Soal Papua, Perlu Dialog Nasional Dalam Kerangka NKRI

Jayapura – Untuk mengatasi berbagai persoalan Papua yang hingga kini masih belum terurai dengan baik, yang berbuntut belum maksimalnya proses pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung, dialog nasional dalam kerangka NKRI dianggap menjadi solusi yang paling tepat. Karena, dengan dialog nasional, aspirasi atau keinginan rakyat Papua akan diketahui secara pasti oleh pemerintah. Hal itu terungkap dalam dialog publik anggota DPD RI Pdt Charles Simare-mare dengan masyarakat Papua di Hotel Talent Jayapura, Sabtu 9 Mei.

‘’Rakyat Papua menginginkan dialog dengan pemerintah pusat, tentu dalam bingkai NKRI, ini agar aspirasi, kemauan orang Papua yang selama ini menjadi beban pergumulan mereka, betul-betul bisa didengar langsung, dan bukan lagi meraba-raba, menduga-duga atau katanya-katanya, tapi berdasarkan kenyataan riil rakyat Papua akar rumput,’’ujar Simare-mare.

Dengan dialog, lanjutnya, akan terbangun komunikasi antara masyarakat Papua dengan pemerintah, sehingga pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan akan benar-benar tepat sasaran sesuai keinginan dan harapan masyarakat. ‘’Dialog akan membuka suara rakyat Papua yang selama ini tersumbat, ini sangat penting, agar nantinya pemerintah dalam mengambil kebijakan, bisa menjawab secara langsung persoalan Papua,’’tukas Simare-mare.

Sambung Simare-mare, atas aspirasi dan keinginan kuat masyarakat Papua untuk dialog nasional, dirinya sebagai perwakilan DPD RI dari Papua, akan menyampaikannya kepada pemerintah pusat. ‘’Sebagai wakil Papua di DPD RI, apa yang menjadi keinginan masyarakat Papua selama itu masih dalam bingkai NKRI, akan kami perjuangkan ke pemerintah pusat, agar segala persoalan Papua bisa benar-benar terurai,’’imbuhnya.

Pengamat politik Papua yang juga akademisi Universitas Cenderawasih Marinus Yaung mengatakan, selama ini suara rakyat Papua tersumbat, sehingga tidak pernah didengar pemerintah pusat. ‘’Jadi dialog nasional dalam kerangka NKRI menjadi solusi yang tepat, sehingga nantinya kebijakan pemerintah betul-betul menyentuh rakyat, dan menjawab persoalan yang ada,’’ujar Marinus yang juga menjadi pembicara dalam dialog publik dengan DPD RI itu.

Dengan adanya komunikasi yang terbangun melalui dialog, akanmenolong pemerintah pusat dalam menjawab persoalan Papua, sebab, tidak akan ada lagi kebuntuan akibat tiadanya penyerapan aspirasi secara langsung. ‘’Selama ini kan aspirasi selalu datang dari birokrasi, sehingga haislnya tidak pernah maksimal, karena rakyat bilang A, birokrasi sampaikan B lalu pemerintah jawab C, sehingga kebijakan yang dikeluarkan selalu resistensi, lalu buntutnya ya demo dan demo lagi,’’paparnya.

Ia juga mengapresiasi langkah Anggota DPD RI Pendeta Charles Simare-mare yang langsung melakukan dialog publik dengan rakyat Papua guna menyerap aspirasi. Sebab, hal inilah yang diinginkan rakyat. ‘’Komunikasi adalah solusi yang paling baik dalam menjawab berbagai persoalan, langkah DPD RI perwakilan Papua membangun komunikasi sangat di apresiasi rakyat Papua, karena tidak lagi melalui birokasi yang panjang,’’pungkasnya.

Hal senada juga ditandaskan Professor Tobing yang juga akademisi Universitas Cenderawasih, bahwa membangun komunikasi melalui dialog, menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. “Dialog membuka mata hati rakyat Papua dan pemerintah, sehingga akan terbangun sinergitas, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tepat sasaran, rakyat Papua merasakannya secara nyata,’’singkatnya.

Presiden Beri Grasi Napol Papua, DPD RI Apresiasi
Presiden RI Joko Widodo memberikan grasi/pengampunan kepada 5 Narapidan Politi Papua, Sabtu 9 Mei di Lembaga Pemasarakatan Abepura. Anggota DPD RI Perwakilan Papua Pendeta Charles Simare-mare mengapresiasi dan menyambut baik kebijakan Presiden tersebut.

‘’Langkah Presiden kita sangat positif dan perlu disambut baik, karena kebijakan pemberian grasi itu adalah salah satu langkah untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua, dan ini juga potret nyata dari Presiden ingin membangun Papua dengan tulus, serta menunjukan iklim demokrasi yang baik, ’’ujar Simare-mare Minggu 10 Mei.

Lanjut Simare-mare, Kebijakan Presiden memberikan grasi juga menunjukan, bahwa Presiden bukan hanya semata-mata berkunjung ke Papua, tapi juga mengambil langkah nyata dan riil yang benar-benar dirasakan rakyat Papua. “Bukan soal frekuensi yang tinggi berkunjung ke Papua, tapi bagaimana memecahkan kasus atau kesulitan yang dirasakan rakyat Papua, dan Presiden telah menujukan komitmen yang tinggi membangun Papua dengan paradigma pendekatan yang baru,”paparnya.

Persoalan HAM, sambung Simare-mare, menjadi salah satu masalah yang harus dituntaskan pemerintah di Papua. Karena inilah belenggu yang selama ini menciptakan sulitnya membangun saling percaya antara pemerintah dan rakyat Papua. “Mereka para Napol yang ditahan karena kasus makar/politik, sebenarnya adalah kesalahan-kesalahan pemerintahan masa lalu, yang tidak melihat persoalan dengan pendekatan persuasif dan kemanusiaan, sehingga melahirkan rasa tidak saling percaya, namun Presiden Jokowi telah mengubahnya dan membuktikan ingin membangun Papua dengan pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan,’’paparnya.

Sebenarnya, tambah dia, persoalan Papua bukan semata politik tapi adanya kesenjangan kesejahateraan. “Ibarat anak yang sedang marah, kalau bapaknya tidak membelikan sepatu bagus maka akan keluar dari rumah, nah sebagai orang tua masa kita langsung marah, mengikat, penjarakan mereka, tapi kan kita harus panggil dekati,’’jelasnya.

DPD RI juga berharap, langkah Presiden juga jangan hanya memberikan grasi kepada 5 Napol itu saja, tapi juga dengan Tapo/Napol lain yang hingga kini masih di penjara serta mereka yang masih bergerilya di hutan. ‘’Kami berharap ini baru hanya langkah awal dari Presiden, kedepan yang lain bahkan yang juuga masih berjuang bisa dirangkul dan diberi pengampunan, agar mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk bersama-sama membangun Papua ke arah yang lebih sejahtera, demia kejayaaan Indonesia,’’harapnya. (jir/don/l03)

Source: Senin, 11 Mei 2015 08:17, Soal Papua, Perlu Dialog Nasional Dalam Kerangka NKRI

May 11, 2015 0

Minta Indonesia Kurangi Militer di Papua, Pernyataan O’Neill Dinilai Sangat Keras

Jayapura, Jubi – Dr Richard Chauvel dari University of Melbourne Asia Institute mengatakan ia belum pernah mendengar pernyataan yang keras dari seorang pemimpin Papua Nugini (PNG), ketika mereka berbicara tentang Papua Barat yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Namun pernyataan Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill saat diwawancarai Radio Australia Jumat (27/3/2015) adalah pernyataan yang sangat keras dan berpotensi mempermalukan Indonesia.

“Keterusterangan Peter O’Neill meminta pertanggungjawaban pemerintah Jokowi untuk memenuhi komitmen presiden sebelumnya, Soesilo Bambang Yoedhoyono (SBY) adalah kejujuran yang sangat luar biasa,” kata Richard Cauvel setelah O’Neill diwawancarai Radio Australia, Jumat (27/3/2015).

O’Neill saat berada di Australia untuk menghadiri pemakaman Malcolm Fraser, mantan Perdana Menteri Australia telah diwawancarai oleh Radio Australia terkait Papua Barat. Dalam wawancara ini, O’Neill meminta pemerintah Indonesia memenuhi janji mengurangi personel militer di Papua Barat.

Menurut O’neill, pengurangan personel militer ini adalah janji presiden SBY saat ia bertemu dengan mantan Presiden Indonesia ini dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dengan PNG di Jakarta.

“Kami akan terus mencoba untuk memastikan bahwa pemerintah Indonesia saat ini juga memiliki pandangan yang sama tentang pengurangan kehadiran militer di Papua. Dan otonomi yang lebih luas tentu lebih baik untuk rakyat Papua Barat,” kata O’Neill kepada Radio Australia.

Pernyataan inilah yang disebut oleh Richard Chauvel, seorang ahli Papua Barat, sangat keras dan berpotensi untuk mempermalukan pemerintah Indonesia.

“Tapi dia (O’Neill) juga sangat berhati-hati dalam caranya menghubungkan pernyataan untuk pelaksanaan otonomi yang lebih efektif untuk Papua Barat dan juga tanggung jawab Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional,” kata Chauvel kepada Jubi melalui sambungan telepon, Sabtu (28/3/2015).

Chauvel bahkan meragukan pernyataan versi Indonesia tentang pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dengan O’Neill baru-baru ini.

“Versi Indonesia terhadap pertemuan dengan Mr O’Neill, bagaimanapun, sangat jauh berbeda,” ujarnya.

Dr Richard Chauvel pernah menjadi konsultan untuk International Crisis Group (ICG) di Papua dan laporannya diterbitkan tahun 2001 oleh ICG dengan judul “Indonesia: Ending Repression in Irian Jaya”. (Victor Mambor)

March 29, 2015 0

Goliath Tabuni Bersama 23 Pasukannya Turun Gunung

JAYAPURA – ‘Jenderal Tertinggi’ Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM ) Goliath Tabuni bersama 23 orang pengikutnya (baca; pasukannya) di wilayah Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, telah sadar atas perjuangan Papua merdeka yang tidak pernah tercapai, akhirnya ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi bersama istri dan anak mereka untuk hidup layak sebagaimana masyarakat Indonesia lainnya.

Keinginan turun gunung ‘Jenderal’ Goliath Tabuni bersama 23 pengikutnya ini disampaikan melalui perwakilannya kepada Kasdam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Tatang Sulaiman yang baru saja melakukan kunjungan ke wilayah Tingginambut.

“Ke-23 anggota TPN/OPM pimpinan Goliath Tabuni itu, mau menyerahkan diri dan turun gunung ke daerah Tingginambut beserta anak dan istrinya, jika sudah menyadari dan ingin kembali menjadi WNI akan kita terima,”

kata Kasdam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Tatang Sulaiman melalui pres releasenya yang diterima, Selasa (24/3) kemarin.

Dihadapan Kasdam, perwakilan ke-23 orang tersebut menyampaikan keinginan mereka, agar dapat dibangunkan 8 unit Honai (rumah masyarakat setempat) sebagai tempat tinggal mereka.

Merekapun menyampaikan agar di Tingginambut segera didirikan pos Koramil (posramil). ”Bapa, dan Pos Ramil tidak boleh ditarik. Sampai mati harus di sini,” ujar Goliath Tabuni.

Mendengar permintaan ini, Kasdam XVII/Cendrawasih, Brigjen TNI Tatang Sulaiman menjawab, permintaan akan pembangunan Honai akan disampaikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Puncak Jaya. Sementara permintaan agar dibangun pos Ramil sudah dipertimbangkan oleh Kodam. Namun untuk Danpos Ramil, harus memperhatikan rotasi kepemimpinan.

“Saya akan sampaikan permintaan bapak-bapak. Pembangunan Pos Ramil sudah kami rencanakan, namun untuk permintaan dan Pos Ramil agar jangan ditarik, itu kita harus memperhatikan rotasi jabatan,”

ujar Kasdam.

Usai melakukan dialog dengan masyarakat, Kasdam XVII/Cenderawasih beserta rombongan melakukan dialog dengan prajurit yang bertugas di daerah itu dan meninjau keberadaan pos TNI yang ada di Tingginambut.

Kasdam Tatang Sulaiman mengemukakan, kunjungannya kali ini bertujuan untuk bisa melihat kondisi riil pasukan di lapangan. ”Saya sengaja minta izin ke Panglima untuk meninjau pos-pos guna melihat lebih dekat kondisi pos dan prajurit,” ujar Kasdam Brigjen TNI Tatang Sulaiman saat berada di Tingginambut, Puncak Jaya .

Selain melihat kondisi prajurit di Pos-pos pengamanan, kunjungan ini juga guna mengetahui apakah sarana prasarana Pos prajurit sudah menunjang tugas atau belum, sehingga kesulitan dalam bertugas dapat diketahui secara langsung.

“Kalo cuma di kota, kita tidak tau apa kendala dan kesulitan prajurit di lapangan. Kita lihat kondisi jalan sehingga pengiriman logistik prajurit dapat diketahui kesulitannya. Hal ini akan menjadi masukan bagi satuan untuk memikirkan bagaimana agar logistik tidak terlambat tiba di pos,”

ujar Brigjen TNI Tatang Sulaiman.

Sementara itu, Goliath Tabuni selama ini dikenal sebagai Panglima Tentara Pembebasan Nasional (TPN)-Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bermarkas di Tingginambut Puncak Jaya, Papua. Bahkan selama kepemimpinannya sebagai Jenderal OPM, puluhan anggota TNI/Polri diwilayah Puncak Jaya itu menjadi korban penembakan dan pembantai kelompok tersebut.

Panglima Revolusioner : OPM Menyerah itu Oknum

SEMENTARA ITU Panglima Revolusioner Papua Merdeka, Puron Wenda menyatakan, yang menyerah itu adalah oknum, bukan organisasi Papua Merdeka.

“Kalau Goliat Tabuni menyerahkan diri saya belum tau, tapi kalaupun ya, itu oknum bukan organisasi dan itu persoalan masing-masing,”ujar Puron Wenda saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa 24 Maret.

Menurut Puron, bila Goliat menyerahkan diri, itu bukti dia bukan berjuang dengan sepenuh hati untuk kemerdekaan Papua. “Dia bukan pejuang sejati karena sudah dengan pemerintah,”jelasnya.

Lanjutnya, Goliat Tabuni selama beberapa tahun terakhir ini juga tidak lagi melakukan aksi menuntut Papua Merdeka, tapi lebih banyak berdiam diri di markasnya. “Goliat selama ini lebih banyak diam di markasnya di Tinggineri, kami yang berjuang dilapangan,”ujarnya.

Rekan seperjuangan Puron Wenda yakni Enden Wanimbo yang juga bermarkas di Lany Jaya, malah tidak mempercayai kalau Goliat Tabuni sudah menyerahkan diri. “Jangan percaya itu, karena berita itu dibuat-buat, Goliat Tabuni tidak mungkin menyerah,”tandasnya.

Kata Enden, apa bukti Goliat sudah menyerah dan bergabung dengan Indonesia. “Benarkah ia menyerah, apa buktinya, dimana, dilapangan mana ada foto atau videonya,”(ukasnya.

Jadi, tambahnya, kami sangat membantah berita Goliat Tabuni sudah menyerah. “Jangan dibuat-buat seolah-olah Goliat sudah menyerah,”singkatnya.

Panglima Revolusioner Papua Merdeka Masih Enggan Menyerah

Panglima Revolusioner Papua Merdeka Puron Wenda dan Enden Wanimbo masih enggan menyerah dan kembali bergabung ke Indonesia. “Kami tidak akan menyerah dan akan terus berjuang untuk kemerdekaan Papua,”tegas Puron Wenda melalui telepon selulernya, Selasa 24 Maret.

Lanjutnya, sekalipun pihaknya ditawari kedudukan atau uang tapi akan menolaknya dan akan tetap berjuang untuk Papua Merdeka. “Kami tidak minta uang, kedudukan atau pemekaran, tapi hanya minta Papua Merdeka,”tukasnya.

Mengenai Goliat Tabuni yang sudah menyerah, Puron Wenda mengatakan, belum mengetahui hal itu. “Saya belum tahu itu,”singkanya

Tapi, jika memang Goliat Tabuni Panglima Tertinggi OPM yang bermarkas di Tingginambut telah menyerahkan diri, itu adalah secara oknum tapi bukan organisasi. “Kalau Goliat menyerah itu oknum masing-masing dan saya tidak tau itu, karena dia bermarkas di Tinggineri saya di Lany Jaya,”paparnya.

Kata Puron Wenda, Goliat Tabuni selama beberapa tahun ini hanya lebih banyak berdiam diri di markas. “Kami yang selama ini beraksi di lapangan, saya juga dulu yang baku tembak di Puncak Jaya, baru kemudian saya pindah ke Lany Jaya, sedangkan Goliat tidak pernah,”klaimnya.

Ia juga mulai menyangsingkan perjuangan Goliat yang mengklaim sebagai Jenderal tertinggi OPM. “Goliat itu merasa sudah merdeka, sehingga gunakan pangkat jenderal, kalau kami masih berjuang sehingga gunakan panglima revolusioner, nanti kalau sudah merdeka baru atur mengenai pangkat, itu yang benar,”imbuhnya.

Ditanya apakah bersedia menyerah jika pemerintah memberikan berbagai kemudahan, karena perjuangan kemerdekaan juga bertujuan untuk kesejahteraan, Puron kembali dengan tegas menolak. “Saya tidak mau, hanya mau merdeka, Papua harus tentukan nasibnya sendiri, harus merdeka, sekalipun ditawari dengan kedudukan, uang atau apapun, harus merdeka boleh,”pungkasnya.

Ia meminta pemerintah Indonesia sebaiknya memberikan kemerdekaan Papua. “Kasih merdeka boleh, baru Ppaua aman, tapi kalau tidak kami terus berjuang, kamu orang Indonesia saja berjuang kok untuk merdeka, saya tidak bisa merdeka sendiri kah,”tandasnya.

Puron Wenda juga menyesalkan sikap para bupati dan gubernur Papua, yang selalu memanfaatkan perjuangan mereka untuk kepentingan dana besar bagi Papua. “Bupati, gubernur selalu bilang sama Indonesia, kalau kami hanya butuh uang, padahal itu sama sekali tipu, kami hanya mau Merdeka,”paparnya.

Puron mengklaim, saat ini persenjataan dan amunis yang mereka miliki sudah semakin banyak. “Kita punya senjata sudah banyak dan siap perang,”ucapnya.

Hal senada juga ditandaskan rekan Puron Wenda yakni Enden Wanimbo, bahwa pejuang revolusioner Papua Merdeka tidak menerima tawaran apapun selain kemerdekaan Papua. “Kami tidak mau ditawar apapun, kami punya harga diri, kalau pemimpin lain boleh di tawar kami tidak,”tegasnya.

Ia juga mengklaim, perjuangan kemerdekaan Papua bukan hanya diperjuangkan mereka yang bergerilya di hutan tapi juga di luar negeri. “ Papua pasti akan merdeka, semua sekarang sedang memperjuangkannya,”kata dia.

Untuk itu, sambungnya, Polisi dan Tentara jangan selalu mengklaim, OPM sudah menyerah. “Jangan selalu Klaim OPM menyerah, itu tidak benar, kami terus berjuang,”paparnya. (loy/jir/don/l03)

Source, Jubi, Rabu, 25 Maret 2015 00:16

March 25, 2015 0

Komandan OPM Minta Bertemu dengan Presiden Jokowi?

Source: SUARA.com, Siswanto : 24 Mar 2015 | 19:17

Suara.com – Kapolda Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende mendapat kabar dari Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua Lenis Kogoya bahwa Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke Puncak Jaya untuk berdialog dengan Goliat Tabuni pada April 2015. Goliat adalah Jenderal Tertinggi Organisasi Papua Merdeka.

“Memang Ketua LMA Papua pernah sampaikan kalau Presiden akan datang bulan April. Namun secara resmi saya belum tahu. Biasanya, protokoler dari Istana Negara akan memanggil kami untuk rapat ke sana. Jadi seminggu sebelumnya paling tidak sudah dilakukan rapat untuk persiapan,”

kata Yotje, Selasa (24/3/2015).

Namun, Kapolda belum mengetahui secara pasti mengenai rencana Goliat menyerahkan diri kembali ke NKRI bersama 23 pengikut.

“Ya kalau memang ada rencana itu, kami akan follow up karena Presiden merupakan Panglima Tertinggi. Hanya saja, sampai detik ini saya belum dapat berita tentang rencana itu,” kata Kapolda.

Menurut Yotje, sampai hari ini Goliat yang bermarkas di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, masih berstatus daftar pencarian orang Polda Papua terkait serangkaian aksi kekerasan yang dilakukan kelompoknya di wilayah setempat.

“Jadi kalau anggota saya ketemu orangnya (Goliat) itu pasti akan ditangkap,” katanya.

Soal pengampunan yang diberikan ketika Goliat Tabuni sudah menyerahkan diri, kata Yotje, itu kewenangan Presiden.

“Terkait masalah pengampunan ada dalam UU sebagai kekuasaan tertinggi pada presidenlah yang berhak melakukan itu, Presiden mempunyai hak berupa abolisi, grasi, amnesti, dan rehabiltasi,”

ujarnya.

Polisi akan taat pada undang-undang apabila Presiden memberikan pengampunan.

“Kita akan siap menerima itu. Jadi penegakan hukum mengesampingkan apabila ada pernyataan atau keputusan Presiden,” katanya.

Yotje menambahkan kalau para korban atau keluarganya menuntut Goliat diproses secara hukum atas kasus yang telah dilakukan selama ini, itu bisa dilakukan melalui gugatan perdata. Dan Presiden, katanya, bisa mempertimbangkan hal tersebut.

Namun, kata dia, pada prinsipnya Polda Papua akan tetap menangkap mereka.

“Selama belum ada upaya damai, saya tetap menagih mereka, karena telah membunuh tentara, polisi dan warga sipil, kalau manuver lain silakan, tapi jangan di muka saya, akan saya tangkap,” katanya. (Lidya Salmah)

March 24, 2015 0

TNI AD: 23 Pengikut Goliat Tabuni sudah Menyerahkan Diri

Suara.com – Kepala Pusat Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Wuryanto memastikan 23 pengikut Jenderal Tertinggi Organisasi Papua Merdeka Goliat Tabuni sudah menyerahkan diri. Mereka tidak ditahan, melainkan bergabung dengan masyarakat di Puncak Jaya, Papua.

“Goliat belum. Tapi yang sudah turun dan menyerahkan diri adalah 23 pengikutnya untuk bergabung dengan masyarakat lain,” kata Wuryanto kepada suara.com, Selasa (24/3/2015).

Wuryanto mengatakan mereka menyerahkan diri beberapa hari yang lalu saat ada kunjungan Kasdam ke Puncak Jaya.

Wuryanto berharap Goliat segera menyerahkan diri menyusul pengikutnya.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, Goliat turun setelah melihat teman temannya sudah diterima masyarakat,” kata Wuryanto.

Wuryanto mengatakan 23 pengikut Goliat minta dibuatkan honay atau rumah adat, mereka ingin hidup normal.

“Mereka tidak ditahan. Mereka punya niat baik ingin hidup normal. Ya, kita terima dengan baik, kita bantu,” kata Wuryanto.

Ketika ditanya kalau Goliat menyerahkan diri apakah akan ditahan atau langsung dibiarkan membaur dengan masyarakat seperti 23 pengikut, secara diplomatis Wuryanto mengatakan akan menerimanya dengan baik.

“Kalau mereka menyerahkan diri, tentu akan diperlakukan sebagaimana masyarakat biasa, tapi kalau dimintai keterangan itu pasti. Misalnya ditanya apa kegiatan selama ini, permasalahannya apa. Tapi tidak akan ditahan karena mereka kan menyerahkan diri,” katanya.

Source: Suara.com, Siswanto : 24 Mar 2015 | 20:01

March 24, 2015 0

Mahasiswa Uncen Seminarkan Kegagalan Otsus di Papua

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih menggelar seminar sehari mengenai kegagalan implementasi Otonomi Khusus di Tanah Papua.

Seminar bertajuk “Mengawal Pembangunan Dalam Era Otonomi Khusus di Tanah Papua”, diadakan di auditorium Uncen, Senin (23/3/2015) pagi.

Ketua panitia seminar sehari, Onesimus Heluka menjelaskan, kegiatan ini bertujuan membedah persoalan secara ilmiah terhadap wacana kegagalan Otsus.

Hanya saja, ia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gubernur Provinsi Papua. “Kami selaku panitia merasa sedikit kecewa, sebab undangan yang kami berikan tidak ditanggapi serius oleh bapak Gubernur,” kata Heluka.

Kegiatan seminar dibuka secara resmi oleh Walikota Jayapura, dalam hal ini yang diwakili
Asisten II.

Hadir pemateri pertama, Pembantu Rektor III, Fredrik Sokoy. Sedangkan pemateri yang tak hadir yaitu Gubernur diwakili kepala Bappeda Provinsi Papua, dan PT Freeport Indonesia.

Saat jumpa pers usai seminar, ketua Komisariat APK Fakultas FISIP Uncen, Elius Wenda mengatakan, kepanitian ini telah dibentuk sejak sebulan yang lalu.

“Alasannya karena kami merasa kegiatan seminar sangat penting untuk dapat mengetahui kegagalan Otsus itu sendiri,” ujar Wenda.

Hasil seminar ini, kata dia, akan ditindaklanjuti dalam beberapa bentuk kegiatan ilmiah. “Ya, dari hasil seminar ini kami akan membuat karya ilmiah dan mempersentasikannya,” kata Wenda.

Stenly Salamahu, ketua Komisi C MPM Uncen menilai wacana kegagalan Otsus masih menjadi polemik di kalangan masyarakat. Sebagian orang menyatakan Otsus telah gagal total, namun di kalangan para elit politik Otsus tidak gagal diimplementasikan.

“Nah, ini dua pandangan berbeda. Sedangkan yang merasakan dampak dari Otsus itu adalah masyarakat, bukan pemerintah dan elit politik,” tutur Salamahu.

Satu alasan yang disinggungnya, “Kami melihat sejak tahun 2001, Otsus tidak memberikan ruang bagi orang Papua. Malah orang Papua semakin tersingkir di atas tanahnya sendiri.”

Klaim Otsus sukses diberlakukan sebagaimana didengungkan pemerintah dan para elit politik, tegas dia, perlu dibuktikan dengan data lapangan.

“Tidak bisa hanya dengan bermain wacana saja, sementara fakta di tengah masyarakat akar rumput tidak ada perubahan,” ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah provinsi Papua diminta mempertanggungjawabkan implementasi Otsus kepada seluruh masyarakat di Tanah Papua.

“Ya, menurut saya, pemerintah harus beri penjelasan Otsus sebernarnya untuk siapa dan sudah seberapa persen hasil pelaksanaannya,” tegas Salamahu.

Editor: Mary

Source: SuaraPAPUA.com, Oleh : Harun Rumbarar | Senin, 23 Maret 2015 – 20.44 WIB

March 23, 2015 0

Jendral Tertinggi OPM ‘Tobat’, Pilih Kembali ke NKRI

Suara.com – Goliat Tabuni selama ini dikenal sebagai Jenderal tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM). Selama bertahun-tahun, dia menebar teror di wilayah Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, agar Papua dapat memisahkan diri dari Indonesia.

Tapi kini, Goliat tersadar. Dia akui salah, dan sadar betul kalau perjuangannya hanya mimpi belaka.

Karena itu, Goliat pun memilih kembali ke pelukan Ibu Pertiwi, menjadi masyarakat sipil, seperti sedia kala.

Bersama Goliat, sebanyak 23 orang anggota kelompok seperatis bersenjata –yang merupakan anak buah sang jenderal, juga telah menyatakan tobatnya.

“Ke-23 anggota KSB pimpinan Goliat Tabuni itu, mau turun gunung ke daerah Tingginambut beserta anak dan istrinya. Ya jika memang sudah menyadari dan ingin kembali menjadi WNI akan kita terima,”

kata Kasdam XVII/Cendrawasih, Brigjen TNI Tatang Sulaiman saat berkunjung ke Tingginambut.

“Mereka menyampaikan keinginan mereka di hadapan Kasdam, agar pemerintah dapat membangun delapan unit Honai (rumah masyarakat) sebagai tempat tinggal mereka. Mereka juga meminta agar di Tingginambut segera didirikan pos Koramil (posramil),”

ujarnya.

Menyikapi permintaan Goliat, Tatang berjanji akan menyampaikan pesan tersebut kepada pemerintah. “Akan saya sampaikan permintaan mereka. Pos Ramil memang sudah kami rencanakan,” katanya.

Seperti diketahui, Goliat Tabuni dikenal sebagai Panglima (TPN/OPM) yang bermarkas di Tingginambut Puncak Jaya, Papua. Dia resmi memangku jabatan tersebut pada 11 Desember 2012 lalu, bersamaan dengan diangkatnya Wakil Panglima TPN-OPM, Letjen Gabriel Melkizedek Awom, dan Kepala Staf Umurn TPN-OPM, Mayjen Terianus Satto.

Pelantikan ini sesuai dengan KTT TPN-OPM yang digelar di Markas TPN Perwomi Biak, Papua, pada 1-5 Mei 2012 lalu.

Kala itu, pelantikan tersebut dihadiri sekitar 500 pengikut TPN-OPM. Ditandai pula dengan tembakan ke udara oleh anggota TPN-OPM.

Selama kepemimpinannya, kelompok Goliat Tabuni telah menewaskan puluhan anggota TNI/Polri di wilayah Puncak Jaya. (Lidya Salmah)

Source: SUARA.com, Ardi Mandiri : 23 Mar 2015 | 22:51

March 23, 2015 0

“Rakyat Papua Pahami Dialog itu Referendum”

JAYAPURA – Wacana dialog yang disampaikan Pemerintahan Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi) ketika berada di Papua, beberapa waktu lalu, ternyata terus dipertanyakan.

Pasalnya, Kepala Negara tak menjelaskan secara baik dialog macam apa yang diingini pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Jangan sampai ini membuat bom waktu, padahal sebetulnya dengan adanya Rancangan UU Otsus Plus bagi Papua itu merupakan salah-satu jawaban terhadap semua gejolak yang terjadi di Tanah Papua,” tegas Sekda ketika membahas pembangunan Papua bersama Direktur Informasi dan Media Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Siti Sofia Sudarma di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (17/3).

“Dialog menjadi isu kontenporer yang cukup signifikan, karena dialog menurut pemahaman rakyat Papua focus interes-nya adalah referendum,” jelas Sekda.

Menurut Sekda, di Papua ini ternyata tak terjadi gesekan-gesekan horizontal atas dasar isu agama, isu suku dan lain-lain. Walaupun memang pihaknya menyadari dan memaklumi sejumlah rakyat Papua masih bergerilya di gunung dan di hutan memanggul senjata mengusung idelogi Papua merdeka.

Namun demikian, ujar Sekda, pemerintah berusaha mengakomodir aspirasi mereka dan berusaha memberikan pemahaman dengan kearifan-kearifan lokal yang ada, sehingga suatu saat nanti mereka kembali ke pangkuan NKRI dan membangun Papua.

Dikatakan Sekda, ketika pembahasan Rancangan UU Otsus Plus di DPR RI, ternyata Fraksi-Fraksi di DPR RI sebagian menerima dan sebagiannya menolak. Padahal rancangan UU Otsus Plus tersebut telah dipersiapkan setahun lebih. Tapi hal ini tak dipahami pemerintah pusat melainkan menyatakan pembahasan Rancangan UU Otsus Plus di DPR RI menunggu Prolegnas tahu 2016 mendatang.

Menurut Sekda, kebijakan pemerintah pusat ini membuat pemahaman semua elit di Papua terhadap Jakarta menjadi tak baik.

Namun demikian, menurut Sekda, ini realita yang mesti diketahui bersama seharusnya Rancangan UU Otsus Plus sebanyak 365 Pasal adalah jawaban untuk mengatur kewenangan bagi masyarakat Papua di atas semua potensi dan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada. (mdc/don/l03)

Source: Kamis, 19 Maret 2015 06:16, BinPa

March 20, 2015 1

Perlemen Papua Dukung Dialog Papua – Jakarta

JAYAPURA – Wacana dialog damai Papua – Jakarta yang kembali diserukan persekutuan gereja-gereja di Papua, guna menyelesaikan seluruh persoalan Papua secara komprehensif, disambut baik oleh parlemen. ”Jika dialog damai Papua – Jakarta benar-benar terwujud, kami DPRP dan Gubernur yang ada embel-embel pemerintahnya tidak akan ambil bagian,”ujar Ketua DPRP Yunus Wonda, Senin 16 Maret.

Meski tak akan ambil bagian dalam tim, bukan berarti menolak dialog damai itu. “Parlemen sangat mendukung dialog, agar bisa menuntaskan seluruh persoalan Papua secara baik,”jelasnya.

Lanjutnya, dialog Papua-Jakarta biarlah rakyat Papua secara langsung yang ambil bagian. Agar penyelesaiannya benar-benar tuntas sampai ke akar-akarnya. “Biarlah rakyat Papua yang masih ada di hutan, diluar negeri dilibatkan secara langsung dalam dialog itu, agar apa keinginan rakyat Papua bisa diketahui secara langsung,”paparnya.

Yang jelas, Parlemen Papua sangat mendukung dialog Papua – Jakarta secara komprehensif.

“Parlemen Ppaua tinggal tunggu apa yang dimaui pusat, kalau pemerintah pusat memandang otsus plus bukan solusi, tapi hanya dengan dialog, parlemen akan mendukungnya, yang penting dilaksanakan dengan niat yang baik dan tulus,”

tuturnya.

Mengenai wacana agar Presiden mengirim utusannya setingkat menteri guna menyelesaikan serta merencanakan terwujudnya dialog damai Papua – Jakarta, Yunus Wonda kurang sependapat. “Bukan lagi saatnya kini mengirim utusan ke Papua, tapi waktunya untuk mewujudkan dialog damai secara menyeluruh, karena kepercayaan Papua kepada Jakarta sudah terdegradasi, jadi hanya dengan itu mengembalikannya,”tukasnya.

Dialog Papua – Jakarta yang digagas oleh Jaringan Damai Papua, hingga kini belum terwujud. Dialog itu rencananya harus melibatkan semua elemen masyarakat Papua, baik berhaluan yang garis keras maupun yang selalu menempuh cara damai. (jir/don/l03)

Source: Selasa, 17 Maret 2015 09:39, BinPa

March 17, 2015 1

Gubernur : Anggota MRP Mesti Paham UU Otsus

JAYAPURA – Keanggotaan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang sempat tidak lengkap, kini utuh kembali.

Pasalnya Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP., M.H., telah melantik 4 anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota MRP periode 2011-2016. Ke-empat orang yang dilantik masing-masing Stepanus Kanimu, Frederikus Kemaku, Pendius Jikwa dan Robert D. Wanggai, S.Sos., Acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dihadiri Ketua MRP Timotius Murib, Wakil Ketua III DPRP Ny.Yani, S.H,, Sekretaris MRP Y.I.S. Matutina, S.Sos., M.Si., dan para anggota MRP lainnya di Aula Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Kamis (5/3).

Gubernur Enembe mengutarakan, sebagaimana UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua, khusus Pasal 18 b menyatakan, negara mengakui dan menghormati suatu pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Sebab, Otsus bagi pemerintah pusat pada dasarnya pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur diri sendiri dalam bingkai NKRI.

Namun, tutur Gubernur, kewenangan yang lebih luas disertai tanggung jawab yang lebih besar pula untuk mengolah kekayaan alam, demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sekaligus kewenangan meningkatkan potensi orang asli Papua khususnya adat, agama dan perempuan.

“Saudara-saudara yang berwenang bicara tentang potensi orang asli Papua, saya hanya wakil pemerintah pusat di daerah. Ini bukan Gubernur yang bicara, tapi UU Otsus yang bicara untuk ditaati dan dipatuhi,”

imbuh Enembe.

Menurut Gubernur, keanggotaan MRP diangkat melalui UU Otsus, sehingga merekapun dapat memahaminya untuk menyelamatkan orang asli Papua dari keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, keterisolasian dan kematian.

“Waktu setahun tak cukup berbicara kepentingan orang asli Papua. Tapi saya saudara-saudara bisa menyuarakan keadaan orang asli Papua yang sesungguhnya. Mudaha-mudahan karya terbaik saudara-saudara mampu mengakhiri tugas Anda,”

terang Enembe.

Di bagian lain, tambah Gubernur, MRP bukan lembaga politik. Tapi lembaga pemberdayaan orang asli Papua. MRP juga bukan lembaga separatis, tapi lembaga terhormat milik orang asli Papua.

“Setiap anggota MRP disapa yang mulia pimpinan dan anggota MRP. Itu berarti segala kelakuan dan tindakan harus juga mulia,” tukas Gubernur.

Sementara itu, PAW Anggota MRP Robert D Wanggai mengemukakan pihaknya optimis setahun mengabdi di MRP akan dapat berbuat sesuatu.

“Kendati tak banyak, tapi manfaatnya bisa dirasakan, terutama bagi orang pribumi,” ujar Robert Wanggai. (mdc/don/l03/par)

Source: ‘at, 06 Maret 2015 01:35, BinPa

March 6, 2015 0