Kondisi Kota Timika Normal

Kapolda Papua Irjen Polisi FX Bagus Ekodanto didampingi Direskrim Polda Papua Kombes Pol Paulus Waterpauw saat melayat di rumah duka Pasca tewasnya Simon Fader dan bentrok aparat dengan warga di Mapolsek Mimika Baru, Rabu (28/1) kemarin, situasi keamanan di kabupaten Mimika secara umum terkendali dan berangsur-angsur normal, dimana sebelumnya pada hari Minggu (25/1) dan Selasa (27/1) lalu, sempat mencekam.

KONDISI kota Timika sangat mencekam pada, Selasa (27/1) sejak pagi, saat massa long-march dan menyerang Polsek Mimika Baru, membuat sebagian besar warga lainnya memilih tinggal di rumah.
Keramaian agak terlihat di rumah kerabat jenasah Simon Fader yang sampai saat ini masih disemayamkan di Jalan Yos Sudarso depan Kantor Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK).

Disekitar lokasi ini puluhan anggota Brimob berpakaian baju anti huru hara disiagakan, sementara di halaman rumah duka berdiri tenda besar dan berkumpul kerabat dan keluarga Simon Fader.

Dirreskrim Polda Papua Kombes Pol Paulus Waterpauw kepada wartawan di Kantor Lantas Mimika mengatakan, suasana kota Timika yang sebelumnya tegang berangsur-angsur mulai pulih.

”Situasi di kota Timika sudah berangsur-angsur pulih, kami harapkan agar warga dapat menahan diri agar tidak melakukan tindakan atau aksi yang mengganggu keamanan,” tegas Waterpauw.

Menurut Waterpauw, kasus yang terjadi di Timika membutuhkan penyelidikan dan waktu, sehingga Waterpauw meminta agar percayakan bahwa kasus ini agar dapat diungkap.

“Kasus ini akan ditindak lanjuti dengan mengumpulkan bukti dan penyidikan bersama tim Labfor dari Makassar yang akan membantu mengungkap pelaku penembakan oleh aparat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Polisi FX Bagus Ekodanto kepada wartawan, menegaskan kondisi Timika pasca bentrok sudah kembali normal. Dan terkait dengan kasus tersebut pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat yang mewakil warga Selasa 27/1 malam.

Dalam pertemuan tersebut tokoh masyarakat juga telah sepakat bahwa menjamin tidak ada lagi aksi atau tindakan yang mengatas nama keluarga atau kerabat khususnya masyarakat asal Maluku Tenggara (Key).

Selain itu, menurut Kapolda dalam kesepakatan tersebut, tokoh masyarakat juga meminta agar pelaku penembakan terhadap warga untuk ditangkap dan diproses sesuai hukum.

Kapolda Papua Ekodanto menghimbau agar warga tidak lagi melakukan tindakan atau aksi, bila ada warga atau kelompok yang tetap melakukan aksi maka, itu akan ditindak tegas oleh aparat dan diproses sesuai hukum.

MINTA Diotopsi
Kapolda Papua Irjen Polisi FX Bagus Ekodanto, kepada waratawan, Rabu (28/1) kemarin, meminta kepada keluarga korban agar jenazah Simon Fader untuk dilakukan otopsi.

”Proses otopsi sangat membantu untuk dapat mengungkap kasus terjadinya penembakan terhadap korban. Hasil otopsi dapat menjadi bukti dan kepastian terkait tertembaknya Simon Fader,” tegas Kapolda.

Namun menurut Kapolda, pihak keluarga menolak untuk melakukan otopsi, sehingga pihaknya juga tidak bisa memaksakan. Kapolda menambahkan, bahwa sesuai rencana hari ini (kemarin, red) jenasah Simon Fader akan dikebumikan.

Dari pantauan Papua Pos di rumah duka, tampak beberapa keluarga dekat Simon Fader masih shok dan diliputi suasana duka, dimana isak tangis terdengar dari beberapa kerabat.

Hingga berita ini diterima di meja Redaksi pukul 19.00 WIT menurut laporan wartawan Papua Pos di Timika, jenasah Simon Fader sampai sore kemarin masih disemayamkan di rumah duka. Informasi tentang pemakaman belum didapat kejelasan dari pihak keluarga.(**)

Ditulis Oleh: Husyen/Papos
Kamis, 29 Januari 2009
http://papuapos.com

January 30, 2009 0

TNI Siap Kejar OPM

JAYAPURA (PAPOS) – Tentara Nasional Indonesia ( TNI) siap mengejar pelaku perampasan senjata milik Polri yang terjadi Pos Polisi Tingginambut, Kamis (8/1) lalu, yang dilakukan kelompok separatis OPM, jika mereka tidak mau mengembalikan sesuai dengan permintaan Kapolda dan Pemerintah Daerah.

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI A.Y Nasution, mengatakan perampasan senjata yang dilakukan kelompok OPM di wilayah pengunungan itu merupakan bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, mereka-mereka itu harus di kejar sampai dapat, bilamana upaya komperatif yaitu pendekatan melalui adat dan agama yang dilakukan Kapolda dan pemerintah daerah tidak membuahkan hasil.

Namun jika sampai batas waktu yang diberikan senjata tidak juga dikembalikan, maka pihak TNI siap melakukan pengejaran kemanapun mereka lari. “ Saya sudah siap melakukan pengejaran, bahkan kaki saya sudah mau melompat intuk mengejar sekarang, tidak perlu tunggu waktu,” tegasnya.

Kata Nasution, karena pihak Kapolda dan Pemerintah Daerah masih melakukan pendekatan komperatif, pihak TNI tidak mau langsung melakukan pengejaran. Hanya saja jika pihak-pihak yang melakukan perampasan senjata itu tidak mau mematuhi permintaan Kapolda dan Pemerintah daerah, maka pihak TNI diminta atau tidak diminta akan melakukan pengejaran.

“Kami tidak membiarkan tindakan OPM ini, kemanapun kami kejar. Tanpa diminta kalau ada kelompok sipil yang bersenjata akan kami kerja,” tegas Jenderal bintang dua itu saat ditemui di Makodam XVII/Cenderawasih, Kamis (15/1) kemarin.

Selama ini pihak TNI telah berbaik hati dengan berusaha melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok separatis di Papua, dengan meminta mereka untuk kembali ke dalam pangkuan ibu pertiwi tanpa ada paksaan dan malah mereka diminta mengembalikan sejata tanpa ada sanksi.

Namun jika masih ada kelompok-kelompok yang melakukan perampasan senjata aparat keamanan, pihak TNI tidak bisa membiarkan hal itu, akan terus dikejar. Saat ini, kata Nasution pihaknya masih menunggu hasil yang dilakukan Kapolda dan Pemerintah daerah, jika tidak diindahkan TNI akan bertidak.

“ Kami menghargai pendekatan yang dilakukan Kapolda dan Pemerintah, namun jika tidak diindahkan kami akan bertindak,” tambahnya.

Selama ini, kata Pangdam, pihaknya bersama-sama dengan pemerintah daerah telah melakukan pendekatan ke masyarakat melalui berbagai kegiatan-kegiatan seperti pelayanan kesehatan dan perbaikan rumah masyarakat bersama antara TNI/Polri dan masyarakat, sebagai upaya untuk melakukan pendekatan dan kebersamaan dengan masyarakat Papua. Namun jika masih ada saja kelompok-kelompok yang tidak mau untuk Papua aman maka menjadi tanggungjawab TNI untuk memberantas.

“ Sebenarnya kami tidak mau bermusuhan dengan mereka, karena mereka juga adalah anak bangsa, tetapi tindak mereka itu sudah melanggar aturan, sehingga harus ditindak.

Kali ini saya tidak main-main, selama ini mereka sudah terlalu dibiarkan. Saya akan buru mereka, kita lihat saja nanti,” tegasnya. (wilpret)

Ditulis Oleh: Wilpret/Papos
Jumat, 16 Januari 2009

January 17, 2009 0

8 Polisi Ditempatkan di Pospol Tingginambut

PUNCAK JAYA-Kasus penyerangan Pos Polisi Tingginambut, tampaknya membuat Polda Papua khususnya Polres Puncak Jaya tak mau kecolongan lagi. Untuk itu Polres Puncak Jaya menempatkan 8 orang anggotanya ditambah 5 orang anggota Brimobda Papua BKO Polres Puncak Jaya untuk mengantisipasi situasi yang tidak diinginkan terjadi.

Kapolres Puncak Jaya, AKBP. Chris Rihulay, SSt.Mk saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, Rabu (14/1) membenarkan penempatan 8 orang anggotanya ditambah 5 orang anggota brimob.

“Sesuai dengan kebijakan Kapolda Papua maka kita menempatkan anggota baru disana guna mengisi pos polisi disana dan anggota yang lama kita tarik ke Polres,”ungkapnya.

Kapolres mengakui, memang penempatan anggota ini merupakan bentuk pergantian (rolling) anggota lama kepada anggota baru dan nantinya minimal 3 bulan kemudian maksimal 6 bulan lamanya. 8 orang anggota yang ditempatkan itu, jelas Kapolres, termasuk dengan kepala pos polisinya ditambah 5 orang anggota brimob sehingga berjumlah 13 orang anggota saat ini yang menjaga pos tersebut.

Disinggung mengapa berjumlah 8 orang yang ditempatkan, Kapolres mengungkapkan, hal itu perlu dilihat jumlah personil yang ada di Polres sehingga kalau dipandang perlu penambahan lagi maka tidak menutup kemungkinan akan ditambah. Dengan demikian, ditempatkannya anggota baru di pos tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Disinggung soal hasil penyelidikan yang dilakukan pihaknya, Ia menambahkan, saat ini memang belum ada tanda-tanda namun demikian, pihaknya masih tetap melakukan upaya pendekatan melalui tokoh agama, adat, pemuda dan aparat kampung. “Memang sampai saat ini, kami belum menemukan hal-hal yang ganjil namun kamin tetap melakukan penyelidikan dan melakukan pendekatan secara persuasive kepada masyarakat,”tandasnya. (nal)

January 15, 2009 0

Wagub Panggil Bupati Puncak Jaya

GAMBAR: Alex Hesegem SE

SENTANI (PAPOS) -Wakil Gubernur Provinsi (Wagub) Papua Alex Hesegem SE, meminta kelompok TPN, OPM yang menyerang di Pos Polisi (Pospol) Tingginambut di Kabupaten Puncak Jaya segera mengembalikan barang jarahan berupa 4 pucuk senjata melalui pemerintah setempat atau melalui Gereja sebelum dilakukan penyisiran oleh TNI/Polri.

Untuk itu, Alex, akan segera memanggil Bupati Puncak Jaya untuk melakukan koordinasi terhadap peristiwa yang terjadi diwilayah tersebut dan kalau bisa pemerintah setempat yang harus mencari solusi terbaik.

Selain itu, menurut Alex, pemerintah di Provinsi akan melakukan peretemuan dengan berbagai satuan instansi untuk mengkordinasikan masalah tersebut agar cepat diatasi, sehingga tidak membuat masalah menjadi berlarut-larut.

Pasalnya bila tidak dikembalikan segera, pihak TNI Polri akan melakukan pengejaran yang dikuatirkan jangan sampai menelan korban jiwa warga masyarakat yang tidak mengetahui persoalan.

“Saya tidak mau melihat masalah ini berlarut-larut, seperti ini karena akan menimbulkan perselisihan antara masyarakat dan pemerintah,” pungkasnya.(nabas)

Ditulis Oleh: Nabas/Papos
Rabu, 14 Januari 2009
http://papuapos.com

January 14, 2009 0

Bupati Minta Aktifitas di Makam Theys Dihentikan

SENTANI (PAPOS) –Pendirian tenda di pemakaman alharhum Theys Hiyo Eluai oleh International Parlament West Papua (IPWP) dalam Negeri sejak November 2008, mendapat reaksi Bupati Jayapura Habel Melkias Suwae S, Sos, MM.

Melalui suratnya Bupati melayangkan Ondofolo Kampung Sereh, Kamis (8/1) kemarin,

meminta bantuan Ondofolo untuk menghentikan aktifitas di lapangan makan Theys, karena dinilai menggangu keindahan, kebersihan ketentraman dan ketertiban kota.

“Coba kita lihat sendiri tamu provinsi Papua, turun dari badara langsung disambut dengan pemandangan tenda-tenda warna-warni di tenggah kota,”kata Bupati kepada wartawan di Gunung Merah, Kamis (8/1) kemarin.

Menurutnya, kota Sentani merupakan pintu gerbang masuk tamu-tamu Provinsi Papua,

oleh sebab itu keberadaan aktifitas di sekitar lokasi tersebut mengganggu keterban dan keindahan kota.

Sementara itu, Ondofolo calon Ondofolo Kampung Sereh Boy Eluai ketika dikonfirmasikan Papua Pos tadi malam, mengaku belum menerima surat bupati. Boy yang rencana akan dilantik pada tanggal 31 Januari 2009 sebagai Odofolo Kampung Sereh menilai, surat bupati tersebut salah alamat.

Seharusnya bupati Jayapura kata dia memberikan surat tersebut kepada Dewan Adat Papau (DAP), Pesedium Dewan Papua (PDP) dan Dewan Masyarakat Adat Koteka. “Surat Bupati sala alamat kalau di tujukan kepada saya,” ujarnya singkat lewat telepon selulernya. (nabas)

Ditulis Oleh: Nabas/Papos
Jumat, 09 Januari 2009

January 11, 2009 0

Siap Bongkar Jika Dewan Adat dan PDP Hadir – Sekjend KNPB Soal Rencana Pembongkaran Tenda-Tenda di Lokasi Makam Theys

SENTANI-Perintah Bupati Jayapura agar tenda-tenda yang dibangun oleh sejumlah masyarakat di lokasi Makam Theys, di Sentani agar segera dibongkar ditanggapi serius oleh Sekjend Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Ely Sirwa dan Juru Bicara Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (Demmak), Apison Karoba.

Menurut keduanya Bupati Habel seharusnya melihat status lokasi makam dengan tetap menghargai adat di Papua. “Kami menganggap penilaian bupati itu keliru, pasalnya tenda-tenda itu jauh dari lokasi jalan. Sedangkan soal mengganggu keindahan tidak betul karena selama ini kami bersihkan makam hingga terlihat terawat,” ujar Ely yang dihubungi semalam.

Dikatakan, tanah yang kini dijadikan lokasi makam bukanlah milik pemerintah melainkan telah diserahkan sepenuhnya kepada otorita adat maupun Presidium Dewan Papua (PDP).

Selanjutnya tentang adanya informasi kalau mereka melakukan sweeping dimalam hari kembali dibantah. Menurut Ely pernyataan tersebut berlebihan.Yang dilakukan kelompok pemuda ini hanyalah melakukan pengamanan dimalam hari disekitar lokasi.”Jika pemerintah tetap bersikeras mengosongkan lokasi ini sebaiknya menanyakan ke pemimpin suku ondoafi maupun ondofolo yang ada di Papua karena ini apresiasi kami terhadap seorang pejuang,” sambung Ely yang juga membenarkan telah menerima surat pemberitahuan dari bupati.

Hal senada juga diungkapkan Apison Karoba. Dia mengatakan, mereka baru akan hengkang jika bupati atau petugas datang bersama dewan adat atau PDP.Jika ini tidak dilakukan maka mereka berniat bertahan selama 1 tahun kedepan. Menurutnya, yang membuat merusak pemandangan atau yang menimbulkan ketidaknyamanan adalah pemasangan baliho atau spanduk caleg yang tidak beraturan dan jangan mempermasalahkan lokasi di makam.

Dikatakan, tujuan didirikannya tenda selama ini karena ada ketidakadilan yang telah terjadi disamping bentuk penghargaan kepada almarhum Theys.Ia juga meminta masyarakat memaklumi jika ada pos penjagaan masuk ke makam dan harus melapor jika hendak masuk mengingat makam alm Theys adalah milik masyarakat adat dan diputuskan agar jalan lintas ditutup sebagai bentuk penghormatan kepada seorang pejuang yang sedan tertidur.

“Jika ada yang memiliki kediaman dibelakang makam memang harus memutar lewat samping SPBU ini juga agar jalan tersebut bisa dimanfaatkan lagi,” tandas Apison yang sudah menyiapkan surat balasan ke bupati.(ade)

January 10, 2009 0

Tuntaskan Akar Konflik Pelanggaran HAM

ORASI : Massa yang menamakan diri AMAK saat melakukan orasi di depan Kantor Pos Abepura dalam rangka memperingati hari HAM

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Papua dalam hal ini diwakili Gubernur Papua Barnabas Suebu, DPR Papua, MRP dituntut segera menyelesaikan akar konflik pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di tanah Papua.

TUNTUTAN terhadap pemerintah untuk menyelesaikan konflik pelanggaran HAM ini disampaikan oleh puluhan massa yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa Anti Kekerasan (AMAK) ketika melakukan orasi di depan kantor Pos Abepura, Rabu (10/12) kemarin.

“Pemerintah Pusat, Gubernur, PDR Papua dan MRP harus duduk satu meja dengan masyarakat adat dan masyarakat Papua untuk menyelesaikan akar konflik dalam suatu komisi kebenaran dan rekonsiliasi dan harus dibentuk sesuai dengan amat UU nomor 21 tahun 2001 tentang semangat rekonsiliasi Nasional antara rakyat Papua dan bangsa Indonesi,” ujar Zakarias Horota, Sekjen Forum Pemuda Pelajat dan Mahasiswa Papua (FPPMP) yang memimpin jalannya orasi saat ditemui wartawan ditengah-tengah aksi orasinya.

AMAK juga mengharapkan pemerintah segera menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran HAM sejak Papua diintegrasikan ke dalam NKRI tanggal 1 Mei 1963 hingga tahun 2008 yang telah melahirkan banyak kasus pelanggaran HAM ditanah Papua.

Dalam orasi yang dilakukan semala kurang lebih satu jam mulai pukul 10.15 WIT hingga pukul 11.12 WIT massa yang terdiri dari kaum laki-laki membawa beberapa poster dan satu buah spanduk yang bertuliskan tentang awal terjadinya konflik pelanggaran Ham di tanah Papua.

Dalam poster-poster yang dibawa massa antara lain bertuliskan ‘Aneksasi sejarah Papua ke Indonesia adalah sejarah pelanggaran HAM berat, Referendum solusi terbaik bagi rakyat Papua, Papua zona darurat orang asli Papua dalam bahaya militerisme, massa juga menuliskan tentang Otsus yang dianggap gagal karena tidak mampu menjawab hak-hak orang Papua.

“Otsus sama sekali tidak berguna bagi masyarakat Papua karena tidak berhasil menjawab hak-hak kami rakyat Papua, untuk itu kembalikan Otsus kami rakyat Papua tidak membutuhkan Otsus,” kata Yohanes Akwan salah satu anggota AMAK ketika melakukan orasi.

Massa juga meminta kepada pihak aparat agar segera menangkap elit-elit pilitik Papua karena menurut mereka kaum elit politok Papua seperti Tumbeanal, Thaha Al Hamid dan Forcorus yang merupakan pemimpin bangsa Papua yang telah memainkan elit politik ditanah Papua sendiri.

“Mereka-mereka ini yang harus ditangkap, karena mereka yang telah memainkan politik itu sendiri dan bukan para mahasiswa yang harus ditangkap seperti Buhtar Tabuni,” lanjut dia.

Orasi yang dipimpin Zakarias Hororta ini juga ditandai massa dengan membawa dua buah peti mayat dan gambar Theys Aluay dan Arnold AP, dimana kedua peti mati tersebut melambangkan matinya konflik pelanggaran Ham ditanah Papua yang dialami oleh Theys dan Arnold.

Ditengah-tengah melakukan orasi massa AMAK juga mendapatkan dukungan dari seorang mama-mama yang tiba-tiba datang sembari meneriakan ‘Pemer intah segera tuntaskan kasus pelanggran HAM Papua, hentikan militerisme serta mama-mama Papua tidak ingin melahirkan anak-anak yang pada akhirnya bisa dibunuh begitu saja.

Orasi yang dilangsungkan di depan kantor Pos Abepura ini meski di depan jalan umum namun tidak membuat arus lalu lintas menjadi macet serta tidak ada pengawalan khusus dari pihak aparat, aksi terus berjalan aman dan damai hingga akhirnya tepat pada pukul 11.12 WIT massa pun membubarkan diri dengan aman dan damai.

Sementara di Sentani, (lengkapnya baca di halaman 3) ribuan massa memperingati hari Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) International dengan pameran yang berisikan foto-foto tentang berbagai bentuk pelanggaran HAM di Papua sejak tahun 1963 hingga sekarang dilapangan sepak bola tepatnya dibelakang makam Theys.(**)

Ditulis Oleh: Lina/Papos
Kamis, 11 Desember 2008
http://papuapos.com

December 11, 2008 0

Tragedi Abe Berdarah Diperingati Dengan Orasi

JAYAPURA-Puluhan massa yang tergabung dalam Solidaritas untuk Korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Minggu (7/12) memperingati Kasus Abepura berdarah yang terjadi 7 Desember 2000,

Peringatan yang berlangsung di lingkaran Abepura yang berlangsung dari pukul 16.00 hingga 18.15 WIT, diisi dengan orasi serta penyalaan obar yang dilakukan oleh 8 orang. Dalam orasi yang dilakukan secara bergantian, pada intinya mereka menyayangkan belum adanya keadilan terhadap para korban tragedi 8 tahun yang lalu.

Sementara itu pnanggungjawab kegiatan Penehas lokbere dalam orasinya menyatakan, dalam dalam putusan sidang di Makassar (8-9) 2005, majelis hakim mengabaikan hal-hal subtansial dalam upaya penegakan keadilan dan tidak mengakomodir hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan.

Dalam kesempatan itu massa yang tergabung dalam Solidaritas Untuk Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menyampaikan 4 poin pernyataan sikap yaitu pertama mendesak DPRP bersama Gubernur segera membuat Perdasus tentang hak reparasi dan perlindungan bagi korban pelanggaran HAM di Tanah Papua. Kedua segera membentuk pengadilan HAM di Papua.

Ketiga mendesak pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan penuntutan kepada perwakilan Komnas HAM di Papua dan Keempat mendesak DPRP dan MRP untuk mendorong sebuah evaluasi resmi atas kebijakan keamanan di Papua, menolak pasukan organik dan non organik serta rasionalisasi jumlah Aparat organic (TNI/Polri) di tanah Papua.

Setelah membacakan pernyatakan sikapnya, sekitar pukul 18.15 WIT, massa meninggalkan lingkaran Abepura. (cr-153).

December 9, 2008 0

Massa Nyaris Bentrok, Tuding DPRP Sahkan Militer Masuk Papua

Sengatan matahari siang membuat massa Koalisi Peduli Ham Papua KPHP, yang tengah melakukan aksi demo di gedung DPRP, Senin (3/11) kemarin, nyaris tak terkendali, pasalnya massa dibiarkan begitu saja selama hampir sekitar 30 menit di plataran parkir gedung DPRP.

MELIHAT massa massa sudah mulai emosi, Kaur Dalmas Polresta Jayapura Ipda Piliphus Halitopo dihadapan massa meminta agar jangan emosi dan hindari bentrok. Karena kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah.
‘’Adek-adeku tidak bisa memaksakan kehendak kepada polisi, sebagai kaum intelektual harus lebih bersabar. Kami dari aparat kepolisian tidak punya masalah dengan adek-adek mahasiswa. Jadi jangan memaksakan kehendak, karena kibatnya bisa fatal,’’kata Halitopo.

Nasehat Halitopo yang juga selaku kepala suku Pegunungan ini direspon baik oleh massa, sehingga massa mundur.’’ Kami juga tahu etika, kami sebagai kaum intelektual tidak mungkin sampai mendobrak pintu. Aspirasi ini akan kami sampaikan dengan tenang dan secara santun kebapak-bapak dewan,’’ kata salah seorang massa yang disambut yel…

Kesabaran massa tidak sia-sia, sekitar pukul 12.35 Wit ketua DPRP Drs. John Ibo, MM bersama ketua komisi C Yan Ayomi, S.Sos, ketua komisi B Paulus Sumino, MM, sekretaris komisi A DPRP Yanni dan staf DPRP Rudolf Morin turun menemui massa. Kedatangan pimpinan DPRP ini disambut baik oleh massa dengan menyampaikan orasinya. Dalam orasinya kordinator Koalisi Peduli HAM Papua, Buchtar Tabuni mempertanyakan apakah APBD Papua disahkan untuk masuknya militer di Papua.

Sebab saat ini menurutnya, basis militer ada dimana-mana. Apakah tidak lebih baik uang pembangunan pos-pos itu dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Untuk itu, massa meminta ke DPRP agar bersedia memfasilitasi Koalisi Peduli HAM Papua duduk bersama dengan Kapolda, Pangdam dan Pemerintah. Kehadiran pemerintah sangat penting untuk memberikan penjelasan, jika memang DPRP tidak pernah menyetujui masuknya militer ke Papua.

Usai mendengar aspirasi massa, ketua DPRP Drs. John Ibo, MM menyebutkan bahwa tidak ada kebijakan dari DPRP untuk mendatangkan TNI ke Papua. ‘’Kebijakan itu tidak ada. Hanya euporia yang ada, gerakan menakut-nakuti rakyat,’’ kata Ibo.

Bahkan politisi ulung Golkar ini menyatakan kesiapan DPRP untuk memfasilitasi pertemuan koalisi dengan Pangdam dan Kapolda untuk berbicara dari hati ke hati. Namun demikian ketua DPRP tidak bisa memastikan kapan akan dilakukan pertemuan karena ini menyangkut waktu. Apalagi dua lembaga itu berbeda.

’’ Kita akan usahakan secepatnya dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi masalah waktu dengan Kapolda dan Pangdam,’’ kata Ibo seraya menugaskan komisi A DPRP yang diwakili sekretaris komisi A DPRP Yanni segera melakukan kordinasi dan mencari waktu yang tepat kapan bisa dilakukan pertemuan.

Jawaban yang disampaikan oleh ketua DPRP kurang memuaskan massa, sehingga massa minta agar ketua serius dan memastikan kapan waktunya, bila perlu minggu ini sudah ada pertemuan.
Jika tidak, kata Buctar setelah aspirasi disampaikannya dan diterima ketua DPRP, massa akan datang lebih bsar dari yang hadir sekarang. ’’ Kami berikan waktu sebelum tanggal 13 November sudah harus ada pertemuan Koalisi, Kapolda dan Pangdam dan kami akan lengkapi semua data-data terkait terjadinya kekerasan yang dilakukan militer ke masyarakat.Usai menyampaikan aspirasi, massa kembali kerumah- masing-masing tanpa ada keributan. (**)

Ditulis Oleh: Javaris/Papos
Selasa, 04 November 2008
http://papuapos.com

November 4, 2008 0

Polda Kirim Penyidik Ke Wamena

WAMENA (PAPOS) – Pasca bentrok antara oknum TNI dan oknum Polri, situasi kota Wamena dan sekitarnya aman dan kondusif ditandai aktifitas warga masyarakat tetap berjalan normal seperti biasa.
Hal ini sesuai komitmen TNI dan Polri sama-sama menjaga situasi daerah agar tetap aman dan terkendali seperti dijelaskan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI A.Y. Nasution dan Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. Bagus Ekodanto. Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Bagus Ekodanto menegaskan kepada wartawan di Wamena bahwa akan menyelesaikan masalah ini secara tuntas. “Untuk oknum anggota Polri dan TNI yang terlibat, tetap akan menjalani proses hingga ke pengadilan, dan ini telah mejadi komitmen bersama kami“ tegas Ekadanto.

Akibat bentrok pada Sabtu (1/11) dini hari itu , salah satu anggota TNI Prada Lamek, mengalami luka tembak di bagian pantat kini sedang menjalani perawatan secara intensif dan sudah mulai berangsur-angsur sembuh.

Satu anggota TNI hingga kini masih belum diketahui keberadaannya dan masih dalam pencaharian. Anggota Brimob Brigpol Erik Alfons mengalami luka pada bagian belakang kepala, siku tangan kiri dan pinggang bagian belakang, Briptu Jusman mengalami luka di tangan kiri.

Sementara itu, Dir Reskrim Polda Papua Kombes Pol Drs Paulus Waterpauw melalui Plh AKBP Bonar Sitinjak SH mengatakan, sebagai bentuk keseriusan Polda Papua untuk menindaklanjuti kasus ini, pihaknya mengirim 6 penyidik dibac-up POM ke Wamena.

Selain itu pihaknya kata Bonar juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 saksi dari personil Brimob.” Enam penyidik yang dikirimkan diantaranya 3 perwira,” ujarnya kepada wartawan, Senin (3/11) kemarin di Mapolda Papua.

Keberangkatan enam penyidik ini nantinya akan berkoordinasi dengan Polres Jayawijaya. Bahkan, enam penyidik Dit Reskrim bersama penyidik Polres Jayawijaya akan bergabung dengan POM TNI dari Kodam XVII/Cenderawasih.

Disinggung hal apa saja yang ditanyakan kepada 8 saksi, Bonar menjelaskan, sekitar kejadian tersebut tentunya. ” Pertanyaan sifatnya tidak jauh kaitaannya dengan bentrok di Wamena,” jelasnya.(iwan/feri)

Ditulis Oleh: Iwan/Feri/Papos
Selasa, 04 November 2008
http://papuapos.com

November 4, 2008 0