Jayapura — Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) X Jayapura mengajukan bantuan kapal ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), guna menunjang tugas mereka.
Komandan Lantamal X Jayapura, I Gusti Putu Wijamahaadi mengatakan, di tahun 2013 mendatang pihaknya mengajukan pengadaan satu buah kapal ke DPRP, namun pihaknya belum tahu apakah disetujui atau tidak.
“Kebutuhan armada di Papau masih banyak dan kami yakin pemerintah tak bisa memenuhi. Sepanjang Otsus Papua bari tahun ini kami minta bantuan pengadaan kapal ke gubernur dan DPRP untuk pengamanan wilayah. Kami sudah maju dan hubungi pak Nason Uti Anggota Komisi C DPRP. Namun kami belum tahu hasilnya,”
kata I Gusti Putu Wijamahaadi, Jumat (7/12).
Menurutnya, pihak Lantamal membutuhkan lebih dari 10 kapal jenis KRI untuk memantau pelanggaran di perairan Papua. Jika KRI tersebut terpenuhi maka akan dilakukan penempatan kapal dibeberapa wilayah seperti Jayapura, Sarmi, Manokwari, Mamberamo dan Serui.
“Saat ini kami hanya memiliki dua KRI yakni Phyton dan Kalakay. Untuk wilayah Papua di Utara sini kan tidak terlalu banyak pelanggaran yang terjadi sehingga hanya ditempatkan dua kapal. Tapi untuk wilayah Selatan Papua banyak KRI ke sana mencegah pelanggaran. Jadi patrolinya terbatas, tidak jauh-jauh,”
ujarnya.
Ia mengklaim sepanjang tahun ini beberapa pelanggaran terjadi di perairan Papua. Salah satunya tentang isu transfer ikan ditengah laut yang dilakukan oleh nelayan Thailand dan Filipina, serta banyaknya imigran gelap misalnya dari Selandia Baru, Rusia dan Timur Tengah.
“Di laut hampir tidak ada pelanggaran yang serius kecuali isu transfer ikan di tengah laut dan isu di Jayapura terkait orang asing. Tapi harus diwaspadai, orang asing tidak hanya lewat, tapi mereka mencari data. Itu yang bahaya buat kita,”
jelasnya.
Dari PNG lanjut dia, yang kerap diselundupkan adalah vanili yang kadang dicegat disekitar perairan Jayapura.
“Speed boat penyelundupan ikan juga banyak digunakan dari PNG. Lantamal di sini bukan operasi, hanya mendukung KRI yang melakukan pengisian bahan bakar. Pengoperasian pelanggaran laut itu tugas Gugus Keaamanan Laut (Guskamla) yang ada di Biak,”
Manokwari—Seorang residivis Lapas Manokwari,Papua Barat bernama Timotius Ap yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Manokwari, tewas tertembak aparat kepolisian. Akibat penembakan terhadap korban yang terjadi tanggal 3 Desember 2012, tepatnya di Maripi Pantai, membuat Kota Manokwari sempat lumpuh kurang lebih 11 jam.
Keluarga Timutius Up tidak terima atas tertembaknya saudara mereka yang dilakukan oleh satuan buser polsek Sanggeng, mengamuk sehingga membuat situasi kota Manokwari megalami kelupuhan dari jalan Yosudarso dan jalan merdeka. Bahkan keluarga korgan juga menutup beberapa ruas jalan nenuju kota hal ini membuat kedaraan yang akan kekota mengalami kesulitan, peristiwa ini berlangsung cukup lama. “Di samping menutup beberapa ruas jalan mereka juga melakukan orasi di sekitar peti jenaza yang mereka letakan di atas jembatan sahara, tepanya di jalan Yosudarrso.
Karena tuntunan keluarga tidak terpenuhi makanya masa terpaksa melakukan tindakan anarkis dengan melempari beberapa toko dan rumah warga di sekitar tempat mereka berorasi.
Tepanya jam 09.30 WIT Rabu (5/12) masa membahwa peti jenaza menujuh kantor gubernur guna memintah pertanggujawaban atas meninggalnya saudara mereka yang ditembak oleh satuan buser, kemarin. Aksi mereka ini selain melepar rumah warga dan beberapa fasilitas kantor pemerintahan juga menjadi amukan masa mereka juga membakar pos polisi di depan pasar sanggeng manokwari dan kantor KP3LAUT , serta dua unit motor dan satu unit mobil di rusak masa.
Massa juga melakukan penjarahan di beberapa tempat yakni destro yang berlokasi di jalan ciliwung yang mana baju dan celana raip di jarah massa dan satu konter di samping pasar tingkat sanggeng juga menjadi korban penjarahan. Dalam aksi ini kerugian yang di alami korban berkiisar ratusan juta.
Kapolda: Penembakan Timotius Sudah Sesuai Prosedur
Sementara itu Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian meminta Kapolsek Sanggeng Kabupaten Manokwari untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penembakan seorang residivis yang bernama Timotius Ap. Hal ini diungkapkannya kepada wartawan ketika ditemui di Hanggar Fix Wing Polda Papua Rabu (05/12).
Menurutnya, jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengklaim bahwa tertembaknya Timotius Ap sudah sesuai prosedur karena melawan aparat. Yang mana diketahui bahwa Timotius Ap merupakan seorang residivis dari kasus perampokan dan kekerasan.
Selain itu, pihaknya juga mengklaim bahwa kepolisian mengamankan barang bukti senjata rakitan milik korban yang hendak melawan ketika ditangkap oleh aparat kepolisian.
“Secara prosedur hukum, sebenarnya tidak ada masalah, karena orang yang dicari dan ditangkap adalah orang yang memang sesuai hukum memang bisa ditangkap dan ada permintaan dari Lapas,”
tuturnya.
Dipaparkannya, kronologis hingga korban ditembak karena adanya perlawanan yang akan mengancam petugas, sehingga sesuai hukum prinsip penggunaan kekuatan dapat digunakan langkah-langkah untuk penggunaan kekuatan yang mematikan juga kepada yang bersangkutan.Namun, lanjutnya, yang belum dilakukan saat ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat.
“Saya meminta kepada Kapolres agar memberikan pemahaman kepada masyarakat, kenapa sampai tertembak, dan siapa yang bersangkutan itu,”
tegasnya.
Untuk diketahui, Timotius Ap yang merupakan residivis sejumlah kasus kriminal di Manokwari, ibukota Papua Barat. Timo ditembak di kawasan pantai Maripi, karena saat melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Ia sempat menggeluarkan senjata api yang kemudian diketahui merupakan senjata rakitan. Peluru yang dilepaskan polisi mengenai pinggang kanan Timo. Pada Selasa, sekitar pukul 18.00 WIT, Timo dinyatakan meninggal di RS Angkatan Laut (AL) Manokwari.
Kabid Humas Polda AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK ketika dikonfirmasi, Rabu (5/12) membenarkan adanya seorang residivis yang berstatus DPO tewas tertembak setelah dilumpuhkan ketika hendak melarikan diri dan melawan aparat kepolisan di Pantai Maripi Manokwari. Akibatnya, massa menggelar aksi unjukrasa memprotes peristiwa tersebut, yang akhirnya melumpuhkan aktivitas ekonomi dan kemacetan lalu-lintas di Jalan Yos Sudarso selama beberapa jam.
Detail kronologis kasus ini, kata dia, berawal ketika Polsek Kota Manokwari, Rabu (4/12) sekitar pukul 17.00 di Pantai Maripi Manokwari hendak menangkap Timotius Ap, yang sudah berapa kali melakukan pelanggaran hukum selama hidupnya. Masing-masing kasus pencurian dengan kekerasan (curas) 2 kali dalam tahun 2012, dengan hukuman penjara 9 tahun dan 6 tahun.
Di tahun yang sama, yang bersangkutan melakukan tindak pidana pemerkosaan dan telah mendapat putusan hukuman 3 tahun penjara.
Pada tahun 2010 ia tersandung dengan 7 laporan polisi terkait kasus yang dilakukannya yaitu kasus Curas) dan Pencurian Berat (Curat), penganiayaan secara bersama-sama melakukan pengeroyokan.
Dia juga telah beberapa kali kabur dari Lapas Manokwari, medio Juli 2012, kemudian berhasil ditangkap kembali 13 September 2012.
Dia kembali kabur dari Lapas pada 16 Sepetember 2012. Selanjutnya pihak Lapas kembali meminta agar dia ditangkap.
Alhasil, pada 4 Desember Polsek Kota Manokwari memperoleh informasi, DPO atas nama Timotius AP sedang berada di rumah mertuanya berinisial BI di Jalan Baru Manokwari. Ketika hendak ditangkap, dia mencoba melarikan diri menunggangi Yamaha Mio. Ketika melihat Timotius kabur, pihaknya langsung mengejarnya hingga ke Pantai Maripi.
Saat pengejaran ada benda miliknya yang terjatuh.Ketika hendak mengambil barangnya, anggota memberikan peringatan kepadanya dengan kata-kata menyerah. Tapi malah dia mengarahkan senjata api rakitan yang dibawanya kearah petugas.
Karena saat itu anggota merasa terancam, sehingga dengan terpaksa petugas melepaskan tembakan dengan maksud melumpuhkannya.
Tembakan yang dilakukan anggota saat itu mengenai pinggangnya. Setelah roboh, petugas memeriksa keadaannya dan kemudian langsung melarikannya ke RS Angkatan Laut, untuk mendapatkan pertolongan pertama. Tapi ia menghembuskan napas terakhirnya pukul 18.00 WIT.
Dia menambahkan, hingga saat situasi di Kota Manokwari berangsur pulih, berkat himbauan tokoh-tokoh adat setempat.
“Kapolda langsung turun ke Manokwari, pasca kejadian untuk mencoba mencairkan masalah ini,” tandasnya. Dijelaskannya, pihaknya mengamankan 1 pucuk senjata rakitan dan 3 butir amunisi caliber 5,56 dari tangan korban. (sera/dee/ mdc/don/l03)
Jakarta – Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix V. Wanggai, MPA mengatakan, dalam dua tahun ke depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memperkuat posisi dasar Pemerintah, yakni mengkonsolidasi Otonomi Khusus bagi tanah Papua. Pemerintah melihat kerangka otonomi Khusus adalah win-win solution yang disepakati antara rakyat Papua dan Pemerintah di era reformasi ini. Dan, di belahan negara manapun, format otonomi khusus (asymmetrical autonomy) merupakan jalan tengah di dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah pusat dan daerah-daerah tertentu yang bergejolak. Bahkan dengan dengan setting sejarah yang unik, UUD 1945 memberi ruang untuk mengakui daerah-daerah yang bersifat istimewa. Velix dalam siaran persnya yang diterima Bintang Papua semalam menegaskan, Presiden SBY yakin bahwa pendekatan kesejahteraan merupakan jawaban guna menyelesaikan akar persoalan yang mendasar di tanah Papua.
Untuk itu, sejak 2007 Presiden SBY telah tetapkan “New Deal for Papua” atau kesepakatan baru bagi Papua berupa desain pembangunan yang bersifat diskriminasi positif (affirmative policies) bagi penegakkan hak-hak dasar penduduk asli Papua.
Kesepakatan baru itu tercermin pada Inpres No. 5/2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Bahkan sebagai hasil evaluasi dan koreksi atas strategi affirmatif ini, sejak 2011 lalu Presiden SBY telah tetapkan strategi yang lebih komprehensif guna Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Melalui kebijakan baru ini, Presiden SBY ingin pembangunan Papua didasarkan atas pendekatan kawasan, terutama kawasan terisolir dan kampung-kampung di Pegunungan Tengah Papua, perbatasan negara, daerah tertinggal, pesisir, dan pulau kecil terluar.
Di dalam berbagai kesempatan, Presiden SBY tegaskan untuk mencari jalan terbaik untuk percepatan pembangunan di wilayah pedalaman Papua. Pada TA 2013 ini Pemerintah tetap lanjutkan upaya untuk turunkan tingkat kemahalan di wilayah pedalaman Papua dengan pembukaan akses jalan-jalan baru, penguatan sistem transportasi terpadu, sistem insentif, dan desain anggaran yang tepat sesuai indeks konstruksi kemahalan.
Sebagai bukti, untuk TA 2013 Dana Alokasi Umum (DAU) untuk kabupaten-kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah mengalami kenaikan yang drastis ketimbang TA 2012. Begitupula, kebijakan anggaran sektoral kementerian diperbesar untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat di kampung-kampung, dan infrastruktur dasar wilayah. Demikian pula, pada TA 2013 ini Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua sebesar Rp 4,3 trilliun dan Rp. 1,8 triliun untuk Provinsi Papua Barat. Pemerintah juga tambahkan Dana Tambahan Infratsruktur kepada Papua dan Papua Barat sebesar Rp 1 triliun. Dengan alokasi tersebut, Presiden SBY tegaskan agar ditujukan ke kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan penduduk asli Papua.
Dalam 5 tahun terakhir ini ada perubahan yang berarti di Papua dan Papua Barat. Indikator keberhasilan itu tampak pada Indeks Pembangunan Manusia meningkat, Angka Harapan Hidup meningkat, tingkat pengangguran menurun, dan prosentasi penduduk miskin juga menurun dari sekitar 36 persen menjadi 31,11 persen untuk Papua dan 28,20 persen untuk Papua Barat. Walaupun di tingkat nasional, kedua provinsi ini masih yang tertinggi tingkat kemiskinannya, namun Pemerintah menilai ada perubahan yang membaik di dalam 5 tahun terakhir ini.
Melanjutkan “New Deal for Papua” yang ditetapkan Presiden sejak 2007 lalu, kali ini Presiden SBY perkuat langkah-langkah affirmatif yang bersifat diskriminasi positif. Sejak TA 2012 ini Presiden SBY melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan luncurkan Program Adik Papua (Afirmatif Dikti Putra-Putri Papua) yang memberikan akses dan kuota kepada putra-putri Papua di Perguruan Tinggi di luar Papua.
Presiden SBY juga dorong pemberian kesempatan dan kuota untuk menjadi anggota TNI dan Polri, sekolah di AKMIL dan AKPOL, sekolah pilot, STAN, STPDN, Sekolah Statistik, dan Sekolah Tinggi Pertanahan. Bahkan Presiden SBY telah mengubah regulasi nasional untuk membuka kesempatan kepada pengusaha-pengusaha asli Papua untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dari APBN dan APBD.
Sejalan dengan pendekatan afirmasi ini, Presiden SBY selalu terbuka berdialog untuk menerima pandangan perihal langkah-langkah afirmatif apa lagi yang dibutuhkan oleh orang asli Papua. Presiden SBY juga tidak menutup mata atas segala kekurangan yang terjadi di dalam pembangunan. Untuk itulah, Presiden SBY menunggu masukan apakah yang masih dirasakan kurang oleh orang asli Papua, apakah dalam aspek regulasi sektoral, pembangunan, sosial politik, dan kebudayaan. Dalam konteks inilah, sejak akhir Juni 2012 lalu Presiden SBY telah tegaskan untuk siap dan terus membuka ruang dialog untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Papua sebagai bagian dari NKRI. Tetapi, Pemerintah tidak membuka ruang dialog bagi keinginan memisahkan Papua dari NKRI. Adalah tugas konstitusi untuk menjaga kedaulatan nasional. Komitmen Presiden SBY ini sejalan pula dengan apa yang ditegaskan Presiden Abdurrahman Wahid ketika berdialog dengan tokoh-tokoh Papua pada 31 Desember 1999 yang tidak mentolerir tindakan untuk membentuk negara di dalam negara.
Sebagai langkah konkret, sistem di tubuh Pemerintahan terus bekerja untuk bangun komunikasi yang konstruktif. Presiden SBY harapkan dalam 2 tahun kedepan (2013-2014) dihasilkan kebijakan sosial-politik yang lebih fundamental bagi Papua yang dihasilkan melalui komunikasi yang konstruktif secara intens. Karena itu, Presiden SBY tegaskan bahwa komitmen Papua Tanah Damai (Papua Land of Peace) adalah konstruksi sosial politik yang harus dipegang oleh semua pihak, baik Pemerintah di Jakarta maupun berbagai kelompok-kelompok strategis di Tanah Papua. (don/don/l03)
Jayapura, (05/120—Seorang warga Australia bernama Gerard Michael Little (45) ditangkap di Bandara Internasional Brisbane pada Selasa (04/12) malam ketika mencoba terbang ke Papua Nugini. Gerard ditangkap karena diduga akan menggelar latihan militer untuk mendukung perlawanan rakyat Papua.
“Little berhasil kami tangkap dalam perjalanannya menuju Papua Nugini. Dirinya berniat untuk menyeberang ke Papua Barat secara ilegal. Di Papua Barat ini, Little bermaksud untuk melakukan aksi kekerasannya,”
kata Jaksa penuntut umum Justin Williams,” seperti dikutip Associated Press, Kamis (5/12/2012).
Little, menurut pemerintah Australia, ditangkap oleh Polisi Australia sebelum ia naik pesawat di Bandara Internasional Brisbane. Dia diduga mempunyai rencana untuk masuk ke Papua Barat sebagai tentara bayaran. Little dituduh pernah menjalani pelatihan militer di Ukraina. Pelatihan itu dijalaninya untuk melatih orang Papua melawan Indonesia.
Little, yang berasal dari Tynong Utara, dekat Pakenham, kemudian didakwa dengan undang-undang yang mencegah Australia terlibat dalam tindakan bermusuhan terhadap negara-negara lain dalam persidangan di Brisbane, kemarin (04/12).
Namun pembela Little, Nick Dore mengatakan Little diundang ke Papua Barat untuk memberikan pelayanan dan polisi masih menyelidiki kasus ini.
“Ada perbedaan besar antara seseorang yang memasuki negara sebagai tentara bayaran, tanpa diundang, seseorang seperti dalam film Hollywood dan seseorang yang secara sah diundang untuk hadir,”
kata Dore kepada tabloidjubi.com via email, Kamis (5/12) malam.
Beberapa media Australia menyebutkan bahwa setelah Little ditangkap, sebuah operasi gabungan antara Polisi Victoria dan Polisi Federal Australia menerbitkan delapan surat penggeledahan, yang langsung dieksekusi dengan bantuan Polisi Queensland. Beberapa rumah di Caulfield, East Bentleigh, Tynong Utara dan Toowoomba, Queensland digerebek, termasuk rumah Little, orang tuanya dan putrinya. Polisi dalam penggeledahan tersebut menyita hard drive komputer, dokumen dan foto, termasuk foto-foto Little mengenakan seragam militer.
Dalam persidangan Little, hakim yang memimpin persidangan, Jacqui Payne, memutuskan pensiunan berusia 45 tahun itu ditahan hingga persidangan selanjutnya pada 18 Januari mendatang. Little pun tidak mengajukan banding atas tuduhan yang diarahkan kepadanya. Hakim juga menolak uang jaminan yang ditawarkan oleh pengacara Little, karena khawatir Little akan melarikan diri. (Jubi/Victor Mambor)
JAYAPURA – Koordinator Aktivis Hak Azasi Manusia (HAM) Pro Independence, Sebby Sambom, kepada Bintang Papua mendesak Ketua Komnas HAM Pusat, Otto Nur Abdullah untuk mundur dari jabatannya. Desakan tersebut akibat pernyataan Otto dianggap melegitimasi operasi militer di Papua.
“Menanggapi komentar Ketua KOMNAS HAM RI pada media massa dari tanggal 28 November sampai 3 Desember 2012, baik pada media Nasional atau pun media lokal di Papua tentang Penyerangan dan Pengejaran serta penyisiran di Kabupaten Lany Jaya, maka kami dari Activis HAM Pro Independence Papua mendesak Ketua Komnas HAM untuk mundur dari jabatannya,” tegas Sebby Sambom.
Menurut Sebby,
”Komentar atau pernyataan komnas HAM ini seperti melegitimasi aparat keamanan untuk melakukan operasi-operasi militer secara langsung atau pun tidak langsung di wilayah adat masyarkat pribumi Papua di Pitriver dan wilayah pegunungan Tengah Papua pada umumnya,”
tambahnya.
Dengan dasar ini, maka Sebby Sambom dan rekan-rekannya menyimpulkan bahwa pernyataan Ketua Komnas HAM tersebut membahayakan dan akan merugikan warga masyarakat asli Papua,”Untuk itulah kami menuntut,” katanya. Tuntutan mereka antara lain, mendesak Ketua Komnas HAM segera klarifikasi atas penyataannya bahwa kejadian di Lanny Jaya bukan pelanggaran HAM, kemudian mendesak Ketua Komnas HAM dengan bijaksana mengundurkan diri dari Jabatannya, karena komentarnya dianggap tidak mempertimbangkan unsur Hukum Humaniter Internasional, namu,n jika Ketua Komnas HAM tidak mengundurkan diri, maka segera mengelurkan pernyataan resmi agar TNI/POLRI segera menghentikan aksi militer dan ditarik dari semua wilayah pegunungan Tengan Papua.
“Perang saja memiliki aturan, sayangnya Ketua Komnas HAM tidak memahami itu, dia tidak sadar kalau pernyataannya menjadi ‘senjata’ untuk aparat keamanan, kami sangat menyayangkan hal itu,”
Benny Wenda dan Melinda di Guyana, Amerika Selatan
Beberapa berita dalam bahasa Inggris yang diliris beberapa hari terakhir menyatakan Benny Wenda, Sekretaris Jenderak Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka (DeMMAK) dan pimpinan Free West Papua Campaign bertemu dengan Kepala Negara Guyana dan beberapa Kepala Suku di negara tersebut.
Dalam lawatan kedua kali ini Benny Wenda berterimakasih kepada masyarakat dan pemerintah Guyana atas sambutan dan persahabatan selama ini dan dukungan yang telah diberikan rakyat Guyana.
Benny Wenda dalam kunjungan keduanya ini melakukan pembibcaraan-pembicaraan intensif dengan berbagai Kepala suku. Demikian laporan singkat dari berbagai sumber.
Viktor YeimoJAYAPURA—Aksi demo memperingati HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) 1 Desember , khususnya di Jayapura diwarnai penangkapan salah-satuh pentolan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Viktor Yeimo.
Viktor ditangkap , setelah aparat Polres Jayapura Kota dan Jajaran membubarkan paksa puluhan massa yang tengah long march dari Perumnas III Waena menuju Makam Theys di Sentani, untuk peringatan syukur dan doa. Massa dibubarkan secara paksa ketika tiba di Depan RS Dian Harapan, Waena, Jayapura, Sabtu (1/12) sekitar pukul 10.30 WIT.
Kapolres Jayapura Kota AKBP Alfred Papare, SIK didampingi Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK yang dikonfirmasi membebarkan, pihaknya telah menangkap salah-seorang pentolan KNPB Viktor Yeimo sesaat setelah menggelar orasi Papua merdeka di Depan RS Dian Harapan Waena.
Menurut Kapolres, sesaat setelah menyampaikan orasi menuntut Papua merdeka di Depan n RS Dian Harapan, Waena massa mulai anarkis melempar batu ke arah aparat keamanan, yang mencederai seorang warga. Selanjutnya, aparat membubarkan paksa massa dengan menyemperotkan gas air mata serta melakukan tembakan peringatan sebanyak dua kali. “Kami memblokir jalan di Depan RS Dian Harapan, karena kwatir mereka bergabung di Expo dengan massa yang lebih besar lagi,” katanya.
Alhasil, Viktor Yeimo ditangkap dan digelandang ke Polsek Abepura untuk diinterogasi. Usai diinterogasi Viktor Yeimo dilepas.
Di Makam Thyes
Peringatan 1 Desember, di Sentani ibukota Kabupaten Jayapura, berlangsung aman dan kondusif. Dari pantauan Bintang Papua di lapangan, Polisi dan TNI melakukan penjagaan di sejumlah titik khususnya di depan lapangan makam Alm Theys Eluay yang sebelumnya direncanakan akan dilakukan ibadah syukur. Namun rupanya batal karena tahun ini hanya dilakukan acara bakar batu oleh jajaran Polres Jayapura bersama masyarakat.
“Bakar batu ini juga merupakan bagian dari ibadah syukur, jangan jadikan 1 Desember sebagai hari yang ditakuti tapi jadikan Desember sebagai bulan yang penuh damai,” ungkap Kapolres Jayapura AKBP Roycke Harry Langie, SIK.MH kepada wartawan yang ditemui di lapangan Theys Eluay pada Sabtu (01/12).
Terkait pengamanan yang dilakukan, lanjutnya, pihaknya menurunkan sekitar 600 personel dibantu Brimob dan TNI.
“Bersyukur, situasi terus kondusif atas kerjasama semua pihak dan tidak ada gejolak maupun pengibaran bendera bintang kejora,” imbuhnya.
Dijelaskannya, pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak tersulut isu-isu yang menyesatkan. Yang mana, jangan membuat image setiap tanggal 1 Desember menjadi mencekam, tapi jadikan bulan Desember bulan penuh damai dan kasih, apalagi menjelang Hari Raya Natal.
Sementara itu, sehari menjelang peringatan HUT OPM, Kepolisian Resort Jayapura menyita 170 butir peluru kaliber 5,56 mm yang biasa digunakan untuk senjata jenis SS1 dari seorang warga berinisial MM saat melakukan razia gabungan malam bersama Yonif 751, di kawasan Hawai Sentani.
Kapolres mengatakan, tersangka MM saat ini sudah digelandang ke Polres Jayapura untuk dimintai keterangan apakah MM ada kaitannya dengan peringatan 1 Desember atau tidak.
“Masih dalam penyelidikan, nanti kita informasikan lagi,” pungkasnya.
Dalam razia tersebut, Polisi juga berhasil mengamankan sejumlah senjata tajam seperti parang dan badik.
Hal itu dibenarkan Kabid Humas Polda Papua Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK. Ia mengatakan
seorang warga bernisial MM diciduk saat membawa 170 butir amunisi kaliber 5,56 di Depan Hotel Hawai, Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Jumat (30/11) sekitar pukul 23.00 WIT.
DIkatakan, tersangka dan barang bukti kini diamankan guna dimintai keterangan secara intensif di Polres Jayapura, Sentani.
Dia mengatakan, pencidukan seorang warga yang membawa 170 butir amuniasi ini, menyusul sweeping gabungan oleh Anggota Polres Jayapura dan Anggota Yonif 751/BS (BKO Polres) .
Sempat Diisukan Rusuh
Meskipun sempat diisukan rusuh, Peringatan 1 Desember 2012 yang diklaim sebagai hari jadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) tak mempengaruhi proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sejumlah sekolah berjalan yang ada di Kabupaten Jayapura khususnya di Kota Sentani. Walaupun demikian, masih ada beberapa sekolah yang memulangkan siswanya lebih awal dan meniadakan kegiatan di sekolahnya masing-masing.
Menurut Wakasek Urusan Humas SMAN 1 Sentani Agnes Mambieuw, S.Pd, proses KBM disekolahnya berjalan normal seperti biasanya, berbeda dengan tahun lalu yang diliburkan.
“Kita belajar seperti biasa, kita melakukan persiapan menghadapi ujian semester ganjil pada hari Senin tanggal 3 Desember, tidak ada instruksi dari dinas sekolah diliburkan,” jelasnya kepada wartawan, Sabtu (01/12).
Dikatakannya, pihaknya mempercayakan kepada pihak Kepolisian terkait perayaan 1 Desember ini dan keamanannya.
“Semoga situasi baik-baik saja, tidak ada keributan apapun,” harapnya.
Sekedar diketahui, Kepolisian Resort Jayapura menurunkan sedikitnya 600 personel dibantu Brimob dan TNI untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Kapolres Jayapura, AKBP Roycke Harry Langie, SIK.MH kepada wartawan, di lapangan Makam Theys Eluay, Sabtu (01/12) menuturkan, sampai saat ini situasi terus kondusif dan terkendali atas kerjasama semua pihak dan tidak ada gejolak maupun pengibaran bendera bintang kejora.
“Kami menghimbau masyarakat jangan tersulut isu-isu yang menyesatkan, jangan buat image setiap 1 Desember menjadi mencekam, tapi jadikan bulan Desember bulan penuh damai dan kasih, apalagi menjelang Hari Raya Natal,” himbaunya. (mdc/dee/don/l03)
Jayapura ((2/12) —Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI akan membentuk tim guna menyelesaikan masalah Tahanan Politik/Narapidan Politik (Tapol/Napol) yang ada di Papua. Komisioner Komnas HAM RI, Natalius Pigai mengatakan tahun depan tim ini sudah akan mulai bekerja.
“Salah satu yang akan dibahas didalam tim ini adalah peninjauan kembali soal status puluhan Tapol/Napol yang saat ini mendekam di penjara Papua. Perlunya amnesty bagi Tapol/Napol di Papua sebagai bagian dari solusi. Tapol/Napol itu bukan penjahat, bukan pencuri dan bukan kriminal,”
kata Natalius Pigai, Sabtu (1/12).
Ia menegaskan, para Tapol/Napol itu adalah mereka yang menyampaikan expresi hati nuraninya dan itu dalam konteks Hak Asasi Manusia.
“Kalau expresi nurani mereka dibungkam, itu kan melanggar HAM juga,”
tegas Natalius Pigai.
Belakangan ini sejumlan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Papua mengklaim jika pemerintah tak memperhatikan Tapol/Napol di Papua. Misalnya tentang hak memperoleh kesehatan bagi Tapol/Napol. Hal ini membuat sejumlah LSM turun jalan untuk meminta sumbangan kepada masyarakat dan juga lembaga bagi pengobatan Tapol/Napol di Papua. (Jubi/Arjuna)
JAYAPURA [PAPOS]- Komnas HAM RI akan membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi Tapol/Napol di Papua. Demikian disampaikan Ketua Komisioner Komnas HAM RI, Natalius Pigai,saat ditemui di Mapolda Papua belum lama ini. Menurutnya, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mem bentuk yang akan bekerja untuk meninjaui soal status Tapo / Napol yang masih mendema di rutan Papua ini,” ungkanya.
Status Tapol/napol bukan penjahat, bukan pencuri, bukan criminal. Mereka itu adalah menyampaikan expresi hati nurani mereka, karena itu dalam konteks hak asasi manusia, dengan bentuk expresi nurani mereka yang dibungkam dan dianggap melanggar hak,” tegasnya.
Belakangan ini diketahui sejumlan LSM di Papua mengklaim bahwa pemerintah tidak memperhatikan tapol/napol di Papua. Sehingga banyak yang menderita Misalnya tentang hak memperoleh kesehatan bagi tapol/napol, sehingga sejumlah LSM ini sampai turun ke jalan untuk meminta sumbangan kepada masyarakat dan juga lembaga bagi pengobatan tapol/napol di Papua.[tom]
Terakhir diperbarui pada Minggu, 02 Desember 2012 23:33
Minggu, 02 Desember 2012 23:30, Ditulis oleh Tom/Papos
Jayapura, (1/12)—Tiga aktivis Komite Nasional Papua Barat yang ditahan saat aksi demo tadi pagi (Sabtu, 1/12) masih dicari oleh anggota KNPB.
Seperti diberitakan sebelumnya, tiga orang aktivis KNPB, yakni Victor Yeimo, Alius Asso dan Usman Yogobi ditahan pihak Kepolisian Kota (Polresta) Jayapura saat memimpin massa yang akan melangsungkan aksi demo memperingati 1 Desember di makam Theys Eluay. Ketiganya ditahan karena diduga bertanggungjawab terhadap aksi demo tersebut.
Namun keberadaan Victor Yeimo, Alius Asso dan Usman Yogobi belum diketahui hingga saat ini. Apakah ketiganya masih ditahan atau sudah dilepaskan oleh polisi, masih ditelusuri oleh anggota KNPB lainnya.
“Ya. Ada wartawan yang bilang kalau Victor (Yeimo) sudah dilepaskan tadi. Tapi kami belum tau dia ada dimana. Adik-adik anggota KNPB masih cari dia. HP mereka (tiga anggota KNPB yang ditahan) mati semua.”
terang Sebby Sambom, aktivis HAM Independen kepada tabloidjubi.com, Sabtu (1/12) sore.
Keberadaan ketiga anggota KNPB ini sampai saat ini masih terus ditelusuri. Para pengacara HAM yang biasa mendampingi aktivis Papua juga masih mencari ketiganya. Sebab saat dicek ke Polda Papua dan Polresta Jayapura, para pengacara HAM ini diberitahu oleh polisi bahwa tidak ada yang ditahan paska aksi demo tadi pagi.
“Kami tadi ke Polda dan Polresta tapi mereka (tiga aktivis KNPB) tidak ada disana. Polisi bilang tidak ada yang ditahan di sana (Polda dan Polres).”
kata Olga Hamadi, salah satu pengacara HAM Papua.
Pihak Polda Papua, saat dikonfirmasi tabloidjubi.com menyebutkan bahwa ketiga aktivis KNPB tersebut akan dilepaskan usai pemeriksaan di Kepolisian Sektor (Polsek) Abepura.
“Tadi setelah diamankan di Polsek Abe kemudian diambil keterangan, menurut Kapolres akan dilepas karena belum dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut.” kata Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya.
Namun hingga pemberitaan ini, belum diketahui apakah ketiganya benar sudah dilepaskan atau belum. Jika sudah dilepaskan, keberadaan ketiganya juga masih belum diketahui. (Jubi/Victor Mambor)
Papua Merdeka News 