MRP Kecewa Pusat Hapus Pasal Sakral di Otsus Plus

Ketua MRP Matias MuribJAYAPURA — Ketua MRP Matias Murib mengaku kecewa atas hasil harmonisasi yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintahan Otonomi Khusus di Tanah Papua (Otsus) Plus, karena menurutnya pusat telah menghapus pasal yang sangat sakral dalam rancangan peraturan tersebut.

“Kemudian setelah kita pelajari, sangat mengecewakan, kenapa sangat mengecewakan karena hasil-hasil yang telah kita berikan pembobotan dari Undang-undang nomor 21 tahun 2001 ternyata dari pemerintah pusat menganggap sebagai pasal-pasal krusial,”

ucapnya kepada wartawan di Kantor Gubernur Papua pada Senin (18/08) siang.

Menurutnya, disitu ada 21 pasal yang mana, ia anggap sangat sakral bagi orang Papua terutama bagi orang asli Papua. “Orang asli Papua secara fisik sudah sangat jelas yakni hitam dan keriting, kemudian MRP harus satu karena ini merupakan lembaga kultur,” tuturnya.

Hal-hal yang sakral seperti itu jika harus dirubah atau justru ditiadakan, ucap Murib, sebagai rakyat Papua ia merasa dilecehkan, oleh karena itu, pada tanggal 13 Agustus 2014 Gubernur bersama Ketua DPR Papua mengembalikan kembali draft itu.

“Karena tidak sesuai aspirasi masyarakat Papua yakni disampaikan oleh masyarakat Papua sebanyak 383 oleh masyarakat dari Papua dan Papua Barat, sebagaimana implementasi Otsus selama 12 tahun,” imbuhnya.

“Oleh karena itu, saya merasa pemerintah pusat sangat melecehkan kami. Pelecehan itu terbukti pada 299 pasal yang tidak mengakomodir pasal-pasal tentang perekonomian, kesehatan, pendidikan dan kesehatan semua ditiadakan,”

sambungnya.

Kalau baca lengkap sebagaiaman hasil harmonisasi, ungkap Murib, justru Otsus Plus Jadi minus dari undang-undang 21 tahun 2001 dan itu sebagai pelecehan dan itu kurang ajar. “Tidak boleh begitu, kesejahteraan masyarakat Papua merupakan juga kebanggaan Indonesia,” cetusnya.

Oleh karena itu, ditegaskan Murib, permintaan itu harus diterima pusat. Tetapi karena hasil 299 pasal yang telah dikembalikan itu, pihaknya merasa sangat kecewa dan itu juga reaksi yang ditunjukkan Gubernur. “Kami tidak rakus dengan jabatan seperti ketua MRP, DPRP maupun Gubernur sehingga kami kembalikan,” tuturnya.

Oleh karena itu, Murib berharap draft undang-undang Otsus yang ke-14 ini sebagaimana yang telah diserahkan dapat diakomodir dengan baik supaya kalau masyarakat Papua sejahtera, menjadi kebanggaan negara ini.

Kemudian jika kita dilecehkan seperti, kapan kami disejahterahkan. Dimana rakyat Papua, hal ini membuat kita minta merdeka seperti ini, kami berharap pemerintah Pusat memahami keinginan rakyat Papua.

Ditegaskan Murib, dari 236 pasal yang telah diajukan, Papua bukan minta uang, karena menurutnya uang sudah cukup banyak, dan dari rancangan yang diajukan pihaknya minta kewenangan. “Kalau kewenangan itu sudah diberikan kepada kami, undang-undang nomor 21 tahun 2001 atau UU Otsus Plus menjadi Panglima di Tanah Papua,” imbuh Murib.

Sebelumnya pada Tanggal 13 Agustus 2014, tim asistensi dari Papua dan Papua Barat, termasuk Gubernur Papua, Ketua MRP dan Ketua DPRP Papua menerima hasil harmonisasi Dari Kementerian dalam Negeri. (ds/don/l03)

Selasa, 19 Agustus 2014 15:22, BinPa

August 19, 2014 0

Gubernur Papua Siap Mundur Jika Draf 14 UU Otsus Plus Tak Diakomodir

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH [Minggu, 17 Agustus 2014 21:19]– Tampaknya, kesabaran Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe berurusan dengan Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus Plus mulai pelan-pelan berakhir.

Pasalnya, Enembe menyatakan siap mundur dari jabatannya, jika draft 14 dari Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus Plus tidak diakomodir oleh Pemerintah Pusat.

“Kemarin UU Otsus sudah kita bicara keras. Pada saat harmonisasi dari kementerian dan lembaga lalu dibawa ke Departemen Hukum dan HAM, terjadi perubahan banyak, terutama pasal-pasal yang menyangkut bidang ekonomi, Perikanan, Kehutanan, Pertambangan. Saya sampaikan, kami datang dengan damai menyampaikan pasal-pasal krusial yang menyangkut politik sudah kita hapus sejak awal, kenapa pasal ekonomi yang kita perjuangkan terjadi perubahan banyak. Melihat itu, saya langsung kembalikan, buka baju, letakkan lambang garuda di depan Mendagri,”

kata Enembe dikutip tabloidjubi.com, Minggu (17/08/14).

“Jadi saya bilang, saya siap mundur kalau tidak mengakomodir aspirasi draft 14,” kata Lukas Enembe di Jayapura, Papua.

Kepada media itu, Lukas menjelaskan, inti dari draft 14 ada 29 pasal strategis untuk pembangunan Papua, termasuk kehutanan, perikanan, dan pertambangan.

“Justru kita inginkan itu, sehingga orang bicara referendum kita potong, tujuannya kita bisa goalkan ini, tapi yang terjadi terbalik, makanya kita tidak sempat menjadi materi di PidatoPpresiden, karena saya berhentikan di Mendagri,”

ujarnya dengan nada kesal.

Lukas mengaku, tujuan dirinya ke Jakarta adalah untuk memparaf dan selanjutnya diserahkan ke Presiden untuk masuk dalam pidato kenegaraan.

“Saya berhentikan itu semua karena melihat semua pasal-pasal yang kita inginkan masih mengacu pada Jakarta. Termasuk bagi hasil dan pajak. Mereka kamuflase dengan kenaikan DAU dari dua persen menjadi empat persen, dana infrastruktur menjadi dua persen,”

jelasnya.

Menanggapi itu, Lukas menyampaikan, pihaknya datang ke Jakarta bukan untuk meminta adanya kenaikan DAU, tetapi yang diinginkan rakyat Papua adalah kewenangan.

“Jadi saya ribut-ribut di sana. Karena yang kita inginkan adalah kesejahteraan, sumber daya alam, ekonomi, kekayaan kita, laut kita, hutan kita, dan tambang kita dikelola sepenuhnya di Papua dan digunakan untuk kemajuan Papua, itu saja. Kita tidak minta merdeka,” tukasnya.

Ditambahkan, menurut laporan dari tim asistensi pemerintah Papua yang ada di Jakarta, saat ini tim sudah membahas isi dari UU Otsus sampai pasal 222.

“Itu semua oke-oke, tapi saya sampaikan diatas pasal 222 itu pasal-pasal inti, pasal ekonomi harus hati-hati. Sampai sekarang masih dibahas, saya lihat mungkin banyak yang diserahkan ke staf-staf yang mungkin belum memahami Papua, jadi saya lihat itu staf yang kerjakan akhirnya para menteri tidak tahu juga, setelah kita bicara baru mereka tahu,”

ujar Lukas. (GE/Tabloidjubi.com/Admin/MS)

August 17, 2014 0

1 Anak Buah Mathias Wenda Kembali ke NKRI

Sabtu, 16 Agustus 2014 06:44, BINPA

Stanis Stanfa Chilong Anak Buah Mathias Wenda saat memberikan keterangan pers usai menandatangani pernyataan resminya kembali ke NKRI yang disaksikan, Pangdam XVII/Cenderawasih, Para Ondofolo, Ondoafi, di Pos pengamanan Skouw Wutung, Kamis (14/8) kemarin. JAYAPURA – Salah satu anggota Tentara Pembebasan Nasional-Orang Papua Merdeka (TPN/OPM) bernama Stanis Stanfa Chilong (70 tahun), anak buah dari Mathias Wenda yang selama ini melakukan aksi penembakan di daerah Perbatasan Wutung RI-PNG kembali ke pangkuan NKRI, di Pos pengamanan Skouw Wutung, Kamis (14/8) kemarin.

Kembalinya Stanis dengan nama sapaannya itu, diterima langsung Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI. Drs. Christian Zebua didampingi Wakil Bupati Keerom M. Markum, Para Ondoafi, ondofolo disekitar perbatasan, bersama sejumlah pejabat utama Kodam XVII/Cenderawasih, dengan ditandai dengan penandatangan pernyataan bahwa ia telah resmi kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

Alasan kembali bapak berusia 70 tahun itu, karena dirinya sudah malas hidup di daerah perbatasan PNG yang selama ini hidup tidak beraturan. “Kenyamanan dan kesejahteraan, jauh berbeda ketika berada di Indonesia sehingga saya menyatakan kesetiaan kepada NKRI,” pungkasnya.

Disamping itu, ia kembali bukan karena paksaan dari siapapun akan tetapi merupakan niat dan tulus karena sudah sadar apa yang dilakukan selama ini. “Saya kembali ke NKRI tanpa ada paksaan dari pihak manapun,” tandasnya.

Kepada wartawan, Stanis menyatakan selama 10 tahun terakhir ini mengaku sudah tinggal di Muara Tami-Indonesia. Bahkan, sudah mengelola kebun dengan baik dan berencana akan mengajak 12 anak dan 40 cucunya yang ada di PNG untuk tinggal di Indonesia.

Ia menyatakan bahwa, ia masuk ke NKRI hanya sediri tanpa membawa apa-apa, namun rencana akan mengajak 12 anak dan 40 cucunya yang ada di PNG. “Nanti saya akan sampai bahwa kehidupan di Indonesia lebih baik, ketimbang di PNG,” tutur Stanis dengan ucapan bahasa Indonesia yang masih fakum.

Stanis juga mengakui di PNG masih ada Mathias Wenda salah satu pimpinan Kelompok OPM di daerah perbatasan. Mereka kerap berulah di wilayah Indonesia dan kemudian bersembunyi di wilayah PNG.

”Di sana ada bos satu, Mathias Wenda itu memang betul orang OPM. Kalau anak-anak yang tinggal di Baromo, Jako, Wutung itu orang raskol. Jadi memang banyak orang yang bikin masalah di sini lari ke PNG, orang bikin masalah di PNG lari ke sini,”

beber Stanis

Mengenai persoalan itu, Stanis meminta kepada pihak keamanan di Indonesian dan PNG agar membuat suatu kerjasama bersama untuk menangkap para pelaku kriminal yang berulah di kedua negara tersebut agar ia dan keluarganya nyaman dalam menjalani kehidupan baru.

“Saya mau ada surat berat antara PNG dan RI, biar bisa kerja sama saling tangkap yang bikin masalah, itu biar kami semua aman,” ungka kata hati Stanis yang salah satu anaknya telah masuk pendidikan Militer di Jakarta.

Sementara itu, Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjend TNI Christian Zebua menyatakan bahwa masuknya Stanis tersebut adalah bukti bahwa keamanan di perbatasan, khususnya di wilayah NKRI sudah aman dan kondusif.

Pangdam juga menyambut dengan tangan terbuka kepada siapapun orang yang hendak menyatakan kesetiaannya kepada NKRI, terlebih harapannya kepada masyarakat yang masih bergabung dengan KKB.

“Stanis adalah salah satu orang yang selama ini mengikuti gerakannya Mathias Wenda, dan dengan sadar menyatakan gabung dengan NKRI dan akan menyampaikan imbauan kepada saudara-saudaranya yang ada di PNG untuk gabung dan membangun daerahnya,”

kata Pangdam kepada usai usai menyaksikan penandatanganan pakta kesetiaan dari Stanis Stanfa Chilong.

Mengenai perjanjian keamanan diantara Indonesia dan PNG, Pangdam menyatakan sudah berjalan dengan cukup bagus dan sudah sering saling membantu. Namun untuk MoU secara resmi sendiri antara TNI dengan Tentara PNG masih belum dilakukan, karena harus dibicarakan kembali antar kedua pihak.

“Memang kalau ada masyarakat yang berbuat kejahatan di Indonesia, berbuat kejahatan di Papua Nugini, ini lebih kepada tindakan-tindakan kepolisian. Jadi kita koordinasi dengan mereka untuk menghadapi kelompok bersenjata,”

kata Pangdam Zebua. (Loy/don)

August 16, 2014 0

RUU Otsus Plus Diharap Segera Masuk Agenda Sidang di DPR RI

Sekda Papua TEA. Hery Dosinaen, S.IP. JAYAPURA – Semakin sempitnya masa tugas anggota DPR RI yaitu akan berakhir pada 21 Oktober 2014, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berharap agar Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Otonomi Khusus di Tanah Papua, dapat segera dimasukkan dalam agenda sidang paripurna.

“Ini kan penyelenggaraan pemerintahan tetap akan berjalan terus, kita berharap dalam limit waktu yang tidak terlalu lama dalam akhir masa jabatan DPR RI ini, semua bisa masuk dalam agenda sidang,” ucap sekretaris Daerah (Sekda Provinsi Papua yang juga selaku Ketua Tim Asistensi RUU Otsusu Plus, TEA. Hery Dosinaen, S.IP.

Gubernur dengan tim, ungkap Sekda, beberapa hari yang lalu melakukan pertemuan harmonisasi terkait RUU Otsus di Tanah Papua dan saat ini hal tersebut sedang dibahas lagi oleh tim dari Provinsi Papua dan Papua Barat dan tim asistensi pusat, dimana ada 7 orang yang ditugaskan oleh gubernur untuk mengawal rancangan tersebut bersama kementrian.

Ia pun berharap agar pembahasan yang dilakukan tersebut bisa segera membuahkan hasil, dan bisa segera memasukkan hasilnya kepada Presiden.

“Diharapkan untuk diserahkan Presiden agar segera dikeluarkan Amanat Presiden terkait dengan RUU tersebut,” imbuh Sekda kepada wartawan di Gedung DPRP Papua pada Jumat (15/08) sang.

Dikatakannya juga, Harmonisasi dengan Papua Barat sebetulnya sudah dilakukan, tinggal dengan kementrian dan lembaga, yang finalnya mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ditandatangani oleh Presiden dan diserahkan ke DPR RI.

Sebelumnya Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai mengungkapkan jika saat ini Presiden Bambang Susilo Yudhoyono telah mengeluarkan ijin prakarsa untuk meloloskan Rancangan Undang-Undang Otsus Plus atau yang saat ini diberi nama RUU Pemerintahan otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua.

“Saat ini Presiden telah mengeluarkan Ijin Prakarsa kepada DPR RI, dan saat ini dijalankan oleh Kementrian Dalam Negeri.” Ungkapnya kepada Bintang Papua di Kantor Gubernur Papua pada Rabu (15/07) siang.

Ijin Prakarsa, terang Velix, dikeluarkan oleh presiden karena RUU tersebut sejak awal belum dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), sehingga dengan parakarsa tersebut RUU itu akan segera dibahas oleh DPR.

“Karena RUU Pemerintahan otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua tidak masuk dalam Prolegnas 2014, maka Presiden mengeluarkan Ijin Prakarsa ke DPR untuk dimasukkan menjadi Prolegnas Prioritas 2014, memakai skema Ijin Prakarsa Presiden kepada DPR, dan DPR akan menetapkan Prolegna Prioritas 2014,” terangnya.

Saat ini, ungkap Velix, Kementrian Dalam Negeri telah melakukan rapat antar kementrian dan telah berjalan selama satu bulan lebih untuk membahas draft ke-14 dari Papua dan Papua Barat pada 28 Januari 2014 lalu.

Kemendagri, sambungnya, saat ini menjadi fasilitator dan telah dimasukkan kepada kementrian dan saat ini bola sedang dibawa oleh Mendagri ke Kementrian Hukum dan Ham untuk dilakukan level harmonisasi dan sinkronisasi pasal-pasal dalam RUU ini.

“Kita berharap pada tiga minggu ini ada harmonisasi di level Kementrian Hukum dan HAM, setelah itu awal Agustus sudah masuk dalam persidangan terakhir DPR RI periode ini, sudah mulai ada pembahasan di DPR.” Tutur Velix.

Presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya pada bulan Oktober 2014, dikatakan Velix menaruh perhatian penuh terhadap RUU tersebut, sehingga presiden berkeinginan RUU yang akan merefisi UU Nomor 21 tahun 2001 tersebut bisa segera disahkan.

“Presiden SBY sebelum mengakhiri masa jabatannya menginginkan agar ada pondasi baru bagi Papua dalam konteks percepatan pembangunan, dalam konteks penguatan kelembagaan di Papua, dalam konteks rekonsiliasi politik di Papua dan juga dalam konteks partisipasi masyarakat Papua dilevel pemerintahan maupun sektor pembangunan,” imbuhnya. (ds/don/l03)

Sabtu, 16 Agustus 2014 06:46. JUBI

August 16, 2014 0

Meski Marak Penembakan, Pembangunan Harus Tetap Jalan

JAYAPURA – Meskipun kasus penembakan terjadi di Papua, khusus di daerah pegunungan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Papua. Pasalnya, pasca penembakan di daerah tersebut terus menghambat proses pembangunan, perekonomian, dan pendidikan serta kesehatan.

Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Papua, Drs. F. X Mote, M.Si., mengakui bahwa penembakan di daerah pegunungan yang akhir-akhir terus terjadi, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten tidak akan berhenti untuk melakukan pembangunan di daerah tersebut, termasuk roda pemerintahan.

“Saya rasa masalah penembakan diserahkan kepada aparat penegak hukum karena mereka yang mempunyai kewenangan. Tapi masalah pembangunan kita tetap jalankan,”

ungkap Mote kepada wartawan dalam keterangan persnya di Hotel Sahid, Rabu (6/8).

Mote mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Papua menilai bahwa masalah penembakan yang terjadi di Papua merupakan masalah ekonomi. Sebab, pembangunan di daerah itu tidak merata, pelayanan yang kurang merata, tapi Pemerintah juga terus berupaya melakukan pendekatan sehingga apa yang mereka inginkan itu bisa tercapai.

“Bukan berarti terjadi penembakan lalu proses pembangunan di daerah tidak jalan. Itu tidak boleh terjadi, apalagi sesuai dengan Visi Misi Gubernur Provinsi Papua yang baru ini, menginginkan masyarakat maju, sejahtera dan mandiri,”

Lanjut Mote, dalam Visi Misi Pak Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Kelemen Tinal Visi Papua bangkit, mandiri dan sejahtera.

“Dalam fase Mandiri dan sejahtera kita sudah ketahui bersama bahwa Papua Bangkit ada sebuah fase yakni, adanya kesadaran suatu kemajuan yang harus dimulai dari diri kelompok dan daerah masing – masing oleh Pemerintah daerah itu sendiri.

Masalah penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata yang biasa disebut KKB, Mote mempertanyakan senjata yang dimiliki oleh kelompok tersebut. “Saya pikir Pemerintah bingung terhadap masyarakat yang bisa mendapatkan senjata. Ini harus ditelusuri oleh aparat dari mana senjata itu,” katanya bertanya.

Lebih lanjut disampaikan Motte , bahwa masyarakat Sipil yang memiliki senjata api, harus ada penjelasan tentang kepemilikan dari mana datangnya senjata tersebut.

“Kalau pelaku bersama barang bukti sudah ditangkap aparat harus membuka keterangan Senpi itu dari mana, merk
maupun jenis peluru. Kemudian senjata itu milik siapa, apakah milik luar negeri atau milik TNI/Polri itu sendiri,”

kata dia.

Namun Pemerintah terus mengimbau agar aparat keamanan di daerah tersebut dilakukan pendekatan persuasif, dan hal ini yang dilakukan oleh Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih. “Bila perlu kita tetap lakukan pertemuan seluruh pemangku kepentingan di Papua ini sehingga penembakan tidak lagi terjadi,” pungkasnya. (Loy/don/l03)

August 7, 2014 0

Delapan polisi tertembak kelompok bersenjata di Papua

Senin, 28 Juli 2014 23:03 WIB , Pewarta: Yuni Arisandy

Jakarta (ANTARA News) – Delapan anggota Polres Lanny Jaya ditembak oleh kelompok bersenjata dalam baku tembak yang terjadi di Kabupaten Lanny Jaya, Papua, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie.

“Pada 28 Juli 2014 sekitar pukul 12.10 WIB telah terjadi penembakan di daerah Indawa Kabupaten Lanny Jaya terhadap delapan anggota Polres Lanny Jaya yang sedang berpatroli,” kata Ronny dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut dia, para petugas dari Polres Lanny Jaya itu sedang melakukan kegiatan sambang desa untuk membangun sistem keamanan masyarakat di wilayah perdesaan.

“Delapan anggota Polres Lanny Jaya tersebut mendapatkan serangan dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan Enden Wanimbo,” ujarnya.

Ronny menyampaikan, kejadian penembakan tersebut menyebabkan dua anggota Polres Lanny Jaya, yaitu Bripda Zulkifli D Putra dan Bripda Yoga AJ Ginuny, meninggal dunia akibat luka tembak di kepala.

Sementara itu, kata dia, anggota Polres Lanny Jaya lainnya yang terlibat dalam aksi baku tembak itu juga mengalami luka tembak, antara lain Briptu Helsky Bonyadone dengan luka tembak di perut dan Bripda Alex Numbery dengan luka tembak di pelipis.

“Para petugas yang menjadi korban tembak ini telah dievakuasi ke RSU (Rumah Sakit Umum) Wamena,” kata Ronny.

Kadivhumas Polri itu menyebutkan bahwa tempat kejadian perkara (TKP) hanya berjarak satu setengah jam perjalanan dari Polres Lanny Jaya atau dua jam perjalanan dari Wamena.

“Sampai denga pukul 16.00 sore tadi dilaporkan bahwa masih terjadi kontak tembak dengan 20 personel Timsus Polda dan dua SST (Satuan Setingkat Peleton) BKO Brimobda Polres Lanny Jaya,”

ungkapnya.

Menurut Ronny, rencananya pada Selasa, 29 Juli, Wakapolda, Direktur Intelkam, dan Kasat Brimob Polda Papua berangkat menuju Kabupaten Lanny Jaya melalui Wamena dengan pesawat terbang, untuk memperkuat pasukan dan membuat giat operasional di Polres tersebut.

Editor: Aditia Maruli

July 28, 2014 0

Indonesia Akan Bubar itu Pasti

2015 INDONESIA PECAH MENJADI 42 NEGARA, INI BENDERANYA, demikian kami petik dari jaringan blog SUARA Kolaitaga.blogspot.com

Realitas dan fakta sejarah pertama yang menyulut apa yang dikatakan Suntani ini ialah bahwa SEMUA negara yang disebutkan di sini, bahkan ada juga yang belum disebutkan di sini ialah negara-negara yang sudah pernah ada di muka Bumi. Jadi, nama-nama negara dan Bendera Negara mereka yang disebutkan ialah sebuah fakta sejarah. Negara-negara ini pernah ada, tetapi dalam euphoria pengusiran penjajah Belanda, maka Sukarno memainkan politik licik dengan mengajak para pemimpin negara-negara ini untuk bergabung ke dalam NKRI.

Hasilnya apa? Pelanggaran HAM, penyangkalan bahwa pernah ada perjanjian, dan deklrasi NKRI oleh Soekarno.

Realitas kedua, bahwa setelah dibujuk masuk ke dalam NKRI, Soekarno malah melupakan janji liciknya dan menyatakan semua pihak harus bergabung ke dalam NKRI dan siapapun yang memberontak akan dibasmi sampai habis.

Untuk sekali belum ada survey atau jajak pendapat dilakukan oleh lembaga netral menanyakan identitas dari semua negara yang disebutkan di sini, dan alasan mengapa mereka bergabung ke dalam NKRI. Pasti kebanyakan akan menyatakan mereka bergabung sementara mengusir penjajah dan setelah itu Soekarno menjanjikan kemerdekaan kembali setelah penjajah keluar.

Paling tidak bahasa itu, trick itu yang dilakukan Soekarno terhadap salah satu tokoh Papua bernama JM Bonay, Gubernur Irian Barat pertama yang diangkat oleh Soekarno. Selang beberapa bulan/ tahun saja ia melarikan diri ke Belanda setelah datang ke Jakarta menagih janji Soekarno untuk memberikan kedaulatan kepada bangsa Papua. Waktu itu dia datang bertanya,

“Bapak kemarin ada janji berikan kemerdekaan, berikan kapal laut kepada masing-masing tokoh: saya, Kaisiepo dan …. Saya datang tanya kapan Bapak akan kasih? Soalnya Belanda sudah keluar dari Irian.”

Apa jawab Soekarno?

NKRI harga mati!, bukan harga hidup.

Apa yang dilakukan sang Gubernur?

Ia menyatakan mendukung Organisasi Papua Merdeka dan menjadi “leading figure” dalam kampanye Papua Merdeka di negeri Belanda sampai dia mati di sana dan dikuburkan di sana.

Itu potret politik NKRI ala Soekarno, dan itu hasil yang diperoleh masing-masing tokoh yang waktu itu melakukan “deal” dengan Soekarno.

Jadi, yang ketiga, setiap pemimpin dari sekian puluh negara yang didaftarkan di sini memiliki pengalaman pahit ditipu oleh Soekarno dan NKRI.

Hal keempat, pengalaman hidup bersama NKRI sangat pahit, penuh dengan intimidasi dan teror. Kalau Anda pernah ke luar negeri, katakanlah ke Malaysia atau Singapore saja, Anda akan merasakan “Apa artinya merdeka!” di sana. Di sana tidak ada teror dan intimidasi oleh aparat negara terhadap rakyatnya. Di sana hukum berlaku secara adil dan merata bagi semua pihak. Di sana kita dihargai sebagai manusia, sebagai individu, sebagai umat beragama, sebagai manusia berpendapat dan menyampaikan pendapat, sebagai manusia seutuhnya. Di Indoensia semuanya tidak ada! Mana ada?

Hal kelima, NKRI telah dibangun dengan darah, kebohongan dan maniulasi, jadi ia harus berakhir secara tragis sebagai negara gagal, seperti digambarkan oleh penulis buku ini: Djuyoto Suntani.

Siapa saja, individu atau kelompok yang tergabung dengan NKRi akan mengalami nasib sial, bukan mujur, karena bangsa ini menjadi terkutuk gara-gara banyak perbuatan melawan hukum alam dan hukum Allah. Siapa saja bergabung dengan NKRI akan kena getahnya, tanpa terkecuali. Siapa yang mau melepaskan diri daripadanya akan selamat sentosa.

Sekarang kita perlu pikirkan siapa atau apa yang bakalan memicu peristiwa ini terjadi? Dari pengalaman sejarah kerajaan-kerajaan di pulau Jawa, pemicu utamanya ialah cekcok dan perpecahan di dalam tubuh NKRI sendiri yang akan menyebabkan kerajaan Jawa modern bernama NKRI akan runtuh. Pemicu kedua ialah lima hal sebagaimana disebutkan di atas. Pemicu ketiga ialah alasan-alasan hukum alam sebagaimana disebutkan Suntani. Menyangkut pertanyaan siapa? maka kita perlu ketahui bahwa para pemimpin yang akan menghancurkan NKRI ialah para Sukarno-is yang nasionalisme-nya fundamentalis dan membabi-buta, yang akan memicu kehancuran ini terjadi secara mendadak dan besar-besaran. Siapakah pemimpin Sukarno-is di Indonesia saat ini?

May 31, 2014 3

Raider TNI Serbu Gerakan Borneo Merdeka di Singkawang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG – Sekelompok pasukan menamakan diri, Gerakan Borneo Merdeka (GBM) yang berhasil menguasai wilayah Gunung Passi, Singkawang diserang pasukan merah putih, Yonif 641/Raider.

Pasukan Yonif 641/Raider dengan kekuatan 15 tim yang menyerang sempat melakukan pengejaran terhadap kelompok GBM. Musuh yang terdesak dengan sisa pasukannya bergerak menuju daerah Bougenvil dan menguasai beberapa titik vital seperti kantor pemerintahan, instalasi air minum dan sekolah.

Oleh karena itu, TNI melaksanakan penyerbuan dengan operasi “Raid” penghancuran gedung dengan bahan peledak oleh Satgas Yonif 641/Raider. Musuh yang semakin terdesak lari menuju daerah Pantai Samudera Indah.

Pengejaran dan penyerbuan terus dilakukan dengan strategi infiltrasi laut menggunakan kapal pendaratan dan renang taktis militer untuk merebut kembali pantai, dan menumpas habis setiap pemberontak yang ingin pecahkan NKRI.

Demikian tahap demi tahap latihan pemeliharaan kemampuan prajurit Yonif 641/Raider yang digelar 12 hingga 25 Mei 2014. Sebelum latihan tempur di lapangan, prajurit mendapat materi latihan teknis selama satu pekan. Adapun materi yang diperoleh, merupakan pendalaman materi dan dasar-dasar aplikasi ilmu pasukan raider.

May 24, 2014 0

SEKLDA: Dana Otsus Tidak Sebesar yang Diperkirakan Banyak Orang

Jayapura, 9/5 (Jubi) – Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengytakan,jumlah dana Operasinal Khusus (Otsus) yang dikucurkan pemerintah pusat untuk Papua tidaklah sebesar seperti yany selama ini diperkirakan banyak orang.

“Salah ketika orang mengatakan dana Otsus besar. Dana Otsus itu kecil sekali. Saya mau kasih gambaran untuk semua. Kalau pernah lihat media massa, itu ada intervensi politik tertentu. Dana Otsus mulai 2003 dikucurkan berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2001, tetapi finansialnya baru dikeluarkan tahun 2003. Dana Otsus itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi ketika itu turun satu tahun sekitar Rp2,5 triliun pertama sampai dengan 2014 ini Rp4 trilliun 700 milliar di 2013,”

ujarnya.

Dari 2003 sampai dengan 2013 fresh money dari dana otsus yang dikucurkan ke kabupaten/kota. Satu kabupaten/ kota rata-rata bergerak dari 10-16 milliar setiap tahun. Artinya dari 2003 sampai 2013 sisanya dalam bentuk program yang telah diprogramkan oleh Pemrov dan di dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan ada di tangan Provinsi 10-15 milliar dalam bentuk fresh money diserahkan ke kabupaten/kota.

“Kabupaten-kabupaten di perdalaman membangun satu jembatan menghabiskan dana bisa sampai 30-50 milliar. Pertanyaanya adalah, apakah Rp15 milliar satu tahun dana Otsus bisa mengakomodasi semua aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan? Banyak hal-hal lain ketika orang mengatakan, dana otsus itu besar itu hanya wacana politik yang disampaikan oleh elite-elite pusat termasuk elit lokal yang mempunyai kepentingan tertentu karena realitanya memang begitu,”

tukasnya.

Ditambahkannya, ketika orang mengatakan otonomi kusus gagal kita harus melihat dana alokasi umum untuk satu kabupaten rata-rata bergerak 300-400 milliar. Sementara dana otsus hanya bergerak dari Rp10 sampai 15 milliar satu kabupaten dan dana alokasi umum lebih pada aparatur sekitar 50 persen.

“Perlu diingat, pemekaran daerah otonomi baru di Papua lebih didominasi oleh pertimbangan politis ketimbang pertimbangan dari jumlah penduduk, sumber daya manusia, dan pendapatan asli daerah. Sangatlah tidak mungkin merupakan indikator untuk menjadi satu kesatuan, inilah akan jadi daerah otonom baru, inilah sangat tidak mungkin tapi ketika kita mengedepankan pertimbangan politis maka di Papua banyak daerah otonom baru itulah menjadi catatan kita semua,”

katanya.

Sementara itu, soal masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Lukas Enembe dan Klemen Tinal, Sekda mengklaim bahwa semua program pembangunan di Papua bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

“Pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur semua menjadi fokus Pemprov Papua. Visi-misi Gubernur adalah Papua bangkit mandiri dan sejahtera. Untuk itu, semua penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat,”

kata Sekda Papua, Hery Dosinaen kepada wartawan, di Jayapura, Papua, Jumat (9/5).

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, untuk mengubah Tanah Papua yang bangkit, mandiri dan sejahtera tak cukup dilakukan hanya dalam waktu setahun atau 100 hari. Perubahan menurutnya tidak mungkin dilakukan secara instan, namun harus melalui proses panjang yang butuh keseriusan semua pemangku kepentingan.

“Satu tahun kepemimpinan saya ini bukan merupakan suatu keberhasilan, karena Papua tidak bisa diubah hanya dengan waktu satu tahun atau 100 hari. Karena itu saya berterima kasih kepada masyarakat Papua dan seluruh pemangku kepentingan yang bersama-sama dengan kami memikirkan tanah Papua untuk menuju kesejahteraan,”

kata Lukas Enembe.

Untuk itu, Gubernur mengajak seluruh masyarakat Papua yang ada di atas tanah ini agar memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mewujudkan kemajuan pembangunan Papua yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

“Ada berbagai kebijakan pemerintah yang tentu saat ini sementara dilaksanakan, dan itu jelas harus mendapat dukungan dari semua pihak,” ujar Gubernur. (Jubi/Alex)

May 9, 2014 0