Bersuara Karena dan Untuk KEBENARAN!
— This message was sent by koteka@papuapost.com via http://addthis.com. Please note that AddThis does not verify email addresses.
Make sharing easier with the AddThis Toolbar: http://www.addthis.com/go/toolbar-em
To stop receiving any emails from AddThis, please visit: http://www.addthis.com/privacy/email-opt-out?e=v.W9n7OV8sj7mqOApbC6n7mE5Ielgq6AuJW5g.STpZ0
“Di negara yang penuh dengan ketidakadilan, maka akan selalu saja timbul niat untuk melepaskan diri. Merdeka mungkin.”
Tulisan saya kali ini memang perlu dibaca dengan cermat dan hati-hati.
Ini bukan tulisan makar tapi curhat. Wacana Borneo Merdeka sebelumnya sudah ada sebelum Indonesia disahkan sebagai sebuah negara. Hal itu tidak dapat dipungkiri. Silakan baca sejarah.
Kemudian timbul pertanyaan, kenapa Borneo harus merdeka? Lihat Papua, terkecuali Aceh yang ingin menegakkan syariah, keinginan merdeka murni karena merasa dianaktirikan oleh Jakarta. Wacana Borneo Merdeka juga muncul karena merasa kurangnya keadilan di NKRI. Pantaskah Borneo Merdeka? Lihat bagaimana korupsi merajalela di negeri ini. Hukum yang tumpul. Itu bisa saja menyakiti hati masyarakat yang sehari-hari hidup di bawah garis kemiskinan.
Ketidakbecusan Jakarta menjaga Borneo bisa kita lihat dari lepasnya pulau Simpadan-Ligitan. Buruknya Infrastruktur di Borneo, sementara kekayaan alamnya diserap habis-habisan untuk Jawa. Masih ingat berita warga perbatasan yang ingin pindah saja ke Malaysia sebab merasa tidak diperhatikan.
Kecemburuan sosial tidak begitu saja muncul. Kemarin ada Kompasianer memposting artikel yang isinya membanggakan orang Jawa. Itu hak memang tapi ada hal yang ingin saya sentuh. Dia mengatakan Jawa unggul karena warganya banyak yang tajir, punya banyak mobil, gedung bertingkat di mana-mana. Lupa dia kalau semuanya itu hasil serapan nyawa Borneo dan pulau lain. “Kami bosan bila Borneo seperti ini. Alam kaya tapi rakyat hidup dibawah garis kemiskinan.
Sudahlah miskin malah dimiskinkan lagi. Lengkap sudah. Rakyat yang sehari-hari hidup dari berladang dan berburu lalu tiba-tiba tanahnya dijual kepada perusahaan Sawit dan HPH. Sudah, kalau begitu Borneo Merdeka saja!” Begitu kata seorang sahabat suatu hari. Akun TM2000 juga pernah ngetweet perihal Negara Melayu Raya. Saya tertawa ketika membacanya. Mungkin suatu hari nanti, saat NKRI semakin tak becus, semakin tak adil, semakin tirani, Borneo Merdeka bisa terealisasi. Salam satu jiwa.
MELAYU RIAU Menggugat: OTSUS Perjuangan ATAU Kepentingan.
Saya tergelitik untuk ambil bagian dalam diskusi terkait dengan perjuangan Otonomi Khusus (OTSUS) khususnya pencoretan anggaran perjuangan Otsus oleh Menteri Dalam Negeri yang didedahkan oleh bang drh. H. Chaidir, MM Ketua DPRD Riau dikolom Opini Riau Pos 19 Maret 2007.
Mengapa dana perjuangan Otsus harus diambil dari APBD? Sebuah pertanyaan yang menggelitik hati saya pada saat mendengar perdebatan panjang terhadap masalah ini. Sepertinya perjuangan ini kurang bermakna, terasa tidak totalitas, tidak segenap jiwa, tidak menggelora, tidak heroik dan memancing timbulnya keraguan dan pertanyaan. Mengapa kembali kita harus memakan hak-hak rakyat atas nama perjuangan yang katanya untuk rakyat. Bermilyar-milyar uang rakyat yang dititip Tuhan di APBD tersangkut ditempat yang tidak ada rakyatnya, sehingga tidak menyentuh dan tidak tepat sasaran dan akhirnya memancing kerusuhan. Contoh pengalokasian uang 2 milyar yang memicu seteru di Laskar Melayu? Ataupun rencana pengalokasian dana PON, Otsus, FFI dan banyak lagi.
Sebagai anak jati Riau saya malu dan ingin mengajak tokoh Riau belajar dengan Sumatra Barat. Disana tokoh-tokohnya berjuang untuk memajukan negerinya dengan berusaha menghindari ataupun mengorek kantong APBD, mereka bersatu padu dari lembaran-lembaran uang seribu rupiah dengan “Gebu Minang” membuat kampungnya menjadi terpandang. Ini dibuktikan lagi pada saat Istana Pagaruyung dilapan sijago merah, kembali semangat perjuangan itu dibuktikan dengan nilai-nilai heroik dan penuh pengorbanan.
Mungkin kita juga perlu belajar dengan Sumatra Utara. Kalau tokoh-tokoh Riau membangun SMU Plus dengan hanya bergotong royong semangat tapi sebagian besar uang-nya dari APBD dan sumbangan pengusaha yang katanya merampok SDA Riau. Disisi lain sekolah unggul tumbuh bagaikan jamur diberbagai pelosok tanah Batak dan perkampungan Tapanuli Selatan. Setiap tokohnya pulang kampung membangun negeri dengan modal sendiri. Sehingga hak-hak rakyat yang sudah jelas di APBD tidak perlu dikurangi ataupun disunat untuk kegiatan-kegiatan yang belum tentu manfaatnya dan dapat dirasakan langsung oleh rakyat.
Andaikan kita serius berjuang memajukan Riau, pasti sudah lama kemiskinan, kebodahan dan ketertinggalan wilayah kaya ini teratasi. Sebab masing-masing tokoh kita pernah dipuncak kejayaan yang bisa memberikan makna bagi daerah. Ada tokoh kita pernah dan katanya sedang jadi menteri, putra terbaik kita sudah 2 jadi gubernur, seluruh bupati dan walikota putra daerahnya sendiri, ada tokoh kita dijajaran puncak perusahaan raksasa di Riau maupun di Jakarta, ada tokoh kita yang namanya sudah mendunia dan tidak sedikit Riau melahirkan pengusaha kaya karena usahanya dibumi Lancang kuning ini.
Tapi mengapa Riau masih terus merengek-rengek seperti anak manja yang belum pernah dewasa. Lalu mengamuk dan merajuk dan mengumbar-umbar “Amuk” yang hampir tidak pernah nyata. Riau ibarat anak bujang yang mau kawin dan pisah rumah dengan orang tuanya. Sebagai anak yang mau kawain dan merasa dewasa menuntut agar diberikan hak mandiri (Otsus), tapi sudah sombong disisi lain merengek-rengek minta uang (Dana Perjuangan Otsus) kepada orang tua karena harta orang tua juga terkandung hak anak (APBD). Pasti orang tua, tetangga dan teman sianak ketawa, melihat tingkah anak manja yang sok dewasa, ingin mandiri tetapi sesungguhnya penakut dan tidak punya keberanian. Semua orang akan bangga jika anak itu kawin dan pindah rumah dengan keringat sendiri dan menolak pada saat orangtuanya memberikan bantuan pindah dan sewa rumah. Kalau anak bisa membuktikan diri sebagai prioa dewasa, mandiri, bermarwah dan berharga diri, siapa orang tua yang tidak akan bangga dan memberikan anaknya modal usaha ataupun warisan berlipat ganda.
Kembali ke Otsus, gerakan ini harus diuji apakah benar-benar menyuarakan aspirasi, harapan dan keinginan masyarakat Riau. Jika benar, bangun gerakan bersama sehingga segenap potensi yang ada dikerahkan untuk merebutnya termasuk bagaimana menggalang dana dari masyarakat. Tentunya dimulai dari tokoh-tokoh yang menggerakkan ini, pejabat yang pasti memiliki kekuasaan, kekayaan dan kemampuan. Kalau pemikiran minta saja ke dosen diperguruan tinggi, kalau semangat serahkan saja ke adik-adik mahasiswa, kalau massa serahkan kepada pemuda yang memang lagi banyak menganggur dan tidak ada kerja.
Keberadaan tokoh-tokoh yang masih berkuasa & pernah berkuasa, tokoh-tokoh lintas suku dan agama dalam gerakan ini seharusnya mampu berkalaborasi sehingga menjadi sebuah gerakan yang besar, kuat, dihormati, disegani dan berharga diri. Saya yakin Tim Pejuang Kita mampu sebab disana ada orang Melayu yang selalu ragu-ragu tapi punya semangat menggebu dan mudah dipanasi, ada masyarakat Batak Riau yang kompak dan berani, ada masyarakat Minang Riau yang tepat dalam membuat perhitungan, ada Jawa Riau yang ulet dan tentunya bisa meyakinkan saudaranya yang ada di Jakarta dan berbagai potensi yang seharusnya bisa diberdayakan.
Ini perlu kita renungkan bersama sebab kita tentu tidak ingin dijengkal orang, sebab penghamburan uang untuk perhelatan besar bernama Kongres Rakyat Riau (KRR) II yang katanya mensepakati opsi merdeka, yang mana tokoh-tokoh yang hadir di KRR II sebagian juga tampil kembali di deklarasi Otsus ternyata mencerminkan kesia-siaan kalau pada akhirnya kita tidak menghormatinya dan ketakutan dengan konsekuensinya jika diteruskan.
Katanya marwah dan harga diri bagi Riau diatas segalanya, katanya Riau sangat menjunjung tinggi dan menghormati demokrasi, katanya mulut adalah cermin diri, katanya orang munafik harus dijauhi, katanya nilai adat dan norma agama yang dijunjung tinggi? Untuk apa kita menghabiskan uang rakyat untuk KRR, Deklarasi, Seminar dan Diskusi kalau pada akhirnya diingkari.
Saya yakin dan percaya bahwa gerakan yang sebagian besar dimotori oleh tokoh politik ini bukan untuk kepentingan kampanye, mencari massa ataupun menyonsong pilkada dan pemilu. Sudah saatnya Riau dihormati sudah saatnya Melayu dijunjung tinggi, tidak lagi dipakai sebagai hiasan, alasan dan alat mencari kekayaan dan kekuasaan. Sudah saatnya kita berjuang bersama tanpa memandang suku, adat, ras dan agama menyatukan segenap potensi, berkalaborasi dan berjuang benar-benar untuk Riau tercinta ini.
Diposkan oleh AZIZON NURZA, SPi, MM di 00.28
Kejar Pelaku Penembakan Satu Peleton Brimob Dikirim ke Puncak Jaya.
TIMIKA—Pelaku penembakan yang menyebabkan tewasnya seorang tenaga
medis dan melukai dua lainnya di Mulia, Puncak Jaya masih terus dikejar. Untuk mengejar pelaku yang diduga dari kelompok sipil bersenjata ini, aparat keamanan diperkuat/ditambah.
Ya, satu peleton personel Brigade Mobil Kepolisian Daerah Papua dikirim ke Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, dengan menggunakan helikopter MI-17 TNI AD, Kamis (1/8/2013). Mereka ditugaskan mengejar pelaku penembakan ambulans RSUD Puncak Jaya di kawasan Puncak Senyum, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, pada Rabu (31/7/2013). Penembakan itu menewaskan satu orang dan melukai beberapa orang lainnya.
“Hery Nyoman (sebelumnya diduga bernama Erik Yoman) yang meninggal dunia rencananya dimakamkan di Mulia, sementara dua petugas kesehatan yang terluka tembak harus dievakuasi untuk mengeluarkan proyektil peluru di RSUD Dok II Jayapura,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Kombes Pol I Gde Sumerta, Kamis (1/8/2013) sebagaimana dilansir kompas.com.
Mereka yang terluka adalah petugas RSUD Puncak Jaya, Darson Wonda (27) dan Frits Baransano (42). Darson adalah sopir ambulans, yang mengalami luka tembak di lengan kiri. Sementara Frits adalah tenaga medis, mengalami luka tembak di lengan dan rusuk kanan. Sementara itu, imbuh Sumerta, kondisi Kota Mulia saat ini sudah kembali kondusif.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, pada Rabu siang, sekitar pukul 14.10 WIT telah terjadi penembakan terhadap mobil ambulans RSUD Puncak Jaya. Ambulans ditembaki kelompok bersenjata tidak dikenal di daerah Puncak Senyum dalam perjalanan kembali ke Kota Mulia usai menjemput pasien di Kampung Urgele, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya. (binpa/don/l03)
Pemerintah Pusat Komitmen Terus Bangun Ekonomi Papua.
JAKARTA – Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi, Felix Wanggai, mengatakan, kedepan pemerintah Pusat akan berusaha keras meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan berencana membuka akses transportasi darat, yakni membuka jalan trans Papua dan berbagai program yang sudah disiapkan pihaknya, dalam kepimpinan 5 (Lima ) Tahun kedepan bersama wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE., M.M., sesuai visi misinya dan untuk menyukseskan program Otsus Plus, mendapatkan dukungan yang positif dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Disampaikan pula, bahwa Presiden SBY juga menginstruksikan kepada para Bupati, DPRP, MRP, dan semua komponen di Papua untuk bersama Gubernur dan Wakil Gubernur bersatu dan bekerja sama serta saling berkoordinasi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Papua lewat program Otonomi Khusus Plus itu sendiri.
Terhadap itu, maka untuk mendukung hal tersebut, dirinya bersama Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.I.P., MH., dalam pertemuan tersebut dirinya dan Gubernur Papua, meminta DPR RI untuk mendukung adanya permintaan Papua menjadi tuan rumah PON 2020, karena Papua sudah siap untuk menjadi tuan rumah iven besar skala nasional itu.
“Sebab orang Papua memiliki segudang prestasi diberbagai cabang olahraga dan orang Papua sudah banyak mengharumkan nama Indonesia diberbagai cabang olahraga,” tegasnya kepada Bintang Papua, di Hotel Sahid Jayapura, baru – baru ini.
Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso yang menerima Gubernur Papua bersama rombongan di ruang kerjanya menandaskan, sangat mendukung penuh akan program yang disiapkan Gubernur Papua yang berencana membuka akses jalan trans Papua sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat, dan sangat mendukung akan adanya kesiapan menjadi tuan rumah PON 2020 nantinya, sehingga dirinya berharap semua masyarakat juga pemerintah daerah harus benar mendukung program yang sangat baik ini, dan pihaknya (DPR RI) berharap niat baik Gubernur Papua dalam meningkatkan kesejahteraan orang Papua akan menjadikan Papua lebih baik lagi dan angka kemiskinan di Papua akan semakin kecil lagi.
“Inti dari perbincangan Gubernur Papua dengan Wakil Ketua DPR RI adalah meminta dukungan agar program Papua kedepan mendapat dukungan pihak DPR RI dan Papua dalam perjalanan Otsus Plus bisa berjalan baik dan sukses, guna orang Papua bisa sejahtera,” tandasnya.
“Gubernur Papua, hanya mau mengurus rakyat Papua bisa sejahtera dan bukan urus permasalahan politik yang sementara ramai dibicarakan dan dibesarkan oleh media nasional saat ini,sebab persoalan di Oxford Inggris itu (pembukaan kantor perwakilan OPM) kewenangan pemerintah pusat, di Papua hanya mau mengurus orang Papua bagaimana bisa sejahtera dan mandiri melalui Otsus Plus,” sambungnya.(Nls/Don/l03)
Tak Ada Urusan Kelompok Bintang Kejora/Merah Putih.
JAYAPURA- Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Otsus Perspektif Orang Asli Papua bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, yang difasilitasi MRP, dipastikan dilaksanakan tanggal 25-27 Juli dan akan dihadiri utusan dari 40 Kabupaten di dua provinsi di Tanah Papua.
Ketua Tim Rapat Dengar Pendapat, Yakobus Dumupa menyatakan, sebagian peserta sudah berdatangan dan dipastikan seluruh perwakilan sesuai undangan menyatakan diri hadir, termasuk 14 narasumber yang akan hadir dan menyampaikan penilaian mereka terhadap implementasi Otsus Papua dalam 14 bidang.
Yakobus Dumupa menegaskan, dalam Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan MRP ini tak terkait ideologi tertentu. Evaluasi Otsus ini juga tidak ada urusannya dengan kelompok ideologi tertentu, seperti kelompok Bintang Kejora (BK) atau merah putih.
Menurut dia, kita harus melihat evaluasi Otsus perspektif Orang Asli Papua ini dalam konteks kita sebagai orang Papua, bukan kita sebagai orang yang punya ideologi tertentu, tidak demikian. Karena itu, selaku Ketua Tim Rapat Dengar Pendapat MRP ini menghimbau kepada semua masyarakat Papua untuk dapat melihat evaluasi yang akan dilaksanakan ini sebagai evaluasi dari kita sebagai orang Papua tanpa peduli ideologi apapun.” Jangan evaluasi ini dikaitkan dengan Ideologi tertentu”, tegasnya.
Sangat Disayangkan Selama 12 Tahun Otsus Baru Dievaluasi
Sementara itu Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik Universitas Cenderawasih Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, rencana evaluasi Otsus Papua oleh MRP pada 25-27 Juli 2013 sesuai ketentuan UU Otsus, namun hal itu sangat disayangkan, karena setelah 12 tahun baru dilaksanakan ketentuan pasal 78 UU Otsus Papua dimaksud.
Diakuinya, memang MRP terlambat lahir di Tanah Papua, karena ada ketakutan Jakarta kepada MRP sebagai lembaga super body yang merupakan perwujudkan kelembagaan dari gerakan kebangkitan nasionalisme Papua. MRP dipandang juga sebagai simbol perlawanan terhadap kedaulatan Indonesia di Papua karena dengan membentuk MRP sama saja dengan membentuk Negara dalam Negara.
Kecurigaan Jakarta yang cukup besar terhadap lembaga kultural ini, yang membuat MRP kehilangan power sama sekali dalam trias politikal kekuasaan model sistem politik lokal Papua. Tapi lepas dari hal kegiatan evaluasi UU Otsus tahun 2013 ini jangan sampai dimaksudkan untuk memberikan dasar konstitusional kepada lahirnya UU Otsus Plus atau Undang-Undang Pemerintahan Papua.
Menurutnya, jika tujuannya Otsus Plus/Pemerintahan Papua untuk memberikan dasar hukum yang kuat terhadap UU Otsus Plus , dirinya berpikir bahwa MRP sudah terseret kedalam kepentingan politik dan ekonomi pemerintahan pusat.
“Evaluasi Otsus kalau boleh tidak dimaksudkan untuk memberikan penguatan terhadap proses legislasi UU Otsus plus, tetapi lebih kepada pertanggungjawaban UU Otsus Papua kepada rakyat Papua, dan harus meminta pendapat umum rakyat Papua terhadap kelangsungan UU Otsus Papua ini,” ungkapnya kepada Bintang Papua di kediamannya, Selasa, (23/7).
Dijelaskannya, secara hukum internasional, tidak ada salahnya kalau diakhir dari evaluasi UU Otsus ini, MRP mengusulkan kepada DPRP untuk menggelar referendum terhadap UU Otsus. Karena DPRP memiliki hak konstitusi untuk melaksanakan referendum terhadap UU Otsus.
Dari hasil referendum itulah DPRP akan menyampaikan hasilnya kepada pemerintah pusat melalui DPR RI. Pasalnya, jika dilihat hasil referendum akan memberikan gambaran kepada pemerintah pusat apa sesungguhnya yang orang Papua inginkan atau harapkan tentang UU Otsus Papua dimaksud. Bahwa apakah akan terus dilaksanakan atau harus diganti dengan UU Otsus Plus atau UU Pemerintahan Papua atau pendapat masyarakat Papua tentang pilihan politik yang lain.
Untuk itu, dirinya mendorong dan menghimbau kepada MRP untuk mempertimbangkan akhir dari evaluasi Otsus ini, karena lembaga kultural ini harus melakukan dua langkah penting. Pertama, mengusulkan digelarnya referendum di Tanah Papua terhadap UU Otsus Papua. Kedua, merekomendasikan hasil evaluasi Otsus ini menjadi agenda utama dalam dialog damai Papua dengan Jakarta yang sedang dipersiapkan oleh Jaringan Damai Papua dalam menghentikan dan menyelesaikan konflik dan kekerasan di Papua.
“Dialog damai ini belum disetujui Jakarta karena kecurigaan terhadap agenda dialog. Saya pikir melalui hasl evaluasi Otsus ini bisa dijadikan salah satu agenda utama dalam dialog damai,” pungkasnya.(Ven/Nls/Don/l03)
Noumea-Kaledonia Baru, 19/06 (Jubi) – Hal yang terlihat aneh, karena representasi “penjajah” bersama-sama dengan representasi “yang dijajah”
menyambut tamu mereka.
Presiden Kaledonia Baru, Harold Marthin, dalam sambutannya pada acara pembukaan Melanesia Sparehead Group mengatakan pada awalnya, tidak semua rakyat Kaledonia Baru setuju untuk bergabung dalam MSG karena sejarah persaingan di Pasifik, yang mengakibatkan adanya rivalitas pada kelompok masyarakat Melanesia. Namun mereka bekerja keras untuk meninggalkan trauma sejarah itu.
“Awalnya, tidak semua warga Kaledonia Baru setuju untuk bergabung dengan MSG karena konteks historis dari persaingan Pasifik. Tapi kami bekerja keras untuk menjadi anggota penuh secepatnya dan kami berharap anda semua mendukung kami.”
kata Presiden Kaledonia Baru yang berkewarganegaraan Perancis ini, Rabu malam (19/06).
Presiden Kaledonia Baru ini menunjukkan jika rakyat Kaledonia Baru dan dirinya memang bersungguh-sungguh menjadi bagian dari MSG, termasuk warga negara asal Perancis yang tinggal di Kaledonia Baru. Ini ditunjukkannya dalam jamuan makan malam sehari sebelumnya (19/06) di Jibou. Bersama Pimpinan Front Pembebasan Rakyat Kanak (FLNKS), Victor Tutugoro, keduanya menyambut kedatangan masing-masing pemimpin negara Melanesia. Hal yang terlihat aneh, karena representasi “penjajah” bersama-sama dengan representasi “yang dijajah” menyambut tamu mereka. Masyarakat asli Kaledonia Baru yang disebut Kanaky, bersama dengan warga Perancis mempersiapkan seluruh rangkaian acara pembukaan MSG Summit.
“Serah terima dari Bainimarama kepada FLNKS adalah tonggak prestasi yang dinantikan oleh rakyat Kanaky. Dan jika disepakati, FLNKS akan menjadi anggota penuh MSG, sebagai sebuah negara.”
kata Harold Marthin.
Seperti diketahui, pada tahun 2014 nanti rakyat Kaledonia baru akan mengadakan referendum untuk menentukan nasib mereka sendiri. Apakah rakyat Kaledonia Baru akan tetap menjadi bagian dari Perancis atau berdiri sebagai sebuah negara independen, akan ditentukan oleh referendum tersebut.
Mr. Harold Marthin menambahkan, dirinya bersama pimpinan FLNKS, organisasi yang memotori permintaan referendum Kanaky menyambut kedatangan para pemimpin negara Melanesia, untuk menunjukkan bahwa tidak ada ketegangan atau upaya untuk menghambat hubungan antara sesama komunitas Melanesia demi kemakmuran rakyat Melanesia.
“Saya yakinkan pada anda semua, para pemimpin bahwa rakyat Kaledonia Baru memiliki pandangan positif dari tindakan pemerintah Kaledonia Baru bersama FLNKS. (Jubi/Adm)
Penulis : Admin Jubi | June 20, 2013
Noumea-Kaledonia Baru, 21/06 (Jubi) – Saat ini, selain Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan 48 Triliun Rupiah selama era Otonomi Khusus ke Papua dan Papua Barat, 98 persen pejabat pemerintahan di provinsi Papua dan Papua Barat adalah Orang Asli Papua.
Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Wisnuwardhana yang memimpin delegasi Indonesia dalam MSG Summit di Noumea, Kaledonia Baru mengakui bahwa rumpun bangsa Melanesia di Indonesia tersebar di lima provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Masing-masing provinsi tersebut adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur. Wilayah lima provinsi ini mencapai sepertiga dari seluruh wilayah Indonesia.
“Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, ada sekitar 11 juta penduduk yang mewakili suku bangsa Melanesia di Indonesia. Mereka ada di lima provinsi di Indonesia, yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur yang mencakup sepertiga wilayah Indonesia.” kata Wisnuwhardana dalam pernyataan pemerintah Indonesia dihadapan sesi pleno MSG Summit, 21/06.
Kenyataan ini, menurut wakil Menteri Luar negeri Indonesia ini, menjadikan hubungan Indonesia dengan Melanesia Spearhead Group (MSG) harus dipererat dan terus ditingkatkan. Salah satu caranya adalah dengan mempersilahkan para Menteri Luar Negeri negara-negara MSG untuk datang ke Indonesia.
“Untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan MSG, Indonesia mempersilahkan para Menteri Luar negeri MSG datang ke Indonesia. Untuk bertukar pengalaman dan memberikan kesempatan untuk melihat dan memahami dengan baik tentang pembangunan di Indonesia, termasuk Papua dan papua Barat.” kata Wisnuwardhana.
Menurut Wisnuwardhana hingga saat ini, Indonesia telah mengalokasikan sekitar US$ 60 M di provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku untuk pembangunan koridor ekonomi yang nantinya akan memperkuat relasi ekonomi antara Indonesia dan MSG serta negara-negara anggotanya. Dan untuk dua provinsi di ujung timur Indonesia, yakni Papua dan Papua Barat, selama implementasi Otonomi Khusus, telah dialokasikan dana pembangunan sebesar 48 Triliun Rupiah. Pengalokasian ini, untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, infrastruktur dan sumberdaya manusia di dua provinsi tersebut.
“Untuk mempromosikan dan melindungi identitas Papua, kami punya regulasi yang mengatur hanya Orang Asli Papua saja yang bisa menjadi gubernur. Dan saat ini 98 persen pejabat pemerintah di Papua dan Papua Barat adalah orang asli Papua.”
ujar Wisnuwardhana.
Sebagaimana provinsi lainnya, lanjut Wisnuwardhana, Papua dan Papua Barat telah diberikan banyak kesempatan dan asistensi dari Pemerintah Indonesia untuk pembangunan di kedua provinsi tersebut. Indonesia juga berkomitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Dalam kaitan dengan Otsus, Indonesia mengakui keunikan budaya Papua, tradisi dan keragaman bahasa serta expresi budaya.
Untuk pembangunan sosial dan ekonomi, pemerintah Indonesia, lanjut Wisnuwardhana, telah membuka Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) pada tahun 2012 untuk memfasilitasi, kordinasi dan mengelola pembangunan ekonomi di kedua provinsi Indonesia ini. Indonesia juga telah memberikan kesempatan kepada Orang Aasli Papua sebagaimana juga kepada warga Indonesia lainnya, untuk menduduki jabatan-jabatan penting di level nasional.
“Orang asli Papua juga sudah bisa menduduki jabatan penting pemerintahan di level nasional seperti anggota parlemen, menteri dan komandan militer hingga duta besar.” kata Wisnuwardhana. (Jubi/Adm)
June 21, 2013,18:40,TJ
Noumena-Kaledonia Baru, 20/06 (Jubi) – Meski rekomendasi pertemuan para Menteri Luar
Negeri negara-negara Melanesia Spearhead Group menyetujui undangan Indonesia untuk mengunjungi Jakarta dan Papua, isu Papua tetap menjadi perbincangan hangat ditengah-tengah MSG Summit.
Victor Tutugoro, Chairman MSG yang baru menekankan pentingnya membahas isu Papua selama pertemuan para pimpinan MSG yang dimulai hari ini (20/06). Solidaritas Melanesia, diharapkan bisa mengusung isu Papua secara bersama-sama tanpa merusak kesepakatan dalam forum MSG.
“Kami telah membahas isu Papua dalam pertemuan pejabat senior dan para Menteri Luar Negeri. Dan kami harus berhati-hati dalam mebahas masalah Papua Barat agar tidak merusak kesatuan MSG. Karenanya, isu Papua sedang dibahas hingga kunjungan resmi MSG ke Indonesia.”
kata Tutugoro kepada Jubi, saat pembukaan resmi MSG Summit di Pusat Kebudayaan Jibou, Noumea, tadi malam (19/06).
Tutugoro menjelaskan, posisi FLNKS mendukung penuh Papua Barat menjadi anggota MSG. FLNKS memahami apa yang sedang terjadi di Papua Barat dan memiliki kepedulian yang besar terhadap saudara sesama Melanesia di Papua Barat.
“Kita akan lihat nanti. Kami tahu apa yang terjadi pada saudara kami di Papua. Dalam kunjungan nanti, mungkin mereka akan menunjukkan lebih banyak lagi pada kami tentang persoalan Hak Asasi Manusia di Papua Barat. Namun saat ini, kami perlu hati-hati. Karena isu ini (Papua) bisa merusak kesepakatan lainnya dalam konsensus nanti.”
ujar Tutugoro.
Michael Manufandu, Pejabat Senior Indonesia yang hadir sebagai delegasi Indonesia mengatakan Indonesia akan menerima kedatangan delegasi MSG ke Indonesia sekitar bulan Juli atau Agustus. Ini sekaligus mengkonfirmasi undangan Indonesia kepada MSG.
“Kapan saja mereka punya waktu, mereka bisa mengunjungi Indonesia, Jakarta dan Papua. Pemerintah Indonesia akan memberi kesempatan pada delegasi MSG nanti untuk bertemu dengan pemimpin politik, sosial, budaya, pemerintah daerah termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia,”
kata Manufandu kepada Jubi.
Manufandu hadir dalam MSG Summit ini bersama Wakil Mentri Luar Negeri Indonesia, Wisnuwardhana dan beberapa staff KBRI di Canberra. (Jubi/Adm)
Penulis : Admin Jubi | June 20, 2013
Melanesia Single Origin Coffee
MAMA Stap, na Yumi Stap!
Just another WordPress.com site
Melanesia Foods and Beverages News
Melahirkan, Merawat dan Menyambut
for a Free and Independent West Papua
Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!
Promoting the Melanesian Way Conservation
The Roof of the Melanesian Elders
To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!
This is My Origin and My Destiny
Papua Merdeka News 