KEEROM – Jika selama ini sudah cukup banyak warga Indonesia (Papua) yang melarikan diri ke negara tetangga Papua New Guinea (PNG), maka kondisi saat ini sebaliknya, justru orang PNG yang ingin bergabung ke NKRI. Ya, kabarnya ada sekitar 6.675 warga PNG justru ingin gabung menjadi Warga Negara Republik Indonesia (NKRI) di wilayah perbatasan.
Mereka adalah warga di dua kampung yakni, Kampung Wenes Wenda, yang bermukim antara Kampung Yabanda dan Waris di sepanjang Perbatasan RI-PNG.

Adanya keinginan 6000-an warga PNG ke NKRI ini seperti diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Keerom, Isack Yunam. Menurutnya, niat warga PNG bergabung ke NKRI terungkap dalam pertemuannya dengan warga PNG di Kampung Yamanda Rabu pekan lalu. Adapun alasan mereka ingin bergabung, karena merasa tidak diperhatikan bahkan ditelantarkan Pemerintah PNG. “Sejak dari nenek moyang sampai sekarang, pihak PNG tidak melakukan aktifitas pembangunan di kampung mereka, mulai dari Pembangunan Sekolah, Rumah Sakit dan Gereja, sehingga masyarakat tersebut menjadi terlantar, dengan alasan itulah ribuan warga PNG igin berbagung ke NKRI,”jelas Ketua DPRD Keerom,Isack Yunam saat ditemui di ruang kerjanya usai pertemuan warga PNG di Kampung Yabanda, Distrik Waris,Kabupaten Keerom, Rabu Pekan lalu. Ditambahkan, masyarakat telah melakukan pertemuan dengan Vernopes salah satu petinggi pemerintah di Vanimo. Kata Vernopes jika ada warganya yang inginan bergabung ke NKRI seperti begitu silakan saja.

Terkait dengan keinginan itu, masyarakat PNG telah melakukan Kordinasi dengan seluruh warga yang berada di Kampung masing-masing dan telah menentukan pilihan, yakni yang igin menetap di PNG dan yang ingin berbagung dengan Indonesai di tempat terpisah. “ini sudah ada keputusan bersama di Kampung-kampung masing-masing,”jelasnya.
Oleh kerana itu, pihaknya akan menjejaki dulu,setelah itu melaporkan ke Bupati Keerom untuk mengetahui tindaklanjutnya seperti apa.

Kata Isack Yunam, sebelum melakukan pertemuan, ia telah melaporkan ke pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolres Keerom dan juga Pemerintah Daerah, yaitu Asisten I Sekda Keerom. Bahkan juga ada bantuan dari Dinas Sosial Keerom berupa Sembako yang diserahkan melalui DPRD kepada warga PNG. “Saya dijemput masyarakat PNG dengan tarian-tarian adat mereka di Kampung Yabanda,” katanya. Pertemuan itu dihadiri Danyon 122/TS, Danki 122 Pos Yabanda, Kepala Distrik Waris,Kepala Kampung Yabanda dan juga Anggota DPRD, Anton Nangai yang dipandu Kepala Kampung Sauri.

Memang mereka adalah bagian dari orang asli Papua yang memiliki pulau ini dan hak memperoleh pelayanan pelaksanaan otonomi khusus di Papua, hal demikian bukanlah suatu hal yang baru karena, mereka merasa daerah mereka dan tanah mereka dikuasai oleh kebanyakan orang non Papua yang menikmati kekayaan diatas tanah mereka. jika mereka gabung ke NKRI atau tanah jawa itu baru kita bisa katakan diluar dari yang biasa dan katakan gabung ke NKRI.

Mereka bukan warga negara PNG tetapi mereka adalah warga dan tuan atas pulau New guinea, tidak bisa kita katakan gabung ke NKRI semata hanya karena wilayah politik, secara moyang apa bedanya orang dari bagian timur datang ke bagian barat dalam pulau yang sama, hal ini ibarat keluarga dari Genyem pergi ke kerom karena satu keluarga dalam satu tanah. memang mereka pulang kampung dibilang bergabung dengan NKRI? sama hal juga dari kerom juga bisa ke PNG karena tanahnya satu tidak dibatasi dengan lautan.

Kita bedakan NKRI dan PNG hanya karena bekas penjajah dan batas Negara moderen yang dibuat oleh Penjajah yang bukan pemilik tanah pulau New Guinea maka yang mengatakan warga PNG dan NKRI adalah suatu yang ironis, karena kedua nama itu tidak ada dalam kamus adat orang Papua diatas tanah New Guinea.

Bagi orang Papua itu hal yang biasa karena kembali ke kampung halaman, kita tidak bisa besar-besarkan hal tersebut, karena memang begitu cara orang papu hidup, dan itu bagian dari budaya orang Papua dari kampun ke kampung lain, maka warga yang lama bermukim disana karena operasi militer tanah mereka dirampas atas nama pembagunan, maka degan kebebasan demokrasi ini mereka berinisiatip untuk kembali ke kempung halaman mereka untuk memperoleh tanah, mereka yang dirampas oleh pemerintah dalam rangka pembagunan. dan tidak perlu dibesar-besarkan karena mereka pulang kampung. bukan bergabung degan NKRI suda besar-besarkan tanpa melihat secara jelas.(Manggu/edited/03)

JAYAPURA—Sekitar 150-an rakyat yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Pembangunan Papua (MPPP) terdiri dari elemen masyarakat mendesak Pansus DPR Papua terus melanjutkan tahapan verifikasi Calon Gubernur dan Cawagub Provinsi Papua periode 2012-2017 sesuai Perdasus No. 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur Papua. “Kami ingin segera mempunyai Gubernur definitif tahun 2012 dan awal tahun 2013 pemerintah daerah mulai membangun demi mewujudkan kesejahteraan rakyat Papua,” ujar Koordinator Lapangan MPPP Adena Busup didampingi dan Bara Karoba menyampaikan kepada Wakil Ketua I DPR Papua Yunus Wonda SH didampingi Anggota DPR Papua masing masing Yulianus Rumbairusi SSos, MM, Jhony Banua Rouw, SE dan Melkias Yeke Gombo ketika menggelar aksi unjukrasa di Kantor DPR Papua, Jayapura, Jumat(11/5).

Dalam aksi unjukrasa tersebut, MPPP mengusung sejumlah spanduk yang antara lain bertuliskan Masyarakat Peduli Pembangunan Papua ‘’ Pansus Pilgub Lanjutkan Kewenanganmu Sesuai Perdasus No 6 Tahun 2011’’. Masyarakat Peduli Pembangunan Papua ‘’Kekhususan Pilgub Papua Harga Mati’’. Mayarakat Peduli Pembangunan Papua ‘’Jangan Halangi Pansus, KPU dan MRP Menjalankan Kekhususan di Papua’’. Masyarakat Peduli Pembangunan ‘’Kami Ingin Punya Gubernur Defenitif Segera’’.

KONTROVERSI DAN KETIDAK JELASAN PERJUAGAN RAKYAT PAPUA SENDIRI

Sebenarnya masyarakat Papua inginkan Apa? Minta Merdeka, Minta Gubernur, atau Minta UP4B kebingungan meraja lelah di tanah Papua akibat permainan yang diskenariokan oleh aktor-aktor politikus lokal dan Nasional menyebabkan kebingungan besar dan korban berjatuhan bagi bangsa Papua. Karena perihal yang diperjuangkan tidak jelas arahnya hal membingunkan dan kerugian besar bagi bangsa Papua sendiri, dalam hal memperjuangkan hak-hak dasar melalui pengorbanan nyawa dan harta benda sepanjang NKRI menduduki tanah Papua.

keadaan semacam ini benar-benar merugikan bangsa Papua yang memiliki hati nurani untuk memperjuangkan kedaulatan dan hargadiri bangsa, karena perjuagan murni dimanipulasi oleh segala kepentingan untuk sesaat dan akan membawa dampak suram degan pengharapan yang tidak jelas kedepan bagi generasi bangsa Papua. Masyarakat Papua harus mebutuhkan dan mulai merevolusi pemikiran demi menata perjuangan bangsa Papua untuk memfokuskan dan mengitifikasikan apa yang diperjuangkan sebenarnya. akakibat dari tindakan semborono dan tidak terarah akan merugikan diri sendiri dan kepentingan bangsa Papua sendiri.

AYAPURA – Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, dilempari dan dirusak puluhan warga tak dikenal, Rabu (9/5/2012), sekitar pukul 14.00 WIT. Belum diketahui motif pengrusakan tersebut, namun kejadian ini langsung ditangani pihak Polresta Jayapura dengan melakukan pengejaran terhadap sejumlah pelaku pengrusakan. Pihak kepolisian juga tengah memburu empat dari enam (6) mobil yang diduga mengangkut warga yang melakukan pengrusakan di Kantor KPU Papua.

Keempat mobil yang sedang dalam pengejaran, yakni mobil Toyota Innova warna biru bernomor polisi DS 1552 AB, mobil Avansa abu-abu bernomor polisi DS 1672 AR, mobil Avansa warna hijau bernomor polisi DS 1631 AT, serta mobil jenis Rush warna abu-abu bernomor polisi DS 1963 AR.
Menurut saksi mata yang berada di tempat kejadian, para pelaku datang dengan 6 mobil jenis Toyota tersebut, kemudian langsung melakukan pelemparan dan pengrusakan sejumlah kaca jendela maupun pintu masuk di Kantor KPU.
Aksi pengrusakan ini, sontak membuat para pegawai yang berada dekat Kantor KPU berhamburan keluar menyaksikan pengrusakan itu.

Usai menjalankan aksinya, puluhan warga yang melakukan pengrusakan langsung naik ke mobil dan meninggalkan tempat kejadian perkara (TKP).
Tak ada korban jiwa dari peristiwa pengrusakan ini namun kerugian diperkirakan mencapai belasan juta rupiah.
Sebelumnya Ketua KPU Papua sempat diancam akan dibunuh dengan cara dipotong-potong karena mem-PAW-kan 2 Anggota KPU Mamberamo Tengah. Sementara itu, Kapolsek Jayapura Utara (Japut), AKP. K. R. Sawaki, SE. menyatakan puluhan OTK itu datang menggunakan 6 mobil jenis Toyota, dan langsung melakukan pengrusakan sekitar pukul 14.00 WIT. “Dari pihak kami sudah mengidentifikasi para pelaku tersebut. Jadi yang jelas secara prosedur hukum yang mana Negara kita adalah Negara hukum, maka kami akan menyikapinya dengan tegas dan perintah langsung dari Wakapolda Papua, Brijen Pol Drs. Paulus Waterpauw karena TKP berada di wilayah hukum Polsekta Japut, dan permasalahan ini gaungnya sangat besar, sehingga kasus pengrusakan Kantor KPU Papua ini diserahkan ke pihak Polresta Jayapura Kota yang akan di back up dengan pihak Polsekta Jayapura Utara, dikarenakan TKPnya yang berada di wilayah hukum Polsek Japut,” tegasnya.

Dikatakan Sawaki, ciri-ciri pelaku yang menggunakan 6 mobil jenis Toyota tersebut, sudah berhasil di identifikasi. Dan bagi kami tidak sulit untuk mengejar para pelaku pengrusakan tersebut karena ciri-cirinya sudah di identifikasi oleh kami. Kami optimis dalam satu atau dua hari kedepan para pelaku pengrusakan sudah bisa kami tangkap. Bahkan informasi terkini yang diterima BIntang Papua tadi malam bahwa 13 orang yang diduga pelaku pengrusakan telah ditangkap polisi.
Sementara itu, ketika wartawan menanyakan terkait dengan permasalahan Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah (Mamteng), Ketua KPU Papua Benny Swenny menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilukada Mamteng hingga saat ini masih tertunda karena pihaknya masih menunggu putusan dari PTUN.

“Jadi sebenarnya ini adalah masalah internal saja, yang mana sudah kami tata dan selesaikan tetapi ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan kami, maka itu kami menghimbau agar menempuh atau menggunakan jalur hukum, sehingga keputusan kami itu bersifat mengikat dan tidak dipersoalkan di kemudian hari,” himbaunya.

Benny Swenny juga membenarkan adanya berupa teror-teror melalui pesan singkat yang masuk ke ponsel selulernya, yakni berupa ancaman akan dibunuh. “Saya curigai itu dari kelompok-kelompok yang pernah menyerang kediaman saya. Jadi saya menghimbau agar jangan melakukan hal-hal seperti itu, sebaiknya kita menempuh jalus hukum yang ada, dan kami hormati kalau pihak-pihak yang keberatan itu, secara hukum mendapatkan kepastian hukum yang mengikat. Dan yang terpenting disini saya meminta dukungan dari pihak keamanan,” himbaunya.

Ia mengharapkan ada tindakan tegas dari pihak keamanan. “ Karena saya sudah melaporkan hal ini langsung kepada Bareskrim Mabes Polri sejak tiga (3) bulan lalu, saya menyampaikan bahwa di Kota Jayapura ini seperti daerah texas (bahaya, red) begitu yang tidak ada jaminan hukumnya, bagaimana jadinya kalau Pilgub seperti ini. Jadi disini bagaimana hukum di tegakkan, sehingga pelaksanaan Pilgub ini lebih aman, dan tak lupa mengharapkan dukungan dari pihak keamanan,”katanya di tempat terpisah. (mir/don/l03)

JAYAPURA – Terkait gugatan Mantan Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, terhadap keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai pelaksaan Peraturan Daerah Khusus nomor 6 tahun 2011, yakni tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengeluarkan putusan sela, Senin 7 Mei. Putusan sela dengan nomor W2.TUN1.519.HK.06/V?2012, meminta menunda pelaksanaan dan tindak lanjut surat Mendeti dalam Negeri RI tanggal 3 April nomor 188.3/1177/Sj, sampai dengan putusan sengketa Aquo berkekuatan hokum tetap.

Dalam putusan yang ditanda tangani Ketua Panitera PTUN Jakarta Wahidin SH, MH, alasan penundaan terhadap pelaksanaan keputusan objek sengketa berdasarkan surat gugatan tertanggal 13 April dan surat permohonan tertanggal 23 April, sebagai tindak lanjut klarifikasi peraturan daerah khusus Provinsi Papua nomor 6 tahun 2011 yaitu tentang Pilgub Papua sebagai aturan pelaksanaaa UU nomor 21 tentang otonomi khusus, mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Papua. Oleh karena itu, Perdasus Pilgub Papua tidak boleh bertentangan dengan UU Otsus Papua itu sendiri, disamping perundang-undangan yang lain, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap yang terkait dengan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Penasehat hokum Steve Waramury kepada wartawan mengatakan, dengan adanya surat keputusan sela PTUN Jakarta, maka DPR Papua harus menunda pelaksanaan tahapan Pilkada yang saat ini sedang dalam proses pengambilan formulir. ‘’Ini perintah pengadilan, jadi Pansus DPR Papua harus menghentikan untuk sementara pelaksanaan tahapan Pilkada, menunggu adanya keputusan hokum yang tetap,’’tandasnya.

Lanjut dia, sebenarnya yang berkompoten mengajukan gugatan mengenai Perdasus nomor 6 tahun 2011 adalah KPU Provinsi Papua, namun karena lembaga itu tidak mengajukan, maka Barnabas Suebu sebagai warga Negara berhak mengajukan, karena keputusan itu sangat berponsei merugikan dirinya. ‘’Klien saya sangat potensial dirugikan oleh keputusan itu, sehingga kami mengajukan gugatan,’’tandasnya.

Menurutnya, semestinya pemerintah dalam hal ini Mendagri memiliki kewenangan mealkukan pengawasan secara repfresif terhadap Perdasus, termasuk Perdasus Pilgub Papua sesuai dengan yang tertuang pada pasal 68 ayat 2 UU Otsus. ‘’Penjelasan UU Otsus, sebagai bentuk pengawasan refresif, pemerintah dapat membatalkan Perdasus, Perdasi dan keputusan Gubernur apanila dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum masyarakat Papua. nah, Perdasus ini kami anggap bertentangan,’’jelasnya.

Ia melanjutkan, sebagaimana yang diatur Perpu nomor 1 tahun 2008, pasal 7 ayat 1 huruf a, yang telah disahkan menjadi UU nomor 35 tahun 2008 tentang perubahan Otsus, dengan jelas dikatakan, tugas dan kewenangana DPR Papua dalam pemilihan Gubernur dan Wakilnya telah dihapus. “Bahkan MK juga menolak uji materil terkait perubahan UU tersebut, namun MK tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa;

Pemilihan Gubernur dan wakilnya adalah merupakan kekhusuan Papua, sehingga kewenangan itu harus diserahkan kepada KPU Provinsi Papua,’’singkatnya. Kata Steve, dalam putusan sela PTUN Jakarta mempertimbangkan ada keadaan mendesak untuk dilakukan penundaan pelaksanaan obyek sengketa. “Putusan sela ini sangat jelas meminta pelaksanaan tahapan Pilgub, ditunda, ‘’tegasnya. Ia mengatakan, proses sengketa terkait Perdasus yang akan berlangsung di PTUN, bisa akan memakan waktu kurang lebih 2 bulan. ‘’Kalau sidang ini berjalan nantinya bisa sampai dua bulan, jadi penundaan Pilkada juga bisa terjadi 2 bulan,’’paparnya.(jir/don/l03)