KNPB Merasa Selalu Difitnah

Wim R.Medlama (kanan) saat diadmpingi anggotanya dalam dalam keterangan persnya kepada wartawan di Prima Garden Abepura, Kamis, (18/10)

Jumat, 19 Oktober 2012 01:40, BintangPapua.com

JAYAPURA – Juru Bicara West Papua National Committee atau Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Wim R.Medlama, mengatakan, selama ini KNPB selalu difitnah dengan segala isu-isu yang sengaja digiring ke arah terorisme. Padahal, kenyataannya KNPB tidak pernah mengajarkan anggotanya untuk melakukan tindakan yang berindikasi terorisme.

Dijelaskan, segala tudingan yang dialamatkan kepada KNPB itu tidak benar sama sekali, mulai dari tudingan tentang melatih anggotanya merakit bom, KNPB melaksanakan konfrensi di Biak, padahal itu tidak pernah ada.

Kemudian menuding juga bahwa dua anggota yang ditangkap di Tolikara itu adalah anggota TPN OPM, dan saksi yang bernama Filemon Elosak yang menemukan bom di Sekretariat KNPB di Wamena adalah juga anggota TPN OPM. Hal itu juga fitnahan yang tidak terpuji, karena mereka selama ini tidak pernah mengikuti kegiatan KNPB dan tidak menjadi anggota KNPB.

“Polda tuding kami bahwa melatih anggota kami merakit Bom, itu tidak benar dan adalah finatnahan,” ungkapnya dalam keterangan persnya kepada wartawan di Prima Garden Abepura, Kamis, (18/10).

Menurutnya, semua tudingan yang dialamatkan kepada KNPB merupakan propaganda yang dengan sengaja mau mendorong KNPB ke arah tindakan hukum terorisme dan tindakan pelanggaran hukum lainnya. Termasuk mau mematahkan ideologi KNPB dan rakyat Papua dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Papua Barat.

Terkait dengan itu, pada prinsipnya pada 23 Oktober 2012 mendatang KNPB tetap melaksanakan aksi demo damai di Taman Imbi Jayapura. Demo damai ini dalam rangka mendukung kegiatan International Parliamentarians for West Papua (IPWP), dimana yang akan menggelar pertemuan di London yang membicarakan tentang teknis pelaksanaan referendum di Papua juga bagaimana membuat desakan ke PBB untuk membuka akses bagi IPWP di London untuk turun ke Papua guna memantau dan menjadi panitia referendum.

“Segala intimidasi, penembakan, dan penangkapan yang dilakukan aparat keamanan itu merupakan bagian dari aksi untuk menghadang kegiatan demo kami tanggal 23 Oktober 2012 lalu,” imbuhnya.

Ditambahkannya, jika dalam aksi demo tersebut ada kedapatan yang membawa senjata tajam (Sajam) atau bom dan melakukan pelemparan batu, sekali-kali itu bukan anggota KNPB, tapi itu adalah niatan jahat dari pihak-pihak yang sengaja memanaskan situasi agar para anggota KNPB dip roses hukum.
Mengenai ijin demo, pada prinsipnya pihaknya telah menyampaikan kepada Polda Papua, untuk itu sebaiknya Polda Papua jangan menghalangi pihaknya sebab rakyat Papua mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasinya.(nls/don/l03)

October 19, 2012 0

FMMP Minta Persoalan (Alm) Theys Eluay Dituntaskan

JAYAPURA – Federasi Militan Mahasiswa Papua meminta pemerintah menuntaskan persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini terjadi di tanah Papua, salah satunya yang menyebabkan tewasnya Ketua PDP, Theys H Eluay.

Menurut Presiden FMMP, Thomas CH, Sufii bahwa pada dasarnya mereka yang menyebabkan tewasnya almahrum Theys Eluay sudah diadili, namun kenyataannya para petinggi yang memberikan perintah untuk menghabisi Theys Eluay sampai saat ini masih bebas berkeliaran. “Sudah 12 tahun pasca dibunuhnya almahrum Theys Eluay, namun penegakan HAM di tanah Papua hingga kini masih berjalan di tempat,” ungkapnya dalam keterangan persnya di Prima Garden Abepura, Selasa, (16/10).

Hal lain yang menjadi sorotan pihaknya adalah agar DPRP membuat Perdasus dan DPRD Kabupaten/Kota Jayapura untuk membuat Perda untuk melindungi makam dan tugu almahrum Theys Eluay, karena terkesan makam dan tugu tersebut, terutama pada makam almahrum banyak baliho-baliho dan spanduk-spanduk yang dipasang dan dibentang di depan makam. Menurutnya, almahrum Theys Eluay merupakan tokoh sentral karismatik tradisonal yang menjadi panutan bagi seluruh rakyat Papua yang selama ini memperjuangkan ideologi kemerdekaan atas ketidakadilan selama ini yang dialami rakyat Papua, jadi semestinya almarhum Theys Eluay wajib dihargai.

“Kami minta juga ada regulasi untuk menggantikan nama Bandara Sentani dengan nama Bandara Internasional Theys Eluay. Soal rencana pemindahan Makam almahrum Theys Eluay kami minta jangan dipindahkan, karena almahrum Theys Eluay bukan milik keluarganya saja tapi milik seluruh rakyat Papua,” tandasnya.

Persoalan lain yang menjadi sorotan FMMP adalah persoalan otsus yang dinilai gagal, dan soal kehadiran Unit Percepatan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang tidak jelas programnya, yang pada dasarnya kehadiran UP4B memperpanjang sederetan masalah yang adai di tanah Papua bahkan menambah persoalan baru.

“Persoalan Papua tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan, pembunuhan, intimidasi dan penjara, tapi hanya bisa diselesaikan dengan dialog/diplomasi,” pungkasnya.(nls/don/l03)

Rabu, 17 Oktober 2012 07:10, BintngPapua.com

October 17, 2012 1

1 Tahun KRP III Akan Diperingati

Ketua Panitia Perayaan KRP III, Pdt. Ketty Yabansabra, S.Teol (kiri) bersama anggota saat memberikan keterangan pers, Sabtu (13/10).

Senin, 15 Oktober 2012 02:11, BintangPapua.com

JAYAPURA – Kelompok yang menamakan diri Negara Federasi Republik Papua Barat (NFRPB) mengatakan, bakal memperingati 1 tahun Konferensi Rakyat Papua (III) yang saat itu mendeklarasikan pemulihan kemerdekaan ‘Bangsa Papua’ di Lapangan Misi Padang Bulan Abepura, tepatnya 19 Oktober 2011 lalu.

Ketua Panitia Perayaan Konferensi Rakyat Papua (KRP) III, yang juga selaku Ketua Tim 7 NFRBP, Pdt. Ketty Yabansabra, S.Teol, mengatakan, perayaan tersebut dilaksanakan tanggal 19 Oktober dalam bentuk ibadah syukur dan dialog, yang akan menghadirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), jika undangan NFRPB dipenuhi Presiden SBY.

Dijelaskan, perayaan dalam bentuk ibadah dimaksud dan dialog dipastikan dilaksanakan dengan damai, bersahabat, dan sopan santun, sebab tema yang diangkat dalam perayaan tersebut adalah Papua dipulihkan dari perdamaian dunia.

Mengenai hal itu, melalui Tim yang dibentuk dan disahkan oleh ‘Presiden NFRPB’, Forkorus Yoboisembut,telah menyampaikan surat-surat kenegaraan, salah satunya perihal ibadah syukur dan dialog kepada Presiden RI yang tembusannya kepada menteri terkait, Kapolri, Panglima TNI, Pangdam Papua, Kapolda Papua Gubernur Papua dan pihak lainnya. Dimana ada balasan surat dari pihak-pihak tersebut bahwa telah menerima surat dan dokumen dari NFRPB. “Itu sikap hormat dari pemerintah pusat kepada kami NFRPB, jadi kami simpulkan bahwa pasti mendapatkan ijin ibadah syukur peringatan KRP III. Jelas kami akan menyampaikan surat permintaan ijin ke Polda Papua untuk ibadah syukur ini,” ungkapnya dalam keterangan Persnya di Kantor Sekretariat Dewan Adat Papua (DAP), Sabtu, (13/10). “ Yang terlibat dalam ibadah syukur itu seluruh komponen masyarakat di tanah Papua termasuk kami undang semua warga NKRI yang ada di tanah Papua yang sangat kami akui tingkat kesopanannya untuk turut hadir merayakannya,” ujarnya lagi.
Tentang deklarasi yang diisampaikan pada sesi terakhir KRP III, rakyat Papua menyatakannya sebagai final solution (solusi final) dari semua upaya-upaya pembangunan dari pemerintah NKRI dari sejak digelarkannya pembangunan dengan tema kesatuan NKRI dengan Papua yang bertolak dari adat dan kebudayaan yang sama mulai dari Kerajaan Sriwijaya sampai pada kesultanan Tidore, yang sudah saatnya harus berdiri sendiri menjadi Negara yang berdaulat secara hukum.

Lanjutnya, mengenai rencana dialog dengan Presiden SBY, pihaknya telah menyerahkannya ke Presiden SBY dan para petinggi di Jakarta yang diantar langsung pada tanggal 13-16 September 2012 lalu. Namun demikian, pihaknya meragukan dibukanya ruang dialog Jakarta-Papua, karena pada 10 tahun lalu ruang dialog juga diminta tapi gagal dilaksanakan.

Meski demikian, secara defacto telah mempunyai status politik dan hukum menjadi NFRPB yang ditandai dengan pembacaan deklarasi kemerdekaan bangsa Papua pada KRP III Papua lalu yang dicatat sebagai deklarasi pemulihan kemerdekaan dan kedalautan bangsa Papua yang sudah diperjuangkan sejak tahun 1961 hingga tahun 2011 lalu.

“Status hukum NFRPB terus kami dorong dan upayakan adanya pengakuan dari Negara-negara anggota PBB teristimewa Negara Kesatuan Repoblik Indonesia (NKRI),” tandasnya.

Sedangkan Kepala Keamanan NFRPB, Elias Ayakading, mengharapkan supaya tragedi yang terjadi pada KRP III lalu jangan terulang lagi pada peringatan 19 Oktober 2012 mendatang, sebab thema yang kita usung sudah jelas, yakni, pemulihan kemerdekaan bangsa NFRPB.

Untuk itu, dirinya menghimbau kepada aparat keamanan di atas tanah Papua, supaya bersama-sama kita wujudkan damai di tanah Papua. Dan kepada seluruh masyarakat Papua baik orang Papua sendiri maupun non Papua bahwa pihaknya menjamin keamanan perayaan ibadah syukur hari ulang tahun KRP III ini dalam kedamaian aman dan damai.

Dirinya juga minta kepada pihak-pihak terkait agar tidak mengembangkan isu-isu yang tidak bertanggungjawab. sebab pelaksanaan ibadah syukur dengan keadaan aman dan damai, dan tidak akan terjadi gangguan keamanan.(nls/don/l03)

October 15, 2012 0

Forkorus Nilai Pembentukan Raja-Raja, Bagian dari Praktek Adu Domba

Senin, 15 Oktober 2012 02:05, BintangPapua.com

JAYAPURA – Pembentukan raja-raja di Tanah Papua pada Rabu, (11/10) lalu yang ditandai dengan dikukuhkannya Alex Mebri Meden Yansu Meiran selaku Raja di tanah ini, ditanggapi serius oleh Forkorus Yoboisembut yang diklaim pendukungnya sebagai Presiden Negara Federal repoblik Papua Barat (NFRPB),.

Menurut Forkorus pembentukan raja-raja itu wajar saja, karena mereka (Raja Alex Mebri Cs) mempunyai hikmat untuk melakukannya, tapi hal itu tidak akan berpengaruh terhadap perjuangan NFRPB yang sudah terbangun dan terbentuk selama ini yang secara defacto sudah diakui keberadaannya.

Pernyataan Forkorys tersebut diungkapkan melalui Ketua Panitia Perayaan Konferensi Rakyat Papua (KRP) III, Pdt. Ketty Yabansabra, S.Teol kepada Bintang Papua, Sabtu (13/10). Dikatakannya, mengenai hal itu dirinya telah bertemu dengan Forkorus Yoboisembut yang kini tengah menjalani hukumannya di LP. “Kami tetap melihat mereka sebagai bagian dari kami, tapi apa yang mereka perbuat, itu tidak akan mempengaruhi sikap kami,” ujarnya kepada Bintang Papua di Kantor Dewan Adat Papua (DAP), Sabtu, (13/10).

Ditegaskan, pembentukan Kerajaan Papua Barat New Guena/Malanesia (KPBNG/M) tersebut, sama sekali tidak mengoyahkan kedalautan NFRPB. Pasalnya, bagi pihaknya memahami bahwa keberadaan (KPBNG/M) hanyalah permainan semata dari pihak-pihak yang tidak menginginkan adanya NFRPB, dan KPBNG/M hanya representasi dari praktek-praktek adu domba yang terus dilancarkan diatas tanah ini oleh pihak-pihak yang selama ini mengadudomba rakyat Papua. Dengan kata lain, KPBNG/M merupakan corong kejahatan yang dititipkan di dalam mulut mereka. Corong itu adalah sebagaimana didalam dokumen yang ditulis oleh Presiden NFRPB tidak lain TNI/Polri dan pihak-pihak lainnya yang turut bermain di dalam persoalan politik Papua ini.

“Semoga mereka (TNI, Polri dan petinggi NKRI melihat dengan akal budi bahwa rakyat Papua maju dengan sopan santun, mestinya mereka menempatkan diri sebagai manusia,” paparnya.

Soal bertolak belakang paham kenegaraan satu sama lainnya, tapi pada prinsipnya sistem dan struktur penataan pemerintahan NFRPB itu mengacu pada segala nilai-nilai yang ada dalam nilai-nilai kehidupan peradaban orang Papua, itu berarti NFRPB menyatakan bahwa kerajaan KPBNG/M yang didirikan itu tidak ada dalam sistem dan struktur pemerintahan NFRPB dan tidak ada dalam nilai-nilai kearifan lokal orang Papua.

Menurutnya, sistem kerajaan hanya ada di Sorong dan Raja Ampat (Itu lokal disana) tapi kalau sistem kerajaan mau dibentuk di seluruh Papua, itu tidak bisa dilakukan, karena di daerah lainnya di tanah Papua ini tidak ada yang menunjukan nilai-nilai adanya kerajaan, sebab di Papua hanya ada Ondoafi, kepala-kepala suku, Mambri, dan selanjutnya sesuai dengan sebutan adat istiadat daerah masing-masing.

“Jadi silakan mereka (KPBNG/M) jalan, tapi mereka juga bagian dari orang Papua, kecuali mereka menyatakan diri tidak sebagai orang Papua, ada saatnya itu kita akan lihat. Program yang ada dalam struktur pemerintahan kami jelas, sedangkan mereka tidak ada, hanya mereka meraba-raba saja/mereka-reka saja,” imbuhnya.(nls/don/l03)

October 15, 2012 0

Draf Perdasus Sistem Kepemimpinan Raja Sudah Ada

Sabtu, 13 Oktober 2012 07:01, BintangPapua.com

JAYAPURA – Dikukuhkannya dan diproklamirkan Raja-Raja di Tanah Papua yang dilakukan dalam upacara adat, ditandai dengan ditabiskannya Alex Mebri Meden Yansu Meiran selaku Raja di tanah ini oleh raja-raja dari daerah, diantaranya Raja dari Teluk Saireri, Emanuel Koyari, dan Christian Mehuze selaku keturunan putri raja dari Selatan, dan raja-raja se-tanah Papua, ternyata bukan hanya sampai disitu saja. Sebab ternyata sudah ada draf (Rancangan) Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang sistem pemerintahan raja di Tanah Papua.

Raja Alex Mebri Meden Yansu Meiran, mengatakan, rancangan Perdasus tersebut jika tidak ada halangan, Senin, (15/10) draf dimaksud telah diserahkan kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) yang selanjutnya digodok dan diserahkan ke DPRP untuk disahkan menjadi Perdasus. “Ya Senin Minggu depan draf itu kami sudah serahkan ke MRP. Materi drafnya sudah final kami Finalkan,” ungkapnya kepada Bintang Papua, saat dihubungi via ponselnya, Jumat, (12/10).

Dijelaskan, draf Perdasus dimaksud memiliki 6 Bab dan 13 pasal yang memuat tentang pengawasan dan perlindungan raja terhadap pemerintah, susunan, kedudukan dan mekanisme raja, larangan dan sanksi, lambang/panji kebesaran raja, dan pakaian kebesaran raja.

Berikutnya secara singkat, point penting dari draf itu adalah pertama, raja yang berkedudukan di tingkat kampung, distrik dan kabupaten mempunyai kewenangan melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap bupati, distrik dan kampung, demikian juga raja yang berkedudukan di tingkat provinsi dan pusat mempunyai hak dan kewajiban melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap gubernur, presiden dan menteri-menteri. Kedua, raja dapat menimbang keputusan yang diputuskan kepada masyarakat hukum adat agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) akibat keputusan hukum. Disamping itu pula kedudukan raja ditingkat provinsi disebut raja tingkat provinsi, begitu juga berlaku pada kabupaten/kota hingga kampung-kampung.

“Jadi ini bukan Negara tapi bentuk kerajaan yang namanya Kerajaan Papua Barat New Guene/Malanesia. Pembentukan Raja ini juga merupakan amanat dari UU No 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus,” tegasnya.

Ketiga, raja-raja di tanah Papua dari masing-masing tingkatan sampai tingkat keret dilarang melakukan tugas raja dalam kegiatan politik praktis dan dilarang keras untuk menerima sogokan dalam bentuk apapun karena berujung pada kesengsaraan rakyat.

Lanjutnya, yang jelas didalam sistem pemerintahannya menganut sistem kerajaan yang memiliki kabinet dan perdana menteri yang tugas pokok dan fungsinya menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan bagi rakyat Papua dan dunia, sebab kedepannya tanah Papua yang adalah tanah yang diberkati Tuhan akan memberikan makan kepada semua suku bangsa di dunia ini.

Ditegaskannya, kerajaan Papua hadir untuk mengatur Indonesia dan dunia yang berantakan akibat dari perbuatan dosanya sendiri baik dosa rakyatnya maupun para pejabatnya yang melawan terhadap kehendaj Firman Tuhan. Itu sangat penting karena tanah Papua merupakan tanah perjanjian Allah.
Mengenai sistem pemerintahan di Negara ini, dirinya telah bertatap muka secara langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk merubah sistem pemerintahan Negara ini menjadi Negara Federal, dan hal itu telah disetujui oleh Presiden SBY.

“Saya dan kabinet saya baru di panggil oleh pemerintah Jakarta untuk melakukan pertemuan besar dengan sejumlah Negara diantaranya Hongkong, Perancis, Brunei Darusalam, beberapa Negara di pasifik. Pertemuan itu dijadwal Minggu depan dengan agenda membahas mengenai pembangunan di Papua disegala aspek/bidang,” terangnya.

Sementara itu, mengenai perbedaan kekuasaan raja dan presiden, yakni, pertama, Raja berkuasa pada individu, suku, bangsa dan ras, tetapi presiden adalah akibat hukum dan politik, Presiden tampil dengan julukan adat “Mambai” artinya bukan dari keturunan bangsawan tetapi karena keberhasilan menyelamatkan raja, ras, suku, bangsa dan keret/marga, maka diterima dan dijuluki Mambri.

Kedua, Presiden dalam Negara manapun di muka bumi secara adat disebut pria dan putrid berwibawa sehingga dari sudut pandang kultur adat keturunan bangsawan/Raja menilai bahwa Presiden tidak menghormati rajanya akibat demokrasi dan politik, presiden tidak menata adat secara terhormat, sehingga bilamana struktur adat keturunan bangsawan/Raja dipersiapkan dan atau dibuat aturan maka bisa tampil juga sebagai Mambri/Presiden melalui musyawarah dan mufakat.

Ketiga, ada kewenangan yang membedakan yaitu presiden tidak memiliki hak keturunan tetapi raja memiliki hak keturunan darah turun temurun. Keempat, raja dapat bersabda, tetapi presiden sebatas instruksi. Raja secara kultur dikuduskan dan tidak ada dusta, tipu muslihat, dan tidak kotor dalam kepemimpinannya, tetapi sebaliknya pada presiden. Kelima, Raja sebagai penasehat-penasehat Presiden maka Presiden wajib melayani raja.
“Jadi sistem pemerintahan yang benar adalah Raja melindungi pemerintah dan rakyatnya. Raja dan adat terbuka dalam perbuatan kebenarannya serta Raja dan adat merupakan suatu keilahian dalam kehidupan sehari-harinya,” pungkasnya.(nls/don/l03)

Artikel Sebelumbnya tentang Alex Mebri:

October 14, 2012 1

Australia: Sean Dorney Receives ACFID Media Award

Journalist Sean Dorney speaking to Queensland University of Technology students. Image: QUTNews

Friday, October 12, 2012

Item: 8123

SYDNEY (Australian Broadcasting Corporation / Pacific Media Watch): The ABC congratulates Australia Network’s Pacific Correspondent Sean Dorney, who received the Australian Council for International Development’s inaugural ACFID Media Award last night for his lifetime commitment to reporting on Papua New Guinea and the Pacific.

Sean Dorney is one of the ABC’s most respected and experienced correspondents and the award recognises his journalistic contribution to coverage of the Pacific region.

For the past 38 years, Dorney’s work has involved covering news and events in the Pacific. He spent 20 years living in Papua New Guinea, 17 of those as the ABC’s PNG correspondent.

Dorney returned to Australia in 1999 to become the ABC’s Pacific correspondent based in Brisbane, reporting for ABC News, Australia Network and Radio Australia.

“I’m delighted to receive this award because I don’t think we as Australians really appreciate the crucial role that so many of our own people play in trying to help foster positive development in our own neighbourhood. The stories need to be told,” Dorney said.

ABC director of news Kate Torney said: “The magnificent contribution that Sean has made and continues to make with his reporting of stories in the Pacific is unmatched.

“His commitment to the region and his tireless enthusiasm and work ethic as a video journalist for Australia Network and his reporting for Radio Australia, makes him very deserving of such an award. It is wonderful that Sean has been recognised for his work by the Australian Council for International Development.”

The first of Dorney’s three postings to Papua New Guinea began in 1974, just before PNG independence. In 1979 he returned to Port Moresby as the ABC correspondent, but was expelled in 1984 by the then Foreign Minister, Rabbie Namaliu, following a dispute between the PNG government and the ABC over the screening of an interview with Irian Jayan rebel leader, James Nyaro, by the Four Corners programme.

Dorney returned to Port Moresby as the ABC’s correspondent in 1987 and in 1991 the government of Prime Minister Sir Rabbie Namaliu awarded him an MBE for “Services to Broadcasting and Sport”. For 18 months in 1991/92 Sean was seconded to the PNG National Broadcasting Commission, as an in-country project manager for an AusAid/ABC assistance project.

In 1997, Dorney led the ABC’s radio and television coverage of the Sandline mercenary crisis and in 1998 was awarded the Walkley Award for Radio News reporting for his coverage of the tsunami that struck PNG in July 1998.

Dorney returned to Australia in 1999 to take up the job of Pacific correspondent based in Brisbane. In 2000 he completed a two-part television documentary marking the 25th anniversary of PNG independence and spanning his own quarter of a century involvement with the country.

Dorney has covered seven PNG elections, the most recent one this year. As he said at the time: “No matter how much time you spend in Papua New Guinea you can still be baffled by the next development”.

Sean has also written two books on Papua New Guinea affairs.

About ACFID
The Australian Council for International Development (ACFID) is the peak body for Australian aid and development non-government organisations. It has more than 90 member organisations who operate in over 100 developing countries worldwide, with field perspectives and international networks, as well as substantial Australian community support, to debates around issues of national and international importance.

More information

October 12, 2012 0

Mari Membangun Papua Berlandaskan Hukum Allah

Jumat, 12 Oktober 2012 06:34, BintangPapua.com

Korano Mambaisyen Wanijan (Raja dari Teluk Saireri), Christian Mehuze selaku keturunan putrid raja dari Selatan saat dalam prosesi pengukuhan Alex Mebri sebagai Raja, disaksikan raja-raja di tanah Papua.

JAYAPURA – Kemarin, Kamis, (11/10) secara sah dikukuhkan dan diproklamirkan Raja-Raja di Tanah Papua. Acara ini dilakukan dalam upacara adat, ditandai dengan ditabiskannya Alex Mebri Meden Yansu Meiran selaku Raja di tanah ini oleh raja-raja dari daerah, diantaranya Raja dari Teluk Saireri, Emanuel Koyari, dan Christian Mehuze selaku keturunan putri raja dari Selatan.

Pengukuhan itu ditandai pembicaraan singkat dalam rumah adat dan api adat, setelah itu Alex Mebri dikukuhkan sebagai Raja dengan air adat oleh raja-raja di tanah Papua, selanjutnya dilakukan upacara bendera yang adalah sebagai lambang adat/budaya raja (bukan lambang politik).

Usai pengibaran Bendera Raja, dilanjutkan pembacaan susunan kabinet menteri raja, sekaligus pembacaan undang-undang (UU) yang tidak lain merupakan 10 perintah Tuhan. UU dimaksud mendasari lahirnya pembentukan dan pengukuhahn Raja-Raja di tanah Papua.

Dijelaskannya, diproklamirkannya hal itu tidak lain merupakan amanat dari Tuhan untuk penggenapan Firman Tuhan, bahwa Papua dan segala bangsa telah meredeka secara jasmani dan rohani, dan Papua sebagai tanah perjanjian yang kelak memberikan makan bagi segala bangsa serta Papua berdiri atas nama Indonesia dan dunia.

Hal tersebut, kata Raja Alex Mebri, itu akan umumkan ke Papua dan seluruh dunia bahwa masalah Papua sudah selesai, Papua sudah merdeka secara jasmani dan rohani, jadi siapa yang memperjuangkan kemerdekaan di atas tuntutan merdeka sebagaimana sekarang ini, maka mereka akan dikutuk.
“Masalah Papua sudah selesai, tidak ada merdeka, kalau ada perjuangan kemerdekaan cangkokan, maka mereka itu jelas akan dikutuk,” tandasnya kepada Bintang Papua, Lapangan Skyline Kotaraja, Distrik Jayapura Selatan, Kamis, (11/10). Ditegaskannya, saat ini bangsa Papua tidak dijajah dan ditindas oleh bangsa manapun, tapi dijajah dan ditindas oleh Iblis, untuk itu seharusnya semua harus sadar untuk bertobat dan berbalik ke jalan yang benar sesuai perintah Tuhan. Supaya Tuhan dapat menurunkan emas di setiap daerah, agar setiap suku bangsa bisa menikmati berkah dan rahmat dari Tuhan.

Menurutnya, Papua merupakan pusat dunia, sebab Tuhan memberikan tanah Papua yang kaya dan tanah Papua yang bisa menyaksikan matahari terbit dan terbenam secara sempurna, sementara di Negara lain tidak menyaksikan matahari terbit dan terbenam sebagaimana yang terjadi di Papua.

Terkait dengan itu, dirinya mengajak semua warga suku bangsa, termasuk TPN OPM untuk bergabung membangun Papua , jangan tinggal di hutan karena itu tindakan tersesat yang merugikan diri sendiri. Semua anak bangsa mari membangun Papua dengan berlandaskan hukum Allah.

Mengenai Bendera Bintang Kejora (BK), harus disadari bahwa itu merupakan 7 kunci maut yang diberikan Iblis Lusifer yang kenyataannya membawa akibat bagi banyak rakyat yang meninggal, sementara Bendera Raja adalah bendera yang menggambarkan 5 corak 1 bintang yang menggambarkan manusia berdiri di 4 penjuru dan bintang di tengah yang artinya Hati Allah yang memberikan kedamaian, berkat dan anugerah serta keselamatan bagi semua orang.

“Saya sudah jalan ke berbagai Negara dan mereka siap untuk membantu anggaran untuk membangun Papua melalui raja-raja yang ada di Papua. Hongkong sudah positif membantu $ 777 T, dana itu nanti dikelola raja-raja. Ingatlah, bahwa kita sudah merdeka. Pembentukan Raja-Raja ini adalah penggenapan Firman Tuhan. Jangan coba-coba secara daging dan jangan melawan Tuhan,” tandasnya.

Ditambahkannya, dirinya pernah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk meminta supaya sistem pemerintahan di Negara ini segera dirubah ke sistem pemerintahan federal, sebab sistem pemerintahan demokrasi sekarang ini banyak membuat ketidakadilan dan rakyat menjadi korban.
Ditempat yang sama, Korano Mambaisyen Wanijan (Raja dari Teluk Saireri), yang juga perumus Pengukuhan Raja-Raja, Emanuel Sayori, menegaskan, pembentukan Raja-Raja ini bukan untuk merampas dan bukan melawan kekuasaan pemerintah, tapi bagaimana bersinergih dengan segala bangsa dan Raja-Raja untuk membangun rakyatnya supaya menjadi sejahtera secara lahir dan batin.

Terhadap hal itu, pihaknya akan berangkat ke daerah-daerah untuk mengukuhkan raja-raja di daerahdan juga sedang menyusun rancangan mengenai sistem kepemimpinan raja-raja di tanah Papua yang berikutnya diserahkan ke MRP untuk dikaji lebih lanjut yang kemudian diusulkan ke DPRP untuk disahkan menjadi Perdasus.(nls/don/l03)

October 12, 2012 0

Di Tolikara, TNI dan Polri Nyaris Bentrok

Selasa, 09 Oktober 2012 08:24, BP

JAYAPURA – Ketegangan antara personel TNI dan Polri terjadi di Karubaga Kabupaten Tolikara Papua, Senin 8 Oktober sekitar pukul 11.35 WIT. Ketegangan yang diduga dipicu sikap arogan dari salah satu personil institusi, nyaris berbuntut bentrok, sebelum kemudian berhasil diredakan masing-masing komandan satuan.

Juru Bicara Kodam 17 Cenderawasih Letkol Jansen Simanjuntak saat dikonfirmasi membenarkan adanya ketegangan itu. “Sempat ada ketegangan di Jalan Koramil Karubaga antara oknum anggota Polri dan TNI, ini dipicu akibat adanya anggota yang sama-sama bertugas di satu daerah bersifat arogan dengan menyakiti hati seseorang dari satuan lain,”ucapnya.
Beruntung, lanjutnya, ketegangan itu langsung bisa diredam sebelum berujung pada bentrokan. “Kedua komandan satuan mampu mengendalikan personilnya masing-masing,”tandasnya.

Bahkan, tambahnya, kedua satuan sepakat untuk saling meminta maaf dan kembali melaksanakan tugas bersama sebagai aparat keamanan. “Anggota yang arogan dan menyakiti akhirnya sepakat meminta maaf kepada anggota Kompi C Batalyon 755,”terangnya.

Ditanya secara detail pemicu ketegangan, Jansen Simanjutak enggan membeberkannya, namun ia meminta semua pihak untuk membatu meredakan ketegangan. “Kami berharap semua elemen ikut serta meredakan suasan ini,” singkatnya. Juru Bicara Polda Papua AKBP I Gede Sumert Jaya saat dikonfirmasi mengatakan, belum mengetahui secara pasti peristiwa itu. “Tunggu saya cek dulu ya,”imbuhnya. (jir/don/l03)

October 9, 2012 0

Bincang- bincang Ketua MRP Timotius Murib, Soal Tugas Sehari-harinya (bag-1)

Selasa, 09 Oktober 2012 08:29, bintangpapua.com

Posisi Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) suatu jabatan yang tidak gampang. Banyak hal, antara cita cita dan keinginan Lembaga Representatif orang asli Papua (MRP) untuk berkolaborasi dengan Eksekutif dan Legislatif. Artinya ada kepentingan masyarakat yang harus diakomodir dalam aspek hukum yang dihasilkan melalui perdasi perdasus dan butuh kerjasama. Tapi sayangnya kerap kebijakan MRP ini tak singkron.

Oleh Veni Mahuze- Bintang Papua

“ Kita perlu satukan visi dalam melangkah untuk menghasilkan produk produk hukum, antara keinginan MRP yang kerap tak singkron di lapangan, meski inisiatif sudah dimulai MRP, saya belum melihat MRP Periode II ini menghasilkan sesuatu untuk ditingalkan seperti apa yang sudah digagaskan MRP sebelumnya, masih banyak hal yang harus dibuat, “katanya.

Kini MRP diusianya yang kesatu tahun lima bulan ini, dia masih sangat muda, dia lahir karena riak riak orang asli Papua, dia ada juga karena Otsus Papua, namun sampai hari ini, tetap juga saya melihat belum ada singkron antara Eksekutif dan Legislatif dalam menghasilkan produk hukum karena tak ada kekompakan di tingkat relasi kuasa. Padahal ketiga relasi kuasa ini harusnya kompak mengimplementasikan Otsus di Tanah Papua. “Itu pergumulan saya selama ini,” kata Timotius Murib, mantan Ketua DPRD Puncak yang kini Ketua MRP. Murib yang ditemui di Rumah Dinas Ketua MRP di Kotaraja, Minggu (7/10) Sore, nampak kurang puas dengan kerja MRP, padahal ketaksingkronan itu harus disatukan antara visi misi dan gerak langkah. Antara MRP, DPRP dan Pemerintah Daerah supaya apa yang dipikir oleh MRP juga dipahami DPRP dan Gubenur, tanpa mengabaikan pihak Yudikatif, karena Yudikatif tetap sebagai pihak yang menyukseskan semua produk hukum.

Ia bercerita, begitu dirinya terpilih sebagai Ketua MRP di usia MRP kesatu tahun lima bulan ini, dalam periode kepemimpinannya, salah satu contoh MRP harus memperjuangkan salah satu produk hukum seperti Perdasus Nomor. 6 Tahun 2011 tentang Pilgub Papua, implemetasinya molor di jalan karena tak singkron antara Keinginan dan kebijakan yang tak kompak, padahal disini kita butuh kekompakan supaya kepentingan yang sudah ada diakomodir.

Selama pengambil kebijakan di ranah publik tidak bersatu menyuarakan Hati Nurani Rakyat Papua, maka 25 tahun kesempatan untuk sukseskan kesejahteraan di atas tanah Papua ini sesuai cita cita Undang undang Otsus tak akan berhasil dan stagnan bila kita tidak bersatu. “Saya rasa persatuanlah hal utama dan penting,” ujarnya.

“Saya katakan, mengapa tidak berhasil, mungkin istilah yang pas mengarah ke situ adalah masih adanya “PATIPA”, atau Papua Tipu Papua yang duduk di ranah pengambil kebijakan, istilah ini akan berlaku terus selama diantara orang Papua sendiri tak kompak, contoh ini mengarah pada oknum orang Papua yang ada di Tanah Papua yang menduduki kursi penting, yang dapat dikelompokkan kedalam orang orang yang tak punya hati dan masuk dalam strata ketiga dalam struktur masyarakat Papua. Mereka kurang peduli, kalaupun peduli, kepedulianya itu bukan datang dari lubuk hatinya karena memang mereka tak rasakan apa itu hidup menderita dibawah bayang bayang kekerasan simbolik”.

Menurut Murib, “Kelompok ketiga dari masyarakat Papua ini akan mendapatkan cela dimana tak adanya kesepahaman diantara orang Papua maka kondisi riil ini dimanfaatkan, hal ini nampak dalam upaya memperjuangkan Perdasus Nomor 6 tadi, sambung Murib.

Padahal DPRP sudah buat rancangan perdasusnya, lantas dikirimkan ke MRP untuk membuat persetujuan dan dikembalikan ke Eksekutif untuk dibuatkan penomoran, ini berjalan, namun dipertanyakan lagi mengapa KPU gugat Pilgub kemarin???, “ saya heran, ini namanya tidak kompak, padahal kru KPU sendiri didududki orang asli Papua, saya katakan itu tadi, mereka tak punya hati”.

Oleh karena itu mengapa masalah Pilgub Papua ini terus molor hingga sekarang satu tahun lebih, saya mau katakan ini, “Karena kami sendiri antara orang Papua yang duduk di lembaga pengambil kebijakan ini tidak konsekwen dan bersatu, dan tidak punya hati, hingga keinginan saya Timotius kedepan itu, KPU harus diduduki orang yang punya hati, gubernur harus punya hati, DPRP harus punya hati, MRP lebih lagi harus punya hati”, sambung Murib.

Meminjamkan istilah yang sering digunakan orang saat ini bahwa, menjadi pemimpin itu harus orang takut Tuhan, namun menurut dirinya istilah takut Tuhan saja tak cukub, lebih dari itu dibutuhkan orang yang punya hati duduk di tiga lembaga ini dan punya hati dan komitmen sama dan perlunya membangun komunikasi Intens. Ia melihat yang terjadi justru sebaliknya, tak ada ruang komunikasi yang baik antara ketiga lembaga ini.

Padahal, bila dilihat komunikasi merupakan sarana mempererat relasi dalam melakukan evaluasi bulanan atau tiga bulanan antara MRP, DPRP dan Gubenur perlu duduk satu meja, diskusi masalah kesehatan di Papua ini bagaimana, kemajuan bidang Pendidikan di Papua ini bagaimana, sebaliknya sudah sampai dimanakah perkembangan ekonomi rakyat, dimana satu hal penting yakni, bagaimana pemberdayaan perempuan, sudahkah perempuan mainkan perannya sejauh ini bagaimana?, berikut keberadaan Pemuda bagaimana?

Saat diskusi tiga relasi itulah bisa diungkapkan bahwa hal hal spesifik ini menjadi tugas MRP, ini jadi tugas DPRP maupun sebaliknya Gubernu punya kebijakan apa. Dengan berkumpul dan berdiskusi kita bisa tahu disitu, bila ada hal yang tak terselesaikan hingga butuh campur tangan Pemerintah Pusat, Ya, Kita bicara dan sama sama menghadap Pemerintah Pusat.

Perwakilan utusan Masyarakat Adat MRP ini melihat, bila ada kekompakan diranah itu, tak ada yang tidak diperhatikan Pemerintah Pusat, selama ini Pemerintah pusat mau mendengarkan apa yang diutarakan ketiga lembaga ini, disisi lain Pemerintah melihat adanya keterpecahan karena kurangnya kekompakan dalam sebuah kebijakan yang perlu melibatkan Pemerintah Pusat.

Tak Merangkum Tiga Relasi

Ia mencontohkan, dalam beberapa kali pertemuan pembahasan Perdasus dan sejumlah pertemuan antara Pemerintah Pusat dalam hal ini Mendagri dengan MRP, DPRP maupun Gubernur, nampak jelas sekali setiap pertemuan yang direncanakan dengan Pemerintah Pusat tersebut, tak pernah merangkum ketiga lembaga ini duduk dalam satu meja.

Contoh kecilnya, Mendagri panggil Gubernur dalam tempat dan saat terpisah di pagi hari dilakukan pembicaraan, berikut dihari dan tempat terpisah lagi, pada siang harinya bertemu dengan DPRP , waktu lainnya di sore hari dengan MRP, sistim ini dianggap Timotius sebuah sistim yang tidak kompak dimana bisa disinyalir mengubah arah sebuah konsep kebijakan yang dibawah ketiga lembaga ini dihadapan Pemerintah, ya, kita lihat saja cara penyampaian akan berbeda, persoalannya untuk memberikan pertimbangan pada sebuah kebijakan oleh Pemerintah Pusat itu memang lama, sebab harus memperhatikan masukan masukan dari masing masing lembaga.

Ini terjadi karena penyampaian aspirasi oleh ketiga lembaga ini disampaikan tak pernah dalam satu pertemuan sama yang direncanakan dalam satu ruang. Oleh karena itu pergumulan saya, Timotius Murib bahwa saat ini ada moment Pilkada Papua yang akan memilih anak bangsa yang baik dari ketujuh bakal calon Gubernur dan Wakil Gubenur. Apabila KPU membuka pendaftaran lagi, maka diantaranya siapa siapa yang ditunjuk Tuhan dan dipilih masyarakat, moga moga bakal calon ini punya hati untuk datang duduk dirumah gubuk rakyat atau datang duduk di gubuk MRP ini kah, duduk di DPRP.

Komunikasi Intens

Bila menelisik, ada yang salah diantara tiga lembaga ini yakni belum terbangunnya Komunikasi intens, hal itu diakuinya. “Saya rasakan beda sekali, selama ini MRP jalan sendiri, DPRP jalan sendiri, Pemerintah jalan sendiri, masing masing dengan keinginannya, hingga ada ketimpangan relasi yang terjadi, padahal sama sama membawa sekaligus menjawab aspirasi rakyat di Papua”, ujarnya.

Mungkin saat ini kami MRP butuh sebuah ruang komunikasi intens yang mempertemukan ketiga tunggu elit rakyat ini untuk sama sam mendengar apa mau rakyat dan kelompok kelompok masyarakat, kita lihat, turun langsung kelapangan, cari solusi, sampaikan pada Pemeirntah pusat juga dengan kompak, hal ini dimaksudkan untuk meminimimalisir ketimpangan relasi kuasa dalam menjawab kebutuhan publik. Ketimpangan relasi ini dirasakan juga dalam pembuatan sejumlah produk hukum berapa perdasi perdasus yang tak selesai dibahas. (Bersambung)

October 9, 2012 0

Tanda Tangan Panglima TPN/OPM Dipalsukan ?

Selasa, 09 Oktober 2012 08:29, BP.com

JAYAPURA—Disaat pemerintah pusat membahas usulan pemekaran sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat, justru masyarakat Kuyawage terdiri dari pendeta, tokoh adat, tokoh perempuan, pemuda dan mahasiswa menyampaikan aspirasi menolak pemekaran Kabupaten Puncak Trikora, baik melalui surat maupun bertemu langsung dengan Komisi A DPRP. . Merekapun menyampaikan, ada kelompok-kelompok tertentu yang memalsukan tandatangan Panglima Tertinggi TPN/OPM wilayah Tinggi Nambut, Goliat Tabuni ketika mengirim surat kepada DPD RI untuk percepatan pembentukan Kabupaten Puncak Trikora. Hanya saja, Komisi A DPRP tak memperlihatkan tanggal berapa surat aspirasi tersebut diterimanya.

Sekretaris Komisi A DPRP Julius Miagoni, SH mengungkapkan hal ini ketika dikonfirmasi, Senin (8/10) terkait informasi yang disampaikan Anggota DPD RI Dapil Papua Drs. Paulus Sumino yang diterima Bintang Papua di Jayapura, Minggu (7/10) bahwa Tim DPD RI merencanakan mengunjungi dua Kabupaten Pemekaran di Papua masing-masing Puncak Trikora dan Numfor pada 15-18 Oktober mendatang. Miagoni menyampaikan, masyarakat Kuyawage menyampaikan saat ini belum membutuh pemekaran Kabupaten, karena ide ini hanya keinginan kelompok tertentu yang menyampaikan ancaman kepada pemerintrah pusat, apabila Puncak Trikora tak dimekarkan, maka masyarakat setempat menuntut Papua Barat merdeka.

Dikatakan, sebuah daerah yang direncanakan dimekarkan harus memenuhi 3 persyaratan selain persyaratan UU. Pertama, jumlah penduduk harus lebih dari 10.000 orang. Apalagi marginalisasi orang Papua kini menjadi isu internasional. Kedua, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) diharapkan diperhatikan secara bijaksana. Ketiga, rentang kendali juga harus dilihat.

“Ke-3 persyaratan ini sangat penting di Papua. Bila tak dipenuhi dikwatirkan terjadi malapetaka, karena urusan pemekaran berarti pula menggerus APBN” tukas dia.

“Silakan DPD RI setuju pemekaran Puncak Trikora, tapi DPRP akan lebih selektif lagi,” imbuhnya.

Kedepan, kata dia, pihaknya ingin mencari waktu terbaik untuk mempertemukan kedua kelompok di Puncak Trikora baik kelompok pro pemekaran maupun kelompok tolak pemekaran, agar keduanya memiliki persepsi yang sama tentang untung rugi yang didapat dari pemekaran tersebut.

Sebelumnya Paulus Sumino yang dihubungi via ponselnya, Minggu (7/10) menyatakan, Panglima Tertinggi TPN/OPM wilayah Tingginambut Goliat Tabuni memberikan dukungannya menyangkut rencana pemekaran Kabupaten Puncak Trikora, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Puncak Jaya, yang disampaikan melalui surat yang dikirim kepada DPD RI. Namun, tak disebutkan kapan surat dukungan tersebut diterima DPD RI tersebut.

Sumino mengatakan, dukungan pemekaran Kabupaten Puncak Trikora tersebut dilihatnya sebagai suatu upaya rekonsiliasi dari pihak TPN/OPM.

“Kami menyambut baik dukungan yang disampaikan Pak Goliat Tabuni untuk diperjuangkan bersama semua komponen,” lanjutnya.

Terkait dukungan tersebut, kata dia, Tim DPD RI direncanakan melihat dari dekat persiapan pemekaran Kabupaten Puncak Trikora pada 15-18 Oktober mendatang. Selanjutnya Tim DPD RI lainnya mengunjungi wilayah pemekaran Kabupaten Numfor yang merupakan pecahan dari Kabupaten Biak Numfor.

Mantan Ketua Komisi B DPRP ini menjelaskan, pihaknya menyampaikan kepada Gubernur Papua dan DPRP selayaknyalah membuat grand desain pemekaran wilayah pemekaran wilayah. Hal ini dimaksud agar perjuangan pemekara Kabupaten tak dilakukan Tim Pemekaran masing-masing Kabupate, tapi dilakukan secara bersama-sama.

Sebagaimana diwartakan, DPRP kini mulai mempersiapkan pembahasan usulan pemekaran Kabupaten di Papua sebanyak 31 Kabupaten. (mdc/don/l03)

October 9, 2012 1