KAPAL PENGANGKUT LOGISTIK PEMILUKADA PAPUA TERBAKAR

Jayapura —Kapal LCT Fajar Lintas Irja yang mengangkut logistik Pemilukada Papua dari Kabupaten Supiori ke Pulau Mapia dan Meosbefondy dikabarkan terbakar, Senin (28/1).

Humas Polda Papua, Kombes Pol I Gede Sumerta Jaya mengatakan, sekitar pukul 08.40 WIT ada berita SOS dari kapal tersebut. Sinyal SOS itu dimonitor stasiun Pantai Jayapura dan Radio Pantai Pulau Mapia. Isinya, kapal yang berjarak sekitar 5 mill di atas laut Supiori, mengalami kebakaran dibagian belakang kapal.

“Sekarang kapal merapat di sekitar Kepulaun Sawendi setelah dibantu oleh masyarakat dan nelayan . Tim Basarnas Biak dalam perjalanan menuju Kepulaun Sawendi. Pihak ke tiga sementara sedang mencari kapal pengganti untuk mengangkut logistik Pemilukada ke Pulau Mapia dan Meosbefondy,”

kata I Gede Sumerta Jaya, Senin (28/1).

Menurutnya, untuk sementara penumpang kapal yang terdiri dari anggota Kodim lima orang, Marinir tujuh orang, Polisi tiga orang, masyarakat 17 orang, petugas santel tiga orang, petugas teknis SSB dua orang, pegawai Distrik Supiori Barat dua orang, dan ABK 10 orang. Mereka saat ini sedang berada di Desa Sawendi, Distrik Kepulauan Aruri.

“Tidak ada korban jiwa. Penumpang yang ada di atas kapal sebanyak 49 orang selamat. Kotak suara juga aman. Logistik untuk Pulau Mapia sendiri sebanyak 119 surat suara dan untuk Pulau Meosbefondi 346 surat suara,”

ucapnya.

Ia menambahkan, kapal SAR sudah berada di Desa Sawendi untuk evakuasi dan rencana membawa kotak suara ke Pulau Mapia dan Pulau Meosbefondi.

“Namun info terakhir, kotak suara di bawa ke Supiori dengan personil karena kapal SAR Biak 1 balik ke Biak dan tidak mau ke Pulau Mapia karena cuaca tidak mendukung, sehingga salah satu anggota KPUD, Bapak Rumbekwan akan melaporkan ini ke pusat untuk minta waktu pemilihan tunda,”

tandas I Gede.(Jubi/Arjuna)

Monday, January 28th, 2013 | 22:33:05, TJ

January 28, 2013 0

Penuturan Kopka, Paus Kogoya Saat Bernegosiasi Dani Kogoya

Dani Kogoya merupakan salah satu tokoh sentral Tentara Perjuangan Nasional Organisasi Papua Merdeka Papua Barat (TPN OPM PB), dengan jabatan terakhir Kepala Staf TPN OPM PB. Nah bagaimana ia bisa didekati dan diajak bergabung ke NKRI oleh Kopka Paus Kogoya anggota Kodim 1702/Jayawijaya? berikut ulasannya.

Siapapun pasti tahu betapa sulitnya mendekati dan mengajak para tokoh sentral Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk diajak kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sama halnya dengan Kepala Staf Tentara Perjuangan Nasional Organisasi Papua Merdeka Papua Barat (TPN OPM PB), Daniel Kogoya.

Berbagai rintangan dan tantangan menghadang, begitupun nyawa bisa saja menjadi taruhannya, namun tekad Kopka Paus Kogoya agar saudara-saudaranya yakni, Daniel Kogoya dan pengikutnya dapat hidup dengan aman, damai, dan tidak hidup dalam pengejaran aparat keamanan, karena dinilai separatis.
Atas dasar itulah, pada tiga bulan lalu, dirinya menghadap Danrem 172/Praja Wira Yakti, Kolonel Yopie Wayangkau, untuk menyampaikan maksudnya untuk mengajak Daniel Kogoya bersama pengikutnya untuk hidup dengan aman, damai dan hidup diberdayakan dalam bingkai NKRI.

“Waktu itu saat ketemu Danrem 172/PWY untuk menyampaikan niat saya sekaligus meminta ijin, dan Danrem menyampaikan silakan, itu niat baik, dan upaya selalu koordinasi dengan dirinya (Danrem,red),” ungkapnya kepada Bintang Papua usai penyerahan Daniel Kogoya dan pengikutnya di Aula Kantor Distrik Muara Tami, Jumat, (25/1).
Kemudian, dirinya mulai melakukan komunikasi melalui penghubungnya dengan Daniel Kogoya, dan sedikit demi sedikit Daniel Kogoya tersentuh hatinya, lalu dirinya dan Daniel Kogoya berbuat janji untuk bertemu di perbatasan RI-PNG, tepatnya Wutung, Distrik Muara Tami.

Tiba pada hari yang dijanjikan, dirinya berangkat ke perbatasan RI-PNG, disitulah komunikasi lebih lanjut dibangun, dimana dirinya mengajak Daniel Kogoya agar menghentikan segala kekerasan yang dilakukan selama ini, karena rakyat menjadi korban. Lagi pula saat perhatian pemerintah terus secara optimal diberikan kepada rakyat Papua melalui berbagai kebijakan-kebijakan, diantaranya diberlakukannya dana Otsus bagi Tanah Papua.

“Waktu itu saya gunakan mobil taksi ke perbatasan untuk bertemu dengan Daniel Kogoya. Kami bangun komunikasi selama 3 bulan antara saya dan Daniel Kogoya,” terangnya.

Selanjutnya, ketika Daniel Kogoya memantapkan niatnya untuk bergabung dengan NKRI, akhirnya pada hari yang ditentukan dirinya berangkat ke PNG dengan difasilitasi Danrem 172/PWY menggunakan perahu spead boat. Setiba di PNG Ia disambut Daniel Kogoya bersama pengikutnya dengan berseragam loreng lengkap beserta dengan senjatanya.

Sewaktu dalam perjalanan ke PNG, ia juga takut, karena baginya inilah adalah sama saja menyerahkan diri dengan maut, dimana selain berhadapan dengan Daniel Kogoya dan pengikutnya, disisi lainnya juga harus berhadapan dengan aparat keamanan.

Rintangan yang dihadapi pun tidak segampang dibayangkan, karena saat dirinya dan Daniel Kogoya hendak kembali ke Muara Tami, mereka dihadang oleh dua kapal perang milik aparat keamanan PNG, disinilah ketakutannya bertambah, karena jika dirinya bersama Daniel Kogoya dan gerombolannya ditangkap, yang pastinya tidak akan bisa pulang ke Jayapura, dan tamatlah riwayat pekerjaan yang selama ini dilakukannya, yakni membawa kembali Daniel Kogoya dan pengikutnya ke pangkuan NKRI.

Di tengah ketakutannya itu, dirinya meminta kepada Daniel Kogoya dan pengikutnya untuk bisa berbicara dalam Bahasa Inggris Fiji, namun minimal bisa Berbahasa Inggris. Suasana semakin bertambah tegang ketika kapal perang milik PNG semakin dekat dengan perahu yang ditumpanginya itu. Melihat hal itu Daniel Kogoya berbicara dengan aparat keamanan PNG dengan menggunakan Bahasa Inggris Fiji.

Dengan mendengar Bahasa Inggris Fiji yang digunakan Daniel Kogoya, pihak aparat keamanan PNG mengira bahwa dirinya dan Daniel Kogoya bersama pengikutnya merupakan warga PNG, setelah itu dirinya menyerahkan sejumlah rokok kretek, dan akhirnya tentara PNG pergi meninggalkan mereka.

“Waktu itu ombak hamtam kami, jadi kami berenang kembali hanya dengan celana dalam saja. Kemudian kami gunakan perahu yang agak besar untuk kembali, dan saat itu kami bertemu dengan tentara PNG. Waktu kami dikepung saya bilang bicara sembarangan saja dengan bahasa Inggris atau inggris Fiji, kalau ketahuan kita orang Indonesia kita ditangkap. Saya bilang ke Daniel Kogoya untuk segera bicara dengan bahasa Inggris Fiji, dan akhirnya tentara PNG hormat beliau karena Daniel Kogoya adalah salah satu tokoh besar yang di kenal di PNG, akhirnya kami di lepas,” jelasnya.

Tantangan yang dihadapi bukan hanya sampai disitu saja, tantangan lainnya adalah semenjak pihaknya mulai berada di perairan laut Indonesia, kehabisan bahan bakar minyak, dan hanya berlabuh selama 3 jam, yang kemudian ditemukan oleh angkatan laut Indonesia dan dibawa ke Jayapura.

“Syukur kami diselamatkan oleh Tuhan, sehingga kami bisa tiba disini dan saudara saya Daniel Kogoya beserta pengikutnya bisa kembali ke kampung halamannya dan hidup sebagaimana dengan saudara-saudara kita yang lainnya untuk membangun tanah Papua,” pungkasnya.(*/don/l03)

Minggu, 27 Januari 2013 15:46, Binpa

January 27, 2013 0

Daniel Kogoya Janji Tidak Akan Ada Lagi Korban

Jayapura – Pimpinan TPN/OPM Daniel Kogoya yang telah bergabung ke pangkuan Ibu Pertiwi dan memilih untuk menetap di Provinsi Papua bersama 212 kepala keluarga pelintas batas lainnya, berjanji tidak akan ada lagi jatuh korban di sana-sini.

“Ada rasa kebanggaan khusus saya bisa gabung dan masuk ke tanah Papua, itu karena ada dua anak putra daerah yang mendapatkan tempat yang baik dari pemerintah pusat, yakni Danrem 172 dan Wakapolda Papua. Karena kebanggaan itulah saya ambil keputusan dan mengambil sikap untuk kembali ke kampung halaman (Papua_red) untuk membangun Papua bersama dengan rakyat Papua lainnya,”

kata Daniel Kogoya saat acara penerimaan pelintas batas tradisional, di Kantor Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Jumat (25/1).

Dia menegaskan, atas nama, kelakuan, dan sikap dirinya selama menjadi pimpinan TPN/OPM banyak rakyat menjadi korban dimana-mana.

“Maka hari ini saya nyatakan tidak akan lagi terjadi hal itu,”

tambahnya.

Menanggapi itu, Daniel Kogoya meminta kepada Pangdam, Kapolda, Gubernur Papua, Wali Kota Jayapura serta Danrem 172 jangan lagi ada tindak kekerasan terhadap rakyat.

“Saya atas nama pimpinan TPN/OPM sudah ada di tengah-tengah pemerintah Indonesia khususnya Papua ini, untuk itu kita bersama-sama membangun daerah ini. Saya melihat rakyat saya menderita tidak punya tempat tinggal, mereka teriak-teriak di jalan, tidur di jalan dan juga orang papua yang ingin sewa rumah kesana kemari padahal kami yang punya tanah ini. Untuk itu, saya minta pemerintah pusat maupun Papua tolong memberikan kesempatan, saya minta pembangunan di daerah ini segera dilaksanakan. Dalam TPN/OPM masih ada pimpinan tertinggi, kalau saya diperlakukan dengan baik apa beratnya dia akan bergabung dengan kita,”

tegasnya.

Pada kesempatan itu juga, Daniel Kogoya memperkenalkan jaringan Komunikasi yang di dukung oleh Danrem 172 dan Dandim 1702 Jayawijaya. Selain itu dirinya juga menyampaikan rasa terimakasih kepada Kapolsek Koya karena telah membina masyarakat pelintas batas dengan baik.

“Selama saya diluar ada rasa kecemburuan sosial, tetapi anak-anak saya sudah jadi perwira dan memimpin Papua ini, sehingga saya melihat diri buat apa menahan diri di luar. Untuk itu saya lebih memilih masuk, kalau kita berbuat baik terhadap rakyat, rakyat juga akan berbuat yang lebih baik,”

katanya.(Jubi/Alex)

Friday, January 25th, 2013 | 22:34:06, TJ

January 25, 2013 1

Penghianat Akan Dijadikan Blacklist TPN-OPM

Jayapura — Jendral (Gen.) Goliat Tabuni mewarning seluruh orang asli Papua agar tidak menghina perjuangan penentuan nasib sendiri. Sebab orang yang menghina perjuangn orang Papua dalam bentuk apapun, akan menjadi target operasi revolusi Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM). Pernyataan ini disampaikan Gen. Goliat Tabuni melalui Kepala Staf Umum, Teryanus Satto.

“Setiap orang asli Papua jangan coba-coba menghina segenap pemimpin dan anggota TPN-OPM yang berjuang untuk hak politik menentukan nasib sendiri (Self Determination) bagi Bangsa Papua,”

katanya melalui press realesenya kepadatabloidjubi.com, Jumat (11/1).

Menurut Satto, Pimpinan TPN-OPM Gen. Goliat Tabuni menyatakan, bagi orang asli Papua yang menghina perjuangan akan dijadikan blacklist TPN-OPM. Bahkan menurut Satto, salah satu orang yang jadi target adalah Henock Ibo, Bupati Puncak Jaya, yang mengeluarkan pernyataan bahwa Goliat Tabuni banyak hutang dan tak mampu melunasi.

“Pernyataan ini dimuat beberapa waktu lalu di media lokal di Papua yang isinya itu menyatakan: “Kami akan melunasi, lalu dia akan menyerahkan diri”.

Katanya ini penghinaan terhadap TPN-OPM, sebab kami tidak pernah merasa berhutang, kecuali hutang kepada rakyat Papua,” tulis Satto dalam pers realesnya yang dikirim ketabloidjubi.com, Jumat (11/1).

Dalam pers realese itu, TPN-OPM juga menyerukan warga Indonesia yang ada di tanah Papua, terutama sipil tidak menjadi mata-mata TNI/Polri.

“Jika ada rakyat sipil jadi agen mata-mata, akan menjadi target operasi. Orang Indonesia yang sipil, yang sedang cari makan di tanah Bangsa Papua, agar Anda jangan menjadi mata-mata TNI/Polri, karena Anda akan menjadi target TPN-OPM,”

katanya.

Menurut Satto, operasi warga sipil yang jadi mata-mata dan penghinaan perjuangan Papua itu, merupakan keputusan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) TPN-OPM di Biak pada 1-5 Mei 2012 lalu. Keputusan itu siap dilaksakan, karena itu seluruh lapisan masyarakat yang ada di Papua sekarang wajib memperhatikannya.

“Keputusan ini akan berlaku di seluruh tanah Papua,”

katanya, tanpa menyebutkan waktu persis berlakunya.

Menurut Satto, TPN-OPM siap melaksanakan revolusi tahapan dan revolusi total, guna memperoleh hak politik menentukan nasib sendiri (Self Determination) berdasarkan the UN Universal Declaration of Human Rights yang telah diterima dan disahkan pada tanggal 10 Desember 1948, Resolusi PBB 1514 (XV) tentang Dekolonisasi, dan the International Covenat on Civil and Polical Rights Aricle 1 Paragraph 1, 2 & 3.

Sebab hal ini yang telah diterima dan disahkan dalam Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966, serta the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples yang telah diterima dan disahkan dalam Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 13 September 2007.

Demikian pernyataan resmi TPN-OPM Markas Pusat. Pernyataan ini dibuat dan dikeluarkan, guna menjadi perhatian semua pihak dan dapat dilaksanakan.

“Kami sampaikan terima kasih atas perhatian Anda,”

tutup pers reales TPN-OPM atas nama kepala staf umumnya, Mayjen Teryanus Satto, NRP. 7312.00.00.003. (Jubi/Benny Mawel)

Friday, January 11th, 2013 | 19:18:36, TJ

January 11, 2013 0

UP4B : Tak Fair Nilai Otsus Gagal

Jayapura – Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Batat memandang, bila ada pihak yang menilai otonomi khusus (otsus) gagal sangat tidak fair. Pasalnya pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana puluhan trilyun rupiah.

“UP4B menilai otsus tidak gagal, jadi kalau ada yang menilai demikian itu sangat tidak fair. Karena pemerintah pusat sangat konsen membangun Papua dengan menggelontorkan dana yang cukup besar,”ujar Letjen Pur. Bambang Darmono Kepala UP4B kepada wartawan, Rabu 9 Januari.

Menurutnya,otsus baru berlangsung 11 tahun dari 25 tahun yang diprogramkan, jadi tidak bisa dikatakan langsung gagal, karena masih banyak waktu. “Tidak fair katakan otsus gagal, karena baru 11 tahun, mungkin nanti sudah mencapai 25 tahun semua ketertinggalan itu sudah bisa terjawab,”ucapnya.

Bambang Darmono juga membeberkan tugas dari UP4B. “Dalam kesempatan ini saya menjelaskan bahwa UP4B tidak memiliki anggaran untuk dikelolah atau menjadi proyek. Yang dimiliki hanya anggaran operasional. Dan itupun asalnya bukan dari dana Otsus tapi dari pemerintah pusat,”tegasnya.

Mengenai tugas UP4B, kata Darmono, adalah, memberikan dukungan kepada presiden terkait koordinasi, perencanaan, fasilitas serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. “Presiden ingin menunjukkan melalui UP4B, bahwa negara nyata hadir di tengah-tengah masyarakat Papua,”imbuhnya.

Darmono juga mengungkapkan kondisi riil Papua saat ini, yakni masih banyak wilayah yang terisolir. “Dari inventarisir yang kami laksanakan langsung ke lokasi, masih ada sekitar 20 wilayah yang terisolir yang berbuntut minimnya pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, juga masih adanya gangguan keamanan dari kelompok bersenjata yang disertai penyerangan kepada aparat keamanan,””ujarnya.

Kondisi lain yang terjadi di Papua, masih adanya demonstrasi disejumlah kota yang mengangkat issu otonomi khusus gagal. Konflik Pilkada yang disertai dengan terjadinya kekerasan. Papua juga masih terkendala dengan instrumen hukum berupa Perdasi dan Perdasus.

Adapun kebijakan UP4B yang kemudian disetujui pemerintah pusat untuk 2012 adalah lahirnya Perpres nomor 84/2012 tentang pengadaan barang dan jasa kantor Pemerintah, yakni memberikan keberpihakan kepada pengusaha orang asli Papua. Pemihakan APBN Perubahan 2012 yakni Rp3,2 Trilyun yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. SK Menkes nomor 110/2012 tentang Jaminan kesehatan masyarakat Papua, yang memberikan kekhususan pada pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit.

Surat nomor 258/Menhut-IV/2012 mengenai pemanfaatan taman nasional Lorentz untuk pembangunan jalan sepanjang 140KM dengan skema kerja sama pengelolaan. SK dirjen Planologi no 5-630/UII-PKH/2012 tentang izin penggunaan cagar alam Teluk Bentuni untuk pembangunan jaringan listrik. SK dirjen Pendidikan tinggi no 60/Dikti/Kep/ 2012 tentang beas siswa bagi orang asli Papua.

Guna menekan tingkat kemahalan di Papua, UP4B juga merekomendasikan pembangunan Depo BBM di 4 wilayah. “Depo BBM yang kami rekomendasikan untuk dibangun di Sorong Selatan, Mumugu, Syator dan Asiki,”jelasnya.

Adapun fokus perhatian UP4B untuk tahun 2013 adalah mengupayakan komunikasi konstruktif dengan semua pihak, mendorong penegakan hukum secara tegas dan terukur terhadap semua tindakan pelanggaran hukum, mendorong pembuatan Perdasus/Perdasi untuk mendukunh efektivitasnya jalan pemerintahan darah dalam kerangka otsus.

Pembukaan wilayah terisolir, agar masalah kemiskinan bisa teratasi melalui pembangunan infrastruktur dasar. (jir/don/l03)

Rabu, 09 Januari 2013 21:32, Binpa

January 10, 2013 0

Polda Papua “Putar Otak” Hadapi Kelompok Sipil Bersenjata

JAYAPURA—Polda Papua harus ‘putar otak’ untuk menghadapi dan menangkap kelompok sipil bersenjata yang bergerlya keluar masuk hutan di sejumlah daerah di Papua. Ini bukan pekerjaan gampang, pasalnya, kelompok sipil bersenjata ini tak bisa ditangkap sama seperti pelaku kriminal lainnya. Butuh cara dan penanganan sendiri.

“Seperti tersangka di Pirime. Kalau boleh kita panggil , supaya datang ke Polda atau ke Polres. Tetapi nggak mau hadir. Begitu kita mau tangkap mereka lawan bahkan menembak. Begitu kemudian anggota membalas dengan alasan membela diri dianggap pelanggaran HAM,” ujar Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA ketika menyampaikan Press Release Analisa dan Evaluasi Sitkamtibmas di Papua di Mapolda Papua, belum lama ini.

Saat ini kata Kapolda pihaknya hanya berupaya melakukan penebalan jumlah aparat keamanan, khusunya di beberapa wilayah yang dianggap rawan. Seperti di Pirime penebalan aparat dilakukan dengan menambah Brimob 120 personil didukung TNI 30 personil total 150 personil.

“Itu baru kawan-kawan yang diatas mikir. Mau nyerang bunuh diri,” tukasnya.

Langka berikutnya yang dilakukannya, lanjutnya, berupaya mememenuhi peralatan , seperti Polisi di Tiom dilengkapi pakaian anti peluru sebanyak 15 personil dan aktif melakukan penggalangan kepada kelompok-kelompok sipil bersenjata agar tak melakukan aktivitasnya.

“Sementara anggota kita perkuat disana. Kalau kita lepas, nanti mereka jadi korban. Ini langka-langka kita yang paling utama. Dari pihak kita berupaya untuk melakukan deteksi kira-kira dimana target serangan mereka dan kemudian kita melakukan penebalan, memberikan perlengkapan serta memberikan perbantuan kepada mereka,” tukas dia. Diutarakannya, pihaknya menghimbau kepada media massa untuk mewawancarai anggota Polri yang bertugas di sejumlah daerah terpencil seperti Tinginambut, Lanny Jaya, Tiom dan lain-lain, termasuk kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi selama ini.

“Hal-hal human interest emacam ini perlku diangkat sehingga masyarakat bisa paham kesulitan mereka dan kemudian ada semacam tekanan dari publik kepada kelompok ini untuk tak menyerang. Polisi yang sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap dia. (mdc/achi/l03)

Jumat, 04 Januari 2013 10:46, Binpa

January 5, 2013 1

DAP Baliem Sambut Hibah Hellman/Hammett

Lemok Mabel, Ketua DAP Lembah Baliem(Jubi/ist)

Jayapura — Dewan Adat Papua wilayah Balim menyambut pemberian Hibah Helman/Hammett kepada Domminikus Surabut salah satu tokoh adat dari Papua. Dewan menyambut hangat dengan alasan hibbah ini mengingatkan semua pihak penegakan Hak Asasi Manusia itu sangat penting dan terus menjadi perhatian semua pihak.

Penghargaan ini membuka mata masyarakat bahwa penegakan HAM dan perlindungan terhadap Sumber Daya Alam(SD) sangat perlu,”

kata Lemok Mawel, ketua Dewan Adat Papua (DAP) wilayah Balim, kepada tabloidjubi.com, Kamis (27/12).

Dia menambahkan, hibah ini bukanlah suatu pencapaian hasil melainkan awal dari suatu perjuangan. Ini merupakan awal motivasi bagi pekerja HAM untuk lebih bersemangat lagi.

“Semangat kerja itu lebih penting dan bukan hasil akhir,”

katanya.

Karena ini sebagai motivasi awal, kata dia, pihak dewan adat menyambut baik pemberian hibah ini.

“Kami DAP sangat menghargai itu karena ini dapat mendorong teman-teman aktivis untuk bekerja lebih serius lagi,”

katanya.

Dengan penghargaan ini, lanjut Lemok, pihak DAP sangat berharap, para pekerja harus lebih aktif lagi melakukan adovokasi-advokasi.

“Advokasi-advokasi terhadap masalah kemanusian sangat penting yang sering kita lupakan,”

katanya.

Sementara itu, kantor Sekretariat Dewan Adat Balim mengadakan perayaan natal sekaligus syukuran atas penerimaan hibah Helmman/Hammett pada hari ini. “Kami syukuran sekaligus natal bersama di atas puing-puing kebakaran kantor dewan adat,” kata Engel Surabut, Staf Dewan adat Balim kepada tabloidjubi.com.

Sekedar diketahui bahwa kantor Dewan Adat Balim diduga telah dibakar oleh pihak kepolisian Resort Jayawijaya, pada 16 Desember malam. (Jubi/Mawel)

Thursday, December 27th, 2012 | 17:22:43, TJ

December 27, 2012 0

Buchtar Tabuni : Polda Papua Bukan Dinas Sosial

Penyerahan Sembako oleh Polres Merauke kepada Ketua Panitia Natal

Jayapura – Wakapolda Papua, Brigadir Jendral Paulus Waterpauw membagikan 1.500 paket sembako kepada warga di Kabupaten Lani Yaya DistriK Pirime, 20 Desember 2012. Hal ini ditanggapi ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) Buchtar Tabuni.

“Brigjen Paulus Waterpauw membagikan 1.500 paket sembakau kepada warga di Kabupaten Lani Jaya Distric Pirime pada 20 Desember 2012. Apakah di Kabupaten Lani Jaya tidak ada kepala dinas sosial?”

demikian tulis Buchtar Tabuni di dinding facebook West Papua National Commitee (KNPB) pada Minggu (23/12).

Sebelumnya, Victor Yeimo, ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam tulisannya yang dimuat pada www.tabloidjubi.com juga mengatakan hal yang sama.

“Ide Kapolda Papua, Tito Karnavian untuk bagi-bagi sembako, bagi-bagi bantuan kepada basis rakyat gunung orang Papua di Jayapura dan Kabupaten Jayapura membuat saya sedikit bertanya. Apakah Kapolda sudah beralih fungi dari Kepala kepolisian yang harus menjaga keamanan dan menjadi Kepala Dinas sosial yang harus memberikan bantuan sosial kepada rakyat. Apakah negara ini sudah tidak waras?”

tulis Victor.

Menurut Viktor, pembagian sembako itu hanya sebagai upaya untuk mengambil hati orang Papua. Menurutnya, itu hanya taktik untuk menciptakan kesan baik. Padahal, mereka adalah pencipta pelanggaran HAM di tanah Papua.

“Bagi saya, upaya Kapolda untuk meredam dan menghancurkan basis perjuangan Papua merdeka terlihat spekulatif, juga sangat tidak tepat. Silahkan saja bila Kapolda dan Republik Indonesia menganggap bahwa Ideologi dapat dibeli dengan rupiah,”

tulis Yeimo dalam tulisannya itu.

Diketahui, sejak Irjen Tito Karnavian menjadi Kapolda Papua, di Papua ada pembagian sembako. Beberapa kampung di Kabupaten Jayapura, Lani Jaya, juga beberapa tempat lainnya telah menerima sembako dari Kapolda Papua. (Bastian Tebai/MS)

Thu, 27-12-2012 07:05:03, MS

December 27, 2012 0

Willem Wandik : Utamakan Cinta dan Politik yang Dewasa

Jayapura — Salah satu calon bupati dari Kabupaten Puncak, Papua, Willem Wandik berharap agar mahasiswa asal kabupaten ini dan masyarakat Kabupaten Puncak mendukung komunikasi politik yang damai dan cinta kasih sebagaimana pesan natal tahun ini.

Sehingga, Willem berharap, insiden Juli 2011, menjadi pelajaran bagi warga asal Kabupaten Puncak untuk berpolitik secara dewasa dan damai.

“Konflik Juli 2011 menjadi pelajaran bagi kami. Kita harapkan berpolitik secara dewasa dan damai,”

katanya ke tabloidjubi.com, ahad (23/12), di Waena, Kota Jayapura, Papua.

Pada Minggu, 31 Juli 2011 lalu, terjadi konflik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Puncak. Tujuh belas tewas dan puluhan luka-luka. Selain itu, beberapa rumah dibakar akibat amukan massa pendukung dari para kandidat.

Menurut dia, dalam percaturan politik, sudah pasti ada yang kalah dan menang. Karena itu, perlu dihadapi dan diterima secara dewasa. Apalagi, lanjut dia, sebagaimana pesan natal tahun ini, yaitu mengutamakan cinta kasih.

Kepada mahasiswa, Wandik berharap agar mendoakan situasi yang kondusif dalam Pilkada Kabupaten Puncak, 29 Januari 2013 mendatang.

Selain itu, Wandik mengharapkan dukungan gereja dan semua elemen masyarakat di kabupaten itu sehingga insiden akhir Juli 2011 tidak terjadi lagi. (Jubi/Timoteus Marten)

Monday, December 24th, 2012 | 14:39:51, TJ

December 24, 2012 0

Ini Catatan untuk Foker LSM Papua

Jayapura — Sejumlah catatan kritis disampaikan beberapa perwakilan masyarakat sipil, yakni aktivis hukum dan hak asasi manusia, tokoh perempuan, advokat hukum, tokoh pemuda, aktivis LSM, dan masyarakat adat. Berikut catatan kritis yang disampaikan.

Matius Murib, mantan Wakil Ketua Perwakilan Komnas HAM Papua di Jayapura mengatakan masih banyak kejadian pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Peristiwa pelanggaran HAM di Papua, bertambah, tidak berkurang. Sebaliknya, terus meningkat. Semisal, kejadian yang baru terjadi di Wamena pekan ini, Desember 2012. Dalam kejadian itu, sebanyak 17 rumah milik warga sipil disana, dibakar.

“Ini kejadian yang baru terjadi. Tapi, aparat keamanan dan pemerintah belum menyelesaikannya dengan baik. Sebelumnya, banyak peristiwa pelanggaran HAM terjadi namun belum terselesaikan,”

kata Matius dalam acara Refleksi sekaligus serah terima jabatan dari Sekretaris Eksektif (SE) lama ke SE baru Foker LSM Papua di Kantor Foker di Abepura, Jumat (21/12) malam. Matius optimis, jika peristiwa seperti itu masih dan tak mampu dibendung maka ditahun baru, 2013 nanti, ekskalasi kekerasan di Papua akan meningkat.

Fin Yarangga, tokoh perempuan sekaligus ketua jaringan perempuan HAM Papua menuturkan, pekerjaan penyelesaian masalah HAM yang selama ini dikerjakan terkesan jalan ditempat. Tak ada perubahan. Tergambar pada peristiwa-peristiwa HAM yang tak kunjung tuntas namun terus bertambah. Namun, menurutnya, pekerja HAM dan aktivis LSM tak usah mundur. Dengan adanya kejadian-kejadian itu, memotivasi pekerja HAM dan aktivis terus semangat menguranginya.

Thobias Bogobauw, mewakili tokoh pemuda berharap, Foker LSM terus mendampingi persoalan perusahaan penambangan illegal yang masih beroperasi di kawasan Degeuwo, Nabire, Papua. Pasalnya, hingga kini masih beroperasi dan melancarkan bisnisnya.

“Memang kami sudah berusaha untuk menghentikan perusahaan itu. Tapi, sampai saat ini masalah itu belum selesai,”

ungkapnya.

Cris Neluyuk, masyarakat adat dari Merauke mengungkapkan, saat masyarakat Malin Anim dibeberapa kampung di Merauke menderita akibat ulah perusahaan. Air yang dulunya dikonsumsi warga sudah tak lagi dikonsumsi. Ikan-ikan dalam kali mati. Hutan warga hilang karena dibabat habis perusahaan. Ibu-ibu mencari air lebih jauh lagi dari sebelumnya yang hanya di ambil didekat rumah.

Gustaf Kawer, advokat hukum menandaskan hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan adalah pembagian peran. Harus ada yang khusus mengurus dan mengadvokasi soal pelanggaran HAM, masalah perempuan, dan masalah anak, masalah hukum dan persoalan lainnya.

“Harus ada pembagian peran yang jelas. Dengan demikian, apa yang dikerjakan bisa berhasil,”

tuturnya.

Br. Edy Rosariyanto, direktur Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) menuturkan, jika alam ciptaan tak dijaga secara baik maka akan rusak.

“Mari kita jaga alam kita dengan baik supaya tidak rusak,”

harapnya. Dia meminta, kedepan pekerja LSM dan aktivis sosial lainnya tetap bergandeng tangan untuk mengkritis kebijakan pemerintah yang tak berpihak pada warga sipil dan alam.

Sejumlah catatan kritis ini disampaikan dalam acara refleksi sekaligus serah terima SE lama, Septer Manufandu ke SE baru, Lin Maloali, yang berlangsung di kantor Foker LSM Papua, Jumat (21/12) malam. (Jubi/Musa)

Monday, December 24th, 2012 | 14:28:31, TJ

December 24, 2012 0