Militer Indonesia Kembali Mengejar Kelompok Bersenjata di Yapen

Jayapura – Pasca penangkapan, BM yang diduga bagian dari kelompok bersenjata di wilayah Yapen, Rabu (13/3) lalu, polisi terus melakukan pengejaran terhadap rekan yang bersangkutan.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol I Gede Sumerta Jaya mengatakan, Polres Yapen terus mengejar dua kelompok bersenjata yang ada di wilayah terbut yakni pimpinan FO dan RO yang sebelumnya terlibat aksi baku tembak dengan anggota Polisi.

“kedua kelompok ini telah diidentifikasi. Apalagi aksi baku tembak itu terjadi di tengah Kota Serui. Kita masih menyelidiki kelompok ini, apakah mereka adalah kelompok berseberangan dengan pemerintah atau kriminal murni. Tapi yang jelas mereka sering melakukan gangguan keamanan di wilayan Yapen. Termasuk dugaan pembakaran Polsek Angkasera lalu,”

kata I Gede, Jumat (15/3).

Menurutnya, jenis senjata api yang digunakan kelompok tersebut merupakan senpi rakitan semi panjang jenis tank. Namun larasnya dipotong agar peluru makin laju bila ditembakkan.

“Senpi SKS yang ada ditangan mereka memang senpi organik Polri. tapi masih diselidiki, karena itu baru dugaan dari manajer PT. Fajar Papua, yang melihat senpi jenis SKS,”

ujarnya.

Dikatakan, polisi berharap setelah pengembangan dari BM bisa diketahui jumlah senpi rakitan. Informasinya jumlahnya cukup banyak. Namun kita belum tahu berapa banyak, hanya saja ketika kelompok tersebut datang menagih sisa uang yang dijanjikan, 20 orang yang datang ke kamp membawa berbagai senpi.

“Begitu juga dengan amunisi mereka juga masih diselidiki dari mana asalnya. Kita harap BM lebih koorperatif memberi keterangan sekaligus mencocokan proyektil. Tersangka BM sudah melanggar, karena melawan petugas. Namun karena dia tak memegang senpi ataupun senjata tajam lainnya sementara kita terapkan melawan petugas dan dikenakan Pasal 212, ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun,”

katanya.

Sementara anggota polisi yang terkena tembakan di paha saat insiden baku tembak kata I Gede lagi, sudah dioperasi di RS Nabire. Proyektil yang bersarang di paha korban sudah dikeluarkan. Namun karena fasilitas terbatas, maka korban akan dirujuk ke RS Bhayangkara, Kotaraja, Jayapura, Jumat (15/3).

“Tapi kita belum tahu jenis proyektil yang mengenai paha korban. Namun kondisi korban berangsur membaik,”

ujar I Gede. (Jubi/Arjuna)

March 15, 2013,17.45,TJ

March 15, 2013 0

Tanpa Bukti, 6 Warga di Paniai di Tangkap dan Disiksa Oleh Polisi

PANIAI— Pada malam hari Polisi dan Tentara, dikabupaten Paniai, dikabarkan menangkap 6 warga sipil asal Mabii ibu kota Kabupaten Paniai di tangkap dan 2 warga sipil lainnya disiksa tanpa bukti yang jelas , oleh Pasukan bersenjata lengkap (Tni-Polri). pada kamis tanggal 07 Maret 2013, Pukul 09:30 malam sampai 03:00 pagi subuh.

D. Gobai, Seorang Anggoto Dewan Perwakilan (DPR) Kabupaten Paniai, melaporkan malanesia.com. bahwa banyak warga yang di tangkap pada malam hari, tanpa alasan yang tak jelas. Mereka diantaranya 6 warga sipil dan 2 disiksa oleh aparat negara, warga sipil yakni MESAK YEIMO, KALEP YEIMO, YULIANUS YEIMO, MUSA YEIMO, HAM YEIMO, DAN SAM YEIMO. dan 2 warga lagi yakni OTILI GIYAI dan MESAK MOTE,”

Gobay, menyatakan Polisi dan tentara melalukan Operasi Militer (OM) di daerah Madii. lalu enam orang terebut diatas ini ditangkap.

“pada hal 6 warga sipil ini pekerjaan sehari-hari hanya penjual Pasir untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. “

ungkapnya

kejadian tersebut, masyarakat yang berada di lokasi wilayah Madii dan sekitarnya, dikagetkan dengan cara tidak manusiawi sweping malam yang dilakukan oleh oknum Aparat Militer.

“Tindakan Brutal tak mausiawi itu, maka masyarakat jadi trauma serta ketakutan yang sangat mendalam. Gobay juga menyatakan akibat dari itu banyak warga yang melarikan diri kehutan, Polisi dan tentara mencari laki-laki dan penyejar ke hutan menurutnya tidak tahu nasib mereka apa yang terjadi di hutan, “

tuturnya.

hal ini dibenarkan juga, Y. Tatogo salah satu pegawai negeri sipil (PNS), bekerja di rumah Sakit Daerah Umum (RSUD) Uwibutu Kabupaten Paniai. Menurut dia juga

“kami kaget karena Aparat Militer dengan senjata lengkap memasuki rumah kami, lalu menakuti kami, lalu mereka tanya kamu siapa? saya menjawab saya bekerja di Rumah sakit. kemudian mereka langsung jalan, apa alasan mereka sweeping malam saya tidak tahu ,”

tuturnya.

Friday, 08 March 2013 08:28 , SB

March 8, 2013 0

Tanpa Alasan, TNI Ancam Tembak Seorang Warga di Keerom

Ilustrasi TNI (subpokjerman.wordpress.com)

Sentani — Salah satu warga Waris, Kabupaten Keerom berinisial MS melaporkan dugaan dua oknum militer (anggota TNI) yang mengancam akan membunuh dirinya.

“Cepat kasih selesaikan sambil mengarahkan moncong senjata kepada saya,”

kata Tunyanan Niko, Aktivis HAM dari Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan, Papua yang mendapat laporan, menirukan cerita korban ketabloidjubi.com, Selasa (5/3) di Kantor SKPKC Fransiskan Papua, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

Menurut Niko, seperti yang dilaporkan korban MS, ancaman itu terjadi, Jumat (22/2) pukul 11:00 WIT saat korban dalam perjalanan bersama empat orang di dalam satu truk dari arah Kantor Distrik Waris menuju Kampung Kem Amu. Dua orang duduk bersama sopir di depan. Sedangkan MS bersama dua oknum TNI di bagian bak truk. Keduanya berpakaian preman dan membawa senjata laras panjang. MS menduga dua orang bersenjata laras panjang itu anggota Komando Pasukan Khusus (Kopasus) atau anggota TNI yang posnya di wilayah Keerom.

Pastor Timo Safire OFM, Koordinator SKPKC Keuskupan, Bidang Animasi Komunitas-Komunitas Karya Fransiskan Papua yang menemui korban di Waris setelah mendengar kabar adanya kejadian itu, menceritakan kronologisnya sebagai berikut: pada Jumat, 22 Februari 2013 malam pukul 11.30 WIT, MS dari Distrik Waris hendak mengunjungi anak mantunya di rumah yang berada di Kem Amu. Jarak antara Distrik Waris dan kediaman anak mantunya itu sekitar satu kilometer.

“Bapak MS berjalan kaki menuju Kampung Amu. Dalam perjalanan, ada satu truk yang datang dari arah belakang menuju ke Kem Maranatha. Bapak MS memberi aba-aba agar truk itu berhenti agar ia bisa menumpang ke arah rumah anak mantunya. Truk itu berhenti dan MS naik ke dalam bak truk. Di dalam truk itu, MS bertemu lima pria. Ada dua pria bersenjata di belakang dan dua lainnya bersama sopir di depan,” ujar Pastor Safire meneruskan keterangan korban MS.

Dalam perjalanan, di atas truk, MS merasa tak nyaman dengan empat orang yang ia duga anggota Kopasus itu. Rasa tidak nyaman bertambah ketika satu dari dua orang bersenjata laras panjang yang berada di belakang truk menginterogasi dan mengancam korban sambil mengarahkan moncong senjata.

“Cepat! Jangan lompat, kata salah satu dari kedua oknum TNI tersebut sambil menodongkan senjata kepada MS. MS menepis moncong senjata itu. Kemudian MS melompat dari atas truk yang sedang berjalan itu. Saat MS lompat, truk itu berhenti. Kedua oknum TNI yang menginterogasinya tadi mencari dari atas truk dengan mengarahkan senter ke sekeliling truk namun tidak berhasil menemukan korban yang bersembunyi di bawah truk. Tak lama, truk itu melanjutkan perjalanannya dan MS lari menyelamatkan diri masuk hutan,”

kata Pastor Imam Katolik ini, Selasa (5/3).

Selanjutnya, menurut Pastor Safire, setelah peristiwa penembakan di Mulia, Puncak Jaya, hari Sabtu, (23/2/) satu regu pasukan TNI masuk ke kampung mengajak masyarakat mengadakan pertemuan.

“Masyarakat merasa kaget dan takut akan kehadiran para anggota TNI, namun mereka ikut saja,”

kata Pastor Safire.

Dalam pertemuan, lanjut Pastor Safire, para anggota TNI itu memberikan keterangan tentang peristiwa di Mulia, Puncak Jaya.

“Dalam pertemuan itu, TNI menghimbau masyarakat jangan membuat kekacauan melainkan menjaga keamanan. Namun masyarakat melihat ini ada indikasi menteror mental warga,”

ujar Pastor Safire.

Kejadian yang dialami oleh MS telah dilaporkan kepada pastor Gereja Katolik Paroki Waris. SKPKC juga sudah memvideokan keterangan korban sebagai laporan ke jaringan lembaga-lembaga HAM.

Kepada Levi dari tabloidjubi.com, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua mengaku kalau wilayahnya tak ada operasi Kopassus.

“Di wilayah ini tak ada anggota Kopassus. Tapi mungkin ada personil, mereka yang bantu Kodam karena keahlian khususnya, sehingga dia sudah masuk Kodam. Jadi tak ada operasi Kopassus di daerah ini,”

katanya saat ditemui di Makodam XVII/Cenderawasih, Polimak, Kota Jayapura, Papua, Rabu (6/3).

Selain itu, kata Christian ke tabloidjubi.com dan beberapa wartawan lainnya, dirinya merasa heran, sebab belum pernah mendapat laporan terkait kasus pengancaman senjata seperti yang dimaksudkan itu.

“Saya tak pernah mendapat laporan seperti itu. Tapi nanti saya akan cari tahu, kalau itu benar saya akan tindak tegas. Sebab itu tak benar dan prajurit tak boleh melakukan hal seperti itu,”

tandasnya.(Jubi/Mawel)

| March 7, 2013 | 16:07, TJ

March 7, 2013 0

Catatan FKPGP Tentang Kekerasan di Papua Selama Era Otsus

Jayapura – Sejak era pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, sejumlah kekerasan terus bergantian terjadi di wilayah paling timur Indonesia ini. Hingga kini, kekerasan itu masih berlangsung. Berikut sejumlah kekerasan yang dicatat oleh Gereja Kingmi dan Gereja Baptis Papua di Jayapura.

Dari press reales yang diterima tabloidjubi.com, Rabu (6/3) dari Gereja Kingmi dan Gereja Baptis Papua yang tergabung dalam Forum Kerja Pimpinan Gereja Papua (FKPGP), sembilan kasus terjadi sepanjang UU Otsus Papua berlaku. Pertama, pada 2 Maret 2013, seorang pendeta bernama Yunus Gobay (55 tahun) disiksa dan dianiaya kemudian dibebaskan setelah keluarga korban menyerahkan uang tebusan sebesar Rp. 1 juta kepada pihak kepolisian di Polsek Kota Enarotali, Paniai.

Dua, kasus penembakan di Sinak, Kabupaten Puncak, dan di Tingginambut Puncak Jaya pada 21 Februari 2013 dan kasus penembakan di Udaugi, perbatasan Kabupaten Deiyai tanggal 31 Januari 2013 yang menewaskan sejumlah warga sipil dan aparat. Tiga, pada 15 Februari 2013, Dago Ronal Gobay (30 tahun) ditangkap di Depapre, Kabupaten Jayapura oleh polisi dan dalam proses interogasi disiksa diruangan kerja intelkam Polres Jayapura.

Kekekerasan keempat yakni upaya pembubaran paksa kegiatan ibadah HUT Ke IV Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tanggal 19 November 2012 di Aula Stakin Sentani oleh Pemerintah dan aparat keamanan dibawah pimpinan Kapolres Jayapura, AKBP Royke Harry Langie dan wakil Bupati Kabupaten Jayapura, Robert Djoenso. Selanjutnya, kelima adalah penembakan Mako Musa Tabuni, ketua I KNPB tanpa dasar dan di luar prosedur hukum pada 14 Juli 2012 di putaran taksi Perumnas III Waena.

Keenam, pembunuhan jenderal TPN/OPM Kelly Kwalik oleh polisi Denssus 88 dan TNI pada 16 Desember 2009 di kota Timika dan pada bulan yang sama tahun 2012 terjadi pembunuhan Hubertus Mabel oleh polisi Densus 88 di Kurulu, kota Wamena. Tujuh, Ferdinand Pakage disiksa oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura, Herbert Toam pada 22 September 2008 hingga mengalami cacat (buta) permanen pada mata bagian kanan dalam rutan LP Abepura.

Delapan, penyiksaan dan pembunuhan Yawan Wayeni pada 13 Agustus 2009 oleh Kapolres Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, AKBP Imam Setiawan. Terakhir, sembilan adalah dua kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat Wasior pada tahun 2001 dan Wamena 4 April 2003 kasus pembobolan gudang senjata yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM tetapi kejaksaan Agung belum menyerahkan ke Pengadilan HAM untuk diputuskan.

“Ini sikap kami dengan melihat situasi dan kondisi yang ada,”

kata Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Socrates Sofyan Yoman setelah membaca press realess kepada wartawan di Toko Buku Yoman Ninom yang beralamat di Tabi atau Jalan Jeruk Nipis Vuria Kotaraja, Abepura, Jayapura, Rabu (6/3).

Seharusnya kekerasan sudah tak lagi menerpa warga di wilayah tertimur ini. Karena, kurang lebih 11 tahun lamanya, UU Otsus berlaku. Dalam penjelasan UU Nomor 21/2001 tentang Otsus Papua menyatakan Otonomi khusus bagi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penegakan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan Provinsi Papua. (Jubi/Musa)

| March 6, 2013 |16:52, TJ

March 6, 2013 0

Tanpa Alasan Yang Jelas, Polisi Paniai Sweeping Lagu Daerah Papua

Sentani — Kepolisian Resort Paniai dilaporkan mengadakan sweeping kartu-kartu memori Handphone milik warga yang berisi lagu-lagu bahasa daerah Papua. Kalau kedapatan kartu memori yang berisi lagu daerah Papua, entah satu atau dua, apalagi banyak, polisi ambil dan dihancurkan dengan batu.

“Polisi ada sweping kartu-kartu memori HP masyarakat dua bulan terakhir ini di Enaro,”

kata Fr. Saul Wanimbo, Direktur Komisi Keadilan dan Perdamaian (SKP) keuskupan Timika, kepada tabloidjubi.com, Senin (4/3) di Sentani, Kab. Jayapura, Papua.

Menurut Fr. Saul, polisi hanya sweeping-lagu-lagu bahasa daerah Papua saja. Ini ia ketahui dari pengalamannya dan cerita langsung dari warga Enaro selama dirinya berada di Enaro 1-20 Februari 2013 lalu.

Wasyarakat tidak bisa bereaksi atas situasi ini. Masyarakat hanya menerimaan kenyataan.

“Situasi dikondisikan sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak bisa melawan. Bagaimana masyarakat mau melawan kalau daerah ini macam-macam anggota ada berkeliaran di sana. Situasinya dikondisikan sedemikian rupa.”

ujar Fr. Saul.

Menurut Fr. Saul, polisi sangat keliru dengan tindakannya. Kalau bicara hukum, polisi tidak boleh melakukan sweeping atas privasi orang tanpa alasan yang jelas. Polisi hanya boleh menyita tanpa harus memeriksa isinya. Harus melalui ijin yang bersangkutan. Secara tidak langsung, menurut Wanimbo, polisi sedang melakukan pembunuhan tiga nilai.

“Ada pemusnahan nilai-nilai budaya masyarakat, pembunuhan kreatifitas masyarakat dan pembunuhan karakter masyarakat.”

tegasnya.

Fr. Saul meminta polisi menjelaskan maksud tindakan sweeping ini.

“Kapolres Paniai harus menjelaskan maksud sweeping ini. Atau kapolda Papua harus menghentikan tindakan Kapolresnya bersama anak buah di Enaro. Ini serius. Kita bisa katakan ini awal dari pemusnahan bangsa,”

katanya.

Kabid Humas Polda Papua, I Gede Sumerta Jaya ketika dikonfirmasi mengenai informasi ini belum memberikan jawaban hingga berita ini disiarkan. (Jubi/Mawel)

March 5, 2013,8:25 am, TJ

March 5, 2013 0

3 Rekomendasi BIN Untuk Tangani Konflik di Papua

Logo BIN

Jakarta — Lebih dari 50 tahun (1963-2013) konflik di tanah Papua tidak bertepi. Terkakhir, Kamis, (21/2) lalu, Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) menembak mati 8 anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan 4 warga sipil di dua tempat, Puncak Jaya dan Puncak.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Marciano Norman seperti dikutipDetik.com, Senin (25/2/) mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan tiga rekomendasi untuk menyelesaikan konflik Papua. Berikut tiga rekomendasi tersebut.

Pertama: Peristiwa Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya yang bersifat taktis berdampak strategis. Masalah ini wajib dikelola dengan baik dengan dukungan semua pihak agar langkah penanganan yang dilakukan benar-benar tepat dan terukur. Sehingga tidak menjadi eksesif yang akan kontraproduktif kepada nasional.

Kedua: Pelaksanaan intelejen khusus yang melibatkan segenap pemangku kepentingan dalam satu keterpaduan. Dalam rangka mewujudkan kondusivitas keadaan yang mendukung bagi upaya-upaya untuk pencapaian stabilitas situasi dan penyelenggaraan program pengembangan di Papua dan Papua Barat.

Ketiga: Seluruh instansi pemerintah terkait, dengan dukungan DPR RI, agar makin meningkatkan upaya untuk realisasi program masing-masing di Papua dan Papua Barat. Sehingga menjadi prioritas dalam rangka percepatan pencapaian hasil pembangunan sekaligus meredusir, menangkal perkembangan separatisme. (Ist/GE/MS)

Senin, 04 Maret 2013 01:51, MS

March 4, 2013 0

Tangani Konflik, Crisis Center Akan Dibentuk di Papua

Jakarta — Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Komisi 1 DPR RI menggelar rapat untuk menangani konflik Papua di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/2/).

Seperti dilangsir detik.com, Senin (25/2/), rapat itu menyepakati pembuatan crisis center di Papua untuk keperluan komunitas intelijen dalam rangka menangani konflik di Papua yang bermula pada 1963 dan masih berlanjut hingga saat ini, terutama pasca penembakan 8 anggota TNI, Kamis, (21/2) lalu di Papua.

“Dengan berkembangnya situasi di Papua, telah diambil inisiatif atas koordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri untuk membuat crisis center di Papua, sehingga komunitas intelijen secara terpadu dapat memberikan masukan perkembangan situasi terkini,”kata Kepala BIN Marciano Norman dalam rapat dengan Komisi I di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, seperti dilangsir detik.com.

Marciano Norman juga mengatakan, BIN akan menjalin komunikasi dengan pihak Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM). (Ist/GE/MS).

Senin, 04 Maret 2013 01:45, MS

March 4, 2013 0

TNI Lakukan Operasi Militer di Puncak Jaya

TNI Saat Lakukan Operasi Militer di Punjak Jaya ( Doc. Melanesia.com )

Puncak Jaya – Rakyat Papua di Puncakjaya sedang mengungi. akibat TNI-POLRI Lakukan pengejaran terhadap TPN-OPM. TNI-POLRI dari Timika ke Kiawagi. tujuan mengepung TPN-OPM. TPN-OPM siaga semua titik di Puncakjaya. TNI-POLRI tidak berhasil kejar TPN-OPM.

TNI-POLRI bakar 3 gedung Gereja GIDI. Rumah warga, honai-honaipun dibakar. masyarakat sipil mengungsi ke Hutan. saya harap Internasional melihat hal ini serius. karena sebagian rakyat Papua diperkirakan akan korban oleh TNI-POLRI, melalui tembak, maupun akibat tahan lapar dihutan pengungsian.

Internasional harus serius, dalam peristiwa yang berkelanjutan di Puncakjaya ini. Pemerintah Pusat perintahkan lekukan pengejaran terhadap TPN-OPM. TNI-POLRI kesulitan dapatkan TPN-OPM. Warga sipil Papua jadi sasaran. rumah-rumah pun akan sasaran.

Warga sipil di Mulia ketakutan. karena TPN-OPM rencanakan serang kota Mulia, kata seorang warga.TPN-OPM harap, TNI-POLRI jangan bakar Gereja dan Rumah warga. masyarakat sipilpun jangan ditembak.

TNI-POLRI boleh saja kejar kami, kami siap lawan. demi harga diri bangsa dan penentuan nasib kemerdekaan bangsa Papua.

Warga sipil di Puncakjaya membutuhkan bantuan perlindungan Internasional.

TPN-OPM minta solusi penjelesaian status politik bangsa Papua, bukan melalui dialog. Internasional minta campur tangan. jika tidak TPN-OPM akan terus menyerang TNI-POLRI di Puncakjaya, sampai ada solusi untuk penjelesaian status Politik bangsa Papua.

Kami bukan, “OTK, GPK dan Sipil Bersenjata” kami TPN-OPM yang berjuang untuk hak politik kemerdekaan bangsa Papua Barat.

Goliath Tabuni bukan pimpinan GPK. Goliath Tabuni Jendral Panglima Tinggi TPN-OPM Papua Barat. dirinya bertanggungjawab atas penembakan TNI di Puncakjaya Papua.

By Yasons sambom

Sunday, February 24, 2013, Melanesia

February 24, 2013 0

AWPA KHAWATIRKAN KEAMANAN MASYARAKAT DI PUNCAK JAYA

Jayapura – The Australia West Papua Association (AWPA) khawatir masyarakat sipil di mana serangan terhadap militer Indonesia terjadi Kamis (25/2) akan mengalami masalah jika operasi keamanan yang dilakukan untuk mengejar para pelaku serangan dilakukan oleh aparat keamanan.

Joe Collins, juru bicara AWPA melalui media release yang diterima tabloidjubi.com, Sabtu (23/02) pagi, mengatakan meskipun aparat keamanan menyalahkan OPM sebagai pihak yang melakukan serangan tersebut, namun laporan lainnya menyebutkan bahwa pelaku serangan tersebut adalah kelompok bersenjata yang tak dikenal. Beberapa Pemimpin Papua telah menekankan bahwa pasukan keamanan Indonesia di masa lalu pernah melancarkan serangan seperti itu untuk menciptakan ketidakstabilan di Papua.

AWPA mencatat, Wakil Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin telah mengatakan TNI akan mengambil sikap tegas dengan melakukan tindakan taktis terhadap kelompok bersenjata yang telah menewaskan 8 anggota TNI dan 4 warga sipil di Papua ini. Panglima Daerah Militer (Pangdam) XVII Cenderawasih, Mayjend Christian Zebua, melalui media lokal mengatakan penembakan itu dilakukan oleh kelompok separatis Goliat Tabuni dan Militer.

“Kami akan memburu mereka bersama-sama dengan polisi karena mereka telah melakukan tindakan diluar peri kemanusiaan,”

kata Pangdam.

AWPA sependapat dengan beberapa pihak yang mengkhawatirkan keselamatan masyarakat setempat dalam operasi keamanan yang mungkin saja akan dilakukan.

“Harus diingat bahwa pada bulan Juni tahun lalu terjadi serangan oleh militer di kampung Honai Lama, suatu Kecamatan Wamena di Lembah Baliem. Serangan itu mengakibatkan sejumlah orang tewas dan terluka dan sejumlah besar rumah yang hancur. Serangan oleh anggota TNI ini disimpulkan sebagai balas dendam terhadap warga desa setempat yang menunjukkan bagaimana tidak profesional dan tidak disiplinnya militer Indonesia.”

kata Joe Collins.

Seperti diketahui, serangan terhadap kampung Honai Lama ini dipicu oleh kecelakaan lalu lintas setelah seorang anak tertabrak motor yang dikendarai oleh dua prajurit TNI dari Kostrad. Penduduk kampung menyalahkan tentara dan berujung pada pengeroyokan dua orang prajurit TNI ini hingga satu dari keduanya meninggal karena ditikam warga kampung. Tak lama kemudian, sekelompok anggota TNI datang ke kampung tersebut dan melakukan serangan terhadap warga dan rumah-rumah warga di kampung itu. (Jubi/Victor Mambor)

Saturday, February 23rd, 2013 | 10:33:22, TJ

February 23, 2013 0

TNI Akan Lakukan Tindakan Taktis di Papua

TNI Saat Melakukan Patroli di Puncak Jaya

Jakarta: Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan TNI akan melakukan tindakan taktis untuk menindak kelompok pelaku penyerangan terhadap anggota TNI di Papua yang mengakibatkan delapan prajurit TNI gugur.

“Tindakan taktis itu adalah mencari, menemukan, dan menghancurkan. Tentunya, secara operasional Mabes TNI akan merespons secara taktis terhadap serangan yang bersifat taktis tersebut,”

kata Sjafrie di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Jumat (22/2).

Sjafrie mengatakan penyerangan kelompok bersenjata itu tidak berpengaruh terhadap kebijakan strategis TNI di Papua. Karena itu, hingga kini belum ada rencana untuk menambah pasukan dan mempercayakan pengamanan kepada panglima komando operasi di lapangan.

“Aspek ketahanan negara kita tingkatkan dengan strategi teritorial di mana operasi tetap bertumpu peningkatan kesejahteraan dan bisa membedakan ancaman bersenjata yang perlu mendapat suatu respons dari strategi berlapis,”

kata Sjafrie.

Menurut dia, strategi berlapis yang dilakukan adalah membuka diplomasi atau dialog yang dilakukan oleh satuan-satuan teritorial dan tindakan taktis terhadap ancaman gerakan bersenjata.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyampaikan rasa duka mendalam terkait gugurnya delapan prajurit TNI di Papua. Purnomo mengatakan masalah yang dihadapi sekarang adalah evakuasi jenazah korban karena ketika aparat mencoba melakukan evakuasi, Jumat (22/2) pagi WIT, helikopter Puma milik TNI ditembaki oleh segerombol anggota gerakan pengacau keamanan.

“Evakuasi jenazah terhambat cuaca dan keamanan,”

kata Purnomo.

Terkait perubahan status di Papua, menurut Purnomo, menunggu hasil keputusan rapat kabinet terbatas yang diikuti kementerian terkait dengan keamanan.

Pada Kamis (21/2), delapan personel TNI tewas akibat penembakan yang terjadi di dua tempat terpisah. Di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, penembakan menewaskan satu orang dan membuat seorang prajurit terluka. Sedangkan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, penembakan oleh orang tidak dikenal telah menewaskan tujuh personel TNI.

Lalu, pada Jumat (22/2), penembakan kembali terjadi terhadap Helikopter Super Puma milik TNI saat berada di lapangan terbang Distrik Sinak. Kejadian itu membuat jari tangan kru teknik helikopter terluka dan kaca helikopter pecah. Padahal, helikopter itu hendak mengevakuasi tujuh jasad prajurit TNI-AD yang menjadi korban penembakan pada Kamis (21/2) ke Mulia. (Ant/Hnr)

Jumat, 22 Februari 2013 | 14:04 WIB, Metrotv

February 22, 2013 0