Costant Karma : Tak Benar Dana Otsus Papua Rp39 Triliun

Jayapura —Penjabat Gubernur Provinsi Papua Constant Karma menegaskan, tidak benar jika ada anggapan yang mengatakan, dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua adalah sebesar Rp39 triliun. Pasalnya, dana Otsus untuk Papua pada 2013 sebesar Rp4,3 triliun.

“Banyak orang di Indonesia yang salah tanggap mengenai dana Otsus untuk Papua. Saya tegaskan, dana Otsus tahun 2013 untuk Papua hanya sebesar Rp4,3 triliun bukan Rp39 triliun lebih. Kita tak tahu dari 2011 lalu ada semacam pendapat di Indonesia, dana Otsus untuk Papua sangat besar sekali, yakni Rp39 triliun lebih. Saya pikir-pikir yang mana ini. Jadi Rp4,3 triliun itu dana Otsus,”

tegas Gubernur Constan Karma kepada wartawan di ruang kerjanya, di Jayapura, Senin (17/12).

Dikatakannya, dana sebesar Rp39 trilun pada 2013 itu adalah dana untuk pemerintah daerah (Pemda) provinsi, kabupaten/kota, dan instansi vertikal.

“Ini perlu dijelaskan baik, sebab orang di provinsi lain bisa menilai dana Otsus untuk Papua besar sekali, padahal hanya 4,3 triliun untuk 2013,”

tambahnya.

Dia menjelaskan, dana Otsus sebesar Rp4,3 triliun itu pembagiannya 60 persen ke kabupaten/kota, 40 persen ke provinsi. Dan dana-dana yang turun ke kabupaten/kota ini ada rencana definitif yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk pelaksanaan daripada 60 persen dari Otsus.

“Yang penting adalah pandangan mengenai Otsus sebesar Rp39 triliun lebih itu dihilangkan dulu, karena itu tidak benar sama sekali,”

tandasnya.

Menyinggung soal adanya wacana dari Kementrian Dalam Negeri soal pembagian dana Otsus di Papua padahal kita sudah memiliki Pergub yang mengatur itu, kata Constan Karma, hal itu boleh-boleh saja.

“Mungkin para ahli bisa membuatnya lebih baik, saya pada dasarnya setuju saja. Itukan lebih bermanfaat, kalau sesuatu yang lebih detail kita masuk ngaturnya itukan lebih baik,”

katanya.

Saat ditanya apakah tidak takut jika ada interfensi dari pusat mengeani pembagian dana Otsus di Papua, ujar Gubernur, bisa saja dilihat oleh orang lain, belum mencapai seperti yang rakyat mau.

“Katakanlah belum mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga mereka menginterfensi. Kalau ada pendapat para ahli kenapa tidak boleh,”

ujarnya. (Jubi/Alex)

Monday, December 17th, 2012 | 14:38:19, TJ

December 17, 2012 0

Siang aktivis KNPB Ditembak, malam baku tembak di Wamena

Jayapura — Bunyi tembakan masih terdengar hingga pukul 23.00 WIT, di Wamena. Sudah satu jam sejak baku tembak antara aparat keamanan dengan kelompok diduga melakukan balas dendam atas tertembaknya seorang pemimpin Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Seorang warga melaporkan melalui situs laporan warga tabloidjubi.com/hotspot telah terjadi baku tembak di kota Wamena sejak pukul 22.25.

“Pukul:10:25 wp terjadi penembakan antara TPN-OPM dan TNI POLRI. Tempat kejadian dari Pasar Misi sampai di Sinakma, Jln. Yosudarso sekitarnya. Saat ini situasi kota Wamena tidak aman mohon dukungan dan pantau.”

demikian laporan warga di situs tersebut, Minggu (16/12) malam, sekitar pukul 23.00 WIT.

Saat dihubungi, warga Wamena yang bernama Jason ini kembali membenarkan adanya baku tembak itu. Bahkan ia mengatakan baku tembak masih terus berlangsung. Menurut Jason, itu baku tembak antara TNI/Polri dengan kelompok TPN/OPM yang diduga melakukan balas dendam atas tertembaknya Hubertus Mabel, pengurus Komisariat Militan KNPB Pusat di Wamena siang tadi pukul 12.00.

Dari informasi yang dikumpulkan tabloidjubi.com diketahui bahwa sehari sebelumnya (15/12) aparat keamanan telah meenangkap Ketua KNPB Simion Daby, Meky Wallo Kogoya serta Imma Mabel. Ketiganya ditangkap di rumah Meky W.Kogoya, di Kulagima, Kec. Huby Kosi atas dugaan pelaku pengeboman di Wamena.

Vita, warga Wamena lainnya yang dihubungi tabloidjubi.com mengatakan siang tadi ada pos polisi yang dibakar massa karena insiden penembakan terhadap Hubertus Mabel.

“Tadi siang, Mabel, Anggota KNPB yang orang Kurulu ditembak oleh aparat karena diduga sebagai pelaku pengeboman di Wamena. Terus pos polisi di Wouma di bakar massa dan sekarang tembak menembak antara aparat dengan masyarakat yg juga memiliki senpi.”

kata Vita.

Kabidhumas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, S.Ik. saat dihubungi tabloidjubi.com membenarkan adanya penembakan yang terjadi di Wamena.

“Memang ada DPO kasus penyerangan Polsek Pirime yang dilumpuhkan. Kronologisnya menyusul sebentar.”

jawab Kabidhumas Polda Papua. (Jubi/Benny Mawel)

Sunday, December 16th, 2012 | 23:36:31, TJ

December 16, 2012 0

Banyak Praktek Pelayanan Kesehatan di Merauke Tak Miliki Izin

Merauke — Banyak tempat praktek yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di Kota Merauke dan sekitarnya, tidak memiliki izin resmi dan tak mempunyai kompetensi jelas. Juga obat-obatan yang diperjualbelikan, tak jelas. Bahkan, pasien dijanjikan muluk-muluk, namun tak ada tanda-tanda mengalami kesembuhan ketika sudah berobat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, Stef Osok yang ditemui tabloidjubi.com di Hotel Megaria, Sabtu (15/12) menjelaskan, kurang lebih tujuh orang telah dipanggil dan diberikan pembinaan serta teguran keras. Hanya saja, sepertinya kurang diresponi dan kegiatan praktek mereka tetap berjalan sebagaimana biasa.

Sesuai agenda, demikian Stef, minggu depan, akan dilakukan pertemuan secara bersama-sama dengan menghadirkan pemilik tempat praktek dan juga dari aparat kepolisian, kejaksaan serta Satpol PP.

“Saya akan memberikan penjelasan tentang aturan yang berlaku sesuai ketentuan dari Menteri Kesehatan (Menkes) maupun Peraturan Daerah (Perda) yang ada,”

katanya.

Disinggung apakah mereka dapat diproses sesuai aturan hukum yang berlaku, Stef menambahkan, pihaknya tidak berkompoten memberikan jawaban. Tetapi bahwa, nantinya aturan dibeberkan dan aparat penegak hukum yang akan memaknai serta menindaklanjuti.

“Memang banyak yang telah melanggar aturan kesehatan,”

ungkapnya. (Jubi/Ans)

Sunday, December 16th, 2012 | 21:46:58, TJ

December 16, 2012 0

Tanggal 14 Desember Sepi, Kelompok Pro Bangsa Melanesia Barat Tidak Lagi Eksis

SENTANI—Kelompok Pro Bangsa Melanesia tidak lagi eksis. Buktinya, peringatan 14 Desember yang disebut-sebut sebagai Hari Melanesia tidak tampak lagi aktivitas mereka alias sepi. Pantuan harian ini di beberapa daerah, seperti di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke dan beberapa daerah lainnya sudah tidak terlihat lagi kegiatan mereka dalam merayakan HUT 14 Desember yang disebut sebagai hari kemerdekaan mereka.

Sebut saja di Sentani ibu kota Kabupaten Jayapura, berlangsung aman dan kondusif. Tak jauh bedanya ketika tanggal 1 Desember 2012 yaitu hari yang diklaim sebagai HUT (Hari Ulang Tahun) OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Dari pantauan Bintang Papua di lapangan, jajaran Polres Jayapura melakukan penjagaan di sejumlah titik, khususnya di lapangan makam Alm Theys Eluay. Dimana jika setiap tahunnya di lapangan tersebut dilaksanakan aksi kumpul massa, namun tahun ini hanya dilakukan acara bakar batu yang diselenggarakan oleh jajaran Polres Jayapura bersama dengan masyarakat.

“Bakar batu merupakan wujud dari adat yang menyatakan ada ikatan persaudaraan, hubungan yang saling membantu, saling mengisi dan bertujuan positif,”

ujar Kapolres Jayapura AKBP Roycke Harry Langie, SIK.MH kepada Bintang Papua yang ditemui di lapangan Theys Eluay pada Jumat (14/12).

Dijelaskan, acara bakar batu ini merupakan cara untuk membina kemitraan antara Polri dan masyarakat untuk mewujudkan dan menciptakan suasana kamtibmas di wilayah Kabupaten Jayapura.

“Terciptanya kondisi aman dan kondusif baik pada tanggal 1 Desember maupuan 14 Desember 2012 adalah karena kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, TNI, Polri dan seluruh komponen masyarakat,”

tandasnya.

Terkait pengamanan yang dilakukan, lanjutnya, sudah merupakan kewajiban bagi pihaknya untuk mengantisipasi pihak-pihak tertentu yang hendak mengganggu dan membuat situasi tidak kondusif.

“Kami sudah menghimbau kepada masyarakat agar tidak terajak oleh kelompok-kelompok yang hendak menciptakan suasana tidak aman,”

ujarnya.

Ditambahkannya, dengan terciptanya kondisi yang aman membuktikan bahwa ada komunikasi yang erat dan betul-betul nyata antara masyarakat, pemerintah daerah, TNI, Polri serta seluruh komponen yang ada.

Pangki: Hari Melanesia Diluar Agenda PRD Wilayah Merauke
Sementara itu dari Merauke dilaporkan, Momen tanggal 14 Desember yang diklaim oleh sebagian masyarakat Papua sebagai hari ulang tahun Melanesia, untuk Kabupaten Merauke sendiri sepi akan kegiatan dalam rangka menyemarakkan hari tersebut.

Dari pantauan Bintang Papua di lapangan, Jumat (14/12), suasana Kota Merauke berlangsung normal seperti hari biasanya, dan tidak ada kegiatan yang digelar baik itu dalam bentuk syukuran maupun lainnya.

Ketua Parlemen Rakyat Daerah Wilayah Merauke, Pangrasia Yeem, mengatakan, bahwa tanggal 14 Desember memang diperingati sebagai hari Melanesia oleh Bangsa Papua. Namun, untuk jajaran PRD Merauke sendiri tidak memeringatinya karena kegiatan tersebut tidak masuk dalam agenda PRD.

“Jadi kami (PRD Wilayah Merauke) tidak perlu menggelar kegiatan untuk memeringati hari Melanesia, bukan karena kami tidak mau, tetapi kegiatan tersebut tidak masuk dalam agenda PRD,”

ungkapnya kepada Bintang Papua saat bincang-bincang di Sekretariat PRD Wilayah Merauke, kemarin.

Diperjelas Pangki, rumpun Melanesia bukan terdiri atas rakyat Papua saja, tetapi ada orang PNG, Maluku dan Timor-Timur di dalamnya. Karena itu, sambungnya, hari Melanesia berada diluar agenda PRD.

“PRD hanya mengurus status politik bangsa Papua saja, lebih dari itu tidak. Nah, untuk apa kami urus kegiatan di momen seperti ini, toh kita saja belum merdeka kok. Kita ini kan kalau bisa dibilang masih dijajah, jadi tidak usah berlebihan lah,”

tandasnya. (dee/lea/don/l03)

Sabtu, 15 Desember 2012 10:45, BP

December 15, 2012 0

Socratez : Kekerasan Harus Dihentikan Demi Keamanan Manusia Papua

Wamena — “Saya tidak setuju kekerasan atas nama apa pun, termasuk atas nama keamanan nasional.”

Demikian kata Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (PGBP), Socratez Sofyan Yoman, kepada wartawan usai Kongres ke-XV-II di Wamena, Jayawijaya, Papua, Jumat (14/12).

Menurut Socratez, sesuai prinsip gereja, yang lebih utama dalam kehidupan adalah kepentingan manusia. Maka, keamanan atas nama Negara harus ditentang.

“Yang lebih utama adalah keamanan manusia Papua, bukan kepentingan Negara,”

kata Socratez mencontohkan kekerasan di Papua belakangan.

Selama dia menjadi Ketua Umum PGBP, atas kepercayaan umat, dan kesepakatan kongres, lanjut Sofyan, ia terus memperjuangkan keadilan untuk orang asli Papua di bumi cenderawasih ini.

“Saya kan terus berbicara,”

kata Socratez lagi.

Socratez dipercayai sebagai Ketua Umum PGBP dalam kongres ke-XVII di Wamena. Hampir seratus persen suara dalam kongres memilih dia sebagai ketua dalam periode 2012-2015.

Di akhir kongres, 14 Desember 2012, ia diarak ribuan umat baptis dari jalan Yos Sudarso, kompleks Kodim 1702 Wamena hingga kampung Sinagmo, Wamena. Bagi Socratez, arakan dan kepercayaan umat baptis atas dirinya merupakan harapan untuk menyerukan keadilan, dan menghentikan kekerasan di ata Tanah Papua.

“Jaga kami, bicara tentang kekerasan yang menimpa kami, itu pesan yang saya tangkap jemaat,”

kata Socratez. (Jubi/Timo Marten)

Saturday, December 15th, 2012 | 08:41:44, TJ

December 15, 2012 0

Sepanjang Empat Tahun, Angka Kematian OAP Tinggi

Jayapura – Angka kematian Orang Asli Papua (OAP) selama kurun waktu empat tahun yakni 2008-2011 di Rumah Sakit Umum (RSUD) Abepura melambung tinggi. Selama empat tahun itu tercatat, 301 orang Papua meninggal dunia.

Hal ini terkuak dalam buku Memutus Mata Rantai Kematian di tanah Papua yang ditulis Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura, Aloysius Giyai yang diluncurkan di Auditorium Universitas Cenderawasih Jayapura, Jumat (14/12). Dihalaman 363 dalam buku tersebut tertera, sebuah tabel berisi perbandingan kematian antara orang Papua dan non Papua sejak tahun 2008-2011.

Masih dalam tabel tersebut, pada tahun 2008 jumlah orang Papua yang meninggal sebanyak 94 orang, non Papua 92 orang. Tahun 2009, orang Papua yang meninggal, 77 orang, non Papua, 51 orang. Selanjutnya di 2010, orang Papua yang meninggal sebanyak 68 orang, sementara non Papua, 46 orang. Terakhir ditahun 2011, orang Papua yang meninggal dunia sebanyak 62 orang, sedangkan non Papua, 41 orang. Jumlah total mereka yang meninggal selama empat tahun itu untuk orang Papua sebanyak, 301 orang. Sedangkan non Papua, 200 orang.

Menurut data rekam medis RUSD Abepura, umumnya penyebab kematian pasien orang asli Papua ini disebabkan oleh kecelakaan lalulintas, minuman keras (miras), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penyakit TBC paru, ISPA, pneumonia dan gangguan pernapasan, malaria, HIV-AIDS, dan penyakit lainnya. (Jubi/Musa)

Saturday, December 15th, 2012 | 08:06:46, TJ

December 15, 2012 0

Tak Lolos Verifikasi, Pasangan Bas-Jon Akan Gugat KPU Papua

Jayapura — Akibat tidak lolos verifikasi, pasangan Barnabas Suebu-Jhon Tabo (Bas-Jon) akan menggungat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua atas Keputusan KPU Nomor: 466/P/SET-KPU/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012.

Dimana pasangan Bas-jon tidak lolos dalam verifikasi karena tidak mencapai 15 persen dukungan partai, padahal dari catatan pasangan Bas-Jon, mereka didukung oleh Partai PBR, Partai Kedaulatan, PPRN, PPPI, PAN, dan PNI- Marhaenis yang telah memiliki lebih dari 15 persen.

“Setelah kami membaca dan meneliti keputusan KPU tersebut, kami menilai bahwa alasan yang menjadi dasar bagi KPU untuk memutuskan demikian adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum. Keputusan KPU tidak saja merupakan keputusan yang sangat tidak adil, arogan, sewenang-wenang, menginjak-nginjak kebenaran dan keadilan, konstitusi dan/atau semua perundang-undangan yang terkait, tetapi juga semua keputusan Pengadilan atau Mahkamah yang terkait, hak-hak asasi manusia, serta hak-hak konstitusional warga negara RI,”

kata Barnabas Suebu kepada wartawan, di Hotel Swissbell Jayapura, Jumat (14/12).

Menurut dia, keputusan KPU Papua tersebut, tidak saja merupakan pelanggaran hukum berat, tetapi juga menciderai harkat dan martabat serta kehormatan KPU itu sendiri sebagai lembaga yang netral, tidak memihak, dan wajib menegakkan konstitusi dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Oleh karena itu, demi kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum, kami akan menempuh jalur hukum menggugat KPU Provinsi Papua pada lembaga peradilan yang berwenang,”

tandasnya.

Walaupun keputusan tersebut sangat disesalkan, ujar Barnabas Suebu, dirinya meminta kepada seluruh rakyat Papua, khususnya seluruh jajaran tim kampanye, jajaran partai koalisi pendukung, serta seluruh simpatisan bakal pasangan calon “BasJohn” agar tetap tenang, menahan diri, dan tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Sekali lagi kami serukan agar bersabar menunggu sampai proses hukum yang ditempuh melalui peradilan selesai dengan adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,”

ujarnya.

Dia menilai, keputusan KPU akan berakibat pada pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur menjadi kian tertunda waktu pelaksanaannya.

“Kita akan terus berjuang menempuh jalan damai hanya dengan satu niat untuk sebuah kebenaran. Kita akan terus berjuang sampai kebenaran itu bersinar kembali di bumi Papua. Kita percaya, kebenaran tidak akan pernah mati, dibunuh oleh siapapun dan dengan kekuatan apapun. Kebenaran yang dikubur sekalipun, pasti akan bangkit dan bersinar kembali pada waktunya,”

katanya.

Friday, December 14th, 2012 | 17:19:38, TJ

December 14, 2012 0

Papua Post Mengucapkan “Selamat dan Syukur kepada Tuhan”

Seluruh Anggota Collective Editorial Boards dari The Diary of OPM (Online Papua Mouthpiece), dengan ini mengucapkan

Selamat dan Syukur kepada Tuhan Pencipta Langit dan Bumi dan Tanah serta Bangsa Papua

atas terpilih kembali Rev. Sofyan S. Yoman, M.A. sebagai Ketua Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (PGBP)

dalam kongres PGBP ke-XVII, 9 Desember 2012 hingga 14 Desember 2012, di Wamena, Jayawijaya.

Kami segenap anggota dari WPNews Group Online Services berdoa agar Tuhan melindungi, memagari dan memberi kekuatan spesial kepada Rev. Yoman sehingga memimpin gereja-gereja Tuhan di Tanah Papua, dan umat Tuhan di pulau New Guinea mengadapi masa depan yang Damai dan Sejahtera, seperti kehidupan yang digambarkan dan dijanjikan dalam Kitab Suci.

Melanesia butuh seorang Nelson Mandela dari kawasan Oceania, orang Papua butuh seorang Uskup Belo dari pulau ini untuk menyuarakan suara-suara yang tak tersuarakan, mebela yang tertindas, membebaskan yang terbelenggu dan terjajah, dan terutama dalam memberikan peluang dan kesempatan kepada KEBENARAN! untuk membuktikan dirinya sebagai kebenaran.

Amin!

December 13, 2012 0

Wolas Krenak : Pemerintah Pusat Abaikan Hak Masyarakat Adat

MANOKWARI, Cahayapapua.com– Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), TH. Wolas Krenak menilai pemerintah pusat mengabaikan hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya alam Papua.

“Selama ini kementerian kehutanan banyak memberikan izin HPH kepada investor dari Jakarta maupun dari luar negeri untuk mengelola hutan tanpa memperhatikan kepentingan dan hak masyarakat pemilik hak ulayat,” kata Wolas di kantor MRP PB di jalan Trikora, Taman Ria Manokwari, Selasa (11/12).

Mengutip temuan Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi dan sejumlah LSM lingkungan hidup soal dugaan pelanggaran pengelolaan hutan produksi oleh sejumlah perusahaan pemegang Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Wolas menegaskan agar pemerintah pusat menertibkan penerbitan izin IUPHHK.

Menurut Wolas pemerintah pusat tidak pernah melibatkan masyarakat terutama pemilik hak ulayat dalam penerbitan surat izin tersebut. MRPB yang merupakan representasi lembaga masyarakat adat selama ini juga menurutnya tak pernah dilibatkan.

“Pemerintah pusat tidak menghargai UU Otsus,” kata Wakil Ketua Panitia Musyawarah (PNMUS) MRPB ini. “Padahal Masyarakat Papua memiliki Undang-Undang adat sebagaimana diamanatkan UU Ostus. Seharusnya pemerintah pusat memperhatikan hal tersebut.”

Meski demikian ia mengatakan, salah satu faktor penyebab terjadinya kerusakan hutan di bumi Papua juga disebabkan oleh oknum orang Papua sendiri. Dikatakan selama ini banyak kepala suku yang begitu mudah untuk menyerahkan lahannya untuk dikelola para investor dengan imbalan uang yang sebenarnya menurut Wolas tidak seimbang dengan kerusakan yang bakal terjadi.

Terkait hal tersebut ia mengaku saat ini MRPB tengah berupaya melakukan pelurusan sejarah marga dan silsilah orang asli papua. Upaya ini dilakukan untuk memastikan sejumlah marga dan suku asli papua yang ada di Papua Barat. Itu juga untuk memastikan penguasaan lahan oleh suku-suku yang ada di Papua Barat. ”Saat ini kami tengah berdiskusi dengan suku-suku yang ada di Papua Barat untuk menjaring data,” ujarnya

Tak hanya itu MRP-PB menurutnya kini tengah berupaya merumuskan Rancangan Peraturan Daerah khusus (Raperdasus) tentang pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam di Bumi Papua Barat. | Toyiban

December 13th, 2012 by admin CP

What Kind of Solidarity for West Papua?

December 13, 2012 0

Otsus Papua Belum Sesuai Harapan

Kamis, 13 Desember 2012 | 08:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Otonomi khusus (otsus) di tanah Papua sudah berlangsung 11 tahun. Namun, perkembangannya tidak sesuai harapan.Tingkat kemiskinan masih terbilang tinggi, padahal anggaran otsus yang digelontorkan mencapai puluhan triliun rupiah.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan dalam Seminar “Evaluasi Otsus Papua dan Papua Barat-Refleksi 11 Tahun Pelaksanaan UU 21/2001”, Rabu (12/12/2012), di Jakarta, menjelaskan, evaluasi pelaksanaan otsus di Papua menunjukkan masih ada masalah di aspek kebijakan dan pada implementasi kebijakan. Di aspek kebijakan, masih ada beberapa turunan aturan pelaksanaan yang belum dibuat.

Hal itu disebabkan kurangnya sinergitas pemerintah daerah, DPR Papua, dan Majelis Rakyat Papua.

Salah satunya adalah Perdasus tentang pembagian dan pengelolaan penerimaan dana otsus. Pola dan mekanisme hubungan kerja antara pemerintah daerah, DPRP, dan MRP belum jelas.

Dari sisi implementasi, ada peningkatan pada angka partisipasi sekolah, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah, penambahan infrastruktur kesehatan dan tenaga medis, serta penurunan persentase penduduk miskin. Pada 2011, persentase penduduk miskin di Papua 31,98 persen, sedangkan di Papua Barat 28,2 persen.

Namun, menurut Gubernur Papua Barat Abraham Atururi, meski ada penurunan persentase penduduk miskin, Papua Barat masih menempati urutan kedua provinsi termiskin. Jumlah pengangguran terbuka juga masih berkisr 5,5 persen, kendati sudah menurun ketimbang tahun 2009 sebesar 7,73 persen.

Di sisi lain, meskipun struktur ekonomi Papua Barat didominasi sektor industri pengolahan, terutama produksi LNG Tangguh, sampai saat ini manfaatnya belum dirasakan masyarakat dan pemda. Laju pertumbuhan ekonomi juga tidak berkorelasi positif pada kesejahteraan rakyat.

Pemerintah juga menilai otsus belum optimal karena masih ada perbedaan persepsi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota atas pelaksanaan otsus. Selain itu, kualitas dan kuantitas pelaksana otsus masih minim.

Peran MRP sebagai representasi kultural masyarakat Papua juga masih multitafsir.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pendanaan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) M Ikhwanuddin Mawardi menyebutkan, kegagalan otsus juga disebabkan lemahnya pengendalian dan pengawasan pengelolaan dana otsus oleh pemerintah pusat, baik Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, maupun Bappenas.

Padahal, sepanjang 2002 sampai 2012, Provinsi Papua menerima Rp 28,445 triliun dana otsus dan Rp 5,271 triliun dana infrastruktur. Adapun Provinsi Papua Barat yang terbentuk sejak 2008, sudah menerima Rp 5,409 triliun dana otsus dan Rp 2,962 triliun dana infrastruktur.

Untuk mengoptimalkan otsus di tanah Papua, menurut Djohermansyah, akan dibuat Peraturan Mendagri tentang pertimbangan pemberian dana otsus, sebagai pedoman pembuatan perdasus kabupaten/kota.

Selain itu, diperlukan pendampingan teknis berkelanjutan serta dukungan kerjasama dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.

Dalam seminar ini, diluncurkan pula buku Evaluasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat yang diterbitkan Kemendagri bersama Kemitraan. Evaluasi otsus semestinya dilakukan setiap tahun, dengan pertama kali dilakukan setelah tahun ketiga.
Penulis : Nina Susilo
Editor : Agus Mulyadi

December 13, 2012 0