Berkas Perkara Dany Kogoya Cs Lengkap

JAYAPURA— Salah-satu pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Wilayah Kota Jayapura Danny Kogoya Cs yang tertembak aparat saat dilakukan penangkapan Minggu (2/9) lalu, ternyata berkas perkaranya dinyatakan lengkap, setelah Jumat (30/11) penyidik Polres Jayapura Kota menyerahkan tersangka dan barang bukti terkait kasus penyerangan dan penembakan di Kampung Nafri, Distrik Abepura, Kota Jayapura, 1 Agustus 2011 lalu.

“Kami sudah menerima tahap II, sebentar kita titipkan di Rutan Lapas Abepura. Selanjutnya dalam waktu yang tak terlalu lama akan segera kita limpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan,” ujar Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jayapura John W Rayar, SH ketika dikonfirmasi Bintang Papua diruang kerjanya, Jumat (30/11). Penyerahan tahap II kasus Nafri ini, dia mengungkapkan, bagian dari tindakan penuntut umum setelah menerima berkas perkara tahap I Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya telah menyelidiki dan mempelajari dan menyatakan berkas perkara Dany Kogoya Cs telah lengkap. Barang bukti antara lain 2 pucuk senjata laras panjang, 38 ikat anak panah, 3 ikut busur dan 20 amunisi. (mdc/don/l03)

Sabtu, 01 Desember 2012 09:42, Binpa

Pangdam : Melawan Saya Akan Lawan

KEEROM – Menjelang 1 Desember 2012 di Wilayah Papua, terkhusus di wilayah Keerom mantap dan tidak ada apa-apa. Aparat keamanan yang ada khususnya TNI siap melaksanakan tugas dengan baik. “Untuk TNI di Papua telah hidup di tengah-tengah saudaranya, bukan musuhnya. Apabila ada gangguan saya perintahkan anggota saya untuk mempertahankan diri, jika bersenjata tidak ada ampun.dari pada Prajurit saya mati dia mati, tetapi saya perintahkan prajurit saya lihat dulu jangan sampai kalian menyakiti rakyat, apalagi melakukan penembakan terhadap masyarakat,” tegas Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Cristian Zebua saat berkunjung ke Kabupaten Keerom, Kamis (29/11) kemarin.

“Secara keseluruhan, 1 Desember tidak ada masalah dan saya optimis masyarakat mau aman, dengan dasar itu 1 Desember pasti aman, apabila ada saudara kita yang tidak berkeinginan baik, saya lawan dengan keras bagi mereka yang ingin melakukan kekacauan pada 1 Desember sesuai perundang-undangan yang berlaku,”katanya.

Sejumlah Pos di Wilayah Perbatasan Bergeser
Sementara itu, Selaku Panglima wilayah Operasi di wilayah Papua XVII Cenderawaih mempunyai tanggung jawab terhadap prajurit-prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan. Tinjauan pos tersebut salah satunya melihat pos-pos yang telah bergesar pos-pos yang sangat jauh jaraknya dari perbatasan di geser kedepan. “Yang sekarang pada posisi-posisi baru, ternyata yang ada saat ini kondisinya sangat memperhatinkan karena tidak ada kampung dan tidak ada kehidupan dan memang tugas prajurit untuk menjaga wilayah perbatasan,” Panglima XVII Cenderawaih Mayjend TNI Cristian Zebua saat ditemui Wartawan usai melakukan Kunjungan Kerja di Pos Satgas Yonif 408/SBH dan Satgas Yonig 144/Jaya Judha di Kampung Wonorejo Pir 4, Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom, Kamis (29/11).

Menurutnya, prajurit yang ada ini telah membangun daerah dengan menggunakan tenda-tenda baru dilengkapi dan tugas merekalah untuk menjaga wilayah perbatasan demi untuk keutuhan Negara Kesatuan Republin Indonesai.

“Tugas Prajurit yang berada di wilayah Perbatasan menjaga wilayah dengan baik,” tandasnya.(rhy/don/l03)

 

Sabtu, 01 Desember 2012 09:38, Binpa

Komnas HAM RI Klaim Bukan Pelanggaran HAM

Ketua Komnas HAM RI Nur Otto Abdulah dan Ketua Bidang Pemantauan Komnas HAM RI Decky Natalis Pigai saat menyampaikan keterangan usai jumpa Kapolda Papua, Jumat (30/11).

JAYAPURA—Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia mengklaim aksi penyisiran yang dilakukan Tim Gabungan terdiri dari Polsek Tiom, Tim Khusus Polres Jayawijaya, BKO Brimob Polda Papua dan TNI ke wilayah Posko TPN/ OPM di Kampung Muaragame, pasca penyerangan dan pembakaran Kantor Polsek Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, Papua , Selasa (27/11) lalu, bukan merupakan kasus pelanggaran HAM.

“ Tiga orang polisi yang menjadi korban dalam penyerangan Polsek Pirime tidak masuk dalam pelanggaran HAM, karena korban pelanggaran HAM hanya ditujukan kepada warga sipil. Sementara dalam penyerangan di Polsek Pirime, korbannya adalah polisi. Penyerangan Polsek Pirime adalah seperti pertempuran antara kelompok sipil bersenjata dengan polisi yang juga memiliki senjata,” ujar Ketua Komnas HAM RI Otto Nur Abdullah didampingi Ketua Bidang Pemantauan Komnas HAM RI Decky Natalis Pigai dan Kepala Biro Penegakan Komnas HAM RI Sriyawa ketika ditanya usai melakukan audensi dengan Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA di Ruang Cenderawasih, Mapolda Papua, Jayapura, Jumat (30/11).

Disisi lain, lanjutnya, polisi juga tidak dianggap melakukan pelanggaran HAM jika melakukan penangkapan bahkan penembakan terhadap kelompok penyerangan Polsek Pirime. “Ini kewajiban polisi dan polisi juga harus pandai dalam mengungkap kepemilikan senjata dalam kelompok tersebut,” jelasnya. Dikatakannya, Komnas HAM RI menyebutkan penyerangan yang terjadi di Polsek Pirime adalah dari kelompok Non State Actor kepada State Actor dan tidak ada kaitannya terhadap warga sipil. Kelompok ini bersenjata bukan sipil, buktinya polisi yang menjadi korban justru ditembaki.

Dia mengutarakan, sejauh ini pihaknya belum menerima laporan pelanggaran HAM saat penyisiran tersebut, karena belum ada laporan pelanggaran HAM terhadap warga sipil saat penyisiran yang dilakukan oleh TNI/Polri saat ini. “Ini suatu kemajuan untuk kondisi Papua,” katanya.

Polisi juga diminta untuk mengungkap kelompok tersebut, karena dikhawatirkan akan bersembunyi ditengah masyarakat. “Meskipun dia bersembunyi kepada masyarakat dan ini bagian dari masyarakat, ini membahayakan, karena bersenjata,” jelasnya.

Terpisah, Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK menyatakan pihaknya belum ada rencana membuat laporan terhadap 3 anggotanya yang tewas saat penyerangan dan pembakaran Kantor Polsek Pirime ke Komnas HAM RI.

Tujuh Warga Diamankan

Sementara itu aparat kepolisian telah berhasil menangkap 7 warga yang diduga pelaku penyerangan dan pembakaran Kantor Polsek Pirime, yang menewaskan 3 orang Polisi setempat masing-masing Ipda Rolfi Takubesi, Brigpol Jefri Rumkorem dan Briptu Daniel Makuker serta merampas 3 senjata organik milik Polri, Selasa (27/11) lalu.
Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK di Mapolda Papua, Jayapura, Jumat (30/11) membenarkan pihaknya berhasil menangkap 7 warga tersebut menyusul operasi pengejaran oleh Tim Gabungan terdiri dari Polsek Tiom, Tim Khusus Polres Jayawijaya, BKO Brimob Polda Papua dan TNI ke wilayah Posko TPN/ OPM di Kampung Muaragame, Distrik Pyramid, Kabupaten Jayawijaya, Kamis (29/11) sekitar pukul 16.00 WIT.

Dia mengutarakan, ke-7 warga yang diamankan untuk menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Jayawijaya di Wamena masing-masing YW, KW (40), LK (22), TW (24), GK (35), DTT (45) dan TT (17).

Selain mengamankan ke-7 warga, dia mengutarakan, pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti seperti 1 buah spanduk West Papua Interest Association (WPIA), 989 Kartu Keanggotaan TPN/OPM, 2 Lembar Bintang Kejora, 1 Lembar Bendera USA, 1 Lembar Bendera Inggris, 1 Lembar Bendera Papua New Guinea, 1 Lembar Bendera Komite Nasional Papua Barat (KNPB), 2 Unit Hand Phone, 1 Unit Laptop, 1 tas, 2 tas berisi dokumen TPN/OPM, taktik perang serta 5 Lembar Buku Harian Umum Markas Besar TPN/OPM serta sebilah parang. Detail kronologis pengamanan ke-7 warga ini berawal ketika dilakukan penggeledahan di dua Posko Muaragame. Pasalnya, berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan anggota pasca penyerangan dan pembakaran Kantor Polsek Pirime, diduga dilakukan dua kelompok besar pimpinan EW da RM.

Kata dia, kelompok EW dan RM ini bekerjasama dengan kelompok MW dan OW, yang mempunyai hubungan keluarga dengan RM. Tak hanya itu, masing-masing kelompok ini juga bekerjasama dengan kelompok KW dan HB yang berbasis di Distrik Pirime. Tapi diantara kelompok ini terlibat konflik,karena masing-masing ingin membuktikan kalau mereka mampu melakukan aksi penyerangan dan pembakaran Kantor Polsek Pirime sebagaimana perintah Panglima Tertinggi TPN/OPN di Tingginambut, Puncak Jaya inisial GT.

“Saat menyerang Kantor Polsek Pirime mereka mengunakan 10 pucuk senjata hasil rampasan dari anggota Polri,” tuturnya sembari menambahkan pihaknya berharap para pelaku lain segera menyerahkan diri. (mdc/jir/don/l03)

Sabtu, 01 Desember 2012 09:50, Binpa

Kabid Humas: Kibarkan BK Kami Proses Hukum

JAYAPURA—Guna mengamankan 1 Desember 2012, TNI/Polri menggelar Siaga I dengan melibatkan 6.000 personil yang dimulai pada Jumat (30/11) malam.
Demikian Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK ketika dikonfirmasi, Jumat (30/11).

Dikatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan dari kelompok-kelompok masyarakat yang hendak menggelar aksi unjukrasa guna memperingati HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Kami tak memberikan izin untuk mereka lakukan aksinya. Kalau ada yang nekat melakukan aksi demo, kami akan bubarkan,” tutur dia.

Namun demikian, kalau masyarakat yang melakukan ibadah syukur, pihaknya akan mengawalnya, agar kegiatan tersebut berjalan lancar dan tertib,” lanjut dia, seraya menambahkan, pihaknya mengajak masyarakat untuk berdoa bersama, agar Desember menjadi bulan yang damai dan suci.”

Tidak hanya itu, sambungnya, pihaknya juga mengharapkan agar masyarakat tak terprovokasi atau terhasut oleh kelompok-kelompok yang ingin membuat situasi di Papua kacau-balau.

Polda Papua, katanya, berjanji akan menindak tegas bahkan memproses hukum pelakunya, apabila ada pihak-pihak yang sengaja menaikan Bintang Kejora (BK) pada 1 Desember mendatang,

“Apabila ditemukan ada pihak yang naikan Bintang Kejora kami tentu akan menindak tegas dan memproses hukum. Tapi, bila hanya Bintang Kejora naik tanpa pelaku, kami turunkan.

Hari ini Ibadah Syukur di Makam Theys, Non Papua Juga Diundang
Sementara itu, Ketua Solidaritas Hukum Dan HAM Demokrasi Rakyat Sipil Papua (SHDRP), Usama Usman Yogobi, dan Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Wim R. Medlama, menyatakan, besok (hari ini 1 Desember) direncanakan ibadah syukur peringatan 1 Desember kemerdekaan Bangsa Papua Barat di Sentani, tepatnya Makam Alm.Theys H. Eluay
Ketua SHDRP, Usama Usman Yogobi, mengatakan, pihaknya menjamin tidak akan ada konflik, jika ada konflik maka pihaknya tidak bertanggungjawab, melainkan bersama-sama aparat keamanan untuk mengamankan mereka yang terlibat konflik itu.
Untuk itulah, dirinya menghimbau kepada semua komponen masyarakat untuk tidak bimbang dan ragu untuk datang ke ibadah syukur dimaksud. Undangan ini bukan hanya untuk rakyat asli Papua tapi juga warga non Papua, sebab semuanya merupakan bagian dari Bangsa Papua Barat.

“Ibadah ini juga dilaksanakan disemua wilayah, seperti Manado, Makassar, Jakarta, Ambon, juga di 5 Benua akan laksanakan ibadah,” ungkapnya saat memberikan keterangan pers di Cafe Roti Bakar Jl.Baru Youtefa Kotaraja, Jumat, (30/11).

Bagi warga yang tidak sempat datang beribadah, diharapkan mendukung dalam doa, terutama rakyat non asli Papua, sebab jika Papua Merdeka semua warga yang berdomisili di Papua adalah warga Negara Bangsa Papua Barat. Hal ini sebagaimana terjadi di Negara-negara yang sudah merdeka dan berdaulat yang warga negaranya berasal dari berbagai suku, etnis, ras di dunia ini.

Pasalnya, kenyataan yang terjadi adalah manusia itu hidup dan saling ketertanggungan antara satu dengan yang lainnya, semuanya memiliki hak asasi manusia (HAM) yang sama di hadapan hukum dan dihadapan Tuhan.

“Perjalanan panjang banyak pengorbanan, banyak yang tumpah darah diatas tanah ini, jadi kami minta kepada Pemerintah NKRI untuk tidak melakukan kekerasan di atas Tanah ini. Kepada orang Papua yang tidak bersehati berjuang (pengkhianat) segera sadar. Kepada rakyat Papua mari bergabung berdoa, dan yang tidak sempat datang ibadah, tolong doakan juga di rumah masing-masing,” imbuhnya.

Juru Bicara KNPB, Wim R. Medlama, menuturkan, pada prinsipnya rakyat Papua rayakan, jadi pihaknya menghimbau kepada rakyat besok itu ibadah saja, jangan datang dengan membawa senjata tajam, alat Negara, dan tidak boleh mabuk.
Menurutnya, jika ketahuan ada yang datang membawa senjata tajam, mabuk dan membawa alat Negara (Bendera dan sejenisnya) maka itu merupakan bagian dari settingan (pengaturan) dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang dengan sengaja ingin mengacaukan ketertiban ibadah dan mengkambinghitamkan perjuangan rakyat Papua.

“Kepada Polda Papua jangan menghalangi rakyat, tapi sama-sama menjaga keamanan, juga ada keamanan kami yaitu Petapa yang hendaknya diberikan kesempatan untuk menjaga keamanan kami. 1 Desember besok ada beberapa diplomat meluncurkan IPWP di Wuyana Afrika Selatan, juga di Inggris, Belanda, PNG, dan Australia, Selandia Baru merayakan juga. Polda Papua hendaknya lebih profesional, jangan tunjuk alat canggih karena kami berjuang damai,” ujarnya.

“Ijin pemberitahuan sudah kami beritahukan ke Polda Papua dan dalam undang-undang menyatakan tidak mengaharuskan mengantongi ijin dari Polda, yang penting disini memberitahukan saja, Ini ibadah saja, ini kepercayaan individu dengan Tuhan, jadi jangan batasi,” sambungnya.(mdc/nls/don/l03)

Sabtu, 01 Desember 2012 09:49, Binpa

‘BK’ Naik Tidak Berarti Papua Merdeka

JAYAPURA— Momen 1 Desember yang belakangan ini santer diperbincangkan, tak luput dari perhatian Ketua Sinode Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Pdt.Lipius Biniluk .

Terkait 1 Desember ini, Pdt Biniluk menghimbau kepada semua elemen masyarakat untuk tidak menodai bulan Desember yang diyakni umat sebagai bulan yang suci, bulan perdamaian, serta bulan kehadiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus.

“Rakyat jangan terlampau membesar-besarkan 1 Desember yang sering diperingati sebagian warga Papua sebagai HUT OPM seakan-akan Bintang Kejora (BK) naik Papua merdeka dalam tempo sekejap. “ Padahal tak segampang yang dibayangkan,” tukas Ketua Sinode Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Pdt.Lipius Biniluk kepada wartawan di Jayapura, Kamis (29/11).

Karenanya, kata dia, pihaknya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Papua menyampaikan ungkapan syukur dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Pencipta, tanpa perlu dinodai dengan hal-hal seperti provokasi, hasutan, gerakan-gerakan yang tak seharusnya terjadi konflik masyarakat dimana-mana.

Menurutnya, pihaknya melihat ketegangan ini terjadi akibat pergerakan yang dilakukan TNI/ Polri dan masyarakat tertentu, karenanya selaku tokoh agama pihaknya menghimbau kepada semua pihak untuk duduk dan berdoa bersama dimulai pada 1 Desember.

BEMF dan DPMF : Polisi Jangan Vonis 1 Desember Hari Kemerdekaan Papua

Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini, Polda Papua diminta untuk membuka ruang demokrasi bagi rakyat Papua guna menyampaikan aspirasnya kepada Pemerintah, karena negara ini merupakan negara bebas berdemokrasi.

Demikian disampaikan, Sekretaris Forum Anti Pelanggaran HAM, Weiles Wea kepada wartawan di Kampus Fisip Uncen Atas, Perumnas III Waena, Distrik Heram, Kamis (29/11) kemarin. Dikatakannya, sejak dilakukan penangkapan terhadap Mako Tabuni, Buchtar Tabuni yang menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah hingga saat ini sudah di Bungkam ruang demokrasi kepada rakyat Papua.

“Kami ini mau kemana dan kami menyampaikan aspirasi kemana, dan ketika menyampaikan aspirasi aparat keamanan berasalan tidak terdaftar ke Kesbangpol sehingga yang terjadi kepada rakyat Papua teror dan penangkapan ketika melakukan demokrasi di daerah Papua, padahal Negara ini bebas berdemokrasi dan itu sudah diatur dalam undang-undang,” tukasnya.

Ditegaskannya, ketika ruang demokrasi terus saat menyerukan hak pedapat Papua ke pemerintah maka yang terjadi konflik besar-besaran.

Untuk itu, Kapolda Papua segera membuka ruang demokrasi kepada rakyat Papua yang menyampaikan aspirasinya, terutama dalam perayaan 1 desember yang akan berlangsung besok, yang adalah hari bersejarah bagi rakyat Papua, sehingga patut dirayakannya melalui ibadah-ibadah syukur.

Ditempat yang sama, Sekretaris forum anti pelanggaran HAM, Aktivis Mahasiswa Uncen, Alfa Rumara, meminta agar jangan lagi masyarakat menjadi korban konflik karena tidak memberikan ruang demokrasi kepada rakyat dan beberapa sorotan penting yang dilakukan aparat selama ini yakni, pelanggaran HAM, sehingga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan ruang demokrasi kepada rakyat Papua itu sendiri.

Sementara itu, Ketua Forum Anti Pelanggaran Ham di Papua, Septi Megdoga meminta agar pihak kepolisian Polda Papua tidak mevonis bahwa perayaan 1 Desember merupakan hari kemerdekaan bagi rakyat Papua.

“Saya tegaskan bahwa, 1 Desember bukan hari kemerdekaan Papua akan tetapi merupakan hari sejarah bagi orang asli Papua, dimana 1 Desember bentuk jajahan yang sempat dilakukan oleh Belanda,” ungkapnya.(mdc/nls/don/l03)

Jumat, 30 November 2012 10:35, Binpa

Mahasiswa Yalimo Tolak Pembangunan Empat Polsek

Jayapura (29/11)—Sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Yalimo, Papua yang tergabung dalam Forum Peduli Pembangunan Yalimo menolak pembangunan empat pos polisi yang akan dibangun di daerah itu. Mereka menilai, pos polisi itu bukan kebutuhan masyarakat.

“Itu bukan kebutuhan masyarakat. Masih ada kebutuhan masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan dan pelayanan yang maksimal,”

kata Koordinator Forum Peduli Pembangunan Yalimo, Leo Himan, kepada wartawan di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Kamis (29/11).

 Menurut Leo,  sejak Yalimo ada, masyarakat Yalimo berada dalam kondisi aman dan damai.

“Orang lewat Yalimo ke Wamena tengah malam pun tidak ada kejadian luar biasa, malah sangat aman, jadi keamanan diperlukan tapi belum saatnya,”

kata Leo lagi.

Pihak Leo mengakui, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Yalimo, dalam hal pendidikan, sudah memperhatikan mashasiswa asal kabupaten ini. Namun, dia berharap, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemda Kabupaten Yalimo, lebih jeli dan mampu menjabarkan kebijakan Bupati Yalimo.

 Yalimo memiliki lima distrik, yaitu, Abenaho, Aphalapisili, Welarek, Benawa dan Elelim. Seperti diberitakan harian Cenderawasih Pos 21 November 2012 dan 26 November 2012, Bupati Kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya ini meminta penambahan pasukan pembangunan empat polsek di Yalimo pasca pencurian lima pucuk senjata api. (Jubi/Timo Marten)

 Friday, November 30th, 2012 | 01:07:05, www.tabloidjubi.com

Jonah Wenda: “Penembak Polisi di Lanny Jaya Bukan OPM”

Jayapura (29/11)—Jonah Wenda, Juru Bicara (Jubir) Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua Barat,  mengatakan, pelaku penyerangan dan penembakan tiga polisi di Polsek Pirime, Lany Jaya, Papua bukan OPM, tetapi pihak yang ketiga yang ‘dipelihara’.

 “Itu kelompok pihak ketiga yang digunakan untuk kacaukan keamanan dan juga untuk membunuh rakyat Papua dan menodai kemurnian perjuangan kemerdekaan rakyat Papua,”

kata Jonah Wenda di Tanah Hitam, Kota Jayapura, Papua, Kamis (29/11) siang.

 Kata dia,  TPN Papua Barat tidak akan pernah melakukan kontak fisik. Sejak tahun 2005 menyatakan kepada dunia untuk mendorong penyelesaian status politik Papua secara damai. Lanjut dia, jika pelakunya dari OPM, mereka tidak lari dan pasti bertanggung jawab, sebab, tujuan mereka bukan pengacau keamanan.

 Jonah Wenda mempertanyakan oknum yang menamakan diri Goliat Tabuni itu. Ia juga mempertanyakan persoalan KTT TPN di Biak yang menurut dia, mandatnya dari  Wakil Panglima Kodam Tabi, Kolonel Terry Satto yang menampung banyak orang dari luar Papua Barat.

“Terry Satto itu siapa dan kerjanya apa? Ini bisa mengotori tujuan perjuangan murni bangsa Papua Barat,”

kata Wenda lagi.

 Menurut dia, adanya saling tuding setiap terjadi penembakan di Papua semestinya direspons pemerintah pusat dengan membuka ruang dialog.

 Dia juga meminta kepada TNI/Polri untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Prinsipnya kalau rakyat tidak diganggu dan diperhatikan dengan baik, pasti tidak ada kekacauan,”

kata dia.

Ia meminta pemerintah pusat untuk membebaskan semua tahanan politik Papua Barat dan segera membuka ruang perundingan dengan pengawasan pihak yang netral, menghentikan semua operasi militer di Tanah Papua, menghentikan semua program pemekaran kabupaten maupun provinsi dan juga pemilukada sebelum terjadi perundingan dengan rakyat bangsa Papua Barat lewat kelima juru runding Bangsa Papua Barat.(Jubi/Timo Marten)

Friday, November 30th, 2012 | 02:02:15, www.tabloidjubi.com

Polda Papua Melakukan Penambahan Pasukan Di Lanny Jaya

Lanny Jaya – Paska terjadinya penyerangan Polsek Pirime yang menewaskan 3 anggota kepolisian yang sedang berjaga oleh kelompok orang yang diduga OPM pada hasi Selasa (28/12) kemarin, pihak Kepolisian Darah Papua telah melakukan penambahan pasukan di lokasi kejadian dan daerah – daerah disekitar lokasi kejadian.

Dari informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa, sejumlah Pasukan tambahan telah didatangkan dari Jayapura menggunakan pesawat dan tiba di bandara Wamena pada hari ini. setibanya Pasukan tambahan ini dibandara Wamena, pasukan ini sempat mengeluarkan tembakan sebanyak 8 kali ke udara dan langsung menaiki kendaraan yang telah disiapkan menuju lokasi kejadian.

Selain itu, dari lokasi kejadian ( Pirime ) terjadi pembakaran terhadap rumah – rumah warga setempat oleh aparat Militer Indonesia dan mereka ( Militer Indonesia ) menahan 4 orang warga Papua dan dimasukan secara paksa kedalam mobil box milik Aparat.

Selain itu, Untuk membantu kerja Polda Papua dalam mengejar pelaku penyerangan Polsek Pirime kemarin, Pihak Kepolisian RI ( Kapolri ) akan mengirimkan tim khusus dari Brimob ke Papua dalam waktu dekat ini, dan memerintahkan kepada seluru jajaran kepolisian di Papua untuk meningkatkan kewaspadaan. [ wp ]

Dirjen Otda : “20 Desember, hasil evaluasi Otsus akan diworkshopkan”

Yogyakarta, (27/11)—Otonomoni khusus yang sudah berjalan hampir dua belas tahun, baru dievaluasi tahun ini.

Pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua tak bisa diukur keberhasilannya, karena belum pernah ada evaluasi yang komperehensif terhadap pelaksanaan Otsus tersebut. Universitas Cenderawasih pernah melakukan evaluasi Otsus, namun entah kenapa, hasilnya tidak pernah dipublikasikan secara resmi.

Soal evaluasi Otsus ini disinggung dalam Seminar

“Membangun Optimisme di Tanah Papua”

yang dilaksanakan dalam rangka Dies Natalis Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) ke 51, Selasa (27/11) di ruang Seminar Fisipol UGM.

Menanggapi pertanyaan forum seminar, Dirjen Otnonomi Daerah (Otda), Djohermansyah Djohan mengatakan Direktorat Otonomi Daerah tahun ini telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Otsus.

“Ini sudah tahun kesebelas pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua. Tahun ini Dirjen Otonomi Daerah sudah melakukan evaluasi Otsus. Rencananya, tanggal 20 Desember, hasil evaluasi Otsus akan diworkshopkan.”

ujar Djohermansyah.

Lanjut Djohermansyah, karena belum ada evaluasi Otsus ini, maka sulit untuk menemukan praktek baik (best practises) dari pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik, seperti yang diharapkan dalam seminar ini.

“Misalnya, penyusunan Perdasus yang dilakukan di Papua bisa dipelajari oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam penyusunan Perdais (Peraturan Daerah Istimewa).”

kata Djohermansyah.

Lebih lanjut, Djohermansyah menilai seminar yang dilaksanakan oleh Fisipol UGM ini menjadi sebuah terobosan baru, karena mencoba melihat sisi baik dari pelayanan publik di Papua. Sebab menurutnya, selama ini kalau berbicara soal Papua, selalu hanya membicarakan persoalan yang sedang terjadi di Papua.

Selain Djohermansyah Djohan yang hadir sebagai pembicara kunci seminar, Adriana Elisabeth (LIPI), Cornelis Lay (Pengamat sosial politik), Dr. Stepanus Malak, M.Si (Bupati Sorong) dan Victor Mambor (Pemimpin Redaksi Tabloid Jubi) juga hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut. (Jubi./Musa Abubar)

Tuesday, November 27th, 2012 | 18:53:32, www.tabloidjubi.com

Penembakan Perwira TNI, Motif Masalah Keluarga

JAYAPURA—Kasus penembakan seorang perwira TNI bernama Kapten Chk Onggeleng D Elieser Borgani, Anggota KumdamXVII/Cenderawasih yang dilakukan Brigpol YT (28), Anggota PJR Dit Lantas Polda Papua di belakang SPBU Sentani Kota, Minggu (24/11) sekitar pukul 21.00 WIT, ternyata motifnya masalah internal keluarga. Demikian disampaikan Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK ketika dikonfirmasi, Senin (26/11).

Dia mengatakan pelaku mempunyai hubungan keluarga dengan korban merasa iri karena korban selalu mendapat perlakuan istimewa dari orang tua pelaku. Kemudian terjadi pertengkaran mulut antara pelaku dan korban sehingga korban mendorong pelaku. Setelah itu tersangka masuk ke dalam kamar mengambil senjata api jenis Revolver S & W miliknya dan menembakan kea rah lantai sebanyak 1 (Satu) kali serta kearah korban sebanyak 1 kali yang mengenai paha sebelah kiri korban.

Pasca kejadia, kata dia, korban sempat dilarikan ke RSUD Yowari, Kabupaten Jayapura. Kemudian dirujuk ke RSMartne Indey guna mengeluarkan proyektil yang bersarang paha korban. Kata dia, saat ini tersangka sudah diamankan di Polres Jayapura Kota guna dimintai keterangan atas kejadian tersebut.

“Untuk menyelesaikan masalah ini sudah dilakukan koordinasi antara pimpinan TNI dan pimpinan Polri,” tukasnya.

Ditambahkannya, tersangka kini sudah diamankan di Dit. Propam Polda Papua guna dimintai keterangan atas kejadian tersebut. Selanjuntnya menyita barang bukti 1 pucuk senjata api jenis Revolver S & W, 3 butir amunisi dan 2 buah selongsongan.
Polisi ini gampang memainkan senjata api, kata dia, pihaknya segera mengecek kemungkinan besar senpi ditarik sekaligus menunggu hasil tes psikologi terhadap pelaku, karena sebelum menggunakan senpi seseorang anggota haris dites psikologi.
Hal senada diungkapkan Kapolres Jayapura AKPB Roycke Harry Langie, SIK.MH melalui Kasat Reskrim Polres Jayapura AKP Steyven J. Manopo, SIK membenarkan hal ini.

“Pelaku saat ini sedang diproses pidana dan masih tetap kita yang tangani,” ujarnya kepada Bintang Papua Senin sore (26/11) ketika dihubungi melalui telepon celularnya.

Dikatakannya, pihaknya juga sudah melakukan donor darah untuk kepentingan medis korban yang saat ini tengah dirawat.

“Yang perlu diklarifikasi adalah kejadian ini bukan masalah institusi tapi masalah keluarga,” tegasnya.

Ketika disinggung apakah pelaku dalam kondisi mabuk ketika menembak, Kapolres membantah hal tersebut.

“Pelaku tidak dalam kondisi mabuk,” tukasnya.(mdc/dee/don/l03)

Selasa, 27 November 2012 10:07, Binpa

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny