pengungkapan pelaku aksi teror penembakan di Freeport, mengatakan, pihaknya masih terus memburu para pelaku. “Kami masih kejar pelaku, bahkan guna mempersempit ruang geraknya, juga memperketat pengamanan di sepanjang areal Freeport,”ucapnya.
Selain itu, kata dia, pengawalan terhadap kendaraan perusahaan ditingkatkan. “Kendaraan perusahaan yang hilir mudik dari Timika ke Tembagapura dan sebaliknya, pengawalannya kami perketat,”ucapnya. (jir/don/l03)
Dua kapal yang berlabuh di perairan Biak pada saat tragedi Biak Berdarah ini diduga terlibat mengangkut mayat warga yang menjadi korban tembakan aparat keamanan saat itu (biak-tribunal.org)
Jayapura – Pemerintah Indonesia menghadapi opini publik yang berkembang paska pengadilan warga yang dilakukan di Sidney, Australia bulan Juli lalu. Aparat keamanan saat itu, dibuktikan oleh para saksi telah melakukan pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan terhadap lebih dari 150 warga sipil di pulau Biak, Papua Barat 15 tahun yang lalu.
Ringkasan temuan kunci dalam pengadilan warga yang diketuai oleh mantan jaksa agung NSW John Dowd, sekarang presiden Komisi Ahli Hukum Internasional ini menemukan bahwa dalam tragedi Biak Berdarah, 15 tahun lalu itu “sejumlah besar” orang Papua Barat telah disiksa dan dimutilasi. Diperkirakan lebih dari 150 orang tewas dan mayat mereka dibuang di laut setelah insiden tersebut. Namun Indonesia, dianggap tidak pernah mengakui hal tersebut. Pemerintah Indonesia mengklaim hanya satu orang yang tewas, sedangkan mayat-mayak lainnya yang ditemukan disebut sebagai korban tsunami.
“Pengadilan warga ini pada akhirnya berkesimpulan harus ada jaksa penuntut khusus yang melakukan investigasi di Indonesia .Ada kesempatan bagi Indonesia untuk memberikan kompensasi kepada korban.”
kata John Dowd yang memimpin pengadilan warga pada tanggal 6 Juli itu kepada Jubi, Senin (16/12).
“Pengadilan ini meminta Indonesia untuk melakukan penyelidikan itu. Mutilasi spesifik terhadap perempuan adalah kebijakan teror tertentu. Sulit untuk percaya manusia bisa berperilaku seperti para prajurit itu,”
kata Dowd melalui sambungan telpon.
Yuda Korwa, Eben Kirksey dan Tineke Rumkabu, tiga orang diantara para saksi dalam pengadilan warga di Pusat Studi Perdamaian dan Konflik , University of Sydney tanggal 6 Juli itu memberikan kesaksian mereka dalam insiden Biak Berdarah.
“Saya melihat banyak orang dibunuh oleh militer. Saya melihat orang-orang tua, wanita hamil dan anak kecil tewas. Salah satu tentara memukul saya dengan pistol dan wajah saya penuh dengan darah, Saya berpura-pura mati saat itu dan bersembunyi selama dua hari di gorong-gorong jalan. Saya mendengar ada orang yang berteriak minta pertolongan.”
kata Yuda Korwa yang saat itu masih berusia 17 tahun.
Dr Eben Kirksey, antropolog dari UNSW, lima belas tahun yang lalu sedang berada di Biak. Ia juga memberikan kesaksian dalam pengadilan warga itu.
“Seperti orang yang sedang bernyanyi, pasukan mulai menembak ke kerumunan. Orang-orang mulai berjatuhan dan sebagian lainnya berlarian,”
kata Eben.
“Orang-orang yang selamat digiring ke pelabuhan dan dinaikkan di kapal-kapal. Mereka bisa melihat orang mati dan sekarat karena tembakan aparat sedang dimuat ke truk. Wanita diperkosa dan dimutilasi setelah melihat teman mereka dipenggal.”
lanjut Eben dalam kesaksiannya.
Sedangkan Tineke Rumkabu, seorang perempuan Biak yang bersaksi untuk pertama kalinya, mengakui menyaksikan temannya dipenggal. Dia sendiri, mengalami penyiksaan yang hebat.
Bersaksi untuk pertama kalinya, Tineke Rumakabu mengaku melihat temannya dipenggal. Dia sendiri disiksa secara mengerikan .
Mantan jaksa NSW, Nicholas Cowdery yang membantu di pengadilan warga ini turut membantu Tineke Rumakabu mendeskripsikan penyiksaan yang dialami oleh dia dan temannya.
“Dia dibakar, dia dimutilasi – dipotong kelaminnya – diperkosa, diperlakukan dengan cara yang paling brutal dan oleh polisi Indonesia,”
kata Nicholas Cowdery tentang apa yang terjadi pada Tineke Rumakabu dan temannya.
John Dowd yang memimpin pengadilan tersebut menyebutkan tragedi Biak Berdarah ini menjadi terlupakan karena tak lama setelah insiden tersebut, Indonesia memulai tindakan militer di Timor Timur – yang akhirnya gagal, meskipun kekejaman serupa terbukti dilakukan terhadap warga sipil tak bersenjata. Inilah yang membuat perhatian dunia tertuju pada Timor Timur, tragedi Biak tidak pernah diselidiki.
“Kami ingin orang-orang yang bertanggung jawab harus dibawa ke pengadilan. Kami ingin penyelidikan, kami ingin penuntutan pidana dan kami ingin pemerintah untuk membayar kompensasi atas apa yang mereka lakukan kepada orang-orang di Biak saat itu.”
kata Tineke Rumakabu dan Yuda Korwa.
Pemerintah Indonesia menolak untuk mengomentari pengadilan warga ini. Indonesia juga telah meminta Australia mengambil tindakan terhadap pengadilan warga ini. Namun pihak Universitas Sidney yang menyelenggarakan pengadilan warga ini meminta pemerintah Australia untuk ikut bertanggungjawab terhadap segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk tragedi Biak Berdarah ini.
“Pemerintah Australia memiliki kewajiban terhadap orang-orang yang meninggal dan keluarga mereka untuk mengekspos apa yang telah terjadi saat itu. Ini untuk menghentikan hal itu terjadi lagi, ”
kata Dowd. (Jubi/Victor Mambor)
Author : Victor Mambor on December 17, 2013 at 06:08:19 WP,TJ
JAYAPURA[Anggota Brimob saat melakukan penyisiran di sekitar Mile 42 pasca penembakan, Senin (10/12) lalu.PAPOS]-Aksi teror penembakan yang dilakukan kelompok sipil bersenjata (KSB) di kawasan PT Freeport Indonesia di Timika makin menjadi. Mereka seperti tak mau memilih korban. Setiap kendaraan yang melintasi kawasan tersebut menjadi sasaran tembak.
Kali ini satu mobil yang mengangkut rombongan Komandan Korem 174/Anim Ti Waninggap (ATW) Merauke, Brigjen TNI Bambang Hariyanto diberondong tembakan di sekitar Mil 42, Kamis (12/12) sekitar pukul 12.30 WIT.
Teror penembakan oleh orang tak dikenal ini merupakan keempat kalinya. Sebelumnya tiga penembakan beruntun terjadi mulai Minggu (9/12) hingga Selasa (11/12).
Dalam kejadian tersebut Danrem Korem 174/Anim Ti Waninggap (ATW) Merauke selamat termasuk Dandim Timika, Letkol Dwi Lagan, anggota polisi dan petinggi PT. Freeport. Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf. Lismer Lumban Siantar dihubungi semalam membenarkan adanya penembakan tersebut.
”Memang benar ada penembakan, namun selain rombongan Danrem Merauke, ada rombongan dari polisi, kemudian Freeport juga. Tidak ada korban dari kejadian ini,”
ujar Kapendam kepada Papua Pos melalui ponselnya semalam.
Menurut Kapendam, penembakan itu terjadi ketika rombongan usai melakukan peninjauan pos-pos pengamanan di areal Freeport. ”Saat mereka usai melakukan peninjauan, rombongan ditembaki,” ujarnya.
Kapendam mengatakan, walau petinggi TNI ditembaki, namun pihaknya menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada kepolisian untuk menanganinya.”TNI sebatas memback-up kepolisian,” ucapnya.
Masih menurut Kapendam.,Kapendam menuturkan, pihaknya belum mengetahui secara pasti motif penembakan tersebut.”Kami belum tahu, sebab masih dalam penyelidikan kepolisian,” katanya. Kapendam menegaskan, pihak TNI siap membantu kepolisian untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan.
Kenny Kwalik Dibalik Penembakan
Sementara Kapolda Papua, Irjen Polisi Tito Karnavian mengatakan dari pengembangan penyidikan diketahui bahwa aksi teror penembakkan di area Freeport tersebut diduga ada keterlibatan kelompok bersenjata Kali Kopi pimpinan Teny Kwalik yang bermarkas di Tanggul Timur.
“Kita sudah tahu mereka sehingga kita sedang meningkatkan pengamanan di area Freeport dengan melakukan patroli, pengawalan dan penjagaan. Kita tingkatkan dan intensifkan,” kata Tito kepada wartawan di Timika, Kamis pagi.
Meski aksi teror penembakkan kembali marak, namun Polda Papua belum berencana menambah pasukan pengamanan PT Freeport.
“Tidak ada penambahan pasukan karena personil yang disiagakan untuk melakukan pengamanan sebanyak 800 orang untuk menghadapi kelompok ini,”
kata Tito.
Dari data pihak kepolisian, kelompok bersenjata pimpinan Teny Kwalik berjumlah sekitar delapan hingga 10 orang. Kelompok ini diketahui memiliki beberapa pucuk senjata api. Senjata itulah yang selama ini digunakan untuk melakukan teror penembakan terhadap sejumlah kendaraan yang melintas di ruas jalan Timika-Tembagapura maupun ruas jalan Tanggul Timur menuju Kampung Nayaro.
Usai melakukan aksi teror penembakan, kelompok tersebut langsung melarikan diri ke dalam hutan.
Kapolda Papua mengakui pekan lalu jajarannya menerima surat selebaran yang mengatasnamakan Markas Komando Militer III Timika pimpinan Teny Kwalik.
Selebaran serupa diterima pihak Kodim 1710/Mimika. Dalam surat tersebut, kelompok Teny Kwalik menuntut agar limbah Freeport yang berdekatan dengan markas mereka harus dihentikan karena mereka merasa dirugikan.
“Motif inilah yang sedang kami pelajari bersama Freeport dan berupaya melakukan komunikasi dengan kelompok ini untuk menanyakan apa keinginan mereka. Jika mereka mengakui betul persoalan limbah Freeport maka kita akan berkoordinasi dengan Freeport untuk mencari jalan keluarnya dengan memindahkan aliran pembuangan limbah itu,”
kata Tito.
Selain limbah Freeport, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu diketahui juga mengambil material batu dan pasir dari area Kali Kopi untuk membangun Tanggul Timur.
Kelompok bersenjata pimpinan Teny Kwalik diketahui merupakan kelompok yang sudah lama terbentuk. Kelompok Teny Kwalik diketahui juga mendalangi serangkaian aksi teror penembakan di area Freeport sejak 2009.
Dengan semakin gencarnya pembangunan Tanggul Timur sebagai dinding pembatas area pengendapan tailing PT Freeport, kelompok Teny Kwalik merasa makin dibatasi ruang geraknya. [tom]
Banjarbaru — Puluhan foto petinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM) disebarkan ke prajurit yang akan bertugas di perbatasan Papua dan Papua Nugini. Tujuannya agar mereka bisa mengenal siapa saja yang patut untuk diwaspadai pada saat mereka bertugas di wilayah tersebut.
Papua Merdeka News 