( Semakin Hari POLRI merusak Citra buruk NKRI dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Demokrasi  di Tanah Papua)

Dalam penaganan bentuk keamanan di Papua polisi semakin memicu suasana tanpa memikirkan dampak, yang akan mepemalukan  kepolisian Republik Indonesia karena dinilai bentuk penaganan hampir sama degan pola penaganan terorisme di Indonesia, degan menggunakan alat Negara lengkap.

Jika dilihat sebenarnya tugas Polisi mengamankan Negara atau Mengamankan keadaan kota dari pencuri, intimidasi, terror, criminal bersenjata, seperti terjadi di beberapa daerah Papua, Pantai Base-G dan Kab. Puncak Jaya, berkaitan degan tindakan polisi yang tidak kompromi degan perkembangan demokrasi di Indonesia khusnya di Papua.

Tindakan polisi di Papua merupakan mengambat perkembangan demokrasi di Indonesia maka, fungsi polisi yang sebenarnya tidak difungsikan sesuai degan aturan hukum setiap polisi di dunia, kita bisa melihat bahwa tindakan anarkis yang dilakukan dalam proses demokrasi harus ditangani secara hukum karena pendemo dan warga Negara yang ada harus merasa aman dalam menyampaikan aspirasi.

Namun tindakan polisi yang tidak ingin mengeluarkan surat izin gangguan publik atau izin menyampaikan pendapat di depan umum yang berkaitan degan kasus criminal yang terjadi di Papua antara lain penembakan warga asing di pantai Base-G dan beberap warga sipil di kab. Puncak Jaya, seharusnya polisi memberikan izin menyampaikan pendapat sesuai degan undang-undang yang berlaku.

Berkaitan degan bentrokan antara masa KNPB dan Gabungan Brimob dan Polisi di Sentani merupakan bentuk represin dan penindasan terhadap perkembangan demokrasi di Papua, jika kedua belah pihak sepakat dalam menjaga kestabilan keamanan warga hal ini dinilai pasti tidak ada kericuan seperti yang terjadi di Sentani Papua kemarin, tetapi dalam kenyataan ini diindikasi bahwa pihak polisi degan sengaja menciptakan konflik untuk memojokan KNPB yang selama ini menyuarakan aspirasi Masyarakat Papua tetang hak-hak dasar untuk menentukan nasip sendiri. Hal ini suda jelas, karena polisi harus berpikir dan mempertanyakan apakah degan menyuarakan aspirasi tersebut Papua akan Merdeka otomatis? Apakah ini menggangu keamanan? Kalau menggangu keamanan warga masyarakat dari mana? Apakah menganggu warga masyarakat non Papua? Jika oleh karena itu kita katakana bahwa Polisi Indonesia hanya menjaga keamanan warga non Papua di Papua, degan demikian warga asli Papua bukan bagian dari NKRI karena polisi tidak perduli degan warga asli Papua.

Jadi perlu polisi mengerti juga dalam menagani masalah karena polisi bertugas untuk menjaga keamanan dan kamtipmas di dalam kota, karena nama suda jelas ( Police ) artinya pegamanan kota dan , untuk mengurangi terjadinya peluapan emosi yang bermuara pada kriminal polisi harus memfasilitasi untuk masyarakat megeluarkan bentuk dan unek-unek secara teratur degan demikian proses demokrasi berkembang di Indonesia. Tetapi kenyataan lain dari yang seharusnya  oleh tindakan polisi yang arogansi dan sebenarnya polisi memancing konflik antar mereka dan warga masa KNPB inilah yang  bisa kita katakana kurangya profesionalisme polisi di Papua.

Perlu memberikan pembinaan secara bentuk-bentuk penaganan masalah mana yang dikategorikan criminal mana yang dikategorikan kelompok aktivis demokrasi maka polisi dan masyarakat sama-sama mememlihara keamanan atau kamtipmas degan mengedepankan proses perkembangan demokrasi, kedepan diharapkan polisi bertindak degan proporsional dan profesional, jagan sampai semua bentuk penaganan keamanan sepeti menagani kelompok Anarkis, Teroris dan gerombolan penjahat..semua disama ratakan bentuk penaganan akan berkibat buruk bagi nama baik kepolisian NKRI di mata masyarakat Nasiona dan Internasional.

By; Etarugwe Yoretnda

Rusak Marka Jalan dan Rumah Warga, 43 Orang Diamankan

Jayapura – Sekitar 500 massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang hendak menggelar aksi demo ke Taman Imbi Jayapura, dihadang  aparat Kepolisian, Senin 4 Juni di Perbatasan antara Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Akibatnya, massa yang datang dari arah Sentani kembali dan mulai melakukan pengrusakan terhadap marka jalan dan sejumlah rumah warga. Polisi kemudian mengejar, dan berhasil mengamankan puluhan massa.
Dari pantauan langsung,  massa KNPB yang berencana menggelar aksi demo, mulai berkumpul sejak siang hari dari segala penjuru Kota dan Kabupaten Jayapura serta Keerom. Mereka menetapkan titik kumpul di Expo Waena tepat di Jalan Raya Abepura-Sentani.
Ratusan Massa yang datang dari arah Sentani dengan 11 truk dan belasan sepeda motor kemudian dihadang dan dibubarkan di perbatasan kota oleh aparat gabungan Brimob dan personil Polresta Jayapura dan Sentani. Massa lantas kembali ke arah Sentani, namun mulai bertindak brutal. Saat tiba di Kampung Harapan, massa lalu mulai anarkis dengan merusak dan menghancurkan marka jalan, serta merusak rumah warga.
Juru Bicara Polda Papua AKBP Yohanes Nugroho Wicaksono saat dikonfirmasi membenarkan aksi anarkis ratusan massa KNPB. “Mereka memang dihadang di batas Kota Jayapura, dan saat kembali ke arah Sentani massa merusak rambu, marka jalan serta sejumlah rumah warga,”ungakpnya.
Mengetahui tindakan massa sudah anarkis, sambungnya, aparat gabungan kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap puluhan massa yang diduga bertindak anarkis. “Ada 43 orang yang diamankan karena diduga melakukan pengrusakan, dan disaat dilakukan pengejaran, satu orang ditemukan terkapar diselokan,”ucapnya. Massa juga melempar tombak dan panah hingga mengenai dua warga. “Ada dua warga yang terkena di bahu dan tangan, saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit,”jelasnya.
Menurutnya, situasi sudah dapat dikendalikan, massa sudah membubarkan diri. Namun 43 orang masih diamankan untuk menjalani pemeriksaan.

Di Sentani
Sementara itu dari Sentani Kabupaten Jayapura dilaporkan,  Senin siang (04/06) bertempat di Jalan Hawai samping Pompa Bensin Sentani, dua orang warga terkena panah dari massa yang hendak berdemo ketika massa ini membubarkan diri secara paksa karena tidak diberi ijin berdemo oleh pihak keamanan.
Dari data yang berhasil diperoleh di lapangan, kedua korban tersebut diantaranya Sunardi (32) seorang laki-laki beragama Budha suku Lombok yang beralamat di Entrop Distrik Jayapura Selatan yang terkena luka panah pada bagian punggung belakang sekitar pukul 14.30 WIT. Saat kejadian korban sedang memarkir mobil kemudian jalan kaki menuju jalan setapak ke rumah Haji Usman, tiba-tiba massa memanah korban dari belakang, kejadian tersebut bersamaan pada saat massa bergerak dari Kampung Harapan menuju Kota Sentani yang mana kemudian korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Youwari. Korban lainnya bernama Roni Sihombing (36) laki-laki beragama Kristen Protestan suku Batak yang beralamat di Yapis Dok V yang terkena luka panah di bagian lengan kanan bagian atas selebar 5 cm sekitar pukul 16.00 WIT. Sihombing terkena panah di sekitar Hawai dekat Asrama Koramil ketika hendak pulang ke Yapis.
Kejadian bermula ketika massa yang hendak menuju arah Waena dibubarkan oleh aparat keamanan di Telaga Maya. Karena tidak diperbolehkan melintas akhirnya massa bubar dan massanya terpencar. Ketika sampai di Kampung Harapan, beberapa orang massa mulai merusaki rumah warga yang ada di sekitar jalan raya. Demikian juga massa yang melintas di sepanjang jalan Hawai. Salah satu massa membawa panah dan menghamburkan panah kemana-mana hingga mengenai dua orang warga. Bahkan beberapa rumah warga serta toko di sepanjang jalan Hawai samping Pom Bensin Hawai Sentani dilempari batu hingga kaca-kaca pecah dan rusak.
Akibat kejadian tersebut, sontak Kota Sentani yang tadinya ramai tiba-tiba sepi. Masyarakat berhamburan menyelamatkan diri dari panah-panah yang berterbangan di udara. Pertokoan yang ada di sepanjang Jalan Sentani Kota lantas tutup rapat. Masyarakat yang memiliki aktifitas di pinggir jalan seperti berjualan atau yang mengojek memilih menghindari jalan raya dan kembali ke rumahnya masing-masing.
Polisi pun tampak berjaga di depan Masjid Raya Sentani yang menghimbau warga yang melintas baik yang berjalan kaki maupun naik kendaraan untuk putar baik dan kembali ke rumah atau mencari tempat yang aman.
Beberapa warga yang tinggal di pinggir jalan memilih untuk mengungsi ke tempat yang dirasa lebih aman. Bahkan ada warga yang nekat mengungsi ke Bataliyon 751, baik dengan menggunakan kendaraan maupun yang berjalan kaki.
Seperti yang diutarakan Marisa seorang pemilik toko yang ditemui Bintang Papua tengah mengungsi bersama dua orang anaknya.
“Kita disuruh mengungsi mba karena rumah kita di pinggir jalan, takutnya massa rusak atau bakar rumah dan toko kita,” tuturnya dengan nada terengah-engah sembari menggendong bayinya yang baru berumur 8 bulan dan cepat-cepat meninggalkan Bintang Papua.
Selain itu, dari data yang dikumpulkan pula, sebanyak 9 tersangka pelaku pengrusakan dan pemanah warga telah berhasil diamankan di Polsek Sentani Kota untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari pantauan Bintang Papua di lapangan, Sentani sempat mencekam sejak pukul 14.00-18.00 WIT.
Ketika dikonfirmasikan kepada Kabid Humas Polda Papua AKBP Yohanis Nugroho mengenai kejadian ini, dirinya menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu laporan dari anggotanya di Sentani.
“Maaf, saya masih tunggu laporan dari Sentani,” ujarnya melalui teks SMS yang dikirim kepada Bintang Papua. (jir/dee/don/l03)

Degan adanya Undang-Undang 21 tetang Otonomi khusus dan maraknya pemekaran Kabupaten membawa orang Papua dalam keadaan yang tidak menentu dalam rangka menerapkan pembagunan akibat bentuk dan praktek perpolitikan yang mengatasnamakan pembagunan di tanah Papua yang membahayakakan bagi kepentingan Masyarakat Adat Papua dalam pengambilan kebijakan serta implementasi pembagunan degan model pendekatan serta ikuti kemauan orang lain degan mengorbankan nilai-nilai harkat manusia serta mengorbankan hak-hak dasar sebagai pewaris tanah leluhur masyarakat Adat di Papua.

Suda sekian lama sejak NKRI menduduki Pulau New Guinea penerapan Pembagunan yang dilaksanakan degan model dan konsep orde baru Trilogy pembagunan oleh mantan presiden Soeharto dengan pengawasan militerisme yang ketat, telah berakar urat dalam pola dan konsep orang asli Papua hingga sekarang, dan pada kenyataanya kita dapat melihat buah dari penerapan sistem pembagunan ala Soeharto.

Model dan teknik pendekatan pembagunan ini sebenarnya jika dilihat semua ikuti kemauan Jakarta, sistem demokrasi pembagunan terpimpin atau terpusat, walaupun daerah memiliki kewenangan dalam otonomi khusus, namun dalam penerapan semua ikuti program pusat, tanpa melihat konteks budaya dan topograpi di bumi cenderawasih. Semua bentuk penerapan pembagunan dalam segala bidang sesuai degan program pusat, entah itu bidang pendidikan, kesehatan dan pembagunan ekonomi, apalagi pembagunan politik dan hukum serta demokrasi politik, semuanya ikuti dari pusat, pada kenyataanya model pemerintahan di pusat yang mengalami banyak kecauan, korupsi, kolusi dan nepotisme sampai bau busuknya pun berdampak ke setiap daerah di seluruh Indonesia.

Ada suatu keanean yang terjadi di tanah Papua berkaitan degan sistem politik dalam pilkada Bupati maupun Gubernur, orang Papua asli yang mencalonkan diri berhubung karena otonomi khusus sebenarnya sangat merugikan bagi masyarakat Adat di Papua sendiri, dan masyarakat Papua pun harus sadar karena dalam otonomi khusus dalam menerapkanya orang Papua sendiri bingun dan tidak mengerti baik, sedangkan orang Jakarta tahu persis bagaimana cara menyerap dana otonomi itu kembali ke pusat dan cara untuk menyerap dana otonomi khusus itu banyak cara yang dibuat oleh pemerintah NKRI di Jakarta.

Caya yang mereka buat adalah, ketika orang Papua asli mencalonkan diri untuk maju bupati dan gubernur, oknum tersebut tidak memiliki banyak uang untuk maju dalam pertarungan politik maka, dia harus pergi ke Jakarta untuk melobi uang, dan di Jakarta itu suda ada lembaga yang telah dibagun degan modal anggaran yang cukup ( Capital Politic Investment ) sehingga kandidat tersebut harus membuat proposal dan melobi kesana untuk mendapatkan uang dari lembaga tersebut, degan jaminan bahwa, ketika menjadi bupati atau gubernur akan mengembalikan lewat pemberian proyek-proyek yang bernilai miliaran.

Kemudian ada cara pemerasan yang terjadi sebenarnya dalam Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD ) entah itu di Provinsi maupun Kabupaten, perlu kita telitih dan perhatikan adalah dalam rangka Perjalanan Dinas, perlu kita cermati degan kata “ RADIO GRAM” dari dempartemen atau kementrian untuk kegiatan, pelatihan dan kegiatan lain-lain, tentu itu tidak memakan biaya yang sedikit untuk pergi ke Jakarta. Kemudian hasil dari perjalanan itu apa yang didapat oleh orang Papua yang mengadakan perjalan dinas tersebut; saya pikir ini juga trik dan model untuk menyerap anggaran otonomi khusus kembali kepada pusat di Jakarta. Karena untuk menjalankan itu kebanyakan menteri atau dempartemen di Pusat memberikan proyek kepada lembaga-lembaga tertentu yang merupakan lembaga tempat lahan untuk setiap orang yang berkopetensi degan memakai kata “ Radio Gram, program Menteri,dll “ maka orang Papua sebagai pejabat bupati, gubernur dan SKPDnya harus pahami baik.

Apabila hal tersebut diatas para bupati dan gubernur serta SKPD suda mengetahui tetapi terus ikuti semua kemauan Jakarta karena ada dua motiv ; yang pertama karena takut jabatan akan di copot atau dianggap melawan pemerintah pusat/atasan; yang kedua karena mau menghamburkan uang rakyat degan berpesta pora di tempat diskotik dan sejenisnya, maka kami sebagai masayarakat Adat menilai oknum atau pelaku tersebut adalah; orang Papua asli yang paling terkebelakan pemikiran dan dibawa dari standar nilai-nilai hidup Masyarakat Adat di Papua.

Cara yang lain adalah megadaikan kepentingan rakyat, kepada pengusaha-pengusaha besar yang memiliki modal yang cukup maka terjadi investasi ekonomi dalam politik maka terjadi politik di-ekonomikan untuk dan kepada elit dan kelompok antara lain, bupati terpilih,pengusaha/ pemberi pinjaman uang, maka yang terjadi adalah pembagunan antar kepentingan (the interest investment to economic network development ) hal ini yang terjadi maka jika dilihat terjadi adalah ( the Society Capital Flight) anggaran biaya untuk membagun masyarakat adat di Papua itu sendiri kembali ke luar Papua.

Model dan cara ini setiap kandidat telah melakukan hal yang sama, dan gaya melobi dana degan cara yang samapula maka, yang terjadi adalah jika satu kandidat mengalami kekalahan dalam bursa pemilihan bupati dan gubernur maka, degan beban pikiran atas utang yang telah dipinjam dari lembaga tersebut mau tidak mau harus gotot untuk menang, maka semua kandidat saling bertahan untuk menang, akibat itu Masyarakat Adat pendukung kandidat yang satu degan kandidat yang lain mulai baku adu mulut sampai kepada perang suku, hingga mengorbankan nyawa masyarakat Adat di Papua.

Praktek – praktek ini sebenarnya saya secara pribadi bagian dari anggota masyarakat Adat di Papua merasa jijik, geli dan merasa aneh karena pola yang dianut baik para kandidat bupati dan gubernur serta masyarakat Adat Papua sendiri, harus sadar diri karena pola dan gaya berpolitik model tersebut diatas sebenarnya belum pernah ada diatas tanah Papua sejak tanah ini dijadikan, dan sebagai masyarakat Adat harus tahu bagaimana cara memilih seorang pemimpin melalui penilaian dan track record yang masyarakat Adat Papua miliki, sehingga pemimpin entah itu bupati dan gubernur benar-benar terpilih secara Alam dan Adat sehingga dapat menghindari proses pinjam- meminjam uang dan yang tidak harus terjadi.

Lebih memprihatinkan lagi fungsi MRP, LMA, dan DAP yang mengkleim diri sebagai lembaga Adat, tugas dan kerja mereka apa saja yang dikerjakan? Hal –hal seperti ini harus diperhatikan oleh lembaga-lembaga adat tersebut agar melakukan tindakan protektif bagi masayarakat Asli Papua, kita perlu tanyakan lagi apakah lembaga Adat ini dibuat oleh NKRI dalam rangka mendukung program dan gaya penerapan pembagunan di tanah Papua? Ataukah benar-benar mewakili masyarakat adat di Papua?.

Saya sebagai anggota masyarakat Adat di Papua menilai hal ini sebenarnya apakah yang membuat orang asli Papua bertingka diluar dari adat mereka? Apakah Adat orang Papua suda dihancur luluhkan oleh Agama, Pemerintah dan sejenisnya? Maka degan pandangan yang sempit saya berpendapat bahwa sebenarnya orang papua tahu dan pura-pura tidak mau tahu, atau karena mereka memang suda tidak tahu adat sebagai orang asli Papua itu sendiri.

Namun sekali lagi saya simpulkan dan tekankan bahwa; sebenarnya semua bentuk lembaga mengatas namakan Adat di Papua, kandidat bupati/gubernur yang mengatasnamakan PEMBAGUNAN dan masyarakat Adat asli Papua yang melaksanakan pemilihan degan cara domokrasi dari luar tanpa memakai standar nilai dari Adat itu sendiri dan mengadopsi demokrasi orang lain, serta semua bentuk yang mengatasnamakan masyarakat Adat di Papua hanya OMONG KOSONG BELAKAH. Tetapi barang siapa yang berpihak kepada kebenaran maka ia akan dapat melihat dari satu tanda heran kepada satu tanda heran yang lain dan Barang siapa yang melakukan diluar dari kebenaran, siapapun dia biarlah dia meninggalkan bumi dimana ia berpijak.

Posted by: Pemerhati Allah,Adat dan Alam Papua ( A3P )
Mole : Etarugwe Yoretnda

JAYAPURA – Aparat kepolisian diharapkan dapat segera mengungkap pelaku penembakan terhadap warga Jerman, Dietmar Piepir Selasa ( 29/5/2012) lalu, mengingat dari sekian banyak kasus penembakan yang dalangnya OTK alias orang tak dikenal, Polisi belum bisa mengungkap secara transparan ke Publik siapa sebenarnya pelakunya, entah OTK di Timika, Puncak Jaya maupun yang ada di Kota Jayapura, termasuk di Pantai Base-G. Ketua MRP Timotius Murib menyatakan, tidak terungkapnya kasus penembakan di ketiga daerah ini, sangat disesalkan MRP.

“Sebagai masyarakat awam yang ada di MRP mewakili seluruh masyarakat adat Papua, kami sangat menyesalkan aksi- aksi penembakan yang terjadi di Papua dan tak dapat diungkap,” ujarnya kepada Bintang Papua, Minggu ( 3/6/2012) Menurut Murib, aparat Kepolisian lebih mengetahui cara terbaik untuk mengungkap pelaku penembakan, namun dengan alat yang lengkap sekalipun, toh, pelakunya tak pernah diketahui.

“ Kami sangat sesalkan hal ini. Bila demikian menunjukkan OTK lebih luar biasa,” katanya. Ditegaskan, jangan aparat berpatokan pada keterangan saksi yang menyatakan orang yang melakukan penembakan berambut keriting dan berewok.

“Saya tegaskan bahwa kesaksian semacam ini bukan satu satunya cara bagi Polisi untuk mengungkap fakta sesungguhnya, polisi mempunyai alat- alat canggih yang bisa digunakan dalam mengungkap kasus penembakan di Base- G, bukan hanya di Base saja, tetapi kasus serupa di Timika, Puncak Jaya juga harus diungkap,” sambungnya. Ia berharap aparat dapat mengungkap Kasus penembakan ini, mengingat sebentar lagi Provinsi Papua akan menggelar Pilkada Gubernur, sangat disayangkan bila menjelang pilkada rakyat dihantui rasa ketakutan dan ketidaknyamanan. ALDP: Polisi Harus Jamin Rasa Aman Publik Hal senada diungkapkan Yusman Conoras dari Aliansi Demokrasi untuk Papua( ALDP).

Ia menyatakan, aparat kepolisian harus mengungkap kasus penembakan terhadap warga Jerman Dietmar Piepir. “Polisi sebagai alat negara mempunyai cara dan sangat mengetahui langkah langkah apa yang harus diambilnya bila berhadapan dengan kasus seperti penembakan,” ujar Yusman. Dalam berbagai kasus penembakan yang terjadi di Papua, Polisi belum pernah mengungkap secara transparan pelaku penembakan.

“Lantas penembakan yang sama terjadi lagi di Base- G Jayapura, kalau polisi tak dapat mengungkap kasus penembakan ini, maka akan menjadi tanda tanya, harus jelas,” ujarnya. Menurut Yusman, Aparat kepolisian berkewajiban memberikan rasa aman kepada masyarakat, saat ini masyarakat Kota Jayapura merasa takut dan was was dengan kasus penembakan seperti ini, akhirnya rakyat mencari solusi sendiri. “Misalnya dengan tidak keluar rumah, jadi ada suatu ketidak nyamanan hingga rakyat cari metodenya sendiri, tidak keluar malam,” ujar Yusman Sabtu(2/6/2012) usai acara presentasi Penelitian AJI.

Dikatakan, bagaimanapun caranya yang namanya sebuah kasus penembakan, polisi adalah aparat yang paling mengetahui, sebab polisi punya cara sendiri dan mengetahui langkah langkah apa yang harus dilakukan untuk mengungkap kasus penembakan.

Ia menambahkan, yang terpenting adalah polisi harus bisa menjaga keamanan, khususnya menciptakan rasa aman Publik, itu yang pertama harus dilakukan. (ven/don /l03)

Kepulauan Solomon atas Papua Barat, sebuah kelompok advokasi gerakan Papua Barat Merdeka menyuarakan pada pemimpin Melanesia untuk berbicara terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran orang Papua Barat oleh pendudukan pasukan Indonesia.

Dalam pernyataannya, kelompok itu mengatakan posisi yang diambil oleh para pemimpin Melanesia tentang berkesinambungan pelanggaran HAM yang diderita oleh orang Melanesia di Papua Barat merupakan langkah penting untuk penentuan nasip bagi pribumi Papua Barat dalam referendum.

“Pada token Kepulauan Solomon untuk Papua Barat bergabung dengan pro- pendukung Papua barat Merdeka mengutuk tindakan dari pemerintah Vanuatu untuk menandatangani pakta militer dengan Indonesia.

“Minggu lalu sekitar dua kelompok Pro-pendukung Papua Barat ditangkap di Vanuatu untuk memprotes hubungan pengembangan militer antara pemerintah Vanuatu dengan Indonesia.

“Hal ini menjadi suatu pertahanan umum oleh para pemimpin pemerintah Melanesia bahwa pemerintah dan orang-orang selalu memiliki pandangan yang berbeda dan pendapat tentang isu-isu, baik itu domestik atau diplomatik tapi satu hal para pemimpin kita gagal pahami adalah bahwa dan bahkan diplomasi harus memiliki wajah manusia dan tidak hanya pada basis buku cek diplomasi mutlak. ”

Kelompok itu mengatakan negara-negara Melanesia Kepulauan Solomon, Vanuatu, Papua Nugini, Fiji dan New Kaledonia perlu bersatu dan mengutuk penderitaan yang dihadapi oleh orang Papua Barat di tangan pasukan Indonesia.

“Dukungan dari negara-negara Melanesia sangat penting dan langkah dan usaha pemimpin kita mengambil sikap melawan pelanggaran HAM di Papua Barat merupakan langkah maju yang penting dalam membantu penduduk asli Papua Barat semakin dekat dengan tujuan akhir penentuan nasib sendiri.

“Pelanggaran hak asasi Manusia di Papua Barat tidak dapat dihentikan kecuali kita bersatu melawan itu untuk memberhentikan.

” Solidaritas Melanesia adalah platform penting bahwa orang Papua Barat dapat mengandalkan untuk mewujudkan aspirasi mereka.”

Kata Kelompok “dalam kenyataan kekerasan yang sedang berlangsung yang diderita oleh saudara-saudara Melanesia di Papua Barat, Kepulaua Solomon merujuk Papua Barat kepada pemerintah Kepulauan Solomon untuk mengambil peran proaktif dalam membahas masalah yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dalam Forum Kepulauan Pasifik yang ke-43 pertemuanya pada bulan Agustus nanti”.
“Kami juga menghimbau kepada para pemimpin MSG untuk memberikan status pengamat khusus untuk Papua Barat dalam organisasi regional seperti MSG dan Forum Kepulauan Pasifik.

Kelompok dari Kepulauan Solomon untuk Papua Barat menekankan bahwa Indonesia harus menanggalkan statusnya sebagai pengamat dengan MSG.

“Kami menyerukan kepada anggota parlemen kita untuk bergabung dengan kelompok penekan internasional seperti Parliamentarian For West Papua ( IPWP ) bersama dengan anggota parlemen lain dari Australia, Vanuatu, Selandia Baru dan Papua Nugini untuk menangani tantangan yang dihadapi masyarakat Melanesia di Papua Barat.”

Kelompok itu mengatakan anggota parlemen lokal tertentu telah menegaskan kepada mereka dukungan mereka terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat.

“Karena itu kami berencana untuk mengadakan dialog dengan para pemimpin kita atas masalah yang berhubungan dengan nasib orang Papua Barat.”

Oleh: EDNAL Palmer
http://www.solomonstarnews.com/news/national/14734-solomon-islands-for-west-papua-group-urges-msg-leaders-to-actan

Posted at 23:17 on 22 May, 2012 UTC

The Governor of Papua New Guinea’s National Capital District says pressure must be brought to bear on Indonesia to address the West Papua issue.

A long-time advocate of West Papuan rights, Powes Parkop says the West Papua issue remains the obstacle to good relations between Indonesia and the Pacific islands community.

He says if his Social Democratic Party is part of the next government after the June election, he will push for recognition of the long-denied right to self-determination of West Papuans.

Mr Parkop says Indonesia must allow the proper exercise of that right to proceed.
“We have a plan to work with the Indonesian government to give them assurance and, if you like, security of their investment and so on, if West Papua should choose to become a nation of independence. We want to see more political and economic integration between Papua New Guinea, West Papua and Indonesia.”

Powes Parkop

News Content © Radio New Zealand International
PO Box 123, Wellington, New Zealand
http://www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=68373