Jayapura — Evaluasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua dinilai anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal Papua Diaz Gwijangge bukanlah hal yang utama. Namun masalah konflik dan kekerasan di Papua yang hingga kini belum terselesaikan, itulah yang harus menjadi prioritas.
“Evaluasi Otsus dan pemekaran serta lainnya, itu bagian kecil. Itu bukan hal yang utama. Otsus kan diberikan saat masyarakat Papua minta merdeka, tapi saat dana turun justru pejabat yang nikmati dan rakyat tetap jadi korban. Jadi apa yang mau dievaluasi dari Otsus? Evaluasi Otsus dan pemekaran bukanlah hal yang utama, masalah Papua itulah yang penting untuk diselesaikan,” kata Diaz Gwijangge kepada tabloidjubi.com, Jumat malam (21/12).
Diaz dengan tegas mengatakan, yang paling utama harus dilakukan adalah mengevaluasi pokok masalah yang ada di Papua. “Seperti konflik dan kekerasan yang mengorbankan berbagai pihak. Tidak hanya orang Papua, tapi juga TNI/Polri dan pendatang, sehingga terjadi pelanggaran HAM. Otsus sudah diberikan lalu kenapa masih terjadi seperti itu. Itulah pokok masalah yang harus diselesaikan,” tegasnya.
Selain menyelesaikan masalah Papua lanjut Diaz, hal yang harus segera dituntaskan adalah Pilkada Papua yang hingga kini belum tuntas. Mendagri harusnya mendorong dan menuntaskan Pilakada Papua serta Pilkada beberapa kabupaten yang ada di Papua seperti Puncak dan Mamberamo Tengah.
“Dia harus selalu mengontrol itu. Apalagi Papua di Papua potensi konfliknya cukup sensitif. Namun yang terjadi saat ini seolah ada proses pembiaran untuk masalah Papua. Mendagri harus bertanggungjawab atas korban yang berjatuhan di Kabupaten Puncak akibat Pilkada lalu. Karena secara struktural dialah orang pertama yang bertanggungjawab dalam penanganan birokrasi pemerintahan dalam negeri,” tandas Diaz Gwijangge. (Jubi/Arjuna)
MANOKWARI - Rencana pemberlakuan Undang-Undang Terorisme terhadap kasus kekerasan bersenjata yang terjadi di tanah Papua oleh Mabes Polri ditentang keras kelompok Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB). Menurut Gubernur NRFPB wilayah Mnukwar Markus Yenu langkah yang diambil Mabes Polri tersebut tidak sesuai kondisi riil yang terjadi di tanah Papua.Kami menolak UU teroris di Papua karena konflik Papua ini terjadi sejak integrasi Papua ke dalam NKRI, jadi kalau kami dicap sebagai separatis atau teroris itu keliru, tandas Yenu dalam keterangan pers kepada wartawan di Manokwari, kemarin.
NRFPB menilai UU terorisme sengaja diterapkan di tanah Papua dengan maksud agar simpati masyarakat terhadap gerakan perlawanan di Papua menurun. Tujuan akhirnya adalah agar perjuangan kemerdekaan Papua mati.Ini sengaja untuk menjatuhkan citra gerakan perlawanan masyarakat, sambung staf perdana menteri NRFPB Marthen Manggaprow.NRFPB menilai. pemberlakukan UU teroris di Papua adalah bagian dari membuka lahan baru bagi Detasemen Khusus (Densus) 88 anti teror. Target ke arah itu sudah dimulai dengan menciptakan teror lewat kejadian penembakan misterius yang terus terjadi sampai sekarang ini di wilayah Papua.Selama ini yang melakukan teror itu kan TNI/Polri, perjuangan Papua Merdeka itu perjuangan yang bermartabat, tandas Marthen lagi.
Terkait itu, Perdana Menteri NRFPB Edison Waromi yang saat ini masih berada dibalik jeruji besi dalam sikap politiknya menyerukan sejumlah hal penting yang perlu disikapi pemerintah pusat.Yakni, perjuangan kemerdekaan bangsa pribumi pemilik sah negeri Papua Barat bukan perjuangan teroris dan komunis atau sejenisnya. Pemerintah pusat diserukan segera menghentikan segala bentuk kekerasan khususnya di Wamena, Puncak Jaya, Yapen Waropen, Merauke dan wilayah lain di tanah air Papua Barat.
¨Juga menghentikan pengejaran, penangkapan, pemenjaraan dan pembunuhan terhadap aktivis pro demokrasi dan HAM lainnya atau kepada aktivis KNPB”.
Sebab, KNPB bukanlah organisasi teroris seperti yang disinyalir aparat keamanan Indonesia.Edison Waromi juga menyerukan agar Jakarta membuka akses bagi lembaga kemanusiaan internasional, wartawan internasional dan peneliti asing ke Papua Barat agar bisa mengetahui dan memantau situasi di seluruh tanah air Papua Barat sebagai perwujudan dari penghormatan atas nilai-nilai demokrasi dan HAM.Pemerintah Indonesia juga diminta menghormati prinsip-prinsip universal HAM yang telah diratifikasi oleh PBB serta segera menarik seluruh anggota personil organik maupun non organik TNI/Polri keluar dari tanah air Papua Barat.
¨Perdana Menteri NRFPB yang sekarang berstatus Tahanan Politik ini juga menyerukan pembebasn Tapol/Napol di seluruh tanah Papua Barat dan penjara-penjara lain di seluruh Indonesia dengan tanpa syarat.¨
Pemerintah Indonesia juga perlu membuka diri untuk berunding dengan NRFPB yang dimediasi oleh pihak ketiga atau negara netral. (sr)
Jayapura — Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang membidangi Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menggap perlu adanya upaya peninjauan kembali penangan hukum terhadap para tahanan politik-narapidana politik (Tapol/Napol).
Ketua Komisi A DPRP, Ruben Magay mengatakan, dalam laporan dan tanggapan Komisi A saat pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2013 dan Raperda Non APBD, Kamis malam (20/12), ada beberapa poin yang disampaikan komisi A termasuk penangan Hukum dan HAM.
“Untuk penanganan Hukum dan HAM, Komisi A menilai perlu adanya upayah meninjau kembali penanganan hukum terhadap Tapol/Napol. Ini untuk membangunan kepercayaan atau upayah perdamaian politik antara pemerintah dengan orang asli Papua,”
kata Ruben Magay, Jumat (21/12).
Selain itu menurutnya, Komisi A meminta agar kebijakan terhadap sapirasi demokrasi tidak dilakukan dengan pendekatan keamanan dan kekerasan termasuk menstigma kelompok tertentu. Akan tetapi hendaknya dilakukan dengan cara yang lebih dmokratis dan memperhatikan hak-hak masyarakat sipil khusunya orang asli Papua.
“Aparat keamanan khususnya pihak kepolisian agar lebih bersikap profesional dalam menjalankan fungsi penegakan hukum serta upayah-upayah yan g dilakukan mengedapankan proses hukum dan asas praduga tak bersalah,”
ujarnya.
Untuk konsep Pertahanan dan Kemanan, Komisi A dalam laporannya pada sidang pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2013 dan Raperda Non APBD juga menganggap perlu adanya konsep bersama terhadap masalah pertahanan keamanan negara antara Pemda, Panglima, Kapolda, Lantamal, DPRP dan MRP. Koordinasi secara berkala untuk menyamakan persepsi penanganan masalah pertahanan dan kemanan daerah perlu dilakukan agar tidak terjadi penafsiran dari berbagai institusi.
“Pendekatan keamanan di Papua harus memperhatikan hak-hak hidup masyarakat asli Papua. Jangan sampai terjadi tindakan-tindakan keamanan termasuk operasi penyisiran yang menyebabkan pengungsian dan masyarakat ketakutan”.
Karenanya Komisi A mendukng penuh gagasana dialog yang sejajar dan bermartabat yang sedang dilakukan Jaringan Damai Papua dan seluruh komponen masyarakat Papua, guna menyelesaikan masalah Papua secara damai tanpa kekerasan. Komisi A berhadap adanya upaya serius dari Pemerintah Provinsi Papua untuk membangun agenda-agenda bersama untuk mendorong proses dialog yang sejajar dan bermartabat,” tandas Ruben Magay. (Jubi/Arjuna)
Jayapura — 41 penulis dari 19 negara menerima hibah Hellman/Hammett untuk komitmen mereka dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi dan keberanian mereka dalam menghadapi penganiayaan. Salah satunya adalah Dominikus Sorabut, Tahanan Politik Papua.
“The Hellman/Hammett membantu penulis yang telah menderita karena mereka menerbitkan informasi atau mengekspresikan ide-ide yang mengkritik atau menyinggung perasaan orang yang berkuasa,”
kata Lawrence Moss, koordinator program hibah Hellman/Hammett melalui release Human Rights Watch yang diterima tabloidjubi.com, Kamis (20/12) malam.
Hibah Hellman/Hammett diberikan setiap tahun kepada para penulis di seluruh dunia yang menjadi sasaran penganiayaan politik atau pelanggaran hak asasi manusia. Sebuah panitia seleksi dibentuk setiap tahun untuk memutuskan penerima penghargaan uang tunai hibah untuk menghormati dan membantu penulis yang karyanya dan kegiatan telah ditekan oleh kebijakan pemerintah yang represif.
Tahun ini, sebanyak 41 penulis dari 19 negara telah diputuskan oleh panitia seleksi sebagai penerima hibah Hellman/Hammett. Salah satunya adalah Dominikus Sorabut yang dipenjara karena keterlibatannya dalam Kongres Rakyat Papua (KRP) III, Oktober tahun lalu. Oleh Panitia seleksi, Dominikus Sorabut disebutkan sebagai aktivis Papua yang menghasilkan sejumlah film dokumenter tentang isu-isu seperti perusakan hutan, penambangan liar, dan upaya pemerintah Indonesia untuk memberantas budaya budaya Papua. Pada tahun 2010, Dominikus mewawancarai seorang petani Papua yang disiksa oleh tentara Indonesia dan membantu memberikan paparan internasional tentang penyiksaan dan penderitaan para petani di wilayah pegunungan Papua. Sorabut telah menulis beberapa artikel dan sejumlah naskah buku tentang masyarakat Papua. Dominikus dipenjara bersama empat tokoh Papua lainnya dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara karena dianggap melakukan kejahatan (makar) terhadap negara (Indonesia). Saat ini Dominikus menjalani hukumannya di penjara Abepura, Jayapura, Papua.
“Cerita-cerita menarik dari pemenang hibah Hellman/Hammett menggambarkan bahaya bagi wartawan dan penulis di seluruh dunia,”
kata Moss.
Bersama Dominikus, seorang penyair Bali, Putu Oka Sukanta juga menjadi penerima hibah The Hellman/Hammett. Penyair kelahiran tahun 1939 ini, juga seorang jurnalis di masa mudanya dan aktif dalam asosiasi seniman kiri ‘selama era Soekarno. Pada tahun 1966 ia ditahan selama satu dekade karena tulisan-tulisannya.
Selama 23 tahun terakhir, lebih dari 750 penulis dari 92 negara telah menerima hibah Hellman / Hammett hibah hingga US $ 10.000 per orang, dengan total lebih dari $ 3 juta. Program ini juga memberikan hibah darurat kecil untuk penulis yang harus meninggalkan negara mereka atau yang membutuhkan perawatan medis segera setelah menjalani hukuman penjara atau penyiksaan.
Hibah Hellman/Hammett ini diberikan untuk mengenang dramawan Lillian Hellman dan novelis Dashiell Hammett. Keduanya sama-sama dipertanyakan oleh Kongres AS tentang keyakinan politik dan afiliasi mereka selama investigasi anti-komunis agresif yang terinspirasi oleh Senator Joseph McCarthy pada 1950-an. Hellman kemudian kesulitan menemukan pekerjaan dan Hammett menghabiskan waktunya di penjara.
Pada tahun 1989, para wali yang ditunjuk dalam surat wasiat Hellman meminta Human Rights Watch untuk merancang sebuah program guna membantu para penulis yang mengungkapkan pandangan mereka yang bertentangan dengan pemerintah, karena mengkritik pejabat pemerintah, atau untuk menulis tentang subyek yang tidak diinginkan oleh pemerintah.
Dua belas penerima hibah The Hellman/Hammett tahun ini berasal dari Republik Rakyat Cina. Empat dari mereka berasal dari Tibet dan tetap anonim karena alasan keamanan. Lima penerima berasal dari Vietnam, empat dari Ethiopia, dan tiga dari Iran.
Berikut adalah penerima hibah The Hellman/Hammett :
1. Anonymous (Burundi)
2. Bertrand Teyou (Cameroon)
3. Eskinder Nega (Ethiopia)
4. Mesfin Negash (Ethiopia)
5. Woubshet Taye (Ethiopia)
6. Reeyot Alemu (Ethiopia)
7. Buya Jammeh (The Gambia)
8. Anonymous (Rwanda)
9. Abdelgadir Mohammed Abdelgadir (Sudan)
10. Silvanos Mudzvova (Zimbabwe)
11. Zaw Thet Htwe (Burma)
12. Wang Lihong (China)
13. Qi Chonghuai (China)
14. Huang Qi (China)
15. He Depu (China)
16. Huuchinhuu Govruud (China)
17. Memetjan Abdulla (China)
18. Gulmire Imin (China)
19. Sun Wenguang (China)
20. Four anonymous Tibetans (China)
21. Putu Oka Sukanta (Indonesia)
22. Dominikus Sorabut (Indonesia/Papua)
23. Malik Siraj Akbar (Pakistan)
24. Zubair Torwali (Pakistan)
25. Sonali Samarasinghe Wickrematunge (Sri Lanka)
26. Huynh Ngoc Tuan (Vietnam)
27. Huynh Thuc Vy (Vietnam)
28. Nguyen Huu Vinh (Vietnam)
29. Pham Minh Hoang (Vietnam)
30. Vu Quoc Tu (Vietnam)
31. Urunboy Usmonov (Tajikistan)
32. Dovletmyrat Yazkuliyev (Turkmenistan)
33. Dr. Abdul Jalil Al-Singace (Bahrain)
34. Isa Saharkhiz (Iran)
35. Keyvan Samimi (Iran)
36. Hila Sedighi (Iran)
37. Mohamad Al Ahmad Al-Ali (Syria)
38. Ahmed Mansoor (United Arab Emirates)
AYAPURA— Polri dan TNI melakukan penyisiran guna menemukan pelaku pembacokan seorang Anggota Koramil Abepura, Serda Dwi Sutrisno di Jalan Youtefa Grand Tembus Perumnas IV, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Rabu (19/12) sekitar pukul 18.30 WIT. Sementara itu, Tim Reskrim Polres Jayapura Kota terus menyelidiki Orang Tak Dikenal (OTK) yang membacok Anggota TNI yang kini masih buron.
Kapolres Jayapura Kota AKBP Alfred Papare, SIK ketika dikonfirmasi, Kamis (20/12) mengatakan, pasca kejadian pihaknya melakukan Olah TKP, meminta keterangan saksi, mengumpulkan barang bukti serta meminta Visum et revertum atas luka bacok yang diderita korban.
Detail kronologis, korban mengendarai sepeda motor Yamaha Mio DS 4681 JQ melaku dari arah Abepura dengan tujuan Perumnas III Waena. Sesampainya di Apotik Matahari Abepura korban melihat saksi Listiani (16) Pelajar SMA PGRI Waena sedang menunggu mobil angkutan di pinggir jalan, melihat hal tersebut korban menawarkan kepada saksi untuk ikut bersama-sama karena satu jalur menuju ke Perumnas III sehingga korban langsung berboncengan dengan saksi menggunakan sepeda motor. Sesampainya di TKP tiba –tiba datang tersangka dengan mengenakan topeng sambil membawa parang langsung menghadang korban, kemudian tersangka mengayunkanparang ke arah kepala sebelah kiri korban sehingga mengakibatkan luka robek. Setelah itu tersangka mengambil secara paksa tas berisikan laptop dan dompet milik korban. Selanjuntnya tersangka melarikan diri menuju arah semak-belukar. Melihat kejadian tersebut saksi langsung berteriak meminta tolong kepada warga yang melintas diTKP untuk mengevakuasi korban menuju RS Dian Harapan Waena. (mdc/don/l03)
Jayapura — Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Ruben Magay menegaskan sangat tidak benar jika ada pihak yang mengindikasi dan mengaitkan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dengan teroris.
“Selama inikan seolah diindikasi KNPB adalah teroris, tapi saya mau tegaskan kelompok KNPB itu bukan teroris. Mereka ini sebenarnya kelompok yang berbicara tentang demokrasi di Papua dan itu sebuah fungsi kontrol dan kemampuan dalam mengontrol kinerja pemerintah di daerah,”
tegas Ruben Magay, Kamis (20/12).
Menurutnya, jika ada penemuan senjata, amunisi dan bahan peledak di Papua selama ini, maka tugas intelejen untuk membongkar dan mencari tahu asal sumbernya.
“Kita pertanyakan sejauh mana intelejen bekerja. Dari mana mereka mendapatkan senjata itu. Itu tugas kepolisian dan intelejen membongkarnya itu. Yang perlu kita jaga dalam pemerintahan itu, masing-masing lembaga berfungsi bagaimana pelaku teroris diperjelas statusnya dan dibuktikan dengan alat bukti bagaimana dia merencanakan dan melakukan aksinya,”
ujarnya.
Terkait adanya wacana Kepolisian Republik Indonesia (Porli) untuk memberlakukan UU teroris di Papua Ruben menilai, hal itu juga tidak perlu.
“Saya rasa tidak perlu. Kalau di Papua dikatakan ada teroris, saya pikir kita harus dilihat dari kinerja aparat. Jadi jangan isu lain dijawab dengan isu lain. Teroris yang sudah terindikasi peledakan sekarang sejauh mana polisi bisa mengidentifikasi lalu berapa ancaman yang teridentifikasi. Inikan penting,”
ujarnya.
Ia melanjutkan, jangan kelompok masyarakat yang berbicara tentang demokrasi, ditembak dan diskenariokan lalu nantinya dinyatakan bahwa itu kelompok teroris.
“Itu tidak boleh. Misalnya ada penemuan senjata dan amunisi dimana-mana, lalu darimana senjata itu? Ini bukan emas yang masyarakat dulang dari bawah tanah. Jadi UU Teroris tidak tepat diterapkan di Papua. Mari kita pilah-pilah persoalan dan meluruskan kepemilikan senjata dan amunisi serta bahan peledak yang ditemukan di Papua. Itu kan didatangkan dari luar sehingga pengamanan dan pemeriksaan di pelabuhan serta bandara harus diintensitaskan. Itu yang penting,”
JAYAPURA- Ketua Umum Barisan Merah Putih Papua yang juga Ketua Lembaga
Location of West Papua in Indonesia (Photo credit: Wikipedia)
Masyarakat Adat, LMA Kabupaten Jayapura, Ramses Ohee menyatakan, masalah keamanan di Tanah Papua menjadi hal yang nomor satu dan utama. Pasalnya, tanpa keamanan, proses pembangunan tidak bisa berjalan, termasuk pesta demokrasi yaitu Pilkada Gubernur dan wakil Gubernur yang akan segera di laksanakan.
“ Saya harap kita perlu membuat suatu kesepakatan yang benar- benar menjamin seluruh kehidupan masyarakat di seluruh Tanah Papua, dari segi Keamanan, Keamanan kita utamakan, dan nomor satukan, karena masa depan Papua harus dibangun di atas hati yang damai dan penuh sukacita setiap insan Indonesia yang berdomisili di Provinsi Papua. Jadi kita bertanggung jawab semua, baik Pemerintah, Pihak Adat, pihak Agama, bersama sama dengan lembaga perwakilannya, termasuk eksekutif dan legislatif .
“Demikian juga Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga kultur Adat di Tanah Papua ini harus bertanggung jawab penuh terhadap keamanan untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada di Provinsi Papua,”
ungkap RamsesOhee dalam Jumpa Pers di kediamannya di Waena, Selasa ( 18/12/2012)
Ramses Ohee mengungkapkan, Ia sangat mengharapkan, semua kandidat gubernur dan wakil gubernur yang lolos dan tidak lolos tetap mereka itu sebagai Putra bangsa asal Papua dan insan bangsa Indonesia ini yang bertanggung jawab terhadap amanat bangsa, mulai dari daerah kita sendiri yakni Provinsi Papua. Kita bersama sama bertanggung jawab karena kandidat sebagai Anak Adat di Tanah Papua yang calonkan diri sebagai pimpinan kepala daerah di Provinsi Papua ini. “ Saya harap, anda pergunakan hak pilih seluruh rakyat Indonesia yang ada di Papua ini, dalam melaksanakan anda punya rencana dan tekat untuk merebut kursi nomor satu dan nomor dua,”katanya. Ia mengajak baik kandidat dan seluruh masyarakat Papua sebagai yang memilih dan kandidat sebagai yang dipilih wajib menjaga keamanan dan damai hinga waktu pelaksanaan Pilgub.
Ketika ditanya terkait sinyal sinyal yang menyatakan Pilgub nanti, Papua tidak aman, namun hal ini tak ditanggapinya, Ramses Ohee justru menyatakan, dalam sebuah pertarungan seperti pertandingan bola kaki, ada kalah dan ada menang, fakta yang kalah juga biasa tak menerima kekalahan, hal sama juga terjadi dalam pelaksanaan Pilkada gubernur, dari antara kandidat yang maju pasti ada kalah dan ada menang.
“Dalam rangka itu saya sebagai orang tua dalam kesempatan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat dan kandidat untuk sama sama berjabat tangan dalam membuat suatu kesepakatan entah orang tua, orang muda, lembaga perwakilan dan semua yang ada termasuk Pemerintah,
sipil, tentara, Polri, harus kita pegang tangan buat satu kesepakatan bahwa kita mampu mengamankan Provinsi Papua atau Tanah Papua ini sebagai bagian dari NKRI,”harapnya.
Dikatakan, jangan sampai rasa ketidakamanan nantinya menjadi cerita tentang Papua di seluruh negara republik ini. “ Itu yang saya harapkan,”
ungkap Ramses
Ketika ditanya juga sehubungan dengan persaingan antar kandidat yang berpeluang konflik, ia mengungkapkan, “ saya mau berpesan kepada semua masyarakat di Tanah Papua, saya tidak mau lihat ada orang Papua saling membunuh, baik mereka yang berasal dari gunung maupun lembah, tidak, saya bicara ini bahwa tidak ada pertikaian dihari Natal ini, semua dibuang, kita mengakui bahwa kita ada disatu pulau yang namanya Papua, saat ini diPapua ada dua kamar, Papua dan Papua Barat, sekarang kita mau laksanakan Pilkada di kamar yang satu ini, maka semua penghuni di kamar ini saya harapkan, berdamai satu sama lain, lalu laksanakan satu kepentingan bersama yaitu perlu ada pemimpin di Provinsi Papua.
Kita harus sadar bahwa masyarakat harus dibimbing oleh seorang pemimpin dalam kasih sayang Tuhan yang kita utus, namun Tuhan juga bekerja untuk seorang itu, kita yakin, karena Papua khusus di provinsi ini, saya harap tidak boleh hasut menghasut, antara Partai, kandidat, atau siapapun kandidat bukan milik parpol melainkan mereka milik rakyat Papua. Semua kandidat juga diminta untuk menjaga keamaan diantara pasangan kandidat masing masing. (Ven/nls/don/l03)
Jayapura —- Ketua Barisan Merah Putih yang juga Ondoafi Waena, Kota Jayapura, Ramses Ohee mengimbau semua pihak baik masyarakat sipil, adat, organisasi, paguyuban dan TNI/POLRI untuk bahu-membahu menjaga keamanan di Papua menjelang pemilihan gubernur Papua, Januari 2013.
“Saya himbau kepada semua pihak agar bersama-sama menjaga Papua agar tetap aman dan damai,”
kata Ramses di hadapan wartawan di Waena, Kota Jayapura, Selasa (18/12).
Menurut dia, calon gubernur dan calon wakil gubernur Papua lolos verifikasi oleh KPU setempat merupakan putra terbaik Papua.
Dalam pertarungan politik di pemilihan gubernur (Pilgub) Papua periode ini, kata dia, harus ada yang menang dan kalah. Karena itu, menurut dia, wajar jika ada yang kalah.
“Saya kira mungin belum waktunya bagi yang kalah, tetapi masih ada periode yang akan datang dan hal itu bisa dilakukan lagi,”
ujar Ramses.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua pada pekan kemarin menetapkan enam pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bersaing dalam pilgub Papua 2013.
Jayapura – Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, S.Ik, seperti dilangsir tabloidjubi.com, Minggu ,(17/12) mengatakan, Hubert Mabel, Ketua Komisariat Militan, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tewas karena kehabisan darah.
“Terjadi saling rebut senjata antara petugas dan Hubert yang tidak mengindahkan permintaan polisi untuk tiarap. Karena salah satu anggota melihat senjata hampir direbut oleh Hubert, maka anggota itu menembak kaki Hubert untuk melumpuhkannya. Hubert kemudian dibawa ke Rumah Sakit. Tapi karena banyak kehilangan darah, Hubert tak tertolong lagi,”
kata Kabidhumas Polda Papua.
Menurut Kabid Humas Polda Papua, ia ditangkap karena diduga sebagai pelaku pengeboman di Wamena dan penyerangan Polsek Pirime.
Ketua Dewan Nasional Papua Barat (PNPB), Buctar Tabuni membantah pernyataan Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, S.Ik.
“Polda menutupi, membela diri dari fakta yang sebenarnya, dan telah menipu publik,”
katanya.
“Berita yang benar adalah Hubertus Mabel meninggal karena ditembak mati oleh Densus 88. Modusnya sama dengan pembunuhan atas Mako Tabuni,”
tegas, Buchtar Tabuni.
Buctar mengutip sumber terpercaya di Wamena, dua peluru bersarang di lutut kiri dan kanan, dua peluru bersarang di dada kiri dan kanan, satu peluru bersarang di tengah jantung, satu peluru bersarang di tenggorokan, dan satu peluru bersarang di bahu sebelah kiri.
Buctar juga mengatakan, saat terjadi peristiwa terror dan bom di Wamena, Hubertus Mabel berada di Jayapura. Jadi, katanya, informasi dari Polda bahwa Hubertus Mabel terlibat dalam aksi teror di Wamena itu sebuah penipuan.
Selain itu, kata dia, tuduhan Polisi bahwa Hubertus Mabel terlibat dalam kasus penyerangan di Polsek Lani Jaya adalah berita bohong. Karena, katanya, Hubertus belum pernah ke Lani Jaya dan tidak tahu medan di sana. Serta, jarak antara kampung Huber ke Lani Jaya adalah Ratusan Kilo Meter.
“Polda Papua segera klarifikasi berita bohong. Kepada penggiat HAM di mana saja berada segera mengadvokasi pelanggaran HAM yang terjadi di Papua,”
Jayapura – Hubert Mabel yang disebut-sebut sebagai bapak revolusioner, Ketua Militan KNPB Pusat dilaporkan ditembak mati aparat. Korban yang diduga salah seorang pelaku penyerang Polsek Pirime Lany Jaya beberapa waktu lalu, tewas setelah ditembak mati oleh Polisi, Minggu 16 Desember sekitar pukul 10.30 WIT di Kampung Abusa, Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya Papua.
Juru Bicara Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa itu.
‘’Hubert Mabel yang terlibat kasus penyerangan Polsek Pirime ditembak karena berupaya melawan saat akan ditangkap. Ia juga mencoba merampas senjata anggota,’’
ujar I Gede.
Kronologis kejadian, kata I Gede, saat anggota Tim Khusus Polda Papua mendapat informasi bahwa Hubert Mabel berada di salah satu Kampung di Wamena. Lantas dua anggota menuju lokasi untuk melakukan penangkapan. ‘’Sekitar pukul. 09.00 anggota Timsus mendapat info, salah satu pelaku yang diduga terlibat kasus peledakan bom di gedung DPRD Jayawijaya dan juga sebagai salah satu pelaku penyerangan Polsek Pirime, sedang berada di Wamena, tepatnya di Kampung Abusak Distrik Kurulu. Kemudian 2 anggota Timsus diantar oleh pelaku kepemilikan amunisi yang tertangkap tgl 14 Desember lalu, atas nama MJ alias WG,’’ucapnya.
Tiba di lokasi, WG menelepon Hubert Mabel untuk bertemu di Jalan Raya. Dan ternyata permintaan itu dipenuhi. “Hubert Mabel beserta 4 orang temannya menuju jalan raya membawa membawa parang,’’ujarnya. Melihat Hubert Mabel bersama empat rekannya datang dengan membawa parang, dua anggota Timsus menyuruh mereka untuk tiarap di tanah. Tapi permintaan itu tidak diindahkan, malah mereka berupaya menyerang dan merampas senjata dua anggota Timsus. ‘
’Saat terjadi pergumulan dan senjata anggota nyaris direbut, salah satu anggota Timsus kemudian menembak Hubert Mabel dengan tujuan melumpuhkan,’’
ucapnya.
Setelah berhasil dilumpuhkan, petugas langsung melarikannya ke Rumah Sakit Wamena, namun, karena pendarahan tidak bisa dihentikan, akhirnya ia tewas.
‘’Petugas sudah berupaya melarikannya ke RS, tapi karena ia banyak kehilangan darah, ia pun tewas,’’
jelasnya.
Selain berhasil menembak Hubert Mabel, saat ini empat rekannya juga berhasil diamankan. ‘’Empat orang itu masih diperiksa secara intensif di Polres Jayawijaya, guna mengetahui peran mereka dalam aksi penyerangan Polsek Pirime,’’tandasnya.
Ditempat terpisah, informasi yang diperoleh Pos Polisi Buoma yang juga berada di Jayawijaya dibakar massa, pasca penembakan terhadap Hubert Mabel.(jir/don/l03)
Papua Merdeka News 