Menyambangi “Markas Raja Cycloop” di Hutan Distrik Ravenirara (Bagian 1)

Laporan : Ibrahim S/Walhamri Wahid

Eduard Okoseray Korban Penembakan di Kampung YongsuSEBUAH pesan singkat masuk di handphone saya Selasa malam (3/12/2013), instruksi dari Pemimpin Redaksi (Pimred) untuk menghubungi beberapa kontak person yang bisa mengantarkan saya untuk masuk ke markas tempat persembunyian Adrianus Apaseray dan beberapa orang rekannya yang belakangan ini ramai di juluki sebagai “Raja Cycloop” oleh polisi.

Beberapa daftar pertanyaan yang harus saya konfirmasi, plus petunjuk teknis liputan demi keamanan saya menjadi bekal dari Pimred via SMS itu.

Sehari pasca penyerbuan dan penyisiran polisi di Kampung Yonsu Spari saya mencoba bertemu “Raja Cycloop”, namun karena masih di liputi suasana duka dan amarah pasca tertembaknya Eduard Okoseray salah satu rekan seperjuangan mereka, sehingga beberapa kontak person yang coba saya hubungi tidak berani menjamin keamanan saya nantinya.

Rabu (4/12/2013) saya berhasil berjumpa dengan beberapa kontak person Adrianus Apaseray yang masih kerabatnya juga, meski awalnya mereka masih ragu untuk mempertemukan saya, karena selain khawatir akan keselamatan saya, nampaknya juga ada sedikit keraguan terhadap saya yang nantinya akan membocorkan rahasia keberadaan “Raja Cycloop” yang masih menjadi buruan polisi tersebut.

Selama perjumpaan dengan kontak di daerah Sentani tersebut, saya aktif berkomunikasi dengan Pimpinan Redaksi sejauh mana peluang untuk bertemu, menjelang siang saya di khabari oleh si penghubung bahwa tidak ada peluang untuk bertemu Adrianus Apaseray, karena situasinya belum kondusif, jadi semua rencana batal, dan saya diminta untuk memberitahukan hal tersebut kepada Pimpinan Redaksi via SMS.

“demi keamanan kamu, kalau sikonnya tidak aman, sebaiknya batalkan saja”, pesan singkat yang saya terima dari Pimred, namun berselang 30 menit kemudian saya di minta untuk mematikan HP dan si penghubung mengajak saya untuk berjalan – jalan ke Depapre sambil membaca sikon katanya, dan semenjak itu kontak saya dengan kantor dan keluarga putus sama sekali.

Namun rupanya hal itu merupakan bagian dari strategi si penghubung untuk memastikan bahwa saya cukup steril untuk di bawa masuk ke hutan tempat persembunyian Adrianus Apaseray.

Kami sampai di Kampung Dormena sudah sore hari, dengan dalih menunggu kontak dari “orang dalam”, kami bermalam di Kampung Dormena, dan pagi – pagi sekali kami berjalan kaki menuju ke Kampung Yonsu Spari Distrik Ravenirara, sesekali kami melalui jalan setapak yang penuh dengan becek karena di guyur hujan, kadang kala kami harus naik ke ketinggian tebing menyusuri jalan berbatu, kurang lebih 1 jam berjalan akhirnya kami sampai di Kampung Yonsu Spari.

Suasana lengang, rumah – rumah warga masih tak berpenghuni, ada sekitar 4 orang laki – laki dewasa yang saya lihat berada di dalam kampung, tapi mereka hanya sekedar melihat – lihat saja.

Saya mencoba memastikan apakah ada patroli polisi atau aparat yang berjaga – jaga di kampung tersebut, namun tidak satupun aparat yang saya temukan, padahal sehari sebelumnya di salah satu media lokal, Kabidhumas Polda Papua mengatakan bahwa untuk menjamin keamanan warga telah ditempatkan satu peleton anggota polisi di Kampung Yonsu Spari pasca penyerbuan.

Setelah duduk beristirahat di dekat salah satu rumah warga yang di bakar, akhirnya kami dijemput oleh “orang dalam” anak buah Adrianus Apaseray dan perjalanan kami lanjutkan kembali membelah rerimbunan hutan Distrik Ravenirara. Semak belukar lebat, dan bebatuan yang tajam di tambah perasaan was – was menjadi satu symphoni yang bergemuruh dalam hati saya. Saya baru terpikir, bahwa sudah sehari saya tidak ada kontak dengan keluarga maupun kantor, bisa jadi mereka akan cemas memikirkan keberadaan saya, namun sepanjang jalan, dalam hati saya hanya bisa berdoa semoga ini bukan perjalanan terakhir dan tugas terakhir saya sebagai wartawan.

Kurang lebih 1 jam kami berjalan kaki akhirnya kami tiba di sebuah gubuk – gubuk kecil tanpa dinding yang menjadi “markas” kelompok ini, tanpa komando kami bertiga langsung merebahkan diri di tanah, melepas segenap penat, peluh bercucuran memancing rasa dahaga.

“mari minum teh dulu, pasti haus dan capek to”, kata beberapa orang pemuda yang berada di pondok tersebut sembari menyuguhkan teh hangat kepada kami usai bersalaman.

Hati saya plong melihat penerimaan mereka yang bersahabat terhadap saya, tidak ada tampang sangar, apalagi mencurigai saya, mereka memeluk saya erat seperti bertemu teman lama, dan kami akhirnya bercengkerama untuk mencairkan suasana.

Beberapa saat kemudian dari balik rerimbunan pohon di belakang pondok kecil tersebut muncul sosok lelaki bertubuh tegap postur semampai dengan sepucuk senapan menggelayut di pundaknya menyapa kami.

“selamat siang, bagaimana capek kah ?”, tanyanya mengulurkan tangan sambil tersenyum memperkenalkan diri, saat itulah baru saya tahu bahwa dia adalah Adrianus Apaseray, yang di juluki oleh polisi sebagai Raja Cycloop selama ini.

Saya memberinya oleh – oleh berupa koran – koran lokal yang mengulas pemberitaan tentang dirinya yang dijuluki sebagai Raja Cycloop dan kronologis penyerbuan kampung Yonsu di penghujung November kemarin, semua koran yang ada ia baca habis.

“tidak benar semua yang dikatakan polisis, tidak ada kontak senjata”, katanya dengan mimik sedikit menahan emosi sambil mengoper koran yang sudah ia baca kepada rekan lainnya.

Sejurus kemudian ia mulai menceritakan ihkwal penyerbuan polisi di pagi hari Jumat (29/11) lalu, dimana menurutnya saat itu ia tengah berada di dalam rumahnya, ketika terdengar bunyi rentetan tembakan dari ujung kampung, ia berlari keluar rumah dan menuju ke hutan dengan membawa senjata, bahkan ia sendiri tidak mengetahui dari arah mana bunyi tembakan tersebut, namun saat itu ia meyakini bahwa yang datang adalah polisi dan targetnya adalah dirinya.

“mereka bukan menyergap, targetnya kan saya, kalau memang saya yang mereka mau sergap mestinya rumah – rumah kami yang di kepung, tapi yang polisi lakukan adalah menyerbu kampung, menghambur tembakan sehingga warga panik dan berlarian menyelamatkan diri, jadi tidak benar kalau polisi bilang kami ada melawan, karena penyerbuaan itu mendadak, di pagi hari, jadi tidak ada yang melawan, semua warga karena takut langsung panik dan lari meninggalkan kampung”,

kata Adrianus membantah pernyataan polisi soal adanya kontak senjata dan hujan anak panah dari masyarakat ke arah polisi.

Saat itu semua masing – masing warga berpikir menyelamatkan diri dan keluarga masing – masing, setelah kampung kosong, barulah anggota polisi beraksi menggeledah bahkan merusak rumah – rumah warga yang mereka curigai sebagai pengikut Adrianus.

“saya sudah di tengah hutan pinggiran kampung dan bertemu beberapa warga lainnya dan mereka menceritakan kepada saya bahwa Eduard Okoseray tertembak dan jatuh di jalan kampung kok, di depan mata aparat, dan mereka semua tahu yang mereka tembak itu manusia, jadi kalau mereka menyangkal tidak ada korban itu sama saja pembohongan publik, atau mereka pikir yang mati itu bukan manusia kah ?”,

katanya dengan nada tinggi menahan geram.

Ia juga sangat menyesalkan, bahwa setelah Eduard tertembak, jasadnya di biarkan tergeletak hingga tengah hari, padahal menurutnya teroris saja yang sudah nyata – nyata membunuh orang jasadnya pasti masih di hargai aparat, di angkat atau di tangani secara layak.

“Tidak, kami tidak melakukan perlawanan, itu polisi dong’ tipu hanya untuk menutupi kesalahan dan membenarkan diri mereka. Kami sama sekali tidak melakukan kontak senjata mengingat ada warga yang takut pada saat itu untuk menyelamatkan diri. Kalau kitong baku tembak tentu warga banyak yang mati dan pasti polisi akan menuduh kami yang melakukannya, padahal kami tidak mungkin membunuh warga yang tidak tahu apa-apa”,

katanya ketika saya mencoba mengejar apa benar ia tidak melakukan perlawanan pagi itu.

Ia kembali menegaskan bahwa ketika itu mereka semua tanpa kecuali memilih menyelamatkan diri, karena polisi yang datang langsung mengarahkan senjata kepada mereka sebagai target.

“Tidak ada tembakan peringatan atau seruan untuk menyerah layaknya sebuah penggerebekan, tapi tembakan polisi itu sudah mengarah langsung ke sasaran sehingga dari pagi masuk polisi sudah menembak Eduard Okoseray ketika lari kurang lebih 100 meter jatuh di jalan mobil, karena Eduard Okoseray lari untuk menyelamatkan anak-anaknya yang masih kecil serta istrinya namun ia ditembak mati jatuh di jalan mobil”,

katanya lagi.

Menjelang tengah hari setelah mereka memastikan bahwa polisi sudah meninggalkan kampung, akhirnya Adrianus dan beberapa warga lainnya memutuskan kembali ke kampung, dan menguburkan jenazah Eduard Okoseray dengan di pimpin oleh seorang pendeta.

“memang kami marah ketika itu setelah tahu teman ada yang mati, jadi kami bakar beberapa rumah yang kami duga kuat sebagai informan polisi sehingga terjadi penyerbuan kemarin”,

katanya mengakui bahwa ia memang yang membakar beberapa rumah warga.

“Kapolda dan Kapolres Jayapura stop tipu sudah kalau tidak ada korban, mereka harus mengakui bahwa telah menembak Eduard Okoseray teman kami. Kalau tidak percaya datang sendiri lihat kuburannya, atau tanyakan langsung kepada keluarganya atau Pendeta yang telah memakamkan jenazah teman kami setelah aparat meninggalkan kampung Yongsu”.

kata Adrianus Apaseray.

Lantas bagaimana asal muasal julukan Raja Cycloop yang kini melekat di sosoknya dan bagaimana ia menggambarkan aktivitas maupun perjuangan kelompoknya dimana ia mengaku anak buah dari Brigjen Hans Yoweni, Panglima TPN/OPM Wilayah Mamta ? Nantikan laporan perjalanana eksklusif saya di edisi esok yah ! (Bersambung)

Selasa, 10-12-2013, SuluhPapua.com

December 10, 2013 0

Per November 2013, 537 Penangkapan Politik dan 71 Tapol di Papua

Para Tahanan Politik Papua. Foto: Tapol / PMC

Jayapura — Intensitas politik di tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) meningkat pada tahun 2013. Seiring dengan itu, jumlah penangkapan dan tahanan politik (tapol) ikut meningkat.

Sebuah situs Tapol Papua, papuansbehindbars.org merilis, per November 2013 telah terjadi penangkapan politik sebanyak 537. Dari jumlah itu, sebanyak 112 penangkapan politik terjadi pada tiga peristiwa terpisah.

“Ini merupakan peningkatan 165% jumlah penangkapan politik dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2012, yang menandakan penurunan tahap kebebasan berekspresi dan berkumpul di Papua,”

tulis lamanpapuansbehindbars.org.

Penangkapan politik ini membuat jumlah Tapol di penjara tanah Papua meningkat. Pada bukan sebelumnya, September 2013, terdapat 54 Tapol dalam penjara di Papua. Tetapi, dalam satu bulan, akhir November 2013 meningkat menjadi 71 Tapol di Papua.

“Tindakan kepolisian terhadap kegiatan demonstrasi yang semakin teratur dan berkoordinasi di Papua menjadi perhatian bulan ini, termasuk beberapa penangkapan massa sewenang-wenang, penggunaan berulang kali kekerasan yang berlebihan, menghalangi pengacara hukum mengakses tahanan, melakuan tindakan kejam dan menghina tahanan, dan menangkap dan memaksa aktivis mahasiswa untuk menandatangani perjanjian untuk menghentikan unjuk rasa,” tulisnya.

Lebih lanjut ditulis, “Mahasiswa Universitas Cenderawasih (UNCEN) tersandera dalam bentrok dengan pihak universitas atas keterlibatan dosen dalam kegiatan kontroversial, yakni penyusunan perubahan draft RUU Otonomi Khusus. Otoritas kampus tampaknya aktif mengundang polisi untuk memberangus aktivitas politik di kampus, yang menyebabkan banyak penangkapan dan pemukulan mahasiswa. Sejumlah pemimpin Papua telah menyatakan keprihatinan atas apa yang mereka anggap sebagai usaha polisi untuk secara sistematis menutup ruang politik, khususnya menjelang tanggal penting seperti 1 Mei, dan dalam hal ini 1 Desember.”

Dijelaskan media Tapol itu, pada 26 November, sebanyak 80 orang ditangkap di empat kota yang berbeda karena mendukung pembukaan kantor Kampanye Papua Barat Merdeka di Papua Nugini dan kampanye Sorong ke Samarai. Satu orang demonstran tewas dan tiga lainnya telah menghilang.

Sementara di Biak, sidang untuk enam tahanan 1 Mei Biak masih berlanjut dan Yohanes Boseren tetap dalam tahanan meskipun sakit mental. Pengacara HAM dan LSM telah menyerukan pembebasannya. investigasi juga berlanjut atas kasus empat tokoh masyarakat Sorong yang menghadapi tuduhan konspirasi untuk melakukan makar.(GE/papuansbehindbars.org/MS)

Minggu, 08 Desember 2013 12:22,MS

December 8, 2013 0

1 Anggota “Raja Cyclop” Dipastikan Tewas Tertembak

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.SiSENTANI – Meski pihak kepolisian menyatakan masih akan mengecek kebenaran tentang informasi adanya korban yang tewas dalam penyergapan ‘Raja Cyclop’ di Yongsu, namun data terkini memastikan adanya 1 orang tewas dalam kontak senjata antara aparat dengan kelompok Raja Cyclop tersebut.

Korban diketahui bernama Eduar Okoseray di bawah pimpinan Adrianus Apeseray selaku mantan Kepala Kampung Yongsu. Korban dipastikan tewas tertembak dalam kasus kontak senjata dengan anggota Kepolisian Resort Jayapura di Markas “Raja Cyclop” Kampung Yongsu Spari, Distrik Ravenirara, Kabupaten Jayapura tanggal 29 November lalu.

Eduar Okoseray selaku Sekretaris Kampung Yongsu, yang tewas ditembus timah panas yang diduga dari pihak kepolisian itu, berdasarkan penyampaian dari salah satu Pendeta setempat selaku Ketua Majelis, yang mengurus pemakaman korban.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., membenarkan adanya salah satu dari kelompok Raja Cyclop meninggal akibat kontak senjata pada tanggal 29 November lalu, dan korban tersebut masih berstatus Sekretaris Kampung Yongsu.
“Memang dari penyampaian pendeta setempat yang melakukan pemakaman bahwa dari kelompok mereka yang bernama, Eduard Okoseray meninggal karena terjadi kontak senjata saat dilakukan penyergapan terhadap kelompok yang kerap selama mengintimidasi masyarakat setempat,” kata Bupati kepada wartawan di ruang Tamu Bupati Jayapura, Rabu (4/12) kemarin.

Namun menurut Bupati Awoitauw bahwa tindakan yang dilakukan pihak kepolisian sudah sesuai prosedur dan tindak yang benar, sebab kelompok tersebut sudah sering membuat masyarakat resah, sehingga dengan adanya informasi yang terima oleh kepolisian maka, mereka mencoba untuk menghindari kelompok itu untuk tidak melakukan ancaman-ancaman kepada masyarakat setempat.

“Kejadian itu, mungkin karena waktu penyisiran yang dilakukan oleh pihak kepolisian ada sedikit perlawanan dari kelompok yang dipimpin oleh Adrianus Apeseray selaku mantan Kepala Kampung Yongsu, sehingga dari kontak senjata itulah, Eduard Okoseray terkena tembak,”

jelasnya.

Kebenaran itu, menurut Bupati, disampaikan langsung oleh Pendeta setempat selaku Ketua Majelis yang mengurus pemakaman korban, yang mana sejak itu masyarakat semuanya telah mengungsi akibat peristiwa yang sebelumnya dilakukan kelompok tersebut.

Bupati Awoitauw menjelaskan, sampai saat ini masyarakat yang berjumlah 65 kepala Keluarga (KK) dan 215 jiwa mengungsi ke daerah lain. Diantaranya, Kampung Dormena, Depapre, Sentani, Waena, Dok 9 dan Padang Bulan.

Namun untuk mengantisipasi itu, Pemerintah Daerah sedang melakukan penanganan agar masyarakat yang mengungsi bisa kembali ke Kampungnya guna melakukan aktivitas seperti biasanya.

Dikatakan, penanganan yang dilakukan terhadap masyarakat ini, Pemerintah sudah menyiapkan bantuan sosial mulai hari Sabtu kemarin lalu, dan sekarang sudah ada posko baik di Kampung Dormena maupun di Kampung Yongsu itu sendiri.

“Posko ini dalam rangka pemulihan dan pengembalian masyarakat, juga kepada dinas P dan P sudah kita komunikasikan untuk bagaimana ada anak-anak yang mengungsi ini bisa ikut ujian susulan dan minggu depan ini sudah ada belajar dengan baik,”

katanya.

Alasan detail masyarakat mengungsi, lanjut Bupati Awoitauw, karena mereka diancam kelompok tersebut, sehingga pihak kepolisian mencoba mendatangi agar kelompok ini tidak melakukan pengancaman terhadap masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Selama ini mereka mengintimidasi masyarakat dengan menggunakan senjata rakitan.

Bahkan, diakuinya, masyarakat sebenarnya di Kampung Yongsu Spari sangat banyak, namun karena kelompok tersebut mereka memiliki senjata, dan Bom Molotov, akhirnya masyarakat mengkhawatirkan sehingga masyarakat mengungsi. “Kelompok itu ada lima orang, dan kita berharap mereka bisa kembali,” katanya.
Mengenai rumah yang dibakar, lanjut Bupati, ada sebanyak tiga unit rumah milik yang dibakar oleh kelompok tersebut. Mereka melakukan pembakaran karena mereka mencurigai bahwa warga ini selalu menjadi penghubung kepada pihak kepolisian.

Untuk itu, pihaknya akan berusaha mengembalikan masyarakat ke kampungnya agar aktivitas mereka bisa berjalan dengan normal, sekolah juga bisa berjalan apalagi dalam menyongsong perayaan Natal dan Tahun baru 2014 mendatang.

“Kita ingin daerah kita tenang, dan kami pemerintah daerah sendiri tetap mengupayakan memperhatikan kampung tersebut agar mereka terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan,”

harapnya. (Loy/don/l03)

Source: Kamis, 05 Desember 2013 11:06, Binpa

December 6, 2013 0

KNPB Tuding Kiki Kurnia Aktor Rusuh Demo 26 November

Demo KNPB makan 7 korbanAbepura (Sulpa) – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menuding Wakapolres Jayapura Kiki Kurnia sebagai aktor kerusuhan pada demo 26 November 2013 lalu.

“Ya, aktor di balik semua peristiwa ini otaknya adalah Kiki Kurnia,” kata Sekretaris KNPB Ones Suhinap dalam Jumpa Pers di Kafe Prima Garden, Sabtu (30/11).

Menurut dia, awalnya KNPB sudah berkoordinasi dengan pihak aparat untuk melakukan aksi demo dari expo menuju Waena, tetapi tiba-tiba di depan Supermarket Mega Waena, tanpa kompromi aparat keamanan langsung menabrak masa pendemo dari belakang menggunakan mobil baracuda, sambil mengeluarkan tembakan ke arah masa hingga masa kocar-kacir.

Ia mengatakan, sesudah pembubaran paksa, aparat memukul dan menangkap beberapa aktivis KNPB. “Kalau polisi tidak membubarkan paksa masa demonstrasi tidak mungkin sekali terjadi kejadian-kejadian yang terjadi kemarin,” katanya.

Ones menyesalkan adanya penyisiran yang dilakukan aparat keamanan hingga daerah Perumnas Tiga Waena yang berdampak pada pengerusakan rumah warga. “Kami sangat menyesalkan tindakan aparat yang merusak beberapa rumah warga, rumah seorang anggota DPRD Yahukimo Andro Pahabol di belakang Mega Waena, Doga Tabuni di Perumans 3 Waena dan Buktar Tabuni di Perumnas 3 Waena,” katanya. (C/CR1/R5)

Senin, 02-12-2013, SuluhPapua.com

December 2, 2013 0

Agustina : Suami Saya Ditembak Dari Belakang

Penembakan-IllustrasiPASCA penyergapan dan penyisiran yang dilakukan aparat Jumat (29/11) dan Sabtu (30/11) kemarin, kondisi kampung Yonsu kini seperti kampung mati, wartawan SULUH PAPUA yang menyambangi kampung tersebut Minggu (1/12) kemarin tidak menemui warga masyarakat satupun di dalam kampung, rumah – rumah tampak kosong, hanya terlihat hewan ternak yang berkeliaran dan beberapa rumah yang rusak, hanya seorang bapak tua yang berhasil dijumpai SULUH PAPUA namun bapak tersebut mengaku baru tiba juga dari kota dan tidak mengetahui ada peristiwa dimaksud.

Pengakuan beberapa warga Kampung Yongsu yang berhasil ditemui wartawan SULUH PAPUA, Minggu siang, di beberapa kampung terdekat mengaku sedang mengungsi dan tidak berani kembali ke kampungnya, dan mereka membantah keterangan polisi bahwa terjadi kontak senjata, warga mengaku bahwa penyergapan Jumat (29/11) itu dilakukan di pagi buta dan mendadak. Kedatangan polisi itu mengendap – endap lalu mengepung kampung dan kemudian melepas tembakan. Karena panik dan takut, akhirnya warga melarikan diri ke hutan.

Agustina, istri Eduard Okoseray, salah satu korban yang dilaporkan tewas mengaku penyergapan dilakukan oleh Tim Khusus (Timsus) terjadi secara tiba-tiba. Masyarakat kampung Yongsu Sapari sebagian tidak mengetahui adanya penyergapan dari aparat kepolisian hari itu.

“Aparat datang pagi hari sekitar jam 07.00 WIT, sudah mengambil posisi sambil mengendap dan mengepung kampung, ketika aparat melepas tembakan, masyarakat ketakutan dan berusaha menyelamatkan diri masing-masing lari ke hutan,” katanya kepada SULUH PAPUA di tempat pengungsiannya, di salah satu kampung tetangga.

Ketika itu suaminya juga mengajaknya untuk lari ke hutan, namun beberapa saat kemudian karena teringat sesuatu yang tertinggal di rumah sang suami kembali ke rumah dan lari kembali menyusul dirinya, di saat melarikan diri itulah terdengar serentetan tembakan dari arah belakang dan menembus dada suaminya.

“Suami saya katakan kita harus segera lari. Setelah kami lari meninggalkan rumah, suami saya kembali ke rumah untuk mengambil sesuatu lalu suami saya lari, disaat melarikan diri tersebutlah polisi menembaknya rentetan dari arah belakang kemudian peluru tembus di depan dada. Ada dua peluru yang bersarang di tubuh”, kata Agustina

Ia juga menjelaskan bahwa setelah ditembak, aparat membiarkan tubuh suaminya tergeletak di tanah, setelah aparat pergi meninggalkan kampung, sekitar pukul 13.00 WIT barulah mayat suaminya dikuburkan oleh keluarga dan warga lainnya.

Menurut Agustina saat ini masyarakat dalam ketakutan dan was-was untuk kembali ke kampung. Semuanya lari menyelamatkan diri ke hutan. Jika pihak keamanan mengatakan ada perlawanan dari korban itu itu tidak benar, yang benar korban berusaha untuk lari menyelamatkan diri namun ditembaki dari arah belakang.

“Saya harap sebelum kita kembali ke kampung, kami minta Amnesty Internasional dan Komnas HAM Papua untuk segera datang ke Kampung Yongsu Sapari karena kami takut aparat keamanan akan datang dan menyerang kami lagi,” katanya dengan mimik ketakutan dan masih diliputi suasana duka.

Menurut saksi mata lainnya kepada SULUH PAPUA yang mengaku sempat melihat peristiwa penyergapan, Jumat (29/11) kemarin. Ketika saksi itu kembali dari pantai dengan beberapa teman-temannya, aparat keamanan menyergap dari arah belakang dan menyuruh angkat tangan lalu aparat melakukan pemukulan dan menendang dirinya beberapa kali dan seorang temannya.

Setelah itu ketika aparat keamanan akan pulang, meminta maaf atas perlakuan terhadap dirinya dan seorang temannya. Lebih lanjut dikatakannya bahwa saat ini masyarakat sedang sembunyi di hutan dan dikuatirkan akan mengalami kelaparan dan juga dapat mengakibatkan kematian. Ia juga mengatakan aparat keamanan merusak 5 rumah warga. (amr/cr-12/r2/lo3)

Senin, 02-12-2013, SuluhPapua.com

December 2, 2013 0

Amatus Douw: OPM dari Melbourne

Inda Marlina Rabu, 30/11/2011 21:23 WIB

AMATUS DOUW tak akan pernah melupakan kekejaman militer yang membuat hidup orangtuanya berakhir.

Mereka menyiksa Pius Douw—sang bapak— setelah ditangkap di Kampung Widimei, Kabupaten Paniyai, Nabire karena terkait dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1998. Pius dipukuli dengan gagang senjata. Ditendang. Namun ini juga tak cukup.Mereka merampas hewan ternak babi dan ayam milik keluarga Amatus. Pius hanya bertahan selama 2 tahun dalam penyiksaan hingga akhirnya meninggal pada September 2000.

Josephine Pekey—sang istri—sudah lebih dulu meninggal dengan nasib sama buruknya, pada Agustus 1996. Josephine dipukul. Ditendang dengan sepatu laras.“Mama sering menyediakan makanan saat kami berkumpul,” ujarnya pada saya. “Kami sekeluarga adalah pendukung OPM. Bapak dulunya adalah kepala suku di Kampung Widimei.”Akhir Oktober, saya mewawancarai Amatus di sebuah siang yang dingin di kawasan Footscray, pinggiran kota Melbourne, Australia.

Amatus juga membawa kawannya, Florentinus Pirimapun, salah satu anggota Tentara Pembebasan Nasional OPM—sebuah gerakan yang ingin merdeka dari Indonesia sejak 1965—dan sempat keluar-masuk hutan di Merauke. Keduanya berusia di awal 30-an dan kini bersekolah di Melbourne dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu pembangunan komunitas internasional serta matrikulasi bahasa Inggris.Amatus berasal dari keluarga yang berkecukupan di Paniyai. Tubuhnya lebih kecil dibandingkan Florentinus, yang memiliki badan tinggi dan tegap, yang berasal dari sebuah keluarga sederhana di Merauke.

Kesan saya, Florentinus agak pendiam. Namun mereka memiliki cita-cita yang sama: kemerdekaan untuk Papua. Pada periode 1998-2000, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)—organisasi sipil yang memfokuskan pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Jakarta— mencatat maraknya pelanggaran oleh aparat TNI maupun kepolisian. Ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.Kontras mencatat minimal tiga bentuk pelanggaran yang dominan selama 3 tahun di Papua, yakni pembunuhan, penahanan tanpa alasan hukum dan penyiksaan.

Pada 1998 pula, Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri karena tekanan besar masyarakat sampai demonstrasi berdarah di Jakarta.

Salah satunya dikenal sebagai peristiwa Semanggi. Bacharuddin Jusuf Habibie kemudian menggantikannya. Namun kekerasan tak juga berakhir.

Khusus Papua sendiri, organisasi itu melaporkan sebanyak 146 kasus pelanggaran HAM terjadi pada akhir 2000.Telegram Kedutaan Amerika Serikat (AS) di Jakarta untuk Departemen Luar Negeri pada 29 Februari 1968 membeberkan bahwa tentara bukanlah hal yang baru dalam sejarah Papua.

Dokumen tersebut menjelaskan sedikitnya 10.000 pasukan telah ditempatkan di sejumlah wilayah di Papua yang dulunya dikenal sebagai Irian Barat.

Namun ironinya justru tak membantu masyarakat. Penarikan akhirnya dilakukan dalam rangka reformasi besar-besaran.

“Sebanyak sepuluh ribu tentara tidak dibutuhkan di sana,” tulis telegram tersebut. “Mereka hanya menjadi beban, terutama pada perekonomian Irian Barat .”Kabel itu juga mengungkap bagaimana Papua bisa masuk ke dalam wilayah Indonesia. Ada rekayasa dalam pemungutan suara yang kelak dikenal sebagai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada Juli-Agustus 1969.

Hasil keputusan Pepera menyatakan Irian Barat memilih menjadi bagian dari Indonesia. Menteri Luar Negeri saat itu, Adam Malik, mempercayai cara terbaik untuk mempengaruhi masyarakat di sana adalah melalui kepala suku.Adam juga menyarankan dukungan dari 60 kepala suku dapat diperoleh melalui pemberian bantuan kepada mereka beserta sukunya, termasuk, mengundang mereka ke Sukarnapura—nama ibukota sebelum diganti Jayapura —satu demi satu untuk berbicara kepada gubernur. Sementara kabel diplomatik Kedutaan Besar Jakarta ke Departemen Luar Negeri pada 28 Mei 1968—yang memuat perjalanan konsuler ke Irian Barat—menegaskan tentang kebohongan Jakarta.

Dokumen itu memaparkan para misionaris, pegawai PBB dan ‘separatis’ menganggap Indonesia tak akan pernah memberikan keinginan Irian Barat untuk merdeka.

“ akan mengatur pemungutan suara yang memastikan pilihan akan jatuh pada penggabungan ,” demikian bunyi kabel tersebut.Amatus mengetahui penyimpangan itu.Kini Papua semakin bergolak. Ada penempatan militer. Pelanggaran HAM dan kepentingan bisnis. Ketika kuliah di Universitas Negeri Papua, Manokwari, sejumlah dosennya khawatir saat berbicara soal hak-hak orang Papua.

Rektor juga melarang aktivitasnya. Amatus akhirnya dicopot dari posisi Gubernur Mahasiswa Fakultas Ekonomi Pembangunan.

Namun masalah ini tak membuatnya surut. Dia tetap saja mengkritik persoalan Papua melalui demonstrasi dalam peringatan Hari HAM Internasional pada 10 Desember 2002.“Beberapa gereja dan organisasi sipil mendukung protes terhadap masalah pelanggaran HAM,” ujarnya. “Namun setelahnya, banyak mahasiswa yang dijadikan target. Beberapa teman yang terlibat tiba-tiba menghilang, mungkin dibunuh atau diculik.”Bagaimana dengan Florentinus?Dia tak seberuntung Amatus soal pendidikan. Florentinus putus sekolah saat berumur 12 tahun atau ketika duduk di kelas I SMP karena latar belakang kemiskinan.

Orangtuanya hanya bertani ubi. Dia pun memutuskan untuk membantu keluarganya dengan berburu babi, rusa dan buaya. Pada pertengahan 2005,

Florentinus bergabung dengan OPM—yang sudah dikenal lama dalam lingkungannya— dan mulai keluar-masuk hutan di Merauke.Dia menilai organisasi itu berjuang untuk mendapatkan kembali hak-hak orang Papua. Tanah mereka. Florentinus tak hanya diajari memegang senjata: busur, tombak, parang dan senapan tua, tapi juga bertahan hidup. Kelompok yang pergi kota untuk makanan harus cerdik betul, karena nyawa taruhannya. Jika tak dapat makanan, terpaksa mereka berpuasa.“Saya sudah biasa tak makan tiga sampai empat hari,” ujar Florentinus, menepuk-nepuk perutnya sambil tertawa. “Kami juga bisa makan apa pun yang ada di hutan.”“Bagaimana caranya mendapatkan uang?”“Uang terkadang dari saudara yang bekerja di kota. Mereka punya simpati saja.”Militer Indonesia, menurut Florentinus, biasanya dengan mudah mengenali wajah anggota OPM dari muka.

Cukup dengan melihat jenggot atau jambang yang panjang dan tak terurus. Itu mengapa mereka harus hati-hati saat turun ke kota. Apalagi, suasana di Papua semakin memanas dengan didatangkannya lebih banyak pasukan militer.Laporan akhir 2005 oleh Human Rights Watch (HRW)— organisasi yang memfokuskan penelitiannya pada HAM dan berbasis New York—menemukan meningkatnya pelanggaran HAM di Papua dengan semakin meluasnya pemindahan paksa, penculikan, pembakaran dan penahanan semena-mena terhadap masyarakat sipil.

HRW juga mencatat terjadinya aksi sweeping serta kekerasan yang brutal untuk mengejar para militan.“Di Merauke, tentara Komando Pasukan Khusus secara rutin menangkapi orang Papua secara ilegal dan memukulinya,” ujar Brad Adams, Direktur Eksekutif HRW. “Di Jayapura, para penjaga penjara menyiksa para narapidana.”Amatus tengah berada di Manokwari, sedangkan Florentinus di dalam hutan Merauke . Keduanya bertemu dalam perjalanan mencari suaka politik ke Australia pada Januari 2006.

Florentinus mengatakan kelompoknya membatalkan aksi penyerangan militer ke Merauke, setelah pemimpin mereka tutup usia pada akhir 2005.

Joseph Makonama, Komandan Operasi Batalyon XII Sota, Merauke meninggal karena sakit. Mereka pun berpencar. Ada yang kembali ke hutan. Ada yang ingin mencari kerja ke kota. Bagi Florentinus, informasi tentang rencana pencarian suaka politik saat itu sudah tersebar, walaupun di tengah rimba.

Ini karena setiap kelompok memiliki jaringan yang menyebarkan perkembangan situasi terakhir. Akhirnya, 43 orang bertekad mengarungi Selat Torres ke Australia, dengan perahu berukuran 25 meter dan bermesin tunggal.

Amatus dan Florentinus di antaranya. Ada sembilan perempuan, termasuk anak-anak, dan sisanya laki-laki dewasa dan mulai uzur. Saat itu adalah 14 Januari 2006. Malam pekat. Angin berhembus kencang. Ombak besar. “Hari kedua, ombak tinggi sekali dan air laut memasuki perahu. Yang muda, mulai timba-timba air,” kata Florentinus.“Kami sudah tak punya harapan hidup. Air sudah sempat sepinggang saya,” lanjut Amatus. “Mesin juga mendadak mati. Anehnya, anak-anak kecil tak ada yang menangis.”Mereka sempat terombang-ambing. Tenda perahu rusak. Makanan tak punya. Namun menjelang pagi pada hari keempat, mesin perahu kembali hidup.

Laut juga mulai bersahabat. Amatus mengatakan mereka akhirnya mengikuti arah terbang burung maupun ikan di laut untuk menemukan daratan. Sekitar pukul 05.00 pagi waktu Australia, mereka mendarat di Semenanjung Cape York, Queensland. Awalnya, sebagian mereka ragu, apakah ini benar-benar sampai ke Australia.

Ada yang berpikir di Timor Leste. Papua New Guinea. Atau justru… kembali lagi ke Indonesia. Empat orang kemudian berenang ke tepian untuk memecahkan masalah. Akhirnya, mereka yakin telah tiba di Australia. Mereka juga sangat lapar.Orang-orang kapal itu selamat di Cape York.Pihak imigrasi datang memberikan makanan dan pakaian. Ada helikopter dan kapal yang mendekat. Mereka diwawancarai soal identitas dan alasan perjalanan mereka.

Mereka akhirnya ditampung sementara dalam sebuah rumah di Brisbane, ibukota Queensland. Setelah beberapa hari di sana, otoritas Australia membawa para penumpang perahu tersebut ke Christmas Island Immigration Detention Centre—yang berlokasi 2.600 kilometer dari barat laut Australia namun dekat sekali dengan Pulau Jawa yakni 360 kilometer—dan tinggal selama 3 bulan. Mereka mendapatkan visa sementara selepasnya. Amatus maupun Florentinus bahkan memperoleh visa permanen pada 2009. Kini mereka tinggal bersama dengan menyewa rumah di kawasan Clifton Hill, Melbourne. Meneruskan kuliah dan setia mengampanyekan kemerdekaan Papua. Tahun ini akan menjadi masa terakhir untuk Amatus berada di kampus. Dia akan mengikuti acara wisuda tahun depan.

Namun sejak 2009, Amatus mendirikan International Forum for West Papua (Info WP), organisasi yang melakukan advokasi tentang kemerdekaan Papua. Dia juga menjadi koordinator utama lembaga tersebut.Mereka rajin melobi politisi di Australia. Berkampanye di pelbagai forum internasional, salah satunya di Pacific Island Forum pada awal September lalu.

Aktif dalam demonstrasi publik. Dan terakhir, tetap berkomunikasi dengan para militan. Florentinus sendiri menjabat sesuai latar belakang pengalamannya sebagai tentara pembebasan, koordinator pertanahan keamanan Info WP.“Sejak dalam kandungan, orang Papua adalah OPM,” ujar Florentinus pada saya. “Dari Sorong sampai Merauke tujuannya sama saja, ingin merdeka.”Amatus juga tak lepas dalam mencermati perkembangan Papua. Ini terutama pasca kematian sembilan orang pada Kongres Rakyat Papua III—yang dihadiri sekitar 2.000 peserta—pada 19 Oktober 2011 akibat penembakan brutal aparat.

Belum lagi soal mogok kerja PT Freeport Indonesia—perusahaan terbesar tambang milik Amerika Serikat dan hadir pada sekitar 1967— sebulan sebelumnya, yang tetap melibatkan pihak keamanan.Peranan militer selalu dominan dan tak pernah berubah. “Pemerintah di seluruh dunia harus mengutuk atas kekerasan yang dilakukan aparat militer Indonesia,” papar Amatus dalam pernyataan resminya.

“Ini adalah hak kami untuk menentukan masa depan. Pemerintah Indonesia sudah memaksa kami selama hampir 50 tahun.”International Crisis Group (ICG)—organisasi yang berbasis di Brussels dan memfokuskan pada penanganan konflik—menilai Presiden Yudhoyono sebenarnya dapat mengambil langkah sederhana untuk penanganan Papua.

Memerintahkan aparat kepolisian menghentikan penembakan sebagai kontrol massa. Namun, ICG justru menyindir sikap presiden yang meminta menterinya untuk menjelaskan penembakan di kongres ke Amnesty International.

Penghentian penggunaan peluru terhadap pekerja maupun demonstrator, ujar Sidney Jones Penasihat Senior ICG, akan menurunkan angka kematian, meredam temperatur politik, sekaligus membuktikan bahwa pemerintah tak hanya bisa sekadar ngomong. Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2008 yakni Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future, mengatakan terdapat empat masalah Papua yang menjadi sumber konflik selama ini.

Pertama, marginalisasi dan diskriminasi orang asli Papua terkait dengan pembangunan ekonomi sejak 1970.

Kedua, kegagalan pembangunan walaupun pemerintah pusat memberikan otonomi khusus sejak 2001.

Ketiga, kontradiksi Jakarta-Papua soal identitas politik dan sejarah, dan keempat, pelanggaran HAM negara pada masa lalu. LIPI menawarkan empat penyelesaian melalui rekognisi, paradigma baru pembangunan, dialog sejarah Papua hingga jalan rekonsiliasi.Penelitian yang dikerjakan pada 2004-2006 itu juga menuturkan bagaimana program otonomi khusus tidak membawa perubahan, sedikitnya dalam tiga sektor yakni pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Selain itu, maraknya korupsi dan tidak adanya transparansi anggaran daerah oleh para elit di Papua juga diungkapkan dalam laporan itu.

Khusus soal pembangunan, LIPI merekomendasikan paradigma yang baru, dengan lebih meningkatkan partisipasi orang-orang Papua.“Ini akan meyakinkan Indonesia dan ke-Indonesiaan menjadi bagian dari pelayanan publik serta fenomena sosial,” demikian seperti tertuang dalam kesimpulan eksekutif. “Secara bertahap ini akan membantu orang Papua merasa nyaman dan bangga menjadi bagian dari Indonesia.”Kami akhirnya berpisah sementara di Flinders Street Station sore itu. Saya menuju tempat tinggal— sebuah apartemen sewa—di kawasan Carlton Place, sekitar 15 menit dari stasiun menggunakan tram.

Amatus dan Florentinus juga kembali ke Clifton Hill. Waktu sudah menujukkan hampir pukul 06.00 tetapi Melbourne belum juga gelap. Tetapi setidaknya buat saya, hari itu semakin dingin. (Izf/Bsi) (anugerah.perkasa@bisnis.co.id)

November 30, 2013 0

Liput Aksi KNPB, Polisi Larang Wartawan Ambil Gambar

Jayapura — Aksi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam rangka mendukung pertemuan IPWP dan ILWP serta kampanye Sorong to Samarai di Port Moresby, ibukota Papua Nugini yang digelar di Jayapura, Selasa (26/11/13) berakhir ricuh.

Kontributor majalahselangkah.com, Hendrikus Yeimo, dari tempat kejadian melaporkan, aksi massa dihadang polisi ketika hendak mau pulang ke Perumnas 3 Waena.

“Tadi setelah massa melakukan aksi di Ekspo dan pulang ke Perumnas 3, mobil polisi masuk tengah-tengah massa aksi, polisi juga menembakkan gas air mata ke arah aksi massa. Setelah itu, massa aksi dikejar aparat serta dipukul. Beberapa orang ditangkap, tapi sementara ini saya belum bisa pastikan jumlahnya,”

kata Yeimo melalui telepon selulernya.

Wartawan media lokal maupun nasional yang yang sedang meliput jalannya aksi KNPB tak luput dari teror dan intimidasi. Bahkan polisi melarang untuk mengambil gambar saat kericuhan dan pengejaran terhadap massa aksi terjadi.

“Polisi larang kami wartawan untuk ambil gambar dan periksa kami punya Id Card. Mereka juga suruh kami hapus foto-foto yang kami ambil sebelumnya,”

tuturnya menceritakan.

“Misel Gobai, wartawan Suluh Papua dapat pukul di kepala. Tapi untungnya pakai helm, jadi tidak terlalu parah.”

Saat meminta konfirmasi, Kabid Humas Polda Papua, Sulistyo Pudjo Hartono, S.Ik mengatakan, awalnya aksi berjalan aman, tetapi polisi mengambil tindakan karena massa aksi keluar dari anjungan Expo.

“Mula-mula aksi berlangsung aman, tetapi massa demo keluar anjungan saat melewati jembatan Ekspo, mereka juga aniaya pendatang dan korban ada di rumah sakit,”

tulisnya dalam pesan singkat.(AE/MS)

Selasa, 26 November 2013 13:31,MS

November 26, 2013 2

Di Timika, Gabungan TNI/Polri Tangkap 31 Orang Papua

Orang Papua ingin Papua Merdeka. Foto Ilustrasi demonstrasi rakyat Papua menuntut Self Determination bagi bangsa Papua. Ist.

Timika — Sebanyak 31 orang Papua di Timika ditangkap oleh gabungan Polisi dan TNI di taman makam Jenderal Kelly Kwalik, hari ini, Selasa (26/11/13) sekitar pukul 08:15 waktu Papua.

Menurut informasi yang diterima Victor Yeimo, ketua umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), sebagaimana yang disebarkannya, Polisi juga menangkap Ketua KNPB Wilayah Timika, Steven Itlay dan Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Abihud Degey, saat memimpin aksi damai dari masyarakat Papua yang menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat.

Mereka, 31 orang yang ditangkap, telah dibawa ke Pos Polisi, Mile-32. Nama mereka adalah:
1 . Steven Itlay
2 . Abihud Degey
3 . Billy Hagawal
4 . Dony Mote
5 . Petrus Bobii
6 . Bony Bora
7 . Yulianus Edoway
8 . Paulus Doo
9 . Martinus Pekey
10 . Paulina Pakage
11 . Agustin Pekey
12 . Sony Ukago
13 . Daniel Kotouki
14 . Seprianus Edoway
15 . Argenes Pigay
16 . Menase Dimi
17 . Timotius Kossay
18 . Welius Kogoya
19 . Demianus Kogoya
20 . Kasianus Kamke
21 . Aduart Suruan
22 . Melianus Gobay
23 . Pais Nasia
24 . Makson Kotouki
25 . Maria Piligain
26 . Markus Entama
27 . Yustinus Pigome
28 . Sior Heselo
29 . Semuel Edoway
30 . Agus Itlay
31 . Yakonias Womsiwor

“Masyarakat dan aktivis terus diintimidasi, ditangkap dan dibunuh hanya karena ekspresi mereka untuk menuntut hak-hak mereka secara damai di Papua Barat. Tekanan dan perhatian dari semua pihak sangat dibutuhkan,”

komentar Victor Yeimo menanggapi penangkapan dan penahanan terhadap aktivis dan masyarakat Papua pendemo damai ini.(MS/BT)

Selasa, 26 November 2013 09:45,MS

November 26, 2013 0

Lagi, 16 Anggota KNPB Ditangkap Polisi

Jayapura — Aparat keamanan dari Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jayapura kembali melakukan penangkapan terhadap 16 anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan dibawa ke Polresta Jayapura untuk diinterogasi.

Aktivis KNPB ditangkap di depan Gapura Universitas Cenderawasih (Uncen), Abepura, Jayapura, Senin (25/11/2013) siang, ketika sedang membagikan selebaran tentang rencana aksi untuk memberikan dukungan terhadap pertemuan IPWP dan ILWP di PNG serta kampanye Sorong to Samarai yang akan digelar besok di taman Imbi Jayapura kota.

Penangkapan itu disesalkan juru bicara KNPB, Wim Rocky Medlama. Kata dia, aparat kepolisian tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena anggota KNPB tidak melakukan tindakan anarkis sebelum ditangkap, melainkan mereka hanya membagikan selebaran surat pemberitahuan kepada masyarakat Papua.

“Kami menyesalkan penangkapan tadi, hanya pembagian selebaran baru mereka ditangkap. Apa dasar hukumnya? Tidak ada undang-undang yang melarang untuk pembagian selebaran,”

ujar Wim.

Kata dia, apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah suatu tindakan pembungkaman terhadap ruang demokrasi di atas tanah Papua dan itu sangat disesalkan karena tidak memunyai dasar hukum yang kuat.

Wim menilai ada rencana aparat untuk mengganggu aksi yang akan digelar besok. Namun, kata dia, penangkapan itu tidak akan melunturkan semangat untuk melakukan aksi damai.

“Penangkapan ini kan tindakan pra psikologi, tapi kami tidak takut dengan polisi, kami ada untuk itu dan kami tetap akan turun besok,” ungkapnya.

Kapolresta Jayapura, AKBP. Alfred Papare, ketika dikonfirmasi mengaku tidak tahu ada aksi penangkapan terhadap anggota KNPB.

“Saya tidak tahu soal itu, tidak ada penangkapan,”

tulisnya melalui pesan singkat.

Dikabarkan, anggota KNPB yang ditangkap dipulangkan setelah diperiksa di Polresta Jayapura kurang lebih selama 4 jam. Sementara selebaran yang mereka bawa disita aparat sebelum dipulangkan. (MS/Hendrikus Yeimo)

Senin, 25 November 2013 21:53,MS

November 25, 2013 0

TNI AU Datangkan Pesawat Tempur ke Papua

Pesawat Tempur Yang Didatangkan Ke Papua

SENTANI – Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara II (Pangkoopsau II) Marsekal Muda Agus Supriatna, memberikan perhatian khusus kepada Papua yang berada di perbatasan negara. Perhatian tersebut, dengan mendatangkan pesawat tempur taktis ke Papua untuk memperketat penjagaan terhadap pesawat asing yang masuk ke wilayah Papua.

“Kita bersyukur karena pemerintah telah mempercayakan kepada kami, khususnya TNI AU hinga akhirnya bisa membeli pesawat tempur taktis seperti Tucano dari Brazil, yang akan di standby-kan di wilayah Papua,”

ungkapnya kepada wartawan Kamis (18/10) kemarin.

Menurutnya, pesawat tempur yang akan diletakkan di Papua merupakan rencana strategis, mengingat Papua merupakan daerah perbatasan. Dengan adanya pesawat tempur taktis itu, Agus berharap akan bisa memantau keadaan dan situasi di Papua secara keseluruhan.

“Itu sangat strategis kalau kita standby-kan di sini nantinya. Namun karena pesawatnya belum lengkap 16 unit, maka memang belum kita gerakkan, namun suatu saat nanti akan kita standby-kan di sini,”

sambungnya.

Disinggung mengenai pesawat asing yang beberapa kali “mampir” ke wilayah Papua tanpa ijin, Agus membenarkan adanya hal itu. Dan dalam rangka itulah pihaknya akan mendatangkan pesawat tempur taktis tersebut ke Papua. Namun menurut Agus, menyikapi adanya pesawat asing yang masuk ke wilayah RI, pihak TNI AU, khususnya Pangkalan Udara yang ada di Papua, selalu menindak tegas terhadap pesawat asing yang masuk ke wilayah Papua.

“Makanya kita simpan radar di Biak dan di Merauke juga. Radar itu nantinya untuk pengawasan itu, jadi setiap ada pesawat-pesawat yang unschedule (di luar jadwal izin “red) maka kita pasti amankan. Kalau mereka tidak ada ijin, maka kita tidak akan keluarkan pesawat tersebut hingga mereka mengurus perizinannya,”

jelasnya.

Bukan hanya itu saja, Marsekal TNI Agus juga mengklaim beberapa kali telah menangkap pesawat yang datang dari Australia maupun PNG ketika berada di Merauke dan beberapa tempat yang ada di Papua. Jika ditemukan benda-benda yang tidak sesuai dengan izin, maka akan disita.

“Jadi kalau ada kamera, video, dan lain sebagainya akan kita ambil. Jangan-jangan mereka ingin mendokumentasikan sesuatu. Pokoknya harus ada izin dahulu. Kalau tidak ada ijin, kita akan rampas, dan mereka harus bertanggungjawab,”

tegasnya. (rib/fud/mas)

Saturday, 19 October 2013 02:49,elshampapua.org

October 19, 2013 1