BPSDM Papua Rancang Draf Migrasi

JAYAPURA—Terkait adanya pertambahan penduduk di provinsi Papua yang setiap tahunnya kian menunjukan peningkatan signifikan, Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua (BPSDM) Provinsi Papua merancang draf peraturan penduduk.

Draf tersebut yang mengatur perpindahan penduduk ke provinsi Papua, hal itu diungkapkan Kepala Badan SDM Papua Provinsi Papua, DR. Zakharias Giay,SKM,M.Kes,MM kepada sejumlah wartawan saat menggelar Rapat Koordinasi Teknis ( Rakornis ) di salah satu hotel di Jayapura, Rabu (27/11/2013)

“Kami telah merancang draft migrasi pertumbuhan penduduk di Papua, hal ini guna peningkatan SDM di Papua, mengingat SDM di Papua masih sangat minim,“

ujarnya.

Pembahasan draft ini tentunya bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab BP SDM Papua Provinsi Papua saja, akan tetapi juga seluruh instansi yang ada dalam pemerintahan provinsi Papua.

Berbicara masalah kemajuan SDM Papua menurut Giay, tidak hanya dalam lingkup pendidikan, akan tetapi meluas hingga pada tingkat ekonomi, oleh karenanya migrasi di Papua juga perlu dibahas.

Draft yang disusun instansi yang dilahirkan pada era Gubernur Barnabas Suebu ini kedepannya akan dibuat suatu peraturan Gubernur yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia, mengingat Papua merupakan daerah otonom, dimana pemerintah pusat memberikan hak kepada Papua untuk mengurus rumah tangga pemerintahannya.

“Sebenarnya kami ingin merancang suatu perdasi terkait migrasi kependudukan di Papua, akan tetapi hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan undang undang lain, oleh karenanya kami merancangkan suatu peraturan gubernur“,

jelasnya.

Sementara itu rancangan draft migrasi saat ini sudah berjalan, dan pihaknya mentargetkan akhir tahun depan sudah dapat diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua.

“Dalam draft tersebut juga dituliskan orang yang boleh masuk dan tinggal Papua,”

pungkasnya.(fg/lmn/hpp)

Jumat, 29 November 2013 – 10:25:41 WIB, Diposting oleh : Administrator, HarianPagiPapua.com

November 29, 2013 0

Kepala UP4B: Tanpa Ada Keberpihakan Pembangunan di Papua Tidak Bisa Berjalan

Kepala UP4B bersama Wakil Bupati, Letjen (Purn) Bambang Darmono bersama Wakil Bupati Kepulauan Yapen saat melakukan pertemuan di Gedung Silas Papare, Rabu (27/11) kemarin. MANOKWARI – Kepala Unit Perecepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), Letjen (Purn) Bambang Darmono, mengungkapkan, untuk bisa melakukan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat harus dibutuhkan bukti yang nyata melalui pembinaan yang realitas dengan memberikan diskriminatif positif (keberpihakan).

Keberpihakan yang dilakukan oleh UP4B, menurut Darmono, salah satunya melakukan pembangunan infrastrukutur jalan, pengembangan SDM, peningkatan pendidikan, kesehatan dan juga peningkatan perekonomian di wilayah Papua dan Papua Barat.

“Saya tegaskan bahwa tanpa adanya keberpihakan di tanah ini, maka pembangunan di Tanah Papua tidak akan bisa berjalan,”

ungkap Darmono dalam kunjungannya di Kepulauan Yapen sekaligus melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kepulauan Yapen di Gedung Silas Papare, Rabu (27/11) kemarin sekaligus memantau perkembangan jalan yang dibangun oleh TNI di wilayah Kepulauan Yapen dan wilayah Manokwari.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati, Frans Sanadi S.Sos, M.B.A., Ketua DPRD, Yotam Ayomi, Dandim 1709/Yawa, Letkol Inf. Dedi Iswanto, Wakapolres Kepulauan Yapen, Kompol. T. Ananda, S.P., dan sejumlah Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Darmono mengungkapkan bahwa keberpihakan yang satu-satunya dilakukan adalah Otsus yang pada hakekat utamanya adalah percepatan, namun dirinya tidak ingin masuk pada ruang disposisi Otsus Plus tersebut karena itu merupakan sebuah kewenangan yang diberikan kepada wilayah.

“Otsus itu hakekat utamanya adalah percepatan pembangunan, sebab di akhir Otsus itu kondisi Papua harus sejajar dengan Provinsi lain yang ada di seluruh Indonesia. Apakah dia kondisi SDM maupun kondisi lainnya itu karena merupakan amanah Undang-undang,” katanya.

Darmono kembali menegaskan, bahwa UP4B diberikan 5 tugas oleh Presiden diantaranya, untuk melakukan koordinasi, untuk menjalankan sinkronisasi, untuk menjalankan pengendalian, dan evaluasi, serta semua proses perecepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Dengan lima tugas yang diberikan itu, maka UP4B bukan badan yang memiliki ototritas dari Pemerintah untuk melakukan pelaksanaan program atau mengekesekusi program, akan tetapi UP4B sebuah unit percepatan pembangunan untuk mengkoordinasi semua percepatan pembangunan yang ada di Papua dan Papua Barat, yang kemudian melakukan evaluasi dan pengendalian sejauh mana pembangunan tersebut.

Untuk itu, apapun yang dilakukan oleh UP4B selalu dibatasi pada tugas yang diberikan oleh Presiden sehingga dalam pelaksanaan program itu ada di kementerian kelembagaan.

“Jadi, tanggung jawab sepenuhnya atas program yang dilakukan merupakan tanggung jawab dari Kementerian kelembagaan bukan UP4B,”

tukasnya.
Khusus di Kabupaten Yapen, Darmono mengemukakan, masyarakat sangat merindukan pengembangan berbagai sumber daya yang ada, bahkan sudah 40 tahun jalan di Kabupaten Kepulauan Yapen itu sangat dirindukan, sehingga adanya UP4B mencoba untuk menerobos untuk melakukan proses percepatan pembangunan dengan tujuan dapat mengembangkan dan meningkatkan SDM, pendidikan dan kesehatan serta berbagai perekonomian lainnya.

“Yang jelas, percepatan pembangunan yang kita lakukan pada hakekatnya untuk mempercepatan pelaksanaan pembangunan dan saya mencoba bagaimana konsep tugas ini bisa dikembangkan untuk bisa melanjutkan pembangunan terutama infrastruktur jalan,”ujarnya.

Sementara itu, kepada wartawan, kata Darmono dalam kunjungan di Papua, khusus di daerah Kepulauan Yapen untuk melihat sejauh mana persiapan dari para prjurit TNI yang akan mengerjakan sebagian jalan UP4B di wilayah Papua, Papua khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Disamping itu, dalam kunjungannya juga ingin mendengar langsung bagaimana rencana TNI dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan jalan itu, sekaligus mendengar langsung respon dari masyarakat terkait pekerjaan yang dilakukan oleh TNI. Namun secara umum, menilai bahwa semuanya harus membutuhkan proses untuk melakukan sosialisasi karena masyarakat sedang menunggu dan mendukung progres dari pada pembangunan yang dilakukan sekarang ini.

Sementara dalam kunjungannya di Pulau Mansinam, Kabupaten Manokwari-Provinsi Papua Barat, Darmono mengemukakan, bahwa pihaknya untuk meyakinkan bahwa proyek ini harus jadi. “Apapun buat saya itu hal yang lumrah, karena dalam sebuah proses itu pasti banyak dinamika, yang paling penting endingnya bakal berhasil dengan baik. Saya tegaskan, bahwa TNI bukan main proyek dalam mengerjakan jalan ini, akan tetapi karena kurang dana maka, bagaimana caranya mempersempit agar pembangunan bisa berjalan, sehingga salah satunya dimafaatkan TNI untuk membantu melakukan percepatan pembangunan ini,” pintanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Frans Sanadi, S.Sos M.B.A., mengakui, Kabupaten Kepulauan yang terletak di pesisir tanah Papua sangat terkendala proses perecepatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) karena transportasi sangat sulit ditempuh.

Apalagi menurutnya, daerah distrik Angkaisera Kota Serui dan distrik Akasera Manawi serta distrik Kasiwa sangat sulit dijangkau ketika terjadi musim gelombang atau musim angin.

“Salah satu contoh, ada orang sakit tidak bisa tertolong ketika terjadi gelombang, padahal apabila menggunakan kendaraan darat sangat cepat mendapat pertolongan,”

katanya.

Oleh sebab itu, dengan koordinasi yang terus menerus dengan UP4B akhirnya ditahun 2012-2013 akhir ini UP4B melalui Pepres yang dikatakan tadi oleh Pak Kepala UP4B, Darmono, maka kita mendapat tiga ruas jalan pembangunan di daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang cukup sulit pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu, di daerah Pantura atau di daerah pantai Utara.

Dia mengungkapkan, dengan koordinasi yang terus menerus dengan UP4B akhirnya ditahun 2012-2013 akhir mendapatkan perhatian serius, terutama kepada Kepala UP4B karena telah melakukan terobosan baru untuk melakukan ruas jalan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini.

“Dengan kehadiran UP4B di Papua, khusus di Kepulauan Yapen yang didukung oleh TNI dan Marinir kami berharap ruas jalan dari Serui sampai di Ansus dan beberapa ruas jalan yang dibangun bisa terjangkau pada pertengahan tahun 2014 mendatang,”
katanya.

Pada dasarnya, ia mengungkapkan, Pemerintah Daerah bersama masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pemerintah Pusat dan khusus bapak Bambang Darmono sebagai Kepala UP4B yang telah memberikan perhatian besar bagi masyarakat yang ada di Kabupaten ini.

“Kehadiran beliau merupakan sesuatu penghargaan yang luar biasa bagi pemerintah dan masyarakat Kepulauan Yapen karena beliu telah menyempatkan waktu untuk bisa hadir dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat serta SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen ini,”

ujarnya.

Kedepan, Sanadi berharap agar di masa-masa yang akan datang lebih ditingkatkan kebersamaan, dan kepada masyarakat diimbau bisa memberikan dukungan secara positif setiap proses pembangunan di Kabupaten ini, sehingga jalan lingkar Kepulauan Yapen diharapkan bersama bisa terwujud pada waktunya.

Di tempat terpisah, Dandim 1709/Yawa, Letkol Inf. Dedi Iswanto menjelaskan, bahwa pembangunan ruas jalan oleh UP4B yang dijalankan oleh TNI secara kodim 1709/ Yawa mendapatkan lima ruas, diantaranya ruas di Yapen Utara, Roseberi-Poom dan Roseburi-Aubeba, Randawaya-Dawai, kemudian ruaas Geesa-Barapati, dan ruas Wapoga-Botawa.

“Jadi, kalau dari sasaran yang ada ini, maka kodim sampai saat ini secara umum tidak ada kendala, dan masyarakat begitu suka dan antusiasnya atas pembangunan ketika TNI yang akan bekerja. “Masyarakat dengan suka cita membantu kami untuk mengerjakan pembangunan ruas jalan ini,” ujarnya.(loy/don/l03)

Kamis, 28 November 2013 18:54, Binpa

November 28, 2013 0

Skotlandia Hendak Tinggalkan Inggris Raya

Tidak mau ikut mewarisi utang Inggris.

GLASGOW – Perdana Menteri Skotlandia, Alex Salmond mengungkapkan cetak biru kemerdekaan dari Inggris Raya. Pemisahan diri itu akan ditentukan lewat referendum 18 September 2014.

“Masa depan Skotlandia kini berada di tangan orang Skotlandia sendiri,” kata Salmond seraya memperlihatkan dokumen cetak biru setebal 670 halaman di Glasgow, Selasa (26/11).

Referendum akan menentukan apakah perserikatan dengan Inggris, yang sudah berumur 306 tahun, berakhir atau berlanjut. “Masa depan kami tidak akan ditentukan oleh saya, tidak akan ditentukan oleh lawan, tidak akan ditentukan oleh media, tapi akan ditentukan oleh rakyat,” ujarnya.

Dokumen itu menjabarkan secara terperinci berbagai hal terkait pemisahan diri, seperti mata uang, sistem perpajakan, perawatan anak, dan kesejahteraan rakyat. Salmond, yang juga mengetuai Partai Nasional Skotlandia (SNP), bertekad membangun “negara yang lebih makmur dan adil”, yang terbebas dari “warisan utang” Inggris.

Dia yakin tujuan itu bisa tercapai karena Skotlandia punya cadangan minyak dan gas yang melimpah. Sumber daya alam itu diyakini cukup untuk menghidupi rakyat Skotlandia hingga 50 tahun ke depan. Setelah masa itu, dia percaya Skotlandia sudah punya sumber daya energi terbarukan dan tidak lagi bergantung pada bahan bakar fosil.

Salmond mengatakan Skotlandia merdeka akan bertanggung jawab atas keuangannya sendiri, termasuk penentuan pajak dan pengelolaan pendapatan dari tambang minyak dan gas di Laut Utara. Namun, Skotlandia akan tetap menggunakan mata uang pound sterling dan mengakui monarki Inggris. Negara itu juga akan mempertahankan keanggotaannya di Uni Eropa dan NATO.

“Kami punya rakyat, kemampuan, dan sumber daya yang dapat menjadikan Skotlandia negara yang lebih berhasil,” kata Salmond. Pernyataan ini disampaikannya di Pusat Ilmu Pengetahuan Glasgow yang terletak di tepian Sungai Clyde. Kawasan itu pernah menjadi pendorong perekonomian Skotlandia lewat industri perkapalannya.

Buku putih kemerdekaan Skotlandia diungkapkan ke depan publik 10 bulan sebelum jadwal referendum. Penentuan pendapat rakyat nanti akan diikuti sekitar lima juta orang pemilih. Salmond berharap usulannya bisa diterima lebih banyak orang.

Dalam jajak pendapat yang digelar surat kabar Sunday Times, hanya 38 persen warga Skotlandia mendukung rencana kemerdekaan. Sebanyak 47 persen menolak dan 15 persen lainnya belum menentukan pendapat. Dengan banyaknya massa mengambang, masa depan Skotlandia belum bisa diprediksi.

Dorong Pertumbuhan

Salmond, yang partainya menguasai parlemen, menjadikan masalah ekonomi sebagai alasan utama merdeka. Jika dalam referendum nanti rakyat mendukungnya, kemandirian Skotlandia akan dimulai pada 24 Maret 2016, bertepatan dengan peringatan Akta Perserikatan 1707.

Dia berjanji memangkas pajak perusahaan hingga 3 persen untuk mendorong investasi dan pertumbuhan industri. Kebijakan itu diharapkan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Kementerian Keuangan Inggris yang menyebutkan, kemerdekaan bakal membuat pembayar pajak Skotlandia keluar biaya tambahan hingga 1.000 pound per tahun hingga akhir dasawarsa ini. Salmond mematahkan laporan itu dengan janji rakyat akan membebani rakyat dengan kenaikan pajak.

Pemerintah Inggris mengatakan rencana SNP memerdekakan Skotlandia, tapi tetap menggunakan pound sebagai mata uang perserikatan dan tetap menggunakan layanan Bank of England untuk hubungan ekonomi dengan negara lain di Inggris Raya, tidak akan berjalan.

“Seperti yang selalu dikatakan pemerintah, terkait masalah kemerdekaan, ide mata uang perserikatan tidak mungkin diwujudkan,” kata juru bicara Perdana Menteri David Cameron.

Langkah Skotlandia menuju kemerdekaan dicermati secara internasional dan bisa menjadi contoh buat bangsa lain yang ingin berpisah dari negara induk. Salah satunya adalah Catalonia yang 80 persen rakyatnya menghendaki kemerdekaan dari Spanyol. (AFP/BBC)

Sumber : AFP/BBC

27 Nopember 2013 17:04 Henri Loedji Eropa SINAR HARAPAN

Skotlandia Hendak Tinggalkan Inggris Raya was originally published on PAPUA MERDEKA! News

November 26, 2013 0

“CONCELHO DA REVOLUSAUN PACIFICA DO SOFREDOR POVO MAUBERE EM SOLO PATRIO TIMOR LESTE”

PRESS RELEASE:

HO HAU NIA DEPOIMENTO KONA BA EVENTU 11 NOVEMBRO 2013 IHA TIMOR LOROSAE NIA LARAN.

“CONCELHO DA REVOLUSAUN PACIFICA DO SOFREDOR POVO MAUBERE EM SOLO PATRIO TIMOR LESTE” — PRESS RELEASE:
HO HAU NIA DEPOIMENTO KONA BA EVENTU.

Iha loron 11 Novembro 2013, ita bele dehan loron ida importante teb-tebes, tamba iha loron ne’e husi loron kraik to’o kalan (durante horas 6) nia laran, ulun bo’ot Resistencia Armada nian tomak, figures mais destakadas hanesan: Xanana, Taur, Lere, Lu Olo, Falur, Sabika, Maukalo, L7, ho seluk-seluk tan halibur ho orgauns soberania Timor Leste nian: membros governo, parlamento, tribunal rekurso, komponentes sociedade civil, representates partidos politicos, hala’o sorumuto ida iha Dili Convention Center, fo sasin ba akontecimento ne’ebe mosu iha 1983, kona ba kontradisaun ne’ebe mosu entre komandantes balun, hasoru Xanana Gusmao iha momento neba hanesan komandante em chefe das FALINTIL.

Kostuma dehan “konflitos iha organizasaun ida nia laran, inevitavel” organizasaun ida dinamika, progressiva hodi buka atinge metas la ses husi konflitos ka diferensas ideas atu enrikece no sai saudavel. Hanesan mos Aristoteles iha biban ida dehan “democracy is interesting because people disagree”. Embora konflitos buat ida normal hanesan mos diferensas ideas, iha ema hotu nia moris, bainhira la uza ho prudencias no inteligencia atu resolve, bele provoka konsequencias dezastrozas, sa tan iha funu laran. Experiencias hatudu no hanorin ita hotu, iha moris lor-loron nia…

Nudar hau akompanha ho atensaun maxima transmissaun live TVTL nian ba povo tomak iha Timor Leste, temi debate ne’ebe modera husi DR Mari Alkatiri akompanha husi ex-deputada Maria Paixao ho Dr. Rui de Araujo. Sira ne’ebe presta deklarasoens hasoru hau Mauk Moruk maka Presidente da Republika, PM Xanana Gusmao, Major General Lere ho mos intervensoens balun sugestoens, klarifikasaun husi Sr. Lu Olo, Maukalo ho hau nia maun L7, alem de sira lubuk ida ne’ebe hamosu perguntas.

Personagem principal ne’ebe tece konsiderasoens barak, no detalhadas durante horas rua resin nia laran maka Sr. Xanana, ne’ebe narra episodios ka eventos ne’ebe hasoru hau, dala ruma liafuan “sarkasticas no gozos” karakteristikas tipikas Xanana nian.
Dala barak sadik hau tan sa la mossu debate ida ne’e…

DR. Mari Alkatiri dehan “sorte Mauk Moruk provoka situasaun ne’e hodi ita bele rona no hatene konteudo historia iha ailaran, entre responsaveis militares sira, se lae karik, falun metin hela, ita la hatene”

Tan sa mak hau la marka presenca?

Publiko tomak hanoin katak hau la mosu, tanba tauk. La los. Hau la mosu tanba rekesitos ne’ebe hau koloka la prenche hanesan:

1. Hau husu atu Bispos sira husi Igreja Catolica mak modera, tanba imparcial; hau la simu atu DR. Mari Alkatiri deit mak sai moderador, tanba ikus mai ne’e, ho razoens financeiras ba mega projecto Oe-Kusse, Xanana mak patraun Mari Alkatiri nia. Dr. Alkatiri esvazia a’an tiha ona, hanesan lider da Oposisaun, horas ne’e sai fali projecto manager Xanana nian.

2. Hau konhece diak Xanana iha funu laran. Xanana possue astucia ida extraordinaria atu orchestra armadilhas ba nia adversarios politicos sira;

3. Se karik hau mossu iha asaun solene horseik iha Dili Convention Center, hau tama “armadilha kah emboskada Xanana nia, ho lia fuan seluk” hau rasik assina hau nia atestado de morte face plano maquievelico no assassino premeditado husi Xanana nia ne’e.

4. Hau sei la halo debate ho Sr. Primeiro Ministro (Bazeia ba karta Presidente da Republica) hodi nune’e hau sei attende deit debate ho Sr. Xanana Gusmao la’os debate ho Sr. Primeiro Ministro da Republica Demokratika Timor Leste i nem taun pouco hodi mos nia kanar hanesan funsoens akumulativos husi Ministro de Defesa no seguransa nia. Atu debate ne’e bele la’o ho justo no demokratiku, laiha intimidasaun no manobras oin-oin no mos ho ma-fe kontra ninia maluk veteranus ninia dignidade no nia vida.

Ho razaun hirak ne’e, maka hau deside la marka presenca no hanoin hadi’a ba oportunidade seluk.

Bainhira maka hau marka prezensa atu presta deklarasaun ruma?

Funu hotu ona, buat ne’ebe ita nia beiala sira mehi to’o ita nia gerasaun hetan tiha ona iha loron 20 de Maio 2002 hodi ita Restaura fali ita nia Independensia nebe Forsas Invasoras Indonesias mai hodi sira nia forsa politika militar no ekonomika iha tinan 1975 tama iha ita nia Soberania hodi invade, hodi viola no ikus mai sira okupa ilegalmente ita nia Rai doben Timor Leste, depois ita hateke ba kotuk liu processo ida que naruk; 450 anos dominasaun Portugues, besik tinan 25 luta armada klandestina ho politica no diplomatika hasoru administrasaun invasora Indonesia.
Hanesan Major General Lere Anan dehan “Os meios justificam os fins” atu atinge ita nia objectivo final. Los duni, ita atinge duni ho kustos ne’ebe bo’ot no todan: ruin, ran, vidas, matan ben, sacfricios, terus no susar oi-oin atu konkista lia fuan “ukun rasik an”.

Nune’e iha loron 20 de Maio 2002, Secretario Geral ONU nian Sr. Kofi Anan akompanha ho chefes do Estado, potencias kolonizadoras (Portugues ho Indonesia) ho nasaun vizinhas sira hotu sai sasin ba acto solene reconhecimento ONU nian ba independencia total i kompleta Timor Leste nian.

Ita ukun an tiha ona tinan 38 juridicamente hahu 28 Novembro 1975. Maibe legalidade no praticamente hodi reconhecomento internacional husi 20 Maio 2002. Hau hanesan cidadaun Timor Leste, hau iha direito no legitimidade atu expressa hau nia hanoin no sentimentu kona ba buat ne’ebe akontese iha kotuk, ba ohin loron no aban bain rua nia. Ora hau nia expressaun la monu ba nai ulun, ukun nain sira nia laran, buat ida ne’e,kestaun seluk.

Tanba ne’e mak iha loron 11 de Novembro loke forum debate maske hau la mosu. Maibe hau dehan ba publiko katak hau Mauk Moruk “la tauk, la rekua ba se se deit”. Iha lei regula ita hotu nia komportamento no moris. Ita hotu hakru’uk ba lei. Nune mos ita hotu hatene katak Republika Demokratika Timor Lorosae ne’e Estado de direito, nune prinsipios basilares da Demokrasia no Liberdade nrbr extraido husi Delarasaun Universal dos Direitos Humanos mak norteia kah konduz Povo no Sociedade Timor Lorosae nia moris loron2 nia iha ita nia Nasaun ida ne’e, tanba Deklarasaun Universal Direitos Humanos mak sebagai linha mestra kah pedra-angular ba ita ema kriatura hotu2 nia moris no lalaho kah hahalok iha ita nia Republika Demokratika Timor Leste ne’e.

Hau fo hatene ba publiko katak hau prepara an didiak lai; mak atu fo hau nia depoimento ba publiko iha loron ida. Bainhira los? Hau husu ba ita bo’ot sira hotu nia pasencia atu hein uitoan.

Hau husik hela klaru katak, hau opta ba paz, lia los, repozisaun verdade historika iha ita nia nasaun Timor Leste.

Hau kontra lia bosok, kontra nepotismo, kontra buat ne’ebe falsu, transforma demokrasia ba kapa ditadura institusional atu serbi egoisme ukun nain balun nian.
Hanesan ema Timor oan, hare sasan barak la los, desperta emosaun no sensibilidade forte. Nune’e hau hakilar ho lian maka’as kontra formas hotu-hotu violensia hasoru ema, uza forsa kilat, lia fuan, diferensia social ne’ebe ohin loron mosu grupo ki’ik ida riku bo’ot besik elite politika, iha maioria kiak nia le’et. Hau nia preokupasaun baseia ba dever atu konstroe sociedade ida justa ba ema hotu, ne’ebe kontempla ba ema hotu, la’os ba grupo ki’ik ida deit nia moris diak.

Ita hotu nia kontribuisaun no partisipasaun maka hetan independencia, nune’e ita hotu sai herdeiros ba nasaun ida ne’e.

Hau apela ba domin no paz duradoira, koperasaun ba dezenvolvimento nasional iha lia los nia mahon okos, hanesan ita Nain Maromak nia hakarak ba ita oan kriatura hotu2 iha Universo ne’e em geral i em particular ba ita Povo kik no kiak iha Timor Lorosae nia laran tomak.

Husi Concelho da Revolusaun Pacifica do Povo sofredor Maubere iha Quartel-General Fatuada, 12/11/2013.
Mauk Moruk Ran NakalY Lemoray Teky Timur / Maubere Tuba Rai Metin

November 16, 2013 0

MOVIMENTO INTERNASIONAL BA DIREITOS HUMANOS I LIGA DOS PRESOS POLÍTICOS!: REVOLUSAUN HASORU KORUPTOR IHA UKUN NAIN GBK KAH AMP II, IHA TIMOR LOROSAE TOMAK

PRESS RELEASE

“REVOLUSAUN HASORU KORUPTOR IHA UKUN NAIN GBK KAH AMP II, IHA TIMOR LOROSAE TOMAK”

Maun Alin no Inan Feton sira, Maubere Bibere, kamaradas no kompaneiros, ran maluk no mane maluk sira hotu2 teteu halo didiak tanba tempu nebe ukun nain sira hader hodi ukun ita nia Rai doben Timor Lorosae I besik tinan 14 nia laran liu ba kotuk to’o oin loron ne’e, mosu problema oin-oin deit nebe ke akontese iha ita nia Rain Timor Lorosae nia laran tomak mak tuir mai ne’e:
—–1. Krise de Identidade/Karakteristika
—–2. Krise Lideransa
—–3. Krise Konstitusional nebe hatudu;
———-3.1. Presidente viola Lei
———-3.2. Governo viola Lei
———-3.3. Parlamento viola Lei
———-3.4. Tribunal viola Lei

Revolution’s Council at Maubere People: Komandante Brigada Vermellha FALINTIL, Mr. Paulino Gama ‘Mauk Moruk’

Nia Impaktu negativu mak tuir mai ne’e;
—–1. Ekonomia la la’o
—–2. Desempregado aumenta
—–3. Korupsaun haburas no habebar ba bebeik
—–4. Injustisa iha Processo Tribunal, nebe resulta Prisoneiros sira halai sai husi prisaun
—–5. Inflasaun/Sasan folin sa’e makas liu tan, Governo la konsegue controla
—–6. Utiliza Povo nia oasan ba pasiar iha rai liur neba hodi goza no la’o patarata hela los
—–7. Mal Gestaun, osan ba projectu emergencia bar-barak, maibe la iha kualidade ida

SOLUSAUN:

1. Reforma Governo Imediata husi Asaun justisa popular liu husi ASAUN REVOLUSIONARIA
2. Tenki iha Auditoria atu kontrola Gastu sira
3. Kria Tribunal das Kontas
4. Anula Lei Vitalisia, Hamenus hola kareta luxu ba membros Governo kah membros do Parlamento no mos instituisoens estatais sel-seluk tan,Presisa reinforsa kareta ba Seguransa Publika no Defesa da Nasaun, ambulansia, bombeiros, transportes publikas no gratuitas ba Povo kik no kiak Maubere no nia oan studantes iha Timor Lorosae nia laran tomak hahu husi Skola Dasar to’o Universitas.
5. Presisa Orgaun totalmente Imparcial i Independete atu Investiga membros Governo no Comerciantes sira.

Hahu processu ukun rasik a’an to’o oin loron ne’e, Povo kik no kiak Maubere mak sai vitma husi hahalok irresponsabilidade husi Politik Foer Kompadre no Komadre sira husi senhor Xanana Gusmao no nia komparsas tomak ih sira nia sistema Holigarkia nia kah sistema Feudalista kah Monarkia nia hodi hala’o nia Dinastia nune mak sira haburas, habebar no hametin nafatin sira nia moris hanesan MAFIA tantanan hodi sira nia sigla ornamentada hodi kores be ita Povo Timor Lorosae hatene hodi naran ho letras bokor no mesak bo’ot tantanan deit “KKN” KORUPSAUN, KOLUSAUN NO NEPOTISMO…

Tuir fali mai povu hasoru krizi politika kumesa husi tinan 1999 to’o 2013. Se mak halo krizi ? Se los maka autor ? Sai lideransa tenque iha integridade, berani responsavel ba crimi nebe nia komete, transparansia no acountabilidade. La’os sai lideransa atu subar fali ou hakiak fali criminoso sira hanesan sira nia doben lolos, atu hanehan fali povu ki’ik no kiak Maubere.

Tempo to’o ona atu prosesu criminosu sira hotu. Autor tenque identifika lolos, labele tuda fatuk subar liman. Hatun corupto…………………hatun nauk ten………………… hatun bosok ten…………………hatun lohi ten hatun bobar ten…………………hatun ema sira nebe politisa historia atu bosok povu, nunue’e bele susu nafatin povu nia bokor no rai bokor i moris hanesan fahi macau sira, iha ita nia sosiedade nia laran.

At liu tan transforma historia CNRT ba partido hodi manipula povu. Politik foer liu senhor Xanana. Senhor Xanana halo nasaun Timor Leste hanesan kompanha privado. Tempo to’o ona ba povu tomak atu kopera i fo ninian kontribuisaun maximu ba revolusaun hasoru koruptor, hodi hatuur governo foun.

Atu hadia sistema nebe representativo hodi servi povu, laos halo fali povu sai atan ba bebeik iha nia rain rasik. Timor ba Timor oan la’os ba fali ema rai seluk hodi mai tebele ba governo AMP kah GBK atu mai hadau rai ba Timor oan sira nebe ke pertence Rai doben Timor Lorosae ne’e! Revolusaun kontra koruptor atu hetan fali Timor oan nia identidade.

VIVA POVU MAUBERE !
VIVA FRETILIN!
VIVA GLORIOSA FALINTIL!
VIVA JUVENTUDE MAUBERE NO LORIKU ASUWAIN!

VIVA BA NASIONALISTAS NO PATRIOTAS TIMOR OAN HOTU2 NEBE KE HADOMI NIA POVO NO NIA RAI DOBEN TIMOR LOROSAE HUSI PRINSIPIO NEBE KE FRETILIN DEFENDE IHA RESISTENSIA ARMADA NASIONAL TO’O OIN LORON NE’E…

A LUTA KONTINUA !

Husu ba partidus politikos, joven sira hotu, sosiedade civil, ngo’s academiko, intelektual profisionais sira hotu atu hamrik ona i labele dukur demais mai ita hotu hamutuk fo apoio maximu ba revolusaun ida nee. Ba se deit maka fo apoio ou subar koruptor sira, ami povu maubere sei la tolera !Timor oan maka rai neé nia nain, so Timor oan maka iha direito determina futuro nia nasaun ba oin.

”In the true democracy, the government is afraid of the people, not the people afraid of the government”. ”I will listen too, what my people say, and act on what my people say and what my people will”. Stop giving wrong information and manipulated the history. Wrong information can bring people harm and conflict. We are calling to Xanana and his followers or his entire governation to resign now, before too late!!!!

Revolution’s Council at Maubere PeopleHomeland in East Timor’s capital Dili – Fatuada, 07-11-2013.

Published by. Don Bosco:

West Papua Revolutionary Army – East Timor’s, 08 Nov 2013: 12:00PM

November 8, 2013 0

Seruan Kalimantan-Borneo Merdeka

Saudara-saudaraku rakyat Kalimantan Borneo***

Kemerdekaan Kalimantan Borneo dari penjajahan jawa merupakan suatu yang pasti. Ada banyak cara kita untuk mewujudkan kemerdekaan kita, antara lain lewat halaman Kalimantan Borneo Liberation Front ini. Begitu pula dengan persepsi kita tentang kemerdekaan Kalimantan Borneo.

Persepsi kita selama ini berbeda-beda, karena itulah mari kita samakan persepsi kita agar kita menghasilkan daya juang yang hebat, yang mana akan membuat para penjajah gentar karena kita bersatu. Persatuan merupakan kunci utama untuk mencapai kemerdekaan yang kita impikan dan semua itu tak akan terjadi jika kita tidak mempunyai persepsi yang sama tentang kemerdekaan Kalimantan Borneo.

Pertama-tama untuk menyamakan persepsi kita, maka kita harus mengetahui mengapa kita harus berjuang untuk meraih kemerdekaan dari penjajah, entah yang datang dari jawa atau pun dari semenanjung melayu.

Warisan leluhur kita, kekayaan alam yang melimpah yang dimiliki tanah air kita yang tercinta ini, sejak kita dijajah, terus menerus dirampok oleh penjajah itu dan dibawa keluar sehingga pribumi asli Kalimantan mengalami ketidakmakmuran akibat hal itu. Karena itu kita perlu untuk mencapai kemerdekaan, agar perampokan itu berhenti dan kita dapat memanfaatkan kekayaan alam itu untuk membangun tanah air kita dan meningkatkan taraf kesejahteraan pribumi asli Kalimantan.

Penjajahan budaya merupakan hal penting yang mendorong kita untuk merdeka. Sejak penjajah itu datang ke tanah air kita, mereka membawa budaya mereka. Sebenarnya baik jika mereka membawa budaya mereka.

Akan tetapi budaya yang masuk itu diikuti pula dengan penghapusan budaya asli, sehingga pribumi asli Kalimantan mengalami krisis kebudayaan yang hebat. Penjajahan budaya merupakan sesuatu yang keji dan membunuh harga diri pribumi asli sendiri. Karena itu solusi menghentikannya ialah teriakkan kemerdekaan dan jagalah budaya asli kita.

Bertambahnya koloni-koloni penduduk penjajah di tanah air kita. Para kolonialis inilah yang merampok tanah kita, dengan alasan transmigrasi.

Transmigrasi ialah suatu kejahatan terselubung yang harus segera kita hentikan karena akan menambah kuat gurita kekuasaan penjajah diseluruh tanah air kita. Dengan adanya para kolonialis ini, penduduk asli akan berkurang jumlahnya dan akan menjadi minoritas. Padahal kita adalah mayoritas di tanah air kita. Jangan sampai kita menjadi minoritas di tanah air sendiri. Marilah kita teriakkan merdeka karena hal ini.

Terakhir ialah pengerusakan moral pribumi asli dengan penyebaran kegiatan maksiat seperti lokalisasi pelacur-pelacur jawa dan penyebaran narkoba oleh penjahat-penjahat jawa di seluruh tanah air kita. Kegiatan maksiat ini harus segera kita hentikan agar kita dan generasi penerus kita tidak mengalami kerusakan. Solusi terbaiknya ialah kemerdekaan Kalimantan Borneo.

Selain itu pula, jika kita ingin merdeka, maka sebenarnya kita didukung oleh hukum tertinggi yang berlaku di negara penjajah. Pembukaan UUD 1945 mengatakan: “kemerdekaan ialah hak segala bangsa” dan “penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.” Apalagi kemerdekaan kita juga dijamin oleh hukum-hukum internasional yang juga diratifikasi oleh negara penjajah itu. Intinya perjuangan kemerdekaan kita sendiri dijamin oleh dunia internasional. Maka jangan takut untuk berteriak MERDEKA!

Kemerdekaan Kalimantan Borneo ialah suatu hal yang pasti dan akan terjadi. Tugas kita sebagai pribumi asli Kalimantan untuk mewujudkannya. Ingat negara yang kita dirikan nanti berasal dari kita, dijalankan oleh kita dan untuk kepentingan kita semua. Apapun jalannya, tapi alasan kita sama dan tujuan akhir kita ialah KEMERDEKAAN KALIMANTAN BORNEO DARI PENJAJAHAN DAN KEMAKMURAN BAGI SELURUH RAKYAT KALIMANTAN, DIMANA SEMUA SAMA TINGGI DAN SAMA RENDAH SEHINGGA KESEJAHTERAAN YANG SUDAH BERLANGSUNG SEJAK ZAMAN LELUHUR KITA BISA KITA NIKMATI KEMBALI.

Setelah kita menyamakan persepsi kita tentang kemerdekaan marilah kita membahas apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencapai kemerdekaan kita. Berikut ini adalah beberapa yang bisa kita lakukan, tergantung kemampuan kita, antara lain:
– Jika kalian mampu mengangkat senjata, siapkanlah dirimu untuk membela kemerdekaan Kalimantan Borneo dengan darah, jiwa dan ragamu.
– Jika kalian orang kaya, berusahalah dengan keras, jangan merusak alam Kalimantan dan sumbangkanlah penghasilan kalian untuk perjuangan kemerdekaan Kalimantan Borneo.
– Jika kalian ahli pidato atau ahli mempengaruhi opini masyarakat, pengaruhilah pribumi Kalimantan agar mendukung kemerdekaan Kalimantan Borneo dengan sepenuh hatinya.

Ada banyak hal lain lagi yang bisa kita lakukan untuk mencapai kemerdekaan Kalimantan Borneo. Ingat kita walaupun berbeda-beda tapi kita satu dan tujuan kita satu yaitu KEMERDEKAAN KALIMANTAN BORNEO.

KOBARKAN SEMANGAT KALIAN HAI RAKYAT KALIMANTAN, KEMERDEKAAN KITA ADA DIDEPAN MATA KITA, KITA MULAI SEKARANG ATAU KITA TAK AKAN PERNAH MERDEKA SELAMANYA. PERJUANGAN KITA INI IALAH PERJUANGAN RAKYAT, DARI RAKYAT, OLEH RAKYAT DAN UNTUK RAKYAT PRIBUMI ASLI KALIMANTAN!

SALAM 1 BORNEO!
MERDEKA!

Sumber:http://maruahraja.blogspot.dk/2013/11/kalimantan-borneo-liberation-front.html?m=1

Written By SUARA KRITING on Jumat, 08 November 2013 | 03.25

November 8, 2013 0

Otsus Gagal

Otsus merupakan salah satu Solusi dari Pemerintah Indonesia kepada Provinsi Papua dan Papua Barat untuk menyelesaikan masalah yang selama ini terjadi di Papua, namun masih ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwa otsus masih gagal.

Hal tersebut terbukti dengan adanya masyarakat Papua yang berdiam di Pedalaman Papua yang masih tertinggal, karena dikalangan masyarakat Papua masih ada keluarganya yang belum sejahtera baik itu keluarganya, saudaranya yang masih belum sejahtera untuk itu muncullah Otsus.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Lenis Kogoya mengatakan orang Papua mau merdeka karena orang Papua merasa bahwa keluarganya, saudaranya dan rumahnya masih belum sejahtera akhirnya orang Papua mau merdeka.

Untuk itu Pemerintah Indonesia mencari solusi dengan mendatangkan Otsus atau Otonomi Khusus Provinsi Papua dan UP4B atau Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.

Lenis juga menambahkan elema akan menjadi solusi dengan mengambil data semua masyarakat Papua yang Berambut Keriting dan
– See more at: http://www.toptvpapua.tv/artikels/2560-otsus-gagal#sthash.GWms2Fr5.dpuf
06-11-2013 21:07:42, Berita Harian, Oleh: Eddy Balubun,TopTvPapua

November 6, 2013 0

Hasil Rapat Dengar Pendapat MRP dengan Orang Asli Papua Diserahkan ke Gubernur

Ketua MRP Timotius Murib ketika menyerahkan Hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Orang Asli Papua untuk evaluasi Otsus Papua dan Papua Barat kepada Gubernur Papua Lukas Enembe di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Jumat. JAYAPURA — Hasil Rapat Dengar Pendapat MRP dan MRP Provinsi Papua Barat dengan Orang Asli Papua di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam rangka evaluasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, tanggal 25-27 Juli 2013, akhirnya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten pada Minggu lalu.

Pihak-pihak berkompeten yang dimaksud adalah Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Gubernur Provinsi Papua, Gubernur Provinsi Papua Barat, Ketua DPR Papua dan Ketua DPR Papua Barat.

Di samping itu, juga telah disampaikan kepada Mendagri dan Menkopolhukam.

Perlu dijelaskan bahwa Dokumen Hasil Rapat Dengar Pendapat tersebut yang ditujukan kepada Presiden RI dan kepada Mendagri serta kepada Menkopolhukam disampaikan pada tanggal 7 Oktober 20013, sedangkan Dokumen Hasil Rapat Pendapat MRP dan MRP Provisi Papua Barat dengan Orang Asli Papua dan Papua Barat dalam rangka Evaluasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat yang ditujukan kepada Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI disampaikan pada tanggal 8 Oktober 2013. Kemudian, untuk Gubernur Papua dan Ketua DPRP disampaikan pada tanggal 10 Oktober 2013 dan untuk Gubernur Provinsi Papua Barat dan DPR Papua Barat disampaikan tanggal 12 Oktober 2013.

Penyampaian Hasil Rapat Dengar Pendapat kepada pihak-pihak tersebut di atas, dilakukan oleh MRP sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 dan Keputusan MRP Nomor 6 Tahun 20013 tentang Penetapan Hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Orang Asli Papua di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Dalam Rangka Evaluasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, tanggal 25-27 Juli 2013.

Sebagaimana diketahui, dalam Keputusan MRP Nomor 6 Tahun 2013, tanggal 12 Agustus 2013, tersebut di atas secara tegas dinyatakan sebagai berikut. Diktum Pertama: Mengesahkan Hasil Rapat Dengar Pendapat Majelis Rakyat Papua dengan Orang Asli Papua di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dalam Rangka Evaluasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat sebagaimana dirumuskan dalam Laporan Hasil Rapat Dengar Pendapat tersebut dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Diktum Kedua: Merekomendasikan kepada Presiden RI, DPR RI, DPD RI, Gubernur Provinsi Papua dan Gubernur Provinsi Papua Barat, DPRP dan DPR PB, untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan menindaklanjuti Hasil Rapat Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini. Dan terakhir Diktum Ketiga: Memerintahkan penyampaian Hasil Rapat Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA kepada pihak berkompeten sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan ini.

Perlu ditambahkan bahwa dokumen yang disampaikan kepada pihak-pihak berkompeten tersebut di atas terdiri atas: pertama, Keputusan MRP Nomor 6 Tahun 2013 dengan lampirannya yaitu Naskah Laporan Hasil Rapat Dengar Pendapat MRP bersama MRP Provinsi Papua Barat dengan Orang Asli Papua di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam Rangka Evaluasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat; kedua, Dokumen pendukung berupa hasil proceding yang terdiri atas empat buku, masing-masing diberi judul sebagai berikut: (1) Implementasi Otonomi Khusus Papua Dan Papua Barat Dalam Pengalaman Empirik Orang Asli Papua Laporan Hasil Evaluasi Otonomi Khusus Papua Dan Papua Barat, (2) Otonomi Khusus Papua Dan Papua Barat Dalam Demensi Keberlakuan, Yuridis Normatif, Yuridis Sosiologis Dan Yuridis Filosofis (Daftar Inventarisasi Masalah Undang-Undang Otonomi Khusus), (3) Pergulatan Orang Asli Papua Dalam Kekuasaan Otonomi Khusus Papua Dan Papua Barat (Risalah Rapat Dengar Pendapat Dalam Rangka Evaluasi Otonomi Khusus Papua Dan Papua Barat), dan (4) Implementasi Otonomi Khusus Papua Dan Papua Barat Dalam Pandangan Cendekiawan Orang Asli Papua (Kumpulan Makalah Pada Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat).

Seperti dikemukakan pada acara Penutupan Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Otonomi Khusus, tanggal 27 Juli 2013, dan sesuai pula dengan semangat Undang-undang Otonomi khusus yang menganut prinsip akuntabilitas, maka hasil proseding yang terdiri dari empat buku tersebut di atas akan kami publikasikan dan akan diberikan pula kepada para peserta Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, tanggal 25-27 Juli 2013.(Mdc/don/l03/@dv)

Kamis, 17 Oktober 2013 06:54, BintangPapua.com

October 17, 2013 0

Tim Investigasi DPRP Rekomendasi Pelaku Penembakan Dipecat

JAYAPURA[PAPOS]-Ketua tim investigasi DPRP, Yafet Pigay didampingi Nason Utty saat berdialog dengan keluarga korban.Tim investigasi DPR Papua memberikan rekomendasi agar pelaku penembakan dalam bentrokan antar aparat keamanan dengan warga di Waghete Kabupaten Deiyai, dipecat dari keanggotaan POLRI.

Dalam bentrokan di lapangan sepak bola, Waghete Kabupaten Deiyai, 23 September lalu, Alpius Mote, siswa SMAN 1 Waghete tewas tertembak.

“Rekomendasi ini kami berikan setelah tim melakukan investigasi langsung di Waghete Kabupaten Deiyai ,” ucap ketua tim investigasi dari DPR Papua Yafet Pigay didampingin Nason Utty kepada Papua Pos, Sabtu (5/10).

Tim investigasi DPR Papua sendiri tiba di Waghete, ibu kota Kabupaten Deiyai, Kamis (3/10) lalu untuk melakukan investigasi dengan bertemu langsung pihak sekolah SMAN 1 Waghete yang menjadi tempat korban menuntut ilmu, keluarga korban, dan Polres Paniai.

Menurut Yafet, rekomendasi tersebut diberikan menyusul oknum anggota polisi tersebut telah melakukan penembakan yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawa.”Ini sebagai bentuk pelanggaran HAM,” imbuh Yafet.

Yafet mengatakan setelah tim tiba di Jayapura, akan melakukan rapat lagi. Namun yang jelas rekomendasi yang dikeluarkan tetap mengarah pada pemecatan terhadap oknum polisi, pelaku penembakan.

Sementara anggota tim investigasi, Nason Utty mengatakan, rekomendasi ini nantinya akan diberikan kepada Kapolda Papua, Gubernur Papua, da KOMNAS HAM Papua.”Kami harap rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh Polda Papua dengan menghukum pelaku atas perbuatannya dengan dipecat,” imbuh Nason.

Nason menuturkan berdasarkan pertemuan dengan keluarga korban dan keterangan beberapa orang saksi, kejadian itu berawal saat digelar razia oleh anggota polisi, Sabtu 21, September lalu. Saat razia itu seorang pengendara bersama seorang ibu diberhentikan lalu dijatuhkan.

Ayah korban, Daud Mote meminta pihak kepolisian mengungkap pelaku penembakan.”Anal saya sudah ditembak, saya minta pelakunya dihukum,” ucapnya.

Tidak terima dengan sikap oknum anggota itu, masyarakat langsung berkumpul di lapangan dengan melakukan waita. Namun tiba-tiba terdengar tembakan hingga terjadi bentrok dengan aparat keamanan.

Beberapa saat kemudian, salah satu siwa SMAN Waghete ditemukan tewas tertembak.”Kami juga minta anggota polisi yang menjadi pemicu hingga terjadi bentrokan itu ditangkap dan diproses,” ungkap Nason.

Soal data penyebab kejadian tim investigasi DPR Papua berbeda dengan Polres Paniai, Nason mengatakan silahkan saja.”Data yang kami dapatkan berdasarkan pengakuan dari keluarga, termasuk pengakuan dari masyarakat di Waghete sama dengan laporan yang kam terima di Jayapura, sedang polisi belum mendapatkan keterangan dari keluarga korban dan masyarakat yang melihat kejadian,” terang Nason.

Sementara itu, Kapolres Paniai, Ronny Abba mengatakan, apa yang disampaikan tim investigasi DPR Papau soal penyebab kejadian bentrokan baru didengarnya.”Kami akan tindaklanjuti informasi ini,” ucap Kapolres Ronny saat pertemuan dengan tim investigasi DPR Papua.

Menurut Kapolres, kejadian bentrokan hingga terjadinya penembakan berawal saat, anggota polisi melakukan razia lanjutan dan sosialisasi judi togel dan miras bersama Linmas, Senin pagi, 23 September. Namun apa yang dilakukan polisi ini mendapatkan perlawanan dari masyarakat hingga terjadi bentrokan.

Saat bentrokan terjadi anggota polisi sudah berusaha bertahan untuk menghindari bentrokan, namun masyarakat terus menyerang hingga ada tembakan yang menyebabkan salah satu siswa SMA meninggal.

Pasca bentrokan tersebut, sebanyak sepuluh orang anggota polisi sudah diperiksa Propam Polda Papua.[frm]

Terakhir diperbarui pada Senin, 07 Oktober 2013 00:24

Senin, 07 Oktober 2013 00:21, Ditulis oleh Frm/Papos

October 7, 2013 0

‘Tentara bayaran’ Papua Merdeka divonis 7 bulan, langsung bebas

Gerard Michael Little, warga Melbourne, Australia, divonis bersalah dan dijatuhi hukum tujuh bulan penjara di pengadilan negeri Kota Brisbane, Kamis (26/9/2013) dengan tuduhan mempersiapkan diri menjadi tentara bayaran untuk Organisasi Papua Merdeka (OPM). Namun, karena vonis itu sejalan dengan lamanya masa tahanan, ia langsung dibebaskan.

Little, 46 tahun, yang dilatih untuk menjadi tentara bayaran untuk melawan militer dan polisi Indonesia di Papua, dinyatakan bersalah karena mempersiapkan diri untuk menerobos ke negara lain.

Ia ditangkap saat akan terbang ke ibukota Papua Nugini, Port Moresby, Desember lalu. Sejak itu, ia ditahan dan menjalani proses persidangan.

Little pernah menjalani pelatihan militer lima hari di Ukraina, dan sesumbar di media sosial bahwa dirinya berpangkat Kolonel di gerakan OPM.

Hakim Douglas McGill mengatakan, upaya Little untuk menjadi pejuang kemerdekaan hanyalah fantasi.

Masa tahanan selama 218 hari, kata Hakim McGill, sudah lebih lama dari vonis yang dijatuhkan atas perbuatannya itu.

Sementara itu, ABC mendapat laporan bahwa enam warga Papua, Indonesia, telah melarikan diri ke Pulau Boigu di kawasan Selat Torres, Australia.

Menurut aktivis Ruben Blake, yang sebelumnya ambil bagian dalam pelayaran Freedom Flotilla ke Papua, menjelaskan keenam warga Papua tersebut menjadi target operasi militer Indonesia yang terus mengejar para pendukung kemerdekaan Papua.

“Keenam orang itu harus melarikan diri, dan kami bisa pastikan mereka sudah pergi,” kata Blake, “Tapi kami tidak tahu kemana tujuan mereka”.

Ia menduga, enam warga Papua yang tiba di Pulau Boigu adalah orang sama yang dikejar pihak militer Indonesia.

ABC masih mencoba mengkonfirmasi informasi kedatangan warga Papua tersebut kepada pihak Departemen Imigrasi Australia.

Sumber: Radio Australia

‘Tentara bayaran’ Papua Merdeka divonis 7 bulan, langsung bebas was originally published on PAPUA MERDEKA! News

September 23, 2013 0