Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memasukkan wilayah Polinesia Prancis di Pasifik ke dalam daftar dekolonisasi badan dunia itu, dalam sidang yang diboikot oleh Prancis.
Rakyat Polinesia Prancis di Pasifik terkenal dengan tarian-tarian seronoknya dan menurut Prancis mereka puas dengan status selama ini (Credit: ABC)
Resolusi tersebut disahkan secara aklamasi dalam majelis beranggotakan 193 negara itu.
Yang menyerukan aksi tersebut adalah Kepulauan Solomon serta negara-negara pulau lainnya di Pasifik yang mendukung partai-partai pro kemerdekaan di wilayah itu.
Dengan demikian, wilayah Polinesia Prancis kini menyertai 16 wilayah lainnya di seluruh dunia yang masuk dalam daftar dekolonisasi PBB.
Resolusi PBB tersebut “mengukuhkan hak rakyat Polinesia Prancis untuk menentukan nasib mereka sendiri dan untuk merdeka.”
Meski pun resolusi itu dikatakan hanya simbolis semata, namun Inggris, Amerika dan Jerman tidak merestui hasil pemungutan suara itu.
Sebelumnya Prancis telah menyurati negara-negara anggota PBB lainnya untuk menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan ikut dalam sidang itu karena “hak untuk menentukan nasib sendiri tidak dapat dilaksanakan apabila berlawanan dengan kemauan rakyat yang bersangkutan.”
Ke-16 Masyarakat Sipil dalam Tahanan Polres Mimika
Timika- Kepolisian Resort Mimika, Rabu (1/5) siang membubarkan secara paksa termasuk mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan sekelompok warga yang mengibarkan bendera Bintang Kejora di Jalan Trikora, Kwamki Baru, Timika. Aksi pengibaran bendera bintang kejora pada hari aneksasi Papua ke Indonesia, 50 tahun Republik Indonesia menjajah diatas tanah Papua Barat itu terjadi aksi pengibaran bendara bintang kejora sekitar pukul 13.00 WIT.
Kapolres Mimika, AKBP Jermias Rontini, SIK, M.Si, bersama anak buahnya berhasil membabi buta menangkap dan mengamankan 16 orang yang adalah masyarakat sipil yang tinggal di Kwamki Baru-Timika diantara ialah:
Domi Mom
Altinus Uamang
Musa Elas
Jhoni Niwilingame
Hari Natal Magai
Jhon Kum
Semuil Deikme
Miryam Stenamun
Mon Deikme
Aminus Hagabal
Yakob Onawame
Heri Onawame
Biru Kogoya
Seorang bermarga Beanal
Alpon
Ada satu masyarakat yang belum tahu namanya.
Setelah itu tadi (2/5) siang perwakilan keluarga masyarakat Amungme di bawa pimpinan Pdt. Ishak Onawame dengan masyarakat Kwamki Baru memakai 4 buah kendaraan menuju untuk mengunjungi ke-16 orang yang di tangkap itu.
Dan sesampai disana petugas pos penjagaan kepolisian di Polres Mimika di Mile 32 mempersilahkan untuk masuk menengok 16 masyarakat sipil itu.
“Kami masuk dan melihat mereka. Ada 5 orang yang didalam tahanan tidak bisa kami lihat, dan 11 orang yang ada dalam tahanan dan kami bisa melihat.”
Kata Ishak.
Saat itu juga Pdt. Ishak Onawame juga tidak luput dari teguran seorang polisi yang bertugas di dalam ruangan itu.
“Kau ini pendeta yang dulu sampai sekarang itu, itu, itu terus tidak bisa bertobat kah? Sudah penjara baru keluar. Saya sudah urus kau. Kau tidak ada ucapan terima kasih, kamu hargai kah? Tidak! ”
Kata Onawame meniru kata polisi.
Setelah itu Pdt.Ishak juga menjawab
“Pak Polisi ini ada masalah itu yang saya datang lihat dan bapak, saya hargai dan saya ucapkan terima kasih.”
Ucapnya.
Ditambahkannya juga tentang aksi pengibaran Bendara Bintang Kejora itu adalah komando pusat di lakukan untuk seluruh wilayah Papua.
“Presiden Forkorus dan Jonah Wenda Juru Bicara TPN-PB memerintahkan melaksanakan aksi damai.”
Menurutnya juga bahwa aksi itu ada banyak cara yaitu aksi mimbar bebas, aksi demo damai, aksi kibarkan bendera.
“Surat seruan tertanggal 23 April 2013 yang bertanda tangan oleh Jonah Wenda kami sudah terima.”
Terangnya.
Ishak juga mengharapkan segra bebaskan ke-16 orang itu
“Saya sampaikan kepada KAPOLDA dan KAPOLRES segara membebaskan ke-16 masyarakat sipil yang biasa tinggal di Kwamki Baru ini.”
Harapnya.
Tanggal 1 Mei 2013 Badan Pengurus Komite Nasional Papua Barat Wilayah Timika telah mengeluarkan sms bahwa bahwa
“Seluruh Bangsa Papua Barat duduk di rumah masing-masing untuk merenungkan 50 tahun Indonesia di atas Tanah Papua sebagai hari aneksasi Papua ke Indonesia.”
Pesan singkat. (wtp)
Ke-16 Masyarakat Sipil dalam Tahanan Polres Mimika, dalam kepala mereka dengan bungkusan pukulan kepolisian
Ke-16 Masyarakat Sipil dalam Tahanan Polres Mimika, darah mengalir di kepala karena pukulan kepolisian
Jayapura – Terkait pernyataaan Gubernur Papua, Lukas Enembe yang meminta masyarakat tidak melakukan aksi demo tanggal 1 Mei sebagai peringatan hari aneksasi Papua oleh pemerintah RI, mendapat pro kontra dari berbagai pihak. Sekretaris Komisi A DPR Papua Julius Miagoni menganggap Gubernur keliru karena membatasi hak demokrasi warga masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
“Apa yang disampaikan gubernur sangat bertentangan dengan azas demokrasi, karena berupaya membungkam kebebasan berekspresi warga Papua, dan jelas itu keliru,”ujar Miagoni kepada Bintang Papua, Jumat 26 April.
Menurutnya, di era demokrasi, setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasinya, asalkan tidak anarkis atau melenceng dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku. “Semestinya pemerintah bertugas mengawal aspirasi masyarakat, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bukan malah mencoba membungkamnya,”kata dia.
Gubernur, lanjutnya, jangan membatasi ruang demokrasi masyarakat. Kegiatan penyampaian aspirasi adalah bagian dari demokrasi. “Peringatan 1 Mei bagi masyarakat Papua kan bukan kali ini saja dilaksanakan, tapi sudah sejak Indonesia Papua masuk Indonesia, jadi bukan hal baru,”imbuhnya.
Lanjut dia, masyarakat Papua akan kecewa bila gubernur melarang pelaksanaan aksi pada 1 Mei sebagai peringatan hari aneksasi. “Masyarakat pasti kecewa, dan kalaupun diperingati bukan papau langsung lepas dari NKRI,”tandasnya.
Bila alasannya telah banyak perubahan yang terjadi di Papua dan pemerintah pusat sangat perhatian, tentu itu harus diakui. Tapi bukan lantas itu bisa meredakan keinginan masyarakat Papua untuk memperjuangkan hak politiknya,”tegasnya.
Sumbangan negara ke Papua besar sehingga membatasi peringatan 1 Mei tidak relevan. Bukan hanya pusat yang berkontrubusi ke Papua, Papua juga memberikan kontribusi yang besar ke pusat. Banyak kekayaan alam Papua yang diberikan kepada negara. Harusnya semua pihak harus berpikir bagaimana dialog bisa dilakukan.
“Bukan persoalan makan minum, tapi ini masalah sejarah. Orang Papua merasa hak politiknya dirampas. Sehinggga nuraninya untuk menggali kebenaran itu terus terpatri,”tegasnya.
Julius Miagoni melanjutkan, ini bukan persoalan senag atau tidak, tapi DPR Papua sebagai refresentasi rakyat, harus mengontrol pemerintahan. “Ini bagian dari tugas saya mengawasi pemerintah,”tukasnya. (jir/don/l03)
Jayapura – Seribu personil dari gabungan TNI dan Polri akan ditempatkan pada tempat-tempat yang dianggap berpeluang mengumpulkan masa tanggal 1 Mei 2013 mendatang dengan tindakan persuasif. Tempat-tempat tersebut antara lain, Perumnas III Waena, Abepura dan Expo Waena.
Kapolresta Jayapura, AKBP, Alfred Papare kepada wartawan mengatakan fokus tempat-tempat dimaksud untuk mengantisipasi dari rencana aksi demo.
“Tindakan kita seperti persuasif, kalau memang tidak diindahkan (kita) membubarkan,”
ungkap Papare usai memantau pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Puncak di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Kamis, (25/4).
Papare juga menambahkan bahwa tanggal 1 Mei akan dilakukan kegiatan pawai keliling kota Jayapura memperkenalkan poster-poster pahlawan asal Papua yang melibatkan SKPD, veteran, pejabat provinsi maupun Kota Jayapura.
Pawai keliling kota Jayapura masing-masing lewat jalan Ahmad Yani, Percetakan, Porasko, belok Taman Imbi dan langsung dilanjutkan dengan pawai keliling kota dengan kendaraan roda 4, melewati kantor Gubernur, wilayah Jayapura Utara, dan dilanjutkan ke Abepura dan balik ke Taman Imbi. (Jubi/Roberth Wanggai)
Suasana Pertemuan Menkopolhukam, Para Menteri dengan Muspida dan bupati serta walikota se Papua (Jubi/Mawel)
Sentani, 10/4 (Jubi) – Dalam kunjungan kerja, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum Republik Indonesia membawa sejumlah menteri dari Jakarta ke Provinsi Papua untuk mengikuti pelantikan Gubernur Papua, Selasa (9/4). Usai acara, para menteri ini digiring untuk menyampaikan sejumlah desain pembangunan tentang Papua.
“Saya membawa sejumlah menteri ke Papua untuk menunjukan perhatian khusus dalam pembangunan di Papua,” kata Menkopolhukam, Djoko Suyanto dalam pertemuan dengan Muspida Provinsi Papua, Bupati dan walikota se Papua, di Hotel Travellers Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (10/4).
Para menteri yang dibawa menkopolhukan masing-masing menteri perekonomian, menteri kesehatan, menteri pendidikan, menteri Pekerjaan Umum, menteri Perhubungan dan staf khusus Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri lingkungan hidup serta staf ahli presiden. Selain itu, Panglima TNI dan Kapolri juga ikut bersama rombongan Menteri.
Para menteri itu menyampaikan sejumlah program afirmativ action untuk Papua. Ada tiga program utama pembangunan Papua yang disampaikan yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Setelah menteri mengatakan, program pembangunan ke Papua selalu menurut Jakarta untuk itu para bupati dan walikota yang hadir diberi kesempatan menyampaikan keluhan pembangunan daerahnya masing-masing.
Bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo, atas nama bupati kawasan pengunungan tengah menuturkan, kementerian perhubungan membantu perluasan bandara Wamena, penyediaan pesawat perintis, dan subsidi tiket pesawat. “Kalau kementerian perhubungan menyediakan kapal perintis, mengapa tidak menyediakan pesawat perintis bagi rakyat di pengunungan?” tanya Wetipo.
Di bidang kesehatan, Wempi meminta pemerintah pusat bersama menteri kesehatan membangun Poltekes (Polik Teknik Kesehatan) di wilayah Pengunungan Tengah. Selain itu, meningkatkan status RSUD Wamena. “RSUD Wamena ini rumah bersifat sakit rujukan kabupaten Pengunungan Tengah. Dengan demikian, perlu mendapat perhatian khusus,” ujarnya.
Bupati Kabupaten Jayapura, Mathius Awoitauw mewakili bupati kawasan wilayah Tabi mengatakan, selama ini ada kesenjagan di birokrasi pemerintah dan adat. “Wilayah Tabi ini adatnya sangat kuat sehingga terjadi pertentangan dengan pemerintah,” ungkapnya.
Menurut Mathius Awoitauw, program PNPM Mandiri kalau bisa memiliki aturan hukum tesendiri. Kemudian, program yang tidak bersinegeri dengan program pemerintah daerah diperhatikan. “Selama ini, PNPM Mandiri masuk dengan programnya sendiri sehingga menjadi masalah,” tuturnya.
Sementara itu, kelompok kiri, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menolak semua tawaran program pembangunan itu. KNPB menilai itu hanyalah program kepentingan politik Jakarta. “Kami tetap tidak memberi masukan atas semua itu. Karena, itu kontrak keptingan politik Jakarta. Rakyat Papua mau solusi referendum,” tegas Wim Medlama, juru bicara KNPB. (Jubi/Mawel)
Penulis : Benny Mawel | April 10, 2013 | 19:47, TabloidJubi.com
Editor : MUSA ABUBAR
Sentani,10/4 (Jubi) – Mentri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Baltazar Kambuaya menilai, tak ada keseriusan selama ini dalam menangani situasi sosial ekonomi, politik, pendidikan dan kesehatan di Papua. Sebanya, orang asli Papua didokma berada di lokasi ‘merah.’
Hal ini dikemukakan Baltazar saat menyampaikan pernyataannya dalam pertemuan Menkopolhukam dan para mentri lainnya serta penentu kebijakan se Papua, di Hotel Travellers Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (10/4).
Menurutnya, rakyat Papua akan terus berada di area berbahaya jika masalah yang melilit wilayah tertimur ini tak ditangani secara khusus dan serius. “Kalau masalah di Papua tidak diseriusi, maka kita akan terus berada di area merah,” katanya.
Lanjut dia, orang Papua tidak boleh terus berada di area merah. Sebaliknya, harus keluar dari itu. “Kita harus mengahiri,” tegasnya di depan para menteri, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur dan wakil Gubernur Papua dan Bupati dan Walikota se Papua.
Bagi dia, solusi untuk mengatasi masalah Papua adalah otonomi khusus. “Kita seharusnya keluar dari area merah, karena sejak otonomi khusus diberikan, semua kewenangan dan uang berada dalam kendali penentu kebijakan di daerah,” ujarnya.
Sekarang menjadi pertanyaan, otonomi khusus yang memberikan kewenangan khusus itu tidak membawa orang Papua keluar dari masalah. “Mengapa hari ini kita terus berada di area merah? Sementara, penentu kebijakan dan pembuat semua keputusan adalah orang Papua,” tuturnya.
Dia menuturkan, kewengan melalui otonomi khusus inilah yang merupakan peluang emas bagi orang Papua untuk mengahiri penderitaan yang dialami selama ini. “Kita bisa akhiri keberadaan kita di area merah dengan kewenagan yang ada,” tuturnya lagi.
Untuk mengahiri semua itu, kata dia, para pemimpin birokrasi Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus duduk bersama dan mengambil tindakan yang tepat. “Mari kita ambil keputusan dan tindakan yang tepat untuk keluar dari area merah,”ujarnya. “Kalau masalah tidak selesai, kita seperti apa? ”tanya Kambuaya. “Solusi pa? Bagi kami Referendum adalah solusi terbaik untuk Papua,” tegas Wim Medlama. (Jubi/Mawel)
Penulis : Benny Mawel | April 10, 2013 | 20:13, TabloidJubi
Editor : MUSA ABUBAR
[Assalamu’alaikum]
RATUSAN warga dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dikabarkan melarikan diri ke negara tetangga, Malaysia. Mereka –katanya– meminta suaka kepada pemerintah setempat, karena merasa takut atas digelarnya operasi terpadu dengan diberlakukannya Darurat Militer sejak 19 Mei lalu.
Menyimak berita tersebut terasa ada yang menarik dan ganjil. Menarik, karena kabar itu baru muncul sekarang. Padahal operasi terpadu di Provinsi NAD sudah digelar oleh pemerintah sejak beberapa bulan lalu. Jika mereka memang melarikan diri, kapan dan dari mana mereka meninggalkan Aceh. Jumlah sekitar 300 atau 400 orang bukanlah hitungan yang kecil. Jika mereka berangkat sekaligus ataupun berangsur-angsur, aparat keamanan di NAD pasti sudah mendeteksinya.
Ganjil, sebab situasi dan kondisi keamanan di hampir seluruh Provinsi NAD kini sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Hal itu bisa dibuktikan dengan digelarnya berbagai kegiatan menyambut peringatan HUT ke-58 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa hari belakangan ini.
Selain itu, para “pengungsi” tersebut berusaha mencari suaka di Kantor Badan Urusan PBB (UNHCR) di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari cara dan langkah yang mereka lakukan, terlihat di sini bahwa para “pengungsi” berupaya menarik masalah itu menjadi sesuatu yang harus “ditangani” oleh PBB. Warga yang mengaku masyarakat Aceh itu juga –terlihat– berusaha mempolitisasi masalah tersebut agar menarik perhatian internasional.
Padahal, kita semua tahu bahwa pemerintah menggelar operasi terpadu, justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada masyarakat NAD dari tangan-tangan pemberontak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau Gerakan Separatis Aceh (GSA). Dengan digelarnya operasi terpadu itu, seharusnya masyarakat merasa bersyukur, merasa aman, tenteram, dan bukan malah melarikan diri ke luar negeri.
Tapi semua itu sudah terjadi. Untuk itu, seyogyanya pemerintah segera melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk mengatasi masalah “larinya” ratusan warga Aceh itu ke Malaysia. Pemerintah harus cepat tanggap melakukan penelitian –jika rumor itu benar– dengan melakukan kerja sama dengan aparat terkait di Malaysia. Dari hasil penelitian itu dapat diketahui secara persis siapa sebenarnya para peminta suaka itu.
Pemerintah Malaysia pun pasti akan terbuka menerima permintaan bantuan atau kerja sama dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan penelitian terhadap warga Aceh yang dikabarkan meminta suaka tersebut. Jika Pemerintah Malaysia menemukan indikasi negatif dari mereka yang “melarikan diri” itu, diharapkan segera ada tindakan konkret. Selama ini, pemerintahan dari negara tetangga itu terkenal cukup tegas terhadap para “pendatang haram.” Mereka yang terbukti memasuki Malaysia secara ilegal, pasti dideportasinya.
Kasus minta suakanya para warga NAD itu –sekali lagi jika benar– harus pula menjadi pelajaran semua pihak, baik di Pusat dan di Daerah. Antisipasi dini haruslah dilakukan, agar masalah-masalah seperti itu tidak terulang kembali dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang sengaja menunggu kesempatan untuk menyudutkan Indonesia.***
Jayapura, 4/4 (Jubi) – Polresta Jayapura membenarkan informasi warga mengenai pasukan gabungan yang melakukan penggeledahan di rumah warga di Perumnas I Expo Waena, Abepura, Jayapura, Papua, Rabu (3/4).
“Pagi saudara, coba kamu hubungi Kabid Humas Polda Papua, karena kemarin dari Polda yang mencari Danny Wenda terkait
di Jayapura, karena dia DPO dalam peristiwa penembakan yang terjadi di wilayah Kota Jayapura,” kata Kaporesta Kota Jayapura, AKBP Alfred Papare, saat dikonfirmasi tabloidjubi.com, Kamis (4/4).
Ketika dikonformasi ke Kabid Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi I Gede Sumerta Jaya menjanjikan akan memberikan informasi setelah ditanya ke Kapolresta Jayapura. “Saya tanya dulu ke Kapolresta baru kasih informasi,” kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Polisi I Gede Sumerta Jaya saat dikonfirmasi.
Setelah dikonfirmasi ke Polresta Jayapura, I Gede kembali menginformasikan kejadian tersebut. I Gede mengatakan, pada Rabu (3/4) kemarin, polisi berencana melakukan penangkapan DPO atas nama Danny Wenda karena diduga terlibat dalam kasus rentetan penembakan di wilayah Kota Jayapura pada Juli 2012 lalu.
“Kita berencana melakukan penangkapan karena yang bersangkutan adalah pelaku dalam kelompok yang menembak mati almarhum Mako Tabuni, Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan kasus penembakan di Kota Jayapura pada Juli 2012,” ujarnya.
I Gede mengatakan, pihak Polda Papua tidak melakukan penangkapan aktivis KNPB. “Jadi kita bukan mau melakukan penangkapan terhadapa aktivis KNPB,” ungkapnya menjawab informasi warga terkait polisi mencari Danny Wenda anggota KNPB.
Dia menambahkan, informasi dari warga tentang keberdaan Danny Wenda sangat penting. Kalau warga yang mengetahui lalu tidak memberikan informasi kemudian ketahuan, warga yang bersangkutan kena pidana. “Jika ada masyarakat yang berusaha menyembunyikan keberadaan Danny, maka dapat dipidana,” tegasnya. (Jubi/Mawel)
Jayapura, 1/4 (Jubi) – Apolo Safanpo, Ketua Ikatan Cendekiawan Awam Katolik Papua (ICAKAP) mengatakan, pemekaran telah mengkotak-kotakan Generasi Muda Papua.
“Pemekaran baik Provinsi maupun kabupaten serta pembangunan asrama-asrama yang dibangun berdasarkan suku telah mengkotak-kotakan Anak-anak Muda Papua,”
kata Apolo Safanpo kepada wartawan di halaman SMU Taruna Bhakti Waena, Jayapura seusai menghadir Misa Paskah Nuansa Papua, Senin (1/4). Menurut Safanpo, pihaknya tetap ingin agar Generasi Muda Papua tetap berada dalam semangat kebersamaan dan kekeluargaan.
Sementara itu terkait ICAKAP, Aloysius Giay mengatakan, pertama pihaknya menyampaikan terima kasih kepada pengurus harian ICAKAP dan generasi mudanya yang sungguh luar biasa melaksanakan Misa Paskah Nuansa Papua.
“Kedua, barangkali harus dievaluasi untuk ke depan, terutama intelektual-intelektual Katolik harus betul-betul dilibatkan dalam tahapan pekerjaan dan terkhir, sangat menarik di dalam khotbah tadi disampaikan Pastor Frans bahwa apakah itu mempertahankan jati diri atau memperbaharui jati diri atau kembali pada jati diri. Ada tiga hal penting. Contoh, umat di kampung sekarang bukan makan dari kebun, bukan dari hasil jerih payahnya sendiri tetapi sekarang makan dari dana Otsus, raskin, beli sarden dan mie di toko,”
tutur Giay.
Menurut Giay, Ini adalah salah satu pergumulan pemimpin umat untuk melihat hal ini. Bagi dia, ini sudah berubah arah iman sehingga hal-hal ini juga termasuk dalam kehidupan ekonomi umat yang harus diperhatikan ke depan.
“Saya harap ICAKAP melakukan identifikasi umat saat ini. Mana yang harus dipertahankan iman dalam budaya kita, mana yang harus diperbaharui dan mana yang harus kembali ke jati diri awal,”
ujarnya.
Dia menambahkan, contohnya, Suku Mee di Paniai. Di dalam budaya maupun agama mengajarkan, kalau seorang yang mau menikah haruslah bisa membuat kebun, pagar dan perahu.
“Kalau belum bisa berarti dia belum bisa menikah. Hal-hal budaya seperti ini yang menyatu (inkulturasi) dengan iman Katolik harus benar-benar kita kaji kembali dan di perbaharui kembali,”
un.org – 28 March 2013 – An independent United Nations human rights expert today urged the Indonesian Government to restrict the use of the death penalty, following the recent reported execution of a man convicted on drug charges.
“I deeply regret that Indonesia executed Mr. Adami Wilson despite appeals by UN human rights experts and civil society organisations not to carry out executions for drug-related offences,” said Christof Heyns, the UN Special Rapporteur on extrajudicial executions.
According to reports, Mr. Wilson was executed by firing squad in the capital, Jakarta, on 14 March 2013 – the first execution in the country since November 2008.
After the execution, Indonesia’s Attorney General announced that 20 prisoners convicted and sentenced to death will be executed later this year, stated a news release issued by the UN human rights office (OHCHR). Reportedly, around 130 people are believed to be on death row in Indonesia and more than half of them have been convicted of drug-related offences.
“Such a practice is unacceptable,” Mr. Heyns stressed. “Under international law, the death penalty is regarded as an extreme form of punishment which, if it is used at all, should only be imposed for the most serious crimes, that is, those involving intentional killing, and only after a fair trial.”
He reiterated that “any death sentence undertaken in contravention of a State’s international human rights obligations is tantamount to an arbitrary execution, and is unlawful.”
Noting that the death penalty is under review by national courts and that a public debate on the issue is ongoing in Indonesia, Mr. Heyns said he hoped that the Government will consider a moratorium on executions.
Papua Merdeka News 