Turki dan Swedia Sudah Berkomitemen Mendukung Kemerdekaan Aceh

Acheh Media – Turki dan Swedia sudah berkomitemen mendukung Kemerdekaan Aceh. Komitmen ini terkait jasa Aceh (cq. ZN ABD) membantu Konflik SwediaTurki. Turki mendukung kemerdekaan Aceh juga terkait romantisme Kejayaan negara Islam masa lalu, Turki dan Aceh, yang mesra akan diwujudkan Kembali.

Cina bahkan sudah sepakat akan mendapat konsesi sebagai kontraktor utama Eksplorasi Migas di Seumelu, Aceh, yang cadangannya diperkiarakan mencapai 358 miliar barel, terbesar di Dunia. Kemerdekaan Papua akan diikuti oleh Kemerdekaan Aceh.

Rencana ini sudah disepakati Gubernur Aceh – PM Australia di Canberra medio 2014 lalu. NKRI bisa bubar..! Bubarnya NKRI dan munculnya 56 negara baru di eks RI sesuai dengan tujuan “Clinton Programm’ 1998 lalu. Ingat selama Partai Demokrat berkuasa, RI akan diobokobok oleh AS. Negara ASEAN juga menerapkan Standar Ganda. Di satu pihak secara resmi menolak diinsintergasi RI tapi dibelakang mereka setuju dengan rencana itu.

Hal ini biasa dalam dunia diplomatik. RI yang besar dan kuat akan menjadi ancaman bagi negaranegara ASEAN lain. Mereka ingin RI dalam kondisi lemah dan terpecahbelah. Namun jangan sampai terjadi Gejolak Kawasan. Memecah Indonesia menjadi 56 Negara Merdeka tanpa gejolak adalah PR terbesar RRC, AS, Eropa, Australia, Israel dan ASEAN. Apakah berhasil..?

Apakah konspirasi global berhasil memecah RI menjadi 56 negara baru yang berdaulat tanpa terjerumus dalam gejolak politik dan militer yang berdarah-darah? Atau bisa jadi RI akan terpecahbelah meniru nasib negara-negara Balkan dengan gejolak politik militer yang memakan korban jiwa hampir satu juta Jiwa mati sia-sia?

Satusatunya pilar kekuatan RI yang masih Solid adalah TNI. Pilar Utama Indonesia yang lain adalah Islam. Tapi Islam sudah dihancurkan, berantakan. Tak Solid lagi. Sementara Rakyat RI sudah tak jelas jiwa patriotisme dan nasionalismenya. Mati bersama Ideologi Pancasila akibat Reformasi Kebablasan & Media Fitnah. Karakter Bangsa Indonesia kini acak kadut. Menuhankan materialisme, hedonisme dan liberalisme.

February 26, 2016 0

Gubernur Papua: Dana Otonomi Khusus Tak Bermanfaat bagi Warga

Rabu, 17 Februari 2016 | 20:26 WIB

JAYAPURA, KOMPAS.com — Gubernur Papua Lukas Enembe mengklaim, dana otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat tidak bermanfaat untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disampaikan Lukas dalam pidatonya dalam acara pelantikan kepala daerah untuk enam kabupaten di Aula Sasana Krida, Kota Jayapura, Papua, Rabu (17/2/2016).

Lukas menyebutkan, pihaknya selalu disalahkan pemerintah pusat karena tak optimal dalam pengelolaan dana otonomi khusus (otsus). Akibatnya, banyak pejabat yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Sebenarnya, dana otsus yang diberikan pemerintah pusat hanya bernilai kecil. Di wilayah pegunungan, uang sebesar Rp 100 miliar hanya dapat membuat dua jembatan,” kata Lukas.

Mantan Bupati Puncak Jaya itu mengatakan akan menggelar rapat kerja bersama semua kepala daerah di 23 kabupaten kota di Papua untuk mengevaluasi manfaat dana otsus pada bulan Maret.

“Dalam rapat ini, kami akan mengambil keputusan apakah tetap menggunakan dana otsus atau mengembalikannya ke pusat,” ujar Lukas.

Menurut Lukas, sesungguhnya Papua dapat maju apabila diberi kesempatan mengelola sumber daya alamnya secara mandiri karena berlimpah.

“Tanpa dana otsus pun, kami masih merasakan manfaat dari kekayaan alam di Papua,” katanya.

Sementara itu, Bupati Merauke Frederikus Gebze mengatakan bahwa rencana pembahasan dana otsus dalam rapat kerja bersama semua kepala daerah merupakan ide bagus.

“Dengan adanya pembahasan dan evaluasi, kami dapat mengambil kesimpulan sejauh mana implementasi dana otsus dapat mengakomodasi segala permasalahan di setiap daerah di Papua,” kata Frederikus.

Tahun ini, dana otsus yang diterima Pemprov Papua sekitar Rp 5 triliun. Sebesar 80 persen dari dana tersebut dialokasikan untuk 23 kabupaten dan kota di Papua.
Penulis : Fabio Maria Lopes Costa
Editor : Laksono Hari Wiwoho

February 17, 2016 1

Layaknya Permainan Catur, Amerika Gunakan Papua Untuk Happy Ending

HarianPapua.com – PT Freeport Indonesia merupakan salah satu penyumbang persenan terbesar bagi dunia perekonomian Amerika Serikat yaitu sebesar 30 persen sehingga gonjang-ganjing kontrak karya baru salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia tersebut turut membawa Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O Blake, untuk terjun langsung ke Papua beberapa waktu lalu.

Menurut Marinus Yaung, salah satu Akademisi dari Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen), Papua saat ini menjadi salah satu prioritas terpenting bagi pihak Amerika karena mereka menginginkan kontrak karya yang baru agar PT Freeport bisa terus beroperasi di Papua.

“Sehingga berbagai saran dan masukan terkait Freeport sangat diperlukan oleh negara tersebut (Amerika). Termasuk daya tawar agar orang Papua menjadi presiden direktur Freeport, termasuk sahamnya”

kata Marinus Yaung dikutip via Antara, Senin (15/2/2016).

Yaung juga menilai bahwa Amerika terus bermain dengan kekuasaannya agar dapat mengamankan kontrak karya yang baru karena mereka (Amerika) paham betul bagaimana suara dari pemilik hak ulayat terkait keberlangsungan PT Freeport di Indonesia.

“Kita tahu bahwa orang Papua punya daya tawar, ini yang coba dimainkan oleh Duta Besar Amerika Serikat Roberth Blake, yang langsung datang ke Papua, meski Jakarta tahu bahwa diplomasi yang dimainkan itu telah melanggar etika, itu karena Freeport,”

katanya.

Anwar Nasution

February 15, 2016 1

Pengelolaan Dana Otsus Papua Bermasalah

Selasa, 18 Desember 2012 | 22:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth menjelaskan, pengelolaan dana Otonomi khusus (Otsus) bermasalah.

Pasalnya, pembangunan di Papua dinilainya tidak sebanding dengan alokasi anggaran. SeLISepanjang 2002 sampai 2012, provinsi Papua menerima Rp 28,445 Triliun dana otsus.

“Dana Otsus tidak bermasalah, tapi pengelolaannya bermasalah. Kalau Otsus dimulai di 2001, harus ada evaluasi komprehensif pemerintah menyikapi Otsus,” kata Elisabeth dalam peluncuran buku “Otonomi Khusus Papua Telah Gagal dan Saya Bukan Bangsa Budak” di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (18/12/2012).

Adriana mengatakan, kegagalan pembangunan di Papua disebabkan kinerja pemda. Pemda, terangnya, berperan dalam implementasi Otsus.

Salah satu implementasi yang gagal terjadi pada sektor kesehatan. Kesehatan masyarakat di Papua, lanjutnya, tidak mengalami perbaikan.

Padahal, dana otsus juga dialokasikan bagi anggaran untuk kesehatan. “Orang Papua sakit, tapi tidak dapat ditolong meskipun mereka punya uang untuk berobat. Kegagalan ini harus dievaluasi lagi,” tandasnya.

Selain implementasi di sektor kesehatan, pendidikan wajib dicermati. Sebab, impelementasi pemda dalam sektor pendidikan, terangnya, tidak kalah mengkhawatirkan dari kesehatan.

Hal itu, tambahnya, dapat dilihat dari partisipasi masyarakat Papua pada pendidikan yang rendah. Hal itu, diperparah oleh ketersediaan fasilitas pendidikan yang jauh dari harapan.

“Pemda melakukan apa di sana (Papua), banyak anak tidak bersekolah. Apa yang dilakukan pemda saat diberikan dana otsus begitu besar?” tanyanya.

Ia mencermati, pemda Papua tidak menjalankan tugasnya. Sehingga, implementasi dana otsus dalam sektor pendidikan dan kesehatan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kegagalan Pemda di masa kini itu, lanjutnya, harus menjadi bahan pelajaran pemerintah dalam membangun Papua ke depan. Menurutnya, pembangunan Papua harus memprioritaskan target implementasi dalam skala tertentu.

Ukuran tersebut, tambahnya, harus memperhatikan kondisi internal Papua. “Kalau pembangunan Papua disamakan oleh pemerintah dengan kondisi daerah lain itu tidak tepat. Papua memiliki ciri khasnya sendiri yang membedakannya dengan daerah lain,” pungkasnya.

Penulis	: Aditya Revianur
Editor	: Benny N Joewono

December 18, 2015 0

AHRC: Australia dan AS Bantu TNI Bantai Rakyat Papua

HONGKONG — Sebuah lembaga pengamat HAM yang bermarkas di Hongkong, Asian Human Rights Commision (AHRC), menyatakan, militer Indonesia menggunakan helikopter-helikopter bantuan Australia dan pesawat tempur dari Amerika Serikat (AS) untuk membantai warga Papua pada dekade1970-an.

Dalam laporan AHRC disebutkan, sejumlah petinggi militer Indonesia bertanggung jawab atas pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan lebih dari 4.000 orang penduduk Papua pada akhir 1970-an.

Termasuk dalam daftar mereka yang bertanggung jawab dan harus diadili pengadilan HAM adalah mantan Presiden Soeharto.

Laporan ini berjudul “The Neglected Genocide-Human Rights abuses against Papuans in the Central Highlands, 1977-1978” (Pembantaian yang Terabaikan-Pelanggaran HAM terhadap warga Papua di Daerah Pedalaman Tengah, 1977-1978).

Laporan tersebut mencatat kekerasan yang terjadi saat Indonesia meluncurkan beberapa operasi militer di sekitar daerah Wamena dalam rangka menyikapi usaha mencapai kemerdekaan Papua setelah pemilihan umum tahun 1977.

ARHC mengadakan kunjungan lapangan, mewawancara sejumlah saksi, dan memeriksa catatan sejarah. Badan ini telah mengumpulkan 4.416 nama yang dilaporkan dibunuh militer Indonesia dan menyatakan bahwa jumlah korban tewas akibat penyiksaan, penyakit, dan kelaparan berbuntut kekerasan tersebut bisa jadi lebih dari 10.000 orang.

Laporan ini menyatakan warga Papua di daerah pedalaman tengah menjadi korban pengeboman dan penembakan dari udara, yang terkadang dilakukan militer menggunakan pesawat yang dipasok Australia dan Amerika Serikat.

Dalam salah satu gambaran kejadian, penduduk desa di daerah Bolakme diberi tahu akan mendapat bantuan dari Australia yang dijatuhkan dari atas, tetapi justru kemudian dibom menggunakan pesawat dari Amerika.

Laporan ini juga mengandung gambaran-gambaran kejadian seperti pembakaran dan perebusan hidup-hidup para pendukung gerakan kemerdekaan. Sejumlah laporan menyebut warga Papua dipaksa melakukan kegiatan seks depan umum, dan terjadi pemotongan payudara serta anak-anak tewas dipenggal.

Basil Fernando, Direktur Kebijakan dan Program AHCR, mengatakan pada ABC bahwa tindakan-tindakan semacam itu bisa digolongkan ke dalam tindakan genosida.

Sebanyak 10 orang komandan dan petugas senior militer Indonesia disebut sebagai yang bertanggung jawab karena memerintahkan atau tidak mencegah kekerasan yang dilakukan berbagai batalyon.

Menurut Fernando, sejumlah nama yang disebutkan dalam laporan tersebut, beberapa di antaranya masih memegang jabatan dalam militer Indonesia. Laporan ini menyerukan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc, komisi kebenaran, dan agar masyarakat internasional meminta Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Papua. (KOMPAS.com)

October 21, 2015 0

Saatnya Divestasi Saham Freepot Diberikan Bagi Tanah Papua

Anggota DPR RI Dari Partai Demokrat Dapil Papua, Willem Wandik S.Sos.JAYAPURA – Divestasi Saham memiliki makna yang cukup mendalam bagi keberlangsung hak-hak rakyat dan bangsa Papua untuk mengelola sumber daya alam di tanahnya sendiri, yang mana divestasi saham adalah menjadikan rakyat dan bangsa Papua sebagai pemilik sah umber daya pertambangan yang dikelola oleh Pt. Freeport Indonesia.

Namun jika elit-elit Jakarta berusaha menghalang-halangi keinginan luhur rakyat dan bangsa Papua untuk menjadi pemilik sebagian saham PT. Freeport Indonesia, maka sejatinya kita sedang berperang melawan para elit-elit Jakarta yang berusaha merampas hak-hak rakyat dan bangsa Papua untuk memperoleh kembali anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada rakyat Papua yang mempunyai cirri khas tersendiri yakni berambut keriting dan berkulit hitam ini
Anggota DPR RI dari Demokrat Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Willem Wandik mengatakan, Divestasi saham (pengambilalihan sebagian saham) yang dimiliki PT. Freeport Indonesia yang telah dijadwalkan oleh Pemerintah Pusat pada, 14 Oktober 2015 mendatang dengan rencana pelepasan saham tahap pertama sebesar 10,64%) terlihat syarat dengan kepentingan elit-elit Jakarta.

“Pengambilalihan sebagian saham yang dimiliki PT. Freeport Indonesia merupakan momentum pengambilalihan saham (divestasi saham) harus menjadi konsen serius seluruh generasi di Tanah Papua yang saat ini bertanggungjawab memegang otoritas kekuasaan, baik itu di birokrasi Pemerintahan Daerah (Gubenur, Bupati/ Walikota) maupun representasi rakyat di Tanah Papua (DPR RI, MRP, DPRP, dan DPRD),” kata Willem Wandik kepada Bintang Papua, pada Minggu (29/9/2015).

Menurutnya, dalam negosiasi yang berproses disepanjang Tahun 2015 ini, terlihat pembicaraan dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah Pusat dalam menentukan langkah-langkah negosiasi kontrak, termasuk menentukan siapa pihak-pihak yang boleh ikut serta dalam skema besar renegosiasi yang dibahas secara eksklusif oleh para elit-elit Jakarta.
“Monopoli kepentingan negosiasi divestasi saham, benar-benar telah menunjukkan proses pengambilan kebijakan yang bertalian dengan kepentingan investasi besar pengelolaan sumber daya pertambangan di Tanah Papua, dikendalikan secara rapi oleh penguasa Jakarta,” katanya.

Dikatakannya, divestasi saham yang sedang diperjuangkan pada saat ini memiliki arti penting sebagai langkah awal merubah perjalanan sejarah pengelolaan pertambangan PT. Freeport Indonesia yang sebelumnya hanya menempatkan rakyat Papua yang berkulit hitam dan berambut keriting diwilayah penambangan kaya emas, hanya sebatas “kelas pekerja kasar” yang diberi upah murah, tanpa hak kepemilikan langsung terhadap kekayaan “resources” yang melimpah di tanahnya sendiri.

Oleh karena itu, momentum pengambilalihan saham (divestasi saham) harus menjadi konsen serius seluruh generasi di Tanah Papua yang saat ini bertanggung jawab memegang otoritas kekuasaan, baik itu di birokrasi Pemerintahan Daerah (Gubenur, Bupati/ Walikota) maupun representasi rakyat di Tanah Papua (DPR RI, MRP, DPRP, dan DPRD).

“Saat ini merupakan momentum yang tepat untuk bekerja serius untuk mengembalikan hak rakyat Papua, sebagai pemilik sah pengelolaan sumber daya pertambangan, melalui perjuangan untuk memiliki sebagian saham di PT. Freeport Indonesia,” tegas dia.

Menurutnya, dari generasi ke generasi, kaum intelektual dan pemerhati persoalan di Tanah Papua, yang telah berlangsung beberapa decade selama ini telah menyaksikan monopoli kepentingan Jakarta atas pengelolaan sumber daya pertambangan yang dikuasai oleh PT. Freeport Indonesia.

Dimana hak kepemilikan saham bukanlah hak yang hanya boleh dimonopoli oleh elit-elit Jakarta atau Pemerintah yang bernama Pusat (Jakarta). “Tanah Papua juga merupakan bagian dari republik ini karena kesuksesan pembangunan nasional turut serta dipengaruhi oleh keberhasilan daerah membangun kawasannya masing-masing,” ucapnya.

Lanjut dia, di tanah Papua terdapat Gubernur, Bupati, Walikota sebagai wakil Pemerintah Pusat yang wajib diperkuat dengan pemberian otonomi dalam pengelolaan sumber daya strategis bagi daerahnya masing-masing.

Namun kehadiran mareka bukan malah dimonopoli pengelolaan sumber daya strategis yang dimiliki daerah oleh Pusat, sehingga menjadikan daerah seperti Tanah Papua mengalami ketergantungan fiskal (keuangan) terhadap Pemerintah Pusat secara terus menerus.

Politisi Partai Demokrat itu, menegaskan bahwa dalam pengelolaan fiskal (keuangan) daerah telah diamanatkan oleh Undang- Undang Desentralisasi, skema pemberian otonomi kepada daerah otonom yang dibagi kedalam dua kepentingan utama yaitu pertama pemberian kewenangan kepada daerah otonom untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah untuk memperkuat pembangunan di daerah, dan kedua penguatan kapasitas fiskal (keuangan) daerah agar tidak tergantung secara terus menerus terhadap sumber pendanaan yang berasal dari APBN Pusat.

Untuk itu, Willem Wandik berharap agar penguatan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan asli bisa dapat membangun kemandirian daerah untuk mengelola secara mandiri terhadap sumber pendapatannya sendiri dan dapat mendanai secara mandiri agenda pembangunan di daerahnya masing-masing. “Ketidakberdayaan pelaksanaan otonomi daerah di Tanah Papua lebih disebabkan monopoli penguasaan aset-aset strategis yang dikendalikan sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat,” katanya.

Lebih jauh disampaikan Willem Wandik bahwa desentralisasi tidak akan berjalan baik, apabila sumber pendapatan daerah di Tanah Papua turut dibajak oleh mekanisme yang masih mempertahankan sentralisasi pengelolaan sumber daya alam.
Namun menjadi pertanyaan siapa yang disebut sebagai Pemerintah di negeri ini? Pemerintah di Jakarta atau Pemerintah di Tanah Papua dan siapa sasaran tujuan pengelolaan sumber daya pertambangan yang menguras habis resources yang terdapat di daerah?. “Apakah rakyat yang ada di pusat atau rakyat yang ada di negeri-negeri terpencil di Tanah Papua,” tanyanya.

Ia menandaskan, Gubernur Papua, Para Bupati, Walikota, MRP, DPRP, DPRD, adalah simbol negara kesatuan Republik yang berada di Tanah Papua. “Mereka adalah penyelenggara negara di daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara,” katanya.

Sambung Willem, jika Gubernur Papua, Para Bupati, Walikota, MRP, DPRP, DPRD seabgai representasi negara yang diakui oleh sistem ketatanegaraan nasional, mengapa negosiasi divestasi saham PT. Freeport Indonesia, hanya melibatkan segelintir elit-elit Jakarta sebagai penentu kebijakan pengambil-alihan saham milik PT. Freeport Indonesia.
Padahal, kata dia, melalui Pemerintah Daerah di Tanah Papua (simbol negara kesatuan Republik di daerah) telah berulang kali meminta kepada Pemerintah Pusat terkait kepentingan rakyat di Tanah Papua untuk memiliki sebagian saham di PT. Freeport Indonesia.

Kata dia, Pemerintah Daerah di Tanah Papua selalu dijadikan sebagai simbol negara kesatuan Republik di daerah, sehingga kali sudah saatnya meminta kepada Pemerintah Pusat terkait kepentingan rakyat di Tanah Papua untuk memiliki sebagian saham di PT. Freeport Indonesia.

“Rakyat di Tanah Papua tidak lagi ingin secara terus menerus dijadikan sebagai buruh pekerja di wilayah penambangan PT. Freeport Indonesia. Kini sudah saatnya diberikan kepada rakyat Papua selaku kepemilikan lahan, kawasan hutan, gunung, lembah,” tukas Willem.

Willem kembali menegaskan, bahwa jika elit-elit jakarta berusaha menghalang-halangi keinginan luhur rakyat dan bangsa Papua untuk menjadi pemilik sebagian saham PT. Freeport Indonesia, maka sejatinya kita sedang berperang melawan para elit-elit Jakarta yang berusaha merampas hak-hak rakyat dan bangsa Papua untuk memperoleh kembali anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada rakyat Papua. “Hak Tanah Papua untuk memiliki saham PT. Freeport Indonesia adalah hak yang juga diakui oleh konstitusi sehingga tidak ada yang salah dengan konstitusi negara ini,” tutupnya. (Loy/don/l03/par

Sumber: Senin, 28 September 2015 06:31, BintangPapua.com

September 30, 2015 0

Forum to give West Papua serious thought

Pacific Media – The former, current and incoming chairs of the Pacific Islands Forum say they will take the concerns of Pacific NGOs on the situation in West Papua seriously.

Issues of West Papua and climate change are expected to be high on the agenda at this week’s Forum leaders summit in Papua New Guinea’s capital.

This week in Port Moresby, regional civil society organisations were given a rare face to face meeting with the past, present and future chairpersons of the Forum.

The leaders said they would take the concerns of Pacific NGOs on the situation in West Papua seriously.

The Pacific Network on Globalisation’s Joey Tau said the reaffirmation added to the growing voices of Pacific peoples seeking a moral stand on human rights abuses in West Papua.

“There is tremendous support throughout the Pacific. We have the solidarity movements in Fiji, in Solomon Islands, in Vanuatu and back here in Papua New Guinea who are basically calling on leaders to deliberate and act morally on the issues that are before them in regards to West Papua.”

The regional NGOs have also called on Pacific Island leaders and Australia and New Zealand to come up with a united stance on climate change for the Paris COP 21 negotiations.

The spokesperson for the Pacific NGOs Ann Singeo from the EBIIL society told the leaders to secure a safe future for people in the region.

“We are hoping that they at least have a united voice in the Paris COP 21 in December, so that they can at least unite on certain grounds to speak for at least the threat of climate change on the lives of our Pacific Islanders but also the mere existence of our countries and our people.”

September 12, 2015 0

The Muslim occupation of West Papua after Dutch granted independence

The Muslim Issue, How often do we hear how “bad” colonialism was? Whether it is from India, Africa or Papua New Guinea and West Papua we are painted a nightmarish picture of the “wicked white man” who is described to have “destroyed” the countries they ruled. But facts are different to these exaggerated left wing fairy tales of division and racism so common amongst the liberals. They have painted the crusaders, the brave Christian army that sacrificed their own lives to save Europe from Muslim takeover, in the same light.

The story of colonialism is different from natives who actually lived under colonialism. Unlike popular claims by left wingers and their historians, colonialism did far more good than bad and offered protecting of territories from the Muslim threat and other external threats. Read here what happened when the Dutch ‘colonialists’ tried to return Papua to its own people and left the country:

The Dutch colonialists tried to give Papua New Guinea and West Papua their independence back to the natives. There was no wars or attacks on the ‘colonialists’ needed for it and the natives gained their island back by appealing to the UN. The Dutch perfectly willingly decided to give it back to the people.

Note also in the story below that the natives and tribals had been able to live freely, protected, and by their own choice and natural lives in their jungles without interferences from the Dutch at all. So much so that they did not even know much about Dutch rule of their own country until after the Dutch left – quite contrary to the claims left wing writers tend to paint the picture. This testimony is the same one can find in India where many native people did not even know their country had been under British rule because they had never even seen an English man, and never had any interferences from the English into their lives for over three hundred years.

To return independence to this island the Dutch tried to prepare them for the task to avoid a Muslim takeover from neighboring Indonesia. Unfortunately the natives did not listen, grasp or take serious the groundwork the Dutch tried to create for them. Like many colonial societies they benefited from the protection and rule colonialism had given them, and did not imagine things would change drastic without it. West Papua, like the Dutch feared, quickly fell into Muslim hands once they had left and the natives have been living under Muslim oppression, rape, arson, threats and mass murders ever since.

August 2, 2015 0

Inside the West Papua Resistance

OPM soldiers pose during a military drill. - thediplomat.com

The Diplomat.com – By Rohan Radheya, June 29, 2015

The Organisasi Papua Merdeka (OPM) was first created in the 1960s by a group of comrades who called themselves West Papuan Freedom fighters. The organization was created to fight the Indonesian Army, which had occupied large parts of West Papua after the Dutch colonialists withdrew.

The movement grew rapidly in the late 1970s with fighters joining its ranks in all major provinces of West Papua. Their operations mainly consisted of attacking Indonesian patrols. Over the years it started to carry out more sophisticated attacks on foreign mining companies, such as blowing up pipelines in the Grasberg mine in Freeport.

It carried out assaults on civilian aircrafts in Timika, targeted foreign migrant workers, and kidnapped foreigners and journalists during the infamous Mapenduma incident.

The militant wing of the OPM allegedly had ties to former Libyan dictator Muammar Gaddaffi, who had also supplied weapons to the group. Some senior OPM Commanders underwent training in Libya in the 1990s.

The diplomatic wing of the OPM also received support from the government of Senegal in the 1990s and were permitted to open a mission in Dakar.

Today, the military wing has many splinter groups who operate independently.

Some factions have agreed to a truce with the Indonesian government; others continue to wage their guerrilla campaign.

Photojournalist Rohan Radheya was allowed to follow elements of the military wing, visiting their headquarters deep within the jungles of West Papua.

June 20, 2015 0

Kecewa dengan Gubernur dan DPRP

JAYAPURA – Menyusul adanya Surat Menteri Dalam Negeri RI No “161.97.2104/SJ tertanggal 27 April 2015 perihal penetapan Perdasus No 6 Tahun 2014 yang ditujukan kepada Gubernur Papua, dengan memerintahkan kepada Gubernur Papua sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mempertimbangkan kembali substansi materi Perdasus No 6 Tahun 2014 tentang keanggota DPRP melalui pengangkatan periode 2014-2019, ditanggapi Ketua Barisan Merah Putih (BMP) RI wilayah Provinsi Papua, Ramses Ohee.

Ia mengharapkan semua komponen masyarakat Papua untuk bersatu mendesak Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP untuk segera merealisasikan kursi adat di DPRP yang sudah diberikan negara kepada rakyat Papua, sesuai Keputusan MK No 116/PUU-VII/2009.

Dirinya selaku orang tua kesal, karena hak orang asli Papua yang diakui oleh negara tidak diseriusi Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP, karena seolah-olah hak 14 kursi yang diberikan negara, bukan untuk orang asli Papua.

Terutama Gubernur Papua, Lukas Enembe, selaku wakil Pemerintah Pusat menjelaskan keputusan negara ini kepada rakyat Papua, dan duduk bersama DPRP dan MRP untuk membahas aturannya dengan baik yang melibatkan semua komponen masyarakat, setelah itu baru disahkan menjadi Perdasus.

Sebagaimana 9 kursi adat yang sudah dinikmati oleh rakyat Papua Barat. Itu dikarenakan gubernurnya, DPRPnya dan MRP nya serius menyelesaikan hak adat rakyat Papua itu.

“Selama ini terkesan kita rakyat Papua, terutama Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP mempermainkan keputusan negara tersebut. Harusnya, Gubernur Lukas Eneme dan DPRP bertanggungjawab penuh atas keputusan MK ini, malah meninggalkannya dan memperjuangkan hal lain. 14 kursi ini tidak belum jadi, karena Gubernur, DPRP dan MRP tidak pernah duduk sama-sama dan sejalan bahas 14 kursi ini, dan berikan penjelasan yang baik kepada rakyat Papua bahwa kenapa 14 kursi ini belum direalisasikan,”

ungkapnya dalam keterangan persnya kepada wartawan di kediamannya, Jumat, (22/5).

Baginya, jika gubernur dan DPRP tidak punya itikad baik, maka dalam waktu dekat ini pihaknya tetap mendesak Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Inspres, demi kebaikan rakyat Papua, dan sebagai wujud nyata pertahanan nasional, serta bahwa Papua benar-benar bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai persetujuan PBB tertanggal 19 November 1969 bahwa Papua didalam NKRI. Itu harga mati.

Terkait dengan pernyataan banyak pihak, diantaranya pakar hukum Ferry Kareth dan mantan anggota DPRP mengenai 14 kursi itu, dirinya menegaskan, Ferry Kareth tidak boleh mengeluarkan pernyataan di media lagi, karena Ferry Kareth adalah sosok yang pernah menyusahkan rakyat Papua dengan tidak memproses keputusan MK dimaksud.

Termasuk pernyataan DPRP juga salah dalam melihat makna putusan MK itu. Pasalnya disini 14 kursi harus memiliki fraksi sendiri di DPRP yang khusus membicarakan hak-hak adat orang asli Papua, bukan berbicara melalui kursi Parpol atau gabungan fraksi yang dicampurkan antara utusan Parpol dan adat.

“Dengan segala kerendahan hati, kami berjuang untuk anak asli Papua duduk di kursi adat DPRP, supaya memperjuangkan hak-hak orang asli Papua, sebab selama ini apa yang kami bicarakan di DPRP lewat kursi Partai Politik (Parpol) tidak didengar, mereka berjalan dengan maunya sendiri-sendiri dan maunya Parpol,”

tukasnya.

Ditegaskannya, dirinya sudah menyurati Presiden Jokowi yang isinya meminta Jokowi segera menerbitkan PP untuk mengeksekusi hak adat di parlemen bagi rakyat Papua, namun jika tidak ada PP, maka Papua bukan bagian dari NKRI.

Ditempat yang sama, Ketua BMP Perwakilan Papua wilayah DKI Jakarta, Willem Frans Ansanay, SH., M.Si, menandaskan, mensikapi polemik 14 kursi yang akibat dari tarik ulur antara kepentingan-kepentingan yang ada di Papua.

Melihat hal itu, dirinya meminta kepada semua pemangku kepentingan untuk memahami Papua secara komprehensif, yakni Tanah Papua seperti apa, manusia yang mendiaminya seperti apa, dan apa persoalan yang sangat fundamental di Papua, sehingga Papua memiliki karakteristik khusus yang di back up oleh UU Otsus Papua.

“Membangun Papua, tidak bisa dipahami secara parsial, karena ada kepentingan-kepentingan sesat, pemahaman yang sempit tentang tata kelola pemerintahan dan kurang memahami sosial kultural yang ada di Papua,”

terangnya.

Papua dipahami dalam NKRI, sebagai bagian yang utuh bahwa Papua adalah bagian yang utuh dari wilayah NKRI, yang dilegitimasi oleh hukum dunia Internasional, yang kemudian Indonesia berkewajiban membangun Papua. Tahapan Indonesia membangun Papua, kita semua tahu di era pemerintahan orde baru, Papua mengalami degradasi pembangunan yang selanjutnya hal yang sama dialami daerah lain, yang akibatnya terjadi reformasi yang melahirkan tuntutan ekstrim, yang sebagiannya sudah mencapai hasil, seperti Provinsi Timur-Timor yang sekarang menjadi suatu negara didalam kedaulatannya sendiri.

Sementara itu, Papua, dan Aceh termasuk dalam permintaan ekstrim kepada NKRI supaya memiliki kedaulatan sendiri. Termasuk Borneo dan Riau.

Untuk itu, apa yang menjadi persoalan bangsa ini harus dilihat secara utuh, karena dampaknya Papua juga terkena imbasnya, yang pada giliran diterbitkannya UU Otonomi Daerah (Otda) 1969 dan Tahun 2001 UU Otsus diterbitkan pada masa Pemerintahan Mega Wati Soekarno Putri, sebagai alat (UU) kelengkapan negara dalam membangun Papua kedepannya. Namun, apa yang terjadi UU Otsus dalam implementasinya mengalami hambatan, khusus menyangkut 14 kursi itu yang saat ini menjadi polemik.(Nls/don/l03)

Source: Sabtu, 23 Mei 2015 02:05, Kecewa dengan Gubernur dan DPRP

May 23, 2015 0