Australia Tolak Papua Merdeka

Senin, 3 September 2012 | 10:45 WIB

SYDNEY, KOMPAS.com – Pemerintah Australia menegaskan, walau selama ini kerap bersikap kritis terhadap isu penegakan hak asasi manusia di Papua, Australia sama sekali tidak akan mendukung ide kemerdekaan Papua sebagai sebuah negara berdaulat terpisah dari Indonesia.

Penegasan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr, Minggu (2/9/2012), di stasiun televisi Sky News. Carr menyebutkan, dukungan atas kemerdekaan Papua akan benar-benar menghancurkan hubungan Australia dengan Indonesia.

Carr juga mengaku, Papua tidak akan mampu berdiri sendiri sebagai negara merdeka, dan hanya akan kembali mempersulit posisi Australia, yang dipastikan akan terkena dampak apabila Papua merdeka.

”Opini masyarakat Australia mendukung kedaulatan Indonesia atas dua provinsi di Papua. Penolakan kami soal pemisahan Papua sepenuhnya didasari pragmatisme dan prinsip,” ujar Carr.

Penegasan Carr itu disampaikan tak lama setelah pernyataan sebelumnya yang meminta Pemerintah Indonesia menggelar penyelidikan atas insiden kematian aktivis Papua merdeka, Mako Tabuni, yang ditembak 14 Juni lalu. Menurut media Australia, Tabuni diduga ditembak Detasemen Khusus 88 Kepolisian RI.

Tekanan AS

Sehari sebelum kunjungan Menlu AS Hillary Clinton ke Jakarta, organisasi Human Rights Watch (HRW) mendesak Hillary agar menekan Indonesia soal semakin maraknya intoleransi beragama dan insiden kekerasan terhadap kelompok agama minoritas.

Selain itu, HRW juga mendesak Hillary untuk menekan Pemerintah Indonesia agar membebaskan para tahanan politik, yakni para aktivis prokemerdekaan Papua dan Maluku. Pihak HRW memperkirakan jumlah tahanan politik itu sekitar 100 orang.

Menurut rencana, Hillary tiba di Jakarta, Senin (3/9/2012) sore ini, untuk menemui Menlu RI Marty Natalegawa. Keesokan harinya, Hillary dijadwalkan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kunjungan Hillary ini menjadi bagian dari rangkaian lawatan 11 hari ke sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik.

Menanggapi pernyataan HRW itu, Menlu Marty Natalegawa menyatakan, hubungan bilateral Indonesia-AS sudah sejak lama mencakup berbagai bentuk kerja sama yang komprehensif.

”Ya, yang namanya HRW memang begitu itu. Akan tetapi, perlu diingat, dengan atau tanpa mereka, kerja sama di bidang penegakan HAM dan demokratisasi sudah menjadi salah satu pilar utama kerja sama Indonesia-AS. Sifatnya positif dan benar-benar bekerja sama. Bukan lain dari itu,” ujar Marty. (AFP/DWA)

September 3, 2012 1

Tokoh Organisasi Papua Merdeka ditangkap di Jayapura

Selain Kogoya, belasan orang aktivis lainnya juga ikut ditangkap dan sejumlah barang bukti berupa senjata api dan senjata tajam disita dalam penggerebekan di markas OPM malam lalu (2/9).

Keterangan Direktur Reskrim Umum Kepolisian Papua, Wachyono, kepada Radio Australia menjelaskan Daniel Kogoya sempat ditembak kakinya saat melakukan usaha perlawanan.

“Saat ini Dani Kogoya mendapat perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura,” kata Wachyono.

Menurut Wachyono, Daniel Kogoya masuk dalam daftar pencarian orang Kepolisian Daerah Papua sejak satu tahun yang lalu.

Daniel Kogoya dan kelompoknya diduga terlibat dalam sejumlah aksi penyerangan terhadap warga sipil yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, termasuk penyerangan pada 1 Agustus tahun lalu di daerah Keerom yang mengakibatkan 6 orang tewas, termasuk anggota polisi.

Menurut Wachyono, kelompok Daniel Kogoya kerap beraksi di pinggiran kota Jayapura sampai perbatasan.

Sumber: http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2012-09-03/tokoh-organisasi-papua-merdeka-ditangkap-di-jayapura/1010052

September 3, 2012 0

Australia Tolak Papua Merdeka

Senin, 03 September 2012 20:10, http://bintangpapua.com

SYDNEY – Pemerintah Australia menegaskan, walau selama ini kerap bersikap kritis terhadap isu penegakan hak asasi manusia di Papua, Australia sama sekali tidak akan mendukung ide kemerdekaan Papua sebagai sebuah negara berdaulat terpisah dari Indonesia.

Carr juga mengaku, Papua tidak akan mampu berdiri sendiri sebagai negara merdeka, dan hanya akan kembali mempersulit posisi Australia, yang dipastikan akan terkena dampak apabila Papua merdeka. “Opini masyarakat Australia mendukung kedaulatan Indonesia atas dua provinsi di Papua. Penolakan kami soal pemisahan Papua sepenuhnya didasari pragmatisme dan prinsip,” ujar Carr sebagaimana dilansir oleh kompas.com.
Penegasan Carr itu disampaikan tak lama setelah pernyataan sebelumnya yang meminta Pemerintah Indonesia menggelar penyelidikan atas insiden kematian aktivis Papua merdeka, Mako Tabuni, yang ditembak 14 Juni lalu. Menurut media Australia, Tabuni diduga ditembak Detasemen Khusus 88 Kepolisian RI.

Tekanan AS
Sehari sebelum kunjungan Menlu AS Hillary Clinton ke Jakarta, organisasi Human Rights Watch (HRW) mendesak Hillary agar menekan Indonesia soal semakin maraknya intoleransi beragama dan insiden kekerasan terhadap kelompok agama minoritas.

Kunjungan Hillary ini menjadi bagian dari rangkaian lawatan 11 hari ke sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik.
Menanggapi pernyataan HRW itu, Menlu Marty Natalegawa menyatakan, hubungan bilateral Indonesia-AS sudah sejak lama mencakup berbagai bentuk kerja sama yang komprehensif.

“Ya, yang namanya HRW memang begitu itu. Akan tetapi, perlu diingat, dengan atau tanpa mereka, kerja sama di bidang penegakan HAM dan demokratisasi sudah menjadi salah satu pilar utama kerja sama Indonesia-AS. Sifatnya positif dan benar-benar bekerja sama. Bukan lain dari itu,” ujar Marty. (binpa/don/l03)

September 3, 2012 0

Tersangka Terancam 5 Tahun Penjara

Senin, 03 September 2012 20:10

JAYAPURA—Tiga tersangka kasus pembunuhan sopir truk Otoris Palondan dan pembakaran truk pengangkut Pasir di tanjakan Buper Waena, masing masing NW, TW dan YW, dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Hal ini diketahui pasca pemeriksan terhadap 3 tersangka.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs Johannes Nugroho Wicaksono ketika dikonfirmasi melalui Kapolres Jayapura Kota AKBP Alfred Papare SIK di ruang kerjanya, Senin (3/9) mengatakan, penetapan status 3 pelaku tersebut sebagai tersangka sesuai hasil pemeriksaan dan pengakuan para pelaku. “Kami masih memintai keterangan lebih lanjut dari ke-3 tersangka guna mengungkap pelaku utama, termasuk 7 pelaku lainnya yang masih buron,” tukas dia. Sebagaimana diwartakan sebelumnya, sesuai pengakuan ke-3 tersangka, mereka mengakui terpaksa turut menganiaya korban lantaran kesal terhadap korban yang telah menggilas Yeni Wonda (14), seorang anak Ketua RT setempat hingga tewas, tapi mereka tak mengakui sebagai pemilik parang yang digunakan untuk menghabisi nyawa sopir truk tersebut. (mdc/don/l03)

September 3, 2012 0

Buron 53 Hari, 3 Pelaku Diringkus

Minggu, 02 September 2012 15:48, http://bintangpapua.com

3 Pelaku kasus dugaan pengeroyokan dan pembakaran truk di Buper, Waena masing- masing NW, YW dan TW ketika ditahan di Mapolres Jayapura Kota, Minggu.

JAYAPURA—Masih ingat dengan kasus pembunuhan seorang sopir truk Otoris Palondan (31), yang disertai pembakaran truk pengangkut pasir di jalan tanjakan Buper Waena (30/7) lalu? Ternyata tiga orang yang diduga pelaku berhasil diringkus aparat kepolisian. Ya, tiga dari sejumlah pelaku ditangkap setelah 53 hari buron.
TIga pelaku ditangkap Sabtu (1/9) sekitar pukul 20.00 WIT oleh aparat Polres Jayapura Kota ketika berada di Pemukiman Buper. Masing-masing berinisial NW, TW dan YW sekaligus menyita sejumlah barang bukti yang digunanakan untuk menganiaya korban yakni parang dan seumlah batu.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs Johannes Nugroho Wicaksono melalui Kapolres Jayapura Kota AKBP Alfred Papare SIK ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Minggu (2/9) membenarkan pihaknya telah meringkus 3 pelaku pengeroyokan dan pembakaran truk pasir, hingga menewaskan sopir truk.

“Saat ini ke-3 pelaku tersebut ditahan di Ruang Tahanan Mapolres Jayapura Kota untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut,” tukasnya.

Ditambahkannya, pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap 7 Daftar Pencarian Orang (DPO) lainnya yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan dan pembakaran truk milik korban serta masih mengembangkan keterangan ke-3 pelaku guna mengungkap pelaku utama dari kasus tersebut.

Sementara itu, pelaku NW mengaku, ia terpaksa turut menganiaya korban karena marah putrinya Yeni Wonda (14) dilindas truk yang dikendarai korban hingga tewas seketika. Dia mengaku telah memukul kepala korban sebanyak 2 kali menggunakan batu ukuran besar.

Senada denganya, pelaku TW dan YW mengaku ikut serta memukul bagian tubuh korban dengan menggunakan batu sebanyak satu kali. Tapi, mereka tak mengaku sebagai pemilik parang yang digunakan untuk membunuh korban. (mdc/don/l03)

September 2, 2012 0

Otsus Papua Belum Sentuh Seluruh Rakyat

Written by Ant/Agi/Papos, Wednesday, 29 August 2012 00:00

Timika [PAPOS] – Pemerintah pusat mengakui hingga saat ini pelaksanaan otonomi khusus di Papua belum menyentuh seluruh rakyat di propinsi tertimur Indonesia.

Pengakuan itu diungkapkan Deputi I Kemenkopolhukam Judy Harianto dihadapan para peserta rapat akbar yang diprakarsai Forum Pemerhati Pembangunan Papua Tengah Provinsi Papua yang dipusatkan di gedung Ene Mene Yaware Timika, ibukota Kabupaten Mimika, Selasa.

Dikatakan, saat ini implementasi dari pelaksanaan otonomi khusus belum seluruhnya memenuhi memenuhi keinginan atau kebutuhan dasar masyarakat khususnya masyarakat yang paling bawah.

Karena itulah saat ini pemerintah terus mencari solusi terbaik agar tingkat kekecewaan masyarakat tidak terakumulasi, kata Judy Harianto seraya mengharapkan pemerintah daerah agar ikut pro aktif dengan melakukan dialog guna mencari solusi yang tepat bagi masyarakat yang majemuk.

Menurutnya, pemerintah pusat sendiri terus melakukan evaluasi terhadap pelaksaan otsus di Papua dan salah satu hasilnya yakni dibentuknya unit percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).

Pembentukan lembaga tersebut menjadi salah satu jawaban bahwa pemerintah terus berupaya mencari solusi agar otsus bisa dirasakan hingga lapisan masyarakat bawah, karena saat ini pendekatan yang dilakukan bukan lagi pendekatan keamanan.

Otsus itu sendiri seharusnya menjadi anugerah bagi masyarakat di Papua sehingga diharapkan dapat dikelola dengan sebaik mungkin, mengingat pembangunan di Papua tidak akan berhasil bila otsus tidak dilaksanakan secara maksimal, kata Judy Harianto.

Pada kesempatan itu Deputi I Kemenkopolhukam Judy Harianto itu menerima surat permintaan dari keluarga Anthon Uamang yang saat ini mendekam di LP Cipinang, yang meminta agar penahanan mereka dipindahkan ke Papua.

Menanggapi permintaan tersebut, Judy Harianto mengatakan itu bukan wewenang nya namun surat tersebut akan diberikan kepada kementrian terkait yang lebih memiliki wewenang.

Rapat akbar yang dihadiri sekitar 400 orang itu menampilkan 12 pembicara antara lain pengamat politik DR J Kristiadi, DR.Neles Tebay, Ketua Kaukus Parlemen Papua DPR RI Paskalis Kosay, akan berlangsung hingga 29 Agustus mendatang.[ant/agi]

August 29, 2012 0

Pelaksanaan Otsus Belum Sentuh Seluruh Rakyat

Selasa, 28 Agustus 2012 16:01, http://bintangpapua.com

Timika – Pemerintah pusat mengakui hingga saat ini pelaksanaan otonomi khusus di Papua belum menyentuh seluruh rakyat di propinsi tertimur Indonesia.

Dikatakan, saat ini implementasi dari pelaksanaan otonomi khusus belum seluruhnya memenuhi memenuhi keinginan atau kebutuhan dasar masyarakat khususnya masyarakat yang paling bawah.

Menurutnya, pemerintah pusat sendiri terus melakukan evaluasi terhadap pelaksaan otsus di Papua dan salah satu hasilnya yakni dibentuknya unit percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).

Menanggapi permintaan tersebut, Judy Harianto mengatakan itu bukan wewenang nya namun surat tersebut akan diberikan kepada kementrian terkait yang lebih memiliki wewenang.

August 29, 2012 0

Teror Penembakan Resahkan Warga

Written by Ant/Agi/Papos, Monday, 27 August 2012 00:00

Timika [papos] – Aksi teror penembakan oleh orang tak dikenal yang terjadi di sejumlah wilayah di Papua akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Jika dulu aksi terror penembakan hanya terjadi di Timika dan Puncak Jaya, tetapi saat ini sudah terjadi di beberapa daerah.

“Sekarang penembakan terjadi di mana-mana dan wilayahnya semakin meluas. Kalau dulu cuma sebatas di Timika atau di Puncak Jaya, sekarang ada kasus serupa terjadi di paniai, merauke dan keerom. Bahkan ada wisatawan asing yang hendak mendaki ke puncak Cartenz disandera di ilaga. Masyarakat butuh jaminan keamanan dari aparat,” papar Ketua Komisi A DPRD Mimika, Athanasius Allo Rafra kepada wartawan.

Allo rafra mengatakan masyarakat papua membutuhkan suasana aman dan nyaman dalam kehidupan mereka sehingga perlu dukungan dan peran seluruh unsur untuk menciptakan situasi keamanan yang lebih kondusif.

Menurut dia, teror penembakan yang terjadi terus-menerus di Papua juga berdampak bagi pembangunan dan pertumbuhan investasi di berbagai daerah. Dalam kondisi seperti itu, allo meminta masyarakat tidak perlu terprovokasi dengan adanya berbagai isu menyesatkan dan dapat memberikan informasi kepada aparat Polri dan TNI jika mengetahui ada hal-hal yang dapat mengganggu situasi kamtibmas.

Mantan caretaker bupati kabupaten Mappi dan Mimika itu berpendapat bahwa perlu ada dialog yang lebih terbuka antara pemerintah pusat di Jakarta dengan rakyat Papua terhadap berbagai persoalan yang terjadi selama ini.

“Ada banyak hal yang membuat rakyat Papua tidak puas. Salah satunya yaitu pembangunan yang tidak merata dan juga menyangkut penggunaan dana-dana APBD yang tidak semestinya. Kalau ada kesempatan, pemerintah pusat turun langsung untuk berdialog dengan masyarakat Papua,” usulnya.

Menurut dia, berbagai ketidakpuasan yang dialami rakyat Papua itu menjadi akumulasi dan memantik terjadinya berbagai aksi kekerasan di Papua.

Allo rafra berharap Menko Polhukam, Djoko Suyanto bersama jajaran menteri yang lain lebih intensif melakukan kunjungan ke semua kabupaten di wilayah pedalaman Papua yang selama ini kurang mendapat perhatian. Untuk itu dalam kunjungan Menko Polhukam dan menteri-menteri lainnya dalam rangka menjelaskan kepada seluruh tokoh masyarakat, pemerintah daerah, mahasiswa dan unsur-unsur masyarakat lainnya tentang apa langkah-langkah pemerintah pusat terhadap penanganan masalah di Papua.

“Selama ini menteri-menteri sangat jarang mengunjungi kabupaten-kabupaten di pedalaman Papua. Menteri jangan hanya tinggal di Jakarta, tapi datang ke daerah-daerah di Papua untuk jelaskan apa program-program mereka dalam membangun rakyat Papua,” ujar allo rafra, wakil rakyat dari PDI-Perjuangan.

Aksi kekerasan di papua meningkat dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Pada Rabu 22 Agustus 2012, empat warga di kampung Watiya, distrik Tigi Timur, kabupaten Deiyai ditembak oleh orang tak dikenal. Dua warga tewas dan dua lainnya luka parah. Empat warga yang jadi sasaran penembakan bekerja sebagai karyawan PT Putra Dewa yang bergerak di bidang kontraktor.

Sebelumnya, pada Selasa 21 Agustus 2012 terjadi penembakan di kabupaten Paniai dengan korban Brigadir Polisi Yohan Kisiwaitow. Anggota Sabara Polres Paniai itu diberondong oleh kelompok bersenjata di ujung bandara Enarotali ibukota paniai.

Aksi penembakan juga terjadi tepat pada hari Peringatan HUT ke-67 Kemerdekaan RI, Jumat 17 Agustus 2012 di kampung Obano, distrik Paniai Barat. Penembakan itu terjadi tengah malam.

Salah seorang warga tewas di tempat. Dua warga lain luka-luka. Pelaku penembakan menyamar sebagai pembeli dan mendatangi kios yang dijaga oleh Basri, Ahyar Bima, dan Mustofa. Kasus penembakan serupa terjadi di Merauke dan Keerom dengan korban warga sipil.[ant/agi]

August 27, 2012 0

Uskup Jayapura Uskup Leo Laba Ladjar Sampaikan Klarifikasi

Catatan PMNEWS:

Kemunafikan gereja telah merajalela di muka bumi sejak lama, berjalan tanpa disentuh kemanusiaan karena kedok gereja sebagai wakil Allah, padahal manusia di dalam gereja itu tidak sepenuhnya dan tidak selamanya mewakili Allah. Tanpa diluruskan semua sudah tahu, apalagi setelah diluruskan

Minggu, 26 Agustus 2012 16:47

Jayapura – Pemberitaan Bintang Papua edisi 23 Agustus 2012, sebagai berita utama di halaman depan dengan: “Perlu Ada Perundingan RI-PNG, dan Sub judul: Uskup: Untuk Bisa Menangkap Lambert Pekikir, mendapat klarifikasi dari Uskup Leo Laba Ladjar, OFM.

Melalui suratnya tanggapannya tertanggal 25 Agustus yang ditujukan ke redaksi Bintang Papua, Uskup Leo Laba Ladjar mengklarifikasi, baik isi berita maupun waktu pemuatan berita tersebut.

Menurutnya, isi berita tersebut yang mengatakan bahwa, Uskup Leo Laba Ladjar, OFM, mendesak Polisi untuk segera menangkap Lambert Pekikir, karena diduga mengganggu ketertiban dan keamanan khususnya di Kabupaten Keerom dan diduga menembak mati Kepala Kampung Sawyatami, adalah tidak benar diungkapkan Uskup Jayapura.

Begitu juga dalam berita itu ditulis bahwa desakan Uskup ini disampaikan ketika acara tatap muka bersama Wakapolda Papua Brigjen Pol Drs Paulus Waterpauw di Aula Gereja Katedral, Jayapura. Kapan? Hanya ditulis “belum lama ini”.

Berikut tanggapan sekaligus penjelasan Uskup Jayapura secara lengkap: · Memang ada pertemuan, dan itu terjadi pada tgl 19 Juli 2012. Jarak waktu dengan pemuatan beritanya di Koran Anda lebih dari sebulan, maka bukan “belum lama ini”.

· Pertemuan di atas inisiatif Bpk Wakapolda. Yang hadir bersama Wakapolda adalah beberapa Kepala Bagian Polda dan juga Kapolres Jayapura Kota. Dari pihak kami hadir Uskup dan semua pastor paroki di Kota Jayapura serta Sentani. Bpk Wakapolda menyampaikan bahwa ia memang ingin bertemu dengan pastor pastor Katolik, karena sampai sekarang yang sering bertemu dia hanya “hamba-hamba Tuhan” (dari Gereja-gereja Protestan).

· Bpk Wakapolda memberikan informasi mengenai situasi keamanan belakangan ini. Lalu ada tanggapan dan pernyataan dari hadirin, antara lain menyangkut OTK, siapa itu sebenarnya. Diharapkan Polisi cepat mengungkapkan agar masyarakat tak tambah resah dan saling curiga. Juga diusulkan dibentuk Tim Independen untuk menyelidiki kasus tertentu seperti terbunuhnya Mako Tabuni, karena versi Polisi tidak sama dengan versi orang yang menjadi saksi.

· Percakapan di sekitar pokok itu: keresahan masyarakat karena kekerasan yang meningkat, dan tidak jelas siapa pelaku dan apa motivasinya. Diharapkan ada kerjasama dari seluruh masyarakat dan pastor-pastor dalam menjaga keamanan kita bersama. Saya sebagai tuan rumah memberikan kata penutup pendek yang intinya bahwa kami, sebagai pemimpin Gereja bertugas membina umat untuk berprilaku baik, sesuai dengan ajaran agama, agar segala tindakan kekerasan dan kejahatan dijauhkan dari masyarakat. Sama sekali tak ada pembicaraan khusus mengenaiu Lambert Pekikir, apalagi desakan kepada Polisi untuk segera menangkapnya.

Diakui, akibat dari pemberitaan Anda ini a.l.: Saya dihujani berbagai pertanyaan dan ungkapan kekecewaan. Lebih dari itu timbul keresahan dalam kelompok kelompok tertentu dan hubungan Uskup dengan umatnya menjadi terganggu.

Untuk itu, terkait dengan pemberitaan tersebut, maka pihak Bintang Papua menyatakan mencabut berita berjudul “Perlu Ada Perundingan RI-PNG…”yang dimuat dalam Bintang Papua 23 Agustus 2012.(don/don/l03)

August 26, 2012 0

Panglima Papua Merdeka Tolak Perundingan dengan Indonesia

Kamis, 23 Agustus 2012 01:30 WIB
VIVANEWS

PAPUA – Panglima Tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka, John M Yogi menyatakan pihaknya tidak bersedia berunding dengan Pemerintah Indonesia.

“Hormat Jhon M Yogi kaliber 45, panglima tertinggi TPN/PB-OPM kawasan Papua menyampaikan bahwa segala tawaran dari NKRI seratus persen ditolak keras,” kata dia dalam surat pernyataannya, Rabu 22 Agustus 2012.

Termasuk, dia menambahkan, menolak seratus persen rencana referendum yang ditawarkan dalam Musawarah Besar Kongres Papua dan sidang segi tiga.

“Kami pihak TPBN OPM menolak keras, dan kami hanya menerima hak kedaulatan bagi bangsa Papua Barat serta siap menerima dekolonisasi penentuan nasib sendiri bagi bangsa Malanesia,” ujar Jhon.
Jhon mengancam, bila dekolonisasi tidak segera direalisasikan, bangsa Papua akan terus berjuang untuk kemerdekaannya. “Saya tegaskan TPN/PB-OPM siap berperang melawan dengan NKRI sampai Papua Merdeka,” tuturnya.

Ia juga meminta Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Belanda, Australia, dan Italia bertanggung jawab atas banyaknya orang Papua yang menjadi korban pelanggaran HAM.

“Kami orang Papua banyak yang menjadi korban, jadi Belanda, Amerika, Australia, Inggris, Italia, Indonesia dan negara-negara lain segera tanggung jawab atas nyawa orang Papua di hadapan duniawi dan surgawi,” tegas Jhon.

Sementara itu, pascapenembakan anggota polisi oleh kelompok OPM pimpinan John Yogi, situasi Enaritali, Ibukota Paniai dikabarkan mencekam. Ratusan warga ketakutan, karena 15 warga diduga disiksa dan lima rumah dibakar.

Namun, Kapolres Paniai AKBP Anton Diance saat dikonfirmasi membantah hal itu. “Tidak ada penyiksaan dan pembakaran, polisi dalam melakukan pengejaran sesuai prosedur,” tuturnya.

Kapolres juga mengaku bahwa sampai saat ini, pihaknya masih terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku. “Kami masih buru pelaku, yang diduga kelompok OPM pimpinan John Yogi,” tegas Anton.[]

sumber : viva

August 23, 2012 0