Polda Tarik Anggota Brimob di Lanny Jaya

JAYAPURA – Kepolisian Daerah Papua terpaksa menarik anggota Brimob Den III Sat Pelopor dari Kabupaten Lanny Jaya untuk menghindari konflik susulan terhadap anggota TNI yang sempat bentrok, pada Senin (13/10) lalu.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Polisi, Sulistiyo Pudjo Hartono, mengungkapkan, penarikan anggota Brimob tersebut digantikan Brimob Polda Papua.

“Langkah pertama yang dilakukan oleh kapolda Papua dan rombongan saat berada di Kabupaten Lanny Jaya ada menggali informasi awal, baik TNI maupun anggota Polri. Namun untuk menghindari konflik susulan, Kapolda perintahkan untuk menarikan anggota Brimob yang ada di wilayah itu,”

kata Pudjo kepada wartawan, Kamis (16/10).

Langkah lain yang dilakukan saat berada di Kabupaten Lanny Jaya adalah, untuk melakukan reskonstruksi dan fakta kejadian yang sebenarnya, dan membahas serta melakukan perbaikan permasalahan komando.

Bahkan di akuinya, sistim komando di Lanny Jaya memang sering terputus karena tidak ada signal dan radio. Untuk itu kedepan rencana akan melakukan perbaikan komunikasi antara TNI dan Polri.

Disingung penyebab terjadinya bentrok, Sulistiyo mengemukakan, penyebab kejadian hanya karena kesalah pahaman antara TNI maupun Brimob. “Awalanya ada anggota TNI menumpang mobil truk. Saat itu ada pemeriksaan rutin dari anggota Brimob sehingga terjadi pertengkaran mulut. Saat itupula mereka saling membawa massa sehingga terjadi bentrok,” katanya.

Lanjutnya, kasus yang terjadi di Lanny sebenarnya telah kendalikan oleh Danton masing- masing, namun ada pihak lain yang masuk tanpa mengetahui persoalan langsung melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan sehingga terjadi pertikaian. (loy/don)

Jum’at, 17 Oktober 2014 07:45, BinPa

October 17, 2014 0

Polda Bentuk Tim Investigasi Kasus Bentrok Brimob-TNI

Kapolda Bersama Pejabat Polda Turun ke Lanny Jaya

JAYAPURA – Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen (Pol) Yotje Mende bentuk tim investigasi kasus bentrok anggota Brimob-TNI di distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya, Senin (13/10) sore.

Selain membentuk tim Investigasi, Kapolda Yotje langsung turun ke Kabupaten Lanny Jaya bersama Irwasda, Kabid Propam, Kabid Humas, Direktur Intel dan Direktur Reserse dan Kriminal untuk menyelesaikan persoalan antara Brimob dan TNI.

“Pagi ini saya bersama pejabat Kodam dan Danrem 172/PWY akan berangkat ke Pirime untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara oknum Brimob dan oknum anggota TNI yang terjadi kemarin,”

katanya kepada wartawan usai memimpin sertijab Kapolres di Aula Rastra Samara Mapolda Papua, Selasa (14/10) kemarin.

Menurut Kapolda Papua, bentrok antara anggota Brimob dan anggota TNI ini akibat kesalahpahaman yang seharusnya tidak perlu terjadi jika mereka dewasa.

Namun karena mereka masih usia-usia muda yakni rata-rata 24 tahun, sehingga emosionalnya belum bisa terkendali. ”Saya sebagai pimpinan Polda bertanggungjawab atas kejadian ini. Saya minta maaf jika anggota saya berbuat salah,” tegasnya.

Ketika ditanya apakah dalam Tim investigasi tidak melibatkan pihak TNI (Kodam), Kapolda Yotje menandaskan, tentunya akan dibentuk tim dan ini sudah dibicarakan dengan Pangdam XVII/Cenderawasih .

”Saya sudah koordinasi dengan pak Panglima Kodam terkait dengan hal ini, pada prinsipnya kami sepakat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan damai,” tandasnya. Untuk diketahui, Pasca saling kontak senja tersebut, langsung mendapat perhatian serius dari Kapolda Papua, Selasa (14/10) kemarin terbang langsung dari Jayapura ke Tiom Lanny Jaya guna menangani masalah tersebut.

Dalam kunjungan kemarin itu, Kapolda Papua bersama sejumlah pejabat perwira tinggi Polda Papua seperti Wadir Intelkam, Dir Propa, Kabid Humas dan Kasat Brimob Polda Papua. Sementara pejabat Perwira dari Kodam XII Cenderawasih yang turun langsung menangani masalah kontak senjata antar Brimob dan TNI Yonif 756/WImane Sile itu antaralain Kasrem, Danyon 172/WMS dan sejumlah perwira tinggi Kodam XII Cenderawasih lainnya.

Kapolda Papua, Irjen Yotje Mende kepada wartawan di Wamena Selasa kemarin mengatakan peristiwa saling kontak senjata antara sejumlah oknum korps loreng dengan sejumlah oknum korps Coklat itu karena masalah salahpaham. Masalah kesalahpahaman inilah yang mengakibatkan buntut pada saling kontak senjata antara beberapa oknum anggota Brimob Pos Pirime dengan beberapa oknum anggota TNI Yonif 756/WMS yang mengakibatkan juga salah satu anggota TNI Yonif 756/WMS Letnan Dua Infanteri Ali Okta Komandan Pos Tiom terkena tembakan di lutut kiri yang hingga kini harus dirawat secara intensif di RUSUD Tiom.

“Saya sadari juga bawah anggota Brimob yang melakukan aksi itu ada dibawah kendali saya dan ada kesalahpahaman dari kita juga. Saya minta maaf atas peristiwa ini dan saya juga minta maaf kepada anggota TNI yang korban dan juga kepada Kodam XVII Cenderawasih,”

ungkapnya Kapolda penuh kekesalan.

Menyadari peristiwa tidak terpuji itu, Kapolda Papua langsung turun tangan datang ke Tiom, Lanny Jaya guna menyelesaikan persoalan tersebut. Selama di Tiom Kapolda berjanji akan mengusut bagaimana sehingga peristiwa saling kontak senjata itu terjadi dan siapa dalang terjadinya saling kontak senjata itu. “Saya akan mengecek siapa dalang dan bagaimana sampai bisa terjadi kontak senjata itu terutama anggota saya yang melakukan tindakan-tindakan fatal terjadinya saling kontak senjata,” pungkasnya.

Diutarakan Kapolda Papua, peristiwa tersebut saat ini masih didiuga karena saling paham antara anggota Brimob Polda Papua Pos Pirime dengan anggota TNI Yonif 756/WMS namun, dengan adanya pemeriksaan langsung dari Polda Papua dan Kodam XVII Cenderawasih ke Tiom ini baru akan lakukan penyelidikan apakah benar peristiwa itu terjadi karena kesalahpahaman antara beberapa oknum anggota Brimob Papua dengan beberapa anggota TNI Yonif 756/WMS.

Dari hasil pemeriksaan langsung di lapangan inilah baru akan diketahui siapa yang salah dan siapa yang benar. “Dari hasil pemeriksaan dilapangan nanti baru ketahui dan saya akan laporkan ke pimpinan saya, bapak Kapolri masalah ini juga kini menjadi perhatian serius dari bapak Kapolri,” ungkapnya. Lanjut Kapolda Papua, masalah ini kini menjadi perhatian serius antara Institusi Polri dan TNI sehingga harus segera dituntaskan penyelesaiannya bersama dalam waktu dekat guna menghindari gesekan-gesekan yang sama yang kemungkinan bakal terjadi lagi di waktu-waktu yang datang. Selaian itu masalah ini perlu diselesaikan secepatnya agar tidak ada saling dendam.

“Harapan saya masalah ini jangan berlarut dan mengakibatkan dendam-demdam. Saya mau tegaskan disini karena ulah oknum-oknum bukan membawa-bawah kesatuan. Ini masalah pribadi antara oknum anggota bukan masalah kesatuan,”

tegas perwira Polri bintang 2 itu.(/loy/kri/don/l03)

Sumber: Jum’at, 17 Oktober 2014 07:33, BinPa

October 17, 2014 1

Borneo Merdeka Digaungkan Gubernur Kalbar

gubernur-Cornelis — Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bila Parpol Koalisi Merah Putih (KMP) jegal pelantikan Jokowi-JK.

JAKARTA, BERITAKALTIM.com- Gaung Borneo Merdeka muncul lagi. Kali ini Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis yang melontarkannya. Ia bertekad akan mengusulkan referendum ke Asosiasi

Cornelis akan ajukan tiga opsi antara lain cabut UU Pilkada, pembentukan negara bagian dan merdeka per-pulau.

Cornelis mengatakan usulan tersebut baru sekedar wacana pribadinya karena sikap elite partai seolah memperlemah rakyat. Menurutnya cara ini merupakan langkah kuno, padahal masyarakat mulai cerdas dalam menyikapi perpolitikan, namun sebaliknya demokrasi justru menurun.

“Ini baru usulan saja. Saya akan ajukan referendum kepada daerah melalui APPSI melalui ketuanya Syarul Yasin Limpo Gubernur Sulsel,” kata Cornelis, Ahad (5/10).

Ia melanjutkan usulan tersebut baru akan diajukan jika MK menolak uji materi UUMD3 soal pemilihan MPR, lalu DPR tak berjalan dengan baik, dan ada masalah dalam pelantikan
Jokowi-JK di MPR. Hal tersebut dinilai akan menjegal jalannya pemerintahan mendatang sehingga lebih baik referendum.

Cornelis menambahkan, sikap Presiden SBY terbitkan Perppu Pilkada hanya dalam rangka menyenangkan hati masyarakat. Sebab bagaimanapun DPR tetap berperan menetapkan kebijakan
tersebut. Bagi mereka tidak ada kegentingan yang mendesak hingga memaksa pemerintah terbitkan aturan itu.

“Bagi mereka pilkada DPRD sudah ideal. Sebab, tidak ada yang genting, meskipun demokrasi ini berada dalam posisi yang benar-benar darurat,” tegasnya.

Gaung Borneo Merdeka sudah sering dimunculkan warga di pedalaman Kalimantan. Karena kesenjangan pembangunan yang terjadi membuat masyarakat lokal kecewa dengan pemerintah pusat. Kesenjangan pembangunan terjadi sangat tajam bagi warga yang tinggal di desa. Bahkan mereka merasa Indonesia belum merdeka. #roi/ll

October 5, 2014 0

Indonesia Akan Bubar itu Pasti

2015 INDONESIA PECAH MENJADI 42 NEGARA, INI BENDERANYA, demikian kami petik dari jaringan blog SUARA Kolaitaga.blogspot.com

Realitas dan fakta sejarah pertama yang menyulut apa yang dikatakan Suntani ini ialah bahwa SEMUA negara yang disebutkan di sini, bahkan ada juga yang belum disebutkan di sini ialah negara-negara yang sudah pernah ada di muka Bumi. Jadi, nama-nama negara dan Bendera Negara mereka yang disebutkan ialah sebuah fakta sejarah. Negara-negara ini pernah ada, tetapi dalam euphoria pengusiran penjajah Belanda, maka Sukarno memainkan politik licik dengan mengajak para pemimpin negara-negara ini untuk bergabung ke dalam NKRI.

Hasilnya apa? Pelanggaran HAM, penyangkalan bahwa pernah ada perjanjian, dan deklrasi NKRI oleh Soekarno.

Realitas kedua, bahwa setelah dibujuk masuk ke dalam NKRI, Soekarno malah melupakan janji liciknya dan menyatakan semua pihak harus bergabung ke dalam NKRI dan siapapun yang memberontak akan dibasmi sampai habis.

Untuk sekali belum ada survey atau jajak pendapat dilakukan oleh lembaga netral menanyakan identitas dari semua negara yang disebutkan di sini, dan alasan mengapa mereka bergabung ke dalam NKRI. Pasti kebanyakan akan menyatakan mereka bergabung sementara mengusir penjajah dan setelah itu Soekarno menjanjikan kemerdekaan kembali setelah penjajah keluar.

Paling tidak bahasa itu, trick itu yang dilakukan Soekarno terhadap salah satu tokoh Papua bernama JM Bonay, Gubernur Irian Barat pertama yang diangkat oleh Soekarno. Selang beberapa bulan/ tahun saja ia melarikan diri ke Belanda setelah datang ke Jakarta menagih janji Soekarno untuk memberikan kedaulatan kepada bangsa Papua. Waktu itu dia datang bertanya,

“Bapak kemarin ada janji berikan kemerdekaan, berikan kapal laut kepada masing-masing tokoh: saya, Kaisiepo dan …. Saya datang tanya kapan Bapak akan kasih? Soalnya Belanda sudah keluar dari Irian.”

Apa jawab Soekarno?

NKRI harga mati!, bukan harga hidup.

Apa yang dilakukan sang Gubernur?

Ia menyatakan mendukung Organisasi Papua Merdeka dan menjadi “leading figure” dalam kampanye Papua Merdeka di negeri Belanda sampai dia mati di sana dan dikuburkan di sana.

Itu potret politik NKRI ala Soekarno, dan itu hasil yang diperoleh masing-masing tokoh yang waktu itu melakukan “deal” dengan Soekarno.

Jadi, yang ketiga, setiap pemimpin dari sekian puluh negara yang didaftarkan di sini memiliki pengalaman pahit ditipu oleh Soekarno dan NKRI.

Hal keempat, pengalaman hidup bersama NKRI sangat pahit, penuh dengan intimidasi dan teror. Kalau Anda pernah ke luar negeri, katakanlah ke Malaysia atau Singapore saja, Anda akan merasakan “Apa artinya merdeka!” di sana. Di sana tidak ada teror dan intimidasi oleh aparat negara terhadap rakyatnya. Di sana hukum berlaku secara adil dan merata bagi semua pihak. Di sana kita dihargai sebagai manusia, sebagai individu, sebagai umat beragama, sebagai manusia berpendapat dan menyampaikan pendapat, sebagai manusia seutuhnya. Di Indoensia semuanya tidak ada! Mana ada?

Hal kelima, NKRI telah dibangun dengan darah, kebohongan dan maniulasi, jadi ia harus berakhir secara tragis sebagai negara gagal, seperti digambarkan oleh penulis buku ini: Djuyoto Suntani.

Siapa saja, individu atau kelompok yang tergabung dengan NKRi akan mengalami nasib sial, bukan mujur, karena bangsa ini menjadi terkutuk gara-gara banyak perbuatan melawan hukum alam dan hukum Allah. Siapa saja bergabung dengan NKRI akan kena getahnya, tanpa terkecuali. Siapa yang mau melepaskan diri daripadanya akan selamat sentosa.

Sekarang kita perlu pikirkan siapa atau apa yang bakalan memicu peristiwa ini terjadi? Dari pengalaman sejarah kerajaan-kerajaan di pulau Jawa, pemicu utamanya ialah cekcok dan perpecahan di dalam tubuh NKRI sendiri yang akan menyebabkan kerajaan Jawa modern bernama NKRI akan runtuh. Pemicu kedua ialah lima hal sebagaimana disebutkan di atas. Pemicu ketiga ialah alasan-alasan hukum alam sebagaimana disebutkan Suntani. Menyangkut pertanyaan siapa? maka kita perlu ketahui bahwa para pemimpin yang akan menghancurkan NKRI ialah para Sukarno-is yang nasionalisme-nya fundamentalis dan membabi-buta, yang akan memicu kehancuran ini terjadi secara mendadak dan besar-besaran. Siapakah pemimpin Sukarno-is di Indonesia saat ini?

May 31, 2014 3

Raider TNI Serbu Gerakan Borneo Merdeka di Singkawang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG – Sekelompok pasukan menamakan diri, Gerakan Borneo Merdeka (GBM) yang berhasil menguasai wilayah Gunung Passi, Singkawang diserang pasukan merah putih, Yonif 641/Raider.

Pasukan Yonif 641/Raider dengan kekuatan 15 tim yang menyerang sempat melakukan pengejaran terhadap kelompok GBM. Musuh yang terdesak dengan sisa pasukannya bergerak menuju daerah Bougenvil dan menguasai beberapa titik vital seperti kantor pemerintahan, instalasi air minum dan sekolah.

Oleh karena itu, TNI melaksanakan penyerbuan dengan operasi “Raid” penghancuran gedung dengan bahan peledak oleh Satgas Yonif 641/Raider. Musuh yang semakin terdesak lari menuju daerah Pantai Samudera Indah.

Pengejaran dan penyerbuan terus dilakukan dengan strategi infiltrasi laut menggunakan kapal pendaratan dan renang taktis militer untuk merebut kembali pantai, dan menumpas habis setiap pemberontak yang ingin pecahkan NKRI.

Demikian tahap demi tahap latihan pemeliharaan kemampuan prajurit Yonif 641/Raider yang digelar 12 hingga 25 Mei 2014. Sebelum latihan tempur di lapangan, prajurit mendapat materi latihan teknis selama satu pekan. Adapun materi yang diperoleh, merupakan pendalaman materi dan dasar-dasar aplikasi ilmu pasukan raider.

May 24, 2014 0

Tim Investigasi DPRP Rekomendasi Pelaku Penembakan Dipecat

JAYAPURA[PAPOS]-Ketua tim investigasi DPRP, Yafet Pigay didampingi Nason Utty saat berdialog dengan keluarga korban.Tim investigasi DPR Papua memberikan rekomendasi agar pelaku penembakan dalam bentrokan antar aparat keamanan dengan warga di Waghete Kabupaten Deiyai, dipecat dari keanggotaan POLRI.

Dalam bentrokan di lapangan sepak bola, Waghete Kabupaten Deiyai, 23 September lalu, Alpius Mote, siswa SMAN 1 Waghete tewas tertembak.

“Rekomendasi ini kami berikan setelah tim melakukan investigasi langsung di Waghete Kabupaten Deiyai ,” ucap ketua tim investigasi dari DPR Papua Yafet Pigay didampingin Nason Utty kepada Papua Pos, Sabtu (5/10).

Tim investigasi DPR Papua sendiri tiba di Waghete, ibu kota Kabupaten Deiyai, Kamis (3/10) lalu untuk melakukan investigasi dengan bertemu langsung pihak sekolah SMAN 1 Waghete yang menjadi tempat korban menuntut ilmu, keluarga korban, dan Polres Paniai.

Menurut Yafet, rekomendasi tersebut diberikan menyusul oknum anggota polisi tersebut telah melakukan penembakan yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawa.”Ini sebagai bentuk pelanggaran HAM,” imbuh Yafet.

Yafet mengatakan setelah tim tiba di Jayapura, akan melakukan rapat lagi. Namun yang jelas rekomendasi yang dikeluarkan tetap mengarah pada pemecatan terhadap oknum polisi, pelaku penembakan.

Sementara anggota tim investigasi, Nason Utty mengatakan, rekomendasi ini nantinya akan diberikan kepada Kapolda Papua, Gubernur Papua, da KOMNAS HAM Papua.”Kami harap rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh Polda Papua dengan menghukum pelaku atas perbuatannya dengan dipecat,” imbuh Nason.

Nason menuturkan berdasarkan pertemuan dengan keluarga korban dan keterangan beberapa orang saksi, kejadian itu berawal saat digelar razia oleh anggota polisi, Sabtu 21, September lalu. Saat razia itu seorang pengendara bersama seorang ibu diberhentikan lalu dijatuhkan.

Ayah korban, Daud Mote meminta pihak kepolisian mengungkap pelaku penembakan.”Anal saya sudah ditembak, saya minta pelakunya dihukum,” ucapnya.

Tidak terima dengan sikap oknum anggota itu, masyarakat langsung berkumpul di lapangan dengan melakukan waita. Namun tiba-tiba terdengar tembakan hingga terjadi bentrok dengan aparat keamanan.

Beberapa saat kemudian, salah satu siwa SMAN Waghete ditemukan tewas tertembak.”Kami juga minta anggota polisi yang menjadi pemicu hingga terjadi bentrokan itu ditangkap dan diproses,” ungkap Nason.

Soal data penyebab kejadian tim investigasi DPR Papua berbeda dengan Polres Paniai, Nason mengatakan silahkan saja.”Data yang kami dapatkan berdasarkan pengakuan dari keluarga, termasuk pengakuan dari masyarakat di Waghete sama dengan laporan yang kam terima di Jayapura, sedang polisi belum mendapatkan keterangan dari keluarga korban dan masyarakat yang melihat kejadian,” terang Nason.

Sementara itu, Kapolres Paniai, Ronny Abba mengatakan, apa yang disampaikan tim investigasi DPR Papau soal penyebab kejadian bentrokan baru didengarnya.”Kami akan tindaklanjuti informasi ini,” ucap Kapolres Ronny saat pertemuan dengan tim investigasi DPR Papua.

Menurut Kapolres, kejadian bentrokan hingga terjadinya penembakan berawal saat, anggota polisi melakukan razia lanjutan dan sosialisasi judi togel dan miras bersama Linmas, Senin pagi, 23 September. Namun apa yang dilakukan polisi ini mendapatkan perlawanan dari masyarakat hingga terjadi bentrokan.

Saat bentrokan terjadi anggota polisi sudah berusaha bertahan untuk menghindari bentrokan, namun masyarakat terus menyerang hingga ada tembakan yang menyebabkan salah satu siswa SMA meninggal.

Pasca bentrokan tersebut, sebanyak sepuluh orang anggota polisi sudah diperiksa Propam Polda Papua.[frm]

Terakhir diperbarui pada Senin, 07 Oktober 2013 00:24

Senin, 07 Oktober 2013 00:21, Ditulis oleh Frm/Papos

October 7, 2013 0

Borneo Ingin Merdeka!

Sumber: Kompasiana

“Di negara yang penuh dengan ketidakadilan, maka akan selalu saja timbul niat untuk melepaskan diri. Merdeka mungkin.”

Tulisan saya kali ini memang perlu dibaca dengan cermat dan hati-hati.

Ini bukan tulisan makar tapi curhat. Wacana Borneo Merdeka sebelumnya sudah ada sebelum Indonesia disahkan sebagai sebuah negara. Hal itu tidak dapat dipungkiri. Silakan baca sejarah.

Kemudian timbul pertanyaan, kenapa Borneo harus merdeka? Lihat Papua, terkecuali Aceh yang ingin menegakkan syariah, keinginan merdeka murni karena merasa dianaktirikan oleh Jakarta. Wacana Borneo Merdeka juga muncul karena merasa kurangnya keadilan di NKRI. Pantaskah Borneo Merdeka? Lihat bagaimana korupsi merajalela di negeri ini. Hukum yang tumpul. Itu bisa saja menyakiti hati masyarakat yang sehari-hari hidup di bawah garis kemiskinan.

Ketidakbecusan Jakarta menjaga Borneo bisa kita lihat dari lepasnya pulau Simpadan-Ligitan. Buruknya Infrastruktur di Borneo, sementara kekayaan alamnya diserap habis-habisan untuk Jawa. Masih ingat berita warga perbatasan yang ingin pindah saja ke Malaysia sebab merasa tidak diperhatikan.

Kecemburuan sosial tidak begitu saja muncul. Kemarin ada Kompasianer memposting artikel yang isinya membanggakan orang Jawa. Itu hak memang tapi ada hal yang ingin saya sentuh. Dia mengatakan Jawa unggul karena warganya banyak yang tajir, punya banyak mobil, gedung bertingkat di mana-mana. Lupa dia kalau semuanya itu hasil serapan nyawa Borneo dan pulau lain. “Kami bosan bila Borneo seperti ini. Alam kaya tapi rakyat hidup dibawah garis kemiskinan.

Sudahlah miskin malah dimiskinkan lagi. Lengkap sudah. Rakyat yang sehari-hari hidup dari berladang dan berburu lalu tiba-tiba tanahnya dijual kepada perusahaan Sawit dan HPH. Sudah, kalau begitu Borneo Merdeka saja!” Begitu kata seorang sahabat suatu hari. Akun TM2000 juga pernah ngetweet perihal Negara Melayu Raya. Saya tertawa ketika membacanya. Mungkin suatu hari nanti, saat NKRI semakin tak becus, semakin tak adil, semakin tirani, Borneo Merdeka bisa terealisasi. Salam satu jiwa.

September 5, 2013 0

Wisnu Wardhana : Kunjungan Menlu MSG Untuk Memahami Pembangunan Di Indonesia, Termaksuk Papua

Wakil Mnetri Luar Negeri Indonesia, Wisnuwhardana (Jubi)

Noumea-Kaledonia Baru, 21/06 (Jubi) – Saat ini, selain Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan 48 Triliun Rupiah selama era Otonomi Khusus ke Papua dan Papua Barat, 98 persen pejabat pemerintahan di provinsi Papua dan Papua Barat adalah Orang Asli Papua.

Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Wisnuwardhana yang memimpin delegasi Indonesia dalam MSG Summit di Noumea, Kaledonia Baru mengakui bahwa rumpun bangsa Melanesia di Indonesia tersebar di lima provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Masing-masing provinsi tersebut adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur. Wilayah lima provinsi ini mencapai sepertiga dari seluruh wilayah Indonesia.
“Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, ada sekitar 11 juta penduduk yang mewakili suku bangsa Melanesia di Indonesia. Mereka ada di lima provinsi di Indonesia, yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur yang mencakup sepertiga wilayah Indonesia.” kata Wisnuwhardana dalam pernyataan pemerintah Indonesia dihadapan sesi pleno MSG Summit, 21/06.

Kenyataan ini, menurut wakil Menteri Luar negeri Indonesia ini, menjadikan hubungan Indonesia dengan Melanesia Spearhead Group (MSG) harus dipererat dan terus ditingkatkan. Salah satu caranya adalah dengan mempersilahkan para Menteri Luar Negeri negara-negara MSG untuk datang ke Indonesia.
“Untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan MSG, Indonesia mempersilahkan para Menteri Luar negeri MSG datang ke Indonesia. Untuk bertukar pengalaman dan memberikan kesempatan untuk melihat dan memahami dengan baik tentang pembangunan di Indonesia, termasuk Papua dan papua Barat.” kata Wisnuwardhana.

Menurut Wisnuwardhana hingga saat ini, Indonesia telah mengalokasikan sekitar US$ 60 M di provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku untuk pembangunan koridor ekonomi yang nantinya akan memperkuat relasi ekonomi antara Indonesia dan MSG serta negara-negara anggotanya. Dan untuk dua provinsi di ujung timur Indonesia, yakni Papua dan Papua Barat, selama implementasi Otonomi Khusus, telah dialokasikan dana pembangunan sebesar 48 Triliun Rupiah. Pengalokasian ini, untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, infrastruktur dan sumberdaya manusia di dua provinsi tersebut.

Wakil Menteri Luar Negeri ini juga menyebutkan bahwa saat ini, 98 persen pejabat pemerintah di Papua dan Papua Barat adalah Orang Asli Papua. Bahkan, dalam UU Otonomi Khusus, diatur bahwa hanya Orang Asli Papua saja yang bisa dipilih sebagai Gubernur di dua provinsi paling timur Indonesia ini.

“Untuk mempromosikan dan melindungi identitas Papua, kami punya regulasi yang mengatur hanya Orang Asli Papua saja yang bisa menjadi gubernur. Dan saat ini 98 persen pejabat pemerintah di Papua dan Papua Barat adalah orang asli Papua.”

ujar Wisnuwardhana.

Sebagaimana provinsi lainnya, lanjut Wisnuwardhana, Papua dan Papua Barat telah diberikan banyak kesempatan dan asistensi dari Pemerintah Indonesia untuk pembangunan di kedua provinsi tersebut. Indonesia juga berkomitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Dalam kaitan dengan Otsus, Indonesia mengakui keunikan budaya Papua, tradisi dan keragaman bahasa serta expresi budaya.

Untuk pembangunan sosial dan ekonomi, pemerintah Indonesia, lanjut Wisnuwardhana, telah membuka Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) pada tahun 2012 untuk memfasilitasi, kordinasi dan mengelola pembangunan ekonomi di kedua provinsi Indonesia ini. Indonesia juga telah memberikan kesempatan kepada Orang Aasli Papua sebagaimana juga kepada warga Indonesia lainnya, untuk menduduki jabatan-jabatan penting di level nasional.

“Orang asli Papua juga sudah bisa menduduki jabatan penting pemerintahan di level nasional seperti anggota parlemen, menteri dan komandan militer hingga duta besar.” kata Wisnuwardhana. (Jubi/Adm)

June 21, 2013,18:40,TJ

June 21, 2013 1

Indonesia Utus Delegasi Hadiri MSG Di Noumea

Perdana Menteri Papua New Guinea(Jubi/ist)

Jayapura, 17/6 (Jubi)—Pemerintah Indonesia telah mengirim utusan dalam jumlah yang besar di Pertemuan Persaudaraan Ujung Tombak Melanesia, di Noumea Kaledonia Baru, 17-21Juni . Pemerintah Indonesia juga mendapat undangan karena memperoleh status sebagai pengamat dalam pertemuan MSG sejak 2011.

Hal ini dilaporkan oleh Nic Maclellan dari PACNEWS di Noumea, pada Senin(17/6) pertemuan Persaudaraan Ujung Tombak Melanesia Anggota MSG yang dikutip tabloidjubi.com Senin(17/6).

Dia menulis para pemimpin MSG punya perspektif yang berbeda soal hubungan antara Jakarta dan Jayapura, apalagi setelah Indonesia memperoleh status pengamat MSG pada 2001.

Memang pada Maret 2013, Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan untuk Papua Barat (WPNCL) secara resmi telah mengajukan permohonan kepada Sekretariat MSG di Port Vila untuk menjadi anggota penuh dari badan sub-regional.

Hal ini merupakan agenda puncak dan delegasi WPNCL dipimpin oleh Wakil Presiden John Otto Ondawame yang secara resmi telah diundang oleh FLNKS. Delegasi pimpinan John Otto Ondowame akan melobi para pemimpin MSG, mencari keanggotaan penuh dari badan sub-regional bagi WPNCL.

Papua Barat telah mendapatkan dukungan publik dari berbagai negarawan Melanesia seperti mantan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Ezekial Alebua. Pemerintah baru di Vanuatu dipimpin oleh Moana Karkas Kalosil, bahkan telah membatalkan hubungan dekat dengan Jakarta yang telah dibangun oleh mantan Perdana Menteri Sato Kilman.

Namun yang jelas tulis Nic Maclellan kalau para pemimpin MSG akan menyeimbangkan dukungan mereka terhadap gerakan Papua Barat dengan peningkatan hubungan ekonomi dan politik mereka dengan Indonesia.
Perdana Menteri PNG Peter O’Neill telah memimpin delegasi besar ke Jakarta, untuk bertemu dengan Presiden Indonesia dan diskusi tentang perdagangan, investasi, pengawasan di perbatasan dan masalah ekstradisi.

Selain itu Fiji juga telah memperkuat hubungan dengan Indonesia sebagai bagian dari peningkatan dialog Selatan-Selatan dan keanggotaan Gerakan Non-Blok. Dalam KTT MSG di Noumea, pemerintah Indonesia telah mengirimkan delegasi besar termasuk Franz Albert Joku dan Nick Messet, untuk mengikuti KTT MSG termasuk berdebat soal keanggotaan WPNCL di dalam MSG.(Jubi/Dominggus A Mampioper)

June 17, 2013,18:40,TJ

June 17, 2013 0

Papua Dan Indonesia Krisis Kepercayaan

Muridan S. widjojo saat menyampaikan materi (Jubi/Musa)

Jayapura, 11/6 (Jubi) – Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik Universitas Cenderawasih (Fisip-Uncen) Jayapura, Papua menilai, saat ini, krisis kepercayaan sementara terjadi diantara kedua belah pihak yang bertikai yakni Papua dan Indonesia.

Ribka, salah satu mahasiswa program studi HI Fisip Uncen menilai, saat ini, terjadi krisis kepercayaan antara kedua belah pihak yakni antara pemerintah Indonesia dan orang Papua. Bertolak dari krisis kepercayaan itu, Ribka meminta Jaringan Damai Papua (JDP) yang sementara mengusung dialog Jakarta-Papua untuk mengembalikan ketidakpercayaan yang sementara melilit dua belah pihak ini yakni indonesia dan orang Papua.

Menanggapi persoalan itu, Muridan koordinator JDP di Jakarta saat memaparkan materinya dalam sehari bertema : Papua Raod Map, Perspektif Penyelesaian Konflik Papua yang berlangsung di Aula, Fisip Uncen di Kampus Uncen Perumnas III Waena, Abepura, Kota Jayapura, Selasa (11/6), mengaku memang kirisis kepercayaan itu sudah lama terjadi. Tidak hanya masyarakat Papua yang tidak mempercayai orang Jakarta tetapi orang Papua sendiri juga tidak saling percaya. Maka, pihaknya berupaya untuk membangun itu melalui pra dialog. Pra dialog bertujuan, membangun kepercayaan yang sudah lama tidak terjadi.

“Pra dialog dilakukan untuk membangun kepercayaan. Pra dialog juga perlu dibangun kepada warga non Papua agar supaya tidak saling mencurigai. Pra dialog juga perlu dibangun kepada warga non Papua,”

ujarnya.

Dia menambahkan, kepercayaan itu harus dibangun di berbagai level. Lantaran, para pejabat juga saling tidak percaya. Kepercayaan adalah menumbuhkan rasa kepercayaan yang baik yang dapat bertahan selama bertahun-tahun. Kepercayaan adalah fondasi untuk membangun dialog.